Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
FGD KEMANDIRIAN ENERGI DAN PEMBANGUNAN DAERAH (1-2-2017) Economic dan Regional Develoment Institute (ERDI) adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden dan pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran kebjakan ekonomi terutama terkait keberhasilan pembangunan daerah. ERDI juga melakukan analisis dan prediksi yang berguna bagi para pengambil keputusan di bidang ekonomi dan politik. Acara FGD diselenggarakan pada 1 Februari 2017 di Hotel Century Atlet Senayan dengan tema utama mengenai Gasifikasi Batubara di Indonesia. Sambutan ERDI dibawakan oleh Bpk. Dr. Adrinof Chaniago Mantan Kepala BAPPENAS. Dalam sambutannya Bpk. Adrinof mengemukakan mengenai perlunya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan fossil fuel khususnya batubara bagi pembangkit listrik. Oleh karena itu, ERDI mendukung rencana pengembangan gasifikasi batubara agar Indonesia dapat mendukung komitmen pengurangan emisi karbon serta meningkatkan nilai tambah pemanfaatan batubara. Dalam acara tersebut, wakil dari APBI-ICMA menyampaikan dukungan terhadap upaya pengembangan gasifikasi batubara di tanah air. Namun, APBI-ICMA meminta agar kebijakan pengembangan gasifikasi seharusnya memperhatikan aspek keekonomian yang selama ini menjadi concern dari pelaku usaha. Sudah banyak upaya yang diusulkan dari berbagai pihak dari dalam dan luar negeri mengenai teknologi gasifikasi batubara namun hingga saat ini teknologi gasifikasi tersebut masih relatif sangat mahal sehingga membuat upaya pengembangan terkendala. Selain itu, kebijakan pemerintah juga perlu memberikan kepastian hukum khususnya bagi pelaku usaha batubara baik pemegang PKP2B maupun IUP yang saat ini sedang beroperasi mengingat investasi untuk gasifikasi batubara umumnya bersifat jangka panjang.
COFFEE MORNING BERSAMA DITJEN MINERBA (2-2-2017) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) mengadakan acara rutin “Coffee Morning” yang biasanya digelar sebagai forum untuk menyampaikan kebijakan strategis yang berdampak penting bagi pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam acara “Coffee Morning” tersebut, momentum pelaksanaan acara diadakan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 sebagai Perubahan APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 1
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
Keempat dari PP No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta beberapa peraturan menteri ESDM sebagai peraturan pelaksanaannya. Acara dipimpin langsung oleh Bpk. Bambang Gatot Ariyono Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang menyampaikan update berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti antara lain: (1) Penataan IUP Non CNC; (2) Renegosiasi KK dan PKP2B; (3) Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB); (4) Jaminan Reklamasi; (5) Penerimaan Negara; (6) Integrasi Inspektur Tambang; (7) Kebijakan PertambangaN (Mining Policy); (8) Kebijakan Nilai Tambah; (9) Revisi Undang – Undang Minerba; dan (10) Pelayanan RPIIT. Acara Coffee Morning diikuti lebih kurang dari 200 orang peserta dari berbagai perusahaan baik pemegang KK, PKP2B maupun IUP. Mayoritas isu yang dibahas dan ditanyakan oleh peserta adalah terkait dengan implikasi PP No. 1 tahun 2017 beserta peraturan turunannya.
ASPINDO “PAPARAN RENCANA UJI MATERI UU PAJAK & RETRIBUSI DAERAH” (2-2-2017) Asosiasi Jasa Usaha Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menggagas pembentukan sekretariat bersama asosiasi yang terdampak dari pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor yang mana ASPINDO telah berjuang sejak 2012 melalui upaya hukum uji materi ke Mahkamah Konstitusi maupun upaya perundingan dengan pemerintah. APBIICMA turut berpartisipasi dan mendukung kegiatan Sekretariat Bersama yang juga diikuti oleh asosiasi lain seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), asosiasi pengguna alat berat, dll. Sekretariat Bersama dibentuk untuk mengkoordinasikan upaya lintas asosiasi dalam memperjuangkan upaya industri yang selama ini terkendala dengan pungutan PKB yang menurut asosiasi aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Tujuan diadakannya rapat ini untuk mendengarkan dan memberi masukan atas draft uji materi UU PDRD yang akan dipresentasikan oleh pihak Ali Nurdin & Partners Lawfirm. Adapun hasil rapat tersebut sbb: Rapat dibuka dengan sambutan Ketua Umum ASPINDO. Disampaikan singkat kepada para pemohon dan peserta pertemuan terkait latar belakang dan alasan mengapa harus APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 2
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
dilakukannya uji materi di MK. Kemudian ditambahkan dengan pengantar oleh DE ASPINDO latar belakang penyampaian laporan hasil pertemuan dengan Sesmenko tgl. 26 Januari 2017 dengan pihak Gabungan Asosiasi (dengan juru bicara Ali Nurdin). Selanjutnya disampaikan laporan hasil pertemuan antara Ali Nurdin (sebagai juru bicara Gab.Asosiasi) dengan Bpk. Lukita Dinarsyah Tuwo (Sesmenko Perekonomian). Pada pertemuan tersebut ditanyakan tentang tindak lanjut Rakorses dan waktu penyelenggaraan rapat tingkat Menteri yang telah dijanjikan oleh pihak Sesmenko. Menurut Sesmenko, untuk mengatur jadwal pertemuan tersebut harus menyesuaikan waktu para Menteri terkait, dan akan diberitahu bila sudah mendapat kejelasan. Pihak Sesmenko mengharapkan pihak Gabungan Asosiasi membantu menyiapkan Naskah Akademis terkait Peraturan alat berat kepadanya, hal ini untuk memudahkan pihak Sesmenko dalam membuat draft regulasi yang dimaksud. Terkait permintaan pihak Sesmenko tentang naskah akademis tentang Peraturan alat berat, pihak ASPINDO menyarankan untuk membentuk tim penyusun khusus yang terdiri dari ahli hukum, perwakilan asosiasi dan beberapa pakar multisektor. Diusulkan Ali Nurdin sebagai ketua tim penyusun. Ali Nurdin menyanggupi dan mengharapkan nantinya dibahas lebih lanjut karena sementara ini tim Law Firm ybs. mulai disibukkan dengan persiapan sengketa Pilkada yang ditanganinya sbg. Konsultan KPU Nasional. Terkait strategi penyusunan draft uji materi dikemukakan Ali N bahwa tidak akan menekankan aspek pajak tetapi lebih berdasarkan keputusan MK tentang UU LLAJ dimana alat berat dinyatakan bukanlah rumpun kendaraan bermotor dan perlu diatur dalam ketentuan tersendiri. Terkait pendaftaran gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi, direncanakan dalam kurun waktu paling lambat 1 minggu setelah tanggal rapat, pihak AnP Lawfirm akan mengirimkan draft permohonan judicial review kepada ASPINDO. Pihak ASPINDO diberi waktu 1 minggu untuk memberi masukan/usulan dan sekaligus pembahasan final terhadap draft permohonan. Selanjutnya draft permohonan dikembalikan kepada pihak AnP Lawfirm untuk direvisi/diperbaharui. Disepakati bahwa selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2017, permohonan judicial review sudah didaftarkan ke MK. Sebelum Rapat ditutup diingatkan pihak ASPINDO akan masih kurangnya dukungan pendanaan baik untuk kegiatan Sekber Gabungan Asosiasi maupun proses uji materi. Kepada pihak2 yang berkepentingan diingatkan perlunya upaya dukungan finansial ini dan nantinya akan ditindaklanjuti Sekber. Gabungan Asosiasi.
PEMBAHASAN PROGRES PENYELESAIAN LAPORAN EITI 2014 ( 2-2-2017) Dalam rapat ini membahas tentang progress penyelesaian Laporan EITI 2014. Direktur Eksekutif APBI-ICMA hadir dalam rapat ini dan memberikan masukan dalam APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 3
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
proses penyelesaian Laporan EITI 2014. Sekretariat EITI Indonesia sedang memfinalisasikan laporan EITI untuk segera diajukan ke Board EITI agar laporan Indonesia dapat segera diterima sebagai anggota EITI. Proses penyusunan laporan tidak mudah karena melibatkan banyak perusahaan baik dari sektor mineral batubara dan juga minyak dan gas. APBI-ICMA yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif duduk dalam Tim Pelaksanan berdasarkan SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama-sama dengan wakil dari unsur indsutri migas, pemerintah daerah, dan civil society organization (CSO)
RAPAT TIM KECIL JUDICIAL REVIEW PP 105/2015 DAN PP 33/2014 ( 2-2-2017 ) Dalam rapat ini dilakukan pembahasan rencana pengajuan judicial review PP 105/2015 dan PP 33/2014 dengan menghadirkan narasumber Bapak Sutrisno Karim mantan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan dalam kapasitas sebagai pakar. Sebagaimana diinfokan ke anggota, APBI-ICMA akan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung atas PP 33/2014 yang mengatur tentang tarif dan jenis PNBP yang berlaku dikawasan hutan bagi pemegang IPPKH. Peraturan tersebut sangat memberatkan dimana tarif PNBP meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tarif yang diatur di peraturan sebelumnya yaitu PP No. 2/2008. Selain itu APBI-ICMA yang dalam hal ini bekerjasama dengan API-IMA juga akan mengajukan permohonan uji materi ke MA atas PP No. 105/2015 yang mengatur kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Kewajiban tersebut dirasa sangat memberatkan dimana perusahaan pemegang IPPKH diwajibkan untuk mencari lahan yang akan dilakukan penanaman dan diberlakukan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap progress pelaksanaan reklamasi dan juga pembayaran PNBP. Upaya uji materi diambil setelah upaya APBI-ICMA yang telah berusaha meyakinkan pemerintah tidak membuahkan hasil. Sejak tahun 2013, APBI telah menyurat dan menyampaikan langsung ke pihak Kehutanan mengenai concern pelaku usaha. Bahkan APBIICMA juga telah mengirim surat langsung ke Menteri LHK, dan Presiden RI di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden sekarang Bpk. Joko Widodo. Di pertengahan 2016, APBI juga sempat melakukan “courtesy call” ke Direktur Jenderal Planologi Kementerian LHK bpk. Dr. San Afri Awang dimana isu kewajiban reklamasi DAS juga disampaikan secara langsung. Selain itu APBI juga sering melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan keberatan industri. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum diakomodir oleh pemerintah.
CEO GATHERING, ULANG TAHUN APINDO (3-2-2017) Deputi Direktur Eksekutif APBI-ICMA menghadiri undangan perayaan ulang tahun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dirangkaikan dengan acara CEO APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 4
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
Gathering yang menghadirkan Menteri Keuangan RI ibu Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri ESDM yang diwakili oleh Dirjen EBTKE Bpk. Rida Mulyana. Wakil Menteri ESDM bpk. Arcandra Tahar berhalangan hadir dan paparan kebijakan dari Kementerian ESDM disampaikan oleh Dirjen EBTKE dan Dirjen Kelistrikan Bpk. Jarman. Menteri Keuangan RI menyampaikan paparan terkait outlook perekonomian Indonesia 2017, dimana Sri Mulyani optimis pertumbuhan di tahun 2017 meskipun tekanan dan pengaruh kondisi perekonomian global masih kuat. Perubahan pemerintahan di Amerika Serikat diperkirakan akan berpengaruh secara global namun dampaknya ke Indonesia diperkirakan tidak terlalu besar. Penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Acara dipandu oleh bpk. Hariyadi Sukamdani Ketua APINDO. Selain itu Bpk. Sofyan Wanandi mantan Ketua DPN APINDO juga hadir di acara CEO Gathering yang menghadirkan beberapa pimpinan perusahaan terkemuka ditanah air. APBI juga turut secara aktif mendukung aktifitas Komite ESDM APINDO yang baru dibentuk di kuartal IV tahun 2016 yang diketuai oleh Bpk. Sammy Hamzah.
PERTEMUAN DENGAN DUTA BESAR REPULIK KOREA UTARA ( 3-2-2017) Tanggal 3 Februari 2017 APBI-ICMA menerima kunjungan dari duta besar Democratic People Republic of Korea (DPRK) atau dikenal juga dengan Korea Utara, HE AN KWANG IL (Duta Besar Republik Korea Utara). Dalam pertemuan tersebut, beberapa perusahaan produsen coking coal juga hadir yaitu dari PT. Lahai Coal dan PT. Marunda Graha Mineral (PT MGM). Tujuan dari pertemuan tersebut Dubes DPRK menyatakan keinginan negaranya untuk memperkuat hubungan kerjasama dagang antar negara sebagai kelanjutan pertemuan Dubes dengan Menteri Luar Negeri RI. Khusus dalam pertemuan dengan APBI-ICMA, tujuannya adalah untuk menyampaikan kebutuhan DPRK atas produk coking coal untuk proyek pembangunan pabrik Baja di Negara mereka. DPRK sedang membangun beberapa pabrik Baja dan membutuhkan pasokan coking coal sekitar 500.000 ton/tahun dan bisa mencapai 1 juta ton. APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 5
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
Dalam kesempatan itu, Dubes DPRK menyebutkan mengenai adanya restriksi (pembatasan) perdagangan ekspor-impor dari dan ke DPRK yang ditetapkan oleh United Nations (UN). Untuk ekspor-impor batubara ditetapkan jumlah kuantitas yang bisa di ekspor-impor mengingat DPRK juga adalah produsen batubara dan mengekspor batubara ke China. Untuk impor coking coal dari Indonesia, dubes menegaskan bahwa jumlah yang diimpor nantinya masih masuk dalam jumlah kuota yang dibolehkan oleh UN. Namun demikian, dubes DPRK juga menyampaikan kesulitan negaranya untuk membayar impor dari Indonesia dengan menggunakan mata uang USD. Oleh karena itu, Dubes DPRK menawarkan untuk sistem pembayaran barter. Dalam sistem barter ini, DPRK dapat menawarkan beberapa produk mineral seperti magnezit, barite, zinc, dan lain-lain yang mungkin dibutuhkan oleh beberapa industri di Tanah air. Sebagai respon dari permintaan tersebut, PT MGM akan mengkaji usulan tersebut karena sebagian besar produksi saat ini sudah dipasarkan ke beberapa Negara. Sedangkan PT Lahai Coal yang telah berproduksi masih dalam taraf penjajakan pasar. Sebagai follow up, Dubes DPRK akan mengkomunikasikan hasil pertemuan ke Kemenlu dan Kementerian Perdagangan. Demikian update singkat ini disampaikan sebagai bahan referensi.
SOSIALISASI PERMEN ESDM NO.7/2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA (7-2-2017) Acara sosialisasi diadakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Batubara terkait dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2017 yang mengatur mengenai harga patokan batubara. Bpk. Agung Pribadi, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara, Kementerian ESDM RI memimipin acara tersebut. Wakil Ketua APBI-ICMA Bpk. Priyadi hadir didampingi Bpk. Supriatna Suhala dan beberapa wakil perusahaan anggota APBI-ICMA. Selain itu Ketua API-IMA Bpk. Ido Hutabarat juga hadir. Dari pihak pengguna (end-user) pihak PLN juga hadir mengikuti acara sosialisasi.
RAPAT LANJUTAN TIM KECIL JUDICIAL REVIEW PP 105/2015 DAN PP 33/2014 (7-2-2017) Tim kecil APBI-ICMA dan API-IMA mengadakan rapat pembahasan rencana pengajuan judicial review PP 105/2015 dan PP 33/2014. Dalam rapat tersebut juga hadir dari pihak konsultan hukum MMS Consulting yang ditunjuk oleh IMA dan APBI untuk menangani APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 6
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
penyusunan permoonan uji materi ke Mahkamah Agung. Pihak kantor konsultan hukum MMS Consulting ditunjuk oleh IMA dan APBI berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa kantor MMS Consulting dianggap berpengalaman dalam menangani kasus permohonan uji materi terkait dengan peraturan kehutanan. Di tahun 2015 yang lalu, pihak MMS Consulting dihire oleh APHI dalam pengajukan permohonan uji materi terhadap peraturan pemerintah yang mengatur tarif PNBP Pengenaan Nilai Tegakan. Permohonan uji materi APHI tersebut diterima oleh MA yang membatalkan pemberlakuan PP tersebut. Selain itu hadir pula narasumber Bapak Sutrisno Karim sebagai Pakar.Bpk. Sutrisno Karim dimintai pandangannya seputar latar belakang (historical background) dan filosofi dari penerbitan PP No. 2/2008 yang mengatur tarif dan jenis PNBP untuk penggunaan kawasan hutan. Tim hukum MMS Consulting dan APBI & IMA ingin mendengarkan latar belakang disusunnya formula penerapan PNBP yang diatur di PP No. 2/2008. Kemudian PP 2/2008 dicabut dan diganti oleh PP N. 33/2014 yang dikeluhkan oleh pelaku usaha.
KUNJUNGAN WORLD BANK KE APBI-ICMA (9-2-2017) Ketua Komite Lingkungan & CSR APBI-ICMA Bpk. Wisnu Susetyo didampingi Deputy Direktur Eksekutif APBI memenuhi permintaan dari pihak Bank Dunia yang dalam hal ini Mr. Stephen Hutton, Senior Evaluation Officer, Sustainable Development Evaluations yang berbasis di Washington DC. Stephen Hutton didampingi oleh Bpk. Dr. Rusdian Lubis, mantan wakil Indonesia di Bank Dunia untuk urusan lingkungan dan mantan deputi Menteri LH. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal antaralain mengenai penerapan IFC standard dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ketaatan lingkungan (environmental compliance) yang sering disyaratkan oleh pihak lender. Selain itu juga dibahas mengenai penggunaan teknologi pembangkit listrik yang semakin efisien dengan penggunaan teknologi Ultra Super Critical yang juga mengurangi pembuangan emisi karbon. APBI juga menyampaikan keluhan mengenai diberlakukannya standar pengelolaan lingkungan oleh KLHK yang justru lebih ketat dibandingkan di negara-negara maju seperti misalnya aturan tentang pengelolaan limbah abu batubara (fly-ash) yang dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan beracun (limbah B3).
APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 7
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
RAPAT PERCEPATAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 35,000 MW DI KEMENKO PEREKONOMIAN (9-2-2017) Dalam rapat ini membahas terkait program percepatan infrastruktur ketenagalistrikan 35,000 MW, khususnya pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara mulut tambang.rapat dipimpin oleh Direktur Proyek Sektor Energi, KPPIP. Direktur Eksekutif APBI-ICMA hadir dalam rapat ini.
KUNJUNGAN STRAITS FINANCIAL INDONESIA ( 13-2-2017 ) Dalam pertemuan ini Straits Financial Indonesia (SFI) memberikan penjelasan sebagai perkenalan kepada APBI-ICMA , dimana Straits Financial Indonesia (SFI) adalah anak perusahaan dari Straits Financial Group (SF Group) dengan kantor pusat di Singapura. SF Group adalah anggota dari kelompok terbatas CWT (www.cwtlimited.com) dan CWT adalah perusahaan pergudangan dan logistik yang terdaftar di SGX sejak tahun 1993. CWT adalah perusahaan logistik terbesar yang terdaftar di Asia Tenggara dan menurut Forbes berada pada peringkat 50 perusahaan Asia yan menakjubkan pada 2013, 2014 dan 2015. SF Group adalah perusahaan broker dari CWT dan memiliki anak perusahaan di Amerika Serikat, Cina, Indonesia, Dubai dan Hong Kong. Kami menawarkan akses ke bursa utama global seperti ICE, LME, HKEX, NZX, TOCOM, BURSA MALAYSIA, CME Group dan entitas US kami adalah anggota kliring langsung CME Group (NYMEX, COMEX, dll). Selain akses ke bursa, kami juga menyediakan pembiayaan perdagangan untuk membantu klien kami untuk mengembangkan bisnis mereka.
RAPAT TIM TEKNIS EITI ( 14-2-2017 ) Rapat ini dilaksanakan guna penyelesaian dan persetujuan Laporan EITI tahun 2014. Direktur Eksekutif APBI-ICMA hadir dalam rapat ini. Yang diundang dalam rapat ini antara lain: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, Masyarakat Sipil, Independent Adminsitrator, Perusahaan dan Asosiasi.
FGD PENYUSUNAN KOMITMEN PERDAGANGAN BARANG INDONESIA SEKTOR ESDM PADA PASAR BEBAS, JOGJAKARTA ( 16-2-2017 ) FGD ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Kementerian ESDM untuk menyusun komitmen pada perundingan international khususnya di sektor perdagangan barang. Direktur Eksekutif APBI-ICMA hadir dalam FGD ini. Peserta yang diundang dari
APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 8
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
beberapa perusahaan tambang dan migas. FGD tersebut dibuka oleh Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerjasama. Pada sesi pertama acara diisi oleh Direktur Kerjasama ASEAN, Kementerian Perdagangan membahas tentang Perundingan barang internasional, kemudian diikuti oleh Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Ditjen Bea Cukai terkait Pokok-pokok ketentuan rules of origin (ROO), Tata cara penentuan dan fungsi dalam perjanjian perdagangan bebas. Pada sesi kedua para pembicara beserta peserta FGD bersama membahas penyusunan komitmen kementerian ESDM dalam perundingan perdagangan barang internasional, khususnya untuk berbagai macam mineral dan batubara.
ACARA PEMAPARAN SUMBERDAYA DAN TEKNOLOGI BATUBARA DI BPPT (16-2-2017) Acara di BPPT acara persiapan FGD Indonesia dan China terkait dng pemanfaatan batubara utk liquefaction dan gasifikasi. Acara dipimpin Deputy bid Tek Informasi, Energi, dan Mineral BPPT bpk. Dr. Hammam Riza,dan dihadiri bpk. Indroyono Susilo mantan Menko Kemaritiman dlm kapasitas sbg Ketua IRDI (Indonesian Research and Development Institute) dan wkl dr Kadin. Tujuan acara membahas persiapan FGD yg rencana awal Maret (exact date to be advised) di ShangriLa. Nanti akan datang delegasi bisnis dr perusahaan2 produsen batubara dr China antara lain ShenHua. Mereka ingin menawarkan teknologi pemanfaatan batubara. Kedatangan mereka di fasilitasi oleh Vince Gowan dr Kadin yg banyak menangani investor processing coal dan mineral di China. Adapun IRDI dlm posisi sebagai "interlocutor" semacam perantara yg menjembatani riset teknologi dalam negeri dengan pihak investor, technology provider dll. Nanti undangan FGD akan disampaikan ke APBI. Dari pemerintah yg hadir ada dari Kemenko Perekonomian sementara dr ESDM tidak ada yg hadir. Demikian laporan singkat disampaikan.
APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 9
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
SEMINAR KEBIJAKAN HILIRISASI MINERAL (20-2-2017) Kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan perubahan keempat dari PP No. 23 Tahun 2010 disambut dengan penuh kekhawatiran oleh pelaku usaha pertambangan mineral. Acara Seminar digagas oleh Korps Alumni HMI (KAHMI) Departemen Ristek dan Pertambangan yang membahas mengenai kebijakan hilirisasi mineral. Acara yang bertempat di Hotel JS Luwansa menghadirkan beberapa narasumber seperti Prof. Irwandy Arif (Indonesian Mining Institute), Dr. Achmad Redi (Guru Besar Hukum Universitas Tarumanegara), Dr. Hamdhan Zoelva (Pengurus KAHMI – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) dll. APBI-ICMA turut berpartisipasi menghadiri undangan KAHMI untuk mencermati pandangan pemikiran mengenai kelangsungan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terkait dengan diterbitkannya PP No. 1 Tahun 2017. Meskipun sektor pertambangan batubara tidak terdampak langsung oleh PP dan peraturan turunannya namun perlu dicermati perkembangan lebih lanjut termasuk rencana pembahasan draft UU Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR-RI di tahun 2017.
RAPAT BULANAN PENGURUS APBI-ICMA (22-2-2017 ) Rapat bulanan Pengurus APBI membahas beberapa agenda penting antara lain (i) Penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2017; (ii) Persiapan pelaksanaan Coal Trans Asia yang akan diselenggarakan pada 14 – 16 Mei 2017; dan (iii) Persiapan acara APBI-ICMA Golf Tournament 2017. Dalam kaitan dengan terbitnya PerMen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Mineral dan Batubara, dibahas mengenai adanya rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri tersebut karena adanya permintaan dari PLN. Pihak PLN sebagai “end-user” menderita kerugian yang cukup material akibat dari lonjakan harga batubara di kuartal IV tahun 2016 yang lalu. Oleh karena itu PLN menginginkan agar pemerintah melakukan “intervensi” dalam penentuan harga jual batubara ke PLN agar kerugian dari BUMN tersebut dapat diminimalkan dan PLN dapat jaminan pasokan batubara untuk jangka panjang. Pengurus dalam rapat tersebut menginginkan agar kepentingan pelaku
APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 10
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
usaha batubara juga diperhatikan agar margin usaha dari harga jual batubara dapat mendorong investasi pertambangan batubara serta mendukung konservasi cadangan. Terkait dengan Coaltrans, Pengurus APBI-ICMA memberikan banyak masukan ke pihak Coaltrans Conference dalam hal materi dan pembicara. Di Coaltrans Asia kali ini APBIICMA banyak berperan untuk menyusun topik dan menentukan pembicara yang akan diundang. Menteri ESDM diharapkan hadir untuk memberikan sambutan pembukaan. APBI-ICMA berharap agar para anggota APBI-ICMA dapat berpartisipasi mengirimkan wakilnya untuk hadir di acara tersebut. Selain materi conference Coaltrans, rapat juga membahas rencana pelaksanan turnamen Golf APBI-ICMA. Acara turnamen Golf tersebut akan dilaksanakan di Nusa Dua Golf Club pada hari Minggu, 14 Mei 2017 dalam rangkaian acara Coaltrans Asia. Terakhir kali APBI-ICMA mengadakan acara serupa di tahun 2013 yang lalu. Untuk acara turnamen Golf, APBI-ICMA akan bekerjasama dengan Khatulistiwa Golf yang berpengelaman melaksanakan turnamen Golf di Bali yang nanti akan didukung juga oleh Coal Golf Club.
FORUM REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG – BREAKFAST MEETING (22-2-2017) Acara “Breakfast Meeting” diadakan di Hotel Westin Jakarta yang diselenggarakan oleh Forum RLHBT dan didukung oleh APBI-ICMA. Kegiatan tersebut adalah salah satu program kegiatan FRLHBT yang bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan kewajiban reklamasi di lahan bekas tambang yang berada di dalam kawasan hutan. Sebagaimana diketahui FRLHBT yang saat ini diketuai oleh Bpk. Jeffrey Mulyono (mantan Ketua APBIICMA) selama ini berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dalam berusaha menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. APBI-ICMA sebagai salah satu institusi yang turut melahirkan FRLHBT, mendukung keberadaan FRLHBT antara lain dengan menyediakan ruang kantor APBI-ICMA yang dapat digunakan untuk kegiatan rapat forum dan untuk tempat berkantor bagi Direktur Eksekutif FRLHBT yang saat ini dipegang oleh Bpk Sofyan Basri. Dalam acara Breakfast Meeting dari Kementerian LHK hadir Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Bpk. Hilman Nugroho, Direktur Konservasi Tanah, Air, Direktu Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka dan beberapa pejabat eselon 3 dan 4. Sedangkan dari Kementerian ESDM, hadir Bpk. Hendrasto Direktur Teknik dan APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 11
Aa
NEWSLETTER APBI-ICMA BULAN FEBRUARI
2017
Lingkungan yang dalam hal ini mewakili Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Turut hadir pula beberapa pengurus dari Forum RHLBT serta wakil dari beberapa perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam sambutan pembukaan, Ketua Forum RHLBT Bpk Jeffrey Mulyono mengungkapkan bahwa dokumen rencana reklamasi pada lahan bekas tambang yang dibuat oleh pemegang IUP/IUPK sekaligus pemegang IPPKH yang kegiatan penambangannya didalam kawasan hutan, muatannya belum sepenuhnya mengacu pada Permenhut P.4/2011.Sehingga terdapat perbedaan hasil peniliaian dari yang dilakukan oleh Ditjen Minerba ESDM dan pihak KLHK. Dalam pertemuan tersebut, pihak KLHK dan ESDM menyambut baik inisiatif dari Forum RHLBT dan mengusulkan agar pertemuan serupa dapat diadakan sekali setiap 3 bulan.
SEMINAR INDONESIAN MINING INSTITUTE – MEET THE EXPERTS (23-2-2017 ) Acara “ MEET THE EXPERTS ” diselenggarakan oleh Indonesian Mining Institute yang diketuai oleh Prof. Irwandy Arif. Untuk event kali ini, Meet The Experts mengambil tema “Peranan Holding BUMN Tambang Dalam Mengembangkan Pertambangan Mineral dan Batubara”. Acara dilaksanakan di Grand Hyatt Hotel Kamis 23 Februari 2017 yang dihadiri sekitar 80 lebih peserta. Pembicara utama dalam acara ini adalah Bpk. Budi Gunadi Sadikin, mantan direktur utama Bank Mandiri yang sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu ditunjuk sebagai staf khusus Menteri BUMN. Budi Gunadi Sadikin diberikan tugas untuk menyusun blue print pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Tambang yang akan menggabungkan 4 BUMN yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Inalum. Inalum dirancang sebagai “leader” dalam penggabungan tersebut. Budi Gunadi Sadikin dalam paparannya menjelaskan mengenai besarnya potensi BUMN dalam perekonomian nasional. Penggabungan BUMN dalam beberapa perusahaan induk, termasuk BUMN tambang, akan menambah leverage BUMN dalam mencari pendanaan serta kerjasama dengan badan usaha di luar negeri. Holding BUMN tambang nantinya akan mengambil alih saham pemerintah sebesar 9.36% di PT Freeport Indonesia. Selanjutnya holding BUMN (Indonesia Resources Corportation) akan berupaya untuk mendapatkan pendanaan (funding) untuk berpartisipasi dalam divestasi saham Freeport. Dengan penggabungan 4 BUMN dalam satu holding maka BUMN dapat mendukung program strategis pemerintah seperti hilirisasi mineral dan program kelistrikan nasional khususnya untuk PLTU berbasis bahan bakar batubara.
APBI-ICMA NEWSLETTERS – FEBRUARI 2017
Page 12
