Negara Pasundan dalam Arsip

1| Negara Pasundan dalam Arsip

Sambutan : KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dilihat dari latar belakang terbentuknya Jawa Barat, dimana merupakan provinsi yang pertama dibentuk di Wilayah Hindia Belanda dengan nama “ West Java Provinsi” , sedangkan untuk pribumi disebut “ Pasundan” . Sementara itu keindahan Pasundan secara alami, banyak yang mengagumi tak ubahnya seperti warna pelangi, bahkan

keberagaman

tersebut dipatrikan dalam semboyan Nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika ( berbeda- beda tetapi satu tujuan) . Keberagaman dan warna pelangi dimaksud juga terekam sebagai arsip dan merupakan warisan regional yang menjadi lingkup dan akar budaya nasional. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki prospek sumber daya alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi salah satu objek wisata kebanggaan. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di warnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi, maupun politik. Melalui penelusuran arsip

yang tersimpan di

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat serta di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu Naskah Sumber disebut dengan “ Negara pasundan dalam arsip ”. Penyusunan Naskah Sumber Negara Pasundan dalam Arsip pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif 2| Negara Pasundan dalam Arsip

kerja pemerintahan pada masa periode pemerintahan tersebut sebagai hasil kerja dan implementasi dari suatu kebijakan pemerintahan. Penelusuran Arsip Negara Pasundan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat khususnya Jawa Barat dengan keberadaan Negara Pasundan, serta memupuk nilai kebangsaan, rasa cinta tanah air khususnya Jawa Barat, dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini di dukung data yang terkandung dalam merefleksikan

bagaimana

suatu

pemerintahan negara pasundan

roda

pemerintahan

arsip yang pada

masa

memberi warna dan corak dalam sejarah

perjalanan pemerintahan dari masa ke masa. Melalui penelusuran arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun pemerintahan di Jawa Barat guna kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi Negara pasundan

dalam arsip berasal dari arsip yang

tersimpan di Bapusipda dan ANRI yang sesuai dengan aslinya, sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara khusunya Pemerintahan Jawa Barat, sebagai sebuah dinamika perjalanan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah yang menjadi sumber dan pengalaman sejarah suatu bangsa dari riwayat hidup perjalanan pemerintahan yang dialami dengan pengorbanan dan perjuangan untuk mencapai suatu kemerdekaan, mengisi kemerdekaan

serta

membangun

bangsa

dan

negara

khususnya

Pemerintahan Jawa Barat, itu semua merupakan memori kolektif bangsa dan jati diri bangsa serta warisan regional Pemerintahan Jawa Barat serta


gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban regional bagi generasi mendatang. Keterbatasan penyajian materi serta waktu penelusuran ini kiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Naskah Sumber Negara Pasundan dalam Arsip berikutnya. Kami harapkan penelusuran arsip Negara Pasundan

ini menjadi bagian penting terhadap

peran arsip sebagai aset negara dan pertanggungjawaban bagi generasi yang akan datang. Terima Kasih.

Bandung, 3 Nopember 2014 Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,

Hj. Tati Iriani,SH.M.M Pembina Utama Madya NIP. 19590422 198503 2 005


Pengantar: Kepala Bidang Akuisisi dan Pelestarian BAPUSIPDA JAWA BARAT

“ Negara Pasundan dalam Arsip” disusun sebagai

Naskah Sumber

Penelusuran Arsip sejarah Negara Pasundan sebagai rangkaian Program Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kegiatan Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis sebagai Bahan Pertangunggung Jawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2014. Penyusunan naskah sumber

ini bertujuan penambahan khasanah arsip statis, dan

sebagai bukti kerja pemerintahan pada periode tersebut serta sebagai bahan laporan

akhir dari pelaksanaan Program Kerja Kegiatan Akuisisi dan

Pelestarian Arsip Statis

yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Naskah sumber ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi generasi kini dan yang akan datang karena dapat memberikan informasi yang bersumber dari khazanah arsip. Berdasarkan pertimbangan bahwa arsip adalah simpul pemersatu bangsa dan informasi yang terekam di dalamnya, jalannya roda pemerintahan khususnya di Jawa Barat perlu juga disebarluaskan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya secara keseluruhan sebagai salah satu bentuk kontribusi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat Jawa Barat.


Kami menyadari bahwa dalam penyusunan naskah sumber ini masih perlu di perkaya dengan referensi yang terkait, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan menuju penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang.

Bandung, 31 Oktober 2014 Kepala Bidang Akuisisi dan Pelestarian,

Umiati Unisiwyati,SH.M.Si Pembina Tk. I NIP.19580305 1986032004


DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Bapusipda

..................................

i

Pengantar Kepala Bidang Akuisisi

..................................

iv

Daftar Isi

...................................

vi

Daftar Pustaka

...................................

vii

.................................. ..................................

1 3

..................................

15

..................................

28

Daftar Pustaka

...................................

39

Negara Pasundan dalam Arsip

............................................

A. Latar Belakang B. Perkembangan Awal Sejarah Negara Pasundan C. Eksistensi Negara Pasundan dan Respon Masyarakat D. Berakhirnya Kedaulatan Negara Pasundan


DAFTAR PUSTAKA

Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2003, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Laporan Kinerja Pertangung Jawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2009, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 sd. 2013, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa barat tahun 2003 sd. 2013, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat


NEGARA PASUNDAN DALAM ARSIP A.

LATAR BELAKANG Mewacana suatu daerah sebagai kondisi dasar diharapkan akan

membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (nation), kebangsaan (nasionalitas ) dan rasa kebangsaan (nasionalisme). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan cultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Berdasarkan data sejarah Staatsblad No. 378 tanggal 14 Agustus 1925, Provinsi Jawa Barat Tingkat I merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di Wilayah Hindia Belanda.Pembentukan Provinsi Jawa Barat tersebut, nama resminya West Java Provinsi bagi kalangan Belanda atau formal pemerintahan colonial Hindia Belanda dan Pasundan bagi kalangan orang bumi putra. Pada dasarnya tugas Gubernur Jawa Barat waktu itu ialah : 1.

Memegang bendera keberadaan pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Barat;

2.

Mengobarkan dan meningkatkan semangat semangat perjuangan rakyat dan badan – badan perjuangan yang bermunculan di Jawa Barat, sedangkan strategi perjuangannya dirumuskan dalam konsepsi perang semesta;

3.

Membangkitkan kembali perasaan warga Republik Indonesia, sekurang – kurangnya merasa keterkaitan dengan Republik Indonesia dikalangan masyarakat Jawa Barat;


Dalam rangka melaksankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat dalam suasana perang rakyat semesta, Gubernur yang pertama yang diangkat dengan tiga buah surat keputusan, Ir. Ukar Bratakusumah selalu mengobarkan semangat perjuangan yang perlu diluruskan dimana semangat dan arah perjuangan di Jawa Barat telah diganggu oleh adanya pemerintahan pendudukan Belanda dan Negara Pasundan yang banyak direkayasa oleh Belanda sehingga tampak adanya gejala mengalamin krisis dalam bejuang. Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, BAPUSIDA PROVINSI JAWA BARAT mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyimpanan

Khasanah

Arsip

Statis

yang

menyimpan

Arsip

Sejarah

Pemerintahan Jawa Barat, khususnya tentang Arsip Sejarah Negara Pasundan sebagai bukti pada generasi kini untuk dapat diketahui. “ Negara Pasundan dalam Arsip” ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, cinta bangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Jawa Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B.

PERKEMBANGAN AWAL SEJARAH NEGARA PASUNDAN Terbentuknya Negara Pasundan yang dimaksud dalam tulisan ini bukan

Negara Pasundan yang didirikan oleh Partai Rakyat Pasundan (PRP) pimpinan R.A.A.M.M.

Suria

Kartalegawa

tahun

1946,

walaupun

nanti

didalam

perwakilanya ada dari PRP. Perbedaanya adalah bahwa Negara Pasundan yang

10 | Negara Pasundan dalam Arsip

didirikan oleh PRP didasarkan pada ambisi pribadi pimpinan partainya, sedangkan Negara Pasundan yang akan diuraikan disini berhubungan dengan tingkat perkembangan diplomasi dan perjuangan kemerdekaan untuk Negara RI. Walaupun demikian tidak dapat dibantah , bahwa kedua Negara Pasundan itu ditunjang oleh pihak Belanda, baik dalam proses pembentukanya maupun sesudah berdirinya. ( Ekajati,et al.,1980/1981:171-172). Berdirinya Negara Pasundan erat hubungannya dengan perundingan Linggajati yang ditanda tangani tanggal 25 Maret 1947. Menurut hail perundingan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama – sama menyelenggarakan berdirinya sebuah Negara berdaulat dan demokrasi yang berdasarkan perserikatan (federal) dengan nama Negara Indonesia Serikat (pasal 2). Negara – Negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu terdiri atas Republik Indonesia, Borneo dan Timur Besar. Keadaan demikian tidak mengurangi hak penduduk dari suatu Negara bagian untuk menyatakan kehendaknya menurut aturan demokrasi ( pasal 4 ayat 1). Hasil persetujuan Renville ( 17 Januari 1948) yang menyatakan bahwa sebelum Republik Indonesia Serikat dibentuk, Pemerintah Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaanya kepada suatu Pemerintahan Federal Sementara ( Kosim et.al1973115-119; Tirtoprodjo,1965:24-26). Ketetapan dan kondisi itulah yang memberikan kemungkinan dan melicinkan jalan bagi terbentuknya Negara Pasundan.


Pembentukan Negara Pasundan dicapai melalui tiga kali konferensi yang disebut Konferensi Jawa Barat.Konferensi pertama yang diadakan di Bandung pada tanggal 13 – 18 Oktober 1947 dapat dianggap sebagai dasar bagi pembentukan Negara Pasundan. Untuk konferensi ini diangkat 50 orang yang boleh dianggap sebagai pemuka – pemuka dari berbagai golongan masyarakat di Jawa Barat, tetapi wakil dari Banten sebanyak lima orang tidak hadir. Konferensi ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal yaitu: 1. Mengetahui keinginan penduduk Jawa Barat yang berkaitan dengan pemerintahan; 2. Cara Penduduk Jawa Barat dapat memegang pemerintahan di daerahnya sendiri; 3. Menghilangkan perbedaan antara pamongpraja Belanda dan Indonesia; 4. Cara dan jalan yang sebaik – baiknya bagi Jawa Barat untuk dapat mengambil bagian dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat; 5. Daya upaya untuk memulihkan keamanan di Jawa Barat (Tuhuteru, t.th.:1-5;Cf.Parlemen

Pasundan

Satu

Tahun,

April

1948-April

1949,1949:13). Dalam konperensi tersebut dilakukan pula pembentukan Panitia Penghubung (contact

commisie)

yang

bertugas

untuk

mempersiapkan

konperensi

berikutnya.


Susunan kepanitiaan dalam komisi penghubung tersebut adalah sebagai berikut: Ketua

: R. Hilman Jayadiningrat

Anggota

: Tirta Suyatna, R. Juarsa, Sunariakusuma, Musa Sastranegara

(Tuhuteru, t.th. :2) Dalam

tugasnya, komisi dibantu oleh pemerintah sipil Jawa Barat yang

dipegang oleh suatu badan yang disebut Recomba (Regering Commisaris Bestuurs Aangelegeheden). Penyelenggara Konperensi Jawa Barat kedua dipersiapkan Panitia Penghubung bersama Recomba Jawa Barat. Pada tanggal

15 Nopember 1947 terjadi

perubahan dalam tubuh panitia penghubung dan Recomba Jawa Barat, yaitu Hilman Jayadiningrat diangkat menjadi pemimpin Recomba Jawa Barat menggantikan

Abdulkadir Wijoyoatmojo. Kedudukan Hilman Jayadiningrat

sebagai ketua panitia diganti oleh R. Juarsa (Parlemen Pasundan Satu Tahun, April 1948 – April 1949, 1949: 12). Dalam rangka mempersiapkan Konperensi Jawa Barat Kedua, Recomba Jawa Barat

bersama-sama

pertemuan-pertemuan

dengan

dengan

Panitia Penghubung

wakil-wakil

golongan

yang

mengadakan ada

dalam

masyarakat Jawa Barat, seperti alim-ulama misalnya, pada tanggal 27 – 29 Nopember 1947 Recomba Jawa Barat melangsungkan konperensi Alim Ulama di Bandung yang dihadiri 0leh 47 orang ulama dari 15 kabupaten di Jawa Barat (Sukinda, 1986 : 32).


Setelah berbagai upaya dijalankan, tanggal 16 – 20 Desember 1947 Konperensi Jawa Barat kedua dilangsungkan di Bandung.Konperensi ini bertujuan agar masyarakat Jawa Barat dapat menentukan nasib mereka sendiri dalam hal pemerintahan. Konperensi dihadiri oleh 159 orang peserta dari 170 orang yang diundang, terdiri atas : 117 orang peserta dari kalangan pribumi 16 orang peserta bangsa Belanda 18 orang peserta bangsa Cina 8 orang peserta bangsa Arab (Nasution, 1979 : 275) Dalam Konperensi Jawa Barat kedua terdapat tiga aliran yang masing-masing ingin menentuan berdirinya Negara dengan jalan dan tujuan yang berbeda. Ketiga aliran dimaksud adalah : 1. Aliran yang menghendaki agar secepatnya didirikan Negara di Jawa Barat. 2. Aliran yang menghendaki suatu pemerintahan sementara untuk Jawa Barat. 3. Aliran yang tidak menghendaki ditentukannya status Negara sebelum terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan umum (plebisit) (Parlemen Pasundan Satu Tahun, 1949 : 14). Aliran ketiga, berpendapat dan melihat kenyataan bahwa wakil-wakil yang menghadiri konperensi tidak dipilih, sehingga untuk menentukan status Negara di Jawa Barat harus melalui pemilihan umum.


Ketiga aliran yang mempunyai pandangan dan tujuan berbeda itu akhirnya dapat dipersatukan . Hal itu terjadi berkat pendekatan, pengertian, serta kesadaran wakil-wakil anggota ketiga aliran tersebut

dalam musyawarah.

Dalam musyawarah itu dicapai kata sepakat dengan menghasilkan sebuah resolusi yangditerima oleh para anggota sidang, yaitu : 1. Status Jawa Barat belum dapat ditentukan sekarang. 2. Untuk menentukan atau mengambil keputusan hendaknya ditempuh denga jalan plebisit (pemilihan umum). 3. Anggota sidang hendaknya segera membentuk badan pemerintahan sementara yang dipegang oleh orang-orang Indonesia (pernyataan R.S. Suradiredja, dalam Sukinda, 1986: 34). Dalam konperensi kedua, Panitia penghubung berganti nama menjadi Panitia Persiapan yang bertindak sebagai panitia penyelenggara Konperensi Jawa Barat ketiga, Panitia tersebut ditambah anggotanya menjadi 11 orang. Susunan panitia itu adalah : Ketua Anggota

: R. Juarsa : Tirtasuyatna, Sunariakusuma, Musa Sastranagara, Wisaksono, Oto

Subrata, Male Wiranatakusumah, Ir. Tan Hwat Tiang, Ir. Wermuth, Usman Ali Jufri, dan R.H. (Tuhuteru, t.th. : 7). Panitia persiapan dibantu oleh Recomba Jawa Barat dalam melaksanakan Konperensi Jawa Barat ketiga pada tanggal 23 Pebruari sampai 5 Maret 1948.Konperensi dihadiri oleh 100 orang peserta, terdiri atas :


53 orang peserta bangsa Indonesia hasil pemilihan, 14 orang bangsaIndonesia yang diangkat oleh Recomba Jawa Barat dengan persetujuan Panitia Persiapan, 11 orang peserta bangsa Belanda, 8 orang peserta bangsa Belanda, 3 orang peserta bangsa Arab, 11 Orang peserta Panitia Persiapan, Dalam Konperensi Jawa Barat ketiga, dibicarrakan dan disahkan antara lain masalah-masalah : 1. Tata tertib persidangan, acara persidangan, dan pembentukan Panitia Kecil. 2. Rancangan resolusi dari Panitia Persiapan yang diajukan kepada pemerintahan umum (Belanda). Rancangan resolui yang dimaksud no. 2 di atas selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Meminta kepada Panitia persiapan (Comisie van bereiding) Negara Jawa Barat, untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintahan Umum dengan

perantaraan

Recomba

Jawa

Barat

yang

mempunyai

tugaskewajiban untuk membuat dasar peraturan ini mendirikan suatu pemerintahan sementara Jawa Barat(Parlemen Pasundan Satu Tahun, 1949; 16, cf.Zakboek Parlemen Negara Pasundan Tahun 1949:20-21). Rancangan resolusi yang akan diajukan kepada pemerintahan umum tersebut disetujui oleh sidang dengan perbandingan suara 62 suara setuju,35


suara tidak setuju, dan satu blanko. Permohonan Dewan Sidang Konperensi Jawa Barat diterima ole Pemerintahan Umum Belanda melalui surat keputusan Letnan Gubernur Jendral Belanda No. 14 tanggal 26 Pebruari 1948. Meskipun dalam konperensi itu ada aliran yang tidak menyetujui pembentukan sementara Negara Jawa Barat, tetapi karena suara mereka hanya berjumlah 36 %

dari selu ruh anggotan, maka pembentukan Negara dapat

berlangsung. Pembentukan Negara Jawa Barat ditetapkan dalam sidang konperensi yang diakui sebagai sidang Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) sementara tanggal 26 Pebruari 1948. Pada tanggal 27 Pebruari 1948 sidang parlemen memilih R.T. Juarsa sebagai ketua parlemen dari tiga orang calon yang diajukan dalam sidang. Pada tanggal itu pula diadakan pemilihan wakil-wakil ketua II dan III (Tuhuteru, t, th. : 27). Jumlah anggota parlemen Jawa Barat sementara adalah 100 orang. Mereka terdiri dari fraksi Indonesia 36 orang, fraksi nasional 13 orang, fraksi kesatuan 15 orang, fraksi tengah 6 orang, fraksi rakyat Pasundan 4 orang, golongan Cina 9 orang, golongan Arab 4 orang, fraksi I.E.V

8 orang , dan 5 orang anggota

dari fraksi lain. Berdasarkan jumlah anggotanya, fraksi Indonesia, fraksi kesatuan, dan fraksi Nasional merupakan fraksi utama. Pada sidang Parlemen Pasundan tanggal 4 Maret 1948 dilaksanakan pemilihan Wali

Negara

sebagai

kepala

Negara

Pasundan.

Sebelum

pemilihan

dilaksanakan, terlebih dahulu ditetapkan satu rancangan Peraturan Memilih


Wali Negara untuk sementara. Kemudian dibentuk sebuah komisi pemeriksa suara yang terdiri atas 4 anggota, yakni R. Adil Puradireja, R. Mashud, Mr. J.L.A. Visser, dan Mr. Lie Kien Kiem. Dalam pemilihan itu Dewan Sidang mengajukan dua calon yang terdiri dari R.A.A.M. Wiranatakusumah

dan R.A.A. Hilman Jayadiningrat, R.A.A.M.

Wiranatakusumah pada waktu itu berada di Yogyakarta dan sedang menjabat ketua Dewan pertimbang Agung Republik Indonesia, sedangkan R.A.A Hilman Jayadiningrat sedang menjabat ketua Recomba Jawa Barat. Pemilihan wali Negara itu Dilaksanakan sebanyak tiga kali. Pada pemilihan pertama, R.A.A.M. Wiranatakusumah mendapat 52 suara, sedangkan R.A.A. Hilman Jayadiningrat mendapat 48 suara. Oleh karena keduanya tidak memenuhi kiesqoutient (2/3 dari 100), maka diadakan pemilihan untuk kedua kalinya.Pada

pemilihan

yang

kedua

kalinya

R.A.A.M.

Wiranatakusumah

mendapat 53 suara dan R.A.A. Jayadiningrat memperoleh 47 suara. Hasil pemilihan yang kedua kalinya pun tidak memenuhi kiesquotient, oleh karena itu, diadakanlah pemilihan yang ketiga kalinya.

Untuk mengatasi ketidakpastian calon Wali Negara terpilih, maka peraturan pemilihan diubah. Kini calon terpilih bukan lagi dua pertiga, melainkan setengah dari seluruh jumlah suara yang ada ditambah satu suara. Dalam pemilihan ketiga itu, R.A.A.M. Wiranatakusumah memperoleh suara paling banyak (54 suara), sedangkan R.A.A. Hilman Jayadiningrat mendapat 46 suara (parlemen


Pasundan Satu Tahun, 1949 : 20). Dengan demikian, pemilihan Wali Negara Pasundan dimenangkan oleh R.A.A.M . Wiranatakusumah. Sehubungan dengan terpilihnya R.A.A.M. Wiranatakusumah sebagai Wali Negara Pasundan, Ketua Parlemen menyampaikan berita itu kepada yang bersangkutan melalui radio dan meminta supaya R.A.A.M. Wiranatakusumah memberikan jawaban. Sebelum jawaban diberikan, Wiranatakusumah terlebih dahulu

meminta

keterangan

resmi

Parlemen

Pasundan,

dan

rencana

selanjutnya mengenai status Negara Pasundan. Oleh karena pada waktu itu ia R.A.A.M. Wiranatakusumah

harus meminta izin terlebih dahulu kepada

Presiden RI. Setelah Wiranatakusumah mendapat penjelasan dan izin dari yang bersangkutan, ia memberikan jawaban melalui radio . Dalam jawaban itu dinyatakan bahwa ia menerima atas Pemilihan dirinya sebagai

Wali Negara

Pasundan (Berita Antara, 8 Maret 1948). Ketua Parlemen ke Yogyakarta. Delegasi itu terdiri dari tiga orang, yaitu R.S Suradireja, R. Adil Puradireja, dan Mr. Tung Jie Len. Tanggal 18 Maret 1948 R.A.A.M. Wiranatakusumah dan utusan Parlemen tiba di Bandung . Pelantikannya baru dapat dilaksanakan pada tanggal 24 April 1948 di Gedung itu, hadir Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. H.J. Van Mook beserta sekretaris Jenderalnya, Recomba Jawa Barat, beberapa pembesar sipil dan militer bersama isteri mereka, dan beberapa orang pembesar dari negara bagian lain.


Atas permintaan R.A.A.M. Wiranatakusumah, dalam sidang parlemen Pasundan tanggal 24 April 1948 , ketua mengumumkan bahwa wali Negara telah menunjuk R. Adil Puradireja, anggota dari Fraksi Indonesia, sebagai Formatur Kabinet (Berita Antara, 26 April 1948). Adil Puradireja segera melaksanakan tugasnya. Tanggal 8 Mei 1949 pukul 11 tepat, kabinet yang disusun oleh Adil Puradireja itu dilantik di gedung Eldorado (tempat kediaman sementara Wali Negara). Seminggu kemudian

(13 Mei 1948) kabinet itu

diumumkan, dengan susunan sebagai berikut : Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri

: R. Adil Puradireja

Menteri Kehakiman

: Mr. R. Suparman

Menteri Kemakmuran

: R. Dendakusumah

Menteri Pengajaran

: R. Judakumuh

Menteri Kesehatan

: Dr. Maskawan

Menteri Sosial

: R. Bunyamin

Menteri Perhubungan dan Pengairan

: Ir. Tan Hwat Tiang

Menteri Keuangan

: P.J. Gerke

(Berita Antara, 29 September 1948) Perdana Menteri R. Adil Puradireja menjelaskan dalam Sidang parlemen ( 13 Mei 1948) bahwa kabinet

Pasundan dan dibentuk, antara lain dengan

maksud memajukan perjuangan ke arah Indonesia Serikat yang merdeka dan


berdaulat. Program kerja yang akan bersatu dengan progran Indonesia Serikat ialah mengembalikan keamanan dan ketertiban umum serta lenyapnya situasi perang (Ekadjati et al., 1980: 176). Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh parlemen antara lain : 1

Undang-Undang Peraturan Sementara Keputusan Otonomi

2

Peraturan tentang penetapan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Negara Pasundan

3

Peraturan tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Negara Pasundan

4

Peraturan tentang kedudukan anggota Parlemen Pasundan

5

Peraturan

tentang gaji dan pendapatan perdana menteri dan menteri-

menteri 6

Peraturan tentang penetapan gaji dan pendapatan Wali Negara Pasundan

7

Peraturan

tentang

pangkat

yang

tidak

boleh

dirangkap

dengan

keanggotaan Parlemen Pasundan Sementara 8

Penunjukkan

badan-badan

negara

yang

berkewajiban

untuk

melaksanakan tugas pemerintah (Parlemen Pasundan Satu Tahun, 1949 : 24)

Peraturan organisasi ketatanegaraan Pasundan yang dibentuk pada tanggal 22 April 1948 dibagi menjadi 12 bab, 87pasal, dan 107 ayat, ditambah 10 sub peraturan pemilihan.


Fraksi-fraksi di Parlemen

Pasundan dalam perkembangan selanjutnya

mengalami perubahan, baik menyangkut nama maupun jumlah anggota di parlemen. Misalnya, Fraksi Indonesia kemudian berganti nama menjadi Partai kebangsaan. Jumlah anggotanya pun berubah dari 36 orang menjadi 22 orang anggota. Kemudian muncul Fraksi Demokrasi dan fraksi-fraksi lain. Interaksi antar fraksi-fraksi berjalan baik dan bertujuan untuk menggalang persatuan dalam memperjuangkan

cita-cita nasional. Diantara fraksi-fraksi

Indonesia yang beraliran nasional sama-sama mencari pendekatan. Selanjutnya mereka mempersatukan diri dan melebur dalam suatu ikatan yang dinamakan Front Nasional (Harian Indonesia, 5 Agustus 1949). Perubahan-perubahan yang dialami di dalam fraksi-fraksi parlemen merupakan pencerminan berbagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat Jawa Barat. Sesungguhnya terjadi pembahasan dan perubahan tentang nama parlemen dan nama negara di dalam sidang parlemen Pasundan. Pada mulanya bernama Negara Jawa Barat.

Dalam sidang Parlemen Negara Jawa Barat .

Dalam

sidang Parlemen Negara Jawa Barat tanggal 2 Maret 1948 diajukan sebuah mosi yang disponsori oleh R.A. Atmadinata dan Akhmad Atmaja. Dalam mosi ini disampaikan suatu usul supaya nama Jawa Barat yang merupakan terjemahan dari kata West-Java (istilah

jaman

penjajahan) diganti dengan

Pasundan. Alasannya ialah pertama, nama Jawa Barat untuk sebagian besar orang Sunda kurang dikenal dan tidak begitu meresap dala perasaan mereka, Kedua, sejak tahun 1925 nama Pasundan telah dikenal dan diakui secara resmi


oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mosi tersebut ternyata diterima dengan suara bulat (bijaclamatie). Sejak mosi diajukan, kemudian Parlemen Pasundan (Pernyataan R.S. Suriadiredja, dalam Sukinda, 1986 : 43). Sebutan Negara Jawa Barat pun diganti menjadi Negara Pasundan, dengan struktur organisasi seperti tercermin dari uraian di atas.

C.

EKSISTENSI NEGARA PASUNDAN DAN RESPON MASYARAKAT

Setelah masalah-masalah intern berhasil diselesaikan, Negara Pasundan mulai menunjukkan eksistensinya. Sejak bulan Mei 1948 Negara Pasundan mulai menjalankan roda pemerintahannya sebagai negara yang akan menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS), perundingan (sengketa) antara pihak

Pemerintah

RI dengan pihak Belanda. Belanda sangat menginginkan

segera berdirinya Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, Belanda mendukung berdirinya Negara Pasundan itu. Hal itu kiranya dengan maksud untuk mempercepat lahirnya negara Republik Indonesia Serikat. Sementara

Negara

Pasundan

tengah

berusaha

memperlihatkan

eksistensinya, namun tantangan pun bermunculan , yaitu dalam bentuk reaksi masyarakat.

Sesungguhnya tidak semua masyarakat Jawa Barat menyetujui

pembentukan negara Pasundan yang di dalamnya terlihat kepentingan

orang

Belanda. Mereka yag sepenhnya setia kepada Pemerintah RI, tidak segan-segan menyatakan penolakan mereka atas berdirinya Negara pasundan. Sunda di


Jakarta yang diwakili oleh Prof. Dr. Juhana Wiradikarta, Mr. R.T. Jumhana Wiriaaatmadja, Mr. Lukman Wiriadinta, R. Ajeng E.F. Kelompok masyarakat Sunda di Jakarta yang diwakili leh Prof. Dr. Juhana Wiradikarta,

Mr. R.T. Jumhana

Wiriaatmadja, Mr. Lukman Wiriadinata, R.

Ajeng E.F. Jayadiningrat, R. Pandu Suradiningrat, dan lain-lain mengeluarkan manifes yang menentang Konperensi Jawa Barat kedua. Demikian pula sekitars 200 orang penduduk kota Bogor menandatangani pernyataan serupa (Mimbar Indonesia, No. 10, Th.

Ke-2, Februari 1948). Selain itu, dalam suatu

pertemuan tanggal 24 Januari 1948, para tokoh masyarakat Jawa Barat yang ada di Yogyakarta, memutuskan akan mempertahankan Jawa Barat sebagai daerah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 5 Maret 1948 rakyat ibukota Yogyakarta mengadakan rapat umum yang menuntut pembubaran Negara Pasundan dan menyatakan tetap setia kepada Pemerintah RI (Nasution, 1975 : 159). Bukti lain yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat

Jawa Barat

tidak menginginkan kehadiran Negara Jawa Barat tidak menginginkan kehadiran Negara Pasundan, yaitu demonstrasi masyarakat Bandung. Peristiwa ini terjadi pada waktu diselenggarakannya Konperensi Jawa Barat kedua. Pada waktu itu, penduduk Bandung dan sekitarnya, terutama pada pemuda yang berjiwa republik, melancarkan demonstrasi. Mereka menuntut dibubarkannya konperensi tersebut.

Tanggal 16 Maret 1948 terjadi pula demonstrasi di

Yogyakarta yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat yang berada di sana .


Merekapun menentang berdirinya Negara Pasundan (Indonesia, Sekretariat Negara, 1975 : 161 – 162). Kondisi semacam itu lebih dipanasi lagi dengan terjadinya Agrsi Militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948. Akibat agrsi tersebut, kota Yogyakarta berhasil diduduki tentara Belanda. Peristiwa ini mengusik jiwa nasionalisme para tokoh Negara Pasundan, sehingga mereka menolak agresi itu dan bersimpati kepada pihak Republik Indonesia. Pernyataan simpati Negara Pasundan terhadap Pemerintah Republik Indonesia diwujudkan dengan sikap tegas Kabinet R. Adil Puradireja. Ia segera meletakkan jabatan selaku Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri Negara Pasundan, sebagai protes, baik terhadap agresi Belanda maupun terhadap sikap pihak Belanda yang bersikeras akan mendrikan

pemerintahan

interim(sementara)

tanpa

mengikutsertakan

Pemerintah RI di dalamnya. Untuk

menjaga

eksistensi

Negara

Pasundan,

Wali

Negara

Wiranatakusumah menunjuk Mr. R.T. Jumhana Wiriatmaja yang berjiwa republik, untuk seera membentuk kabinet baru, pengganti Kabinet Adil Puradireja yang telah bubar. Susunan Kabinet Jumhana adalah : Perdana Menteri

:

Mr. R.T. Jumhana Wiriaatmaja

Menteri Dalam Negeri

:

M. Sewaka

Menteri Keuangan

:

P.J. Gerke

Menteri Kesehatan

:

Dr. Maskawan

Menteri Kemakmuran

:

R.S. Suradiredja


Menteri Sosial

:

Mr. Maria Ulfah Santoso

Menteri Kehakiman

:

Mr. Tirtawinata

Menteri Pembangunan

:

Ir. Abdul Karim

Menteri Perhubungan

:

Ir. Tan Hwat Tiang

Menteri Pengajaran

:

Ir. Ukar Bratakusumah

Menteri-menteri Negara

:

R. Oto Kusumasubrata dan M.S. Yudawinata

(Ekadjati et al., 1979/1980 : 216). Ternyata sebagaian tokoh Republiken yang tercantum dalam susunan kabinet Jumhana, seperti M, Wewaka, Ir. Ukar Bratakusumah, yang tinggal di Yogyakarta, menolak atas penunjukan diri mereka. Pada tanggal 30 Januari 1949 Wali Negara Wiranatakusumah melantik kabinet baru dengan susunan sebagai berikut : Peradana Menteri

:

Mr. Jumhana Wiriatmaja

Wakil Perdana Menteri/Menteri Sosial

:

R. Adil Puradireja

Menteri Kehakiman

:

Mr. R.S. Dwijosewoyo

Menteri Keuangan

:

P.J. Gerke

Menteri Pengajaran dan Agama

:

M.S. Yudawinata

Menteri Dalam Negeri

:

Mr. R. Ma mun Sumadipraja

Menteri Kemakmuran

:

Mr. A.A Kartajumena

Menteri Perhubungan dan Pengairan

:

Ir. Tan Hwat Tiang

Menteri Kesehatan

:

Ir. Tan Hwat Tiang


(Ekadjati et.al., 1979/1980 : 216) Kabinet Jumhana didukung oleh tiga fraksi, yaitu : Fraksi Indonesia, Fraksi Kesatuan, dan Golongan Cina, sedangkan Fraksi Tengah hanya memberikan kesanggupan untuk memberi bantuan bagi kelancaran dan kemajuan kabinet baru itu. Program Kabinet Pasundan pimpinan Jumhana itu adalah : 1. Ke luar : a. Mengusahakan dengan segala daya upaya untuk mencapai secepatcepatnya RIS yang merdeka dan berdaulat b. Mengusahakan agar pembentukan daerah-daerah bagian, corak dan luasnya dintentkan oleh kehendak rakyat dari daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas Persetujuan Renville. 2. Ke dalam a. Mempertinggi

kemakmuran

yang

bertalian

dengan

perbaikan

perekonoia rakyat. b. Mempertinggi kebudayaan Indonesia. c. Mengejar keadilan sosial. d. Melindungi tiap-tiap agama dengan tidak mengganggu kesusilaan yang pada umumnya dianggap sebagai ukuran kesopanan. Selain itu, pemerintah secara khusus memperhatikan hal-hal di bawah ini: 1.

Pemberantasan buta huruf.


2.

Mendasarkan semua pengajaran baik yaang resmi maupun prtikulir, atas kerasionalan yang akan ditetapkan dengan suatu peraturan,

3.

Merencanakan

penghematan

yang

rasional

dan

dapat

dipertanggungjawabkan (Harian Indonesia, No. 13, Th. Ke-2, Juli 1948). Kabinet Pasundan dalam menjalankan tugasnya berdiri di antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia yang mempunyai kepentingan berbeda. Negara Pasundan merupakan hasil dari politik Belanda

dalam

rangka melaksanakan ferderalisme yang dicita-citakan Belanda. Lebih-lebih dalam hal kekuatan militer, Pemerintah Negara Pasundan menggantungkan diri kepada bantuan pihak Belanda. Hal ini memungkinkan hubungan antara Negara Pasusndan dengan pihak Belanda sangat erat, padahal pihak Belanda

mempunyai tujuan-tujuan tertentu (sesuai dengan maksud

kolonialnya) yang sering berbeda, bahkan bertentangan dengan tuuan Negara Pasundan. Namun, di samping itu kekuatan-kekuatan politik yang mencerminkan dukungan masyarakat Jawa Barat yang tertampung dalaa lembaga-lembaga Negara Pasundan senantiasa mendukung dan berpihak kepada kepentingan Negaran Republk

Indonesia. Hal ini tidak bisa

diabaikan dan disisihkan oleh Kabinet Pasundan. Kedudukan demikian akan menyebabkan Negara Pasundan menghadapi kesulitan-kesulitan yang sukar diatasi, baik yang datang dari Indonesia atau pun dari pihak Belanda, atau


bahkan dari kalangan orang Pasundan sendiri (Ekadjati et al., 1980/1981 :177). Dalam rangka menghadadapi Konperensi Meja Bundar (KMB), para pemimpin Republik Indonesia dan BFO ditingkat-kan dalam Konperensi antar-Indonesia yang diadakan di Yogyakarta tanggal 19 – 22 Juli 1949, dan di Jakaarta pada tanggal 30 juli 1949. Pada

Konperensi

antar-Indonesia

yang

pertama,

dihasilkan

persetujuan mengenai beberapa hal, yaitu: 1. Negara Indonesia Serikat diganti dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu oleh menterimenteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. Akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) sementara. 4. Angkatan

Perang

RIS

adalah

angkatan

perang

nasional,

pada

konperensi antar-Indonesia kedua disepakati untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional dengan tugas menyelenggarakan suasana tertib, sebelum dan sesudah KMB (Kartodirdjo et al., 1975 : 70-71). Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB

dimulai di Den Haag, dan

selesai pada tanggal 2 November 1949. Pihak yang turut serta dalam konperensi ini terdiri dari tiga perwakilan, yaitu dari Kerajaan Belanda, wakil-wakil Republik Indonesia, dan wakil-wakil Negara BFO.


Menjelang dilaksanakannya KMB, hubungan wakil-wakil RI dengan wakil-wakil BFO telah terjalin dengan baik. Kedua belah pihak telah merupakan satu front, sehingga dalam pelaksanaan konperensi itu wakil-wakil RI dan BFO tidak mendapat hambatan dan pertentangan yang berarti dalam menerima dan memutuskan pendapat mereka. Salah satu hasil konperensi itu ialah disetujuinya sebuah naskah perjanjian yang dikenal dengan nama Piagam Pengakuan Kedaulatan Indonesia (Roem, 1977 :65). Rumusan KMB dapat disetuju oleh kedua belah pihak (Indonesia – Belanda), sedangkan pengakuan kedaulatan ditanda-tangani bersama pada tanggal 27 Desember 1949. Sebelum penanda tanganan dilakukan, terlebih dahulu dibuat konsep Konstitusi RIS dan disetujui bersama antara pihak RI dan BFO. Menurut konsep itu, wilayah kekuasaan RIS meliputi seluruh bekas jajahan Belanda (Berita Antara, 28 Oktober

1949). Setelah Negara RIS berdiri (1949), Negara Pasundan termasuk salah

satu

Negara

bagian

RIS

yang

secara

teoritis

dapat

memperjuangkan segala kepentingan daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Hak otonomi itu dapat digunakan sepenuhnya oleh parlemen, antara lain untuk berdiri sendiri ataupun membubarkan diri sebagai Negara bagian dan menggabungkan diri dengan Negara bagian lain, misalnya dengan Negara RI.

Hak otonomi tersebut melahirkan


suara-suara

demikian terutama dilontarkan oleh sebagian besar

anggota parlemen berupa kritik-kritik yang tajam. Walaupun begitu terdapat pula anggota Parlemen Pasundan yang mempertahankan tetap berdirinya Negara pasundan, diantaranya Ranuwijaya dari Fraksi Sunda menolak dijadikannya Pasundan sebagai daerah otonom dari suatu Negara. Jayaprawira mengharapkan supaya Negara Pasundan tetap tumbuh susbur sampai akhir jaman (Ekadjati, 1981 :446). Terlepas dari adanya pihak yang pro dan kontra,

dalam rangka

menunjang dan mendukung jalannya roda pemerintahan RIS, Parlemen Pasundan

dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1949 memilih 21

orang untuk calon anggota Parlemen RIS. Kedua puluh satu anggota itu terdiri dari 16 orang anggota berasal dari Parlemen pasundan dan 5 orang dari luar anggota Parlemen ( Berita Antara, 24 Desember 1949). Pada tanggal 25 Desember 1949, Parlemen Pasundan memilih 6 orang calon anggota untuk mewakili Pasundan di Senat RIS. Keenam calon itu selanjutnya diajukan kepada Wali Negara Pasundan untuk dipilih dua orang calon sebagai wakil Pasundan dalam RIS. Kedua anggota ialah Abdul Halim dan Ir. Ukar Bratakusumah (Berita Antara, 26 Desember 1949). Walaupun pemerintah Pasundan telah mengirimkan wakil-wakilnya, baik di parlemen maupun di senat RIS, namun kesulitan-kesulitan dalam


tubuh Negara Pasundan, baik yang menyangkut urutan politik maupun ekonomi, tidak dapat diselesaikan. Kesulitan itu terutama disebabkan oleh golongan yang pro Republik Indonesia, serta kritik-kritik yang dilontarkan

oleh para anggota Parlemen Pasundan sendiri terhadap

pemerintah Pasundan. Hal ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Jumhana (Februari 1949 – Juli 1949). Selanjutnya wali Negara Pasundan menunjuk Ardiwinangun sebagai Perdana Menteri. Namun cabinet ini tidak bertahan lama. Ardiwinangun menyerahkan mandatnya kepada wali Negara Pasundan. Krisis dalam cabinet pasundan itu dapat diatasi dengan adanya kesediaan Anwar Cokroaminoto menjadi Perdana Menteri Pasundan. Dalam kenyataannya, dapatlah dikatakan bahwa Negara Pasundan tidak dapat berkembang dengan hasil baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Sebagian besar pemimpin yang memangku jabatan di Pemerintahan Pasundan terutama yang berasal dari golongan Republiken, tidak setia sepenuhnya kepada Negara Pasundan. Tujuan mereka melibatkan diri dalam pemerintahan negara itu hanya mencari batu loncatan dan jalan untuk mempermudah dan mempercepat terbentuknya negara kesatuan RI. Sikap mereka itu, juga terdorong oleh aspirasi rakyat Jawa Barat pada umumnya yang menginginkan agar wilayah Negara Pasundan


segera kembali ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan proklamasi 17 Agustus dan UUD 1945. Pertimbanganpertimbangan para pemimpin yang berjiwa republiken adalah, dari pada wilayah Jawa Barat jatuh ke tangan orang-orang yang pro Belanda dan harus setia menyatakan diri di bawah naungan belanda, lebih baik mendirikan negara sendiri di bawah bimbingan wakil-wakil rakyat yang lebih memahami dan mengetahui situasi serta keinginan rakyat jawa barat (Suryadi, 1975:16). Untuk mengatasi segala kesulitan di dalam Negara Pasundan, maka pemerintah pasundan mengajukan permohonan kepada pemerintah RIS agar

dapat

memberikan

bantuan

sepenuhnya

dalam

urusan

pemerintahan pasundan. Dengan berpedoman kepada isi konstitusi, yang menyatakan bahwa apabila negara bagian menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi sendiri, kekuasaan negara tersebut dapat diambil atau atau diserahkan kepada pemerintah pusat (RIS), maka pemerintah RIS menerima permohonan pemerintah pasundan. Sementara itu,

makin

lama suara

rakyat jawa

barat

yang

menghendaki membubarkan negara pasundan semakin banyak dan menyebar luas ke berbagai pelosok. Kondisi itu tercipta antara lain karena ditunjang dan berkat bimbingan tentara nasional indonesia (TNI) dan pemerintahan RI yang dibentuk sejak pasukan divisi siliwangi kembali ke wilayah jawa barat (akhir desember 1948). Sebagaimana


telah dikemukakan diatas, panglima teritorium jawa kolonel A.H Nasution mengangkat Ir. Ukar Bratakusumah menjadi komisaris jawa barat

untuk

RI.

Menteri

dalam

Negeri

RI

dan

ketua

PDRI

mengangkatnya sebagai gubernur Jawa Barat (lihat 8.1.4 diatas). Dengan demikian, sejak waktu itu di Jawa Barat ada dua buah pemerintahan, yaitu pemerintahan Negara Pasundan dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dua lisme pemerintahan tersebut merebet ke tingkat daerah sehingga kepala daerah dan pejabatnya pun ada dua macam. Ada bupati pasundan dan ada bupati bupati RI, ada wedana pasundan dan ada wedana RI, ada camat pasundan dan ada camat RI, dan ada kepala desa pasundan dan ada RI itu, pemerintahan negara pasundan

hanya

dapat

menjangkau

daerah-daerah

perkotaan,

sedangkan daerah pedalaman (desa-desa) hanya mengakui RI dan TNI sebagai pemerintahan dan penguasa yang sah. Di Sumedang, misalnya, pemerintah negara pasundan hanya dapat menguasai 14 desa dari 130 desa lebih, sedangkan yang lainnya taat kepada pemerintah RI (sewaka, 1995:167). Ketaatan dan simpati rakyat Jawa Barat terhadap pemerintah RI terbukti pula pada waktu sewaka menghadiri kongres wanita di pendopo Kabupaten Bandung pada tanggal 5 dan 6 November 1949. Pidatopidato sambutan yang disampaikan oleh beberapa wakil wanita itu diucapkan berkobar-kobar yang menunjukan benar-benar berjiwa


republiken (sewaka, 1995:167). Di wilayah keresidenan Cirebon, baik dari rakyat maupun dari pihak pegawai-pegawai Negara Pasundan, menyatakan diri kembali menjadi warga RI dan pegawai RI. Bahkan dalam dunia penerangan, keresidenan Cirebonlah yang pertama-tama menyatakan dengan tegas, bahwa di wilayahnya tidak ada jawatan penerangan lain kecuali jawatan penerangan RI. Pernyataan ini ditandatangani oleh pihak jawatan penerangan RI dan pihak jawatan penerangan pasundan di bawah saksi penerangan tentara komando militer daerah (KMD) I Cirebon (roekemy, et al., 1953: 109-110). Sikap jawatan penerangan Cirebon demikian adalah berkat pembinaan gubernur jawa barat Ir. Ukar Bratakusumah dan kepala jawatan penerangan Provinsi Jawa Barat osa maliki tatkala berkedudukan di Subang. Kenyataan akan berbagai masalah yang di hadapi oleh masyarakat Jawa Barat, maka akhirnya masyarakat khususnya orang-orang terkemuka, berpendapat bahwa pembentukan Negara Pasundan merupakan salah satu taktik perjuangan yang di sesuiakan dengan keadaan, baik pekembangan dalam pemerintahan maupun perkembangan politik yang sejalan dengan siasat perjuangan pemerintah RI. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa penolakan atas berdirinya Negara Pasundan dan tidak dikehendakinya Jawa Barat terpisah dari wilayah RI, pada hakekatnya timbul dari masyarakat Jawa Barat sendiri, di samping


keinginan umum akan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, baik ke dalam maupun ke luar. D.

BERAKHIRNYA KEDAULATAN NEGARA PASUNDAN

Telah disinggung diatas, bahwa keinginan dibubarkannya Negara Pasundan timbul tidak hanya dari kalangan rakyat, tetapi juga dari kalangan pamongpraja dan bahkan dari anggota-anggota parlemen pasundan sendiri. Ketika parlemen negara pasundan melangsungkan sidang yang membahas anggaran belanja negara tahun 1949, beberapa anggota parlemen, seperti Oli Sutiadi, Dr. Hasan Sastranagara, Daruji, Suparno, mendesak seluruh bangsa Indonesia di parlemen pasundan supaya negara dibubarkan. Sementara itu, Sumaatmaja dari fraksi indonesia melontarkan kritik pedas, bahwa usaha yang dijalankan oleh Pemerintah Negara Pasundan kini gagal total karena tidak dapat menyesuaikan dan mengindahkan keinginan rakyat umum di pasundan. Selain terhadap pemerintah, ia pun melontarkan kritik terhadap beberapa pejabat pamongpraja yang tidak dapat mengantisipasi situasi dan keinginan rakyat (berita antara, 11 Oktober 1949). Timbulnya sikap beberapa anggota fraksi dalam parlemen pasundan itu, sebenarnya tidaklah terlalu mengherankan, karena sebagian fraksi di dalam parlemen pasundan, baik ditinjau dari nama-namanya maupun dari dasar dan tujuanya, mencerminkan tidak bermaksud memisahkan diri dari keseluruhan indonesia merdeka atas dasar proklamasi 17 Agustus 1945. Fraksi indonesia yang dipimpin oleh Adil Puradireja misalnya, antara lain didasarkan atas


indonesia merdeka, berdaulat, demokrasi, persatuan daerah-daerah, dan negara-negara seluruh indonesia, serta bertujuan mempertahankan kedaulatan, dan lain-lain kepentingan bagi seluruh indonesia, mempertahankan persatuan guna mencegah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemungkinan perpecahan di indonesia umumnya, jawa barat khususnya (Ekadjati et al., 1979/1980:203-204). Itulah sebabnya Adil Puradireja pernah meletakan jabatan sebagai perdana menteri pasundan, sebagai tanda setia kepada republik indonesia dan protes terhadap tindakan belanda. Mosi dan kritik-kritik seperti tersebut diatas, mengakibatkan jatuhnya kabinetkabinet pasundan, seperti kabinet Jumhana, kabinet Ardiwinangun, dan kabinet cikro-aminoto.

Rupanya

pimpinan

parlemen

akhirnya

menyadari

akan

kenyataan yang di hadapi, bahwa eksistensi negara pasundan tidak diinginkan leh masyarakat umum. Oleh karena itu, pada sidang parlemen tanggal 17 Desember 1949 mereka mengeluarkan pernyataan tentang keikhlasan untuk meletakan jabatan, apabila keamanan dalam negeri telah terjamin. Pernyataan itu dikeluarkan setelah penyambutan dalam upacara pengambilan sumpah dan janji presiden RIS di yogyakarta (Ekadjati, 1981:445). Berdasarkan undang-undang dasar RIS 1949, pemerintah membrikan kesempatan untuk melahirkan suara rakyat guna menentukan kedudukan dan nasib negara mereka masing-masing. Di samping itu, keamanan dan ketertiban negara harus diperhatikan. Dalam menjamin keamanan dan ketertiban itu


pemerintah RIS menitikberatkan kepada tentara nasional indonesia (TNI) yang menjadi inti tentara RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949 di bandung bertempat di markas staf Kwartir Siliwangi di jalan Bungsu (sekarang jalan lembong) berlangsung upacara serah terima kekuasaan dari tentara belanda kepada TNI. Ini berarti Belanda mengakui kedaulatan RIS. Menurut pandangan gubernur Jawa Barat Ir. Ukar Bratakusumah hal itu berarti pula keberadaan Negara Pasundan telah resmi diakui, sebagaimana ditetapkan dalam Konperensi Meja Bundar. Dengan sendirinya merupakan tindakan subversif, kalau RI menunjuk gubernur di wilayah Negara Pasundan. Atas dasar pandangan itu, ia menganggap jabatan gubernur hapus di Jawa Barat. Sehubungan dengan hal itu, pada akhir Desember 1949 gubernur Jawa Barat Ir. Ukar Bratakusumah berangkat ke Yogyakarta untuk melaporkan situasi perkembangan di Jawa Barat kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini kepada menteri dalam Mr.

Wongsonegoro.

Kepada

menteri

Wongsonegoro,

negeri

gubernur

Ukar

menjelaskan bahwa rupanya perkembangan diJawa Barat menunjukan kalau dibiarkan akan menyebabkan Negara Pasundan segera terusir. Komentar menteri Wongsonegoro atas pernyataan Gubernur Ukar adalah tahan dulu, sebab tinta belum kering (wawancara dengan bapak Ir. Ukar Bratakusumah, di Bandung, tanggsal 2 Mei 1993). Meskipun pandangan gubernur Jawa Barat demikian, namun mengingat masih banyak pekerjaan yang belum di selesaikan yang bertalian dengan


inventarisasi dan tuntutan unsur-unsur RI di Jawa Barat, maka staf gubernur tetap di pertahankan dan kantornya ikut di markas kwartir TNI siliwangi di jalan bungsu, menempati ruangan bagian belakang. Atas permintaan gubernur, mereka berada di bawah naungan panglima siliwangi. Pada awal tahun 1950, pemerintah negara pasundan semakin goyah menghadapi kritik-kritik tajam dari anggota parlemen pasundan sendiri. Sementara itu tuntutan rakyat banyak yang menghendaki negara pasundan segera dibubarkan, semakin santer. Akibatnya negara pasundan mengalami kesulitan dalam menjalankan program kabinetnya. Pada bulan Januari 1950 panglima divisi siliwangi mengadakan perjalanan pemeriksaan ke daerah-daerah jawa barat. Dalam rombongan itu diajak serta M. Sewaka , Ir. Ukar Bratakusumah, dan Sanusi Harjadinata. Route perjalanan ialah Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Bogor, Lebak, Pandeglang, Serang, dan Purwakarta. Selama dalam perjalanan rombongan ini disambut hangat oleh rakyat. Dalam penyambutan itu, rakyat sering menyerukan ucapan-ucapan: merdeka hidup republik! Bubarkan pasundan! Tatkala rombongan berada di Purwakarta diterima berita bahwa Bandung diserang pasukan APRA (sewaka 1955:179-180): wawancara dengan bapak Ir. Ukar Bratakusumah, di bandung, 2 Mei 1993). Untuk

menanggulangi

kritikan

dan

tuntutan

pembubaran

negara

pasundan. Pada tanggal 30 Januari 1950 pemerintah negara pasundan mengajukan permohonan kepada pemerintah RIS supaya segera memberikan


bantuan sepenuhnya dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dalam pada itu, wali negara pasundan menyatakan niatnya untuk menyerehkan kembali mandatnya kepada parlemen negara pasundan (Ekadjati, 1981:451). Memenuhi permohonan pemerintah negara pasundan itu, pemerintah RIS mengeluarkan undang-undang darurat no. 10 tahun 1950 yang menetapkan penyelenggaraan

tugas

pemerintah

daerah

pasundan

oleh

komisaris

pemerintah RIS. Berdasarkan undang-undang darurat tersebut, presiden RIS dengan keputusan no. 58 tanggal 4 Februari 1950 mengangkat M. Sewaka sebagai komisaris pemerintah RIS di negara pasundan. Surat keputusan tersebut

disertai

pemerintahan

perintah

dengan

kepada

kekuasaan

sewaka penuh

untuk

menjalankan

tugas

(sewaka,

1955:84).

Dalam

menjalankan undang-undang darurat itu, peraturan-peraturan negara mengenai para menteri negara pasundan, selanjutnya di bekukan. Dalam melaksanakan tugasnya, bila perlu, komisaris boleh menyimpang dari peraturan perundangundangan yang masih berlaku di negara pasundan. Komisaris RIS juga dianjurkan bekerjasama seluas-luasnya dengan aparat pemerintah negara pasundan yang ada, misalnya dengan pembesar militer, polisi, sipil, dan pejabat lainnya. Setelah dikeluarkan undang-undang darurat no.10 dan surat keputusan presiden RIS nomor 58 tahun 1950 itu, maka pada tanggal 10 Februari 1950 di gedung pakuan bandung, dilangsungkan upcara penyerahan kekuasaan dari pemerintah negara pasundan kepada komisaris RIS. Pejabat dari pihak


pemerintah negara pasundan yang hadir dalam upacara itu ialah wakil wali negara

pasundan

R.

Juarsa,

menteri-menteri,

para

sekertaris

jendral

kementrian, para pemimpin fraksi, dan wakil-wakil partai politik. Dari pihak pemerintah RIS, hadir M. sewaka dan kepala-kepala departemen (berita antara, 10 Februari 1950). Upacara penyerahan itu di buka oleh Mr. Mamun Sumadipraja selaku wakil kementerian dalam negeri RIS. Ia menyatakan bahwa status negara pasundan belum dapat ditentukan sampai saat rakyat dapat menyatakan suara nya secara legal. Dalam masa transisi, pemerintahan harus berjalan terus yang diselenggarakan oleh kementrian dalam negeri RIS. Sehubungan dengan hal itu, R. Juarsa sebagai wakil wali negara pasundan mengatakan, bahwa keadaan, baik

pemerintahan maupun keamanan, tidak terjamin sehingga

parlemen pasundan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah RIS (berita antara, 11 Februari 1950) Dengan terjadinya penyerahan kedaulatan negara pasundan kepada pemerintah RIS, berakhirlah riwayat negara pasundan. Sejak saat itu, di daerah pasundan berlangsung pemerintahan komisaris RIS. Komisaris ini terdiri atas orang-orang yang pro RI. Dengan demikian, proses kembalinya wilayah pasundan ke pangkuan RI akan semakin cepat, sesuai dengan kehendak rakyat. Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

Bupati

Bandug

Male

Wiranatakusumah menegaskan, bahwa:


..... mengenai status bekas negara pasundan tergantung kepada rakyat pasundan sendiri, jadi rakyatlah yang bisa menentukan status negara tersebut. Asal dengan jalan yang sehat, jujur, dan bersih..... juga rakyat diperbolehkan mengadakan propaganda mengenai status itu, asal tidak menyimpang dan melanggar dari ketertiban dan keamanan yang mengakibatkan bentrokan di antara kita (harian indonesia, 7 Maret 1950). Perkembangan politik demikian mendorong rakyat untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada komisaris RIS. Sebagai ilustrasi mengenai keadaan tersebut, komisaris sewaka mengungkapkan pengalamnnya, bahwa pada tanggal 28 Februari 1950 sewaktu ia mengadakan perjalanan ke cirebon, di lapang kejaksaan cirebon diadakan rapat umum. Nampak benar sikap masa pada rapat itu membujukkan kobaran semangat republiken. Di antara sloganslogan yang mereka bawa berbunyi: kami terima pak sewaka tidak sebagai komisaris RIS, tetapi sebagi gubernur RI. RIS berarti RI, pasundan no, RIS no, RI yes! (sewaka,1955:186-187). Kondisi tersebut mendorong lahirnya suatu usul agar kembalinya daerah pasundan ke dalam wilayah RI dapat dipertimbangkan. Dalam menaggapi usulan ini, pemerintah

pusat (RIS) merasa sulit untuk

memutuskan.

Penyelesaian soal itu kemudian diserahkan kepada kebijakan komisaris RIS. Atas dasar petunjuk dari pemerintah RIS dan hasil perundingan dengan kepala-kepala bagian, komisaris RIS merencanakan untuk mengadakan rapat besar di bandung yang di hadiri oleh wakil-wakil dari seluruh kabupaten. Jumlah wakil tiap kabupaten didasarkan atas jumlah jiwa, dengan ketentuan tiap 75.000 penduduk diwakili oleh satu orang wakil. Berkenaan dengan maksud tersebut, komisaris RIS mengeluarkan sebuah surat keputusan


tertanggal 5 Maret 1950. Surat keputusan itu menetapkan hal-hal sebagai berikut: 1 -menetapkan sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan kesempatan kepada rakyat daerah pasundan untuk menyatakan dengan tegas keinginan mereka tentang status daerah ini dengan jalan mengadakan dewan khusus dari wakil-wakil rakyat di seluruh daerah yang ditunjuk secara demokratis. 2 -jumlah wakil-wakil rakyat itu ditetapkan 159 orang ditambah dengan beberapa wakil dari kelompok minoritas. Ke-159 orang anggota itu terdiri dari: -Haminte Bandung

7 orang

-Haminte Cirebon

2 orang

-Haminte Sukabumi

1 orang

-Haminte Bogor -Kabupaten Bandung -Kabupaten Sumedang

1 orang 13 orang 6 orang

-Kabupaten Garut

12 orang

-Kabupaten Tasikmalaya

13 orang

-Kabupaten Ciamis

11 orang

-Kabupaten Cirebon

11 orang

-Kabupaten Indramayu

10 orang

-Kabupaten Majalengka

7 orang

-Kabupaten Kuningan

7 orang


-Kabupaten Sukabumi

11 orang

-Kabupaten Bogor

11 orang

-Kabupaten Cianjur

8 orang

-Kabupaten Karawang

16 orang

-Kabupaten Subang

12 orang

3 -Wakil-wakil rakyat dari haminte dan kabupaten tersebut di atas akan ditunjuk secara demokratis oleh pemimpin rakyat, wakil-wakil dari berbagai aliran dan golongan dari masyarakat. Penyelenggaraan dari penetapan itu diatur oleh kepala daerah masing-masing. 4 - Sidang dewan khusus itu akan diadakan di Bandung pada hari rabu tanggal 8 Maret 1950 pukul empat sore di gedung parlemen (sewaka, 1955:187189), yaitu gedung Dwiwarna di jalan Dipenogoro sekarang. Pelaksanaan sidang diketahui oleh B. Hadiwijaya dengan panitera Afandi Ridwan. Sidang itu tidak hanya di hadiri oleh para anggota dewan khusus dan undangan, tetapi rakyat dari berbagai penjuru kota Bandung pun datang

memadati

gedung

parlemen.

Mereka

ingin

mengetahui

dan

menyaksikan jalannya sidang secara seksama (harian indonesia, 9 Maret 1950). Pemungutan suara pada sidang itu dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1- anggota dewan sidang yang tidak setuju terhadap penggabungan bekas Negara Pasundan ke dalam RI di harapkan berdiri. 2- anggota dewan sidang yang menyatakan setuju terhadap penggabungan tersebut agar tetap duduk.


Ternyata semua anggota dewan sidang tidak ada seorang pun yang berdiri, dengan demikian, berarti semua anggota dewan sidang itu menyetujui penggabungan bekas wilayah Negara Pasundan ke dalam Negara Republik Indonesia (suherly, 1986:188). Para wakil anggota dewan sidang itu menunjuk K.H. Abdul Halim (wakil dari kabupaten Majalengka) sebagai utusan untuk menyampaikan surat keputusan yang berisi suatu pernyataan yang menghendaki bubarnya Negara Pasundan dan digabungkannya daerah pasundan ke dalam wilayah Republik Indonesia kepada komisaris RIS sewaka. Surat keputusan itu segera diteruskan oleh sewaka kepada pemerintah pusat (RIS). Tiga hari kemudian (11 Maret 1950) keluarlah keputusan presiden RIS No. 113 tahun 1950 yang menyatakan bahwa Negara Pasundan dibubarkan dan seluruh wilayahnya dikembalikan kepada Republik Indonesia. Hal ini berarti komisaris RIS pun tidak ada lagi. Selanjutnya, sewaka diangkat lagi menjadi Gubernur Jawa Barat. Menyusul pembubaran Negara Pasundan dan komisaris RIS,keluarlah instruksi pemerintah RI no. 1 tahun 1950 tanggal 13 Maret 1950 yang menyatakan antara lain bahwa semua aparat Negara Pasundan seperti dewan perwakilan rakyat daerah, kabupaten, dan kota, semuanya dibubarkan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di jawa barat dan menunggu instruksi lebih lanjut, maka untuk sementara waktu dewan perwakilan rakyat haminte dapat melanjutkan tugasnya yang telah berjalan. Pada tanggal 2 Juni 1950 gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan no.4/UK/GD-B/50,


yang menetapkan bahwa wewenang dewan perwakilan rakyat kabupaten dan haminte di lakukan oleh residen yang bersangkutan dan wewenang dewan pemerintahan dilakukan oleh kepala daerah setempat (Ekadjati, et al., 1981:455). Uraian di atas menunjukan betapa gigihnya rakyat jawa barat berusaha mempertahankan daerah mereka agar tetap berada dalam pangkuan Negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan jiwa persatuan nasional rakyat Jawa Barat sangat besar dan benar-benar di wujudkan demi tercapainya citacita perjuangan di dalam mewujudkankesatuan negara dan bangsa Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1993, Bandung: Sejarah Pemerintah di Jawa Barat


NEGARA PASUNDAN DALAM ARSIP

Surat untuk P.T.Ketua Parlemen Negara Pasundan Bapusipda Jabar : DA.1. 16


Pertanyaan mengenai kedudukan Orang Sunda di Daerah Republik Bapusipda : DA:1.18


Keputusan Komisaris untuk Jawa Barat ANRI: Bundel 18-a


Surat Keputusan Komisaris RIS untuk Jawa Barat ANRI, Bundel 18 –a


Surat Pengantar Hal Salinan Akte Pemasrahan dan Prokmlamasi Wali Negara Pasundan ANRI, Bundel 18



Akte Pemasrahan dan Penerimaan Pemerintahan atas Negara Pasundan ANRI, Bundel 18


Resolutie, Rapat Bersama dari Kaum Wanita ANRI, Bundel Resolusi


Resolutie, Rapat besama antara Serikat – serikat pekerja dan pegawai – pegawai Negara Pasundan dikawasan Manonjaya ANRI, Bundel Resolusi


Pernyataan dari Badan Nasional Sukabumi ANRI, Bundel Resolusi


Resolutie, rapat bersama guru – guru daerah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya ANRI, Bundel Resolusi


Resolusi, tanggal 23 Januari 1950 ANRI, Bundel Resolusi


Mosi atas nama rakyat desa Tuguraja ANRI, Bundel Resolusi


Mosi atas nama rakyat desa tuguraja ANRI, Bundel Resolusi


Salinan dari putusan dewan perwakilan sementara haminto ANRI, Bundel 25


Surat tanggal 16 Januari 1950 ANRI, Bundel Resolusi


Surat dari Lurah Marajang ANRI, Bundel Resolusi


Resolusi: rapat pegawai seluruh Jawatan di Purwakarta ANRI: Bundel Resolusi


Surat Pernyataan dari Serikat Buruh Indonesia ANRI: Bundel Resolusi


Berita Acara Resolusi Cabang Subang ANRI: Bundel Resolusi


Resolusi Kongres Barisan tani Indonesia Ke III di Yogyakarta ANRI: Bundel Resolusi


Mosi Pembubaran Distrik Federal dan Negara Negara Bagian ANRI: Bundel Resolusi


Suarat dari Panitia Pencabutan Pengembalian Daerah Recomba Jawa Tengah Kepada RI ANRI: Bundel Resolusi


Terjemahan Pidato JM. Perdana Menteri dalam Sidang Parlemen Pasundan Bapusipda: DA :3:74;12 hlm






Motie Parlemen Pasundan Bapusipda:DA:3:77


Surat Menteri Perhubungan dan pengairan Negara Pasundan Bapusipda:DA:2:41


Pidato PJM Wali Negara Pasundan pada peringatan 1 Tahun berdirinya Parlemen Negara Pasundan Bapusipda:DA:2:42


Surat dari Departemen Van Binnen Lanse Jaken kepada Wali Negara Van Pasundan Bapusipda:DA:2:09


Surat dari Departemen Van Binnen Lanse Jaken Kepada Wali Negara Van Pasundan Bapusipda:DA:2;09


Surat Anggota Parlemen, tentang pengungsian penduduk Cadas Ngampar Bapusipda:DA:2:28


Salinan pertanyaan pada pemerintah Negara Pasundan Bapusipda: DA:2:11


Surat Pertanyaan kepada Parlemen Negara Pasundan Bapusipda:DA:2:21


Surat Pertanyaan kepada Ketua Parlemen Negara Pasundan Bapusipda:DA:2:21


Surat Kementrian dalam Negeri Negara Pasundan Bapusipda: DA:2:21


Surat Pertanyaan Mengenai kedudukan Orang Sunda di daerah Republik Bapusipda:DA:2:12


Surat tentang kekuasaan mengangat para camat dan wadana Bapusipda:DA:2:17


Surat salinan tentang pertanyaan kepada pemerintah Bapusipda :DA:2:21


Surat Pengankatan Patih, Wadana dan Camat Bapusipda:DA:2:17


Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Bapusipda:DA:2:10


Surat Kementrian Dalam Negeri tentang Melenyapkan Dualisme Bapusipda:DA:2:08


Surat Kementerian Dalam Negeri tentang Melenyapkan Dualisme Bapusipda:DA:2:08


Surat Kementrian Dalam Negeri tentang Melenyapkan Dualisme Bapusipda:DA:2:08


Surat dari Anggota Parlemen Negara Pasundan R. Soeparno Bapusipda:DA:2:40


Surat Jawaban dari Kabinet Wali Negara Bapusipda:DA:2:40


Surat dari Kementrian dalam Negeri kepada PTN Wali Negara Pasundan Bapusipda: DA:2:39; 3 hlm



Surat dari Menteri Dalam Negeri , Menyampaikan Pertanyaan An. PTMS Nana Bapusipda:DA:2:36


Surat Mosie an. Fraksi Parlemen dari Parlemen Sementara Negara Pasundan Bapusipda:DA:2:38


Surat dari Menteri Pengajaran dan Agama Negara Pasundan Bapusipda: DA:2:33


Surat dari Kementrian dalam Negeri tentang pertanyaan tertulis dari anggota parlemen Bapusipda:DA:2:34


Negara Pasundan dalam Arsip

Recommend Documents