Kebijakan Gubernur Dalam Arsip 1

Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

1

Sambutan : KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Jawa Barat yang terdiri atas 26 kabupaten/kota, 684 Kecamatan , 5.321 desa dan 678 kelurahan, dikenal sebagai provinsi yang kaya. Berbagai macam kearifan lokal serta adat istiadatnya, agama, dan budaya senantiasa tercatat dalam lintasan dan perjalanan sejarahnya yang penuh dengan dinamika. Sementara itu keindahan Jawa Barat secara alami, banyak yang mengagumi tak ubahnya seperti warna pelangi, bahkan keberagaman tersebut

dipatrikan dalam semboyan Nasional yaitu

Bhinneka Tunggal Ika ( berbeda- beda tetapi satu tujuan) . Keberagaman dan warna pelangi dimaksud juga terekam sebagai arsip dan merupakan warisan regional yang menjadi lingkup

dan akar budaya

nasional. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki prospek sumber daya alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi salah satu objek wisata kebanggaan. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di warnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi, maupun politik. Melalui penelusuran arsip

yang tersimpan di

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat serta di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

2

suatu Naskah Sumber disebut dengan “ Kebijakan Gubernur Jawa Barat Periode 2003 sd. 2008 dan Periode 2008 sd. 2013 Dalam Arsip”. Penyusunan Naskah Sumber Kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam Arsip pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif kerja pemerintahan pada masa periode pemerintahan tersebut sebagai hasil kerja dan implementasi dari suatu kebijakan pemerintahan. Penelusuran Arsip Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap implementasi kebijakan dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air khususnya Jawa Barat, dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini di dukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu kebijakan memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan pemerintahan

dari masa ke masa. Melalui

penelusuran arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun pemerintahan di Jawa Barat guna kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi Kebijakan Gubernur dalam Arsip berasal dari arsip baik dalam bentuk CD dan materi kebijakan dalam bentuk pdf , yang sesuai dengan aslinya, sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara khusunya Pemerintahan Jawa Barat. Sebuah dinamika perjalanan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah yang menjadi sumber dan pengalaman sejarah suatu bangsa dari riwayat hidup perjalanan pemerintahan yang dialami dengan pengorbanan


3

dan perjuangan untuk mencapai suatu kemerdekaan, mengisi kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara khususnya Pemerintahan Jawa Barat, itu semua merupakan memori kolektif bangsa dan jati diri bangsa serta warisan regional Pemerintahan Jawa Barat serta

gambaran tentang

dinamika berbangsa dan bernegara sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban regional bagi generasi mendatang. Keterbatasan penyajian materi serta waktu penelusuran ini kiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Naskah Sumber Kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam Arsip berikutnya. Kami harapkan penelusuran arsip Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini menjadi bagian penting terhadap peran arsip sebagai aset negara dan pertanggungjawaban bagi generasi yang akan datang. Ingat arsip, ingat jas merah, jangan sekali – kali melupakan sejarah. Terima Kasih.

Bandung, 7 Agustus 2014 Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,

Hj. Enny Heryani Ratnasari Soebari,SH,MH,CN Pembina Utama Madya NIP. 19590306 198503 2 003


4

Pengantar: Kepala Bidang Akuisisi dan Pelestarian pada BAPUSIPDA JAWA BARAT

“Kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam Arsip” disusun sebagai Naskah Sumber Penelusuran Arsip Hasil Kebijakan Gubernur Jawa Barat Periode 2003 sd. 2008 dan Periode 2008 sd. 2013 sebagai rangkaian Program Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kegiatan Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis sebagai Bahan Pertangunggung Jawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2014. Penyusunan naskah sumber ini sebagai tujuan penambahan khasanah arsip statis, dan sebagai bukti kerja pemerintahan pada periode tersebut serta sebagai bahan laporan akhir dari pelaksanaan Program Kerja Kegiatan Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis

yang telah dilaksanakan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Naskah sumber

ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi

generasi kini dan yang akan datang karena dapat memberikan informasi


5

yang bersumber dari khazanah arsip. Berdasarkan pertimbangan bahwa arsip adalah simpul pemersatu bangsa dan informasi yang terekam dalam arsip, jalannya roda pemerintahan khususnya di Jawa Barat perlu juga disebarluaskan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya secara keseluruhan sebagai salah satu bentuk kontribusi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Adapun sebagai hasil dari penelusuran arsip hasil kebijakan Gubernur dapat dilihat dalam tabel :

No.

Uraian

Perda

Pergub

1.

Periode 2003 sd. 2008

36 kebijakan

74 kebijakan

2.

Periode 2008 sd. 2013

101 kebijakan

238 kebijakan

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan naskah sumber ini masih perlu di perkaya dengan referensi yang terkait, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan menuju penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang.

Bandung, 7 Agustus 2014 Kepala Bidang Akuisisi dan Pelestarian,

Umiati Unisiwyati,SH.M.Si Pembina Tk. I NIP.19580305 1986032004


6

DAFTAR ISI Sambutan Kepala Bapusipda

..................................

i

Pengantar Kepala Bidang Akuisisi

..................................

iv

Daftar Isi

...................................

vi

Daftar Pustaka

...................................

vii

.................................. .................................. .................................. ..................................

1 3 5 9

...................................

26

...................................

70

A. B. C. D.

Latar Belakang Arti Lambang Pemeribtahan Gambaran Umum Daerah Kebijakan Gubernur Periode 2003 sd. 2008 E. Kebijakan Gubenrur Periode 2008 sd. 2013 Penelusuran Arsip Kebijakan Gubernur Periode 2003 sd. 2008 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat - Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Kebijakan Gubernur Periode 2008 sd. 2013 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat - Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat

Penutup Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

70 ...........................................

...........................................

71 75 91

...........................................

91

...........................................

104

...........................................

135 7

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2003, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Laporan Kinerja Pertangung Jawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2009, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 sd. 2013, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa barat tahun 2003 sd. 2013, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat


8

“ KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT DALAM ARSIP” PERIODE 2003 SD. 2008 DAN PERIODE 2008 SD. 2013 PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (pasal 1 ayat 2 UU No. 43 Tahun 2009). Keberadan suatu arsip bukanlah merupakan suatu hal yang diciptakan secara khusus, akan tetapi arsip lahir secara otomatis sebagai bukti pelaksanaan kegiatan administrative atau transaksi. Sebagai bukti berjalannya suatu fungsi instansi/ organisasi dan merupakan rekaman informasi yang tersebar dalam berbagai media. (Michael Cook, 1986). Dengan demikian keberdadaan arsip sebenarnya mencerminkan suatu endapan informasi pelaksanaan kegiatan administrasi/ transaksi yang memerlukan pengelolaan khusus. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2009 tentang Kearsipan, merupakan landasan hukum dibidang kearsipan

untuk menjamin ketersediaan arsip yang

autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan


9

hak – hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksasnaan Otonomi Daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai upaya untyuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan didaerahnya masing – masing secara optimal. Merujuk

dari

peraturan diatas, dalam rangka

penyusunan

“ Kebijakan Gubernur Periode 2003 sd. 2008 dan Periode 2008 sd. 2013 dalam

Arsip “,

meupakan hasil dari agenda – agenda pembangunan

kebijakan pada masa pemerintahannya. Arsip tersebut berisikan informasi tentang berbagai kebijakan gubernur pada era pemerintahannya, diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Jawa Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.


10

B. Arti Lambang Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita dibagian bawahannya yang berisikan moto Jawa Barat. Kemudian di tengah ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah Kujang. Simbol lambang Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah : 1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri; 2. Di tengah – tengah terlihat ada sebilah kujang, kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia, Garuda Pancasila; 3. Padi satu tangkai yang terdapat disisi sebelas kiri melambangkan bahan makanan pokok Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

masyarakat Jawa Barat sekaligus juga 11

melambangkan

kesuburan

pangan,

dan

jumlah

padi

17

menggambarkan tanggal Proklamsi Republik Indonesia; 4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia; 5. Gunung dibawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan; 6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian; 7. Petak – petak yang terdapat dibawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah mennjadi lahan pertanian; 8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah–tengah bagian bawah antara gambaran sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam – dam yang berada di Jawa Barat seperti waduk Jatiluhur; Arti warna Pada lambang Jawa Barat didapat beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna – warna ini memiliki arti khusus. Hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat. Kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, kekayaan. Hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.


12

Biru melambangkan ketentraman atau kedamaian. Merah melambangkan keberanian Putih melambangkan kemurnian, kesucianatau kejujuran Motto Jawa Barat Motto Jawa Barat adalah “Gemah Ripah Repeh Rapih “, yang merupakan sebuah frasa berasal dari Sunda. Kata gemah ripah dan repeh rapih merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut:  Gemah – ripah : subur makmur, cukup sandang dan pangan.  Repeh - rapih : rukun dan damai atau aman sentosa. Arti dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai. C. Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.711.654,00 hektar dan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara geografis, terletak pada 5050’-7050’ Lintang Selatan dan 104048’-108048’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah, sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. Kondisi topografi Jawa Barat, dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5 %) yang terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai (36,48 %) yang terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl., dan wilayah daratan landai (54,02%) yang terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-


13

10 m dpl. Jawa Barat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar 17,40-30,70C dengan kelembaban udara 73-84%. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota terbagi kedalam 626 kecamatan, 5.285 desa, serta 638 kelurahan, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kuningan, Cirebon,

Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Garut,

Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, serta Kota Bogor, Sukabumi, Depok, Bekasi, Cirebon, Bandung, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar. Provinsi Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yaitu berkisar 2000-4000 mm/tahun dan mempunyai potensi sumber daya air, khususnya air permukaan mencapai rata-rata 35,155 Milyar m3/tahun dalam kondisi normal. Potensi tersebut, baru dimanfaatkan sekitar 40,94% atau 14,391 Milyar m3/tahun, sedang sisanya masih terbuang ke laut. Sumber air tersebut, mengaliri 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat dengan luas wilayah DAS sebesar 39.629,86 km2, terdiri dari 3.504 sungai yang dibagi menjadi lima wilayah sungai (WS), yaitu WS. Cidanau-Ciujung-CidurianCisadane-Ciliwung-Citarum; WS. Cimanuk-Cisanggarung; WS. Citanduy; WS. Ciwulan-Cilaki; dan WS. Cisadea-Cibareno. Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan provinsi mencakup WS. Ciwulan-Cilaki dan CisadeaCibareno. Selain sumber daya air tersebut, Jawa Barat memiliki situ dan waduk buatan, diantaranya 3 waduk dibangun pada Sungai Citarum, yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Juanda. Ketiga waduk tersebut mempunyai daya tampung total mencapai 5,715 Milyar m3. Sedangkan situ dan waduk lainnya sebagian besar dibangun pada jaman pemerintahan


14

Belanda, sampai dengan tahun 2011 telah teridentifikasi sebanyak 620 buah situ dan yang belum terindentifikasi sebanyak 248 buah situ. Penggunaan ruang Jawa Barat cenderung semakin intensif, menjadikan kondisi fisik kawasan terbangun dan kawasan budidaya rentan terhadap bencana. Wilayah-wilayah yang merupakan rawan bencana, terutama di wilayah bagian selatan dan tengah, seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Bandung. Selain kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan karena cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksinya tidak ramah banjir. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk pada tahun 2012 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24 % dengan komposisi 22.609.621 jiwa penduduk laki-laki dan 21.938.810 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 1.264.693 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,90%. Kepadatan penduduk tahun 2012 sebesar 1.193 jiwa/km2 sedangkan sex ratio sebesar 104 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk lakilaki. Tabel 1

Kondisi Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011 Indikator Satuan Jumlah Penduduk jiwa - Laki-laki jiwa - Perempuan jiwa Laju Pertumbuhan Penduduk persen Kepadatan Penduduk jiwa/km2 Sex ratio persen Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat


2010 43,021,826 21,876,572 21,145,254 1.89 1,159 103

2011 44,286,519 22,534,319 21,752,200 1.90 1,193 104

15

Berdasarkan sebaran penduduk kabupaten/kota menurut Sensus Penduduk kabupaten/kota menurut Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor sebesar 4.771.932 jiwa disusul oleh Kabupaten Bandung sebesar 3.178.543 jiwa dan Kabupaten Bekasi sebesar 2.630.401 jiwa.

Sedangkan

jumlah penduduk terendah berada di Kota Banjar sebesar 175.157 jiwa.

Uraian

jumlah penduduk tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Distribusi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010

No.

Kabupaten/Kota

Laki - laki

Perempuan

Total

1.

Kabupaten Bogor

2.452.562

2.319.370

4.771.932

2.

Kabupaten Bandung

1.620.272

1.558.269

3.178.543

3.

Kabupaten Bekasi

1.347.223

1.283.178

2.630.401

4.

Kabupaten Garut

1.217.768

1.186.353

2.404.121

5.

Kabupaten Sukabumi

1.193.342

1.148.067

2.341.409

6.

Kabupaten Cianjur

1.123.091

1.048.190

2.171.281

7.

Kabupaten Karawang

1.096.892

1.030.899

2.127.791

8.

Kabupaten Cirebon

1.059.463

1.007.733

2.067.196

9.

Kabupaten Tasikmalaya

834.996

840.679

1.675.675

10.

Kabupaten Indramayu

856.640

807.097

1.663.737

11.

Kabupaten Ciamis

758.889

773.615

1.532.504

12.

Kabupaten Bandung Barat

770.702

739.582

1.510.284

13.

Kabupaten Subang

739.925

725.232

1.465.157

14.

Kabupaten Majalengka

582.892

583.581

1.166.473


16

15

Kabupaten Sumedang

547.797

545.805

1.093.602

16.

Kabupaten Kuningan

520.632

514.957

1.035.589

17.

Kabupaten Purwakarta

436.082

416.439

852.521

18.

Kota Bandung

1.215.348

1.179.525

2.394.873

19.

Kota Bekasi

1.183.620

1.151.251

2.334.871

20.

Kota Depok

880.816

857.754

1.738.570

21.

Kota Bogor

484.971

465.543

950.334

22.

Kota Tasikmalaya

321.460

314.004

635.464

23.

Kota Cimahi

274.124

267.053

541.177

24.

Kota Sukabumi

152.080

146.601

298.681

25.

Kota Cirebon

148.600

147.789

296.389

26.

Kota Banjar

87.031

88.126

175.157

21.907.404 21.146.692

43.053.732

Total

D. Kebijakan Gubernur Periode 2003 sd. 2008 Kebijakan program dan kegiatan

pembangunan Propinsi Jawa Barat

Tahun 2003 secara umum berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 2 Tahun 2003, Program Pembangunan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, serta Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Barat Tahun 2001- 2005 dengan Visi “ Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu :


17

1. Pemantapan Aspek Politik dan Pemerintahan Sebagai Bagian Penting Dalam Membentuk Sistem Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance); 2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Yang Semakin Mantap Guna Mendukung Mobilitas Penggerakan barang dan orang serta ketersediaan Sumber Daya Alam dan Buatan; 3. Menjaga Kelestarian Alam dan Keberlanjutan Pembangunan melalui Prinsip Pendekatan Pembangunan yang Berbasiskan Daya Dukung Alam; 4.

Meningkatkan

Pelayanan

Prima

kepada

Masyarakat

melalui

Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka; 5. Memanfaatkan Potensi Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; 6. Menjadikan Jawa Barat sebagai Kawasan yang menarik untuk Penanaman Modal, Pemberdayaan Potensi Lembaga Keuangan untuk Mendorong Usaha Ekonomi Masyarakat; 7. Membudayakan Masyarakat melalui IPTEK. Berkaitan dengan penggantian kepemimpinan di Propinsi Jawa Barat ke 7 misi tersebut telah dievaluasi dan ditetapkan visi dan misi Akselerasi Percepatan Pencapaian 5 misi yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Jawa Barat; 2. Mengembangkan Strategi Perekonomian Daerah Yang Tangguh; 3. Memantapkan Kinerja Pemerintah Daerah; 4. Meningkatkan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan;


18

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Yang Berlandaskan Agama dan Budaya Daerah. Sekalipun Akselerasi Percepatan misi tersebut belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah namun secara operasional jiwanya telah mewarnai pelaksanaan anggaran tahun 2003 dalam bentuk gerakan-gerakan antara lain Gerakan Disiplin Daerah (GDD), Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), penataan kelembagaan, peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana. Selanjutnya, dalam pencapaian visi dan misi tersebut, untuk tahun 2003 Gubernur telah menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dengan Keputusan Gubernur Nomor 912/Kep.843-BAPEDA/2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat Propinsi Jawa Barat Nomor : 2002 yang menetapkan Arah

903/III/Bapeda 903/1686-Set.DPRD

dan

DPRD

tanggal 27 Nopember dan Kebijakan Umum

APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 serta dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan Strategi dan Prioritas Program dan Kegiatan untuk Tahun 2003. Secara indikatif indikator makro yang diharapkan yaitu dalam rangka Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebesar 72,4 yang terdiri dari Indeks Pendidikan sebesar 80,2, Indeks Kesehatan sebesar 68,6, Indeks Daya Beli sebesar 68,2 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,60%.


19

Penyelenggaraan

pemerintahan

di

Jawa

Barat

sebagai

implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, diwujudkan dalam 20 (dua puluh) kewenangan sesuai pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Berkaitan dengan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah berdasarkan pasal 4 ayat (2), pasal 9 ayat (3) dan pasal 31 UU No. 22 Tahun 1999 telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah – Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001. Selain itu, dalam rangka dekonsentrasi telah dilaksanakan 13 (tiga belas) kewenangan berdasarkan pasal 3 PP No. 39 Tahun 2001. Program pembangunan Jawa Barat dilaksanakan melalui upaya mensinergikan program kewilayahan, dengan bidang pembangunan melalui penetapan kawasan-kawasan prioritas yang bersifat lintas bidang dalam satu kesatuan fungsi kegiatan, yang diharapkan dapat mendorong pembangunan pada kawasan lainnya. Program – program prioritas yang terwadahi di setiap bidang pembangunan diharapkan mampu berproses sebagai kesatuan pembangunan antara pemerintahan, ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagai upaya pencapaian keberhasilan pembangunan Propinsi Jawa Barat, yang tertuang dalam indikator pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun 2003. Dalam rangka efektivitas pencapaian visi dan misi dilakukan melalui pendekatan wilayah, yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat melalui pengembangan 8 (delapan) kawasan andalan dan penetapan pusat-pusat pelayanan yang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah


20

(PKW), serta pendekatan pembangunan melalui pengembangan 6 (enam) core bisnis andalan pembangunan yaitu Agribisnis, Industri Manufaktur, Industri Jasa, Bisnis Kelautan, Bisnis Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Prioritas pengembangan kawasan andalan pada tahun 2003 diarahkan pada kawasan andalan Bopunjur, Bodebek, Pangandaran, Purwasuka dan dengan tetap melanjutkan pengembangan Kawasan andalan Sukabumi, Priangan Timur, Ciayumajakuning dan Cekungan Bandung. Sedangkan pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah dilakukan secara terintegrasi dengan prioritas pengembangan kawasan andalan, tanpa kecuali bagi proses pembangunan di Jawa Barat Selatan yang dilakukan dengan

mengidentifikasi

permasalahan

pokok

dan

penyusunan

perencanaan pembangunan yang komprehensip. Penentuan prioritas program dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian visi Jawa Barat, misi-misi pembangunan serta kebijakan-kebijakan khusus. Berdasarkan hal itu disusunlah 4 (empat) kriteria utama untuk menyusun program prioritas, yaitu : 1. Keterkaitan program dengan pencapaian target IPM Jawa Barat; 2. Penanggulangan kemiskinan; 3. Penyiapan dan peningkatan pranata pembangunan yang meliputi aspek agama, hukum, budaya, keamanan, politik, apatur pemerintah, informasi , ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pengembangan bisnis utama yang meliputi agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, industri jasa, pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia.


21

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu serta dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional dan aspirasi masyarakat, yang disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Tahun 2002, terdapat 8 (delapan) kebijakan tahun 2003, yang perlu mendapat perhatian dari APBD Propinsi Jawa Barat ,yaitu : 1.

Mendorong

inovasi

Kabupaten/Kota

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pendapatan daearah, kemandirian dan meningkatkan konstribusi untuk mendukung sasaran Renstra Jawa Barat antara lain target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 2.

Meningkatkan upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.

3.

Mengembangkan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

4.

Mengembangkan program pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan berbagai potensi.

5.

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

6.

Menciptakan

dan

memperluas

lapangan

kerja

baru

berbasis

kompetensi dan berorientasi pada kebutuhan pasar, pemanfaatan tenaga kerja, penempatan, penyaluran, pendayagunaan tenaga kerja, kemitraan kerja dan perlindungan tenaga kerja dalam mendapatkan hak-haknya sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan pekerja baik dalam maupun luar negeri. 7.

Mengembangkan 6 Core Bisnis , yang meliputi pengembangan agribisnis, manufaktur, industri jasa, kelautan, bisnis pariwisata dan sumber daya manusia.

8.

Penguatan Usaha Kecil dan Menengah.


22

9.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi yang diarahkan kepada perbaikan jalan-jalan Propinsi dan jalan-jalan Kabupaten/Kota yang strategis.

10. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

perdesaan

melalui

pengembangan jaringan listrik dan telekomunikasi perdesaan serta adanya kemudahan dalam memperoleh informasi melalui media elektronika. 11. Meningkatkan

cakupan

kebutuhan

air

baku

bagi

kebutuhan

masyarakat pada sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. 12. Mengembangkan upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. 13. Membantu para petani melalui penyediaan dana talangan agribisnis untuk meningkatkan posisi tawar. 14. Mengembangkan sub sistem pemasaran agribisnis secara terpadu dalam upaya mengembangkan program agribisnis sebagai salah satu bisnis utama di Jawa Barat. 15. Meningkatkan luas kawasan lindung. 16. Mempertahankan luas lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan. 17. Pengembangan 8 (delapan) kawasan andalan. 18. Optimalisasi pendapatan. 19. Pengembangan infrastruktur. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembangunan telah ditetapkan pula kebijakan khusus untuk mengatasi musibah kekeringan yang telah menyebabkan kegagalan panen pada areal seluas 272.665 ha dan


23

Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) untuk menanggulangi lahan kritis seluas 608.000 ha yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kekeringan. Pelaksanaan 20 (duapuluh) bidang kewenangan selama tahun 2003 telah dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif adalah : A. Kebijakan Bidang Umum Pemerintahan yang telah ditetapkan melalui pemantapan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan otonomi meliputi 52 program. Akan tetapi mengenai penulisannya dibagi kedalam dua kelompok yaitu :  Program yang kegiatannya bersifat menunjang kegiatan bidang lain yaitu sebanyak 22 program dimasukan kedalam bidang-bidang yang bersangkutan sesuai substansi masing-masing;  Program yang

sepenuhnya

menyangkut

Bidang

Umum

Pemerintahan adalah : 1. Program Penataan dan Pembentukan Hukum Daerah  Penataan dan Pembentukan Produk hukum Daerah. 2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum  Peningkatan Kesadaran Hukum 3. Program Penegakan Hak Azasi Manusia.  Penegakan dan Perlindungan HAM. 4. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Hukum Daerah  Peningkatan Kualitas Aparatur Hukum 5. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Pemerintah 1) Peningkatan Efisiensi Aparatur Pemerintah 2) Peningkatan Sistem Kearsipan Daerah. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah. Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

24

 Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. 7. Program

Peningkatan

Kualitas

Sumber

Daya

Aparatur

Pemerintah 1) Peningkatan kinerja aparatur melalui program diklat secara berjenjang yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat. 2) Pelaksanaan Rasionalisasi kelembagaan dan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 8. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Peningkatan

Pengawasan

DPRD

terhadap

Pengelolaan

Keuangan Daerah. 2) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah. 9. Program Peningkatan Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan 1) Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan 2) Penataan Kinerja BUMD untuk mendukung PAD 3) Peningkatan Kinerja Lembaga Non Keuangan 10.Program Pengelolaan Kekayaan Daerah  Pengelolaan Kekayaan Daerah 11.Program Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah  Peningkatan potensi sumber daya daerah 12.Program peningkatan Kemampuan Kelembagaan Politik  Peningkatan kemampuan kelembagaan politik 13.Program Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi.


25

 Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi. 14.Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1) Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2) Peningkatan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15.Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Informasi

Pembangunan  Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan 16.Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum  Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.Program Perlindungan Masyarakat  Perlindungan Masyarakat 18.Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah.  Peningkatan Kerjasama antar Daerah 19.Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. 20.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 2) Penyusunan Strategi Pengelolaan Infrastruktur Wilayah 21.Program Pendaygunaan Pengawasan  Peningkatan

efektivitas

pegnawasan

dan

pengendalian

pembangunan daerah 22.Program Peningkatan Kearsipan Daerah.  Peningkatan Kearsipan Daerah 23.Program Pengembangan Perpustakaan


26

 Peningkatan peran perpustakaan daerah 24.Program Pengembangan Ristek Sosial Budaya  Pengembangan Ristek Sosial Budaya 25.Program Pengembangan Ristek Ekonomi  Pengembangan Ristek Ekonomi 26.Program Pengembangan Ristek Fisik dan Prasarana.  Pengembangan Ristek Fisik dan Prasarana 27.Program Pemanfaatan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi  Pengembangan pemanfaatan Litbang dan Perguruan Tinggi 28.Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 29.Program Pengembangan dan Pemanfaatan Statistik  Pengembangan Pemanfaatan Statistik 30.Program Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika.  Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika B. Kebijakan Bidang Perekonomian. Sejalan dengan visi dan misi Jawa Barat, terutama dengan misi yang memiliki muatan langsung terhadap pendukungan pengembangan perekonomian daerah, yaitu misi ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7, kebijaksanaan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh pada Tahun 2003 secara makro diarahkan bagi pencapaian target Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,4. Untuk pencapaian target tersebut, diharapkan aspek ekonomi yang direpresentasikan oleh peningkatan indek daya beli masyarakat sebesar 68,2 dan Laju Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

27

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,60 %, serta aspek sosial budaya yang meliputi

aspek pendidikan dengan obsesi penuntasan Wajar

Dikdas 9 tahun dan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, serta aspek kesehatan yang agregasikan dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, pengembangan sarana prasana kesehatan, dan penurunan angka kematian bayi. Kebijakan pembangunan bidang ekonomi Jawa Barat diarahkan pada penguatan sektor usaha kecil dan menengah, pengembang perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar yang diwarnai monopoli. Perlu dijelaskan bahwa kebijaksanaan Bidang Ekonomi pada Tahun 2003 disamping yang tertuang dalam dokumen-dokumen formal sebagaimana dijelaskan dimuka, juga ditempuh kebijaksanaan yang lebih bersifat melengkapi, menunjang dan memperkaya kebijaksanaan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu antara lain adalah : 1. Penguatan Usaha Kecil dan Menengah, melalui : a. Memberikan kemudahan terhadap akses permodalan bagi para Usaha Kecil dan Menengah (UKM). b. Pengembangan modal kemitraan bagi UKM dan Usaha besar. c. Meningkatkan program pelatihan bagi UKM. d. Membantu mengembangkan pasar hasil UKM melalui kegiatan promosi dan temu usaha.


28

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi yang diarahkan kepada perbaikan jalan-jalan propinsi dan jalan-jalan Kabupaten/Kota yang strategis. 3. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

perdesaan

melalui

pengembangan jaringan listrik dan telekomunikasi perdesaan serta adanya kemudahan dalam memperoleh informasi melalui media elektronik. 4. Meningkatkan cakupan kebutuhan air baku bagi kebutuhan masyarakat pada sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. 5. Mengembangkan upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Untuk tujuan tersebut maka DAS Citarum akan menjadi daerah percontohan melalui pelaksanaan program Citarum Bergetar yang melibatkan seluruh stakeholders. 6. Membantu para petani melalui penyediaan dana talangan agribisnis untuk meningkatkan posisi tawar. 7. Mengembangkan sub sistem pemasaran agribisnis secara terpadu dalam upaya mengembangkan program agribisnis sebagai salah satu bisnis utama di Jawa Barat. 8. Meningkatkan Luas Kawasan berfungsi Lindung, melalui program : a. Memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kawasan lindung. b. Memelihara Daerah Aliran Sungai secara Terpadu. c. Mencegah dan mengendalikan kerusakan dari pencemaran lingkungan.


29

9. Mempertahankan Luas Lahan Sawah untuk mendukung Ketahanan Pangan, melalui program : a. Mempertahankan tata ruang kawasan irigasi teknis untuk tidak beralih fungsi. b. Memelihara, meningkatkan dan membangun sarana pengairan dalam rangka mendukung pertanian. c. Tersedianya bibit dan pupuk secara mudah. d. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG). 10.Pengembangan 8 (delapan) Kawasan Andalan, melalui program : a. Pengembangan 8 kawasan andalan harus memperhatikan faktor keseimbangan : baik dari sisi wilayah, penduduk maupun ekonomi dan sosial budaya. b. Memacu pembangunan kawasan andalan di Jawa Barat bagian Selatan untuk menjaga keseimbangan dengan Jawa Barat bagian Utara. 11.Optimalisasi Pendapatan, melalui program : a. Mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah melalui diversifikasi pendapatan ; b. Penataan kinerja BUMD untuk mendukung PAD ; c. Meningkatkan SDM aparatur yang menangani pendapatan daerah agar tercipta kemudahan pelayanan bagi masyarakat ; d. Optimalisasi pendapatan dari dinas penghasil untuk mendukung peningkatan PAD. 12.Pengembangan Infrastruktur, melalui program : a. Pengembangan dan penataan jaringan transportasi ;


30

b. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam memelihara infrastruktur ; c. Membangun sarana infrastruktur strategis seperti jalan tol, jembatan layang, pelabuhan laut, bandara internasional dan telekomunikasi ; d. Peningkatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

C. Kebijakan Bidang Kesejanteraan Sosial. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, ada 7 indikator makro yang merupakan rujukan terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ; jumlah penduduk ; laju pertumbuhan penduduk ; jumlah penduduk miskin ; jumlah penduduk bekerja ; Proporsi jumlah penduduk bekerja/ jumlah penduduk ; dan jumlah pengangguran terbuka. Kebijakan pembangunan tersebut, antara lain pendidikan juga diarahkan bagi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan serta mendorong Kabupaten/Kota yang kondisi pencapaian indeks pendidikannya terendah di Jawa Barat dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan sebagai implementasi dari manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pemberian bantuan beasiswa usia anak sekolah yang tidak mampu dan pengangkatan guru kontrak Pemerintah Propinsi. Model imbal swadaya dan bantuan penuh merupakan model pembangunan pendidikan

yang akan dikembangkan untuk lebih

memperluas partisipasi masyarakat, sehingga sumber daya Pemerintah Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

31

dapat lebih diarahkan bagi penanganan program pembangunan dan pengembangan

wilayah

yang

menjadi

prioritas.

Selanjutnya

pengembangan pendidikan luar sekolah melalui pengembangan teknologi pendidikan, pengembangan anak dini usia dan pengembangan SLB/SDLB menjadi prioritas pada tahun 2003, serta pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan dan bantuan sarana pendukung. Demikian juga kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada program-program yang diharapkan dapat lebih mendorong dan menunjang Kabupaten/Kota yang kondisi indeks kesehatannya rendah, antara lain melalui

pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin,

pengembangan beberapa rumah sakit daerah untuk menampung rujukan dari Puskesmas, peningkatan fungsi dan status Puskesmas menjadi Puskesmas DTP, dan puskesmas PONED serta penyediaan obat-obatan sesuai kebutuhan masyarakat miskin. Untuk

mencapai

pembangunan

kesejahteraan

rakyat,

dilaksanakan melalui program-program tersebut di bawah ini : 1. Bidang Ketenagakerjaan. a. Perluasan kesempatan kerja b. Perlindungan dan kemitraan tenaga kerja c. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum 2. Bidang Kesehatan a. Pengembangan pelayanan kesehatan b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa c. Peningkatan kesehatan lingkungan d. Pengembangan system kesehatan


32

e. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat f. Pengawasan obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya. 3. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan a. Pemerataan Pendidikan Luar sekolah b. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dasar c. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan menengah d. Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah e. Pelestarian dan pengembangan bahsa dan budaya daerah f. Penelusuran sejarah dan pelestarian nilai-nilai tradisional g. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama h. Kerukunan hidup umat beragama. 4. Bidang Sosial a. Peningkatan pengentasan kemikinan b. Perkembangan sosial anak remaja c. Peningkatan kesetaraan jender d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tertinggal 5. Bidang Penataan Ruang a. Perencaan tata ruang b. Penempatan ruang c. Pengendalian pemanfaatan ruang d. Penataan standar mutu produk dan pelayanan jasa 6. Bidang Perumahan dan Permukiman a. Pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman perdesaan b. Pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman perkotaan.


33

c. Pengembangan pemberdayaan masyarakat d. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan. 7. Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan 8. Bidang Kependudukan Program penyiapan, penyerahan, penempatan dan pembangunan transmigrasi. 9. Bidang Pemuda dan Olahraga a. Peningkatan olahraga masyarakat, pelajar dan tradisional b. Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda c. Peningkatan pemasalan budaya olahraga E. Kebijakan Gubernur Periode 2008 sd. 2013 Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Misi Pembangunan. Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode RPJMD Jawa Barat tahun 2008–2013. 1. Misi pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing, meliputi kebijakan: a. Bidang Pendidikan 1) Mengupayakan bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 2) Peningkatan kapasitas daya tampung; 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah luar biasa;


34

4) Peningkatan

kesiapan

penyelenggaraan

sekolah

bertaraf

internasional dan kejuruan; 5) Mendorong kemajuan pendidikan tinggi. b. Bidang Kesehatan 1) Pengurangan disparitas layanan kesehatan dan keluarga berencana; 2) Penanganan kesehatan melalui peran multi sektor; 3) Meningkatkan sumberdaya dan mutu layanan kesehatan. c. Bidang Sosial Melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap derajat kemiskinan. d. Bidang Kebudayaan Pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan; 2. Misi kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal, meliputi kebijakan : a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1) Peningkatan

kelembagaan dan dukungan modal usaha bagi

KUMKM; 2) Peningkatan kualitas pelaku usaha dan produk UMKM; 3) Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor UMKM. b. Bidang Ketenagakerjaan 1) Menumbuhkembangkan budaya masyarakat bekerja; 2) Penciptaan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik di perkotaan maupun di perdesaan; Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

35

c. Bidang Pariwisata Menggali potensi-potensi wisata baru di luar wisata alam. d. Bidang Ketahanan Pangan 1) Menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas; 2) Pemenuhan distribusi pangan masyarakat; 3) Optimalisasi potensi agribisnis lokal. e. Bidang Penanaman Modal 1) Penciptaan iklim investasi yang kondusif, jaminan keamanan dan kepastian hukum; 2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 3) Mendorong kerjasama dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta. 3. Misi ketiga, Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah, meliputi kebijakan : a. Bidang Pekerjaan Umum 1) Membangun infrastruktur jalan untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru; 2) Membangun infrastruktur sumber daya air dan pengembangan jaringan irigasi; 3) Membangun infrastruktur energi dan ketenagalistrikan; 4) Membangun prasarana dasar permukiman hunian vertikal khususnya di perkotaan. b. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1) konservasi

energi dan pemanfaatan sumber-sumber energi

alternatif dan terbarukan; 2) memanfaatkan kondisi alam setempat untuk sumber energi.


36

c. Bidang Lingkungan Hidup Meningkatkan pengelolaan dan pemrosesan sampah terpadu regional. 4. Misi keempat, Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan, meliputi kebijakan: a. Bidang Lingkungan Hidup 1) Merehabilitasi lahan kritis secara massal, terutama di hulu DAS prioritas ; 2) Mewujudkan tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan sebagai realisasi Jabar Green Province; 3) Meningkatkan kualitas mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana secara akurat; b. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 1) konservasi

energi dan pemanfaatan sumber-sumber energi

alternatif dan terbarukan; 2) memanfaatkan kondisi alam setempat untuk sumber energi. 5. Misi kelima, Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi, meliputi kebijakan : a. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian 1) Menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; 2) Menyiapkan SDM yang memiliki daya saing dan kemampuan berkomunikasi;


37

3) Mengimplementasikan paperless office, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagai bagian dari program Jabar Cyber Province. b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk beraktifitas di perdesaan; 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sejak tahapan perencanaan; 3) Menumbuhkembangkan aktifitas perekonomian di perdesaan melalui optimalisasi peran BUMDES. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan evaluasi pembangunan 2010, sertaperumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2011, maka isu strategis pembangunan daerah 2011 adalah: 1. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 3. Ketahanan Pangan Masyarakat; 4. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi; 5. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 6. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan; 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi; 8. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana; 9. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; 10.

Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan;

11.

Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.;


38

12.

Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah serta Menggali

Potensi Wisata. Sedangkan “Memantapkan

tema sinergi

pembangunan

Tahun

pembangunan

yang

2011 bermutu

adalah dan

akuntabel bersama pemerintah pusat, kabupaten/kota dan mitra menuju masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera” Guna mendukung pencapaian tema pembangunan di atas, program pembangunan diarahkan pada program prioritas dan kegiatan tematik berbasis Common Goals dan Kewilayahan. 1. Common Goals Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun prioritas pembangunan daerah dengan menggunakan instrumen Common Goals dan non- Common Goals. Pencapaian Common Goals membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Ciri utama dari sinergitas tersebut, sebagai berikut: a. tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi. b. perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama oleh seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip SMART Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

39

PLANNING dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. c. program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip SHEWHART CYCLE (Plan, Do, Check, Action). d. pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa

Barat,

OPD

di

lingkungan

pemerintah

kabupaten/kota, Pemerintah serta segenap pelaku pembangunan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pencapaian pembangunan yang dilakukan melalui strategi Common Goals dan non-Common Goals, disinergikan melalui Common Goals merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2008-2013, dan diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran OPD dalam 3 (tiga) kategori, yaitu OPD utama, OPD mitra utama dan OPD pendukung (kelompok OPD pendukung umum serta kelompok OPD penjaminan mutu dan akuntabilitas), serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Common

Goals

merupakan

rencana

kerja

prioritas

pembangunan yang dikelompokan dalam 10 (sepuluh) Common Goals sebagai berikut: a.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Difokuskan pada meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan untuk pencapaian

Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata

Lama Sekolah (RLS) melalui pelayanan pendidikan non formal Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

40

dan formal dasar dan menengah diikuti dengan pendidikan luar biasa dan kemampuan baca tulis serta pengembangan pendidikan bertaraf internasional, dengan sasaran : Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah; 1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal paket A, B dan C plus kewirausahaan; 2) Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional; 3) Penyelenggaraan pendidikan luar biasa; 4) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi; 5) Pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda. b.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Difokuskan pada pelayanan kesehatan dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan Angka Harapan Hidup(AHH), dengan sasaran : 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatanserta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD; 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesertaan dalam program KB; 3) Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; 4) Terwujudnya

sistem

rujukan

pelayanan

kesehatan

dan

penunjangnya 5) Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 6) Menuju Universal coverage JPKM. c.

Peningkatan Daya Beli Masyarakat


41

Difokuskan pada Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah

dan

berdaya

saing

dalam rangka

peningkatan

kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja, dengan sasaran: 1) Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi; 3) Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat; 4) Meningkatnya produksi dan produktiivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing serta; 5) Tumbuhnya Industri Kreatif dan wirausahawan muda. d.

Kemandirian Pangan Difokuskan pada ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan, dengan sasaran : 1) Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan; 2) Terkendalinya

stock pangan dan keanekaragaman bahan

pangan pada sentra produksi; 3) Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat; 4) Meningkatnya dukungan infrastruktur

di sentra produksi

pangan. e.

Peningkatan Kinerja Aparatur


42

Difokuskan pada meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintahan daerah yang didukung oleh kualitas dan pengelolaan data serta informasi yang akurat dan handal dalam kerangka satu data untuk pembangunan Jawa Barat, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kinerja aparatur

dalam mewujudkan Good

Governance; 2) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat; 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; 4) Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan; 5) Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pengendalian

dan

akuntabilitas dalam pembangunan. f.

Pengembangan Infrastruktur Wilayah Difokuskan pada pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi serta permukiman, dengan sasaran : 1) Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi; 2) Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi; 3) Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan; 4) Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan.

g.

Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku


43

Difokuskan pada pengembangan energi alternatif dan listrik perdesaan, serta infrastruktur penyedia air baku, dengan sasaran : 1) Tersedianya energi

untuk mendukung pembangunan Jawa

Barat; 2) Pemenuhan

kecukupan

air

baku

untuk

mendukung

pembangunan Jawa Barat. h.

Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung, dengan sasaran : 1) Meningkatkan efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana; 2) Meningkatnya

luas

dan

fungsi

kawasan

lindung

dan

pengendalian luasan lahan kritis; 3) Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air. i.

Pembangunan Perdesaan Difokuskan pada Meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan, dengan sasaran : 1) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan; 2) Meningkatnya peran aparat desa dalam pembangunan

j.

Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal serta destinasi wisata untuk kemajuan pembangunan Jawa Barat, dengan sasaran :


44

1) Terkelolanya eksplorasi, penerapan, dan pengembangan nilainilai budaya serta kearifan lokal dalam proses pembangunan Jawa Barat; 2) Gelar Karya serta kreativitas seni dan budaya lokal; 3) Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataan di Jawa Barat. Dari 10 (sepuluh) Common Goals dengan fokus dan sasaran, maka ditetapkan 40 (empat puluh) kegiatan tematik yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan dalam setiap bidang pembangunan, sebagai berikut : a. Common Goals 1, terdiri dari 6 (enam) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1

:

Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah

Pendidikan Fokus Pendidikan 9 Tahun di Kabupaten dan 12 Tahun untuk Kota Kegiatan Tematik 2

:

PeningkatanPelayanan

Pendidikan

Non Formal Plus Kewirausahaan dengan Sasaran

Usia 15

Tahun

Ke

Atas

Dan

Pendidikan Berbasis Masyarakat Kegiatan Tematik 3

:

Pengembangan Pendidikan Kejuruan

Bertaraf Internasional Kegiatan Tematik 4

:

Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Kegiatan Tematik 5

:

Peningkatan Relevansi dan Kualitas

Pendidikan Tinggi Kegiatan Tematik 6


:

Pengembangan Fasilitas Pendidikan

45

Olahraga dan Kepemudaan b. Common Goals 2, terdiri dari 6 ( enam) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1

:

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dasar

di

Puskesmas,

Puskesmas PONED dan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan Kegiatan Tematik 2

:

Peningkatan

Program

Keluarga

Pemenuhan

Pelayanan

Kesehatan

Berencana Kegiatan Tematik 3

:

Dasar Ibu dan Anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMAMAPAN): gizi buruk, Posyandu, Jamkesnas Provinsi dan Penyediaan Fasilitas Rawat Gakin pada Rumah Sakit di 5 (lima) wilayah) Kegiatan Tematik 4

:

Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba Kegiatan Tematik 5

:

Pemberantasan

Penyakit

Menular

dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kegiatan Tematik 6

:

Pengembangan Jaminan Pembiayaan

Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Barat (Jamkesnasprov) c. Common Goals 3, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik, yaitu: Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

46

Kegiatan Tematik 1

:

Peningkatan

Budaya

Masyarakat

Bekerja dan Perluasan Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM Kegiatan Tematik 2

:

Jawa Barat sebagai daerah tujuan

investasi. Kegiatan Tematik 3

:

Pengembangan Skema Pembiayaan

alternatif Kegiatan Tematik 4

:

Pengembangan

bisnis,

agribisnis,

marine

forest bisnis,

agroindustri, dan industri manufaktur Kegiatan Tematik 5

:

Pengembangan Industri Kreatif dan

Wirausahawan Muda Kreatif d. Common Goals 4, terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1

:

Jabar

sebagai

Sentra

Produksi

Benih/Bibit Nasional Tahun 2013 Kegiatan Tematik 2

:

Tercapainya 13 Juta Ton GKG dan

Swasembada Protein Hewani Tahun 2013 Kegiatan Tematik 3

:

Jawa Barat Bebas Rawan Pangan

Pada Tahun 2013 Kegiatan Tematik 4

:

Meningkatnya

Dukungan

Infrastruktur (Jalan,Jembatan & Irigasi) di Sentra Produksi Pangan e. Common Goals 5, terdiri dari 5 ( lima) kegiatan tematik: Kebijakan Gubernur Dalam Arsip

47

Kegiatan Tematik 1

:

Profesionalisme

Aparatur

Dalam

Mewujudkan PemerintahanDaerah yang Bersih dan Akuntabel Kegiatan Tematik 2

:

Peningkatan Kualitas Komunikasi

Organisasi dan

Komunikasi Publik yang

berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province Kegiatan Tematik 3

:

Penataan Sistem Hukum di Daerah

dan Penegakan Hukum Serta Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Kegiatan Tematik 4

:

Kerjasama

Pembangunan

Antar

Wilayah dan Wilayah Perbatasan Kegiatan Tematik 5

:

Peningkatan Kualitas Perencanaan,

Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan f. Common Goals 6 terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik: Kegiatan Tematik 1

:

Peningkatan Kemantapan Jalan dan

Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjungsari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak serta Kota Bandung dan sekitarnya Kegiatan Tematik 2

:

Koridor


Penyediaan Infrastruktur Strategis di Bandung

-

Cirebon,

Cianjur

–

48

Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan Kegiatan Tematik 3

:

Peningkatan

kondisi

infrastruktur

jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kota/Kab serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru Kegiatan Tematik 4

:

Pembangunan infrastruktur sumber

daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat g. Common Goals 7, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik, yaitu :

Kegiatan Tematik 1

:

Jabar Mandiri Energi Perdesaan

untuk listrik dan Bahan Bakar Kebutuhan Domestik Kegiatan Tematik 2

:

Infrastruktur Air Bersih Perkotaan

dan Perdesaan di Jawa Barat. h. Common Goals 8 , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik : Kegiatan Tematik 1

:

Penanganan Banjir lintas wilayah di

Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek Kegiatan Tematik 2

:

hulu

Konservasi dan rehabilitasi kawasan DAS

prioritas

(Citarum,Cimanuk,

Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta Pulau Kecil melalui Jabar Green Province


49

Kegiatan Tematik 3

:

Pengendalian Pencemaran Limbah

Industri,

Limbah Domestik dan Pengelolaan

Sampah Regional i. Common Goals 9, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik : Kegiatan Tematik 1

:

Pembangunan

Perdesaan

dengan

Menerapkan Prinsip Desa Mandiri Kegiatan Tematik 2

:

Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Desa j. Common Goals 10, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik : Kegiatan Tematik 1

:

Pelestarian Seni Budaya Tradisional

dan Benda Cagar Budaya serta Kearifan Lokal Sebagai Jati Diri Masyarakat Jawa Barat Kegiatan Tematik 2

:

Gelar karya dan Kreativitas Seni

Budaya Jawa Barat Kegiatan Tematik 3

:

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Dengan Fokus Ekowisata, Wisata Budaya dan Heritage serta Wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa Bali 2. Kewilayahan Berdasarkan kewilayahan, pembangunan daerah diarahkan pada 4 (empat) Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, yaitu:


50

a. WKPP I, mencakup Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan program unggulan sebagai berikut: 1) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten

Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi;

2) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur; 3) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKN Prov) Palabuanratu yang diupayakan menjadi PKN pada tahun 2011; 4) Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional; 5) Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas. b. WKPP

II,

mencakup

Kabupaten

Purwakarta,

Kabupaten

Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan program unggulan sebagai berikut : 1) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri KarawangBekasi; 2) Pengembangan kawasan industri manufaktur; 3) Pengembangan industri perberasan; 4) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta hutan mangrove; 5) Pengembangan wisata sejarah dan kepurbakalaan.


51

c. BKPP III, mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, dengan program unggulan sebagai berikut: 1) Pengembangan agribisnis mangga; 2) Pengembangan sistem perdagangan komoditi

beras dan

palawija; 3) Pengembangan destinasi wisata berupa wisata budaya, eko wisata, wisata ziarah (pilgrimage) serta Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai dan Taman Raya Kuningan; d) Pengembangan perikanan budidaya air payau serta hutan mangrove; 4) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan. d. WKPP IV, mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,

Kabupaten

Tasikmalaya,

Kota

Tasikmalaya

Kota

Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, dengan program unggulan sebagai berikut: 1) pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu di Jatinangor; 2) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya dan Kota Banjar serta ternak sapi perah di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kabupaten Garut;


52

3) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; 4) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya; 5) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran. Pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat, yaitu PKN Bandung, PKN Cirebon dan PKN Bodebek sebagai bagian terintegrasi dari sistem perkotaan nasional. 3. Non Common Goals Non-Common

Goals

(Diferensial

Goals)

merupakan

dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan. B. Prioritas Program Pembangunan Daerah 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan a. Bidang Pendidikan, melalui program sebagai berikut: 1)

Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran : a) Meningkatnya angka partisipasi program Paket C b) Meningkatnya angka partisipasi program Paket B c) Meningkatnya angka partisipasi program Paket A

2)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran:


53

a)

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

b)

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

c)

Meningkatnya pelayanan pendidikan di daerah terpencil;

d)

Terselenggaranya SD dan SMP bertaraf internasional;

e)

Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP;

3)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran: a)

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK;

b)

Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;

c)

Terselenggaranya SMA dan SMK bertaraf internasional;

d)

Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK;

e)

Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;

f)

Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK;

4)

g)

Tercapainya rasio SMK :SMA, 60 : 40

h)

Meningkatnya Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran : a)

Meningkatnya

jumlah

Pendidikan

Khusus

(PK)

dan

Pendidikan Layanan Khusus (PLK);

5)

b)

Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;

c)

Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran: a)

Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru;


54

b)

Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1;

c)

Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi.

b. Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut: Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran pembinaan lembaga latihan swasta dan lembaga latihan pemerintah. 2.Peningkatan Kualitas Kesehatan Bidang Kesehatan, melalui program sebagai berikut: 1)

Program Upaya Kesehatan, dengan sasaran: a)

Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b)

Meningkatnya

jumlah

Keluarga

Sadar

Gizi/status

gizi

masyarakat; c)

Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi;

d)

Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;

e)

Meningkatnya penggunaan obat – obat yang rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap jenjang;

f)

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra;

g)

Tertanggulanginya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi global warming;


55

h)

Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur.

2)

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran ; a)

Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center Of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat (stroke, penyakit jantung, gerontology, dll.) yang mempunyai kualitas tingkat Nasional/Dunia;

b)

Terwujudnya

sistem

rujukan

pelayanan

kesehatan

dan

penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu Burung, dll.); c)

Tersedianya Anggaran/pembiayaan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan

secara berhasil

guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk Upaya pencegahan

dan

peningkatan

kesehatan

(Preventif

dan

Promotif); d)

Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;

e)

Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;

f)

Terwujudnya sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi Kesehatan

yang

evidence

base,

akurat

diseluruh

Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat dan on line dengan Nasional;


56

g)

Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal;

h)

Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya memenuhi standar mutu;

i)

Terwujudnya Akuntabilitas dan pencapaian Kinerja program pembangunan kesehatan yang baik.

3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran: a) Peningkatan Kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit; b) Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; c) Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan.

3.Peningkatan Daya Beli Masyarakat a. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut : 1)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

2)

Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran: a)

Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian;

b)

Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;


57

c)

Meningkatnya

penyerapan

tenaga

kerja

pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan; d)

Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR), serta pengembangan perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);

e)

Meningkatnya

pendapatan

petani

petambak

melalui

revitalisasi perikanan pantura dan pemanfaatan sumber daya alam perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA); f) 3)

Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.

Program

Pemasaran

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,

Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran: a)

Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

b)

Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;

c)

Meningkatnya

sarana

pengolahan

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; d)

Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

e)

Meningkatnya

margin

pemasaran

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; f)

Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut:


58

1)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

2)

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

c. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran: a)

Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing serta penyerapan tenaga kerja;

b)

Meningkatnya kualitas kelembagaan bisnis dan KUMKM ;

c)

Meningkatnya kemitraan usaha bagi pelaku usaha dalam mendorong produktivitas usaha;

d)

Optimalnya promosi usaha bagi UMKM dalam mendukung hasil usaha.

2) Program Pengembangan Sistem Pendukungan Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran: a)

Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM melalui modal pembiayaan alternatif non perbankan /penjaminan, perbankan dan pemanfaatan dana CSR;

b)

Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat dan hasil-hasil penelitian praktis;


59

c)

Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM dan pendukungan usaha melalui upaya penguasaan pasar dalam negeri.

d. Bidang Perdagangan, melalui program sebagai berikut : Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran: a)

Optimalnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;

b)

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;

c)

Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;

d)

Meningkatnya

pengembangan

dan

perlindungan

pasar

tradisional (GEMPITA). e. Bidang Industri, melalui program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran: a)

Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;

b)

Meningkatnya kemitraan antar industri;

c)

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;

d)

Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah;

e)

Meningkatnya industri kreatif.

2) Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran: a)

Meningkatnya sinergitas pengembangan industri;

b)

Meningkatnya penguasaan teknologi industri.

f. Bidang Penanaman Modal, melalui program sebagai berikut:


60

1) Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran: a)

Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah;

b)

Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum;

c)

Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat;

d)

Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran: a)

Terbentuknya forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java Partner);

b)

Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Jawa Barat;

c)

Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal;

d)

Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta;

e)

Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus;

g. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran: a)

Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;

b)

Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan jalan kesentra pertanian di Jawa Barat


61

untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan. 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan. 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal. 4) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui fasilitasi pembangunan daerah irigasi Leuwi Goong di Kabupaten Garut serta daerah irigasi strategis lainnya; 5) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi fungsi sungai, waduk, situ, embung dan sumber air lainnya

yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk

pertanian domestik dan industri melalui fasilitasi percepatan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Waduk Sukahurip di Kabupaten Ciamis, Waduk Cikembang di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang,


62

Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang serta pembangunan waduk-waduk strategis lainnya; 6) Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan sasaran tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir, kekeringan serta pengamanan pantai; 4.Kemandirian Pangan a. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut: 1)



b)

Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

c)

Meningkatnya

penyerapan

tenaga

kerja

pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan; d)

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian;

e)

Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian;

f)

Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;

g)

Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (Gemar) dan pengembangan perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);

h)

Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;

i)

Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;

j)

Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.


63

2)

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran: a)

Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat;

b)

Meningkatnya

kemampuan

peran

kelembagaan

usaha

agribisnis; c)

Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi lahan pertanian.

3)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan sasaran terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.

4)

Program

Pemasaran

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,



b)

Meningkatnya

sarana

pengolahan

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; c)


d)

Meningkatnya

margin

pemasaran

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; e)

Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

b. Bidang Ketahanan Pangan, melalui program sebagai berikut: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran:


64

a)

Meningkatnya ketersediaan pangan pokok, beras, jagung, kedelai, daging, susu, telur dan ikan;

b)

Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat bidang pangan di pedesaan;

c)

Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan;

d)

Tertatanya distribusi dan perdagangan pangan;

e)

Meningkatnya

keanekaragaman

konsumsi,

dan

kualitas

pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga; f)

Meningkatnya

pengawasan dan pengendalian keamanan

pangan c. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut: 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan;

2)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan.

3)

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung,


65

dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri. 4)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal.

5.Peningkatan Kinerja Aparatur a. Bidang Perencanaan Pembangunan, melalui sebagai berikut : Program

Perencanaan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan Daerah, dengan sasaran: a) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah; b) Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik. b. Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui program sebagai berikut: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan sasaran: a)

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province,

b)

Meningkatnya sosialisasi dan peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggung jawab;

c)

Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;

d)

Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan; dan

e)

Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah.


66

c. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian, melalui program sebagai berikut: 1)

Program

Pemantapan

Otonomi

Daerah

dan

Sistem

Administrasi Pemerintahan Daerah, dengan sasaran: a)

Tersedianya

norma,

standar,

prosedur

dan

kriteria

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b)

Terlaksananya peningkatan kesejahteraan apartur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

c)

Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan Jawa Barat;

2)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran:

3)

a)

Meningkatnya kinerja aparatur;

b)

Meningkatnya disiplin aparatur.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum, dan HAM, dengan sasaran: a)

Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

b)

Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal;

4)

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran meningkatnya penataan dan pendayagunaan asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten dan Kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah.


67

6.Pengembangan Infrastruktur Wilayah a. Bidang Pekerjaan Umum,melalui program sebagai berikut: 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran: a)

Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan fly over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat;

b)

Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;

c)

Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas

perekonomian

masyarakat

dan

pemerataan

pembangunan. 2)

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri.

3)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan.

4)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal.


68

5)

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan sasaran tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.

b. Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan sasaran: a)

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Jawa Barat;

b)

Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;

c)

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

c. Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan sasaran: a)

Terlaksananya pengembangan angkutan massal;

b)

Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat;

c)

Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat.

d. Bidang Penataan Ruang, melalui Program Penataan Ruang, dengan sasaran terwujudnya RTRW Provinsi Jawa Barat sebagai acuan penataan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

7.Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku


69

a. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program sebagai berikut: 1)

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan dan Energi, dengan sasaran:

2)

a)

Meningkatnya penggunaan energi alternatif;

b)

Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan.

Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi, dengan sasaran meningkatnya pendayagunaaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Jawa Barat, melalui pengembangan

sumber

energi

panas

bumi,

Kabupaten

Sumedang (Tampomas), Kabupaten Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu, dan Kamojang), Kabupaten Bandung Barat (Tangkubanparahu), serta Kabupaten Garut (Kawah Darajat), Kabupaten Bogor – Cianjur (Gede Pangrango). 3)

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi fungsi sungai, waduk, situ, embung dan sumber air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik dan industri, melalui fasilitasi percepatan pembangunan waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang dan Waduk Leuwi Keris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang serta pembangunan waduk-waduk strategis lainnya.


70

8.Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup a. Bidang Sosial, melalui program sebagai berikut : Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran: a)

Meningkatkan

mitigasi

bencana

dan

adaptasi

terhadap

perubahan iklim; b)

Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana;

c)

Meningkatkan

kemampuan

dan

jumlah

sumber

daya

penanggulangan bencana. b. Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut: 1)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan sasaran: a)

Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik;

b)

Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;

c)

Mengawasi pemanfaatan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan pembuangan limbah B3;

d)

Mengembangkan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager).

2)

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran: a)

Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;

b)

Rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati.


71

3)

Program Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan sasaran: a)

Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung;

b)

Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan;

c)

Mengembangkan kawasan lindung baru;

d)

Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung.

9.Pembangunan Perdesaan a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut: 1)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat , dengan sasaran: a)

Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan;

b)

Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan.

2)

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran: a)

Meningkatnya kinerja pemerintahan desa;

b)

Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa;

c)

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa;

d)

Meningkatnya infrastruktur perdesaan;

e)

Meningkatnya perekonomian di perdesaan;

f)

Meningkatnya Meningkatnya kualitas lingkungan dan sosial di perdesaan.

b. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program antara lain :


72

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran: a)

Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing serta penyerapan tenaga kerja;

b)

Meningkatnya kualitas kelembagaan bisnis dan UMKM

c. Bidang

Ketenagakerjaan,

melalui

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja, dengan sasaran penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. d. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut: 1)



b)

Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;

c)

Meningkatnya

penyerapan

tenaga

kerja

pertanian,

perkebunan dan peternakan; d)

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian;

e)

Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian;

f)

Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;

g)

Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR) dan pengembangan perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);

h)

Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;


73

i) 2)

Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.

Program

Pemasaran

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian,



b)

Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;

c)

Meningkatnya

sarana

pengolahan

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; d)


e)

Meningkatnya

margin

pemasaran

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; f)

Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

e. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut: 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemetaan pembangunan.

2)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan.


74

3)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya Jaringan Irigasi yang handal.

f. Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut: 1)

Program

Pengembangan

Permukiman,

dengan

sasaran

meningkatnya Infrastruktur Dasar Perdesaan. 2)

Program Lingkungan Permukiman Sehat dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

3)

Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata a. Bidang Kebudayaan, melalui program sebagai berikut: 1)

Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan sasaran: a)

Termanfaatkannya

nilai-nilai

tradisional,

peninggalan

kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah; b)

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah.

2)

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan sasaran: a)

Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat;

b)

Meningkatnya

pengelolaan

dan

pengakuan

atas

Hak

Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya;


75

c)

Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta;

d)

Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah yang representatif.


76


77

KEBIJAKAN GUBERNUR PERIODE 2003 SD. 2008 DALAM ARSIP

H.Danny Setiawan


78

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1.

Peraturan Daerah Peubahan atas peraturan daerah Prov. Jabar No. No. 9 Tahun 2003 20 Tahun 2001 tentang peredaran hasil hutan di tentang

2.

Jawa Barat

Peraturan Daerah Perubahan anggaran pendapatan dan belanja No.

12

Tahun daerah tahun anggaran 2003

2003 tentang 3.

Peraturan Daerah Perubahan atas peraturan daerah Prov. Jabar No.

13

Tahun No.

2003 tentang

1

tahun

2000

tentang

tata

cara

pembentukan dan teknik penyususnan peraturan daerah

4.

Peraturan Daerah Retribusi penjualan produksi usaha daerah No.

14

Tahun

2003 tentang 5.

Peraturan Daerah Retribusi pelayanan labolatorium No.

15

Tahun

2003 tentang 6.

Peraturan Daerah Retribusi pelayanan labolatorium kebumian No.

16

Tahun

2003 tentang 7.

Peraturan Daerah Irigasi No. 2 Tahun 2004 tentang

8.

Peraturan Daerah Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian No. 3 Tahun 2004 pencemaran air tentang


79

9.

Peraturan Daerah Retribusi pelayanan pengujian mutu benih, No. 4 Tahun 2004 pestisida serta pupuk tanaman pangan dan tentang

10.

holtikultura

Peraturan Daerah Retribusi pemakaian kekayaan daerah No. 5 Tahun 2004 tentang

11.

Peraturan Daerah Pencabutan peraturan daerah provinsi Jawa No. 8 Tahun 2004 Barat No. 13 Tahun 2002 tentang bantuan tentang

12.

keuangan kepada partai politik

Peraturan Daerah Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil No. 9 Tahun 2004 kepala daerah provinsi Jawa Barat tentang

13.

Peraturan Daerah Pembentukan peraturan daerah No. 3 Tahun 2004 tentang

14.

Peraturan Daerah Pertangungjawaban

pelaksanaan

anggaran

No. 4 Tahun 2004 pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa tentang 15.

barat

Peraturan Daerah Penyelenggaraan

dan

retribusi

tempat

No. 5 Tahun 2004 pelelangan ikan tentang 16.

Peraturan Daerah Retribusi pelayanan labolatorium pengujian No. 6 Tahun 2005 mutu kontruksi dan lingkungan tentang

17.

Peraturan Daerah Pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis No. 7 Tahun 2005


80

tentang 18.

Peraturan Daerah Sempadan sumber air No. 8 Tahun 2005 tentang

19.

Peraturan Daerah Pengelolaan Kawasan Lindung No. 2 Tahun 2006 tentang

20.

Peraturan Daerah Bantuan Keuangan kepada partai politik No. 3 Tahun 2006 tentang

21.

Peraturan Daerah Perlindungan Anak No.5 Tahun 2006 tentang

22.

Peraturan Daerah Pengelolaan Panas Bumi No. 6 Tahun 2006 tentang

23.

Peraturan Daerah Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi daerah No.7 Tahun 2006

Tk. I Jawa Barat No. 11 Tahun 1981 tentang

tentang

Tarif

Pemakaian

Jasa

dan/atau

Fasilitas

Komputer pada Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah TK I Jaawa Barat 24.

Peraturan Daerah Jasa Kontruksi No. 8 Tahun 2006 tentang

25.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang No.10

Tahun


81

2006 tentang 26.

Cacat

Peraturan Daerah Pengendalian Pencemaran Udara No.11

Tahun

2006 tentang 27.

Peraturan Daerah PT Tirta Gemah Ripah No.12

Tahun

2006 tentang 28.

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah No.13

Tahun

2006 tentang 29.

Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat No.14

Tahun dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

2006 tentang 30.

Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah No.1 Tahun 2007 Tahun Anggaran 2007 tentang

31

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa No.2 Tahun 2007 Barat pada Bank Jabar tentang

32.

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa No.3 Tahun 2007 Barat pada PT. AGRONESIA tentang

33.

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa No.4 Tahun 2007 Barat PT. Jasa Sarana Jabar. tentang


82

34.

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi No.5 Tahun 2007 Jawa Barat pada PD. Jasa dan Kepariwisataan tentang

35.

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi No.6 Tahun 2007 Jawa Barat pada Perusahaan Daerah Bank tentang

Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

36.

Peraturan Daerah Perubahan

Ketiga

atas

Peraturan

Daerah

No.7 Tahun 2007 Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2004 tentang tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 1.

Peraturan

Pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan

Gubernur

Jawa dan pemanfaatan air permukaan di lingkungan

Barat

No.

35 Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2004 tentang 2.

Peraturan

Pedoman Pelaksanaan pemberian penghargaan

Gubernur

Jawa gubernur kepada PNS dan PNS yang pensiun di

Barat

No.

13 lingkungan Pmerintahan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 tentang


83

3.

Peraturan

Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan

Gubernur

Jawa bagi PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi

Barat

No.

14 Jawa Barat


Peraturan Gubernur Barat

No.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Jawa Barat Tahun 2006 37


Peraturan

Tarif batas atas dan batas bawah angkutan

Gubernur

Jawa penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP)

Barat

No.

41 kelas ekonomi di jakan dengan mobil bus

Tahun 2005

umum

tentang 6.


No.

Tarif angkutan Bus Kota yang beroperasi di Jawa wilayah Bandung dan sekitarnya 43



Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Jawa No.

1

Tahun

2005

tentang

petunjuk

No.

44 pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tahun 2005

Barat No. 10 Tahun 2004 tentang kedudukan

tentang

protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat


84

8.


No.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Jawa 51


Peraturan

Penyaluran Bantuan Stimulan dalam rangka

Gubernur

Jawa pengembangan usaha kelompok di daerah

Barat

No.

55 rawan pangan


Peraturan

Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat

Gubernur

Jawa No. 24 Tahun 2004 tentang pengelolaan dana

Barat

No.

Tahun 2005

58 penjaminan bagi koperasi dan usaha kecil menengah

tentang 11

Peraturan

Mekanisme penyaluran dan pengembalian dana

Gubernur

Jawa pinjaman untuk budidaya ulat sutra kepada

Barat

12.

No.

61 anggota

Tahun 2005

(LMPH)

tentang

Pangalengan Kabupaten Bandung

Peraturan

Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa barat

Gubernur

Jawa No. 44 Tahun 2005 tentang perubahan atas

Barat

lembaga

masyarakat

Desa

Sukamanah

desa

hutan

Kecamatan

No.

62 keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun

Tahun 2005

2005 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan

tentang

Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan


85

pimpinan dan anggota DPRD provinsi Jawa Barat 13.

Peraturan

Petunjuk pelaksanaan kedudukan keuangan

Gubernur

Jawa pimpinana dan anggota DPRD Provinsi Jawa

Barat

No.

63 Barat



No.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Jawa Daerah Tahun Anggaran 2006 68



No.

Pedoman penentuan status mutu air Jawa 69

Tahun 2005 tentang 16


No.

Pemanfaatan Batubara Jawa 2



No.

Pelaksanaan kedudukan keuangan pimpinan Jawa dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 3

Tahun 2006


86

tentang 18.

Peraturan

Pencabutan peraturan Gubernur Jawa Barat No.

Gubernur

Jawa 61 Tahun 2005 tentang mekanisme penyaluran

Barat

No.

4 dan

pengembalian

dana

pinjaman

untuk

Tahun 2006

budidaya ulat sutra kepada anggota lembaga

tentang

masyarakat

desa

Sukamanah

ke

hutan

(LMDH)

Pangalengan

desa

Kabupaten

Bandung 19.


No.

Batas Sepadan Kali Bekasi Jawa 5



No.

Tarif angkutan sungai dan danau di Provinsi Jawa Jawa Barat 6


Peraturan

Perubahan keputusan Gubernur Jawa Barat No.

Gubernur

Jawa 17 Tahun 2004 tentang kode etik auditor di

Barat

No.

9 lingkungan Badan Pengawasan Daerah Provinsi

Tahun 2006

Jawa Barat

tentang 22.


No.

Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan Jawa negara dan perkebunan besar 11


87



No.

Penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah Jawa Provinsi Jawa Barat 12



No.

Pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Jawa Barat

No.5

Tahun

2005

tentang

dan

retribusi

tempat

13 penyelenggaraan

Tahun 2006

pelelangan ikan

tentang 25.


No.

Pedoman penyaluran dana stimulan komunitas Jawa kesenian/kebudayaan daeah Jawa Barat 14



No.

Tahun 2006

Kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) Jawa pupuk

bersubsidi

untuk

sector

pertanian

15 tanaman pangan, perkebunan dan peternakan tahun anggaran 2006

tentang 27.

Peraturan

Pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa

Gubernur

Jawa Barat No. 17 Tahun 2003 tentang retribusi

Barat

No.

18 pelayanan kesehatan

Tahun 2006


88

tentang 28.


No.

Pengelolaan pasir besi Jawa 19



No.

Perlindungan kawasan kars di Jawa Barat Jawa 20



No.

Bantuan

Operasional

Peningkatan

Kinerja

Jawa Kecamatan Se Jawa Barat Tahun Anggaran 21 2006



No.

Pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Jawa Desa 24


Peraturan

Bnatuan Operasional Kinerja Aparatur Desa

Gubernur

Jawa dan Kelurahan Se Jawa Barat Tahun Anggaran

Barat

No.

25 2006

Tahun 2006 tentang


89

33.

Peraturan

Alokasi dan mekanisme penyaluran stimulant

Gubernur

Jawa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Tahun

Barat

No.

27 2006



No.

Bantuan rehab kantor kecamatan Jawa 28


Peraturan

Penyaluran

Gubernur

Jawa pendidikan

Barat

No.

dana

stimulant

dana

dalam

pembangunan

29



No.

Penyaluran

rangka

tugas

Jawa pembantuan dari Pemerintahan Provinsi Jawa 30 Barat kepada desa



No.

Pendayagunaan Air Tanah Jawa 31


Peraturan

Penyaluran dana stimulan fasilitas pengelolaan


90

Gubernur Barat

No.

Jawa pendidikan anak usia dini 32



No.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Jawa Barat 33



41.

Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Jawa No.

14

Tahun

2002

tentang

petunjuk

No.

36 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tahun 2006

Barat No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak bahan

tentang

bakar Kendaraan Bermotor

Peraturan

Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.

Gubernur

Jawa 29 Tahun 2006 tentang penyaluran dan

Barat

No.

39 stimulant pembangunan pendidikan


Peraturan

Pemberian stimulant dalam rangka peningkatan

Gubernur

Jawa kwalitas dan kreativitas seni budaya Jawa Barat

Barat

No.

42


Peraturan Gubernur

Rencana

induk

pengembangan

pariwisata

Jawa daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat


91

Barat

No.

48


Peraturan

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat

Gubernur

Jawa No. 3 Tahun 2006 tentang pelaksanaan

Barat

No.

52 kedudukan keuangan pimpinan dan anggota

Tahun 2006

DPRD Provinsi Jawa Barat

tentang 45.

Peraturan

Penyaluran dana stimulant untk pemberdayaan

Gubernur

Jawa pondik pesantren dalam rangka pembinaan olah

Barat

No.

55 raga dan seni



No.

Alokasi dan mekanisme penyaluran bantuan Jawa stimulant

dalam

rangka

pengembangan

58 kebudayaan dan pariwisata



No.

Penyaluran dana bantuan pembangunan bidang Jawa keagamaan 59



No.

Dana stimulan kepada pelaksana pesantren kilat Jawa di Jawa Barat Tahun 2006 60


92


Peraturan

Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.

Gubernur

Jawa 42 Tahun 2006 tentang pemberian stimulant

Barat

No.

62 dalam

Tahun 2006

rangka

peningkatan

kualitas

dan

kreativitas seni budaya Jawa Barat

tentang 50.

Peraturan

Penyaluran dana bantuan Gubernur untuk

Gubernur

Jawa program role sharing pendanaan rehabilitai

Barat

51.

No.

64 ruang

kela

SD,

MI,

SMP,MTs

dan

Tahun 2006

pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP,

tentang

MTs, Negeri / Swasta di Jawa Barat

Peraturan

Penyaluran dana bantuan pembangunan sarana

Gubernur Barat

No.

Jawa dan prasarana keagamaan 82



No.

Susunan kode rekening pendapatan belanja dan Jawa pembiayaan daerah APBD Provinsi Jawa Barat 3


Peraturan

Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja

Gubernur

Jawa daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran

Barat

No.

4 2007

Tahun 2007


93

tentang 54.


No.

Program

Pendanaan

kompetisi

akselerasi

Jawa peningkatan indeks pembangunan manusia 5 (PPK – IPM) Jawa Barat



No.

Garis Sepadan Situ Bolong Jawa 9



No.

Garis Sepadan Sungai Citarum dan Cikeruh Jawa 10



No.

Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan Jawa Provinsi Jawa Barat 13


Peraturan

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat

Gubernur

Jawa No. 5 Tahun 2007 tentang program pendanaan

Barat

No.

14 kompetisi

akselerasi

peningkatan

indeks

Tahun 2007

pembangunan manusia (PPK – IPM) Jawa

tentang

Barat


94

59.


No.

Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) di Jawa Jawa Barat 17


Peraturan

Intensifikasi penanganan dan pengendalian

Gubernur

Jawa virus flu burung (Avian Influenza) di Jawa

Barat

No.

19 Barat


Peraturan

Kebutuhan penyaluran dan penetapan harga

Gubernur

Jawa eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk

Barat

62.

No.

22 kebutuhan

pertanian

tanaman

pangan,

Tahun 2007

perkebunan, peternakan dan perikanan tahun

tentang

2007

Peraturan

Pengendalian pencemaran air

Gubernur Barat

No.

Jawa 24



No.

Penyaluran

dana

bantuan

social

bidang

Jawa kesejahteraan sosial 32


Peraturan

Petunjuk


Pelaksanaan

Peraturan

Daerah

95

Gubernur Barat

Jawa Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahaun 2006

No.

35 tentang PT Tirta Gemah Ripah


Peraturan

Penghargaan

Gubernur Barat

dalam

rangka

pemberdayaan

Jawa koperasi dan usaha kecil menengah

No.

37


Peraturan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi

Gubernur

Jawa Jawa Barat No. 10 Tahun 2006 tentang

Barat

No.

38 penyelenggaraan


Peraturan

Penyaluran

Gubernur Barat

bantuan

social

dalam

rangka

Jawa pemberdayaan masyarakat

No.

40



Penyaluran dana bantuan social dan bantuan Jawa keuangan bidang pekebunan No.47


Peraturan Gubernur

Penyaluran dana bantuan keuangan dan bantuan Jawa social bidang peternakan


96

Barat

No.

48


Peraturan

Bantuan keuangan nyelenggaraan program

Gubernur

Jawa system informasi administrasi kependudukan

Barat

No.

49 kabupaten/kota



No.

Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Jawa Barat 60


Peraturan

Petunjuk pelaksanaan pengamanan gedung

Gubernur

Jawa kantor, rumah dinas, pimpinan daerah dan asset

Barat

No.

66 pemerintahan provinsi Jawa Barat



No.

Standar Biaya Belanja Daerah Jawa 72

Tahun 2007 Tentang


97

74.

Peraturan


Gubernur

Jawa No. 54 Tahun 2007 tentang bantuan keuangan

Barat

No.

74 dan bantuan social untuk pengembangan sarana

Tahun 2007

dan prasarana usaha industri dan perdagangan

tentang

agro


98

KEBIJAKAN GUBERNUR PERIODE 2008 SD. 2013 DALAM ARSIP

AHMAD HERYAWAN


99

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1.

Peraturan Daerah Pengendalian

Pemanfaatan

ruang

kawasan

No.1 Tahun 2008 Bandung Utara tentang 2.

Peraturan Daerah Pencegahan

dan

Penanganan

Korban

No.3 Tahun 2008 Perdagangan Orang di Jawa Barat tentang 3.

Peraturan Daerah Irigasi No.4 Tahun 2008 tentang

4.

Peraturan Daerah Pengelolaan Air Tanah No.5 Tahun 2008 tentang

5.

Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara No.6 Tahun 2008 tentang

6.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan No.7 Tahun 2008 tentang

7.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisataan No.8 Tahun 2008 tentang

8.

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah No.9 Tahun 2008 Provinsi Jawa Barat tentang

9.

Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat


100

No.10

Tahun

2008 tentang 10.

Peraturan Daerah Pokok – pokok pengelolaa keuangan daerah No.12

Tahun

2008 tentang 11.

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa No.13

Tahun Barat pada PT. Jasa Sarana Jabar

2008 tentang 12.


Tahun Barat

2008 tentang

pada

Perusahaan

Daerah

Bank

Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

13.

Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa No.16

Tahun Barat No. 17 Tahun 2003 tentang Retribusi

2008 tentang 14.


Tahun Barat No. 16

2008 tentang 15.

Tahun 2003 tentang Retribusi

pelayanan labolatorium kebumian

Peraturan Daerah Retribusi jasa pengujian penyakit hewan, bahan No.18

Tahun asal hewan dan murtu pakan / bahan baku

2008 tentang 16.

Pelayanan Kesehatan

pakan

Peraturan Daerah Retribusi No.19

jasa

pelayanan

industri

kecil

Tahun menengah

2008 tentang 17.

Peraturan Daerah Organisasi dan tatakerja secretariat daerah dan No.20

Tahun secretariat dewan perwakilan rakyat daerah


101

2008 tentang 18.

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Organisasi dan tatakerja dinas daerah Provinsi No.21

Tahun Jawa Barat

2008 tentang 19.

Peraturan Daerah Organisasi dan tatakerja Inspektorat, Badan No.22

Tahun Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga

2008 tentang 20.

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Organisasi dan tatakerja rumah sakit daerah No.23

Tahun Provinsi Jawa Barat

2008 tentang 21.

Peraturan Daerah Pengelolaan taman hutan raya Ir. H Djuanda No.25

Tahun

2008 tentang 22.

Peraturan Daerah Rencana

pembangunan

jangka

menengah

No.2 Tahun 2009 (RPJM) daerah Provinsi Jawa Barat Tahun tentang 23.

2008 sd. 2013

Peraturan Daerah Garis Sepadan Jalan No.3 Tahun 2009 tentang

24.

Peraturan Daerah Peruabahan atas Peraturan Daerah Provinsi No.4Tahun 2009 Jawa Barat No. 14 Tahun 2013 tentang tentang

25.

Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Peraturan Daerah Retribusi pemakaian kekayaan daerah No.5 Tahun 2009 tentang

26.

Peraturan Daerah Sistem perencanaan pembangunan daeraah


102

No.6 Tahun 2009 Provinsi Jawa Barat tentang 27.

Peraturan Daerah Organisasi dan tatakerja Badan Penanggulangan No.9 Tahun 2009 Bencana Daerah Provinsi Jawa Baratr tentang

28.

Peraturan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan No.10Tahun 2009 Banten Tbk. tentang

29.

Peraturan Daerah Penyertaan modal pemerintah Provinsi Jawa No.11

Tahun Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah

2009 tentang 30.

Jawa Barat dan Banten Tbk.

Peraturan Daerah Penyusunan dan pengelolaan program legislasi No.1 Tahun 2010 daerah tentang

31.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan penanggulangan bencana No.2 Tahun 2010 tentang

32.

Peraturan Daerah Pembiayaan pembangunan tahun jamak No.3 Tahun 2010 tentang

33.

Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Jawa No5 Tahun 2010 Barat No. 3 Tahun 2005 tentang pembentukan tentang

34.

peraturan daerah

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Publik No.6 Tahun 2010 tentang


103

35.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu No.7 Tahun 2010 tentang

36.

Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Jawa No.8 Tahun 2010 Barat No. 6 Tahun 2008 tentang pengelolaan tentang

37.

barang miliki negara

Peraturan Daerah Penyelenggaraan kerjasama daerah No.9 Tahun 2010 tentang

38.

Peraturan Daerah Pemberdayaan dan pengembangan koperasin, No10 Tahun 2010 usaha mikro, kecil dan menengah tentang

39.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kesehatan No.11

Tahun

2010 tentang 40.

Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Jawa Barat No.12

Tahun

2010 tentang 42.

Peraturan Daerah Pembangunan No.13

Bandar

aerolity

Peraturan Daerah Program kegiatan pembangunan infrastruktur No.14

Tahun dan bangunan gedung yang dinamai melalui

2010 tentang 44.

pengembangan

Tahun Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati

2010 tentang 43.

dan

pembiayaan pembangunan tahun jamak

Peraturan Daerah Pengendalian produksi dan peredaran garam No.15

Tahun


104

2010 tentang 45.

Peraturan Daerah Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa No.16

Tahun Barat No. 20 tahun 2001 jo No. 9 Tahun 2003

2010 tentang

tentang pereddaran hasil hutan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan dan retribusi tempat pelelangan ikan

46.

Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi No.19

Tahun Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 Tahun 1999

2010 tentang

tentang

perusahaan

daerah

jasa

dan

kepariwisataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 47.

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintahan Jawa Barat No.20

Tahun pada PT Jasa Sarana

2010 tentang 48.


Tahun Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah

2010 tentang 49.

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa No.22

Tahun Barat

2010 tentang 50.

Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah No.23

Tahun Tahun 2011

2010 tentang 51.


Tahun Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana


105

2010 tentang

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 sd. 2025

52.


Tahun Barat No. 2 Tahun 2009 tentang Rencana

2010 tentang

Pembangunan

Jangka

Menengah

(PPJM)

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 sd. 2013 53.

Peraturan Daerah Hari Jadi Provinsi Jawa Barat No.26

Tahun

2010 tentang 54.

Peraturan Daerah Perlindungan No.27

lahan

pertanian

pangan

Tahun berkelanjutan

2010 tentang 55.

Peraturan Daerah Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian No.28

Tahun Selatan 2010 - 2029

2010 tentang 56.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan komunikai dan informatika No.29

Tahun

2010 tentang 57.


Tahun Barat No. 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan

2010 tentang

Daerah

Bank

Peerkreditan

Rakyat

dan

Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan 58.


Tahun Barat Tingkat I Jawa Barat No. 2 Tahun 1995

2010 tentang

tentang perusahaan daerah AGRI Bisnis dan


106

pertambangan Provinsi Tingkat I Jawa Barat 59.

Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan No.1 Tahun 2011 Pengurus Korps PNS RI Provinsi Jawa Barat tentang

60.

Peraturan Daerah Pembentukan dana cadangan daerah untuk No.2 Tahun 2011 pemilihan umum Gubernur Jawa Barat dan tentang

61.

Wakil Gubernur Jawa Barat

Peraturan Daerah Penyelenggaraan perhubungan No.3 Tahun 2011 tentang

62.

Peraturan Daerah Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Gabah No.5 Tahun 2011 tentang

63.

Peraturan Daerah Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai No.6 Tahun 2011 tentang

64.

Peraturan Daerah Pengelolaan Perikanan No.7 Tahun 2011 tentang

65.

Peraturan Daerah Pengelolaan dana bergulir bagi usaha mikro dan No.8 Tahun 2011 kecil tentang

66.

Peraturan Daerah Perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa No.9 Tahun 2011 Barat tentang

67.

Peraturan Daerah Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat


107

No.10

Tahun desa hutan

2011 tentang 68.

Peraturan Daerah Transparasi, No.11

partisipasi

adan

akuntabilitasi

Tahun dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

2011 tentang 69.

Peraturan Daerah Pajak Daerah No.13

Tahun

2011 tentang 70.

Peraturan Daerah Retribusi Daerah No.14

Tahun

2011 tentang 71.


Tahun Barat No. 22 Tahun 2008 tentang Oganisasi dan

2011 tentang

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

72.


Tahun Barat No. 24 Tahun 2008 tentang Organisasi

2011 tentang

dan Tata Kerja lembaga lain Provinsi Jawa Barat

73.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan No.17

Tahun

2011 tentang 74.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kearsipan No.18

Tahun


108

2011 tentang 75.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja No.19

Tahun

2011 tentang 76.

Peraturan Daerah Penyidik PNS No.20

Tahun

2011 tentang 77.

Peraturan Daerah Penanaman Modal No.21

Tahun

2011 tentang 78.


Tahun Barat pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA

2011 tentang 79.

Peraturan Daerah Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan No.1 Tahun 2012 hukum lingkungan tentang

80.

Peraturan Daerah Pengelolaan

pertambangan

mineral

dan

No.2 Tahun 2012 batubara tentang 81.

Peraturan Daerah Pembentukan peraturan daerah No.3 Tahun 2012 tentang

82.

Peraturan Daerah Kemandirian pangan daerah No.4 Tahun 2012 tentang

83.

Peraturan Daerah Perlindungan kekayaan intelektual


109

No.5 Tahun 2012 tentang 84.

Peraturan Daerah Gelar Kehormatan, warga kehormatan dan No.6 Tahun 2012 penghargaan daerah tentang

85.

Peraturan Daerah Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa No.8 Tahun 2012 Barat No. 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan air tentang

86.

tanah

Peraturan Daerah Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau No.9 Tahun 2012 kecil tentang

87.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan kesejahteraan sosial No.10

Tahun

2012 tentang 88.

Peraturan Daerah Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat No.11

Tahun

2012 tentang 89.

Peraturan Daerah Pencegahan No.12

penanggulangan

Human

Tahun Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acqured

2012 tentang 90.

dan

Immune Deviciency Syndrome (AIDS)

Peraturan Daerah Pembentukan BUMD di Bidang Argo No.15

Tahun

2012 tentang 91.

Peraturan Daerah Penyelenggaraan kerugian daerah No.16

Tahun

2012 tentang


110

92.


Tahun Barat pada PT Jamkrida Jawa Barat

2012 tentang 93.


Tahun Barat pada PT Agro Jawa Barat

2012 tentang 94.

Peraturan Daerah Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah No.20

Tahun Provinsi Jawa Barat

2012 tentang 95.

Peraturan Daerah Perubahan atas Perturan Daerah Provinsi Jawa No.21

Tahun Barat No. 3 Tahun 2009 tentang garis sepadan

2012 tentang 96.

jalan

Peraturan Daerah Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan No.22

Tahun hewan

2012 tentang 97.

Peraturan Daerah Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan No.23

Tahun beracun

2012 tentang 98.

Peraturan Daerah Satu data pembangunan Jawa Barat No.24

Tahun

2012 tentang 99.

Peraturan Daerah Pengelolaan dan rehabilitasi social korban No.25

Tahun penyalah gunaan narkotika, psikotropika zat

2012 tentang 100.

adiktif lainnya

Peraturan Daerah Pedoman

pelestarian

dan

pengendalian

No.1 Tahun 2013 pemanfatan kawasan lindung


111

tentang 101.

Peraturan Daerah Pedoman tangungjawab sosial dan lingkungan No.2 Tahun 2013 perusahaan serta program kemitraan dan bina tentang

lingkungan di Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 1.

Peraturan

Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa

Gubernur No. 1 Barat No. 5 Tahun 2007 tentang program Tahun

2008 pendanaan kompetisi akselerasi peningkatan

tentang

indeks pembangunan manusia (PPK-IPM) Jawa Barat

2.

Peraturan

Garis Sepadan Situ Tunggilis

Gubernur No. 4 Tahun

2008

tentang 3.

Peraturan

Desk Pemilihan Kepala Desa dan Wakil Kepala

Gubernur No. 12 Desa di Provinsi Jawa Barat Tahun

2008

tentang 4.

Peraturan

Petunjuk

Pelaksanaan

Penggunaan

Biaya

Gubernur No. 13 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Tahun

2008 Provinsi Jawa Barat

tentang 5.

Peraturan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Gubernur No. 14 Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran Tahun

2008 2008


112

tentang 6.

Peraturan

Petunjuk pelaksanaan protokoler dan keuangan

Gubernur No. 15 pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Tahun

2008 Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

tentang 7.

Peraturan

Penyakluran pupuk bersubsidi di induk sector

Gubernur No. 16 pertanian dan perikanan tahun 2008 Tahun

2008

tentang 8.

Peraturan


Gubernur No. 19 No. 73 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Tahun

9.

2008 pengelolaan

anggaran

belanja

pemerintah

tentang

Provinsi Jawa Barat

Peraturan


Gubernur No. 20 No. 17 Tahun 2007 tentang forum kerukunan Tahun

2008 umat beragama (FKUB) di Jawa Barat

tentang 10.

Peraturan

Pedoman

Pelaksanaan

Bantuan

Keuangan

Gubernur No. 22 khusus untuk gerakan rehabilitasi lahan kritis Tahun

2008

tentang 11

Peraturan


Gubernur No. 23 No. Tahun

12.

7

Tahun

2001

tentang

pedoman

2008 penggunaan sarana komunikasi di lingkungan

tentang

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Peraturan



113

Gubernur No. 27 No. 43 Tahun 2006 tentang pedoman penilaian Tahun

2008 sinergitas kinerja kelautan dalam menunjang

tentang

akselerasi

pencapaian

target

pembangunan manusia (IPM)

indeks

Jawa Barat

Tahun 2010 13.

Peraturan


Gubernur No. 29 No. 39 Tahun 2007 tentang penyelengaraan Tahun

2008 pelayanan terpadu satu pintu

tentang 14.

Peraturan

Petunjuk

pelaksanaan

pengendalian

Gubernur No. 30 pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara di Tahun

15.

2008 wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten

tentang

Bandung Barat

Peraturan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Gubernur No. 31 Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 Tahun

2008

tentang 16.

Peraturan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Gubernur No. 33 Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Tahun

2008

tentang 17.

Peraturan

Rencana Aksi Daerah Pemberantaan Korupsi

Gubernur No. 34 (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008 Tahun 2008 - 2009

tentang 18.

Peraturan



114

Gubernur No. 41 No. 31 Tahun 2006 tentang pendayagunaan air Tahun

2008 tanah

tentang 19.

Peraturan


Gubernur No. 58 No. Tahun

45

Tahun

2006

tentang

pedoman

2008 pelaksanaan pendidikan tugas belajar bagi PNS

tentang

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

20.

Peraturan

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector

Gubernur No. 62 pertanian dan perikanan di Jawa Barat Tahun Tahun

2008 2009

tentang 21.

Peraturan

Kesejahteraan

pegawai

di

lingkungan

Gubernur No. 65 Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun

2008

tentang 22.

Peraturan

Penataan personil, pembiayaan, perlengkapan

Gubernur No. 67 dan dokumentasi pada organisasi perangkat Tahun

2008 daerah

tentang 23.

Peraturan

Penetapan garis sempadan Situ Cikaret dan Situ

Gubernur No. 72 Citatah Tahun

2008

tentang 24.

Peraturan

Penetapan Garis sempadan Sungai Citarum dan

Gubernur No. 73 Sungai Cinambo


115

Tahun

2008

tentang 25.

Peraturan

Mekanisme

penanganan

naskah

dinas

di

Gubernur No. 4 lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 26.

Peraturan

Pendayagunaan

website

di

lingkungan

Gubernur No. 7 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun

2009

tentang 27.

Peraturan

Peyunjuk pelaksanaan protokoler dan keuangan

Gubernur No. 8 pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 28.

Peraturan

Pengelolaan, penggunaan dan pengalokasian

Gubernur No. 9 dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun Tahun

2009 2009

tentang 29.

Peraturan

Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat

Gubernur No. 11 No. 19 tahun 2004 tentang pemberian izin Tahun

30.

2009 belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah

tentang

Provinsi Jawa Barat

Peraturan

Perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Jawa

Gubernur No. 19 Barat No. 31 Tahun 2007 tentang pusat Tahun

2009 pengelolaan persampahan Jawa Barat

tentang


116

31.

Peraturan

Perubahan atas Peraturan Gubnernur Jawa Barat

Gubernur No. 20 No. Tahun tentang

8

Tahun

2009 pelaksanaan keuangan

2009

kedudukan pimpinan

dan

tentang

Petunjuk

protokoler anggota

dan DPRD

Provinsi Jawa Barat 32.

Peraturan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi

Gubernur No. 21 Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Tahun

33.

2009 pengendalian

pemanfaatan

ruang

kawasan

tentang

Bandung Utara

Peraturan

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan

Gubernur No. 30 Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 34.

Peraturan


Gubernur No. 31 Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 35.

Peraturan


Gubernur No. 32 Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 36.

Peraturan


Gubernur No. 33 Tata Kerja Dinas pendapatan Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 37.

Peraturan



117

Gubernur No. 34 Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 38.

Peraturan


Gubernur No. 35 Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun


tentang 39.

Peraturan


Gubernur No. 36 Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 40.

Peraturan


Gubernur No. 37 Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 41.

Peraturan


Gubernur No. 38 Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 42.

Peraturan


Gubernur No. 39 Tata Kerja Dinas Olah Raga dan Pemuda Tahun


tentang 43.

Peraturan


Gubernur No. 40 Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat


118

tentang 44.

Peraturan


Gubernur No. 41 Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Perumahan Tahun


tentang 45.

Peraturan


Gubernur No. 42 Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Tahun

2009 Mineral Provinsi Jawa Barat

tentang 46.

Peraturan


Gubernur No. 43 Tata Kerja Dinas Perikanan dan Perlautan Tahun


tentang 47.

Peraturan


Gubernur No. 44 Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Paraja Tahun


tentang 48.

Peraturan


Gubernur No. 45 Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun

2009 Daerah Provinsi Jawa Barat

tentang 49.

Peraturan


Gubernur No. 46 Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun

2009

tentang 50.

Peraturan



119

Gubernur No. 47 Tata Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 51.

Peraturan


Gubernur No. 48 Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun


tentang 52.

Peraturan


Gubernur No. 49 Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Tahun


tentang 53.

Peraturan


Gubernur No. 50 Tata Kerja Badan Koordinasi Promosi dan Tahun

2009 Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat

tentang 54.

Peraturan


Gubernur No. 51 Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Tahun

2009 Hidup Provinsi Jawa Barat

tentang 55.

Peraturan


Gubernur No. 52 Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsas, Politik Tahun

56.

2009 dan Perlindungan Masyarakat Daerah Privinsi

tentang

Jawa Barat

Peraturan


Gubernur No. 53 Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Tahun

2009 Pembangunan Wiulayah I Provinsi Jawa Barat


120

tentang 57.

Peraturan



2009 Pembangunan Wiulayah II Provinsi Jawa Barat

tentang 58.

Peraturan



59.

2009 Pembangunan Wiulayah III

Provinsi Jawa

tentang

Barat

Peraturan



60.

2009 Pembangunan Wiulayah IV

Provinsi Jawa

tentang

Barat

Peraturan


Gubernur No. 57 Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun

2009 Daerah Provinsi Jawa Barat

tentang 61.

Peraturan


Gubernur No. 58 Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun

2009 dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat

tentang 62.

Peraturan


Gubernur No. 59 Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 63.

Peraturan



121

Gubernur No. 60 Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Tahun

2009 Barat

tentang 64.

Peraturan


Gubernur No. 61 Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah AlTahun

2009 IHSAN Provinsi Jawa Barat

tentang 65.

Peraturan


Gubernur No. 62 Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Tahun


tentang 66.

Peraturan


Gubernur No. 63 Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun


tentang 67.

Peraturan


Gubernur No. 64 Tata Tahun

Kerja

Sekretariat

Komisi

Penyiaran

2009 Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat

tentang 68.

Peraturan


Gubernur No. 70 Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun

2009 Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat

tentang 69.

Peraturan

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Gubernur No. 72 Provinsi Jawa Barat Tahun 2009


122

tentang 70.

Peraturan

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gubernur No. 73 Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 tentang

71.

Peraturan Gubernur No. 74 Tahun

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jawa Barat

2009

tentang 72.


Penegakan Lingkungan Hukum Terpadu di Jawa Barat

2009

tentang 73.

74.

Peraturan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 23 Tahun 2009 Tentang Gubernur No. 82 Pedoman Umum Pemberian Barntuan Tahun 2009 Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Inrfrastuktur Sarana dan Prasarana Tahun tentang Anggaran 2009 Peraturan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2009 Gubernur No. 84 Tahun

2009

tentang 75.

Peraturan

Perubahan ke dua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 65 tahun 2008 Tentang Gubernur No. 88 Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang

76.

Peraturan

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat No 3 tahun 2008 tentang


123

Gubernur No. 89 Pencegahan dan Penangan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat Tahun 2009 tentang 77.

Peraturan

Pedoman Kemitraa Pengembangan Ternak


2009

tentang 78.


Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2009

tentang 79.


Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Di Jawa Barat Tahun 2009

2009

tentang 80.


Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Daerah

2009

tentang 81.

Peraturan

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 81 Tahun 2009 Tentang Rasionalisasi Gubernur No. 100 Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pensiun Tahun 2009 Dini Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang

82.

Peraturan

Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 8 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Gubernur No. 105 Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Tahun 2009 Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa


124

tentang 83.

Baratn

Peraturan

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Gubernur No. 106 Kritis Tahun 2009 Tahun 2009 tentang

84.

Peraturan

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 23 Tahun 2009 Pedoman Umum Pemberian Gubernur No. 107 Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2009 Untuk Infrastruktur Sarana dan prasarana tahun anggaran 2009 tentang

85.


Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan

2009

tentang 86.

Peraturan

87.

Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2010 tentang Peraturan

88.

89.

Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam Pemberian TambahanPenghasilan Bagi Gubernur No. 119 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Tahun 2009 Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat untuk bulanJjanuari 2010 Pelaksanaan pasca program pendanaan kompetisi akselerasi peningkatan indeks pembangunan manusia (PPK-IPM) Jawa Barat

Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 tahun 2009 tentang standar Gubernur No. 3 penyediaan bahan bakar, biaya pelumasan dan Tahun 2010 perawatan kendaraan dinas di lingkungan• Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang


125

90.

Peraturan

Pedoman umum pemberian bantuan keuangan untuk inprastruktur dan gedung/bangunan tahun Gubernur No. 5 anggaran 2010 Tahun 2010 tentang

91.


Penetapan garis sempadan Situ Gede Gubernur Jawa Barat,

2010

tentang 92.

Peraturan

Penetapan garis sempadan sungai Citarik


2010

tentang 93.

Peraturan

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Proovinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2006 Gubernur No. 9 tentang perlindungan anak Tahun 2010 tentang

94.

95

96.

97.

Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2010tentang Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2010

Kebijakan pengawasan pemerintah provinsi jawa barat tahun 2010

Pengelolaan penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2010 Perubahan status penggunaan aset tanah, bangunan dan fasilitas lainnya di jalan kol. Masturi km,3 kelurahan cipageran kota cimahi PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA BARAT


126

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

tentang Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2010 tentang

Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat Petunjuk pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Barat Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu

Perubahan kedua atas peraturan gubernur jawa barat nomor 45 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pendidikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 5 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah Pengendalian lalulintas angkutan barang di ruas jalan cadas pangeran

Pengelolaan pusdai, masjid atta'awun dan bale asri

Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat tahun 2010

Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus


127

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 409

umum dan tarif angkutan bus kota Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Barat Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Sinergitas Perencanaan Pembangunan Di Jawa Barat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2010/2011

Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di


128

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2010 tentang Peraturan

Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi,Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan


129

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Gubernur No. 50 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2010 tentang

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Bara Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Badan Penanggulan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah


130

136.

137.

Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2010 tentang

138.

Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2010 tentang

139.

Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2010 tentang

140.

141.

142.

143.

144.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur Dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pencabutan Produk Hukum Tentang Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri Pola Dan Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Mengenai Pembentukan Organisasi Dan Tata Hubungan Kerja Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik Endah Pengelolaan Padang Golf Arcamanik


131

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 73 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2010 tentang

Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 tentang Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2011 tentang

Operasi Kegiatan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat

Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Dan Ke Luar Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Tahun 2010 Pengelolaan Jawa Barat Center Di Batam

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Penggunaan Biaya Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan


132

154.

155.


156.


157.

Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2011 tentang Peraturan

158.

159.

160.

161.

162.

163.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Gedung Kantor, Rumah Dinas Pimpinan Daerah Dan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Jadual Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat

Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Sinergitas Pengendalian Pembangunan Penetapan Garis Sempadan Situ Bagendit

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan


133

164

Gubernur No. 16 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2011 tentang

165.


166.


167.

168.

169.

170.

171.

Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 tentang

Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Pedoman Umum Penggunaan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ata Cara Dan Mekanisme Restrukturisasi Perusahaan Daerah Agribisnis Dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Bar Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat


134

172.

173.

174.

176.


177.


178.

Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No.42 Tahun 2011 tentang Peraturan

179.

180.

181.

182.

Pedoman Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam Besi

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja

Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Barat

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Kewaspadaan Dini Masyarakat

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat

Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok


135

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

Gubernur No.43 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No.44 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2011 tentang

Peraturan Gubernur No.57 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No.58

Masyarakat

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Provinsi Jawa Barat Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat

Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Penanaman Massal Dalam Rangka Program Green School Dan Green Province Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Petunjuk


136

Tahun 2011 tentang

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No.65 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No.68 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur No. 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara Pedoman Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dan Biro Pada Sekretariat Daerah Tahun 2012 Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Irigasi Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pembebasan Pokok Dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb)

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Di Jawa Barat Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kriteria


137

Tahun 2012 tentang

201.


202.

Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2012 tentang

203.

204.

205.

206.

207.

208.

Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2012

Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pemungutan Dan Pengelolan Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tata Cara Dan Mekanisme Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2010 Tentang S Dan Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat Penggunaan Biaya Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Penygelenggaraan Pemerintahan Di Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi

Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan


138

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

tentang Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2012 tentang

Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2012 tentang

Barang Di Jembatan Timbang Pedoman Hubungan Kemitraan Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Jawa Barat

Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Jawa Barat

Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Tata Cara Penghapusan Dan Pemusnahan Benda Berharga Yang Digunakan Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah


139

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012 tentang


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Adual Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perubahan Atas Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Di Jawa Barat

Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah


140

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur No. 1

Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Jawa Barat

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Agro Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Pengelolaan Taman Makam Purna Bhakti Negara

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi


141

237.

238.

Tahun 2013 tentang Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2013 tentang Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2013 tentang

Jawa Barat Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan


142

PENUTUP

Penelusuran Arsip Sejarah yang dikembangkan BAPUSIPDA merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan didaerah yang semakin kompleks. “ Kebijakan Gubernur dalam arsip “ diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan

implementasi

kebijakan

Pemerintahan

Jawa

Barat

guna

menyebarluaskannya kepada masyrakat tentang suatu kebijakan dan dapat berguna bagi generasi muda. Penyebar luasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaaan dalam lingkup daerah.


143

Pada giliranya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian berjalannya roda pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.


144

Kebijakan Gubernur Dalam Arsip 1

Recommend Documents