Naskah ANGGARAN DASAR KKJIS
1
ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (KKJIS)
BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 1 1.
Badan Usaha Koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Jakarta International School dengan nama singkat : KKJIS dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
2.
Koperasi berkedudukkan di : Jakarta International School, JI. Terogong Raya No. 33 Cilandak. Kelurahan Cilandak Barat. Kotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
3.
Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan tujuannya, terhitung mulai disahkan sebagai Badan Hukum. BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP Pasal 2
1. 2. 3.
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Koperasi berazaskan kekeluargaan. Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut: a Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Kemandirian. f. Pendidikan Perkoperasian. B A B III FUNGSI, PERAN, TUJUAN DAN USAHA Pasal 3
1. 2.
3.
Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi berperan : a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas kehidupan manusia dan masyarakat. b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian Nasional dan Koperasi sebagai soko gurunya. c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan Perekonornian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju adil 2
4.
dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapal tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha sebagal berikut: a. Menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara tertib dan teratur. b. Menyelenggarakan kegiatan Simpan Pinjam uang kepada anggota dengan suku bunga yang layak. c. Menyelenggarakan usaha kredit barang-barang kebutuhan anggota. d. Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. e. Menyelenggarakan Usaha Perdagangan Umum. f. Menyelenggarakan Usaha dalam bidang jasa diantaranya pengurusan STNK untuk anggota dan Jakarta International School. g. Mengadakan kerjasama antar koperasi dengan, perusahaan swasta, BUMN/Pemerintah dalam bidang usaha saling menguntungkan. h. Meningkatkan pengetahuan anggota tentang Perkoperasian dan Ilmu Pengetahuan lainnya untuk mengembangkan usaha. Pasal 4
1. 2.
Disamping kegiatan simpan pinjam dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 butir b, maka khusus dalam hal pengelolaan unit simpan pinjam dilakukan secara terpisah dan unit usaha lainnya. Dalam hal pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan, minimal: a. Tidak pemah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan. b. Memiliki akhlak dan moral yang baik. c. Memiliki keahilan dibidang keuangan atau pemah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
3.
Dalam hal pengelola adalah Badan Usaha, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai. b. Memiliki tenaga menegerial yang berkualitas baik.
4.
Dalam hal Pengurus secara Iangsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam, maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Dalam hal pengelola dilakukan oleh lebih dan 1 (satu) orang, maka: a. Sekurang kurangnya 50% dan jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. b. Diatara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.
5.
B A B IV KEANGGOTAAN Pasal 5 1. 2. 3.
Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini adalah - Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : a Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya). b. Bertempat tinggal : Di Jakarta dan sekltamya. c. Mata Pencaharian : Karyawan Jakarta International School. d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan (3). 3
4.
e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Peraturan-Peraturan Perkoperasian yang berlaku. Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban : a Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota b. Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan. e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1).
5.
Setiap anggota koperasi mempunyai hak: a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. b. Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Badan Pengawas. c. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2). d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. e. Mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota koperasi. f. Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi. g. Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi. h. Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian.
6. 7.
Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus: a Mengajukan surat permintaan kepada Pengurus. b. Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya.
8.
Keanggotaan berakhlr, bilamana anggota: a Meninggal dunia. b. Minta berhenti atas permintaan sendiri. c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan. d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. e. Berhenti atau diberhentikan dari Jakarta International School.
9.
Berakhimya keanggotaan mulal berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota. Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus. Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.
10. 11.
Pasal 6 1. 2. 3.
Disamping anggota dimaksud dalam Pasal 5, Koperasi dapat menerima anggota luar biasa. Keanggotaan luar biasa tidak dapat dipindah tangankan. Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah penduduk Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian dan sebagainya). b. Mata Pencaharian : Berbagai profesi yang usahanya mempunyai kepentingan ekonomi dengan pasal 3 ayat (4). c. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (3). d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku. 4
4.
Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban: a Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota b. Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang diputuskan Rapat Anggota. c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan. e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 36.
5.
Setiap anggota luar biasa mempunyai hak: a. Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota. b. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta. c. Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. d. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi. e. Mendapat bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap Koperasi. f. Mendapatkan sisa hasil penyelesaian.
6.
Keanggotaan luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota luar Biasa. Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Luar Biasa harus: a Mangajukan surat permintaan kepada Pengurus. b. Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya.
7.
8.
Keanggotaan luar biasa berakhir, bilamana anggota luar biasa: a Meninggal dunia. b. Minta berhenti atas permintaan sendiri. c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan. d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.
9.
Berakhirnya keanggotaan luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan Daftar Anggota Luar Biasa. Permintaan berhenti sebagai anggota luar biasa harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus. Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.
10. 11.
BAB V RAPAT ANGGOTA Pasal 7 1. 2. 3.
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yaitu Rapat Anggota Tahunan. Rapat Anggota menetapkan : a. b. c. d. e.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f.
Pembagian sisa hasil usaha; 5
g.
Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
Pasal 8 1.
2.
Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menyelenggarakan Rapat Anggota luar Biasa apabila keadaannya mengharuskan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Seperti halnya ada kehendak Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau pembubaran KKJIS. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas kehendak: a. Pengurus. b. Pengawas. c. Atas permintaan tertulis dari minimal 1/10 jumlah anggota. Pasal 9
Pada dasarnya Rapat Anggota Tahunan sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota. Pasal 10 Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus serta Pengawas tentang pengelolaan Koperasi. Pasal 11 Hari, tanggal dan waktu juga tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang- kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada Anggota.
1. 2. 3. 4.
Pasal 12 Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk rnencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Khususnya terhadap Perubahan Anggaran Dasar Keputusan sah bila disetujui oleh lebih dari 3/4 anggota yang hadir. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai satu hak suara.
BAB VI PENGURUS Pasal 13 1. 2. 3.
Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang. Pengurus Koperasi, dalam hal ini Ketua, dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Yang dipilih menjadi Pengurus ialah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi. b. Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta ketrampilan kerja yang baik. c. Pernah mengikuti pendidikan perkoperasian. d. Memiliki komitmen tinggi terhadap KKJIS.
4. 5.
Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Bilamana Pengurus, dalam hal ini Ketua berhenti, mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir maka Rapat Anggota Pengurus dan wakil Pengawas menunjuk Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas Ketua sampai Rapat Anggota berikutnya dan disahkan menjadi Ketua dalam Rapat Anggota tersebut sampai akhir periode kepengurusan. Bilamana seseorang anggota Pengurus berhenti, mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Anggota Pengurus Iainnya dapat mengangkat penggantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya. Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
6
7.
6
Pasal 14 Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam Daftar Pengurus. Pasal 15 Pengurus bertugas untuk: a. Mengelola Koperasi dan Usahanya. b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi. c. Mewakili Koperasi dihadapan dan di luar Pengadilan. d. Menyelenggarakan dan memelihara Daftar Anggota, Daftar Pengurus dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. e. Menyelenggarakan Pembukuan keuangan dan menginventarisir secara tertib dan teratur. f. Menyelenggarakan Rapat Anggota. g. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya. h. Mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
1. 2.
Pasat 16 Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota Pengurus berhak menerima bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
Pasal 17 1. 2. 3. 4.
5.
Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota koperasi. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhenti jabatan Pengurus. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota. Setiap anggota Pengurus harus memberikan bantuan kepada Pengawas dan Pemeriksa yang diberi tugas untuk itu guna melaksanakan tugasnya, dan Ia diwajibkan untuk memberikan keterangan yang dipertukan serta memperlihatkan segala buku warkat, persediaan barang alat perlengkapan/ inventaris dan uang yang ada pada Koperasl. Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ayat (5) dan (6) tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota Pengurus, Manager dan Karyawan. Pasal 18
1. 2.
Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagaimana mestinya. Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian penting yang mempengaruhi jalannya Koperasi. Pasal 19
1. 2. 3. 4.
Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui setiap anggota Pengawas dan Pemerintah. Pengurus dlwajibkan berusaha supaya ketentuan dalarn Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota Iainnya diketahui dan dipahami. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara para anggota dan mencegah menyebabkan timbulnya perselisihan paham. Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan Koperasi atau dalam hubungannya 7
sebagal anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
5.
Pasal 20 1.
Pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebagai akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi seluruhnya, akan tetapi anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia teIah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi.
2.
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus berwenang untuk: a. mengangkat dan memberhentikan staff pengurus, b. mengangkat dan memberhentikan manajer dan karyawan, c. menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
B A B VII PENGAWAS Pasal 22 1. 2. 3.
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut a. Mempunyal sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi. b. Mempunyai wawasan yang Iuas, pengetahuan serta keterampllan yang baik terutama dibidang pengawasan. c. Pernah mengikuti pendidikan perkoperasian atau mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. d. Memiliki komitmen tinggi terhadap KKJIS.
4
Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
5
Bilamana Pengawas berhenti, mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir maka salah seorang pendamping Pengawas otomatis menjadi Pelaksana Tugas Pengawas sampai Rapat Anggota berikutnya dan disahkan menjadi Pengawas dalam Rapat Anggota tersebut sampai akhir periode kepengurusan.
6.
7.
Pengawas bertugas untuk: a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. b. Membuat laporan tertutis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada Pengurus dengan tembusan kepada Pemerintah. Untuk kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat meminta jasa audit pada Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit. Pasal 23
Pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
8
Pasal 24 1. 2.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengawas berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan, berkas, barang-barang, uang serta bukti-bukti Iainnya yang ada pada Koperasi. Pasal 25
1.
2.
Apabila pengelolaan Koperasi dilakukan secara profesional dengan mengangkat Direksi atau Manager maka unsur Pengawas dapat ditiadakan atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan melalui Rapat Anggota dengan demikian fungsi Pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus. Terhadap pihak ketiga maka mereka yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Dewan Penasehat diharuskan merahasiakan segala sesuatu yang didapatkan dalam melakukan tugasnya. B A B VIII MANAGER DAN KARYAWAN Pasal 26
1. 2.
Manager dan Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan Iainnya atas Manager dan karyawan ditetapkan dalam suatu kontrak kerja. BAB IX DEWAN PENASEHAT Pasal 27
1. 2. 3. 4. 5.
Untuk kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat. Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota. yang mempunyai keahlian sesual dengan kepentingan koperasi untuk menjadi Dewan Penasehat. Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang jasa sesuai denga Keputusan Rapat Anggota. Anggota-anggota Dewan Penasehat yang diangkat bukan dari anggota tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus. Dewan Penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak diminta. BAB X PEMBUKUAN KOPERASI Pasal 28
1. 2. 3.
Tahun buku Koperasi mulai dan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya. Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan laba/rugi.
9
BAB XI KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN Pasal 29 Pada waktu kantor dibuka maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada: a.
Setiap orang untuk menelaah Akte Pendirian dan Akte Perubahan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
b.
Setiap anggota dan Pejabat Instansi yang berwenang untuk menelaah buku, catatan - catatan dan Perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. B A B XII MODAL BADAN USAHA KOPERASI Pasal 30
1. 2.
3.
Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal Sendiri dapat berasal dari: a. Simpanan Pokok. b. Simpanan wajib. b. Dana Cadangan c. Hibah Modal pinjaman dapat berasal dari: a. Anggota. b. Koperasi lain. c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. d. Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya. e. Sumber lainnya yang sah.
Pasal 31 Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 30 Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
BAB XIII SIMPANAN ANGGOTA Pasal 32 1. 2. 3. 4. 5.
Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, Simpanan Pokok sejumlah Rp.5.000,- (Iima ribu rupiah). Simpanan Pokok harus dibayar satu kali melalui pemotongan gaji. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Simpanan Wajib yang jumlahnya ditetapkan dalam Rapat Anggota. Pada waktu keanggotaan diakhiri, Simpanan Pokok dan Simpanan wajib merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Setiap anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk/jenis Iainnya atas dasar Keputusan Rapat Anggota.
10
Pasal 33 1. 2.
Uang simpanan Pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. Uang simpanan dalam bentuk/atau jenis Iainnya selain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat diminta kembali sesuai dengan perjanjian. Pasal 34
Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 5 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (8) maka uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan kerugian yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-Iambatnya satu bulan kemudian.
B A B XIV SISA HASIL USAHA Pasal 35 1. 2.
3.
Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota terhadap koperasi, serta digunakan untuk dana pendidikan, dana pengurus/pengawas, dana karyawan, dana sosial serta dana pembangunan daerah kerja berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, yang selanjutnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Besarya pemupukan dana cadangan ditetapkan datam Rapat Anggota. B A B XV TANGGUNGAN ANGGOTA Pasal 36
1.
2. 3.
Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya temyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang seharusnya telah disetor oleh anggota yang bersangkutan pada koperasi, serta modal penyertaan yang dimilikinya. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan uang cadangan. Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian yang belum terpenuhi ditutup atau diperhitungkan dengan SHU tahuntahun yang akan datang. B A B XVI PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 37
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. Keputusan Rapat Anggota Iuar biasa. b. Keputusan Pemerintah. Pasal 38 1.
Dengan memperhatikan Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar ini, maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat 11
2. 3.
mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi. Keputusan Pembubaran Koperasi dimaksud diberitahukan kepada kreditor. Selama pemberitahuan Keputusan Pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya. Pasal 39
Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf (b) dilakukan apabila : a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi Undang -Undang Perkoperasian. b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum/atau kesusilaan. c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Pasal 40 Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi, terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut PENYELESAIAN. Pasal 41 1. 2. 3.
4.
Penyelesaian dilakukan oleh Penyelesai Pembubaran yang selanjutnya disebut PENYELESAI. Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Rapat Anggota penyelesai ditunjuk oIeh rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota. Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah. Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan KOPERASI DALAM PENYELESAIAN. Pasal 42
Penyelesai mempunyal hak, wewenang dan kewajiban: 1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Dalam Penyelesaian. 2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. 3. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus serta Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 4. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip koperasi. 5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dan hutang lainnya. 6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajlban koperasi. 7. Membagikan sisa hasil penyelesalan kepada anggota. 8. Membuat berita acara penyelesaian.
B A B XVII PEMBINAAN Pasal 43 1. 2.
Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.
12
B A B XVIII SANKSI – SANKSI Pasal 44 1.
2. 3. 4. 5.
Setiap anggota yang melanggar Pasal 5 ayat (4) huruf b dan c dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Tidak membayar simpanan wajib dan simpanan Iainnya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga, skorsing dan pemberhentian dengan hormat. b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian dengan hormat. c. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian tidak dengan hormat. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengurus yang tidak melaksanakan Pasal 15, PasaI 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar ini. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengawas yang tidak rnelaksanakan pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar ini. Sanksi-sanksi yang tersebut dalam Pasal 44 ayat 1 butir a, b dan c tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi-sanksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian didalam Anggaran Rumah Tangga. B A B XIX ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 45
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus, yang memuat pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
B A B XX DAFTAR NAMA-NAMA PENDIRI Pasal 46 Koperasi Karyawan Jakarta International School didirikan oleh : 1. Nama Nama Kecil Alamat Jabatan
: : : :
M. Oerip Somadihardja ----Jalan Al Barkah II No. 2, Cilandak. Jakarta Selatan Personnel Manager JIS
2. Nama Nama Kecil Alamat Jabatan
: : : :
Rully Derana Soripada ----Jalan Kalibata Indah No. 9, Kelurahan Pejaten. Jakarta Selatan Bus Manager JIS
3. Nama Nama Kecil Alamat Jabatan
: : : :
Evaristus Biko ----Kemanggisan Grogol RT 019/RW 08 No. 9, Kelurahan Palmerah Barat. Jakarta Barat Student Registration Clerk JIS
4. Nama Nama Kecil Alamat Jabatan
: : : :
Baskoro Probonegoro ----Jalan Abuserin No. 31, Cilandak. Jakarta Selatan Assistant Bookkeeper JIS
13
5. Nama Nama Kecil Alamat Jabatan
: : : :
Benny Helling ----Jalan Terogong Raya - Cilandak. Jakarta Selatan Maintenance Officer JIS
Atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 5 Januari 1984 dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi yang Anggaran Dasar seperti tersebut di atas.
14
