nama Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing

BAB II LATAR BELAKANG PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG UTAMA MEDAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Cabang Utama Medan

1). Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan nama Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung 19. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara 19

M. Bahsan, Op.Cit, Hal. 75-78

19 Universitas Sumatera Utara

20

anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam 20. Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim membuat negara ini menjadi pasar terbesar di dunia bagi perbankan syariah. Besarnya populasi muslim itu memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Di Indonesia, bank syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Namun, sejak 2000-an, setelah terbukti keunggulan bank syariah (bank Islam) dibandingkan bank konvensional – antara lain, Bank Muamalat tidak memerlukan suntikan dana, ketika bank-bank konvensional menjerit minta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ratusan triliunan akibat negative spread – bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia. Hingga akhir

20

Antonio dan Purwataatmadja.Apa dan Bagaimana Bank Islam. (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf. 1997). Hal 44

Universitas Sumatera Utara

21

Desember 2006, di Indonesia terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) 21. Fungsi-fungsi bank sudah dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan, dan jasa transfer uang. Namun, biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, namun usaha tersebut tidak berhasil. Berikutnya, eksperimen dilakukan di Pakistan pada akhir 1950-an. Namun, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasi dalam bisnis modern. Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB, atau Bank Pembangunan Islam) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank, ADB) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

21

Antonio, M. Syafii. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Pres. 2001). Hal 19


22

Pada era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam sudah menyebar ke banyak negara. Misalnya, Dubai Islamic Bank (1975) dan Kuwait Finance House (1977) di Timur Tengah. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara tersebut menjadi nur-bung, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Kini perbankan syariah sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, tepatnya Denmark, tahun 1983 22. Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa 1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 23. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain 24: a.

Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

b.

Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.

22

Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia-Akar Sejarah Hambatan Dan Prosesnya. (Jakarta : Gema Insani Press. 2006) Hal 75 23 Ibid 24 Jamil, Faturrahman. Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum. Hal 86


23

c.

Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

d.

Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam

islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah 25. Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain 26: Jasa untuk peminjam dana a.

Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

b.

Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masingmasing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan

c.

Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya

25

Djatnika, Rahmat, dkk. Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan . (Bandung : Remaja Rosda Karya.1994). Hal 18 26 Azis, Amin Hm. Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia Buku 2. (Jakarta: Bangkit. 1992). Hal 28


24

kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah. d.

Takaful (asuransi islam)

Jasa untuk penyimpan dana a.

Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

b. Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

2). Sejarah PT. Bank Muamalat Cabang Utama Medan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi


25

peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar 27. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan 28. Pada

akhir

tahun

90an,

Indonesia

dilanda

krisis

moneter

yang

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal 29. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni 30.

27

http://www.muamalatbank.com/home/about/profile terakhir kali diakses pada tanggal 21 Juni 2012 28 Ibid 29 Ibid 30 Lebih lanjut lihat juga pada Dokumen Sejarah Bank Muamalat (PT. Bank Muamalat Cabang Utama Medan)


26

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment Sistem (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award


27

bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong) 31. Adapun yang menjadi Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Cabang Medan adalah sebagai berikut 32: 1. Visi Menjadi Bank Syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. 2. Misi Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari’ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder. Sementara itu yang menjadi tujuan didirikannya PT. Bank Muamalat Cabang Medan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha b. Meningkatkan kesempatan kerja c. Meningkatkan penghasilan masyarakt banyak 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang 31 32

Ibid Ibid


28

enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba. 3.

Mengembangkan lembaga bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu yang menjadi susunan struktur organisasi PT. Bank Muamalat adalah sebagai berikut 33:

1. Dewan Pengawas Syari’ah: a. KH. M. A. Sahal Mahfudh Ketua b. KH. Ma’ruf Amin Anggota c. Prof. Dr. Umar Shihab Anggota d. Prof. Dr. H. Muardi Chatib Anggota 2. Dewan Komisaris: a. Drs. H. Abbas Adhar Komisaris Utama b. Prof. Korkut Ozal Komisaris c. DR. Ahmed Abisoursour Komisaris d. H. Iskandar Zulkarnain, SE. Msi Komisaris e. Drs. Aulia Pohan, MA Komisaris 3. Direksi: a. H.A. Riawan Amin, Msc Direktur Utama b. Ir. H. Arviyan Arifin Direktur 33

Ibid


29

c. H. M. Hidayat, SE, Ak. Direktur d. Ir. H. Andi Buchari, MM Direktur e. Drs. U. Saefudin Noer Direktur 4. Kepala Grup: a. Afrid Wibisono Administration b. Avantiono Hadhianto Business Development c. Muchtar MD. Siswoyo financing Support d. Zulkarnain Hasibuan Internal Audit

5. Rapat Umum Pemegang Saham (Shareholders Meeting) Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya memimpin rapat pemegan saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

6. Dewan Komisaris (Board of Commissioner) Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjan perusahaan. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1) Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi. 2) Melakukan tugas-tugas secara kusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar. 3) Melakukan pengawasan aatas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.


30

4) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 5) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 6) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. 7) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan.

7. Dewan Pengawas Syari’ah (Sharia Supervisory Board) Dewan Pengawas Syari’ah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional Bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari’ah adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan atas produk Perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’ah. 2) Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syari’ah. 3) Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan Syari’ah. 4) Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi. 5) Memeriksa Buku Laporan Tahunan dan kesesuaian Syari’ah disemua produk dan operasi selama tahun berjalan.


31

6) Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agaar seluruh kegiatan Perbankan sesuai dengan Syari’ah Islam.

8. Operation Director Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah: 1) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantias berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 9. Administration Group Ruang lingkup kerja: 1) melakukaan supervisi dan monitoring terhadap segenap Kantor Cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional. 2) Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring Laporan-laporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern atau ekstern yang berkepentingan. 3) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawaiitmen dan seleksi calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan memeliharaa data base kepersonaliaan. 4) Melakuakn proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (pph 21) seluruh karyawan serta pengurus Bank.


32

5) Melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan komuniaksi dan sarana penunjang operasional lainnya. 6) Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk mendukung operasional online pusat pengolahan data keseluruhan Cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern. 10. Corporate Support Group Ruang lingkup kerja: 1) Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen. 2) Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan keputusan yang terkait dengan aspek hokum. 3) Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia. 4) Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada emotional market. 5) Meraih dukungan moril maupun materil dari stakeholder maupun new investor. 11. Internal Audit Group Ruang lingkup kerja: 1) Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. 2) Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern. 3) Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dilaksanakan. 4) Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efefktifitas atau kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.


33

5) Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjadikan Bank lebih maju.

B. Alasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Utama Medan Usaha pengembangan Bank Syariah di Indonesia direalisasikan pada tahun 1991 yang ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia. Usaha pengembangan Bank Syariah kemudian mendapat dukungan dari pemerintah, dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam Undang-Undang Perbankan tersebut terdapat pengertian tentang Bank Urnum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian disempurnakan dengan disertai penjelasan mengenai Prinsip Syariah. Sejalan dengan usaha pengembangan Bank Syariah, dalam hal produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah khususnya produk pembiayaan mudharabah, diperlukan adanya suatu pengaturan yang mengatur Akad pembiayaan mudharabah itu sendiri untuk menghindari kemungkinan adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan Akad yang dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang sehat bagi Bank Syariah yang bersangkutan maupun ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terkait. Untuk Itu perlu diteliti peraturan-peraturan yang menjadi dasar pemberian pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan ketentuan yang mengatur akad pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara pada pihak Bank Muamalat dan Bank Indonesia, diperoleh hasil bahwa di dalam pelaksanaan ketentuan akad pengatur pembiayaan mudharabah terdapat masalah yakni masih adanya ketentuan-ketentuan yang belum dilaksanakan oleh Bank Muamalat seperti dalam pencantuman klausula baku dalam akad pembiayaan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pencantuman klausula baku dalam akad pembiayaan


34

syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Utama Medan, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan mengenai aspek yuridis pencantuman klausula baku serta akibat hukum pelaksanaan perjanjian dengan pencantuman klausula baku. 1. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Utama Medan 1. Produk Penghimpuanan Dana (Funding Products) 34 a. Shar-‘e Shar-‘e adalah tabungan instan investasi syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp 125.000, langsung dapat diperoleh satu kartu Shar‘e dengan saldo awal tabungan Rp 100.000, sebagai sarana menabung berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-‘e dapat dibeli melalui kantor pos. diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antara rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaran). b. Tabungan Ummat Merupakan investasi tabungan dengan aqad Mudharabah di Counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh Counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh Merchant Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

34

http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/lain/2025


35

c. Tabungan Haji Arafah Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama) dengan jumlah dana Rp 32.670.000 (Tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena Bank Muamalat telah on-line dengan Siskohat Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara Syari’ah. d. Deposito Mudharabah Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. e. Deposito Fulinves Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan.


36

f. Giro Wadi‘ah Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 Merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaran). g. Dana Pensiun Muamalat Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

2. Produk Penanaman Dana (Invesment Product 35) a. Konsep Jual Beli 1) Murabahah Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

35

Ibid


37

2) Salam Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai. 3) Istishna Adalah jual beli barang dimana Shani’ (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari Mustashni’ (pemesan). Istishna’ sama dengan Salam yaitu dari segi obyek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciriciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu Istishna’ pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. b. Konsep Bagi Hasil 1). Musyarakah Adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan. 2). Mudharabah Adalah kerjasama antara bank dengan Mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (Shahibul Maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (Mudharib) untuk dikelola. c. Konsep Sewa 1). Ijarah Adalah perjanjian antara bank (muajjir) dengan nasabah (mustajir) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.


38

2). Ijarah Muntahia Bittamlik Adalah perjanjian antara Bank (muajjir) dengan nasabah sebagai penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut. 3. Produk Jasa (Service Products) a. Wakalah Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis Perbankan, Wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang ( sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. b. Kafalah Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. c. Hawalah Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. d. Rahn Adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak


39

yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. e. Qardh Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis Perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari Bank ke nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. 2. Aspek Yuridis Pencantuman Klausula Baku Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang klausula baku, perlu diketahui tentang pengertian perjanjian, kredit dan perjanjian kredit karena dalam klausula baku terdapat aturan-aturan yang berupa perjanjian kredit yang isinya adalah hak dan kewajiban pihak kreditur maupun pihak debitur 36. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut : perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak. Sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan”, mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu diadakan perbaikan mengenai dedfinisi tersebut, yaitu :

36

Munir Fuadi. “Hukum Perkreditan Kontemporer”. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996) Hal. 24-28


40

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdata. Sehingga perumusannya menjadi : persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun pengertian kredit terdapat dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 butir 11, kredit adalah : penyediaan uang atau tagian yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian perjanjian kredit ditemukan dalam pasal 1 angka Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, yang menyebutkan bahwa : persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit deengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati 37. Menurut pengertian perjanjian kredit tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang penting untuk diketahui yaitu :

1. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. 2. Adanya kesepakatan antara bank atau kreditur deengan penerima kredit, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

37

Thomas Suyatno. “Dasar-dasar Hukum Perkreditan Edisi Ketiga”. (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1993). Hal 87


41

Bentuk perjanjian dalam KUH Perdata, maupun dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak ditemukan. KUHPerdata hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pada umumnya perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur baik berupa lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan lainnya dan debitur dituangkan dalam bentuk tertulis yang sudah dibakukan. Perjanjian semacam ini disebut dengan klausula baku. Pengertian klausula baku sesungguhnya telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan : klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dn ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hubungan hukum dalam transaksi perbankan antara Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, dituangkan dalam suatu perjanjian, yang disebut juga dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk tertullis yang isinya tentang identitas kreditur dan debitur, berisi juga ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku mengikat kedua belah pihak dituangkn dalam bentuk tertulis. Ketentuan dan syaart-syarat tersebut dibuat oleh kreditur yang didalamnya berisi tentang ketentuanketentuan mengenai perjanjian (term of conditions) yang sudah tertulis (tercetak) lengkap yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Dalam hukum perjanjian ketentuan seperti ini disebut dengan klausula baku. Pemberlakuan klausula baku merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam perjanjian kredit bank, karena klausula baku adalah kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.


42

Calon debitur mengisi formulir sesuai dengan kenyataan dan bila permohonan calon debitur diterima berarti debitur harus memenuhi dan tunduk pada ketentuanketentuan yang terdapat dalam formulir tersebut, walaupun perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh Bank sebagai kreditur. Menurut ketentuan pihak Bank atau kreditur pengisian formulir oleh debitur merupakan hal yang penting, karena dengan mengisi formulir tersebut, untuk selanjutnya bila permohonan calon debitur diterima berarti debitur harus memenuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir tersebut. hal ini berarti bahwa para pihak, baik hak dan kewajiban kreditur maupun debitur harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam formulir yang telah ditandatangani. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan dalam pengaturan hukumnya bahwa : Perjanjian adalah sah jika :

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para ppihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan; 2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum; 3. Memiliki obyek perjanjian yang jelas; 4. Didasarkan pada klausula baku. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian itu mengikat artinya para pihak wajib melaksanakannya.


43

3. Akibat Hukum Perjanjian Dengan Pencantuman Klausula Baku Terhadap Konsumen Dalam Ilmu Hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak yaitu sebagai berikut 38: 1. Asas kebebasan berkontrak; 2. Asas Konsensual; 3. Asas Obligatoir. a) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak (freedom of contrct) ini merupakan suatu konsekwensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrrak tersebut. Asas kebebasn berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut 39: 1. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. Tidak dilarang oleh Undang-Undang; 3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; 4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. b) Asas Konsensual Maksud asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis

38

Sjahdeini, Sutan Remy. “Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993). Hal 39 39 R. Subekti. “Hukum Perjanjian”. (Jakarta: P.T. Intermasa. 2001). Hal 41


44

kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk kontrak berikut ini. a. Kontrak perdamaian; b. Kontrak Pertanggungan; c. Kontrak Penghibahan; d. Kontrak jual beli tanah. c) Asas Obligatoir Asas Obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (zakelijke ovreenkomst). belum terjadi. Jadi jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah jadi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (levering). Hukum Kontrak Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena hukum kontrak Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sungguhpun Hukum Adat tentang Kontrak tidak mengakui asas obligatoir karena hukum adat memberlakukan hukum kontrak riil. Artinya, suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara “terang” dan “tunai”. Dalam hal ini kontrak haruslah dibuat didepan pejabat tertentu, misalnya didepan ketua adat atau penghulu adat, yang sekaligus juga dilakukan leveringnya. Jika hanya sekedar janji-janji saja, seperti dalam sistem obligatoir, dalam hukum adat kontrak seperti itu tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Berkaitan dengan akibat hukum perjanjian yang mencantumkan klausula baku bila dikaitkan dengan asas-asas perjanjian di atas, maka paling tidak dapat dilihat dari 2


45

(dua) sisi, yaitu pertama dari segi keabsahan kontrak (akad pembiayaan). Kedua dari para pihak dalam hal ini adalah pihak Bank dan nasabah. Suatu kontrak/akad pembiayaan yang menggunakan klausula baku dikatakan sah apabila:

1. Memenuhi syarat sah perjanjian, seperti dalam ketentuan Pasal 1320 BW 2. Tidak melanggar ketentuan Pasal 1338 BW 3. Tidak melanggar ketentuan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang bunyinya: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya, mengenai akibat hukum bagi para pihak, yaitu bank dan nasabah (konsumen) bila dikaitkan dengan asas obligatoir di perjanjian, maka dengan dimulainya penandatanganan formulir oleh nasabah merupakan tanda bahwa debitur menyetujui semua keterangan-keterangan maupun segala hal yang tertulis di atas tanda tangan tersebut. Hal ini berarti bahwa para pihak, baik hak dan kewajiban kreditur maupun


46

debitur harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam formulir yang telah ditandatangani. Seandainya di kemudian hari debitur tidak melaksanakan segenap kewajiban yang telah dicantumkan dalam perjanjian kredit yang telah ditanda tanganinya sendiri, maka kreditur memiliki hak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Pengisian dan penandatanganan formulir oleh debitur merupakan tanda bahwa debitur menyetujui semua keterangan-keterangan maupun segala yang tertulis di atas tanda tangan tersebut. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa pihak kreditur dapat menambah aturan baru yang harus disetujui oleh debitur.


nama Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing

Recommend Documents