MUSIMIN (RPJP) PEMERIffiAH KAtsUPATEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN

PEMERIffiAH KAtsUPATEN

MUSIMIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 9 TAHUN 2OO8 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

(RPJP) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 - 2025

PEMERIffiAH KAtsUPATEN

mu$MIN

BANYUASIN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI NOMOR 9 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

(RPJP) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2005 - 2025

PERATURAN DAERAH KABWATEN MUSI BANTUASIN IYOMOR 9 TAHrfN 2OO8

TENTANG RENCANA PEMBA}IGTINA}T JANGKA PANJANG (RPJP) KABI]PATEN MUSI BAI{TUASIN TAHUN 2005.2025

DENGA}{RATIMA'TTI]HANYAI\GI!ftiHAESA BIIPATI MUSI BAITTUASIN Meninnbang

:

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya undang-Undang Nomor 25 tahun Zb04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanzum pembangunan disusun secara

dan tanggap masyarakat. aspirasi terhadap perubatran serta menyerap sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

b.

bahwa berdasarkan undang-undang32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan otonomi daeratr diaratrkan untuk mempercepat terwujudnya kesejatrteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanar; pemberdayaan- dan pemn serta rn*Vu*tut, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokraii, pemerataan, kefiilan, keisiimewaan dan kekh,susan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan

pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kebijakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 tahun

c. bahwa untuk mendulnrng

zoo+-dan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 serta Surat Negeri Nomor 050/2020/SJ maka Edaran Menteri perlu disusun dan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka ianjang (RpJp) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kegiatan-pemerintah, -""5uai pedoman / acuan datam setiapyang dilaksanakan di pt-t*g*an dan pelayanan umum kubrrpuln Musi Banyuasin yang berisikan visi, misi dan arah pemban gunan daerah.

b4*,

d.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud rlalam hr.rruf a, b, dan c perlu mernbenfuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025'

Mengingat

Nomor 28 Tahun 1959 tentang Sumatera p"-U"it"t " D-aerah Tingkat tt 9g fotapraja di 1959 Tahun Indonesia Selatan (Lembaran *t;;; nenullit

Undang-Undang

1.

Nomor 73, Tambah* Nomor 1821)-

i"*tu*"

Negara Republik Indonesia

terfiartg Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002

)

Kabupaten

g*y"*i" di

Provinsi Sumatera

Selatan

Nomor Negara Republik Indonesia tatrun 2002 Republik IndonesiaNomor 19, Tanrbahan Lembar- N"g*u 4181).

[.riU**

Tentang Keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Indonesia Tatrun 2003 Negara (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 47, Tarnbah* i.-Uu*" Negara Nomor 4286)-

Undang-Undang

4.

Nomor I

Tahun 2004

Tentang

(Lembaran Negara Republik Perbendaharaan N;;; Ta ahan Lembaran Indonesia Tatrun i6O+ Nomor 5' N;;" Republik Indonesia Nomor 4355)'

10 Ta}run 2004 tentang (Lembaran Pembentukan Peraturan Penmdang-undanqp i,IA; Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 '

Undang-Undang

iuirUrfr*

it{ornot

Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia

4389).

Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004

Tentang

Jawab Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 2004 N.g*" (Lembar#-N.gut" Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Neg4ra Republik

ft*g*

Nomor 4400 )-

Tentang Sistem Undang'Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaral \tgu* Perencanaan Perabangunan Nasional Tarnbahan ntp"tfit hdonesia T-attrun 2004 Nomor 104' 4421 )' LembaranNegara Republik IndonesiaNomor

Undang-Undang

Nomor

32 Tatrun 2004 Tentang

Pemerintatranpaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia Negara Tahun 2OO4 Nomoi l25,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 44?7)' 9.

Undang-Undang

Nomor

K"r*g*

33 Tahun 2004 Tentang Pusat

dan

Antara Pemerintah Perimb-angan pemerintahan lu..unir"-uaran Negara Republik Indonesia Tatrun2004Nomor126,TambatranLembaran}.Iegara Republik lndonesia Nomor 443 8)'

2007 tentang Rencana Nasional (RPJPlt) Tahun RePublik Indonesia Tahun Lembaran Negara RePublik

10

IndonesiaNomor 4700) Peraturan Pemerintatr Nomor

11.

56 Tahun 2001

Tentang

4124). 12.

13.

Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 paeran (Lembaran Negara Republik Pengelolaan f"uuogut Tarrrbatran Lembaran Indonesia Tatrun i"oos llo.or 140, N"g*" Republik Indonesia Nomor 457 8)' Nomor 65 Tahun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Standar Penerapan Pedoman Penyusunan dan iobj

i""t

p"ruy*r^"gilairri*J isprO O-"-uaran Negara Republik Negara Lembaran Indonesia Tahun 2005 itlo' t3o, Tambahan Republik lndonesia Nomor 4585 )'

14.

2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Daerah Kabupaten'/I(ota (Lernbaran Provinsi aan pemerintatr Nomor 82' i.r;g*" nepuUlit it'aoo"tiu Tahun 2oO7 Nomor fuirUuft* Lembaran Negara Republik Indonesia 4737).

15.

16.

17.

2005 Tentang Perahran Pemerintah Nomor 79 Tahun Penyelenggaraan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan lndonesia Pemerintah naeran lfembaran N"g*u Republik Negara Lembaran Tatrun 2005 Nomoi 765, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4593)'

Nomor 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ana Pembangunan Jangka Selatan (Lembaran Daeratr 2006 Nomor 5)' Selatan Nomor 14 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Wilayatr-Provinsi Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Sumatera Provinsi Sumatera Selatan Ilembaran Daerah Selatan tahun 2004 Nomor l4)'

Nomor l7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jane\llfifg T'ahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Provinsi iorrrut * Selatan Tahun 2005'2025

18.

GrOt E;irr*

Daerah Provinsi Sumatera Selatan

tat'rn 2007

Nomor 7).

Nomor 27 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2076 Tentang Rencana Pembangun* IT4* tt"o"oguh Kabupaten-Musi Banyuasin Tahun 2007'2012 2007 Daemh Kabupaten Musi Banyuasin tahun

19.

iil#;;

Nomor 27). 4 Perattrran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin -Nomor Sekretariat Tahun 2008 Tentang Pembenhtkan Organisasi-

20.

H*fi#'H,ilHH;I Nomor 35). 21.

22.

Nomor' 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi BanyuasinTatrun 2008 Tentang P-embentukan Organisasi -dan-Tata Dinas Kerja Daerah i.abupaten Musi Banyuasin @eml1ran Nomor 35) Daerah Ka-bupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 6 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2008TentangP.embentukanorganisasi-Lem.baga (Ltrrl1ran Teknis Daerah Kabipaten Musi Banyuasian 37)' Nomor Daeratr Kabupaten Vtusi nanyuasin tahun 2008 Den gan Persetuiuan bersama

DEWAN PERWAKILAIY RAKYAT DAERAII KABUPATEN MUSI BAI{YIIASIN Dengan

BT]PATI MUSI BA}TTUASIN MEMUTUSKAITI:

Menetapkan

:

PERATIIRAN I}AERAII KABI]PATEN MUSI BAI{YUASINTENTAIYGR.ENCANAPEMBA.I\GUNAI\ JAI\GKA PANJAI\G KABUPATEN MUSI BAI\IYI'JASIN TAHLIN 2005-2025

BAB

I

KETENTUANUMUM Pasal

1

Dal

gan:

1.

erangkat Daerah sebagai penyelenggara

2. 3. 4.

Pemerintahan Daerah. Bupati adalah BuPati Musi Perencanaan adalah

tindakan masa depan yang

suatu

sirmber daYa Yang tersedia akan oleh semua komPonen

adalah satu kesatuan tata cara pembangunan talnrnan yang dilaksanakan oleh unsur Pusat dan daerah' selanjutnya disingkat RPJP' adalah

ilkan rencana-rencana

8.

e.

tahun' dokumen perencanaanuntuk periode 20 (duapuluh) yang selanjutnya disingkat RPJM' adalah Rencana pemUangunan Jangka frf**grf, dokumen p"."rr"*u unhrk periode 5 (lima) tahun' Rencana i"-t*g""an Jangtca Menengatr

sfiffi*;Ol:";ffi 3ffi r{t:

10.

pemerintah (RKP) adalah dokumen tahun.

P

lanjutnya disebut Rencana Kerja Nasional untuk periode 1 (satu) Rencana Kerja

selanjutnya disebyt ll.Rencana Pembanguan Tahunan DaeratU yangperencanaan Daerah untuk periode I pemerintah D;; GKPD) adalah aommen

(satu) tahun. yang selanjutnya disebut 12. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan

Rencana Kerja Lembaga

Daerah' Yang selanjutnYa SKPD) adalah dokumen periode I (satu) tahun' perencanzmn Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk yang diinginkan pada akhir periode 14. Visi adalah rumusan umum menganai keadaan

13.

,ntuk rum,san urnum mengenai upa]-a-upaya yang dilaksanakan mewujudkan visi. program-program indikatif untuk 16. Strategi adalah langkahJangkah berisikan mewujudkan visi dan misi. Pemerintah Pusat/Daeratr untuk 17. Kebijakan adalah aratr/tindakan yang diambil oleh

,t.ff[t""#ffi

mencapai tujuan. 18. Program adalah instnrmen

dilaksanakan oleh instansi P serta memperoleh alokasi anggaran oleh instansi Pemerintah.

19. Program satuan

rencana kerja Kerja Perangkat Daerah SKPD adalah selumpulan

Daerah adalah sekumpulan rencana kerja

20.

beberapa Satuan Kerja

Pe1lgkat Daerah'

2l.programKewilayatrandanLintasYt"rrrrMlt-l**[anrencanakerjaterpadu mengenai t'uto wilayah' daerah atau antar Satuan

Kerja

Perangfut Daerah

kawasan.

tercapai

22.

23'

dalam rangka menyusun dan Rencana Pembangunan Daerah'

Ren

srenbang Nasional

pola pemanfaatan ruang baik 24.Tata Ruang adalatr wujud dari stnrktur 'lan direncanakan atau tidak direncanakan' intemal yang bersifat positif yang 25. Kekuatan adad ,ito*i a* f,.-*tp,^ a*rrr mencapai visi dan stat:gik memungkinkan organisasi memenuhi kegntungan misi.

dan ketidakmampuan internal yang 26. Kelemahan/kendala adalatr situasi gagaldalam mencapai visi dan misi' mengakibatkan organisasi tiq+ aupat atarl liaiorganisasi yang bersifat positif' yang 27. peluang adalah sitasi a* fuf.,tot-?u1,tor pencapaian visi dan misi' membantu organisasi atau mampu melarnpaui ;g;risasi yang bersifat negatif yang dapat 2g. Ancam* uauiurr- iatror-fa1torgagal dalam mencapai visi dan misi. mengakibatk* kesatuan. gografis bt-ttt? unsur terkait 2g. wilayatr adalatr ruang yang merupakan berd sarkan aspek administrasi atau padanya yang batas alan- siJemnyu-ditentota" aspek fungsionalkhusus yangb memiliki batasan ukuran 3l.zolJaadalatr kawasan dengan peruntukan atau standar tertentu' lingtnrngan hidup untuk mendukung 31. Daya dukung lingkungan adal{- kemampuan pe; kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya' 32. Sumber daYa adalah sumber daYa baik haY 33. Prasarana adalatr siste teleko mnsportasi, teknik penyehatan, pengairan' berfungsi. untukpenyelenggaraan penunjang 34. Sarana lingkungan adalah fasilitas ITg 9tfr"gsi pengemb*Ig* kehidupan ekonomi' sosial dan budaya'

l;

-g;r*i

-

dan

BAB TI PROGRAM PEMBAI\GIINAI\ DAERAII Pasal 2

(1) Program RPJP

sesuai dengan Pembangpnan Daerah Periode 2OO5'2A25 dilaksanakan

Daerah.

(1) sebagaimana dimaksud pada ayat Pembangunan Daerah terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini'

(2) \-/ Rincian Program

Pasal 3

dalam lampiran merupakan safu kesatuan

adi pedoman dalam gram BuPati.

Pasal 4

(1)

a) Pemerintahan BuPati berikutnYa'

BAB III SISTEMATIKA RPJP Pasal 5

dari Sistematika RPJP sebagaimana dimaksud peraturan daerah terdiri

:

I. PENDAHULUAN II. KONDISI UMI.JM M. VISI DAI{ MISI I(ABUPATEN MUSI BANI-YIJASIN

Iv.ARAH,TAHAPAI{,DANPRIORITASPEMBANGIJNAN

V.

PENUTI.]P

BAB IV PENGEI\IDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah (l) Pemerintah melakukan pengendalian -dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan @ Tata cara plngendalian Peraturan Bupati' dengan ditetapkan lebih lanjut

BAB V KETENTTIAI\ PERALIIIAN Pasal 7

ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ar/atau peraturan perundang-undangan yang memerlukan perubahan.

l lL,\B Vl I(tr'ttrNTUAN I'[INUTUP Prr.saI 8

Kctcnl.uun urcngenui ttl'JM clacrnh yarrg tclah ada masih tetap bcrlaku sclarna ticlnk bcrlcrrtrrrgirrr tlcrtl-,.art lictcntuurr,.yilng diltur dalam RP.IP ducr:rlr.irri. Io;ts:tl 9

l't'l'lttttt'lttt l)rtt:r'ltlr irti rtttrlrri [rcrlalirr Puclu tlrug,i]irl tliuntlunllkiur.

Agltl'sctillll ()l'llttL', tttcttqclltltrt irr-\,ir, rrrcnrcrirttirlrllru pe:nllrrrrtllrrrgnn I)crlrtrrlrr-r l)acralr irli tlcttltrrrt pcncluprrtnvu tlllan-r I-crnbarurr I)ncl'rrh I(1Lup:rtc6 Mrrsi I llttt1,1t11si11

tr)itctaJrli.:rn tii Sck:r],u purla t:ulgg,:rl JuL,

3l

200r]

iI i}Z\IIIYIJASIN, 't

zl !,,\lll I) i u nrI:rngli:rn tl i .Scti:r.1,rr p:rd:r t:lnggul d, JUg

n I{!s TJS;I

rt,$ (G,rc

2rx)3

r)Alittntr I}ANY['AS!N,

r[,'liN I]1,/

l,ni\lllAlir\N I)AIiitn I I Iir\titrt,iUJ'J,'i\r

I\i itSI

;4o

LAMPIRAN

PERATI]RAN DAERAH KABUPATEN MUSI BAI{YUASIN

NOMOR 9 TAI{IIN 2OO8

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BAI\^TUASIN TAIil]N 2008 NOMOR 40 TENTANG RENCANA PEMBAI\GLII\AN JANGKA PANJANG (RPJP) KABTIPATEN MUSI BAI\TTUASIN TAII{]N 2005.2025

DAFTAR ISI I

PERDA KABI]PATEN MUSI BA}'IYI.JASIN NOMOR 9 TAHUN

LAMPIRA}I PERDA NOMOR 9 TAHUN

2OO8

2OO8

Halaman

i

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

BAB

I

iii v

r-l

PEIYDAHI]LUANI 1.1. LatarBelakang

1.2. Tujuan dan Sasaran 1.3. DasarHrftum 1.4. Hubr:ngan RPJP Daerah

dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya 1.5. Sistematika

BAB

II

KONDISI I]MI]M 2.1 Aspek Fisik 2.1.1. Letak geografis dan Batas Administasi 2.1.2. Morfologi 2.1.3. Iktim 2.1.4. Hidrologi 2.1.5. Kondisi Tanah 2.1.6. Pola Penggunaan Lahan

2.2.

'

Aspek Kependudukan 2.2.1- Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 2.2.2. Kepadatan Penduduk 2.2.3. Tingkat Pendidikan 2.2.4. Ketenagakerjaan 2.2.5. Tingkat Kesejahteraan Penduduk 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPIO 2.2.7. Kesehatan 2.2.8. Kemiskinan dan desa tertinggal 2.3. Perekonomian Wilayah 2.3.',. Kondisi Ekonomi Kabupaten Musi Banyrasin 2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

2.-3.3. Strrktur Ekonomi 2.3.4. Pendapatan PerkaPita 2.3.5. Posisi Potensi dan Prediksi Sub Sektor Ekonomi 2.3.6. Potensi Sektor/Subsektor Stategis 2005-2025 2.3.7. Potensi Sektor/Subsektor strategis selama 4 Periode 2.4. Aspek Sarana dan Prasarana 2.4.1. Sarana Sosial Ekonomi 2.4.2. Prasarana WilaYah 2.5. Tantangan

I- I I-2 t-2 I-5 I-6

II-1 II-5 II-5 II .6

tr-7 I]-7 II-8 II. 9

II-10

[-

10

II-11

ll-12 II-13 II-15

II.

16

II.18 II-19 tr -22 tr -22

tr -26

l \

-27 -29

il-32 II.38 II.43

II .49

II-49 il-51

II.

59

BAB

III

BAB IV

\[SIDANIvflsIPEMBANGI.INAI\IKABI]PATENMUSI BAI{YUASIN TAIIUN 2005.2025 3.1. Visi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 3.2. Misi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ARAII,TAIIAPAFT'DAI\PRIoRITASPEMBAIYGI.]NA}I

4.1. fuah Pembangunan Jangfua panjang Tahun 2005'2025 4.I.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 4.l.2.Mewujudkan Peningkatan Kemandirian dan Kesej atrteraan MasYarakat dan 4.l.3.Mengembangkan Pemerintahan yang Adil' Jujur'

Bersih 4.2. T ahaPan dan Skala Prioritas 4.2.1. RPJM Ke-l 4.2.2. RPJM Ke-2 4.2.3. RPJM Ke-3 4.2.4- RPJM Ke-4

BABV

Itr.1 m-1

m-4

rv-1 'N

-7

TY.7

rv -13 IV -16

rv -18 rv -18 rv -19 rv -21 t\t -22

v-

PENUTUP

11

1

DAF'TAR TABEL Halaman

Tabel2.l Tabel2.2 Tabel2.3 Tabel2.4 Tabel2.5

Tabel2.6 Tabel2.7

Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Jumlah Penduduk Usia Sekolatr Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Jumlah Perusahaan dan Karyawan Banyuasin

di

Jumlah Keluarga dan Tahapan Keluarga Sejahtera Di

II. 6 II- l0 II-ll

u-lI

II-13

il-15 II-16

Tabel2.l0

Kabupatdn Musi Banyrasin Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/I(ota di Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut jenisnya di kabupaten Musi Banyuasin Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel2.ll

Jumlatr Desa Tertinggal di Kabupaten Musi Banyuasin

il

-21

Tabel2.l2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin

l I

-22

Pertumbuhan Ekouomi Kabupaten Musi Banyuasin menurut Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan ( Dengan Migas ) Struktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan tanpa Migas Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar harga Konstan Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar harga Berlaku

I

-24

[

-25

Tabel2.

8

Tabel2.9

Tabel2.13

Tabel2.l4 Tabel2.15

Tabel2.l6 Tabel2.l7 Tabel2.l8 Tabel2.l9 Tabel2.20

Tabel2.2l

ln

II.

18

II

.19

il

-20

-23

rr -26

fi -27

II-28 n -29 II .30

II .30

Tabel2.22 Tabel2.23 Tabel2.24 Tabel2.25

PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha II - 31 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2005 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha ll -32 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004 Posisi dan Perkembangan Sub-Sektor Ekonomi Kabupaten ll - 47 Musi Banyuasin II - 48 Prioritas Pengembangan Sektor/subsektor Kabupaten Musi B

anyuasin dalam peri ode pemban gun an 200 5 -2025

lv

q?tc6ra AdnSaq.nan

WQ* Adi"rlg

Kt6.

r.lutd'Ifl 2N5-20U

BAB

I

PENDAIIT]LUAI\ 1.1

LATARBELAKA}IG Pelaksanaan desentralisasi dijabarkan dalam Undang-Undang Nornot 22

tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Kotaflfubupaten dan

Propinsi. Karena itu dibutuhkan proses dan mekanisme perencanaan yang dapat

menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurarrgi kewenangan yang telah diberikan.

Sistem perencanaan yang bersifat menyeluruh, terpadu sistematik dan tanggap terhadap perubahan jarnan telah ditetapkan dengan UU

No.

25t2OO4

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPI'[). Adapun tujuan diselenggarakannya penyusunan rencana adalah sebagai berikut:

a) b) c)

Memberikan arahan dan kendali bagi pelaksan&m pembangunan, Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan,

Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar flrngsi Pemerintah baik Pusat dan daerah,

d)

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,

e)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat,

0

Menjarrrin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan jangka waktu perencanzuul, maka sistem Perencanaan yang

ditetapkan menunrt undang-undang

ini

ada

3

(tiga) jenis Perencanaan yaitu

Rencana Pembangunan. Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

(RP.M dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah (RKPD). Adapun tahapan Penl,usunan Rencana yaitu Evaluasi Kinerja, Penyusunan rencana, musyawarah perencanaan, serta pengesahan rencana.

I-l

qflr,,u

ec,,lfanPtlranJ41rgR9 asiCItg X96'

I\tfu

7lz

2u5-2ou

UU N
danterpadugtmamencapaitujuanpembangunanKabupatenMuba.

12

TUJUA}{ DAI{ SASARAN

l2.l

Tujuan Panjang Daerah Menyiapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka (dua puluh) tahrm (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Jangka Waktu 20 jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jangkr pendek, agar perencanaan lebih tearah, terpadrl efektif dan efisien dalarn

Musi Banyuasin' mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten

1.2.2

Sasaran RPJP Kabupaten Sedangkan sasarzrn yang ingln dicapai dalarn penyusunan

Musi BanYuasin:

l.

Kabupaten Mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang dimiliki Daeratr Misi Musi Banyuasin sebagai dasar dalam penetapan rumusan Visi dan pembangrman Daeratr Kabupaten Musi Banyuasin'

2.

oleh Merumuskan Visi dan Misi Daerah sebagai Kondisi yang diharapkan (2005Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang

202s)

Visi Merumuskan arah pembangunan daerah sebagai strategi pencapaian dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang

3.

(2005 -202s).

1.3

DASAR Iil]KTTM 2005 Dasar hukum penyusunan RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

in

adalah sebagai berikut

:

t-2

-

fipwrc rPenscngtnon

tangftg lPoniflW K96.

gluk'Ifl

2N5-2025

t. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104); 2. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia N omor 4437); J. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintatr Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) 4. Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangman

Jangka Panjang Nasional (RPJPI.D tahun 2005 -2025

5. Peraturan

Pemerintah Nomor

38 TahUn 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintatr Daerah Kabupaten/I(ota (rmbaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraNomor 4737)i

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

108 tahun 2000 tentang

Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala Daerah ( Lanbaran Megara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tanrbahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambatran Lembaran Negara Republik IndonesiaNo. 4124 );

8.

Peraturan Pemerintatr Nomor

39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Negara Republik lndonesia Nomor

No. 96, Tambahan

Lembaran

a6$);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyrsunan Rencana Pembangunan Nasional

(

Lanbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96 , Tambatrarn Lembaran Negara Republik Indonesia

No.4664); I-3

qflcta4 QtaifuWatcrt latgR( aEnidtg XF6. rfufu lfr. 200t2025

10. peratgran

pemerintah Repubtik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusrman dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 150);

(sPlo

li.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1l). 12. peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 Nomor 5). 13. peraturan daerah

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 teriatg

Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tatrun 2007

NomorT). 14. peraturan Daerah Kabupaten Musi BanyuasinNomor 19 Tahun 2000 tentang

pembentukan Organisasi Sekretariat Daemh Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002

tentang Perubahan Atas Peraturan Daeratr Nomor 19 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2002 Nomor 14) 15. peraturan Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin nomor 21 Tahun 2000 tentang

pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahw 2002

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

2l

Tahun 2002 tentang

pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002. Nomor

l5);

15. peraturan Daerah Kabupaten Musi BanyuasinNomor 22Tahrtrn 2000 tentang

pembentukan Organisasi Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Nomor 5 Tatrun 2002

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor l3);

t-4

Qgntau eznaangurun JangFg Aoajog K!6. 01u6d ,IfL 2N5-2025

17. Peraturan Daerah

Nomor

3

Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 6). 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 tatrun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengatr (RPJlvf) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor2T).

I.4

HUBI]NGAN RPJP DAERAII DENGANT DOKTIMEN PERENCANAAN LAINAIYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangutran

sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 merupakan satu bagian

yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan 20 tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin

berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat unfuk kemajuan, kemandirian,

dan kesejatrteraan masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam dua puluh tahun mendatang dan tetap mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. RPJP ini sekaligus akan

menjadi acuan bagi seluruh kelompok pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin, temrasuk

visi dan misi calon kepala

daeratr;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis @enstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutrya" dalam kaitan dengan sisterr keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tatrun 2003, maka penjabaran RPJP dan RPJM

Daerah kedalam RKPD Kabupaten Musi Bany,uasin untuk setiap tahunny4 akan dijadikan pedoman bagl penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin

I-5

qrnffi

azniangtmn JanBfg a64o1g Kfi. frluia

ltl

2005-2025

Gambaran tentang hubungan antara RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanium lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencaniuur pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar - 1.1.

Gambar 1.1.

Hubungan RPJP Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

pedoman.

t R""ir:l

pedo.man-l

nxn_

|

-l

Rin"ian

l, o

TE

Eq 0)='

_=o!

l,

oQ HB rlOl -o!

=

UU No. 2512004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan

<-

1.5

UU No. 172003 ttg Keuangan Negara

-

SISTEMATIKA Secara garis besar sistematika bahasan meliputi

berikut:

I-6

5 (lima) bab yaitu

sebagai

gluSatlL 2@5-205 Rrwoia Oclfurg,nnt laigfuq Oaniarg IG6.

Bab 1 Pendahuluan

ini

Bab

menguraikan

hal-hal yang melatarbelakangr penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Musi BanYuasin.

Bab

2 Kondisi Umum

ini berisi tinjauan secara umum terhadap kondisi

Bab

serta analisis

potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin'

Bab

3

Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin Bab ini berisi visi dan misi Daeratr Kabupaten Musi Banyuasin serta arah

kebijakan umum Daeratr yang merupakan strategi untuk mencapai Visi dan

Bab

Misi Daeratr.

4 Arah, Tahapan, Bab

dan

Prioritas Pembangunan

ini berisi sasaran percepatan pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi, sasarzm peningkatan kemandirian dan

kesejahteraan

masyarakaf dan sasaran pembangunan pemerintahan yang jujur, adil, dan bersih, arah pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh ) tahunan serta tahaPan dan skala Prioritas

Bab

5 Penutup Bab ini berisi uraian kata penutup dari bahasan RPJP Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 20OS -2025-

t-7

\groa

lbm*aagunat

I 6ngfu aaiintg Kt6. rlu6a'Il 2N5-20U

BAB TI

KONDISI T]MUM

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi

Ilir yang berkedudukan di Sekayu

dan Kewedanazm Banyuasin yang berkedudukan di

Talang Betutu. Seiring terbentuknya BKR

maka pada tanggal

27 September

(

Badan Keamanan Rakyat

)

Palembang

1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang

berkedudukan di Sekayu. BKR Musi Banyuasin dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan didampingi dua wakil pimpinan, yaitu A. Munandar Wasyik (Wakil Pimpinan I),

sertaNawawi Gaffar dan A.Kosim Dahayat (Wakit Pimpinan II). Ditengatr-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan melawan agresi

Belanda pada tanggal 10 Juli 1948 diterbitkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang

ini berisikan antara lain membagi

tingkatan Badan-Badan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota Besar. Tingkatan yang lebih bawah lagi belum dapat ditentukan karena nama-

nama ditiap daerah /kota besar berbeda-beda. Namun Pasal

I

Undang Undang Nomor

22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa Republik lndonesia dibagi dalam tiga tingkatan

yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa/I(ota Kecil, Negeri,

M*gq

dan lain-lain yang

berhak mengurus dan mengafur rumah tangganya sendiri.

Presiden yang mempunyai kuasa perundang-undangan yang sama dengan

Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian melantik Abdul Malik sebagai Wali Negara Sumatera Selatan untuk masa empat tahun, sedangkan DPR-nya dilantik oleh Regening

Comisoris Besture Aongelegenheden (Recomba) pada bulan

April

1948. Negara

Sumatera Selatan dibentuk dengan alasan seobagai embrio salah satu anggota lrlegara

Republik lndonesia Serikat (RIS) yang akan datang. Pembentukan Negara Sumatera Selatan inilah yang menyebabkan dikeluarkannya Marga Panukal Abab dari Musi Banyuasin.

Selanjutrya berdasarkan perjanjian Renville, diadakan pertemuan antara pihak Republik clengan Belanda yang bertempat di Lahat. Padi pertemrurn tersebut ditetapkan garis statisko Daerah Musi Banyuasin hanya mencakup sqbagian Kewedanaan Musi

il-l

Ilir

qfitztru

di

etafungnc. lagtg

tu*q

bagim \sara ymg

Xrf

%.a6d

cli$ili

tL 2Nt-N25

Mmga I-a.xag Wetao, Marga Babat, Marga Sanga Dtsa

Marga PinBgp, dm Marga Tqtah Abang.

Pada 18 Maret 1950 dibubarkanNegara Sumatera Selatan dan disahkan se.bagai Negara Serikat oleh RIS pada}S Maret 1950 yang kemudian disusul penetapan Daerah Istimewa Bangka Belitung padal2 April 1950. Sejak saat itu susuntrn pemerintah di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan. Untuk Keresidenan Palembang terdiri dari 6 Kabupaten

dengan 14 Kewedanaan. Susunan tingkat pemerintahan dan stafus Pemerintahan Otonomi tersebut masih tetap mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 meskipun Undang Undang RIS yang diberlalcukan.

Sebagai ganti Undang-Undang diterbitkan PP Nomor

3 Tahun 1950 ,

diantaranya menetapkan bahwa Badan Pekerja yang semula hanya membanfu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) Sumatera Selatan dan DPRS yang memiliki sendiri ketua dan wakil ketuanya. Namr:n PP Nomor 3 Tahun 1950 belum dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Kepala Daerah bersama-sama Badan Pekerja masih tetap menjalankan segala tugasnya yang sennrla menjadi tanggung

jawab Gubernw atau Bupati.

Masih dalarn rangka penataan pemerintahan di daerah, diterbitkan pula

PP

Nomor 39 Tahun 1950 yang menetapkan Propinsi Sumatera Selatan (termasuk lampung

dan Bengkulu) dibagi atas 14 (empat belas) Kabupaten dan

I

(satu) Kota Besar

Palembang, serta 1 (satu) calon Kota Besar Tanjrurg Karang atau Teluk Betung. Sebagai pelaksanaannya terlebih datrulu dibentuk dewan-dewan kabupaten yang baru terbentuk 4 (empat) dewan kabupaten, yaitu tiga di lampung dan satu di Bengkulu. Selanjutnya PP

Nomor 39 Tahun 1950 tersebut dibelrukan sebagai akibat mosi dari Hadi Kusumo. Sehingga dengan demikian pembentukan Dewan Kabupaten dan sekaligus Kabupaten

Musi Banyuasin tertunda hingga tahun 1954. Berhubung pembentukan kabupaten terus semakin mandesak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Mendagri) Nomor

2 Tahun

l95l

dan dengan alasan demi kemajuan demokrasi dan revolusi maka para

pemuka masyaraka! kalangan DPR dan Gubernur mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 1954, yang antara lain

menetapkan

agr

segera menata Pemerintatran Marga yang maksudnya agar I]-2

q4wu

@nt6ai$ild1,

tdg|( ad*n g ,(i6. ilt fu'fl

2m5-m25

ini menjadi sendi dasar yang kokoh dari pemerintahan atasad menggunakan hak otonomi menurut hukum asli. Hal ini memudahkan

pemerintahan marga

dengan

penyesuaian

diri

Undang Nomor

dengan pembentukan otonomi daerah sambil menunggu Undang

22Tahw

1948 yang sedang ditinjau kembali.

Ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi yang berhak mengunrs

diri sendiri itu, kelihatannya mendapat pengakuan Kolonial Belanda yang

ditandai dengan dikeluarkannya Indis Gemente Ordonanti. Buitinguresren (IGOB) StI 1938

Nomor 490 yangmengatur keuangan Pemerintahan Marga. Berhubung penataan pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendatr

menarnpakkan hasil yang positif, karena disamping dapat mengatur

diri sendiri juga

ditaati rakyat sehingga pemerintah mdrga terkesan lebih efektif dan dihormati oleh

rakyat. Sambil menunggu Undang Undang Nomor 22 Ta}r;rr, 1948 diberlakukan kembali, diadakan pembentukan desa percobaan sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil, yaitu Desa Rantau Bayur pada tahun 7953.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembentukan kabupaten otonom, sementara menunggu ketentuan

lebih lanjut SK Menteri Pemerintahan Umum

dan

Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1951 tanggal 25 Febuari 1951, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera mengeluarkan Surat Instnrksi KebijaksanilanNomor: GB.30/ 711951 dan Surat Gubernur tanggal

l0 Juli 1951 Nomor D.P l9l l95l

tentang

persyaratan dan kriteria Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom.

Sebagai realisasi kedua surat tersebut, Panitia Pembentukan Kabupaten Otonom (PPKO) mulai melaksanakan.tugasnya. Sebagai dasar pembentukan kabupaten adalah wilayah kewedanaan dengan tolok ukur sebagai berikut: a.

Peududuk

yang

bedumlah

300.000

sekitar

jiwa,

d.

Daerah pertanian batran makanan (beras) dan hasil bumi ekspor, atau ietaUutran untuk ekspor-impor, Pusat-pusat perdagangan Perhubungan yang sederhana baik jalan darat maupun arr, dan

e.

Hubungan sejarah dan pertalian darah antara rakyat setempat.

b. c.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dibentuklah Kabupaten Musi llir-Banyuasin

yang merupakan gabungan dari Kewedanaan Musi

llir

yang dimasukkan dalam lingkup Kabupaten Palembang

II.3

dan Kewedanaan Banyuasin

llir,

Selain

itu terdapat

dua

Q?rrcana @rn6aflgril,sr, laigQ{

eacirrrg Ka6. r,tr!fu ,IfL

2mj-n2|

kewedanaan lain yang masuk lingkup Kabupaten Palembang

llir, yaitu Kewedairaan

LematatglOgan Tengah dan Rawas. Akan tetapi hasil kerja PPKO dan DPD Propinsi Sumatera Selatan tidak berlanjut, sehingga kewedanaan masih berfirngsi sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor: 26 Tahun 1959. Dengan Undang Undang baru

ini, terbentuklah Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sumatera

Selatan,

yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya, termasuk diantaranya

Kabupaten Musi

Ilir

Banyuasin dengan jumlah penduduk 463.803

jiwq

yang

ibukotanya Sekayu. Sebagai

titik tolak kegiatan reformasi dan rekontnrksi dibidang pemerintatran

periode 1957-1965, adalah hasil Pemilihan Umum @emilu) yang pertama tahun 1955. Pelaksanaan Pemilu

ini

diharapkan mampu memperkokoh struknr politik disamping

sebagai landasan dasar unfuk melakukan peilataan bidang pemerintahan sebagai peralihan dari sistem otokrasi birokrasi kepada sistem demokrasi yang berkedaulatan den otonom

Bagi Daerah Musi Banyuasin, sebelum terbenhrknya kabupaten tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan Perundang-undangan tersebut. Baru setelah terbentuk Kabupaten Musi llir-Banyuasin pada tanggal 28 September 1956, berhasil melaksanakan tugas dengan terpilihnya RAhmad Abusamatr sebagai Kepala Daerah, Z.arnal Abidin Nuh sebagai Bupati, dan

DPR Kemudian diperkokoh

Ki.H.Mursal dari Partai Masyumi sebagai Ketua

dengan Undang Undang Nomor:28 Tahun 1959 tentang

Pembenhrkan Daerah Swatantra Tingkat

II dan Kot

Praja

di Sumatera Selatan.

Gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang Undang Pengganti UUD Sementara RlS, mengakibatkan dikeluarkanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang

isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, dan memberlakukan kembali

UUD 1945, dan menyatakan IIUD

Sementara RIS tidak berlaku lagi. Sebagai tindak

lanjut peristiwa ini, semua produk hukum yang bersumber pada UIJD Sementara RIS diadakan penyesuaian kembali, bahkan ada yang diganti dengan produk hukum yang

bersumber pada

UUD 1945.

Sementara menunggu ketetapan lebih lanjut, demi

kelangsungan roda pemerintahan

Nomor 6 Tahun 1959 tanggal Sesuai dengan isi Bab

II

7

di

daerah maka dikeluarkan penetapan Presiden

Nopember 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 14 Ayat

l,

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959,

bahwa Kepala Daerah adalatr alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah. II-

4

frfirav t*n*d?sran laryfe micnl fu6. rhtfu IIL

2m5-2025

Dengan demikian Kepala Daerah diubah me4iadi Bupati Kepala Daerah yang dalam hal

ini

adalah Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat

dengan Daswati

II

Musi Banyuasin" disingkat

II Musi Banyuasin.

Unhrk membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan

tugasnya,

dibentuklah Badan Pemerintatr Harian (BPH).Namun saat itu pembentukan BPH masih

belum memungkinkan maka Bupati Kepala Daerah masih dibantu Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pada saat dilantiknya Usman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah Daswati

II Musi Banyuasin,

selunrh kantor pemerintahan masih berada di Kota Praja

Palembang, kecuali Kantor Pekerjaan Umum dan Kesehatan yang telah berada di Sekayu. Hal

ini disebabkan pada waktu pembentukan kabupaten otonom oleh PPKO,

Kabupaten otonom Musi Banyrasin tergabung dalam Kabupaten Palembang

Ilir

di

bawah Keresidenan Palembang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintatran Umum dan Otonomi Daerah Nomor: Des.52/213.7-34 tarygal

I

April

1963 secara resmi ditetapkan Sekayu sebagai Ibukota Kabupaten Daswati

II

Musi

Banyrasin.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang

Nomor

6

tatrun 2002 tanggal 10

April 2002,

tentang Pembentukan Kabupaten

Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan, maka Kabupaten Musi Banyuasin dimekarkan

menjadi

2

(dua) yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu dan

Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai.

2.1

ASPEK FISIK

2.1.1 Letak Geografis tlan Batas Administrasi Kabupaten

Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu mempr:nyai

luas

74.263,40 Y'm2, secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin terletak l,3o

-

Lirtang Selatan dan 1030 -

batas

104,450

Bujur Timur. Secara administratif

wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut

. . o

:

Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Jambi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, Setrelah Barat berbatasan dengan Kabupaten

II-5

Mwi

Rawas, dan

40

qncaliz tUniaUututt laryfrg

o

enjng

1O5.

rlttfu fL

2005-2025

Setrelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Sesuai dengan Perda No. 3212005 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di

wilayah Kabupaten Musi Banyuasi4 wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang semula terbagi atas 9 kecamatan menjadi 11 kecamatan dengan total luas wilayalt +14.265,96 Km2.

No. 1

) 3

4 5

Tabel2.l. M Mu si Ban asrn Kabupaten Wilayah Luas Luas (Km' Kecamatan 1.397,50 2.10'1,79

Babat Toman Batanehari Leko Sanga Desa

317.00 629,00

Sunsai Keruh Sekayu

701,60 7s5,53

6 7

Lais

8

Keluang

9

6.699,19

l0

Bawng Lencir Plakat Tineei

l1

Ialan

1.028,00

Suneai

885,28 400,57

Lilin

372,50 14.265,96

Jumlah

t'lo 3?12005 sznms tentang P-ntano Pembentukan 2 (dua) Gud kocamalan Sumber :Petda No. Wayah Kabupaten Musi BanYuain

2.1.2 Morfologi Secara morfologi, wilayah Kabupaten

Musi Banyuasin dapat

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu sebagai berikut

1.

Daerah datamn rendah (0

terletak

di

-2

bagian Utara,

:

%), pelamparannya meliputi daerah yang luasi,

Timw dan Selatan dengan luas penyebaran

789.305,83 Ha. Beberapa sungai besar dan kecil mengalir pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini dengan kuantitas air yang tidak banyak

terpengaruh oleh perubahan musim. Sungai-sungai yang ada umumnya

mengalir berkelok-kelok dan airnya cukup tenang. Dengan adanya aliran .

sungai yang mengalir sepanjang tahun dan tak banyak terpengaruh oleh perubahan musim tersebut, maka kondisi seperti

ini sangat mendukung

untuk dilaksanakannya beberapa program pembangunan sebagai peningkatan kesej atrteraan masyarakat

II.6

sarana

frqttatt Qen$agaw Jangla Aarjtng Ki6,

2.

gl

uk'IfL 2@5-2oU

Daeralr menggelomb

ng

(2

-

15 yo),.ut

*

morfologi ini menempati daerah

yang cukup luas, terdapat di bagian Barat, Tengah, Selatan, dan setempatsetempat di bagian Utara dengan luas penyebaran 520.630,86 Ha. 3.

Daeratr perbukitan (15

- 40 yA, penyebarannya

terdapat di bagian Barat dan

Tengalr dengan luas 176.629,31}Ja.

2.13

Iklim Seperti wilayah Indonesia lainnnya wilayatr Kabupaten Musi Banyuasin

memiliki iklim topika basah. Berdasarkan data curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, bulan Mei sampai bulan September memiliki curah hujan yang relatif rendah (< 200 mm/bulan), sedangkan bulan Ohober sampai

bulanApril memiliki curah hujan yang relatiftinggi (> 200 mm/bulan). Dengan kondisi iklim tersebut, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat potensial untuk pengembangan berbagai kegiatan pertanian.

2.L.4 Ilidrologi Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah dataran kering dan rawa.

Sungai-sungai yang ada pada daerah rawa mempunyai

pola

aliran

rectanguler (cabang sungai tegak lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran sungainya dendritik (menjari).

Pada sungai sungai besar aliran aimya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-suugai

jenis ini dapat dipergrmakan sebagai moda transportasi antara lain Sungai Musi, Sungai Teluk Tenggulang, dan Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik keberadaan air permukaan umunnya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan

umunnya langka selain disebabkan menunmnya curah

hujan juga disebabkan batuan penyusunnya umunnya kedap pemunculan mata air langka di daerah ini.

il-7

air sehingga

Rruau Oenidga,t ] lE rgfu Qar*t rg Ko6. *tu6a

lfi

2mrfr25

Menurut debit airnya smgai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763 M3/detih DAS

Air Lalan

seluas 8.605 Km2 memiliki debit rata-rata 301,2 m3/detilq DAS

Air

Calik 227,6 m3/detilq debit rata-rata DAS Banyuasin 513 m3/detik dan DAS

Air

Sugihan dengan luas 2.069 Km2.

2.1.5 Kondisi Tanah

A.

TeksturTanah Dilihat dari tekstur tanatrnya seluruh wilayatr Kabupaten Musi Banyrasin mempunyai tekstur tanah halus (liat) dan tekstur tanah sedang (lempung). Tekstur

halus memberikan konotasi bahwa bahan tanah tersebut didominasi oleh fraksi

liat

walaupun mungkin terdapat fraksi yang lain seperti debu dan pasr, tetapi

proporsinya relatif rendah. Tekstur tanah sedang tersusun dari campuran fraksi

liat

debu dan pasir dalam propori yang seimbang. Secara teknis tekstur tanatl

demikian disebut lempung. Peran tekstur tanah secara kirnia dalam menentukan tingkat kesuburannyq akan tergantung pada jenis mineralogi bahan penyusunnya-

Dengan kondisi tekstur tanah tersebut diatas, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian.

B.

Jenis Tanah

Di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,

secara umum

jenis tanah yang ada

berdasarkan sistem taksonomi tanah dari USDA dan Puslitanak (1999) meliputi

o

:

Jenis tanah entisol (aluvial) yang sebarannya terdapat di daerah dataran yang

terbentuk oleh aktivitas srmgai Musi. Selain di daerah dataran Sungai Musi,

jenis tanah Entisols ioi juga bauyak ditemukan

di daerah-daeratr

endapan

sungai lainnya seperti Sungai Calik dan Sungai Lalan.

o

Jenis tanah inceptisol (glei) di yang sebarannya terdapat

di daerah-daerah rawa

belakang dan dataran Sungai lvlusi, Sungai Calik dan Sungai Lalan, Jenis tanah ini juga mendominasi daerah endapan pantai yang ada di sebelah timur

Kecamatan Bayung Lencir. Sebagian besar wilayah daerah pasang surut, dengan fluktuasi muka air yang

II.

8

ini

adalah merupakan

relatif kontinyu.

Q4aru rnfiatgraw laqfg ea&,ag Kt6. *lr.kqfr, 2mt2o25

Jenis tanah Histosols (tanah organik) yang sebarannya sebagian besar terdapat

di Kecamatan Bayung Lencir bagian timur. Jenis tanah ultisols (podsolik) ini banyak menempati daerah-daerah dengan bentuk wilayah berombak hingga berbukit.

C.

Kedalaman Efektif Tanah Secara umum kedalaman efektif tanah

di

Banyuasin, adalah lebih dari 90 cm. Keadaan

wilayah Kabupaten Musi

ini tentu secrra dini dapat

memberikan indikasi bahwa lahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat

kondusif untuk perturnbuhan tanaman. Selain lahanJahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm juga ditemukan lahan yang kedalzrman efektifrrya antara

60 hingga 90 cD, namun

penyebaran luasannya

relatif lebih kecil bila

dibandingkan dengan yang lebih dari 90 cm.

2.1.6 Pola Penggunaan Lahan Jenis penggunaan lahan/tanah

di

Kabupaten Musi Banyuasin dibedakan

dalam 15 (lima belas) jenis penggunaan. Jenis penggunaan tanah yang penyebarannya paling luas benrpa Hutan Primer dengan luas 535.421,57 Ha atau

37,53

%

dari luas lstal Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penggunaan lahan

lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu berupa kebun rakyat 312.613,30 Ha atau 21,91

%

dengan

dale luas kabupaten, selanjutrya perkebunan besar

dengan 727.215,63Ha atau 8,92 yo dari luas wilayah kabupaten 6iss-sul kebun campuran dengan 121.538,79 Ha atau 8,52 yo dari luas wilayatr Kabupaten Musi

ke

empat. Sedangkan jenis penggunzum lahan/tanah lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jiku Banyuasin merupakan penggunaan terbesar

dibandingkan keempat penggunaan di atas.

II.9

furuana

lbnkngnai lary Rg Wdng

Kt6. rtu66,Ilr- 2N5-2025

ASPEK KEPENDTIDUKAN

2.2

2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sampai dengan tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin

adahh se.besar 475.793 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 1,45 Yo per tahun. Dengan gambaran tersebut maka melalui pendekatan formula deret ukur;

P,=Po(t+r)'t, Banyuasin 628.748

dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musi

pada tahun 2010 akan menjadi 513.606 jiwqtahun 2015 menjadi

jiwa

atau sebesar 769.131jiwa pada akhir masa perencanaan (tahun

242r.

Tabel22

No

Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2002-2005 Jrr rnlah Penduduk fiiwa) Kecamatan 2002 2003 2004

I

Babat Toman'

62.391

62.707

65.559

46.075

2

Batanghari Leko

15.446

15.524

16.347

21.445

3

Sanga Desa

24.852

24.988

26S24

28.946

4

Sekayu

63.421

63.7U

65.010

70.071

5

Lais

51.185

51.457

52.991

55.368

6

Sungai Kemh

33.81r

33,981

34.313

32.024

7

Sungai

63.022

63.326

66.280

65.952

8

Keluang

23.052

23.157

23.758

26.097

9

Bayung Lencir

105.558

106.069

109.918

75.294

l0

Plakat Ting6"t

19.514

ll

Lalan-l

37.2r5

Lilin

Jumlah

442.738

444.973

Sumber: - Muba Dalam Angko, Tahrm 2002 s/d 2005 Keterangan Perda No. 32/2005 tentang Pembentukon

: )

KabupalenMusi Barytasin I

nr-i.t

2005

penduduk wakhr-n; Po:jml penduduk waktu dasar:

t-tinskd pertrnbuhan

il- l0

pdd

461.293

475.793

2 (duo) kecanatan di witryah

RficaM.OenfuWnan tangfg ttunjcng KoL. rtuhd

m

[email protected]

Tabel23 Perfumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2003 - 2005 No

Tahun

Pertumbuhan Penduduk(%)

I

2003

2

2004

3,gl

J

2005

3,00

Sumber: Hasil Perhitungan

2.22

KepadatanPenduduk Dilihat dari kepadatan penduduk setiap kecamatan

di Kabupaten

Musi

Banyuasin, keadaan yang kontradiktif terlihat pada kecamatan Batanghari Leko. Kecamatan dengan wilayah yang retatif luas (nomor dua setelah Kecamatan

ini memiliki jumlah

Bayung Lencir)

penduduk pating sedik1 (4,51

% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin) dengan tingkat kepadatan 10 jiwa/km2- Dengan keadaan tersebut kecamatan ini tentu memerlukan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk dapat mengelola sumberdaya yang ada terutama sumber daya alamnya.

Kabu No. ,|

Tabel2.4 Kepadatan Penduduk Musi Banyuasin, Tahun 2fi)5

Kecamatan

Luas (Km2)

Jumlah Penduduk fiiwa)

Kepadatan Penduduk (liwa/l(m2)

2

Babat Toman Batanghari Leko

3

Sanga Desa

317,00

28.946

91

4

Sungai Keruh

629,00

32.O24

51

5

Sekayu

701-60

70.071

100

6

Lais

755,A3

53.160

70

7

Sungai Lilin

885,28

65.952

74

I

Keluang

400,57

26.O97

65

9

Bayung Lencir

6.699,19

75.294

11

10

Plakat Tinggi-,

372,50

19.514

52

11

Lalan'

1.028,00

37.2',t5

36

475.793

33

Jumlah

1.397,50 2.107,79

46.075 21.445

32 10

14.265,96

Sumber BPS Kab.Muba , Tahun 2A05

r-

ll

ecntuat

*n6ogund,

Jangftp rtaxlntg Kf 6.

91uh

,IfL 2mS-2025

2.23 TingkatPendidikan. Unhrk mengetahui kualitas penduduk dapat dilihat dari Indela Pembangunan Manusia (IPM) yang dinyatakan dalam tiga dimensi pembangrman

manusia, yaitu angka harapan hidup, pendidikan berdasarkan rata-rata la6a sekolah dan angka melek huruf , dan standar pengeluaran perkapita. Berdasarkan

data yalng diarnbil dari master plan lumbung energi Sumatera selatan, IPM Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2002 cukup

tingg yaittt 64,6 no urut ke 4

setelah palembang, OKU, dan lahat, meningkat menjadi 68,1 tahtur 2006.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dapat dilihat dari jumlah siswa putus sekolah sertia anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kab. Muba pada tahun 2002 berjumlah 4500 0rang dan meRurun di tatrun 2005 berjumlahl36T orang atau terjadi penurunan 69 %.

Untuk angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Mumi (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan tahun 2005, APK Yo

untuk SD/Ivli ll8,l3

danAPM sebesar 99,42 %. Untuk SMP dan Mts ApK 71,81

%. sedangkan untuk SMU,MA, sMK APK sebesar 34,93

o/o

danApM

%o dan

ApM

s5,66

sebesar

22,21' %. Untuk tahun 2006 APK untuk SDfuIi 116,36 % d^nAPM sebesar 98,83

%. Untuk sMP dan Mts APK 85,75 Y, dan ApM 69,21 %. Sedangkan untuk SMU,MA, SMK APK

sebesar 51,65 Yo

pembangunan bidang pendidikan

dat APM sebesar 41,13 Yo.Hasil kinerja

5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlatr

penduduk vang tamat SD mengalami peningkatan dari 77.062 0rang di tahun 2002

meningkat 81.007 omng di tahun 2005. SMP 19.750 meningkat 22.089 di tahun 2005, dan SMA berjumtah 4000 di tahun 2002 meningkat menjadi 9.426 di tahun

2005.

Namun secara umum beidasarkan data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten

Musi Banyuasin masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari besamya proporsi penduduk yang dominan berpendidikan SDA4I sebesar. 69,78 yo dar, SMP/IrdTs 19,03 oZ, sedangkan tingkat pendidikan SLTAA4A/SMK yakni sekitar L0,02 yo bahkan yang tidak sekolah (7 - 12 tahun) sekitar

\-

12

l,l8

yo.

MrawOiaatgril t^ lt

Afg Aar*f,rg IA6.

*lafu qt

2OOj-2025

Atas dasff kondisi tersebut maka tantangan yang dihadapi

bidang

pendidikan adalah meningkatkan kualitas , manajemen pendidikan dan partisipasi dalam bidang pendidikan.

Tabel2.5 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di ten Musi uasin. Tahun 2fi)5 Tingkat Jumlah No Persentase Pendidikan Penduduk

I

SD/]VII

81.007

69,79

.2

SMP/lvITs

22.089

19,03

J

SMAA4A

9.426

8,12

4

SMK

2.206

1,90

5

Tak Sekolah

1.367

1,lg

JumIah

100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Muba 2005

2.2.4 Ketenagakerjaan Struktu penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digambarkan berdasarkan penduduk usia kerja apabila diasumsikan bahwa penduduk usia 0 s.d 15 tatnrn

sekitar 30 % dan penduduk usia diatas 60 tahun sekitar

l0 yo, dar, jumlah

angkatan kerja adalah 60 % dari jumlah penduduk , maka jurnlah angkatan kerja

di Kabupaten Musi Banyrasin pada tahun 2003 sebanyak 266.983 orang, tahun 2004 sebanyak277.153 oftulg dan tahun 2005 sebanyak285.475 orang.

dan Kessos, pada tahun 2002 jumlall tenaga kerja usia produktif ( 16 s/d 60 tahun) sebanyak 38.720

Berdasarkan data Disnaker Pengangguran

orang , tahun 2003 berjumlah 32.20 orang, dan tahun 2005 21.839 orang . Hal ini menunjukkan bahwa pada tatrun 2002 , 14,58 yo dari penduduk usia produktif adalah penganggur, tahun 2003 ,8,87

yo dari penduduk usia

produktif

adalatr penganggur. Dan pada tahun 2005 ,7,65 yo dari penduduk usia produktif

merupakan pengangguran.

Hal ini menunjukkan

penunman angka

pengangguran karena diimbangi oleh penyediaan lowongan pekerjaan, dan

II.

13

Rnau eafioWata

laryRs eori@rg 1$6. Xtufu qlL ZN5-2025

meningkatrya jumlah perusaliaan. Berdasarkan struktur pertumbuhan penduduk tata-rata 1,45

%

umur

dengan

pertatnrn maka penduduk usia

produktif pada tahun 2025 diproyeksikan akan mencapn 467.394 oramg dari jrrmlah penduduk. Dengan demikian angka beban ekonomi masyarakat Muba pada tahun 2025 sebesar 150 %o alaru setiap tenaga kerja akan menanggung

dirinya sendiri dan

1,50

jiwa lainnya.

Dengan demikian tantangan bidang ketenagakerjaan adalah perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menarnpung banyaknya penduduk usia kerja yang setiap tahun semakin meningkat.

Penduduk yang masuk dalam kelompok angkatan kerja di Kabupaten Musi

Banyuasin terus bertambalr, sesuai dengan perkembangan jumlah pendudulq terutama penduduk yang masuk dalam angkatan kerja

itu sendiri.

Jumlah

pencari kerja di kabupaten Musi Banyuasin pada bulan Desember tahun 2005 tercatat sebanyak 2.196 orang pencari ke.ja yang terdiri dari 1.314 pencari kerja

dari kelompok penduduk laki-laki dan 882 orang pencari kerja dari kelompok penduduk perempwm. Jumlah perusahaan pada tahun 2005 sebanyak l^16 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 2O.Og4. Jumlah perusahaan peserta jamsostek sebanyak 86 perusahaan dengan jumlah peserta jamsostek 14,175 orang. Pada tahun 2006 jumtah perusahaan meningkat menjadi 156 dengan tenaga kerja yang

diserap sebanyak 20.863 orang, yang kesemuanya sudah menjadi peserta jamsostek.

Sebagian penduduk

di

Kabupaten Musi Banyuasin sudah ada yang

bekerja baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sebagai pegawai swasta, dan pekerjaan bidarig lainnya Penyerapan tenaga kerja

ini

sangat ditentukan oleh

penyediaan lapangan kerja atau jumlah unit usaha yang ada di kabupaten Musi Banyuasin sendiri. Dalam tiga (3) tahun terakhir penyerap^n tenaga kerja di kabupaten Musi

banyuasin terlihat margalami penurunan, pengurangan jumlah perusahaan.

hal ini terjadi, karena

adanya

Dilihat daya serap tenaga kerja

oleh

perusahaan yang ada relative bertahan, seperti pada tahun 2005, walaupun

terjadi penururum jumlah perusatraan, namun daya serap tenaga kerja tetap bertatran.

tI-

14

Agncau OtnSagtnwt largftg

Aar*i4

Ko6.

rluia,IfL 2N|-2OU

Dalam mensikapi fenomena ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hanrs melakukan langkahJangkatr konkrit tmtuk mempertahankan perusahaan

dan menjaga kondisi agar tetap kondusif. Berbagai fbktor kemudahan hanrs benar-benar diperhatikan, termasuk kemudahan dalam administrasi, agw para

investor atau para pengusaha tetap dapat bertatran dan berdatangan ke Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabet 2.6. Jumlah Perusahaan dan Karyawan di Kab. Muba Tahun 2005 No 1

2 3

4 5 6 Sumber

Tahun

Jumlah Perusahaan

Jumlah Karyawan

2000 2001

279 313

36.314

2002 2003 2004 2005

3s6 257 293

47.945

37.807 20.571

20.519 20.110

147

Banyuasin Dalam Angka,2005

2.2.5 TingkatKesejahteraan Penduduk Sebagaimana halnya dengan kabupaten lain

di propinsi Sumatera Selatan,

sebagian besar penduduk Kabupaten Musi Banyuasin masih mengandalkan selrtor pertanian sebagai zumber mata pencahariannya. Dari jumlah 22.943

jiwa

yang zudah bekerja 15.330 jiwa berkecimpung pada sektor pertanian (3,27yo dari jumlah penduduk). Kemudian diposisi kedua menyusul selilor jasa yang mirmpu rnenyerap 2.835 jiwa (0,61Yo dari jumlah penduduk), dan usaha dagang dengan menyerap 1.955

jiwa.

Dengan situasi lapangan pekerjaan/mata pencaharian tersebu! tentu akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumny4

mengingat sebagian besar penduduk mengandalkan pencahariannya pada sektor pertaniau yang mempunyai nilai tambatr yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari

masih dominannya tingkat kesejahteraan penduduk pada level Keluarga Sejahtera I (KS-I) yaitu sebesar 20,89%o dan bahkan di level lebih rendah Pra Sejahtera sebanyak 21,28Yo.

Data dari BKBKS Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pada tahun 2003 jnmlah KK prasejahtera berjumlah2l.4g (27,9 II- r5

W

danKs I berjumlah 38.865

'Qitaro @,rr6aiAtia,

I ong fr( tuddg

2@rm25

Kr6,

^tu5.,1f1

h:

i I

tafrun ZOO+ jumlah bedtrmtatr 39,787

KK

KK,

(25,6 % )dan KS I untuk KS II , KS III , dan KS III plus tatrun

prasejahtera berjumlah 27.143

sedangkan

2003 berjumlatr 27.138,7.744, dan 1.180. Dan di tahrn 2004 KS II, KS III, dan

KS

iII

plus berjumlah 28.676, 8.811, dan 1.573

, sedangkan tahun 2006

menunjukkan penunrnan Keluarga Pra sejahtera sebesar 72,91 yo seperti pada

tabel2.l. Tabel2.1. Jumlah Keluarga dan Tahapan Keluarga Sejahtera Musi Ba d Ka 2002

2003

31.274 31,4 0/o 38.865 38,9 % 21.685

28.449

Jumlah 2004 27.143

27.9 % 37.131 36,5 %

25,6 % 39.787 37,5 yo

Tlngkat Kesejahteraan 1

Kel. Pra Sejahtera %

2

Kel. Sejahtera

I

% 3

Kel. Sejahtera ll %

4

Kel. Sejahtera lll o/o

5

Kel. Sejahtera lll Plus

6.688 6.7 0/o '1,2 %

1.180 1.2 %

99.701

101.il2

1.'191

%

Jumlah

27.138 26,7 yo 7.744 7,6 %

21,Bsyo

2005

28.676 27,1

0/o

8.811

8.3 % 1.573

1,5% 105.990

2008 19.842

17.14% 29.821

25.76% 35.692 30,83 % 16.387

14,16% 3.577 3,09 % 115.768

Catatan : tahun 2005 tidak ada pendataan keluarga

Sumber: BKBKS

Indeks Pembangunan Manusia

@M)

Ada beberapa alat ukur atau indicator yang sering digUnakan ntuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia. Menunrt BAPPENAS dan UNDP ukuran atau indikator kesejahteraan tersebut adalah, dpabila terjadinya;

l) 2) 3) 4)

peningkatan pendapatan per kapita per tahun

s)

meningkatnya indeks pembangunan gender

6)

meningkatrya indeks pemberdayaan gender

menunrnnya jumlah penduduk miskin menurunnya jumlah Pengangguan

meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPIO

II.

16

Wiffia *nArgw,an Jaaftp Oaxlng

fG6. %tbc

qL 2mt2o25

Indeks Pembangunan Manusia (tr'Ivt) atau Human Develoment Index

(tDI)

merupakan suatu ukuran atau indicator kualitas kehidupan manusia yang

ditandai dengan ukuran-ukuran kebutuhan dasar manusia dan kebututran lainnya, IPM atau HDI merupakan suatu ukuran atau indicator pembangunan manusia yang ditentukan oleh;

1)

usia harapan hidup (life expectancy)

2)

rata-rataanak di atas 15 tahun yang bersekolah(odult literaqt rate)

3) 4)

rata'rata lama bersekolah (mean years of schooling) kemampuan daya beli (adjusted real per capita expenditure) ataa indeks pendapatan (income index).

Pada tahun 2004 yaung ialu, IPM Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan

unrtan ke lima (5) dari empat belas (14) Kabupaten/I(ota yang ada di Provinsi

Sumatera Selatan. Sedangkan untuk perbandingan tingkat nasional, IPM Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2D}4beradapada urutan ke2l5. Peringkat

IPM yang telatr dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, karena adanya peningkatan tolok ukur atau indikator penentu IPM itu sendiri.

II-

17

\6rtm

lPznfunyrufl I

aflgfr,g

aani@t4

fg6. 9,luk

IL

2ffi5 -20U

Tabel2.8. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/I(ota rli Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2004-2005 Da),a

tPil

Ranlin

Rah2

Daya

tPt

g

ArUka Hanpa

Anglo

Th200l

toht

Lama

Th2m5

Prpv

n

Huruf

Setohh

Beli (dbuan)

Hanpa

lr!elek

Rata2 Lama

H'ulup

Hurul

Setolah

Bell (ribuan)

ArEka

l{ilayah

Angka

Hlduo

Kota Palembang

695

974

95

616,5

73,1

1

69,9

97,7

97

616,8

736

Kota Prabumulih

685

97,5

8,3

596,8

707

2

70,0

97,7

83

597,1

71,1

Kota

687

96,9

79

591,2

69,5

3

69,2

972

80

591,5

69,9

680

94,8

6,9

610,2

693

4

688

95,1

7,0

610,5

699

Kab. OKU

Kab. *luba

67,9

95,7

6J

59,4,5

68,1

5

68,7

95,9

6,8

594,9

68,7

Kab. M.Enim

6s,8

988

7,2

595,5

68l

6

666

98,6

73

596,4

687 68,8

Dmaalam

Kab. OKI

66,0

943

66

612,8

68,1

7

66,9

94,7

6,7

613,2

Kab. OKU Qalalan

68,0

93,5

67

597,8

67,9

8

689

93,7

6,9

599,6

68,8

Kab. Lahat

66,3

957

7,0

590,2

67,1

9

66,8

960

7,1

590,6

67,6

Kab. Banvuasin

661

93,4

70

593,6

66,7

10

68,7

935

7,0

595,4

672

64,1

94,3

7,6

587,1

658

11

64,7

95,0

76

587,4

66,3

Kab. Ogat llk

644

93,8

65

594,7

65,6

12

65,4

%2

66

595,0

66,3

Kab. OKU

678

909

63

573,00

65,1

13

67,8

91,2

6,5

573,9

654

626

948

6,7

586,70

644

14

63,2

955

6,9

s87,1

650

67,7

957

7,4

608,40

69 60

16/nas

686

909

75

Kota Lubuk Linooau

Timur Kab, Mus Rawas Sumatera Selatan

ffi

610,3

70,4

selatan,2oos

2.2.7. Kesehatan kualitas Selain pendidikan, kesehatan pun merupakan fa}tor penentu atau semakin Sumberdaya manusia (SDIO. Semakin tinggr atau semakin baik

SDM' sehat SDM dan diikuti semaliin tinggr tingkat dan kuatitas pendidikan tesebut maka semakin tinggr kualitas SDM tersebut. Sebaliknya, walauptrn SDM

memiliki tingka pendidikan tinggl, namun jika sDM tersebut tidak seba bagaimana SDM tersebut akan bekerjq akan mengembangkan laeatifitasnya

Dalam rangka mendukung kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan' Di Kabupaten Musi Banyuasin telah tersedia rumah sakit" puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, dan tenaga media'

II-

18

@Kna On6mgnd, lngfte Wialg

1G6.

rtuha,Ifr- 2N5-2A25

Pada tahun 2OO2 Kabupaten

Musi Banyuasin memiliki 610 tenaga

kesehatan, kemudian meningkat menjadi

7ll

padatahun 2003, selanjutnya pada

talnrn 2004 mengalami penurunan menjadi 559 dan turun kembali pada tahun

2005 menjadi 392 tenaga kesehatarU dengan rincian,seperti yang tertera pada tabel b€rikut ini.

Tabel2.9. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2005 No

Tahun

Dokter Umum

1

2 3

4

2002 2003 2AM 2005

22 33 29 21

Dokter Giql

2 5

3 2

Bidan

Perawat

189 180 182 87

116 169 241

149

Sanitarian

38 40 39 42

Lainnya

Jumlah

243

2U 65 91

610 711 559 392

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin,2005

2.2.8. Kemiskinan dan Desa Tertinggal Menurut data BPS tahun 2006

di

Kabupaten Musi Banyuasin terdapat

32.678 Rumatr tangga miskin atau 134.850

jiwa penduduk miskin. Jika dilihat

dari penyebaran RT miskin ternyata Kecamatan Bayung Lencir dan Sungai

Lilin

mempunyai Jumlah rumah tangga miskin terbanyak yatttr 6.734 RT dan 4.957

RT. Dua Kecamatan ini merupakan daerah tujuan investasi baik sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunarl hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh perusatraan-perusatraan besar seperti kehutanan, perkebunan karet, kelapa sawit serta migas kurang meriberi

kontribusi

(

Multiplier effect ) kepada daerah atau masyarakat sekitar

perusahaan. Adapun jumlah RT miskin dapat dilihat pada tabel sebagai benkut,

It- l9

qficnu arnhangnat J&Eqt tuxjdU

Kg6.

*ttk,IL

2Nj-202J

Tabel 2.1O, Jumlah Rumah Tangga Miskin di I(abupaten Musi Banyuasin Tahun 2006 No

Kecamatan

Jumlah RT

Jumlah ART

,|

Sekayu

3.413

14.il7

2

Babat Toman

2.U2

8.612

3

Plakat Tinggi

1.329

s.180

4

Lais

3.956

16.593

5

Batang Hari leko

1.234

4.831

6

Sungai Lilin

4.957

21.228

7

Sanga Desa

1.659

7.720

B

Sungai Keruh

1.301

4.83'1

I

Keluang

938

3.391

10

Bayung Lencir

6.734

27.688

11

Lalan

4.815

19.531

Jumlah

32.678

134.850

Sumben BPS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006

Dari data diatas menjadi tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar lebih baik melalui menciptakan lapangan ke.ja meningkatkan akses mayarakat miskin baik

itu

pendidikan, kesehatan, ffiastnrktur dasar dan kebutuhan pangan,

mengembangkan pembangunan berbasis masyaraka! dan memberikan bantuan dan pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selain aspek ekonomi, untuk desa-desa diperlukan juge percepatan pembangunan didaerah yang

kondisi sosial, buday4 ekonomi,

keuangan,

aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya- Kondisi ini pada umunnya terdapat pada daeratr yang secara

geografis terisolir, terpencil, keterbatasan Sumber daya alam, sumber daya

manusia yang masih rendah, kurang berkembangnya kelembagaan adat, keterbatasan sarzuta dan prsarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya sehingga masyarakat

di

desa

tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

II- 20

qncsa Oenfun$t@t I oag fg Qot FU fud. htufu

'LlL

2N5-205

Dari 218 desalkelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 61 Desa tertinggal yang meliputi desa bantaran sungai, desa tansmigrasi, daeratr terisolir lainnya" 61 Desa tertinggal tersebut yaitu

:

Tabel2.11.

Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006 NO

DESA

KECAMATAN

JUMI.AH PENDUDUK

,l

2

3

Sanga Desa

Babat Toman

Batang Hari Leko

Jud

I

Tanjung Raya Keban I Tanjung Durian Napal Karang Ringin ll Sugiwaras Sri Mulyo

5

Sungai Keruh

931

496

Pengaturan

628

Bangun Harjo (SP6,8) Suka Maju (SPS,A Sido Muhi (SP1,3) Bukit lndah (83) Sialang Agung (Cll) Warga Mulya (B4) Tanjung Kaputran (B5) Air Putih llir Talang Mandung Srrngai Dua Setia Jaya Kerta Jaya Mekar Jaya

6

Sekayu

7

Lais

Rimba Ukur Sungai Medak Sunoai Batano (C.6) Danau Cala Rantau Keroya Tanjung Agung Timur Tanjung Agung Utara

Petalus--

SungaiLilin

9

Keluang

976 717

SungaiAngit

Utak Kembang Plakat Tinggi

1.105

Talang Piase

Pinggap Sungai Napal Pangkalan Bulian Lubuk Bintialo Sako Suban

4

741 875 1.255 895 998

Langkap Tenggulang Jaya Bandar Tenggulang SP2 Sumber Jaya Tanoqulanq Baru SPS Tenggaro Dawas Taniung Dalam

II- 2I

,141

753

't.658 1.409

787 634 773 1.016 1.744 1.390 868

1.2M 2.145 928

't.M4 1.720

2.285 4.441 1.897

1.944 1.056 1.092

3.299 3.987 2.903 3.166 4.767 1.777

599 630 833 1.165

926 4.O92

904

fuaau

tkn€aryunat Jangfu
,hh,tfL

2N5-2O25

Bayung l-encir

10

Mangsang Suka Damai

4.250 4.634 3.419

PulaiGading

't'l

Lalan

Jumlah

Muara Medak Mendis Pangkalan Bayat Paqar Desa Perumpung Raya Karang Sari/tladya Mulya Purwa Agung Ringin Agurg UPTXX lll Mekar Sari UPTXX P.8 KA Karang sari P4 Sari Agung

2.726 2.745

BumiAgung

1.187

1.011

799 1.135 1.034 1.227 1.267 627

't.ou

1.4il

6'l Sumber : BPS dan Bagian Tata Pemerintahan Kab. Muba

2.3.

PEREKONOMIANWILAYAII

2.3.1

Kondisi Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin

Kondisi perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang terus meningkat. Kondisi pada tahun 2000 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 8.887.890 milyar, pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 9.508.363

juta dan pada tahun 2005

menjadi sebesar Rp. 16.962.398 juta. Begitu juga dengan PDRB dengan migas telah meningkat sebesar 2,87 yo yaitu dari Rp. 9.696.003 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 9.982.326 jutapada tahun 2005. Perkembangan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawatr ini

P

ro

d

:

uk

D om

estik R.st", Kab. Mu s i "lTrlr"Jr'diRB) Tahun 2000 (Juta 2005 Rupiah) -

Tahun

2001

Dengan Migas 8.887.890 9.508.363

2042

8.795.'101

2000

2003

9.950.943

2004

12.046.457 16.962.398

2005

Berlaku Tanpa Miqas 2.504.138 2.861.518 3.216.042 3.585.088 4.206.525 5.032.206

Sumber Th.2At00 - 2005: BPS, Prodr

Harga Konstae Dengan Miqas Tanpa Miqas 8.887.890 2.504.138 9.050.413 2.627.720 9.242.810 2.762.313 9.516.107 2.934.514 9.696.003 3.146.002 9.982.326 3.398.920

Regimal Bruta Kab. Muba.

il-22

B any u asin

qfi@r4 aernhngtMt, I anglg ea4rlA

1{i 6.

rlufu

IL

2N5-2025

Secara keseluruhan selafiia periode 20OO

Kabupaten

Musi

Banyuasin

-

2005,

p*tt"i"U"tan ekonomi

baik dengan migas maupun tanpa migas

menuhjukkan perkembangan yang positif. Pada tatrun 2000 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1,42 yo (dengan migas) dan 4,08 Yo (tznpa migas) meningkat menjadi 4,13 Yo (dengan migas) dan 6,43 Yo (tarrya migas) di tahun

2002. Tren

positif

tersebut terus berlanjut dimana pada tahun 2005

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyrasin mencapar 5,44 % (dengan

migas) dan 7,38 yo (tanpa migas). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini

Tabel2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 - 2005 Tahun

Dengan Migas

Tanpa Migas

2000

1,42

4,08

2001

1,83

4,90

2002

4,13

6,43

2003

4,54

6,55

2004 2005

5,U

7,26 7,38

5,44

SumberTh. 2000 - 2004 : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kab. Muba. 2004. Sumber Th.2005: Data Diotah ; karena Data PDRB 2005belum dipublikasikan BPS

Dmi tabel 2.13 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih

tinggi dari dengan migas. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan sektor pertambangan migas relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Kenyataan

ini menunjukkan batrwa dimasa mendatang atau dua puluh

tahun kedepan sektor migas tidak dapat lagi dijadikan andalan utama untuk memacu pertumbuhan ekoiromi. Pada tabel 2.74. terhhat bahwa pertumbuhan ekonomi selama peiode 2002

-

2005 didukung oleh tingginya pertumbuhan sektor primer yaitu sektor

pertanian yang mencapa 6,87Yo (2002),7,64yo (2003), 8,66Yo (2004) dat 72,25

(2005) disusul oleh sektor tersier yaitu sektor listrih gas dan air bersih serta

sellor pengangkutan dan komunikasi. Pesatnya pertumbuhan di pertanian ini erat kaitannya dengan pesatnya pembangunan di sektor tersebut untuk |-23

Rflna,u

bBfugtnst laigi$ar*Eg

1(s6'

,tfufu'IL 2N5-m25

memenuhi kebufuhan pangan masyarakat melalui progam intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanrbangan paling rendah

dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Hal ini

menunjukkan bahwa struktur

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin periode 2002

'2005 ini

didukung oleh satu sektor primer yaitu pertanian, dan dua seklor sekunder yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2OO2- 2005 (dalam persen) Lapangan Usaha

2002

2003

2004

2005

6,81 1,06

7.U

12,25 1,18

7,55 7,20

5,87 14,40 8,65

8,66 2,52 6,07 14,85 10,26

6,09

6,61

7,25

9,39

5,74

5,27

5,70

10,90

3,94

3,71

4,06

5,25

3,17 4,13

3,83

4.30 5,34

8,01

4,il

7.26 6,55 Bruto Kab. Muba.

7.38

1. Pertanian

2. Pertambanqan 3. lndustri 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan

12,11

6. Perdangan, Hotel dan

1.71

2.O4 11.21

7,85

Restoran

7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan iasa Perusahaan 9. Jasa-iasa PDRB dengan Migas

6,43 PDRB tanpa Migas Domestik Produk : BPS, Th. 2000 20f,,4

5,44

Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2005 Atas Dasar Harga Berlaku dengan migat adalah sebesar Ftp.16.962.398,- juta, nilai ini mengalami peningka^can,

jika dibandingkan

dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

dengan migas tatrun 2004 yar.ryhanya mencapai Rp- 12.046 -457 Jfia. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tanpa migas pada tatrun

2005 adalah sebasar Rp 5.032.206,- juta- Nilai ini mengalami peningftatan jika dibanding dengan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlalor tanpa migas Tahun 2004 yang hanya mencapai Rp 4.206.525,- Juta. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar Harga Berlakrt

baik dengan migas maupun tanpa migas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifftan.

il-24

aswna cPln1anguan

lmgF,gt lPcnimg Kp6.

NuSa'IL 2m5-2o25

Tabel .2.15 PDRB Kabupaten Mus! Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2002-2005 2004

2003

2oo2n

200s

No.

Lapangan Usaha

1

Pertanian

1.232.982

1.395.037

1.681.176

1.990.997

L

Pertambangan dan Penggalian

5.679.209

6.475.063

7.954.460

12.060.858

3

lndusfii pengolahan

725.956

789.554

860.344

968.690

4

Listrik,Gas dan Air Bersih

2.,t74

3.429

3.901

4.700

5

Bangunan

259.7U

324.709

415.985

540.045

6

Perdagangan, Hotel & Rest

499.686

542.951

591.967

687.U7

7

Pengangkutan & Komunikasi

19.362

22.567

29.812

38.469

B

Keuangan, Persewaan & J.P

113.021

122.O',|4

't35.695

150.050

I

Jasa-.lasa

262.707

275.618

369.117

520.942

8.795.101

9.950.943

12.046.457

16.962.398

3.216.042 3.585.088

4.205.525

5.032.206

PDRB deangan Migas

PDRB tanpa Migas

m Angka Tahun 2005

Kemudian nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 8.887.890,- juta. Dibandingkan dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas pada tahun 2004 mengalami peningkatan, yang

hanya mencapai Rp 9.696.003,- juta. Begitu juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 tanpa migas, pada tahun 2005 PDRB Kabupaten

Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 menrurjukkan nilai sebesar Rp. 3.398.920,- juta Dibandingkan dengan nilai PDRB Atas Dasar

Harga Konstal tahun 2000 tanpa migas pada tahun 2004 mengalami peningkatan, ymg hanya mencapai Rp. 3.146.002,' juta Perkembangan nlai pDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahr:n 2000 ini sama hal nya dengan PDRB Atas Dasar Harga

mengalami peningkatan.

Ini

Berlaku, dari tahun ke tahun terus

menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten

Musi Banyuasin dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan kemajuan yang cukup pesat.

lt-

25

dan

\gn@a etnfun*Eo" langfg Qdtit

t0 Ktt6.

hLuk'IL 2mt-202t

Tabel2.16. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004 ilat

2005

1

Pertanian

2oo2n 1.020.607

2

Pertiambangan dan Penggalian

6.562.092

6.667.651

6.638.700

6.674.845

3

lndustri pengolahan

621.ffi7

645.834

677.647

715.797

4


1.632

1.765

1.919

2.102

5

Bangunan

229.37

253.540

286.906

326.901

6


478.091

509.671

546.613

589.321

7


16.130

17.244

't9.4y

22.448

96.707

'loo.7M

'105.170

110.834

216.747

227.634

240.U7

256.966

PDRB deangan Migas

9.242.810

9.516.107

9.969.003

9.982.326

PDRB tanpa Migas

2.762.313

2,934.514

3.146.002

3.398.920

Lapangan Usaha

No.

8

Keuangan,Persewaan & J.P

I

Jasa-Jasa

2003

2004

1.092.064

1.179.040

1.283.102

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 20M dan Muba Dalam Angka Tahun 2005

2

3.2

P

ertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten

Musi Banyuasin,

pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tatrun 2000 dengan migas pada tahun 2005 adalah sebesar 2.95 persen. Dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi Atas dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas pada

tahun 2004, mengalamai penunrnan, yang mencapai 4.71 persen. Pertumbuhan ekonomi Atas Dasar harga Konstan tahun 2000 tanpa migas pun demikian, pada tahun 2005 perh:mbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 tanpa

migas adalah sebesar 8.04 persen, mengalami penurunan, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Atas dasar Harga Kosntan tahun 2000 tanpa migas tahun 2004 yang mencapai 8.17 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 dengan migas dan tanpa migas beberapa tahun terakhir

ini dapat dilhat pada tabel di bawah ini.

r-26

funcana
Tabel2.17

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan Tahun 2000-2004 No.

Lapangan Usaha

1

2002n

2003

2004.

2005

Perhnian

5.58

6.96

8.04

8.83

2


0.82

1.61

3.20

0.54

3

lndustri pengolahan

5.42

6.66

5.18

5.03

4


7.5',1

8.15

8.73

9.54

5

Bangunan

7.20

10.65

13.16

13.94

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

6.09

6.61

7.25

7.78

7


5.91

6.91

12.70

16.61

I


3.48

4.13

4.43

5.39

9

Jasa-Jasa

3.33

.91

16.69

6.21

PDRB deangan Migas

2.14

2.85

4.71

2.9s

PDRB tanpa Migas

5.15

5.86

8.17

8.04

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 20M dan Muba Dalam Angka Tahun 2005 Keterangan angka revisi

: r) :

233 Struktur Ekonomi Struktur ekonomi dapat dilhat dari berbagai tinjauan. Dalam perekonomian

Indonesi4 sEuktur ekonomi dapat dibagi dalam empat tinjauan, yaitu secara

makro sektoral (agraris, industri, atau perdagangan), secara

keruangan

(pedesaan/tradisional dan perkotaan/modern), berdasarkan pengambil keputusan

(sentralistik dan desentralisasi) dan secara politik ekonomis (estetis, kapitalis,

egaliter). Umumnya, untuk melihat sEuktur ekonomi digunakan pendekatan secara makro sektoral.

Strukhr ekonomi dapat menggambarkan kemajuan suatu daerah. Semakin maju perekonomian suatu daeralU maka kontribusi sektor primer cendrung mengalami penurunan sedangkan sektor sekunder

dan sektor

tersier

menunjukkan peningkatan. Secara makro sektoral (berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Atas dasar Harga Konstan tahun 2000 ), dengan migas, maka stnrktur ekonmi Kabupaten Musi Banyuasil dapat

dikatagorikan sebagai parekonomian yang masih bersifat agraris, karena

kontribusi sektor industi dan atau seklor perdagangan masih lebih kecil il-27

R7tuaw a.nfiansnol J ng

RF

ear*ng 1{s6

rl!fu 'IfL 2m5 -20U

dibandingftan dengan kontribusi sektor pertanian. Dengan kata lain, sektor

pertanian masih memberikan konhibusi lebrh besar dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan atau perdagangan. atau sektor lain.

Tabel2.18.

Sfruktur Ekonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan @engan Migas) No. 1

2 3

4 5 6 7

I

9

Lapangan Usaha

2oo2n

Pertanian Pertambanqan dan Penqqalian lndustri penqolahan Listrik,Gas dan Air Bersih Banqunan Perdaqanqan, Hotel &Restoran Penqanqkutan & Komunikasi Keuanqan.Persewaan & J.P Jasa-Jasa

11.04 70.92 6.72 0.o2 2.48 5.17 0.17 1.05 2.46 ,l00.00

Jumlah : r) :

2004

2003

2005

1',|.48

10.84

12.87

70.06

69.06 7.00 0.o2 2.83

66.86 7.17 o.o2 3.26 5.90 0.24

6.97 o.o2

2.66

5.49

5.36 0.18 1.06 .21

100.00

0.20 1.06

1.10

2.47 100.00

2.57 100.00

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muba 2004 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005 angka revisi Keterangan

Hal ini akan lebih jelas, bila dilihat dari aspek makro sektoral (berdasakan

kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar harga Konstan) tanpa migas, maka sfiuktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin

jelas dapat dikatagorikan sebagai perekonomian yang bersifat agraris. Strukttlr ekonomi agraris ini terlihat pada kontribusi selrtor pertanian yang memberikan

nilai tambah terbesar dibandingkan dengan se}lor ekonomi lainnya. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan kontibusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dari tahun ke tahun.

II- 28

Rfitatu Otnhoqurrilt laigfrC Oadng ry6. ,tuGdllfL 2m5-2O25

Tabel2.19

StrukturEkonomi dalam PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha AJas dasar Itrarga Konstan tanpa Migas 2002"

No.

Lapangan Usaha

1

Pertanian

2


3

lndustri pengolahan

4

2003

2005

2004

36.83

37.22

37.17

37.50

2.94

2.93

2.88

2.85

22.42

22.59

21.97

2',1,05


0.06

0.06

0.06

0.06

5

Bangunan

8.26

8.81

9.04

9.61

6

Perdagangan,Hotel & restoran

17.?4

17.37

17.22

17.33

7


0.58

0.59

0.61

0.66

B


3.49

3.43

3.31

3.25

g

Jasa-Jasa

8.16

7.18

7.74

7.69

100.00

100.00

100.00

f 00.00

Jumlah

Sum BPS. PDRB Kabupaten Muba 2004 dan Muba Dalam Angka Tahun 2005 Sumber: ber: BPS, Keterangan : r) : angka revisi

2.3.4 Pendapatan Per kapita Pertumbuhan ekonomi tidak hanya rnenunjukkan peningkatan produksi atau tingkat pendapatan secara makro, tetapi pertumbuhan ekonomi dapat juga

menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan pendapatan per liapita masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk akan bisa dilihat peningkatan dalam pendistrbusian PDRB per kapita mauprln pendapatan per kapita. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun

migas , pendapatan per

kapita masyarakat Kabupaten Musi

tahun 2003 adalah sebesa

Rp

2000

dengan

Banyuasin pada

17.673.883,- kemudian meningkat menjadi Rp

18.038.168,- pada tahun 2A04. Begitu juga dengan perndapatan per kapita tanpa migas, dari tahun ke tahun pun rnengalami peningkatan.

|-29

fuaana rlYnbn6nan laxgig

Qattjcng ttgt6.

91u6d'IL 2N5-2025

Tabel2.20 Pendapatan Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar harga Konstan 4.916.560

17.513.941 17.484.142 17.496.160 18.038.168 Surnber

:

BPS, PDRts Kabupaten Musi Banyuasin 2005

Tabel2.2l Pendapatan Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar harga Berlaku

1

2 J

4 5 6 Sumber

:

Tanpa Migas 4.934.504 5.526.599

Dengan Migas

Tahun 2000 2001 2402 2003 2004 2005

No.

17.513.941 18.856.941 19.197.234 20.828.516 24.659.757

6.106.491 6.697.403

7.664.042

BPS, PDRB Kabupaten MLrsi Banyuasin 2005

Hal yang sama terjadi pula dengan pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar Harga Berlaku, baik dengan migas maupun tanpa migas.

Pada tahun 2003 pendapatan per kapita masyarakat dengan migas sbbesar Rp.20.828.516,- kemudian meningkat rnenjadi Rp 24.659.757,- pada tahun 2004.

Pendapatan

per kapita

masyarakat Kabupaten

Musi Banyuasin

tersebut

menunjukkan trend yang tenrs meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita

tak terlepas dari peningkatan dari nilai atau hasil pembentukan PDRB dari tahun ke tahun, walaupun jumtah penduduk juga mengalami peningkatan, namun nilai atau hasil pembentukan PDRB ptm mengalami peningka.tan balrkan persentase peningkatannya lebih besar

masyarakat tersebut,

d

ibantiingkan persentase peningkatan j umlah penduduk.

Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin

pada tahun 2005 Atas Dasar Harga

Berlaku dengan migas adalah sebesar Rp. 16.96!.368,peningkatan,

jika dibandingkan

dengan migas tahun

2}}

juta nilai ini mengalami

dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

yanghanya mencapai Ptp.13.622.319 Juta. Il-

30

Rfiaaa t*nSnpotan lang|e turif,rg KP6-,'Lufu 'fiL 2N5'20?5

tanpa migas pada tahun Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku peningkatan jika 2005 adalah sebasar Rp 5.032.206,- juta. Nilai ini mengalami Lapangan dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut 2004 yanghanya mencapai Usaha Atas Dasar HargaBerlaku tanpa migas Tahun Harga Rp 4.233.700,- Juta- PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas dasar ke tahun Berlakq baik dengan migas maupun tanpa migas dali tahun mengalami peningkatan yang cukup signifrkan'

Tabel.2.22 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2002-2005 200s

1.233.731

2003 1.395.411

2004 1.682.735

1.990.997

7.023.265

7.718.187

9.s10.886

12.060.858

725.957

810.147

BB1.841

968.690

2.474

3.428

3.902

4.700

259.704

324.709

415.985

540.045


499.70

542.709

592.053

687.il7

7


19.499

22.743

29.8',12

38.469

8

Keuangan,Persewaan & J'P

113.O21

122.014

135.988

150.050

I

Jasa-Jasa

275.217

275.617

369.118

520.945

PDRB deangan Migas

10.152.568

11.215.235

13.622.319

16.962.398

PORB tanPa Migas

3.229.453

3.606.25s

4.233.700

5.032.206

1

Lapangan Usaha Pertanian

2

PertarnUangan dan Penggalian

3

lndustri pengolahan

4

t-istnt(Gas dan Air Bersih

5

Bangunan

6

No.

2002"

lam Angka Tahun 2005

Keterangan : r) : angka revisi

Konstan Kemudian nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga jtfia' tahun 2000 dengan migas pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 9-982.326,2000 dengart migas Dibandingkan dengan nilai PDRB Atas Dasal Harga Konstan tahun Rp 9'964'481'- juta' pada tahun 2004 mengalami peningkatan, yang hanya mencapai 2000 tanpa migas' pada Begitu juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun Konstan tahln 2000 tahun 2005 PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga menunjukkan nilai sebesar Rp- 3-398-920,- jt:/rz'

migas

2000 tanpa Dibandingkan dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun Rp' 3'174'910'pada ahu 2004 mengalami peningkatan, YffiE hanya mencapai

II.3I

qfrrsn h,rklwnan Jelqfg

AattlEA Kt6. 9.4!k

m

2N5-2025

juta. Perkembangan nlai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan tahun ke tatrun 2000 ini sama hal nya dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlakq dari tahun terus mengalami peningkatan.

Ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten

Musi Banyuasin dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup Pesat.

Tabel2.23. PDRB Kabupaten MusiBanyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Ilasar Harga Konstan Tahun 2000-2004 2002n

Lapangan Usaha

No.

2004

2003

2005

1

Pertanian

1.021.220

1.092.340

1.180.160

1.283.102

2


6.562.092

6.667.6s1

6.681.068

6.674.845

3

lndustri pengolahan

621.667

663.05

697.420

715.797

4


1.632

1.765

1.919

2.103

5

Bangunan

229.37

253.90

286.906

326.901

6


478.091

509.671

546.613

589.321

7


16.130

17.244

19.4U

22.448

8


96.707

100.704

105.170

110.634

I

Jasa-Jasa

226.269

21.6U

245.791

256.766

9.252.94s

9.516.604

9.964.481

9.982,326

772.48

2.935.011

3.174.910

3.398.920

PDRB deangan Migas PDRB tanpa Migas

Angka Tahun 2005

S Keterangan

: r) = angka revisi

2.3.5 Posisi Potensi dan Prediksi Sub-Sektor Ekonomi Unhrk memprediksi kondisi dan potensi suatu sektor/sub-sektor ekonomi dilalorkan dengan analisis kecenderungan (tend) terhadap PDRB dan laju pertumbuhannYa dengan rumus

:

t =o+bxi

= nilai prediksi PDRB sektor i. a = konstanta b = pertumbuhan (koende'l rend) X = periode rrrakb.r i(1997=0)

Y

Dari hasil prediksi tersebut kemudian dikaji/dianalisis potensi strategisnya, dengan menggunakan 4 indikator, yaitu ;

lt-

32

,Rt

trdtt

tu

6ar$ordt

lqgte

tPattintg

fui. Xhtkfr. ru5-2025

1. Nilai- Location Quotiont (La) sektor, untuk mengetahui apakah tersebut terrnasuk

sefuu basis alan non bosis, dengan rumus sebagai berikut

(hos il p e r hi tun g an t erl amp

LQ=

sektor

ir) :

Xr/

/RYr

xn7/

RYn

)(r

= nilai produkd sub*elGor I Kabupaten Muba = nilal tobl PDRB Kahpaten Muba )(n = nilal produksl sub+d@r I Sumsel RVn = nilai total PDRB Sumsd RVr

2. Ranking PDRB sektorpada

tahun yang di analisis.

3. Tnndlrcrtrflrsi sdtusdmapedode 4.

malisilsdergmldniflcsitundnalc

Trmdrflai LQ sdtudampeilt'e amli{s dugmklasffiGsi trru/nalc

Dengan kriteria tersebut maka dapat digambarkan posisi setiap Sek:tor Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut

1.

:

Sektor Pertanian Sektor pertanian secara umum merupakan sektor non basis dengan nilai LQ

yang cenderung menurun. Namun dengan kontribusi kedua terbesar (19,43yo) dengan tuend yang tenrs meningkat selama 2003-2025, maka sektor

ini

masih

cukup potensial untuk dikembangkan.

Dari

5

sub-sektor dibidang pertanian dapat dijelaskan masing-masing

berdasarkan potensi perkembangannya. Subsektor perkebunan adalatr sub-sektor

yang cukup potensial

untuk tumbuh dengan baik dimasa datang. Karena

meskipun bukan termasuk basis, konhibusi pada PDRB adalah terbesar untuk sektor pertanian fteempat dari semua sub-sektor kontribusinya tenrs menaik selama rnasa analisis.

(8,76Y). Selain itu

trend

Demikian juga halnya dengan sub-selctor tanaman pangan (yang bukan basis dengan trend LQ-nya konstan), peluang berkembangnya masih cukup besar.

Ini terlihat dari kontibusinya diposisi kelima dari semua sub-sektor (5,22%) dan kedua disektor pertanian, dan kondisi

mendatang.

It-

33

ini cenderung terus meningkat diwaktu

Wiiltu on

iartS,nwtt

loglg

QCItwrg r
fr

mo92o25

sub-sektor lainnya yang berpotensi untuk berkembang

baik

disektor

basis, juga pertanian adalah sub-sektor kehutanan. Karena selain termasuk sektor dengan kontribusinya diurutan ke-6 dari semua sub-seltor fte-3 disektor pertanian

3,65%). dan petemakan sedangkan dua sub.sektor lainnya yaitu sub-sektor perikanan yarLg terlihat kurang potensial (terutama peternakan), katena selain kontibusinya

relative kecil (dibawah

2Yl

jtgatermasuk non basis dengan LQ yang cendenurg

pada perikanan' mengrun. Namun harapan untuk tumbuh kedepan masih adz kontribusi karena selain basis juga trend LQ-nya menaik, meskipun ranking PDRB-nya mempunyai peluang menurun'

Untuk ihr secara gmum dapat dijelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan Kabupaten Muba kedepan dan potensial terus berkembang' pada perekonomian karena meskipun bukan sektor basis, namgn kontribusinya meningkat' daerah berada pada posisi terbesar kedua dan cenderung terus

2.

Sektor Pertambangan & Penggalian SeLr:tor

ini

merupakan sektor basis dengan nilai

LQ yang terus meningkat

dan cenderung sampai 25 tatrun kedepan. Dengan kontribusi terbesar (54,03y') makin menai! maka perannya sangat dominan terhadap perekonomian daerah' Sehingga sektor

ini

merupakan sektor yang paling potensial untuk tumbuh dan

berke4rbang dimasa datang. Saat

ini selctor pertambangan dan penggalian ini hanya memperhitungkan 2

sub-sektor yaitu sub-sektor migas dan penggalian- Namun yang dominan adalah subsub-sektor migas dengan kontribusi 57,57yo (ranking pertama dari semua

sektor), dan terus meningkat selama 2003'2025. Sedangkan untuk sub-sel$or subpenggalian, riieskipun ranking kontribusinya diposisis 7 Q,48%) dari semua sektor, potensi pertumbuhan cukup bagUs kedepan. Karena disamping termasuk

seltor basis, juga trend kontibusinya terus naik' Oleh karena itu potensi perkembangan sektor pertambangan dan penggalian masih sangat tinggi, dan menjadi tulang punggung perekonornian Kabupaten serta Muba sampai 25 tahun kedepan. Hal ini didukung oleh besarnya kontribusi

II- 34

Aptana rPanSarywa Jogftg @dttiig Kc6. frlt6a 1ft 2m5-2O25

posisi sebagai zub-sektor basis, dimana kedua tolok ukur tersebut cenderung terus meningkat.

3.

Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan sementara ini hanya mengandalkan industri tanpa

migas, dengan kontribusi sebesar 7l,43yo dan menempati posisi

ke-3

sumbangannya terhadap perekonomian daerah. Disamping itu sub-sektor industi tanpa migas ini merupakan sektor basis dengan nilai LQ yang makin menaik.

Oleh karena itu dengan kondisi seperti diatas disamping termasuk sektor basis, dengan trend nilai LQ yang terus naik dan dengan posisi kontribusi yang

cukup besar, maka sektor

ini

masih punya peluang potensial unfuk terus

berkembang. Meskipun terlihat kecenderungan trend kontribusinya menurun, namun penurunannya relative kecil bahkan cenderung keposisi konstan.

4.

SektorListrilq Gas, dan Air Bersih Sektor yang satu

ini merupakan

sektor yang paling kurang popular di

Kabupaten Muba. Karena selain mengalami pertumbuhanyang relatif lamba! juga pengaruhnya terhadap perekonomian sangat kecil sekali yaitu O,llyo (posisi ke-

l7lterakhir ). Atas dasar gambaran tersebu! maka unhrk kedepan sektor ini tidak banyak rnemberikan harapan untuk menyumbang secara siggrifikan terhadap ekonomi daerah, karena selain bukan termasuk seklor basis, juga konhibusinya yang sangat

rendah, meskipun terlihat

tend kontibusi dan tend nilai LQ yang terus

meningkat.

5.

SektorBangunan Perkembangan sektor bangunan sedikit lebih moderat dibandingkan dengan

sektor lishik, gas dan air bersih. Selctor

ini

menempati ranking ke-10

(l,3lyo)

kontribusinya terhadap perekonomian daerah, dengan kecenderungan terus menurun dimasa mendatang. Sektor II.

35

ini

akan menjadi basis

di

tahun 2020

Ratca;tz

hnSoqner loflglgdriaw

f<15.

ful&,'Ifr- 2m5-2025

(meskipun pada awalnya termasuk non basis).

Nilai

basisnya cenderung

rneningkat sampai tahun tersebut.

Dengan gambaran diatas sektor

ini

kurang dapat diandalkan r:nhrk

berkontribusi banyak terhadap perekonomian Musi Banyuasin, karena selain kontribusi yang rendah dengan kecenderungan terus menunrn kedepan, juga nilai basisnya mengalami stagnan selama masa analisis.

6.

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Seltor Perdagangan, Hotel, dan Restoran selama masa analisis mernpunyai kondisi yang cukup baik. Dengan sumbangan sebesar l4,6lyo (menempati posisi ketiga setelah pertambangan/penggalian dan pertanian), sektor

ini masih dapat

diandalkan. Meski bukan termasuk sektor basis, namun dangan kontribusinya yang cukup besat, maka perlu dukungan untuk mengembangkan potensinya.

Sektor

ini

sernentara

ini

masih didominasi oleh sub-seltor perdagangan

dengan kontribusi sebesar 74,38,o/o (urutan ke-2 dari semrn sub-sektor). Meskipun

terjadi penurunan selama periode analisis, tapi penurunannya cukup kecil bahkan cenderung konstan. Sedangkan untuk sub-sektor restoran tidak dapat diandalkan

potensiny4 karena selain kontribusinya yang kecil (0,167o) dan cenderung menurun, juga tidak termasuk basis. Demikian juga dengan sub-sektor hotel yang

kontribusinya sangat kecil sekitar 0,060/0, potensinya sangat rendah.

7.

Sektor Pengangkutan & Komunikasi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi juga termasuk dalam katagori sektor

yang rendah potensinya. Selain bukan merupakan sektor basis, juga kontribusinya sangat rendah (0,60%) terhadap perekonomian daeratr sehingga berada diposisi ke-8 dari sembilan sektor.

Demkian juga dengan kondisi sub-seklornya yaitu pengangkutan dan komunikasi, kontribusinya relatif rendah karena berada pada posisi 14 dan l6 dari semua sub-sektor dengan sumbangan sekitar 0,5lyo dan

0,ll%. Meskipun sub-

sektor pengangkutan mempunyai trend kontribusi dan nilai LQ yang naik, namun

tI-

36

qarcsru

Qrrkn$il@

lotgQg Qaning Kr6. rtu&d afiL 2OAt-202t

karena Peran yang rendah maka

tidak dapat diandalkan untuk

mendulorng

perekonomian secara umum.

8.

Sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan

Seltor yang satu ini berada pada posisi ke-6 dalam sumbangannya terhadap perokonomian kabupaten h{uba dengan konhibusi sebesar l,6lyo, namun secara keseluruhan sub-sektor

ini menduduki posisi ke-9. Selain itu sektor

Keuangan,

Sewa dan Jasa Perusahaan termasuk sektor basis meskipun nilai basisnya mengalami stagnan.

OIeh karena

itu dilihat dari segi potensi, memberikan

gambaran kurang

begitu prospektif untuk kedepan. Namun untuk mendukung roda perekonomian secara makro, sektor

ini harus dikembangkan dan perlu didukung pertumbuhannya

oleh pemerintah daerah.

9.

Sektor JasaJasa

Seltor jasa dengan sumbangan sebesar 2,89Vo menempati posisi ke-5 dari sembilan sektor ekonomi. Meskipun bukan termasuk sektor basis, masih ada harapan untuk dikembangkan.

Kalau dilihat dari kondisi sub-selilornya yaitu sub-seltor jasa pemerintatr dan jasa swasta, tercermin bahwa sub-seli:tor jasa pemerintah lebih punya prospek.

Karena selain menempati posisi ke-8 dari semua sub-selilor, juga trend nilai LQnya cenderung meningkat selama masa analisis.

Unhrk

itu dapat disirnpulkan bahwa meskipun

sektor

ini relatif

kecil

kontibusinya terhadap perekonomian daerah, namun karena sifatrya banyak terkait masalah pelayanan dalam upaya mendukung lancamya roda perekonomian secara aggregat, maka sudatr semestinya sektor

dikembangkan untuk masa kedepan.

u-

37

ini rnendapat perhatian untuk tetap

qticaru

*fltsatgrardtlql|Mtltrtl

23.6

Kg6

ilund'Ifl 2m5'2A5

PotensiSektor/SubsektorStrategis2005-2025

DengangambararrposisipotensiLkonomiyangadamakadapat kontribusi yang diklasifikasikan sektor/subsektor yang diproyeksikan memiiiki terhadap pembangunan cukup signifikan dan mempunyu muttiptier ffict besar dalam masa daeratl, sehingga merupakan sektor prioritas untuk dikembangkan perencanaan QOO5-2025) sebagai berikut:

1.

Pertambangan dan Penggalian terhadap Subsektor minyak dan gas merupakan penyumbang terbesar bahwa PDRB, dan juga sebagai sektor basis. Narnun perlu diantisipasi

potensi

ini untuk jangka panjang akan makin berkurang, karena

yarrg non renewable (tidak dapat diperbarui).

pertambangan

ini

sifatnya

untuk mempertahankan sektor

ini sebagai sektor unggulan, potensi-potensi lain yang

belum digarap optimal perlu digali dan lebih

selama

ditingkatkan

pengelolaannya. Potensi-potensi dimaksud antaranya

b.

Minyak gas alam

c.

kondensat

d.

batubara

e.

kaolin

a.

:

potensi yang belum diproduksi 3'700 MSTB,

:

potensi yang belum diproduksi 2'410'607 BSCF' potensi yang belum diproduksi 11'737 MSTB,

:

potensi yang belum diproduksi 3,395 MT,

: :

potensi yang belum diproduksi l0 jutaton dll'

Dari segi potensi, daerah Musi Banyua-sin mempunyai kekaatan unfuk basis mengembangkan selrtor pertambangan dan penggalian ini sebagai perekonomian daerah, mengingat potensi tambang yang

dimiliki

cukup

besar.

Namrm kendala yang dihadapi berkaitan dengan potensi tersebut Untuk itu adalah keterbatasan sDM dan modal untuk mengelolanya.

pengembanganSDMdanmengundanginvestormenrpakansalahsafu alternatif yang mendesak untuk dilakukan saat ini'

II-

38

\ficana ttun\afl$rurn

ldagQ.a aoticng Kg6.

gluk'Ifl

2N5-2025

Dengan kondisi tersebut Peluang untuk pengembangan potensi ini masih cukup besar, mengingat kebutuhan energi dunia masih dominan berasal dari bahan tambang (migas, batubara)-

Sedangkan ancamanlya

dali aspek bisnis adalah cukup kecil

mengtngat belum optimalnya ponemrum energi pengganti kebutuhan masyarakat. Dan ancaman yang paling memungkinkan justru terkait dengan masalah kenrsakan lingkungan,

bai!

jika eksplorasinya tidak dilalnrkan

disamping potensi ini bersifat non renewable (ttdakdapat diperbarui). Sehubungan dengan itu makapengelolaan potensi tambang

dilakukan dengan lebih optimal melalui

l) 2)

dengan

ini kedepan

:

peningkatan eksplorasi dalam rangka meningkatkan produksi,

peningkatan eksploitasi

yang selalu memperhatikan

aspek

penrbangunan berkel anj utan,

3) 4)

peningkatan manfaat pertarnbangan dan nilai tambah, dan mengevaluasi aturan kebijakan yang tidak sesuai'

Semua upaya tersebut dilalolkar.r agar pengelolaan energl dan sumber

daya mineral tersebut mampu memberikan manfaat pada peningkatan kesej atrteraan masyarakat secara umum.

2.

Pertanian Subsektor perkebunan merupakan andalan dari sektor ini. Dengan daya dukung alarn dan luas areal 361.000 Ha (178.000 Ha perkebunan yang dikelola rakyat dan 183.000 Ha perkebunan swasta), maka subsektor ini kedepan akan menjadi andalan perekonomian daerah. Saat ini kontribusinya menempati posisi ke-4 terhadap perekonomian daerah dan cenderung terus meningkat.

Subsektor tanaman pangan merupakan subseltor kedua yang menjadi andalan sektor pertanian. Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian daerah saat ini diposisi kelima rurmun mengingat sebagian besar penduduk

(diatas l57o) mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencatrariannya'

II- 39

rRglcaM AcflrSdn&dn Jarwig

aoniilg Kt6. ltuqa ,IE 2005-2025

dan potensi lahan seluas 265.310,67 h4 maka subsektor

ini cukup shategis

untuk terus dikembaDgkan. Potensi lahan untuk ekstensifikasi pertanian juga masih sangat memungkinkan didaerah Musi Banyuasin.

Subsektor kehutanan adalah potensi lain yang dapat menjadi andalan dari

H4

maka potensi alam ini

sangat mendukung unhrk pengembangan subsektor

ini di Musi Banyuasin.

sektor pertanian. Dengan luas lahan 440.306

Dan dalam rangka perlindungan dan konservasi surnberdaya alam, maka pengembangannya diarahkan dapat bersinergi dengan sektor industri dalam

rangka pengembangan hutan tanaman industi. Saat

ini

subsektor ini sudah

termasuk sektor basis.

Dengan potensi

di

atas, maka hal tersebut merupakan sisi lain hekuatan

daerah Musi Banyuasin untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai basis perekonomian daerah.

Namun untuk mengoptimalkan pengelolaannya nampaknya keterbatasan SDM dan modal tetap menjadi kendala saat

faktor

ini. Selain itu

makin berkur-angnya areal pertanian akibat alih fungsi lahan yang terus meningkat. Oleh karena

itq

pengembangan SDM dan melibatkan pihak

swasta tetap menjadi alternatif kegiatan kedepan untuk dilalarkan.

Secara ekstemal pengembangan potensi pertanian

ini juga masih punya

pel.uang besar. Hal ini terkait dengan keb.utuhan masyarakat akan produk-

produk pertanian (pangan, sandang, papan) yang terus meningkat. Sehingga prospek untuk meujadi andalan perekonomian daerah masih sangat besar.

Dari segi oncoman sebenarnya tidak terlalu menghawatirkan, karena pasar

untuk komoditas pertanian masih cukup luas. Kalaupun ada mungkin terbatas pada hasil karet alam yang mengalami persaingan dari karet sintetis.

Ancaman yang lebih menghawatirkan justru jika pengelolaannya (terutama hutan) tidak profesional akan menimbulkan kerusakan lingkungan (erosi, banjir dll) yang akan membawa malapetakapada masyarakat itu sendiri. Dengan situasi dan potensi

di

atas maka kebijakan pengembangan sektor

pertanian dilakukan dengan ;

II- 40

*.incaru rhnqangnar tctgqA Qafintg K!6. 9l{6d

l)

pengembangan

qll

2H5-2025

luas areal padi tadah hujan' dan

pengoptimalan

pengembangan padi pasang surut,

2) pengembangan kelapa sawit ralqyat dengan pola kemitraan, 3) pengembangan dan peningkatan produksi tanaman karet, 4) memperbaiki sistem pengelolaan kawasan hutan dengan mening-katkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan,

5) mengefektifkan sumberdaya yang tersedia dalain pengelolaan 6) peningkatan kemampuan SDM pertanian secara umum-

3.

hutan,

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Subsektor perdagangan menjadi andalan sektor yang satu ini. Meskipun bukan terrnasuk seklor basis, narnun perannya cukup besar dalam

menggerakkan roda perekonomian daerah. Subsektor melibatkan masyarakat keciUmenengah, dan hal

ini

cukup banyak

ini terlihat dari

besarnya

kontribusinya terhadap PDRB yang menempati posisi ke-2 setelah migas.

Posisi daerah Musi Banyrasin yang berada pada posisi sentral yang diapit oleh 3 kabupaten lain (Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas) dan berbatasan langsung dengan propinsi Jambi, merupakan kekuotan untuk mengembangkan sektor perdagangan ini kedepan.

Disisi lain aspek jalan dan akses transportasi yang terbatas merupakan kendala untuk mennanfaatkan posisi stategis tersebut, Oleh karena itu akses

jdan, jalur transportasi dan moda transportasi baru (alur KA dan pesawat udara) harus secepatnya diupayakan untuk dapat menangkap peluang tersebut.

Kondisi dan posisi daerah seperti di atas menjadi Peluang yang potensial

untuk pengembangan sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) kedepan.

Terkait dengan hal tersebut tentu akan timbul ancamanjuga jika daerah

lain melakukan hal yang sama. Namun hal tersebut dapat diminimalisasi

bila hubungan antar

daerah dapat bersinergi dalam perdagangan dan

II- 4I

Qvttata
tentunya hal ini bisa lebih menguntungkan daerah Musi Banyuasin jika lebih awaUdulu rnempersiapkan diri.

Untuk itu arah kebijakan pembangunan sektor ini kedepan adalah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas samna dan prasarana pendukung seperti

pffiff, pusat pertokoan,

sarana

julan

penghubung, transportasi dan

telekomunikasi.

4.

Industri

Dari sektor ini penekanannya lebih pada pengembangan subsektor industri tanpa migas. Subsektor ini punya potensi cukup prospeklif. Hal ini terlihat dari kontribusinya yang cukup signifikan terhadap PDRB (urutan ke-

3). Disamping itu nilai LQ-nya

cenderung terus meningkat, sehingga

diproyeksikan dapat menjadi sektor basis mulai tahun 2015. Dengan daya dukung alarn yang ada, merupakan kekuatan bagi daeratr

Musi Banyuasin untuk mengembangkan seldor industri, terutama industri kecil dan menengah. Karena itu industri yang punya peluang dikembangkan adalah industri yang berbasis pertanian dan hasil tambang, mengingat potensi pertanian dan tambang yang dimiliki cukup besar.

Terkait dengan hal tersebut, nampaknya kendala yang dihadapi adalah

rnasih terbatasnya tenaga terampil yang akan berkecimpung dan unhrk rnenangani usaha industri ini. Unhrk itu pengembangan SDM dan pernberian

insentif usaha merupakan salah satu alternatif yang merrdesak untuk dilakukan. Sedangkan dari sisi peluang, masih cukup terbuka untuk pengembangan

sektor ini, mengingat potensi pasar yang cukup luas, baik di dalarn daerah maupun daerah sekitamya

Dari segi oncamon terutama dari usaha sejenis, nampaknya tidak terlalu mengancam

jika

produknya dikemas dengan mutu dan disain yang khas

dengan orientasi pasar tidak terbatas didalam. daerah, tapi juga keluar (ekspor).

Atas dasar potensi yang ada" maka arah pengembangan sektor industri untuk jangka panjang adalah

:

n- 42

furcaru tPtnhngunan

l)

JangQg Aanjeng 1fu5.

Ltuk

tli

2N5_202j

mewujudkan iklirn usaha dan investasi yang sehat dan berdaya sairg.

2) mengembangkan industri yang berbasis pertanian (agroindusbi) dan banyak menyerap tenaga k"rjq seperti industi makanan dan minuman,

indushi pengolah hasil perikanan, industri karet dan barang karet dan lainnya

5.

Jasa-jasa

Untuk saat ini dari sektor jasa masih dominan pada subseltor jasa pemerintah. Sebagai stimulus pembangunan daerah, maka peran jasa pemerintah meski terus dipacu untuk masa-masa mendatang, baik dari kuantitas maupun kuatitas pelayanannya. Saat ini subsektor ini berada pada posisi ke-8 kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

unhrk mendukung kegiatan pembangunan daerah, selain jasa sektor pemerintah' harus didukung pula pertumbuhan jasa sektor swasta. Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan usaha jasa oleh masyarakat lebih mudah dapat diakses sehingga akan mendorong dan lebih mempercepat akselerasi pembangunan secara keseluruhan.

2'3'7

Potensi Sektor/Subsektor Strategis Selama 4 Periode (periode 5 Tahunan)

Dengan gambaran analisis potensi

di

atas, secara rinci prioritas

pengembangan sektor/subseli:tor tersebut dapat disusun untuk periode tatrunan sebagai berikut:

5 (ima)

Periode I (2005-2010)

Untuk lima tahun pertama, trrutan potensi sektor/sub-sektor yfrg diprediksi memberikan kontribusi yang cukup signifikan serta memberikan daya dorong bagi pertumbuhan sektor/sub sektor lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1'

Pertambangan dan penggalian, khususnya pada subsektor minyak dan gas. Subsektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap pDRB, disamping

II-

43

qt rcsu {V*66rgrndt tang RF Oattiang Kgd rhid IfL 2mj-2n25

sebagai sektor basis. Sehingga sub

sektor ini memiliki potensi untuk rnenjadi

leading sektor dalam memacu tingkat pertumbuhan pembangunan Daeratr.

2.

Perdagangaru Hotel dan Restoran, khususnya untuk subsektor perdagangan.

Meskipun bukan sektor basis, namun punya peran besar dalam menggerakkan

roda perekonomian daerah dan banyak melibatkan

masyarakat

keciUmenengah. Ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB diposisi kedua.

Untuk itu dalam periode lima tahun pertam4 sub sektor ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menjadi prioritas pembangunan di Musi Banyuasin

3. Industri

pengolatrarg khususnya pada subseliilor industri tanpa migas.

Potensinya cukup prospektif karena disamping kontribusinya signifikan terhadap PDRB (urutan ke-3),

jiga nilai basisnya

cenderung terus meningkat.

Untuk itu, sub seklor ini pun dapatmenjadi prioritas pembangunan yang dapat dikembangkan dalaqr lima tatrun pertama

4.

Subsektor perkebunan, dengan daya dukung alam Kabupaten Musi Banyuasin,

subsektor

ini

kedepan akan menjadi andalan. Saat

ini

sudatr mampu

menempati posisi ke-4 sumbangannya terhadap prekonomian daerah. Untuk

itu dalam lima tahun pertama, sub sektor ini dapat menjadi prioritas ke-empat yang dapat dikembaugkan oleh Daerah.

5.

Subsektor tanaman pmgm, dimana sebagian besar penduduk (diatas 15VO mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharianny4 maka subsektor

ini

akan menjadi stategis untuk terus dikernbangkan untuk memenuhi kebuffian masyarakat (posisi ke 5 sumbangannya terhadap perekonomian daerah).

6.

Subsektor kehutanan. Subsektor

ini

rnenempati posisi ke

6

sumbangannya

terhadap perekonomian daerah. Sr:b sektor kehutanan memiliki potensi yang sama dengan subsektor perkebunan dDan sangat potensial untuk bersinergi dengan sektor indushi dalam rangka pengembangan hutan tanaman iirdushi, dan subsektor

7.

ini termasuk sektor basis.

Sektor bangunan. Dengan posisi ke-7 dalam kontribusinya pada perekonomian daerah, seldor ini perlu terus dipacu untuk mendukung kegiatan pembangunan yang makin tumbuh pesat didaerah Musi Banyuasin.

il-

44

Rgncara

arn1dgwu|

ldtllf tudd|

ru6.

xL!fid'tl

m05-2025

8. Subsektor jasa pemedntah. Sebagai

stimulus pembangunan daerah, maka

peran jasa pemerintah meski terus dipacu untuk masa-masa mendatang, baik dari kuantitas maupun kualitas pelayanannya-

9.

Subsektor penggalian. Meski berada diposisi ke-9 kontribusiny4 subselitor ini punya daya dorong dan daya tarik terhadap sektor/subsektor lainnya, sehingga

perlu dipacu pengembangannya. 10. Sektor keuangan" sewa dan jasa perusahaan. Walaupun berada diposisi 10,

sektor ini pr.rnya peran sangat strategis untuk mendukung kelancaran roda pembanguran daerah. Jika arus lintas keuangan terganggu, maka cukup mempersulit gerak langkah pembangunan secara rrntun. Uhtuk itu sektor ini mutlak untuk dipacu pertumbuhannya. Selain sektor/subsektor tersebut diatas, sektor/subsektor lain bukan berarti

tidak

mendapat perhatian. Namun

untuk memacu

pertumbuhan

pembangunan/ekonomi secara aggregat (mengingat faktor multiplier effect-tya

yang luas), maka urutan prioritas tersebut perlu menjadi perhatian dalam rangka pembangunan di Musi Banyuasin sebagai acuan.

Periode

II

(2010-201$

Pada periode lima tahun kedua

ini, posisi

selilor/subsektor tidak banyak

berubah. Seperti posisi pertama sampai keenam tetap sama dengan pada periode I.

l.

Subsektor minyak dan gas.

2. Subsektorperdagangan. 3. Subsektor industri tanpa migas. Pada periode ini subsektor ini sudatr menjadi sektor basis.

4. Subsektorperkebunan. 5. Subsektortanaman pangan. 6. Subsektorkehutanan. 7. Subsektor penggalian. Karena pertumbuhannya

yang cukup pesat subse}:tor ini

meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari posisi ke-9 menjadi ke-7, dan posisi ini tetap sarnpai akhir masa perencanaan (2025).

8.

Subselrror jasa pemerintah.

II-

45

qgncnu

QentSanIrozrrt

g.

taqQg

wlAg,<96'4u&

qi

2m5-2025

Sektor bangrrnan. pada periode

II ini sedikit menuruR

lajunya" dan tergeser

ke-9' oleh subsehor penggalian, sehingga berada diposisi 10. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan'

Periode

Itr (20112020)

posisi Untuk periode lima tahun ke-III, 'perkembangan dan

setiap

terjadi perubatran posisi pada sektor/subselctor juga tidak jauh be,rbeda. Hanya sampai ke-8 tetap szlma dengan urutan 9 dan 10, sedangkan untuk urutan pertama pada periode

l. 2. 3. 4. 5. 6. . 8. 9. 7

II.

Subsektor minYak dan gas' Subsektor Perdagangan. Subsektor industri tanpa migas' SubsektorPerkebunan.

Subseltor tanaman Pangan' SubseltorkehutananSubselctor Penggalian. Subsektor jasa Pemerintah'

periode ini sektor ini Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Pada 9 dali mengalami pertumbuhan lebih baik, sehingga berada diposisi sebelumnYa Posisi 10.

10.

Seltor bangunan. sektor ini terus melemah pada periode

ini' Karenanya

berada Pada Posisi terakhir.

Periode

IV ( 2020-2025 )

pada periode terakhir

perencanaan, perkembangan

dan posisi

perubatran 'posisi seltor/subsektor terlihat lebih konstan. Karena tidak terjadi ini : dari periode sebelumnya (periode III), sebagaimana terlihat berikut Subsektor minyak dan gas. Subsektor perdagan gan. Subsel:tor industri tanPa migas. Subsektor pcrkebunan, Subsektor tanaman II.46

fureatu ad^knPndn

laUfu e6,id'4 K96'hfu

qf,. 2m5'2025

6. 7. 8. g.

Subseltorkehutanan'

10.

Sektor bangunan'

SubsektorPenggalian' Subsektor jasa Pemerintah' Sektor keuangau sewa dan jasaperusahaan'

ranking PDRB Se}ilor/Sub Informasi selengkapnya tentang posisi basis dan dalam Periode Perencanaan 2005sektor Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin

2025addahsebagaimanaterlihatdalamtabe|2.24dai2.25.

Petapotensisrrmberdayaalammasing-masing.wilaya}rkecamatandi KabupatenMusiBanyuasindapatdilihatpadagarrbar2.Tterlampir.

posisi dan Perke-ff#l3tib-sektor Ekonomi KabuPaten Musi BanYuasin

Sektor

No I

2

Kriteria Basis

Trend Kontribusi

Trend

Naik

Turun

LO

Pertanian

Non basis

a.Tanaman Pangan

Non basls

5

Naik

Konstan

Non basls

4

Naik

Turun

b.Perkebunan c.Peternakan

Non basis

l3

Konstan

Turun

d.Kehutanan

Basis

6

Turun

Turun

e.Perikanan

uulsls

ll

Turun

Naik

Pertambangan&Penggl

Basis

Naik

Naik

I

Naik

Turun

,l

Naik

Iurun

Turun

Turun

J

Tuntn

Naik

t7

Naik

Naik

a.

Basis

Migas

b. Non Migas c. Penggalian 3

Ranking PDRB

Industri Pengolahan

Basis

Non

Dasls

a.lndustri Migas

ffiaustri 4

tanPa Migas

ListrihGas,Air Bersih

t

asls

Non basis

tl-

47

qowu

ecn*ongnar laryf,g aanltg Ksf!. ,lltn 'IfL 2N5-2025

No Sektor

Kriteria

Ranking

Trend

Trend

Basis

PDRB

Kontribusi

LQ

Basis

l0

Turun

Naik

Turun

Turun

5

Bangunan

6

Perd agan ganrHotel,Rest

Non basis

a.Perdagangan

Non basis

2

Turun

Turun

c.Restoran

Non basis

l5

Konstan

Turun

Pengangkutan&Komksi

Non basis

Naik

Turun

a.Angkutan

Non basis

l4

Naik

Naik

b.Komunikasi

Non basis

l6

Konstan

Turun

Basis

9

Turun

Turun

Turun

Konstan

b.Hotel

7

8

Keuan ga nrSewar"IasaPrush

9

Jasa-jasa

Non basis

a.Pemerintah

Non basis

I

Tunm

Naik

b.Swasta

Non basis

t2

Konstan

Konstan

PDRB dgn MIGAS Sumber: Hasil Analisis

Tabel2.25 Prioritas Pengembangan Sektor/Sub Sektor Kabupaten Musi Banyuasin dalam Periode Pembangunan 200$2025 Prioritas Pertama Kedua

Ketiga

Keempat Kelima

2005 -2010

2010 - 2015

Sub SektorMinyak & Gas Sub Sektor Perdagangan

Sub Sektor Minyak & Gas Sub Sektor Perdagangan

SubSektor industri tanpa migas.

SubSektor industi tanpa migas.

Subse}Ior perkebunan

Subsektor perkebunan

Subsektor tanaman

Subsektor tanaman

pangan

Pangan

Subsektor kehutanan

Subsektor kehutanan

2015-2020

2020-2025

Sub Sektor

Sub Sellor

Minyak & Gas

Minvak & Gas

Sub Sektor Perdaeangan

Sub Sektor Perdasanean

SubSektor industri tanpa mieas. Subsektor oerkebunan Subsektor tanaman

SubSeklor industri tanpa migas.

Subsektor Derkebunan

Subsektor tanaman pangan

Dangan

Keenam

Ketujuh

Seklor bang'rnan

Subsellor Denssalian

Kedelapan Kesembilan

Subsektorjasa pemerintah Subsektor penggalian

Subseklorjasa pemerintah Sektor bangunan

Subsektor kehutanan Subsektor penggalian Subsektorjasa pemerintah Selrtor

keuangan, sewa dan jasa

Subseklor kehutanan

Subsektor oenegalian Subsclrtor jasa oemerintah Sektor keuangan, g9s,.6 tlan jasa perusahaan

perusahaan

Kesepuluh

Sumber:

Sektor keuangan, sewa dan jasa

Sektor keuangan,

perusahaan

Derusahaan

sewa dan jasa

Analisis, 2005

II- 48

Sektor bangunan

qincond ,fuil*dngtiafl langRft Aarfulg

Kfi. *tu6a

.IfL 2N5-2025

2.4

ASPEK SARANA DAI\[ PRASARANA

2.4.1

Sarana Sosial Ekonomi

1.

Sarana Pendidikan Sarana pendidikan yang ada 2005 yaitu

a.

di

Kabupaten Musi Banyasin pada tahun

:

Tarnan Kanak-Kanak

Cf$ yang terdiri dari I unit TK Negeri dan 38 unit

TK Swasta;

b.

Sekolah Dasar (SD) terdiri dari 416 unit SD Negeri, 16 unit SD Swasta, 2 unit MI Negeri dan24 unit

c. d.

MI Swasta;

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) terdiri dari

I unit SDLB Negeri;

Sekolah Menengah Pertama (SNP) terdiri dari 45 unit SMP Negeri, I I

unit SMP Terbuka 29 unit SMP Swast4 4 unit MTs Negeri dan 33 unit MTs Swasta;

e.

Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dad

ll

unit SMA Negeri dan 15

unit SMA Swasta, I unit Madrasah Aliyah Negeri dan 13 unit Madrasah Aliyah Swasta;

f.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri dari 3 unit SMK Negeri dan 2 unit SMK Swasta;

Berdasarkan data dari Diknas Kab. Muba

kondisi

sarrma pendidikan

tahun 2005 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2002 untuk SDN berjumlah 413 unit, SMPN 34 unit, SMAN 7 unit" SMKN 2 unit. Walaupun secara kuantitas meningkat

, namun Untuk saat ini kalau ditinjau dari

penyebarannya, terlihat ketidakseimbangan pelayanan sarana pendidikan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, dan antara kawasan perdesaan dengan perdesaan lain yang terpencil.

Berdasarkan hal tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sarana

pendidikan ke depan adalatr;

a.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

il-

49

qgntatu eeniaagnan tanglg Qdr$ng Kg6. %ufu 'IfL 20o5-2025

b.

Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan saftIna pendidikan disemua wilayah terrrasuk daerah terpencil, sehingga masyarakat pedesaan tidak selalu ke kota untuk menempuh pendidikan yang diinginkannya.

Mendorong peftm s*'asta dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan berbasis keagarnaan dan kejuruan/ keterampilan.

2.

Sarana Kesehatan Sarana kesehatan yang tersedia

di

Kabupaten Musi Banyuasin tatrun

2005 terdiri dari Puskesmas Ralvat Inap berjumlah 6 rmiq Puskesmas Non Rawat krap berjumlah 14 unit, Puskesmas Pembantu 93 unit dan Poliklinik Desa berjumlah

l4l

unit.

Ketidakseimbangan pelayanan sarana kesehatan dapat terlihat dari rasio tenaga

medis yang menunjukkan penduduk yang dilayani relatif rendah persebaran saftma yang tidak merata. Hal

serta

ini terlihat dari sikap prilaku hidup

sehat masyarakat yang masih belum menjangkau semua desa (35% KK). Disamping itu juga angka tingkat kematian bay, yang masih cukup tinggi yaitu 12 orang perseribu kelahiran, angka kematian balita yaitu 30 orang perseribu dan aogka kematian ibu yaitu 243 orangperseratusribu. Berdasarkan hal tersebut tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan deraj at kesehatan masyarakat adalah;

'a.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat.

b.

Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan obat-obatan pada semua Puskesmas termasuk di daerah terpencil, sehingga masyarakat pedesaan mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.

c.

Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat dalam rangka mendorong prilaku hidup sehat, sehingga perilaku ini akan menjadi pola

hidup sehari-hari bagi semua masyarakat.

r-

50

figncana
3.

SaranaPerdagangan Ketersediaan sarana perdagangan dan

jasa masih sangat terbatas,

ketersediaan pelayanan sarana perekonomian berupa pasar lingkungan dan pasar regional banr melayani wilayah Kecamatan Sekayu dan Sungai

Tantangan pembangunan sektor perdagangan kedepan adalah

a-

Lilin.

:

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung seperti pasar, pusat pertokoan, saranajalan penghubung, transportasi dan

telekomunikasi pada semua wilayah Musi Banyuasin.

b.

Mendorong peran serta swasta dalam berinvestasi pada bidang usaha perdagangan.

2.4.2 Prasarana Wilayah 1. Air Bersih PDAM Pelayanan air bersih

di

Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2006 belum

seluruh wilayah dapat terlayani. Dari 218 desa/I(elurahan yang ada, bara 147 desa/kelurahan atau 67,43 Yo ymg dapat terlayani air bersih, sedangkan sisanya sebanyak 71 desa/kelurahan atatr32,57 % belum dapat terlayani air bersih

PDAM.

Disisi lain potensi sumber air bersih cukup tersedia, seperti di Kecamatan Sanga Desa dengan debit sebesar sebesar 5

3 lt/det, Kecamatan Babat Toman dengan debit

ltldet, Kecamatan Sekayu sebesar dengan debit 35 lt/det, dan Kecamatan

Bayung Lencir dengan debit sebesar

4 lt/det. Potensi ini perlu dimanfaatkan

seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan akan air bersih

di

wilayatr

Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain

itq

potensi sumber air bersih juga dapat memanfaatkan potensi dari

sungai-sungai yang ada seperti Sungai Musi yang memiliki debit rata-ruta 763 m3/detik, Sungai Lalan dengan debit rata-rata 301,2 m3/detik, Sungai Calik 227,6 m3/detik, dan Sungi Banyuasin yang memiliki debit rata-rata 513 m3/detik.

Sehubungan dengan kondisi dan potensi tersebut, maka pembangunan pelayanan air bersih adalah i

II- 5I

tantangan

qfica,,a

turilaqlts,

qf' ma'2025 ldrg{g aa\fu,,g K96''tu6a

a.MeningkatkanpelayananPDAMsehinggamampumenjangkausemrurdesa di wilaYatr Musi BanYuasin'

mendorong pertumbuhan Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga akan

b.

jumlahpelangganbarudisetiapdesayangsudahmemilikijaringan. peningkatan pelayanan Meningkatkan kualitas sDM PDAM dalam upaya pada masyarakat dan peningkatan kinerja perusatraan'

c.

2.

Ketenagalistrikan

Banyuasin yang sudah Apabila dilihat dari jumlah desa di Kabupaten Musi tingkat pelayanan distribusi energi terlayani lisfrik sampai 2005, dapat dikatakan dari totat desa yang ada' listrik yang dikelola PT. PLN zudah mencapai 73,8gyo sudatr terlayani sedangkan Dari data yang ada, sebanyak 150 desa/Kelurahan sisanya sebanyak 53 desa belum terlayani'

TingkatpertumbuhanpelayananlistrikmasukdesadikabupatenMusi

36,36yopertatrun. oleh karena itu Banyuasin memang cukup tiogg,, yaitu rata.rata perencaftun (2005-2010) diharapakan paling lambat selama 5 tahrrn pertama masa

jaringan listrik' Hal ini tidak sulit untuk semua desa sudah dapat terlayani oleh tiap tahun adalah cukup realistis untuk dicapai karena target minimal 10 desa dicapai. ke depan adalah Tantangan pembangunan ketenagalistrikan

a.

:

untuk menjamin Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik sehingga mampu menjangkau ketersediaan tenaga listik serta keandalanny4 paling lambat pada akhir tahun semur desa diwilayahMusi Banyuasin, 2010-

b.

akan mendorong pertumbrfian Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga

jumlahpelangganbanrdisetiapdesayangsudahmemilikijaringan.

c.

dengan mendorong Peningkatan kemampuan industri ketenagalistrikan

peningkatankualitasSDMdalamupayapelayananpadamasyarakatdan penin gkatan kinerj a Perusahaan

tr-

52

furu:aru

llbilongtmn Jaryftq aanjaq Kt6.

*lfitalL

2w.t-2a25

wilayah baik dari maupun ke Kabupaten Musi Banyrasin dilalcukan melalui kedua prasarana transportasi tersebut.

a) Transportasi Darat Sebagai daerah yang dilalui jaringan jalan regional, Kabupaten Musi

Banyuasin punya posisi cgkup shategis untuk dikembangkanPengembangan wilayah dan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilalcukan salah sahrnya dengan meningkatkan jaringan jalan yang ada dan membangun jaringan jalan baru untuk membuka daerah-daerah terisolir yang

memiliki potensi sumberdaya alam melimpahDalam kaitannya dengan pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, maka sistem transportasi wilayah perlu lebih difokuskan pada sistem transportasi darat. Hal

ini

disebabkan cukup tingginya tingkat pergerakan

yang terjadi dalam wilayah maupun antar wilayalU juga transportasi darat merupakan salah satu penunjang kelancaran kegiatan transportasi lainnya (sungai), yaitu dalam kaitannya dengan pergerakan dari dan ke pelabuhan. Peranan transportasi darat

di Kabupaten Musi Banyuasin sangat penting

peranannya dalam mempengaruhi perkembangannya. Pergerakan penduduk dengan berbagai aktivitas dilayani oleh ketersediaan przsarana dan sarana transportasi darat.

Urnumnya pergerakan yang dilalarkan oleh penduduk

di dalam wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan moda transportasi darat adalalr dengan pola pergerakan based activity yaitu pergerakan dari tempat tinggal menuju tempat kerja atau sekolah. Secara umum moda angkutan yang

digunakan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua mauprrn roda empat. Pola pergerakan yang tinggr terjadi pada kawasan pusat kota dengan kegiatan utama adalah perdagangan dan jasa. Sedangkan pola pergerakan antar wilayah dari dan menuju Kabupaten

Musi Banyuasin dicirikan oleh pergerakan regional antara Palembang dan Sekayu

-

Sekayu

Betung yang terhubung dengan ruas jalan negara

(lintas Sumatera Bagian Timur).

II-

54

qtncann Qun66n$EBntangQ{ (Padd'q KF6'

ltth'IlL

2N5-2025

1. Prasarana Jarlngan

Jalan

Kab- Muba pada tahun Berdasarkan data pada Dinas PU Bina Marga jafingan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dali 147'6 km 2004

dan 950 julan negara, 189,0 hn jalan propinsi, 926,5 km jalan kabupaten' km baih 20 Yo atau km jalan desa. Kondisi jalan tersebut 15 9/o atau 139

185,3kmsedang,25Voatau23l,6kmrusakdan40%rusakberat' permasalahan yang dihadapi dalam penanganan

jalan

di

wilayah

Kabupaten Musi BanYuasin adalatr :

t /

Sarana dan prasarana yang hrrang memadai'

Kondisi topografi Kabupaten Musi Banyuasin yang sebagian besar beruPa rawa-rawa,

{

terus menenE, Terjadinya bencana alam banjir dan hujan yang

/

di Seringnya overload akibat aktivitas pembangunan/perusahaan

kabupaten Musi BanYrasin.

Permasalahan menjadi tantangan

ke

depan dalam meningkatkan

penanganan jalan di wilayatr Kabupaten Musi Banyuasin'

2. Sistem Moda Kendaraan dali Moda angkutan darat di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri mobil kendaraan bermotor yang dapat diklasifikasikan sebagai jenisnya, maka jenis truk p€numpang, mobil bus, dan truk. Dilihat dari

danpickupbukanumrrmmerupakanjeniskendaraanpalingbanyak.

jumlah kendaraan Perkembangan dari tahun 2003-2004, menunjukan bus umum, bus yang ada mengalami kenaikan sebesar 27,16 %. Kecuali kendaraan tak umum dan pick up umum yang mengalami penurunalL

jenis lainnya mengalami kenaikan' Musi Jenis sarana penunjang yang tedapat di wilayah Kabupaten jenis fasilitas yaitu dapat diklasifftasikan menjadi beberapa Banyuasin

rambu'traffic terminal, tempat parkir kendaraan, rambu lalu lintas dan di umumn Sarana

qrnaru Mt|arqw@ I qfrg @Fng K96''ltfu

tifr-

2NYmu

jalan negara atau jalan propinsi dan Kota ibukota kecamatan yang dilalui SekaYu.

3. Anglartan Umum

PerananangkutanumumdiKabupatenMusiBanyuasinsangat membantukelancararrpergerakandidalamkotadanantarkota.Untrrk jenis kendaraan yang membantu kerancaran di dalam kota maka

digunakanpendudukadalahkendaraanbermotor,yangterdiridali kendaraan mempunyai angkutan penumpang dan motor. Masing-masing

karakteristik dan pelayanan yang berbeda'

Sedangkan

untuk pergerakan dari dan menuju Kabupaten Musi

melayani trayek Banyuasin dilayani oleh moda angtnrtan bus diantaranya penduduk dari sekayu ke sekayu Palembang. Selain itu, pergerakan moda anglortan jenis bus Sungai Lilin dan Bayung Lencir dilayani oleh

-

danumumnyaperpindatranmodaangkutanterjadidikotaBetung. Banyuasin dilayani Hubungan antar wilayah di dalam Kabupaten Musi kota moda angkutan umum perdesaan yang menghubungkan

oleh

Sekayu dengan kota-kota kecamatan lainnya'

4. Terminal yang terdapat di selain jaringan jalan, prasarana transportasi lain terminal angkutan Kabupaten Musi Banyuasin adalah terminal dan sub beberapa darat. untuk keperluan dalam kota dan antar kota terdapat

terminal, antara lain Te'rminal Sekayu, Terminal Sungai

Lilin

dan

Terminal BaYung Lencirpada Kondisi sub.sub temrinal yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin fungsi terminal pada saat ini dapat dikatakan cukup layak sebagaimana

umunnya, dalam hal ini meliPuti

II.56

:

q3ra

rLr {Vwfuf,guttdn

lcng|F
Nt6t'IfL 2a{t5-206

lahan yang Lokasi sub terminal yang tidak sesuai dengan fungsi

-

adadisekitarnya'sehinggasirkulasiangkutanrrmrrmyangakan menghambat memasuki dan keluar dari terminal tersebut dapat

lajukendaraanyangmelintasruasjalanyangberpotongandengan jatan dan keluar terminal. Hal ini terlihat pada sub

masuk

Terminal Sungai Lilin.

itu Terkait dengan kondisi di atas adalah fungsi dari sub terminal

-

sendiriyanghanyabersifatterminalsementara(darurat)yang padahal digrrnakan sebagai tempat sirkulasi angkutan umum fungsifungsilahansebenarnyaadalatrsebagaipusatperdagangan dan jasa (Pasar dan Pertokoan)'

untuk meningkatkan aksesibilitas antar bagiar-r wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin, maka tantangan dalam pengembangan dan pembangunan transportasi darat adalah;

a.Meningkatkanfungsidanperanannyauntukmenunjangperwujudan stnrktur tata ruang wilayah yang diinginkan'

b.

melalui Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.

c. Meningkatkan

kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadrt

lalu melalui, 1) penataan sistem jaringan dan terminal, 2) manajemen jaringan lintas terutama yang terkait dengan retibusi jalan, penataan dan

ijin trayek, 3) kerjasama antara lembaga pemerintah

(antar

kabupaten dan dengan ProPinsi).

d.

pusat-pusat Peningkatan firngsi ruas jalan yang terkait dengan hirarki pelayanan di pelayanan untuk mempertinggi aksesibilitas antar pusat Utara dan Selatan kabuPaten.

e.Mengembangkantransportasiyangberkelanjutanterutama yang terpadu transportasi umum yang masal, terjangkau dan efisien pengembangan wilayah' Untuk itu pengembangan dan dengan

mengintensifkan

II.

57

qtncav acnkngtttdn lang[gt aaniong

f.

K95. ,b6a'1fr" 2N5-2025

direalisasi, transportasi udara kedepan adalah suatu kebutuhan 151tuk yang menghubungkan Sekayu dengan kota lainnya'

b) TransportasiSungai Mengingat potensi sungai yang cukup besar dan terbatasnya Prasarana KabupatenMusi maupun saxana perhubungan darat, maka sungai-sungai di memegang peranan penting sebagai prasarana perhubungar5

Banyuasin

dali daerah khususnya dalam upaya memenuhi pelayanan' ang!
1. Prasarana

TransPortasi Sungai

dimanfaatkan Sungai di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat Musi, Sungai sebagai prasaftma transportasi/pethubungan adalah Sungai

supat' Batanghari Leko, Sungai Lalan, sungai Dawas, dan Sungai

2.

Sarana TransPortasi Sungai

di Jenis angkutan sungai yang digunakan sebagai sarana perhubungan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar berupa kapal motor yang mempunyai kapasitas culup besar, selain itu muatan yang diangku sebagian besar berupa muatan manusia dan hasil pertaniar/perkebunan' pada Jumlah kendaraan angkutan sungai di Kabupaten Musi Banyuasin tatrun 2005 berjumlah-kurang lebih 464 buah' pergerakan Transportasi sungai masih merupakan aspek penting dalam dengan penduduk,, khususnya dalam menghubunglan wilayah kota daerahdaerah hinterlandnYa. Saat

ini

dermaga sgngai yang melayani keluar masuk kapal di Kabupaten

Musi Banyuasin antaranya Dermaga Sekayq SatkerAlnit Pengawasan Lalu-Lintas Angkutan S'ungai dan Danau (IIPLLASD) Karang Agung' UPLLASDSrrngaiLilin,danUPLLSDKepahyang.Mengingatperart

.

pentingnya sungai dalam penyebaran penduduk, maka diperlukan usaha peningkatan kondisi safiura dan prasarana yang ada

II-

58

RffaruenianpdottiaUfuQdioAXti.uoArt

r***u t

Dengan mengacu pada potensi sungai yang ada di wilayah Kabupaten

Musi Banyuasin maka tantangan pengembangan hansportasi sungai ke depan adalah:

L

Mengembangkan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai terutarna bagr daerah pedalaman yang terbatas transportasi daratnya

b.

Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana angkutan sungai.

c.

Mendorong peran serta pemda

dan swasta dalarrt

penyelenggaraan angkutan sungai yang efektif dan efisien.

2.5. TA}TTAIIGAN

1. Dalam 20 (dua puluh) tatrun

mendatang Kabupaten

Musi

Banyuasin

menghadapi tantangan jumlah penduduk yang makin besar, diperkirakan

jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin

di

tahun 2025 berjumlalt

769.l3ljiwa. Sejalan dengan itu pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penting diperhatikan agar terjadinya penduduk yang tumbuh seimbang dimana penduduk usia produltif lebih besar daripada penduduk usia non produktif. Tantangan

ini juga perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan

kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, guna menuju Kabupaten Muba yang lebih mandiri.

2.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator kemajuan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin 68,7 cukup baik kabupaten lain di Sumatera Selatan. Hal

ini

(

Urutan ke-5) dibandingkan

sudah menunjukkan upaya yang

maksimal Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas |DM. Namun 20 puluh tahun kedepan pembangunan pendidikan dan kesehatan

memiliki peranan yang sangat penting. Dibidang kesehatan

ht*gat

pembangunan yang dihadapi meningkatkan akses pelayanan kesehatan

disemua wilayah dan semua tingkatan 'ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin; meningkatkan peyebaran tenaga kesehatan; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan.

II.

59

qtnund @itkngdrd

lc'AflPd'rnv KtL' tw'ilk'rL

Sementara

itu

2m5'2o25

pendidikan adalah tantangan yang dihadapi bidang

meningfuatkanpelayananpendidikanyangberkualitas'berdayasaingglobal; buta menurunkan jumlah penduduk meninglcatkan manajemen pendidikan ;

bidang pendidikan sehingga aksara, meningkatkan partisipasi dalam menrrrunkankesenjangantingkatpendidikanmasyarakatantaramasyarakat mampudantakmampu,perkotaandanperdesaan,daerahmajudantertinggal, pihak swasta dalam penyelen ggaraan serta antar jenis kelamin. Mendorong dan ketrampilan' Kemajuan bidang pendidikan berbasis keagamaan, kejunran diberbagai bidang pembangunan pendidikan harus diiringi kemajuan teknologi menjadi Kabupaten yang terdepan' Kabupaten Musi Banyuasin agar tetap

3.Tantanganbidangpembangunanperempru'ndananakadalahmening[atkan kualitasdanperarrperempuandiberbagaibidangpembangunan,menurunkan tindakkekerasarr,eksploiusidandislrriminasiterhadapperemprumdananak.

Sementaraltu,tantangandibidangpemudadanola}rragaadala}t mengoptimalkanpartisipasipemudadanprestasiolahragabaiktinglat regional, nasional dan internasional'

4.PembangunanekonomiKabupatenMusiBanyuasinmenujuekonomiyang

masyarakat yang lebih merata dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan

berkualitas

zo tatrun kedepan. untuk itu

tantangan kedepan adalatt

yang cukup meningkatkan pertumbuhan ekonomi

tingg, berkualitas'

dan

berkelanjutansertaberdayasainguntukmewujudkankesejahteraandan

mengurangiketertinggalanuntukmenjadidaerahyangpalingmajudi Sumatera Bagtan Selatan' ang!
5. untuk

berpendidikansetingkatSMPdansMUyangterampil'sehingga perekonomiandimasadepanakanmampumenyediakantambahanlapangan

kerjayanglayak.Selainitukemarrrpuanmengembangkanpotensikabupaten kemandirian dan Musi Banyuasin terus ditingfutkan untuk terwujudnya ekonomiyangberdayasaingsehinggamengurangiketergantunganekonomi peran BUMD dan kelembagaai ekonomi dari luar dan semakin meningkatnya II.60

*n@a

ffinoDgi

latqQgr <Pafiaq

Kl6'lufu 'rrl 2N5-n25

lainnya ( koperasi dan UMKM) dalam meningkatkan

perekonomian dan

kemandirian daerah

6.

kemiskinan dengan pemenutran Tantangan dalam pemecahan perrrasalahan Upaya yang telah kebutuhan dasar masyarakat perlu lebih ditingkatkan' pendidikan, kesehatan, dan penyediaan dilakukan pemerintah saat ini dibidang yang kuat dalam meningkatkan kualitas

infrastruktur menjadi dasar

hanrs lebih berpihak pada masyarakat miskin. Perencanaan dan penganggaran

masyarakatmiskin,peningkatansinergidankoordinasikebijakanpemerintah

dalampenganggulangankemiskinarudanmeninglatkankeberdayaan pemahaman bahwa mereka dapat masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan guna menghasilkan sentra kegiatan mengembangkan potensi yang dimiliki ekonomi.

II- 6I

Rwstd tunfurrPnan

Jangftg Qoni'ng

K!6'

2m5-202-r

'hufu'IL

BAB

III

VI$ DAII MISI PEMBAI{GUNAN KABIIPATEN MUSI BAI\TYTJASIN TAHT]I\I 2005'2025

3.1

VISI DAERAII KABI]PATEN MUSI BAI{YUASIN

Daera}rperlumemilikisebuahvisisebagairefleksidariselunrhharapan kepentingan di daerah' Dengan visi

pemangku dan keinginan bersarna dari seluruh

makaSemrurkemampuandanpotensiyangdimilikiKabupatenMusiBanyuasin tebih jauh pencapaian tujuan tersebut' Bahkan akan dioptimalkan dalam uPaya dari

itu,

aktivitas dan pelaksanaan pembangunan sebagai konsekuensinya seluruh

puluh tahun mendatang, baik oleh dua dalam diselenggarakan akan yang di Kabupaten Musi Banyuasin hants mauprrn swasta dan masyarakat pemerinta}r,

disinergikan untuk pencapain visi daerah'

dari

kristalisasi perumusan visi daeratr Kabupaten Musi Banyuasin merupakan pemangku kepentingan di daeratt keinginan masyarakat dan seluruh

KabupatenMusiBanyuasinsekaligusmenjadiamanahyangharusdirealisasikan kebijakan' program dan kegiatan daerah' oleh pemerintah daerah melalui sejumlatr strategi yang jelas' juga mampu selain memberikan arah dan focus

visi

daerah

orientasi pembangunan' sehingga memiliki menjadi perekat seluruh komponen

masadepan,mampumenumbrrlrkankomitnen,danmampumenjamin kesinambungan kepemimpinan daerah'

Perumusanvisiinisejalandenganvisipembangunannasionalrrntuk menujulndonesiayangMandiri,MajrlAdil,danMakmrrrjugaselarasdengan ini, yang berkembang pada tatanan penyelenggaraan pemerintahan saat tuntutan

globalyaitupembaharuanpemerintahan.(reiroentinggovernment). dituntut peran pemerintatt Dalam pembaharuan pemerintahan tersebut' ahli bertanggung jawab (Accountabiliry)' untuk lebih terbuk a ( transparency),

padabidangnya@rofessional)dalampenyelenggarannpelayananpublic(public service). satu model pembangunan Selain itu, PBB (2005) telahmerekomendasikan " yaitu " Miillenium development goals (MDG) ' abad millennium melalui konsep III-1

qlncall4 Qrnfunt1 rrd

2m5-m25 ldg|e aa'fr'q rGL''\ufu 4L

satuh{uanpembangunanbersama(dunia)dalarrrmenciptakankesejahteraan

masyamkatglobal,mulaidaripeningkatankemarrpuanekonomi,ketahanan kepaila pengafustamaan kesehatan, permukiman sampai pangan" pendidikan,

gender,danterciptanyakeadilandankesetaraanbaglseluruhrakyatdunia.

KondisisepertiinisedangdiusahakandalampembangunanKabupaten

MusiBanyuasinmelaluipemerintatranyangdigerakkanolehvisisehingga masyarakatmemperolehmanfaatpemerataanpembangunandanhasil.hasilnya

Dantentr:itujuanterciptarryaSuafutatananekonomiyangmajuyangsejalan komifinen masyarakat akan selalu menjadi dengan pencapaian kesejahteraan

bersamaseluruhkelompokpemangkukepentingandiMusiBanytrasin. untuk maka visi daerah Musi Banyuasin Berdasarkan hal tersebut diatas, yaitu ; ditopang tiga pilar utama (zozs)akan mendatang tahun puluh dua o Pertama, kemaiuan Pembangunan; o Kedua o

masyurakat; kemanilirian dan keseiahteraan

adil'iuiur dan bercih' Danpilat ketiga, pemerintahanyang

Sesuaidenganuraiandiatas,makavisidaerahKabupatenMusiBanyuasinadalah:

,,MUBAMAJU,MANDIRI,DANSEJAHTERA2O2S" Penjelasan dari

visi Kabupaten Musi Banyuasin

:

l.MusiBanyrasinyangmaju,artinyapembangunanMusiBanyuasinmerupakan Sumatera Bagian Selatan' paling maju dan terdepan di kawasan

2.MusiBanyuasinyangmandiri,artinyapembangunandiMusiBanyuasinyang bertumpupadakemamprumsendiri,untukmembangunkemandirianmutlak berdaya saing menjadi kunci Kemampuan harus dibangun kemajuan ekonomi' untuk mencapai kemajuan dan kemandirian'

S.MusiBanyuasinyangsejahtera,artinyatercapainyapeningkatanlualitas kehidrrpanmasyarakatMusiBanyuasinyangmeratapadasemuaaspek

m-2

Aqwru tPcnhtgwvn ld9f7 eo#,g Ktf- ilufu 'IL

2a05'2025

Banyuasin yang maju' mandfui dan sejahteru 2025' jujur, dan bersih harus didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang adil'

4. untuk mendukulg Musi

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme'

Visi

tingkat pembangunan harus dapat diukur unttrk dapat mengetafuui

$ultu daerafu kemajuan, kemandirian dan kesejalrteraan yang ingln dicapai berbagai Tingkat kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin dinilai berdasarkan diukur dali kualitas ukuran. Ditinjau dati indikator sosial , kemajuan daerah sumber daya sumber daya manusia. Suatu daerah dikatakan maju apabila

manusianya memiliki kualitas pendidikan yang

tinggi, berakhlak

dan

Tingginya kualitas pendidikan ditandai makin partisipasi' men,runnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya

berkepribadian

mulia

oleh sistem pendidikan serta tenaga terampil dan profesional yang dihasilkan pendidikan.

indilator Kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin juga diukul berdasarkan derajat kependudulan, denga melihat pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kesehatan masyarakat. Daerah yang maju ditandai dengan laju pelayanan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang lebih tingi, dan yang makin baik sosial yang lebih baik. Dan kualitas sumber daya manusia

tercermin dari produktivitas yang makin tinggi' Perkembangan ekonomi yang semakin

baik melalui tingginya tingkat

jasa serta tingginya pendapatan rata-rata dan berkembanglya seltor industri dan Selain itu penyerapan tenaga kerja juga menjadi cerminan daerah yang maju' sektor jasa, keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, seltor pertanian, dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal berkelanjutan akan memacu berkembangnya ekonomi daerah. dan hukum Selain indikator sosial ekonomi yang baik, sistem kelembagaan

di segala aspek yang baik , serta pefirn serta masyarakat secara nyata dan efektif yang kehidupan, ekonomi, sosial dan politik dan kemanan menjadi faktor menentukan kemajuan daerah . Daerah yang maju apabila hak-hak masyarakat juga didukung terjamin pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata dan ,

infrastruktur Yang baik.

III.3

*rn4tl tu nsoigtl

dt J aryRg Qcttidtg Kg6 futfu 'fL 2@I"2025

ditandai dengan kesejajaran Kemandirian Kabupaten Musi Banyuasin dari da€rah lain di kawasan Sumatera dengan daerah lain baltkan lebih maju bagranSelatandenganmengandalkankemampuandankekuatansendiri. membangun kondisi saling Kemandirian bukan keterisolasian namun ftImun dengan segala sumber ketergantungan dengan daerah lain secaraproaktif, daYaYang dimiliki'

Tingginyakualitassrrmberdayamanusiaharusmenjadiprioritasrrntuk kebutuhan dan kemajuan kemandirian agr dapat memenuhi tuntutan pembangunan.Kemandirianaparatrrrpemerinta}ryangjujurdanbersihdari penegak hukum yang baik menjadi Kolusi, korupsi, danNepotisme dan aparatur bagaimana semangat rnasyarakat keharusan. Kemandirian sesungguhhnya suatu

dan bersemangat menghadapi Kabupaten Musi Banyuasin mengenal dirinya kemandirian pada dasarnya akan tantangan-tantangan. -Karena menyangtart dipengaruhi oleh masalah nilai budaya masyarakat' cerminan kesejahteraan Apabila Kemajuan dan kemandirian sudah mantap' kehidupan masyarakat secara masyarakat akan terwujud. Meningkatnya taraf pelayanan sosial' merata; tersedianya lapangan pekerjaan; tersedianya

pendidikandankesehatan;sertaperlindunganhukumyangterjamin.

S.2MISIDABRAIII(ABI]PATENMUSIBANy[I,ASIN Dalammewujudkanvisiyangmerupakangambaranmasayangakandatang daerah harus menetapkan yang ingin dicapai daeralu maka tahapan berikutnya

misiyangjelas,sebagaiprosesbagaimanamencapaivisitersebut.Misi agar visi terlaksana dengan baik' ' merupakan sesuafir yang harus dilaksanakan

dengan amanat dan kewenangan Selain itu misi daerah hanrslah jelas seusai kepada suatu fokus tertentu' Misi daerah. Pernyataan misi membawa daerah mewujudkan cita-cita yang merupakan tonggak dari perencanazrn daerah datam

diinginkan.

AdaT(tujuh)misiyangtela}rditetapkanolehdaeralrKabupatenMusi Banyuasin, sebagai berikut

:

Itr-4

Rararu ovnSorynor loqng oar*nu rA6. rlufu 'IL 2nt2o25

1. Mengembangkan pembangunan

ekonomi

' yang seialan dengan

pemerataan; Sejalan dengan potensi yang dimiliki, daeratr Musi Banyuasin memiliki

peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara lebih cepat dibandingkan dengan daeratr lainnya di sumatera Bagran selatan- Namun, memberikan -pembangunan ekonomi yang dikembangkan harus mampu keuntungan terbesarnya bagi masyarakat Bumi Serasan Sekate itu sendiri.

Model pembangunan yang dikembangkan harus memiliki komitnen yang kuat terhadap pengembangan ekonomi lokal dengan berlandaskan bukan hanya pada pertuncbuhan tapi juga pemerataan;

2. Meningkatkan pengelolian sumberdaya alam dan linglnrngan hidup yang berkelanjutan; yang Pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah potensi

dapat dimanfaatkan dalam mendorong kualitas kehidupan masyarakat, namun ketentuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini harus memperhatikan keberlanjutan

( Sustainability

development);

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan

sarana

pembangunan;

Dalaq upaya mendorong pencapaian Bumi Serasan Sekate yang maju

,

mandiri, dan sejahtera, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia dua puluh tahun kedepan;

4.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; Ada 4 (empat) komponen yang menjadi penopang utama terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih bailq yaitu : (l) bidang kesehatan; (2) bidang pendidikan; (3) perluasan kesempatan berusaha; serta (4) ketahanan pangan dan perumahan.

Iu-5

qguind

aen

kflg.nan tngRg eadtq K96. %.ufu

'Ii

2N5-20u

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan nilai budaya setempat;

Partisipasi masyarakat dan termasuk optimalisasi nilai budaya lokal dalarn memacu kamandirian dan kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan

harus menjadi bagran yang tidak terpisahkan dalam penyelatggaraan pembangunan dua puluh tahun mendatang 6. Mengembangkan pemerintahan yangh adil,

jujur, dan bersih;

Pemerintatran sebagai salah satu pelaku pembangunan memiliki peranan

sangat utama dolam mendularng pencapaian kemajuan dan pemerataan pembangunan dan kemandirian yang dicita-citakan masyarakat

Banyuasin. Dengan sentalnya posisi pemerintahil pemerintahan yang adil,

jujur

di

Musi

ffi, maka penciptaan

serta bersih termasuk dari praktek-praktek

kolusi, korupsi, dan nepotisme menjadi suatu keharusan. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta kepastian hukum

dalam penyelenggaraan pembanguan;

Komitrnen seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan masyarakat

yang maju, mandiri, dan sejahtera harus direfleksikan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terbaik serta tegalcnya kepastian hukum dalam keseluruhan penyelenggaraan pembangunan.

IU-6

qncna *nfurynadaryRr ouiuA Kc6''tuaa

lli

2N5-2025

BAB W

ARAII, TAIIAPAN, DAN PRIoRITAS PEMBAI{GI]NAI\ dan misi daerah Arah pembangunan daerah merupakan strategi pencapaian visi pembangunan ini akan yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang. Arah sesuai dengan tiga pilar visi dinrmuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang

kemajuan ekonomi' Daerah kabupaten Musi Banyuasin, yaitu : Peningtcatan yang adil' jujur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerintahan bertanggungiawab serta bersih dari

KKN'

Musi Banyuasin Dari tiga pilar utama visi daerah serta ketujute misi daerah a pfioritos peningkatan pembangunan tersebut, maka selanjutnya dirumuskan tiga agend daerah, yang terdiri dari

1.

:

sebagai agenda untgk Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi; mencapai misi pertama, kedua, dan ketiga;

2.

sebagai agenda gntuk Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; mencaPai misi keemPat dan kelima;

3.

pembangunan pemerintahan yang adil,

jujur dan bersih; sebagai

agenda untuk

mencaPai misi keenam dan ketujuh'

yang Maju, Mandiri' dan Terwujudnya Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah masyarakat' dan dunia usaha Sejalrtera menjadi komitnen semuzr unsur pemerintah, yang kuat terhadap dimana mensyiratkan kondisi masyarakat yang memiliki komitnen pada pertumbuhan' pengembangan ekonomi local dengan bukan hanya berlandaskan pendidikan, tapi juga pemerataan, ditopang masyarakat yang berkualitas bidang yang didukung oleh ketrampilan, kesehatan, ketahanan pangan dan perurnatran tersedianya sarana dan prasarana pembangunan'

tujuan

untuk mencapai Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang disusun dilandasi strategi pembangunan yang mengacu pada aratr pembangunan dengan

se'rta dinamis' perfumbuhan, pemerataan, keserasian, keseimbangan, interkoneksitas Kabupaten, maka dalam 20 Berdasarkan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah pokok sebagai berikut : tahun mendatang diarairkan pada pencapaian sasaran-sasaran

Iv-l

A€ttcnw

A.

Araknpnan |aryfrg

Qdnjang Kg6.

9lu6d'Ifl 2m-t-2025

AGEIYDA PERCEPATAI\I PEMBAI\IGI]NAIY DAIY PERTI'MBUIIAN EKONOMI

A.1 Mengembangkan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pemerataan Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan

ralcyat,

sasaran umum

pembangunan ekonomi Kab. Musi Banyuasin adalah:

l.

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah kabrrpaten/I(ota

di Sumatera Selatan, meningkatnya

daya beli

masyarakat dengan terkendalinya laju inflasi, serta meningkatkan kualitas

pertumbuhan agar tercipta lapangan kerja yang memadai bagi pemrunan pengangguran serta berkurangnya penduduk miskin.

2.

Sasaran pokok pembangunan ekonomi diletakkan pada upaya-upaya

a)

Meningkatkan investasi

b)

Meningkatkan ekonomi masyarakat yang bersumber dari kekuatan ekonomi local

c)

Menjaga stabilitas pengalokasian Anggaran Pemerintah (APBD)

d)

Meningkatkan kuditas pertumbuhan melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.

A.2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup

yang

berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup didasarkan pada pengelolaan yang berkelanjutan ( Sustainability development ) diikuti dengan

pengembangan wilayah

dan ffiastruktur sebagai penopang

tumbuhnya

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pokok terwujudnya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditandai dengan

l.

:

Terwujudnya Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan

hidup

tY -2

yang dicerminkan oleh tetap

\g*aru lkn*angwur

largfrg adnjtng Kpi. 91tfu'1fl 20f.5-2025

teqaganya fungsi, daya dukung, kemampuan pemulihannya dalam mendgkung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

, keragaman jenis dan kekfiasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambalL daya saing, dan modal

2.

Terpeliharanya Kekayaan

pembangunan.

3. Meningkatrya kesadaran,

sikap mental, dan perilaku masyarakat dal'm

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi linghrngan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

4.

Peningkatan Peran Perusahaan pengelolaan SDA dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

A.3. Meningkatkan lalalitas dan kuantitas prasarana dan sarana pembangunan Dalam upaya rnendorong tercapainya Muba yang

maju dan sejatrter4

maka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan menjadi kebutuhan mutlak yang harus tersedia

tatrun kedepan, unhrk

itu

bumi serasan sekate dalam 20

sasaran pokok peningkatan kualitas dan kuantitas

parasarana dan sarana adalah

1.

di

:

Tingkat penyediaan prasarana dan sarana pembangunan secara merata di selunrh wilayah sehingga berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

2.

Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang lebih baik, berkelanjutaq serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

3.

Pembangunan infrastnrktur seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai peggerak ekonomi masyarakat.

4.

Terpenuhinya kelengkapan saiana dan prasarana pe,ndukung hunian bagi seluruh masyarakat.

IV.3

Rgrav

ffinpd,6. l6gtg tuing fui, r{ilfu 7TL 20a5'2W

AGENDA PEIYINGKATAN KEMANDIRIAN DAIY KESE.IAIITERAAIY MASYARAKA'T Berkaitan dengan peningkatan kemandirian dan kesejatrteraan masyarakat , maka sasaran pembangunan adalah

:

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

1.

berkesinarnbungan sehingga pendapatan perkapita masyarakat mencapai

tingkat kesejalrteraan setara atau lebih baik dari Kabupaten/I(ota di Sumatera Bagian Selatan. Dengan tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 % dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dar 5 %.

Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

Daya Manusia

dengan

(pIO.

Terbangunnya stnrktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan

J.

kompetitif. Sektor pertanian, migas menjadi basis aktivitas ekono-i yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas,

industi manufaktur yang berdaya saing global, sebagai motor

penggerak

perekonomian, serta meningkatnya seltor jasa yang lebih bermufu dan berdaya saing.

Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas , profesional, bersih dari

KKN

5.

dan siap menghadapi globalisasi.

Memperkuat Keuangan Daerah melaui Penggalian sumber-sumber keuangan daerah.

8.1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Sasaran pokok meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat

l.

yaitu

:

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dengan semakin menurunnya masyarakat berpendidikan rendah. Pembenahan sitem pendidikan sehingga

dapat menglrasilkan tenaga-terraga

atrli

yang berkualitas, terampil dan

profesional.

2. Meningkatilya derajad kesehatan masyarakat dengan tingginya angka harapan hidup dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. IV -4

eaicau

w*aiFaro, laUfre A'tWg rc6, rtufu qfl

2005-20U

3. Terwujudnya produlilivitas masyarakat yang tinggi sehingga dapat mengurangi memperluas kesempatan kerja dan kesempatan benrsaha untuk angka Pengangguran-

4. Meningkatrya produksi pangan gma menjamin ketersediaan pangan untuk masYarakat.

5.

bidang' Meningkatrya peran Ilmu Pengetahuan dan teknologi di berbagai

6. Terpenghinya kebutuhan hunian bagi masyarakat didukung pembiayaan perumahan janeka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel

8.2. Meningt
nilai budaya daerah yang tercermin dalam meningkatrya jati diri melalui peradaban, budayq harkat, dan martabat serta menguabrya

1. Makin

mantapnya

pengembangan kepariwisataan dan objek-objek wisata Kabupaten Musi Banyuasin.

Z.

pemerintah Meningtcatrya perzm serta masyarakat dan lembagaJembaga non rangka mendukung penyelen gl#[:aar- pemerintah yang efektif dan

dalam

efi sien berdasarkan

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

C. AGENDA PEMBANGIINAI\I PEMERINTAIIAN YANG JUJU& ADIL DAFI BERSIH

Untuk mendukung tercapainya pembangunan Musi Banyuasin yang maju, mandiri, dan sejafutera dibuttfikan komitnen yang kuat dari seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan pula arah datr sasaran pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas

IV-5

aqKatu tPeniaqwrfrt

I aqig

Qariarg I<96. il1t64'IIL 2&t2o25

4.I.

ARAII PEMBANGIINAI\ JANGKA PANJAI\G TAHT]N 2005'2025 4.|.|.MEWUJUDKAI[ PERCEPATAI\I PEMBAI\GI]NAI\I DAN PERTIJMBUIIAN EKONOMI maka Untuk mewujudkan Percepatan Pembangunan dan Perhrmbuhan Ekonomi arah pembangunan adalah sebagai berikut

. MENGEMBANGKAN

:

PEMBANGT]NAN EKONOMI YAI\IG

SEJALAN DENGAI\I PEMERATAAI\I

1.

diarahkan pada penguatan ekonomi yang berdaya masyarakat yang bersumber pada kekuatan ekonomi local pembangrman saing global dengan metibatkan selnnrh kelompok pelaku Pengembangan Ekonomi

lokal

meningkatkan kepastian benrsaha danbekerja bagi seluruh masyarakat pada dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan , mengarah terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan bagi terwujudnya sasaran

utuk

ekonomi yang berdaya tahan

tinggi.

Selain

stabilitas pengalokasian anggaran pemerintah

itu diarahkan pada

(APBD)

menjaga

sehingga diharap

mzlmpuuntukpengendaliandampakkrisisyangterjadi.

2.

dengan Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai kemajuan ekonomi kerangka mene,rapkan sistem kelola pemerintatr yang baik dalam menyusun

menjagq regulasi dan perizinan yang efisierU efektif, dan non-diskriminatif, sehat, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara

,

produk dan melindungi konsumen" mendorong pengembangan standalisasi jasa untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan daya saing Usaha kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagran integml dari keselunrhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi'

3.

penciptaan dan peuingkatan Investasi diarahkan pada terbangunnya struktur peningkatan ekonomi yang kuat dengan peningkatan investasi mendorong untuk berbasis produksi dan ekspor non migas serta mineral diarahkan dan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan berkualitas dengan mewujudkan

iklim investasi yang menarilc, mendorong

penanaman modal, selain itu untuk memperkuat ketahanan pangan dengan

penggerak sector indusri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber

tv

-7

qqnru arnilotgtnart

JoARe

eaiaU

t@6'

frltfu'Itl

2m5-2025

indusEi yang berbasis SDA daya alam dan secara berkelanjutan termasuk sepertiagrobisnis,kelautarr"pertambangandansumberdayamineral.

4.Pembangunanindustridiarahkanpadapengembangankegiatanindustri dengan pengembangan industri diarahkan pada industrri yang berdaya saing struktur ekonomi yang sehat, didukung

kecil dan menengah dengan

secala berkelanjutan termasuk pemanfaatan potensi sumber daya alam bisnis' kelautarS yang berbasis sumber Daya Alam seperti agro

indusui

pertarrrbangan,dansumberdayamineral,jugaindustipengolahanbahan baku.

5.

pengelolaan pembangunan sektor pertambangan diaratrkan pada peningkatan

potensipertambanganadalahpeningkataneksplorasidalamrangka yang selalu memperhatikan meningkatkan produksi, peningkatan eksploitasi

aspekpembangunanberkelanjutan,peningkatanmanfaatpertambangandan nilaitambah,danmengevaluasiaturankebijakanyangtidaksesuai.

6.

pada pengembangan pertanian Pengembangan kegiatan pertanian diarahkan nilai tambah yang berdaya saing sektor

yang efisiensi, modernisasi dan

pertaniansecaraterpadu,baikpertaniantanamanPffiEil,peternakan, perkebunanrakyar/perkebunanintirakya!danperikanan,halinimenjadi pembangunan pedesaar5 faktor stategis karena berkenaan dengan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan

dan ketahanan

pangan'

Peningt
agribisnisyangdinamisdanefisienmelaluirevitalisasikelembagaan, sumber daya optimalisasi sumber daya, pengembangan

saing melalui peningkatan manusia, agff mutmpu meningkatkan daya produktivitas

memanfaatkan respon terhadap permintaan pasal serta pedesaan' pada Dengan meningicatan pendapatan masyarakat

dan

peluang usaha.

sumbangan dalart gilirannya perekonomian perdesaan dapat meningkatkan daerah' Pertumbuhan ekonomi

T.Pembangrrnanketenagakerjaandiarahkanpadaperbaikandata

sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal dan bekerja terutama bagi dan informal. perluasan kesempatan berusaha

ketenagakerj aal

, mendorong

qrn@u @nt6orgtd@t ldWfu oning lG6.

rluhqi

2m5-2025

C.1. Mengembangkan Pemerintahan Yang Adil,

jujur, dan bersih

ini adalah terciptanya tata pemerintatran yang jujr:r, adil, dan bersih dari KKN, peningkatan kualitas layanan masyarakat, serta Tujuan utama prioritas

terciptanya kepastian hukum dalam selunrh tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu sasararr pembangunan diarahkanpada

1. Meningkatrya

kapasitas kelembagaan

:

( Institutional copacity building) ,

meliputi lembaga eksekutif dan legislative.

2.

Semakin meningkatnya kemampuan keuangan daerah termasuk penguatan

institusi daerah dalam mengelola dana APBD, serta dalam menggali potensi sumber keuangan daerah.

3.

Meningkatnya pengembangan informasi komunikasi dan media russa untuk

menjamin tranparansi dan keterbukaan informasi, kedewasaan dan kebebasan media pers dan media masa sejalan dengan undang-undang dan tata peraturan daerah yang berlaku.

4.

Peningkatan peran lembaga daeratr maupun lembaga

politih baik lembaga politik penyelenggaran

politik kemasyarakatan.

C.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat serta Kepastian Hulrum dalam Penyelen ggaraan Pembangunan Sasaran dari peningkatan ktralitas pelayanan masyarakat serta kepastian

hukum dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu:

t.

Meningkatnya fungsi dan peran pemerintah dalam memberikanpelayanan

prima kepada masyarakat dengan menerapkan system pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan

2.

Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khrsusnya masyarakat miskin.

IV{

c,citnu h*arrsilran logfu oatfoq r\f6. *lu^alL 2m5'20?J

efektif kerja dengan dulrungan program-program pelatihan yang strategis, dan efisien.

8. Arah

pernbangunan pengembangan

L,KM dan koperasi adalatr unhrk

saing' mewujudkan system ekonomi yang efisien, produlctif dan berdaya mampu menenmbus pasar global dengan mengembanglan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha'

g.

pada peningkatan daya Pembangunan dala6 bidang infusilrukmr diarahkan yang dukung sarana dan prasarana agar mampu memberikan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat serta sekaligus peningkatan

maksimal bagi

pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangutran diarahkan pengembangan pemeliharaan dan peningkatan infrashruktur yang ada diikuti

tuntutan infrastruktur yang baru sejalan dengan pengembangan wilayah dan sistem kebutuhan masyarakat. Selain itu harus dilalorkan p€nyempumaan dan partisipasi tata peraturan daerah tentang peningkatan keterlibatan iwasta masyarakat dalam pgngembangan dan penyediaan infrastruktur'

wilayah diarahkan pada pemeralaar- pembangUnan untuk mendorong mengurangi kesenjangan antar wilayah kota dan desa, serta

10. Pengembangan

rangka pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing kawasan dalam yang dilalarkan menunjang pembangunan kabupaten. upaya-upaya pokok

adalatr:

a.

Peningkatan penataan ruang

dan

pengelolaan pertanatran yang

didukung oleh penegakan hukugt yang adil dan transparan'

b.

Pengembangan wilayah strategis

dan cepat berkembang kfiususnya

wilayah sekayu-perbatasan Musi rawas, Sekayu- perbatasan Kabupaten Muara Enirn, sekayt-Betung, sungai Lilin dan sekitarnya, Baymg lokasi Lencir dan sekitarnya, daerah yang mempunyai potensi sDA dan strategis untuk dikembangkan sebagai wilayatr pertumbuhan.

c.

Peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat tertinggal guna penghapusan desa tertinggal'

IV -9

di kawasan

Qpwru aan1aryaw laaFa enlng

r
thfu 'fil

2frt'2025

dan cepat Hal ini didukuog ilengan pengembangan wilayah strategis serta merupakan berkembang yang mempunyai potensi sumber daya alarn pusat-pusat wilayatr pusat pertumbuhan antara lain dengan mengembangkan kerjasama pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan, serta meningkatkan negeri' Selanjutnya arah dengan berbagai kota/kabupaten' propinsi, dan luar pengembangan wilaYah:

a-

Penataan Ruang

keserasian tata Arah pembangunan penataan ruang adalah meningkatnya ekosistemnya serta ruang dan pemanfaatan ruang dengan potensi witayatr perangkat koordinasi pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan dan

pembangunanantarsector.Halinididukungdenganpengelolaart transparan dengan pertanatran melalui penegakan hukum yang adil dan mernpertimbangkan

hak

masyarakat adat penyempurman system

yang mudatr diakses pendaftaran tanall pemberian ijin, dan status ruang oleh masYarakat

b.

Penatagunaan

Air

pengaturan Arah pembangunan penatagunaan daya air diarahkan pada

penguilsznn,penggunaandanpemanfaatansumberdayaairuntuk menjamin kebutuhan serta menyerasikannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, social, dan pengendalian banjir'

c.

Perumahan dan Permukiman

Arah

pembangunan perumatran

dan permukiman diarahkan

bagi

yang terpenuhinya kebutuhan perumahan serta terbentuknya lingkungan prasarana permukiman sehat dan terpenuhinya kebutuhan safima dan masyarakat. serta tercapainya pengelolaan kawasan yang berbasis

d.

Fasilitas umnm bagr Aratr pembangunan pengembangan fasilitas umum diarahkan

fasilitas terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan mandiri. Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabupaten yang maju dan

IV -IO

Rqrcam {PYmSatgnan

Jang fur

lParfittg Kp6. frluia

IL

2m5'2025

MEIYINGKATKAIY PENGELOLAAIY SUMBERDAYA

ALAM

DAN

LINGIruNGAII HIDTIP YAI\IG BERI(ELANJUTAIY Untuk mencapai misi ini maka aratr pembangunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut

1.

:

Pengelolaan sumhr daya alam diarahkan padapemanfaatan sumber dala

alam baik migas maupun non migas yang sejalan dengan upaya-upaya

perlindungan dan konservasi stmber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutrya pemanfaatan dan optimalisasi energi non migzls sebagai alternative energt dimasa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola Sumber daya alam dan lingkungan

hidup, penegakan hukum lingkungan yang adil.dan tegas, peningkatan sDM yang berkualitas, pengembagan budaya lingkungan yang memberikan kenyamanan dan keindatran dalam kehidupan'

2.

Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada peningkatkan kualitas SDM dan penerapan rptek serta lingkungan yang

saling mendukuqg, rehabilitasi dan pemulihan cadangan zumber daya

alarn yang rusak, perlindungan lingkungan global,

pengendalian

pencemaran, penegakan hukum, pengaloran hak asasi masyarakat adat

dan local, tata kelola berdasarkan prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

3.

Sumber Daya

Air

Menjamin keberlanjutan daya dukung dengan menjaga kelestarian firngsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanalu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggUnaaan air dan memperkokoh kelembagaan sumber

daya

air untuk

meningkatkan keterpaduan dan lualitas Pelayanan

terhadap masyarakat.

4.

Pemanfaatan SDA yang unik dan Khas

Meningkatkan nilai tambah dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu menghasilkan barang dan jafa yang memiliki nilai tambah yang

tinggi, sehingga SDA dapat diakses dan dinmikmati masyarakat lokal IV.I

I

,

R.qrana

{bnfuagnun ldng{g aar*rng Kci. *1u6a'IfL 2N5-2025

termasuk pengembangan mutu untuk merebut persaingan global yang

tidak saja berdampak pada perhrmbtrhan ekonmi tapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.

5.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, terutama bagi generasi muda sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alarn dan lingkungan hidup. Dengan

demikian dimasa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan kensep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

.

MENINGKATKAN KUALITAS DAN I(UAIYTITAS PRASAITANA DAI\ SARANA PEMBANGUNAI\ Guna tercapainya sasaran pokok diatas, maka pembangunan diarahkan pada

1.

Pembangunan transportasi diarahkan pada pemeliharaan, rehabilitasi

dan peningkatan pembangunan sistem tansportasi baik transportasi sungai, daral dan udara. Selanjutnya pemeliharaan jalur utama (primer) terutama yang menghubungkan sentra-senha ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah dan jalur poros di kota-

Prioritas dalam bidang transportasi adalah melakukan pengembangan jalur baru yang dinilai memiliki nilai strategis dalam

pedesaan.

pengembangan ekonomi dan wilayah secara keselunrhan serta perintisan system transportasi kereta api melalui kemitaan dengan pihak BUMN atarr swasta

2.

baik system tranportasi local, regional maupun nasional-

Pembangunan system informasi

dan komunikasi daerah dilalnftan

melalui pengembangan kerjasama sertia fasilitas dengan kelembagaan pemerintatr maupun swasta yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi. Pembangunan system informasi dan komunikasi daerah harus sejalan dengan percepatan dalam bidang teknologi informasi dan

komunikasi yaog ada. Untuk

itu

salatr satunya daerah

memenfaatkan system informasi dan komunikasi tanpa kabel

rv

-12

(nir

dapat

kabel)

qrycnu ecn|cnyt tcl-1aAft1 edicag Kt6'1u6a

tIL 2005'20u

informasi dan komimikasi sebagai basis dalam pengembangan bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang'

3.

perekonornian Dalam rung$amemenuhi kebutuhan tenaga listrik bagr diarahkan pada peningkatan dan rumah tanggq pembangunan kelistrikan jasa pelayanan sarana dan prasarana tenaga listrih melalui

kualitas

transmisi dan distribusi rehabilitasi dan pembangunan pembangkit baru,

listrikser,tapeningkatarraksesibilitaspelayananjasalistrikdan jaringannYa-

4.Dalamrangkapeningkatancakupanpelayananairbersihserta

.penyehatanlingkungandilakukanpeningkatanpenyediaanairdan penyehatan lingkungan pengelolaan air minum dan bersih serta kegiatan Selain itu dilakukan kawasan perkotaan serta kawasan-kawasan baru' daerdh dibidang air penyempumaan peraturan dalam tata peraturan perbaikan dan air bersih serta bidang penyehatan lingkungan,

minum

peduli terhadap serta peningkatan perilaku masyarakat agar lebih lingkunganhidupsertapengembangansumberpembiayaanalternative dan air minum yang bagr pembangunan sarana dan prasarana air bersih berbasis pengelolaan oleh masyarakat'

5.Pembangunanlingkunganpermukimandiarahkanpadapenyediaan dan pedesaaan yang saftrna dan prasarana dasar permukiman perkotaan

baikdanmemtlerikanpeningkatankehidupanmasyarakatyanglebih baik'

4.1.2. MEWI]JUDKAhI PENINGKATAI\I KEMANDIRIAN KESE.

DAI\I

IAHTERAAI{MASYARAKAT

MENINGKATKANKUALITASKEIIIDUPANMASYARAKA.T diarahkan pada Guna tercapainya sasaran pokok maka pembangunan

l.

:

pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas dan relevansi tetap memberi perhatian besar Pada pemerataan

pendidikan dengan

dasar 15 tahun pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan kesetaraan gender dan dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan

rv

-13

qgrwnd Arrlriangtn s|

ldgtg Qanifig Kr[' Ntfu

qfl. 2U5-2025

masyarakat miskin yang kemudahan akses pendidikan terutama kelompok

tinggaldiperkotaandanpedes&Bn.Upayayangtelahdilalarkanmelalui pelajaran harus didukung pembebasan biaya pendidikan dan bantuan buku saftIna dan prasarana pendidikan, tenaga

pula tlengan penyediaan

lokasi, pengembangan kependidikan yang lebih merata, bermutu dan tepat yang lebih mengacu kurikulurru bahan pelajaran dan model pembelajaran perkembangan iptek, pada standar nasional dan internasional sesuai dengan lulusan yang budaya dan seni, sehingga sistem pendidikan menghasilkan

berkualitas'mamPubersaingdalameraglobalisasiSelainitrrpeningkatart pengembangan budaya kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik, kegiatan penelitian dan baca dan pembinaan perpustakaan didukung oleh pelayanan pengembangan pendidikan serta pengembangan menejemen pendidikan.

2.

Sasaran pembangunan

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan

bagi peningkatan pada mempercepat proses difusi dan pemanfaatan iptek tepat guna, produktifrtas dunia usaha dalam bentuk pemanfaatan teknologi serta menumbuhkembangkan mekanisme

unggulan dan strategis

fasilitas penyediaan intermeditasi peningkatan kemudahan akses terhadap

iptek.Prioritasdiberikanuntukmemperbaikikualitaspelayanandasardalam yang lebih focus di bidang bentuk pengembangan dau Penerapan teknologi peningkatan daya pangan, energi dan manafaktur. Dalam upaya mendorong iptek diarahkan saing dan kemandirian dunia usahq prioritas pernbangunan intensif bagi pada upaya penciptaan iklim inovasi dalam'bentuk skema dan pengembangan' terbangunnya penguatan kapasitas lembaga penelitian

3. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan

pemerataan,

terutama keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk bayi, balita" bagi penduduk miskin dan masyarakat rentan lainnya, serta penduduk di pedesaan dan daerah Lumuh

ibu hamil dan menyusui

peningk'atan lingkungan perkotaan.Untuk itu upaya yang dilakukan adalah masyarakat' perorangan' pencegahan dan

sehat, upaya kesehatan

pemberantasanpenyakitdanperbaikangizimasyaraka!upayapeningkatan kesehatan dan tersebut didukung oleh meningkatkan lag, promosi

IV -I4

q0nqru en sanyaut, ld,gf,it

A6rdE

A

K!6''fiak IIL

2005'2025

yang telah tlilalokao pemberdayaan masyarakat melatui jaminan kesehatan dan pemberkalan selama ini, juga peningkatan mutu pemerataan tenaga termasgk system kesehatan dan menejemen pembangunan kesehatan, penguatan bidang pengembangan inforrrasi kesehatan serta perintisan dan penelitian dan pengembangan kesehatan' kebutuhan permukiman dan perumahan yang layak huni, masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, pembangunan

4. Unt,k memenuhi khususnya

sumber permukiman dan perumahan diarahkan pada upaya pengembangan

Myapembiayaanjungkapanjangbagrpembangunanperumahandan pemberdayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah sederhana sehat, swadaya, komunitas pemukiman yang mendorong pembangunan perumahan kumuh' perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan

revitalisasi kawasan serta peremajaan kawasan'

5.

peningkatan kualitas Pembangunan Kesejahteftun social diarahkan pada rentan hidup para penyandang masalah kesejatrteraan social dan masyarakat serta lainny4 melalui pemberian bantuan dan jaminan kesehatan social system pelayanan rehabilitasi kesejahteraan social dan pengembangan menjangkau perlindungan social yang sifatnya lebih permanent serta mampu

selrrru}rmasyarakat,terutamapendudukmiskindanrentan. pada peningkatan a. Pembangunan bidang perempuan dan anak diarahkan bidang kualitas hidup, peran dan kedudukan peremprum di berbagai

kehidupandanpembangunan,Sedarrgkanpembangrrnananak anak dirioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan, sebagai bentr:k hak-hak anak terutama bidang pendidikan, kesejahteraan social, hukum dan ketenagakerjaan'

b.

sarana Pembangunan agamadan kebudayaan diarahkan pada peningkatan dan fasilitas keagamaan dan me.ndorong semakin giat dan bergairahnya

umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran

agaln.a

masing-masing.

c.

kuditas Pembangunan pemuda dan olahraga diaratrkan pada peningkatan pemuda melalui pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda di

IV

-15

qennu @r,tfdgsrat I ng${Parr.ptg K96 rtufu 'IlL 2Ni -2025

kemandirian, akhlak dan disiplin. Sedangkan pembangrumn olalraga diprioritaskan

untuk

meningkatkan budaya olahrag4 kesehatan jasmani

dan mental masyaraka! membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan

sportifitas yang

tingg

serta peningkatan prestasi olehraga melalui

pembinaan dan pemasyarakatan olahraga-

d.

Pernbangunan kependudukan dan

KB

diarahkan pada pengendalian

jumlah dan laju perturnbuhan penduduk, melalui peningkatan kualitas pelayanan KB, pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan

reproduksi rernaja, penguatan kelembagaan

dan jaringan

KB,

penyerasian kebijakan kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanan pemban$man berkelanjutan-

.

MEI{INGKATI(AI\ PARTISIPASI MASYARAKAT DAI\ I\M,AI BT]DAYA SETEMPAT Pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan setempat diarahkan pada

l.

nilai

budaya

:

Memperkuat peran masyarakat sehingga proses pembangunan partisipatory yang bersifat bottom up bisa berjalaa.

2.

Menumbuhkan masyarakat yang tanggap

(

)

responsife Community

yang

akan mendorong semangat sukarela yang sejalan dengan makna gotong royong, mernperkuat kualitas otonomi daerah.

3.

Melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat, merevitalisasi hukum adat dan

kearifan lokal, melindungi peninggalan budaya dan pengembangan kepariwisataan serta objek-objek wisata Kabupaten Musi Banyuasin.

4.I3. MENGEMBANGKAIY PEMERINTAIIAN YANC ADIL, JUJUR, DAI\ BERSIII Pengembangan pemerintahan yang adil,

1.

Pembangunan

jujur, dan bersih diarahkan pada

SDM aparatur yang professional dengan

:

peningkatan

kemampuan aparatur daerah yang berbasis kompetensi pelayanan prima..

IV.I6

,Rgntn

"

rhnfsag,Drat I dUig

Qd*it|

Kr6,

rluh

IITL m05-2025

Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada

politik

dengan mewujudkan

lebih mapan, melembaga

ser.ta menjamin hak

pencerdasan masyarakat dalam kehidupan

kebebasan peni yang

masyarakat

luas untuk

berpendapat

dan

nrengontrol jalannya

penyelenggaxaan pemerintahan secara cerdas dan demokmtis. Menciptakan

jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat intaktif dan mapun menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah. J. Peluntasan penganggulangan penyalahgunaan kewenangan aparathr dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemberian sanksi kepada

pelaku penyelahgunaan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan intensitas

dan efektifitas pengawasan aparatur

melalui

pengawasan internal, f,urgsional, dan pengawasan masyarakat, seta peningkatan etika birokrasi, etika kepemimpinan dan budaya kerja

,

pengetahuan, dan pemahaman para aparatur pemerintah terhadap prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik.

MENTINGKATKAI\I KUALITAS PELAYANAIY MASYARAKAT

SERTA KEPASTIAN HTJIruM DALAM PEI{YELENGGARAAIY PEMBAI\GTINAI\I

l.

Meningkatkan kinerja pelayanan publio yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Prima

(SPtvf) disesuaikan dengan ISO, serta semakin

mendekatkan'

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ( pelayanan terpadu )

Meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 3. pembangunan

politik diprioritaskan pada proses penyempurnaim

dan

penguatan lembaga politik baik lembaga politik baik pada lembaga politik penyelenggara Negaral daerah maupun lembaga termasuk hubungan antar lembaga politik tersebut

IV -I7

politik

kemasyarakatan

NuGa'IfL ?fiI"2025 Q4cau
4.2.

TAHA]PAI\ DAI\I SKALAPRIORITAS diatas' pembangunan untuk mencapai sasamn pokok sebagaimana dimaksud

jaogkaPanjangmembutuhkantahapandaoskalaprioritas.Tahapandanskala arahan pembangunan yang prioritas tersebut ditetapkan untuk memberikan pada setiap penekanan permasalahan yang akan disetresaikan mencerminkan

tahapan, oleh karena

ihr

namun berkesinarrbunge

skala prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda dari periode ke periode berikutnya'

jangka panjang periode tatrapan yang ditetapkan dalam pembangunan kondisi existing (awal) Kabupaten Musi Banyuasin dengan mempertimbangkan akan dicapai dalam 20 tahun mendatang' saat ini dan sasaran atau tujuan yang jangkq panjang Kabupaten Musi Tahapan dan skala prioritas pembangunan Banyuasin di susun sebagai berikut '

4.2.1. RPJM ke-1 pembangunan tahap sebelumnya Berlandaskan pelaksanaim dan pencapaian

RPJMke-ldiarahkanunhrkmeningkatkankualitassejahtera.Berdasarkan ke-l ditekankan pada capaian pembangunan sebelumnya dalam RPJM kemandirian ' peme'rataan peningkatan kesejahteraan masyaraka! peningkatan nilai-nilai kehidupan pembangunan dengan ditopang dengan pengembangan

masyarakatyangreligiusgunalebihmemantapkanpembangunandisegala yang terdepan' bidang menuju Kabupaten Musi Banyuasin

Kondisi

kesejahteraan masyarakat

,

'

ditandai dengan peningkatan indikator

lndeks pembangunan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan peningkatan masyaraka! peningkatan Manusia (IPM) ; pening[atan derajat kesehatan pendidikan yang kualitas, akses pendidikan dan peningkatan manajernen berorientasi gtobal

; peningkatan pendapatan

perkapita'

melihat pada perhrmbuhan Peningkatan kualitas perekonomian dengan tidak

sajqtapijugapemefataan,upayayangdilakukanuntukpeningkatan dan 6 7o dengan Migas pertumbuhan ekonomi minimal 13 '/: tanpa migas lokal ; berkembangnya dan digambarkan dengan berkembangnya ekonomi investasi ; meningkatnya berperannya kelembagaan ekonomi ; rneningkatnya IV.I8

qtwnu Oen&aryaw, lang4$6nit

rg K96.

rl.ufu IIL 2m5-2025

pembangunan industri

;

berkembangrya pertarnbangan dan pertanian secara

terpadg, pemantapan pembanguan ketenagakerjaan' pembangUnan dan pernerataan pembangunan infrasruktur di selunrh wilayah, selain itu

ditingkatkannya kualitas perencanaan penataan ruang serta konsistensi pemanfaatan niang dan pengembangan wilayah'

Selain

itu

meningkatnya pembangunan. ekonomi

diiringi

peningkatan

pendapatan perkapita ; penurunan penduduk miskin menjadi tidak lebih dan 20 % pengurangan pengangguran menjadi tidak lebih dari 8 Yo; peningkatan

;

pDRB perkapita dengan memperkuat sektor-sektor basis dan mendorong sektor non basis dan optimalisasi peran BUMD.

Kabupaten Musi Banyrasin yang Mandiri ditandai dengan Peningkatan PAD dapat dan penerimaan lainnya minimal 2,4 filywr, sehingga Kabupaten Muba membangun daerahnya dengan bertumpu pada kekuatan sendiri dan memperkuat

konelctivitas dengan daeratrr lain

, kemandirian keperintahan ditandai

dengan

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat murah, transparan, dan akuntabel; peningkatan penyelenggafiun pemerintahan daerah yang bersih, jujur dan adil. Selanjutnya kemandirian p€merintahan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan kuatitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintatran daerah-

Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang. adil ditandai

dengan

pemerataan pembangunan di selunrh wilayah, baik pembangunan fasilitas umum

sosial, dan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah atau daeratr sehingga terhapusnya desa tertinggal.

4.2.2. RPJM ke-2 Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-I, RpJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan kualitas pembangtrnan untuk

lebih mensejahterakan masyarakat disegala bidang dengan menekankan upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan pengUatan daya saing perekonomian'

IV -19

A,6tau thtfiogoutt laaQg wriag rc6. r'l!fu 'IL 2oo5'2o$

Kondisi kesejahteraan masyarakat semakin membaik dengan menuutnya penduduk miskin dan membaiknya indikator pembangunan srrrntler daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan perkapita ; menurunnya angka kemiskinan dan tinglcat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didulamg pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derafat kesehatan

dan status gizi masyarakat; meningkatrya kesetaraan gender; meningkatnya jumlah kembang, kesejahteraan, dan perlindungan anak ; terkendalinya

tumbuh

dan laju pertumbuhan penduduk

;

menurunnya kesenjangan antar individu'

pusat' kelompok masyaraka! dan antar wilayalU mempercepat pengembangan pusat pertumbuhan potensial dan shategis ; dan makin mantapnya nilai-nilai pemantapan budaya dalam masyarakat yang positif dalam rangka mendrikung

nilai budaya dan karakterbangsa. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian yang tangguh dan peningkatan

pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi

;

lebih

memantapkan

kualitas dan relevansi pendidikan ; penguatan kelembagaan ekonorni yang mendorong prakarsa masyarakat dal'm jaringan perekonomian. Kondisi tersebut didukung olgh pengembangan

pembangtrnan infrastruktur

; peningkatan

kegiatan

tranportasi ; pemanfaatan energi altematif terbaru ; pengembangan perumahan dan permukiman ; dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam secara sinergi, optimal;dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkalanjutan, pengelolaan SDA

dan pelestarian lingkungan hidup makin berkembang melalui

penguatan

kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat; pemanfaatan sumber daya

alam untuk mewujudkan nilai tambalL daya saing. Kondisi ini didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan penataan ilffig, menegakkan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

IV -20

q?rrcsno

@ilr66wrrat lorg Re eatfing y96. rlsfu

qfl

2N5-2025

4.2;.3. RPJM ke.3 Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan disegala bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam

dan sumber daya

manusia

berkualitas serta penerapan ilmu pen$etahuan dan teknologi yang terus meningkat.Kesejahteraan masyarakat secara merata terus membaik, meningkat diatas kabupaten/

Kota di Sumatera Selatan yang didorong oleh meningkatirya

pertumbuhan ekonomi yurg berkualitas. Kualitas srrmber daya manusia semakin membaik dengan terus meningkatrya IPM, semakin meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan didukung manajemen pendidikan yang efisien dan efektif,

semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan status gd masyarakat; semakin meningkatnya kesetaraan gender,meningkatrya tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan

anak;

pemantapan

nilai budaya

masyarakat yang akan mendukung kemandirian masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap tercermin

dengan terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan ekonomi dan sosial secara serasi, seimbang dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbnag dengan pelestarian'fungsi lingkungan hidup

didukung peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta makin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.

Perekonomian akan semakin kuat dan berdaya

saing

dengan semakin

terpadunya industi manufaktur dengan pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya infrastruktur tlengan semakin mantapnya

koperasi,

UKM dan kerjasama dengan dunia usatra; semakin

pembangunan pendidikan

, ilmu

selarasnya

pengetahuan dan teknologi dan industri serta

mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguruarrn dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Semakin mantapnya penyediaan infrastruktur secara merata disemua wilayah terutama infrastnrkhr perdesaan dan penerapan teknologi guna mendukung

IV.2I

R

qcou cnnhoqoan flaqfu eqing

1Kr6.

iluia'Ifl

2m,2o25

pertanian sesilai dengan rencana tata ruang, semakin mantapnya peningkatan pembangunan pendidilen.

4.2.4. RPJM ke4 Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3,

RPJM

ke4 ditujukan untuk

mewujudkan masyarakat Musi banyuasin yang

Maju, Mandiri, dan Sejahtera melalui percepatan.pembangunan di berbagai bidang dengan rnenekankan pembangunan stnrktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif didukung sumber daya rnanusia yang

, berkualitas

dan berdaya saing.

Perekonomian semakin maju dan kuat ditandai dengan daya saing perekonomian

yang kompetitil dan adanya keterpaduan antara pertanian dan indushi, dan sektor jasa. Kesejatrteraan masyarakat yang terus meningkat, lembaga ekonomi

tertat^ dan berfirngsi dengan baik, semakin meningkatnya peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan perekonomian. Kondisi ekonomi

yang semakin baik didukung oleh pendidikan yang berkualitas, kemampuan

iptek yang makin maju gun4 berkembangnya investasi dari

perusahaan-

perusatraan yarrg ada di daeratr. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

mencapai kesejahteraan yang terdepan

di

kawasan Sumatera Bagian Selatan,

dengan tingkat pengangguran dan jumlatr penduduk miskin yang makin rendatr.

Kondisi yang maju dan sejahtera makin terwujud dengan hansportasi yang menjangkau selunrh wiayah Kabupaten, dan terpenuhinya kebutuhan perumatran

dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung melalui sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan.

Unhrk memantapkan pembangunan yang berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Kesejahteraan masyarakat dihrnjukkan dengan semakin meratanya tingkat pendapatan , sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui

meningkatnya dan meratanya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, efisien

dan efektifrrya manajemen pendidikan dan meningkatnya kemampuan iptgk.

tv

-22

\-

E (tl !6

d

AL H.o

orQ

sa

*a

!\

a)

(\tr

,d elA

-O

.i

trd 60)

()6

A d L

6l

-r\

$'

.o o) v) G, o A

{

= F

{ q

(.:,

(,

Y

5 A

,

UJYY

Ltr (Juul o.(LL

MUSIMIN (RPJP) PEMERIffiAH KAtsUPATEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN

Recommend Documents