MUQADDIMAH
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Bismillaahirrohmaanirrohim. Alhamdulillaahirobbil ‘aalamiina. Washsholaatu wassalaamu’alaa asyrofil anbiyaa-I wal mursalina, wa-‘alaa aalihi washohbihi ajma’iina amma ba’du. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah dengan ilmu dan amal atas semesta alam, atas limpahan rahmatNya sehingga penulisan makalah ini dapat terselesaikan. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga pula keselamatan dan kesejahteraan tetap terimpahakan kepada keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Makalah berjudul “Ekonomi Islam dan Bank Syariah” dibuat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Agama dan Etika Islam. Selain itu, makalah dapat digunakan sebagai sumber bacaan untuk memperdalam terkait materi yang dipaparkan. Penulis cukup meyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.
Sumedang, Februari 2015
Penulis
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Terdapat beberapa jenis perekonomian di dunia ini. Diantaranya adalah perekonomian kapitalis dan sosialis. Kedua sistem perekonomian tersebut memiliki kelemahan dan kekurangan yang lebih menonjol daripada manfaat yang diberikan. Itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi, terutama di kalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sistem ekonomi syariah muncul sebagai salah satu solusi dalam peningkatan sistem ekonomi di negara Islam. Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi syariah. Pada zaman Rasulullah, sistem tersebut berhasil membawa umat muslim meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang dikembangkan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah di banyak negara Islam termasuk di Indonesia. Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim, tetapi seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini terinci sebagai berikut. 1. Bagaimana konsep dasar dari bank syariah? 2. Bagaimana struktur organisasi yang berlaku dalam bank syariah? 3. Bagaimana perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional? 4. Bagaimana sistem bank syariah yang berlaku di Indonesia? C. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan dari makalah ini terinci sebagai berikut. 1. Mengetahui konsep dasar dari bank syariah. 2. Mengetahui struktur organisasi yang berlaku dalam bank syariah. 3. Mengetahui perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. 4. Mengetahui sistem bank syariah yang berlaku di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
A. Konsep Harta Dalam Islam Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang memedomani dan mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material. Secara etimologi al mal berasal dari kata mala yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al mal di artikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Kata harta dalam istilah ahli fiqih berarti “segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.” Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan dalam ke dalam salah satu adh-dharuriyat al-khamsah (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan menfaatkan hartanya adalah sebatas yang direstui oleh syara’. Penggunaan harta dalam Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam kepemilikan dan penggunaan harta di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Saat dia meninggal kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkannya. Al-Quran mengulang lebih dari dua puluh kali bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 5, Allah berfirman: للرض ۚ لوإلل ى ٱللت هتلرلجهع ٱ ل ه ل لهمروهر للهۥ همللهك ٱللسوم ووتت لوٱ ل ت ت
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. (QS: Al-Hadid Ayat: 5)
2. Status harta yang dimiliki manusia: a. Amanah b. Perhiasan hidup c. Ujian keimanan d. Bekal ibadah 3. Kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai aturan Allah. 4. Dilarang mencari harta, berusaha, bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, melupakan shalat dan zakat dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. 5. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, mencuri, merampok dan melalui cara-cara yang batil. 6. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu: a. Diperoleh dengan cara yang sah dan benar b. Dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil (khalifah) Allah yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu Allah SWT. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh dan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhirat nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya. B. Dasar Ekonomi Islam Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahnya aktivitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktivitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dasar-dasar ekonomi Islam adalah: 1. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.
2. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. 3. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlentar. 4. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang lain yang membutuhkan, oleh karena itu harus dizakatkan sehingga dicapai pembagian rizki (distribusi harta). 5. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. 6. Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. 7. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. Selain dasar-dasar yang disebutkan di atas, terdapat satu hal yang bisa menjadi rujukan untuk seorang muslim menjalankan sistem ekonomi Islam. Yaitu, perintah untuk bekerja dalam Al-Qur’an. Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dengan bekerja setiap manusia akan memperoleh sesuatu yang diinginkan. Mengenai kewajiban bekerja telah dijelaskan melalui Firman Allah SWT berikut.
طــا لكتبيررا لولل لتلقهتلهوواا أللول ولدهكلم لخلشليلة إتلمل وقق لنلحهن لنلرهزهقهلم لوإتلياهكلم ۚ إتلن لقلتلهلم لكالن تخ ل ـ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS: Al-Israa’ Ayat: 31) Pada ayat tersebut, menerangkan bahwa Allah melarang kepada kita untuk membunuh anak keterunan kita, dikarenakan takut akan kemiskinan. Allah SWT menjamin rezeki setiap hambanya, setiap manusia dan semua makhluk Allah yang lahir ke Dunia telah dipersiapkan rezekinya. Namun demikian, rezeki didapat melalui ikhtiar (usaha), Allah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja jika mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan makanan dan minuman, sebagaimana firman Allah berikut.
صلوهة لفٱنلتتشهرواا تف ى ٱ ل ل ضتل ٱللت لوٱلذهكهرواا ٱللل ض لوٱلبلتهغرواا تمن لف ل لفتإلذا هق ت للر ت ضليتت ٱل ل و لكتثيررا لللعللهكلم هتلفتلهحرولن Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS: Al-Jumuah Ayat: 10)
Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dari Allah yang telah Allah persiapkan kepada kita diseluruh permukaan bumi. Dengan demikian bekerja adalah jalan yang utama dalam mendapatkan rezeki tersebut. Anak, istri dan keluarga telah Allah jamin akan rezekinya namun rezeki adalah suatu takdir yang harus digali dan dicari untuk mendapatkanya, jika berusaha maka pasti akan mendapatkan, membuhuh merupakan dosa besar dan bukanlah jalan keluar dari menghindari kemiskinan. C. Pengertian Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Dalam Al-Qur’an telah disebuutkan perintah bahwa manusia diciptakan sebagai pemakmur, seperti dalam firman Allah berikut.
مها ل ل ه حها ۚ لقها ل ل ي ول ل مدود ل أ ل ل ن إ إل ولهه قدومم إ ٱع مب ه ه ص ول إ ح كم م ه ل دواا ٱلل ل ل خهاهه م ولإ إللٰىو ث ل ه م ل م م مل شأ ل ه غ لي مهره هۥ ههدول لأشن ل م ست لغم إ م إفيلهها فلٱ م ض ولٱ م فهروه ه ث ه ل ملرك ه م ست لعم ل كم م م ل ن ٱلمر إ ب جي ب ري ب هتدوهبدوو اا إ إل لي مهإ ۚ إ إ ل م إ ب م ن لرمبٰى قل إ Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (QS: Huud Ayat: 61) Ada beberapa pengertian ekonomi Islam yang didefinisikan oleh para ekonom Islam. 1. Muhammad Abdul Mannan Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalahmasalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 2. M. M Metwally Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Quran, Hadits Nabi, Ijma’ dan Qiyas. 3. Hasanuzzaman Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga
tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. D. Konsep Ekonomi Islam Konsep ekonomi Islam dapat diibaratkan dengan sebuah rumah yang terdiri atas atap, tiang, dan fondasi.
Gambar 1. Konsep Ekonomi Islam Bangunan dalam ekonomi Islam berfondasikan enam hal: 1. Tauhid Allah merupakan pemilik sejati seluruh yang ada dalam alam semesta dan Allah tidak mencipakan sesuatu dengan sia-sia,
dan
manusia
diciptakan
untuk
mengabdi dan beribadah pada Allah. 2. Al adl (Adil) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi. 3. Nubuwwah (Kenabian) Sifat-sifat yang dimiliki Nabi SAW (shiddiq, tabligh, amanah, fathonah) hendaknya menjadi teladan dalam berperilaku, termasuk dalam ekonomi. a. Shiddiq : efektif dan efisien b. Tabligh : komunikatif dan terbuka c. Amanah : bertanggung jawab, dapat di percaya, dan kredibel d. Fathonah : cerdik, bijak dan cerdas 4. Khilafah Manusia sebagai khalifah di bumi, akan dimintai pertangungjawaban. Khalifah dalam arti pemimpin, fungsinya untuk menjaga interaksi antar kelompok (mu’amalah) agar
tercipta ketertiban. Khalifah harus berakhlaq seperti sifat-sifat Allah SWT dan tunduk pada kebesaran Allah SWT. 5. Ma’ad (Keuntungan) Keuntungan merupakan motivasi logis duniawi manusia dalam beraktivitas ekonomi. Keuntungan pun mencakup keuntungan dunia dan akhirat. Selain itu, ada juga tiga tiang sistem pokok dalam ekonomi Islam: 1. Multiple Ownership Prinsip ini mempertegas bahwa konsep kepemilikan di dalam Islam sangat beragam. Islam mengajarkan kita bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah SWT, adapun kepemilikan di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak akan alokasi dan penggunaan kepemilikannya di dunia. Konsep kepemilikan dalam Islam sangat beragam. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk menjamin nihilnya perilaku zhalim, maka pemerintah melalui institusinya harus menguasai produksi komoditas tertentu dan komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan hajat hidup seluruh manusia. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta – negara, negara – asing, domestik – asing dan lain-lain. 2. Freedom of Act Dalam Islam, manusia sebagai entitas mandiri. Bebas melakukan sesuatu dengan syarat
tidak
mengganggu
kebebasan
orang
lain
dan
kebebasannya
akan
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Inilah yang melandasi prinsip Freedom of Act. Dengan prinsip ini, pemerintah yang ideal harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat. Hal ini disebabkan Freedom of Act akan membentuk mekanisme pasar dalam desain perekonomian. 3. Social Justice Keadilan sosial berarti suka sama suka dan tidak menzhalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sekali lagi sangat sentris. Dalam beberapa kasus, pemerintah harus intervensi harga maupun pasar. Hal ini untuk menjamin keadilan sosial dengan landasan suka sama suka dan tidak menzhalimi pihak lain. Untuk atap dari konsep rancang bangun ekonomi Islam ini adalah akhlaq, di mana seluruh etika moral atau perilaku dalam ekonomi Islam harus berlandaskan pada etika moral Islam. E. Nilai- Nilai Sistem Ekonomi Islam Menurut Didin Hafidhuddin (2003) sistem ekonomi Islam perlu dibangun atas dasar tiga nilai-nilai berikut:
1. Nilai Tauhid Merupakan Keyakinan kepada Allah SWT sebagai: a. Pemberi rizki
لولما تمن لدالبقة تف ى ٱ ل ل ض إتلل لعلل ى ٱللت ترلزهقلها لوليلعلهم هملسلتلقلرلها لوهملسلتلرولدلعلها ۚ هكلل للر ت تف ى تكتوقب متبيقن Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi, melainkan Allah-lah yang memberi rejekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS: Huud Ayat 6) b. Pemberi dan pembuat aturan untuk kemaslahatan hidup ummat manusia, tercantum dalam Qs. 30/ Ar- Rum: 30
لفلأتقلم لولجلهلك تللدديتن لحتنيرفا ۚ تفلطلرلت ٱللت ٱللتت ى لفلطلر ٱللنالس لعلليلها ۚ لل لتلبتديلل تللخللتق ٱللت ۚ وذتللك ٱلدديهن ٱلللقديهم لول وتكلن أللكلثلر ٱللناتس لل ليلعلهمرولن Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (sebagai perwujudan dari) fitrah Allah (sifat-sifat Allah). (Allah) Yang telah menciptakan manusia, menurut fitrah itu (pula). Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (yang berupa) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (hakekat semua ajaran agama-Nya ialah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, dengan menselaraskan kehidupan manusia kepada berbagai sifat-Nya dalam Asmaul Husna). (QS: Ar-Rum Ayat: 30) c. Yang mewajibkan manusia mencari rizki dan karunia-Nya untuk dipertanggung jawabkan kelak kemudian hari di hadapan-Nya
ههلرو ٱللتذى لجلعلل لهكهم ٱ ل ل ض لذهلرورل لفٱلمهشرواا تف ى لملناتكتبلها لوهكهلرواا تمن درلزتقتهۦ للر ل لوإتلليته ٱلمنهشروهر
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS: Al-Mulk Ayat: 15) d. Keadilan dan kesejahteraan bersama e. Tidak boleh harta dikuasi oleh kelompok tertentu saja
لما أللفالء ٱلله لعلوى لرهسروتلتهۦ تملن أللهتل ٱللهقلروى لفتلللته لوتلللرهسروتل لوتلتذى ٱللهقلرلبوى لوٱللليتولمى لوٱلللمستكيتن لوٱلبتن ٱللستبيتل لكل ى لل ليهكرولن هدول ـةة لبليلن ٱ ل ل ۚ للغتنلياتء تمنهكلم و و لولما لءالتىوهكهم ٱللرهسروهل لفهخهذوه لولما لنلهىوهكلم لعلنه لفٱنلتههرواا ۚ لوٱلتهقرواا ٱللل إتلن ٱللل لشتديهد ٱللتعلقاتب
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orangorang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orangorang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS: Al-Hasyr Ayat: 7) f. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang- bidang tertentu g. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi h. Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan- kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat i. Melaksanakan amanah at- Takkaaful al- Ijtima’i atau social economic security insurance dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu j. Menurut Abd. Mannan (1970), output sistem ekonomi Islam yang dihasilkan harus bermanfaat bagi masyarakat atau ummat k. Kewajiban zakat
صلدوقهت تلللهفلقلراتء لوٱلللموستكيتن لوٱللوعتمتليلن لعلليلها لوٱللهملؤلللفتة هقهلروهبهلم لوتف ى إتلنلما ٱل ل ضرة دملن ٱللت لوٱلله ٱلدرلقاتب لوٱللوغترتميلن لوتف ى لستبيتل ٱللت لوٱلبتن ٱللستبيتل لفتري ل لعتليم لحتكيم Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS: At-Taubah Ayat: 60)
لولما لءالتليهتم دمن درربا لدليلرهبلرواا تفىو أللمووتل ٱللناتس لفلل ليلرهبرواا تعنلد ٱللت لولما لءالتليهتم دمن لزلكووقة هتتريهدولن لولجله ٱللت لفهأوال وتئلك هههم ٱللهم ل ضتعهفرولن
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS: Ar-Ruum Ayat: 39) 2. Kebebasan dan tanggung awab Dalam ekonomi Islam dikenal prinsip Tsawabit (tetap dan pasti) dan Mutaghayyirat (variable) untuk melaksanakan prinsip yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan inovasi dan kreatifitas. Beberapa contoh prinsip: a. Tidak boleh menipu dan berlaku curang (QS. 83/Al- Muthaffif) b. Tidak boleh saling mendzalimi (QS. 2/Al- Baqarah: 279) c. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang haram dan bathil (QS. 2/AlBaqarah: 188 dan QS. Al- Maidah: 90-91) d. Tidak boleh melakukan kegiatan riba (QS. 2/Al- Baqarah: 275- 279) Nilai filosofis sistem ekonomi Islam: a. Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai b. Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam
arti
penelitian
dan
pengembangannya berlangsung terus- menerus Nilai normatif sistem ekonomi Islam: a. Landasan Aqidah Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingaan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syariah tersebut memungkinkan aktifitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah. Dalam sistem ekonomi Islam kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang berfungsi mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan kelak di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat Allah tersebut. Sementara itu, sebagai pengemban amanat manusia dibekali kemampuan untuk menguasai. b. Landasan Akhlaq Al-Qur’an dan hadist Nabi memberikan landasan yang terkait dengan akhlak atau moral dalam ekonomi sebagai berikut:
1) Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup untuk dirinya, keluarga, dan mereka yang menjadi tanggungjawabnya dengan kekuatan sendiri dan tidak menggantungkan kepada pertolongan orang lain. Islam mengajarkan pada manusia bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah dari jeri payahnya sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa orang yang memberi lebih baik dari orang yang meminta atau menerima. 2) Islam mendorong manusia untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Hadist riwayat Ahmad, Bukhori, Muslim dan Turmudzi mengatakan bahwa muslim yang menanam tanaman, kemudian sebagian dimakan manusia, binatang merayap atau burung, semuanya itu dipandang sebagai sedekah. 3) Hasil dari rizki yang kita peroleh harus disyukuri c. Landasan Syariah dan Al- Qur’anul Karim Pada dasarnya, setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan prinsip-prinsip tertentu serta sejalan tujuan awal, yaitu mencapai kesejahteraan hidup. Islam sebagai agama yang sempurna pun tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah semata, melainkan juga bekerja untuk memperoleh rezeki dengan cara yang benar menurut aturan syariat. Kegiatan ekonomi bukan semata-mata dilandai oleh motif ekonomi semata, melainkan lebih dari itu, kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah merupakan wujud perbadatan kepada Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menegaskan bahwa implikasi kegiatan ekonomi bukan hanya dalam konteks duniawi semata, melainkan juga implikasi ukhrawi (ibadah). Dalam lingkup muamalat, salah satu kaidah yang berlaku adalah al-ashl fil-muâmalat al ibâhah illâ mâ harrama alaih, yaitu asal dari segala aktivitas muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut sering diistilahkan dengan the principle of permissibility. Mengingat bahwa ekonomi dan perdagangan termasuk bidang muamalat, maka semua bentuk transaksi hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang jelas-jelas mengharamkannya. Dalam konteks inilah, hukum Islam memegang prinsip terbuka, termasuk dalam perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya. Penyelenggaraan ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat dalam Al Qur’an.
ل ل جلررة لعن يوولأميلها ٱللتذيلن لءالمهنرواا لل لتأهكلهوواا أللموولهكم لبليلنهكم تبٱللبوتطتل إتل لأن لتهكرولن ت و ض دمنهكلم ۚ لولل لتلقهتلهوواا لأنهفلسهكلم ۚ إتلن ٱللل لكالن تبهكلم لرتحيرما لتلرا ق Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An-Nisaa Ayat: 29) Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan muamalah, Setiap individu dilarang untuk saling merugikan, berbuat curang, dan melakukan tindakan penipuan. Penegasan ini merupakan landasan kuat penyelenggaran ekonomi syariah yang sejatinya mengaktualisasikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan prinsip saling menguntungkan. d. Ijtihad (Ra’yu), meliputi qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, dan urf. Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin saja keliru. Ijtihad merupakan penafsiran kembali dasar hukum ekonomi Islam seperti Al-Qur’an dan hadits untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Maslahah Mursalah dimana tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur’an dan Hadist sehingga kita dapat melihat apakah hal tersebut lebih banyak maslahatnya atau mudharatnya. Istishab dan Istishan dapat dikatakan memperlakukan hukum yang sudah berlaku atau kembali ke hukum asal sampai terdapat dali yang menunujukkan perubahannya. Istishan adalah menghitung – hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan menurut akal pada mujtahid. Urf merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah seperti menjadi adat istiadat namun tetap tidak menyalahi aturan Islam.
F. Pengertian Bank Syariah
Pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Berikut ini ada beberapa pendapat dari para ahli sehubungan dengan pengertian Bank Syariah, yakni : 1.
Muhammad (2002) dalam buku "Manajemen Bank Syariah" menuliskan bahwa definisi Bank Syariah sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dijelaskan pula bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Disamping itu berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha (jual beli, investasi, dan lain-lain) sesuai dengan prinsipprinsip syariah, yakni aturan perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud ada yang bersifat mikro, ada pula yang bersifat makro. Secara ringkas, nilai-nilai makro tersebut meliputi: kemaslahatan, keadilan, sistem zakat, bebas dari riba, bebas dari usaha spekulatif dan tidak produktif seperti : perjudian (maysir), hal-hal yang meragukan (gharar), hal-hal rusak atau tidak sah (bathil) serta pemanfaatan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang dimaksud mencakup sifat-sifat mulia yang menjadi tauladan dari Rasulullah SAW (shidiq, tablig, amanah, dan fathonah).
2.
Susilo, Triandaru dan Totok (1992) dalam Buku "Apa dan Bagaimana Bank Islam" dijelaskan dalam buku tersebut bahwa bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya menggunakan imbalan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil bank syariah).
3.
Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafe'i Antonio (1992) dalam buku "Apa dan Bagaimana Bank Islam" dalam penjelasannya pengertian bank syariah masuk dalam kategori bank Islam. Bank Islam memiliki dua perbedaan definisi bank Islam : (1) Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan (2) Bank yang tata cara dalam operasinya berdasarkan pada ketentuan Al Qur'an dan Hadits.
G. Prinsip Bank Syariah Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. 1.
Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2.
Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3.
Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).
4.
Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah)
H. Dasar Hukum Bank Syariah Konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan heirarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sumber hukum di Indonesia, baik materiil maupun formil, adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
3.
Peraturan Pemerintah
4.
Peraturan Presiden
5.
Peraturan Daerah
UU No. 7 Tahun 1992 Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR ”Mardatillah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut. UU No. 10 Tahun 1998
Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa: 1. Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). UU No.23 Tahun 2003 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem.
UU No.21 Tahun 2008 Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank kovensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi’ah, masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah 1.
PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2.
PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3.
PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
I. Produk-Produk Bank Syariah Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. 1.
Produk Penyaluran Dana a. Prinsip Jual Beli (Ba’i) Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Terdapat tiga jenis jual-beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:
1) Ba’i Al Murabahah Merupakan jual beli dengan harga asal ditambah keuntugan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah, kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
م ه مها ي ل ه ن ٱلمرلبدوواا لل ي ل ه ذ ى ي لت ل ل م ٱل ل إ ٱل ل إ مدو ل ن ي لأك ههلدو ل قدو ه خب لط ه ه ن إ إلل ك ل ل قدو ه ذي ل شيط لون من ٱل ممس ۚ ذ ولل ل ل مث م ه ل ٱلمرلبدوواا إ مها ٱل مب لي معه إ ٱل ل م م لقهاهلدوو اا إ إشن ل ل ك ب إأشن لهه م ل م ه إ ل ل ح ل من لرب مهإۦ عظ ل ب مدوم إ من ل ه ٱل مب لي معل ول ل ولأ ل حلر ل ة م جهاولءه هۥ ل م ٱلمرلبدوو اا ۚ فل ل ل ٱ لل ل ه عهاد فلهأوال ولئ إ ل ل فلٱشنتهٰىو فلل لهۥ مها سل ل ل ل ب حو ه ص ل ن ل ل ه ل ل مهره هۥو إ إللٰى ٱلل لهإ ول ل ف ولأ م كأ م لل م م ن م إفيلهها ل دو ل خ ول إ ه ٱللنهارإ هه م Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS: Al-Baqarah Ayat: 275) 2) Ba’i Assalam Merupakan jual beli dengan nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yangg tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
ضهكم لبلع ر ضمة لفتإلن ألتملن لبلع ه ضا لفللهيلؤدد لوتإن هكنهتلم لعلوى لسلفقر لوللم لتتجهدواا لكاتربا لفتروهمن لملقهبرو ل ٱللتذى ٱلؤهتتملن ألوملنلتهۥ لوللليلتتق ٱللل لرلبهۥ لولل لتلكهتهمرواا ٱللشوهلدلة ۚ لولمن ليلكهتلملها لفتإلنهۥو لءاتثم لقللهبهۥ لوٱلله تبلما لتلعلمهلرولن لعتليم
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Baqarah Ayat: 283) 3) Ba’i Al Istishna Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun Ba’i Al Ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i Al Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa kali pembayaran. b. Prinsip Sewa (Ijarah) Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhari & Muslim) Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah) c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu: 1) Musyarakah Merupakan salah satu produk bank syariah dengan dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama. Seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
لقالل للقلد لظللملك تبهسلؤاتل لنلعلجتلك إتلوى تنلعاتجتهۦ لوإتلن لكتثيررا دملن ٱللهخللطاتء لليلبتغ ى لبلع ه ضهلم حتت لولقتليمل لما ههلم لولظلن لداهوۥهد أللنلما لفلتن نوه لعلوى لبلع ق ض إتلل ٱللتذيلن لءالمهنرواا لولعتمهلرواا ٱلنوصتل و ۩ لفٱلسلتلغلفلر لرلبهۥ لولخلر لراتكرعا لوأللنالب Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS: Shaad Ayat: 24) 2) Mudharabah Merupakan kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan memepercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja. Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah) Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya atau membeli ternak, yang bersangkutan bertanggung jawabatas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani) 2.
Produk Penghimpun Dana a. Prinsip Wadiah
Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pada wadiah amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
إتلن ٱللل ليلأهمهرهكلم لأن هتلؤمدواا ٱ ل ل لومن وتت إتل وىو أللهتللها لوإتلذا لحلكلمهتم لبليلن ٱللناتس لأن لتلحهكهمرواا صيررا تبٱلللعلدتل ۚ إتلن ٱللل تنتعلما ليتعهظهكم تبتهۦو إتلن ٱللل لكالن لستمي ـ ةعا لب ت Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS: An-Nisaa Ayat: 58)
ضهكم لبلع ر ضمة لفتإلن ألتملن لبلع ه ضا لفللهيلؤدد لوتإن هكنهتلم لعلوى لسلفقر لوللم لتتجهدواا لكاتربا لفتروهمن لملقهبرو ل ٱللتذى ٱلؤهتتملن ألوملنلتهۥ لوللليلتتق ٱللل لرلبهۥ لولل لتلكهتهمرواا ٱللشوهلدلة ۚ لولمن ليلكهتلملها لفتإلنهۥو لءاتثم لقللهبهۥ لوٱلله تبلما لتلعلمهلرولن لعتليم
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Baqarah Ayat: 283) b. Prinsip Mudharabah Dalam prinsip mudharabah, penyimpan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yangg tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.
Berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Mudharabah mutlaqah Mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito. Tidak ada pemabatasan bagi bank untuk menggunakan dana yangg telah terhimpun. 2) Mudharabah muqayyadah on balance sheet Merupakan simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank. 3) Mudharabah muqayyadah off balance sheet Merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya. 3.
Produk Jasa Perbankan Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga
dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut dapat berupa sharf dan ijarah. Sharf atau jual beli valuta asing adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis, namun harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual-beli tersebut. Ijarah atau sewa adalah kegiatan sewa simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. J. Struktur Organisasi Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garisgaris syariah (Fansuri, 2012: 179).
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Sumber: https://arifsubarkah.wordpress.com (Diakses pada 24 Februari 2015)
K. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Menurut Antonio (2007) yang disadur oleh (Ahmad, 2011), dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syaratsyarat umum memperoleh pembiayaan. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 1. Akad dan Aspek Legalitas Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi (akhirat) karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan yang lain, harus memenuhi ketentuan akad. 2. Lembaga Penyelesai Sengketa Berbeda dengan bank konvensional, jika pada bank syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi
syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BPMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 3. Struktur Organisasi Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalanya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang paling membedakan antar bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. 4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan atau yang tidak sesuai dengan hukum Islam. 5. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Di samping itu, karyawan bank syariah harus skillfull dan profesional serta mampu melakukan tugas secara teamwork. Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Adapun perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menurut Didin (2005) yang disadur oleh Fansuri (2012) dapat diperhatikan dalam tabel berikut.
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Bank Syariah/ Islam Melakukan investasi-investasi yang halal saja Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa Profit dan falah (keuntungan duniawi dan kebahagiaan akhirat) oriented Hubungan dengan nasabah dalam bentukhubungan kemitraan Penghimpunan dan penyaluran dana harga sesuai dengan Fatwa dewan Pengawas Syariah
Bank Konvensional Investasi yang halal dan haram Memakai perangkat bunga Profit oriented Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur Tidak terdapat dewan sejenis
Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
Sumber: Didin (2005)
L. Bank Syariah di Indonesia Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam kurun waktu 17 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3% per tahun. Untuk periode 2007 sd 2008 yang lalu, pertumbuhan yang mencapai rata-rata 36,2% pertahun bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan aset perbankan syariah regional (asia tenggara) yang hanya berkisar 30% pertahun untuk periode yang sama. Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air, maka kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari indikator penyaluran pembiayaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 36,7% pertahun dan indikator penghimpunan dana dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 33,5% pertahun untuk tahun 2007 s.d. tahun 2008. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, universal, dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, seperti shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah. Dasar yang menjadi landasarn terlaksananya bank syariah adalah Al-Quran dan Hadits beserta Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garisgaris syariah. Perbedaan yang terlihat jelas antara bank syariah dan bank konvensional terlihat pada beberapa aspek. Yaitu akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi bank, bisnis dan usaha yang dibiayai serta lingkungan kerja dan corporate culture. Sistem bank syariah yang berlaku di Indonesia menadapat respon yang baik. Terbukti dengan adanya peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia. Namun, sistem yang berlaku masih harus dilakukan peningkatan kembali, agar memenuhi prinsip-prinsip dasar dari bank syariah dalam sistem ekonomi Islam. B. Saran Lewat makalah ini, penulis memberikan saran kepada perbankan syariah di Indonesia, agar kinerja bank syariah di Indonesia lebih ditingkatkan. Penulis juga bersedia menerima kritik dan saran yang positif dari pembaca. Penulis akan menerima kritik dan saran tersebut sebagai bahan pertimbangan yang memperbaiki makalah ini di kemudian hari. Semoga makalah berikutnya dapat penulis selesaikan dengan hasil yang lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Hafidhuddin, Didin. Tanjung, Hendri. 2003. Manajemen Syariah Dalam Praktik.
Jakarta. Gema Insani Iqbal, Ahmad. 2011. Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Bank Umum Konvensional (BUK) di Indonesia dengan Stochastic Frontier
Approach (SFA) (Periode 2006-2009). Semarang: Universitas Diponegoro Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafe'i Antonio. 1992. Apa dan
Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta. Dana Bakti Wakaf Mannan, Abdul. 1970. Islamic Economics Theory and Practice. Delhi Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Statistik Perhubungan. 1999. Badan Pusat Statistik Indonesia. Munawar, Fansuri. 2012. Ekonomi Syariah, Perbankan Islam, dan Manajemen
Pendidikan di Era Global. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank
Syariah dan Bank Umum. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank
Syariah dan Bank Umum, Prinsip Syariah. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perangkat
Aturan dan Fasilitas Bank Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Sekretariat Negara. Jakarta Susilo, Triandaru dan Totok. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta.
Dhana Bakti Wakaf BI. Perkembangan Impresif iB (ai-Bi) Perbankan Syariah. http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/99B0070d6f65481496d34a9
ca4b0f7f0Perkembangan_Impresif_iB_Perbankan_Syariah.pdf diakses pada 24 Februari 2015 BI. Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia. http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contens/Default.aspx diakses pada 24 Februari 2015
____. 2012. Produk- produk Bank Syariah. http://www.mozaikislam.com/194/produk-produk-bank-syariah.htm diakses pada 24 Februari 2015
