RAKYAT MENGGUGAT MUHNUR SATYAHAPRABU A D V O C A T E
Sejarah CLS Gugatan Citizen Law Suit ini berkembang pertama di negara common law seperti Amerika Serikat. Ditandai dari gugatan pertama pada tahun 1943 dalam kasus Associated Industries vs Ickes. Pada tahun 1963 Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakui legitimasi penyelenggaraan hak publik dalam kasus National Association for the Advancement of colored people v. Button.
Pada tahun 1970 gugatan warga negara secara formal diatur dalam ketentuan UU bidang lingkungan hidup, yaitu UU berkaitan dengan polusi udara.
Gugatan actio popularis / CLS Indonesia) (citizen law suit) Di negara Common Law system dikenal sebagai Citizen Law Suit, sedang di Belanda civil law dikenal sebagai Actio Popularis. Adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatas namakan kepentingan umum, berdasarkan peeraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut.
Gugatan actio popularis (citizen law suit)
Secara umum definisi Kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang.
Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari pemerintah, sehingga gugatan secara actio popularis pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan actio popularis dapat diajukan pula kepada swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum tersebut.
Gugatan actio popularis (citizen law suit) ◦ Seorang warga negara India mengatasnamakan kepentingan umum menggugat pemerintah India yang melalaikan pengelolaan Sungai Gangga sehingga tercemar sedangkan Sungai Gangga bagi masyarakat Hindu di India merupakan tempat yang suci. ◦ Robert Cohen warga negara Amerika Serikat menggugat FDA dan Departement of Health and Human Services karena kedua lembaga tersebut telah melanggar Freedom of Act dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa RBST (Recombinant Bovine Somatotropin) hormon yang disuntikkan pada sapi-sapi penghasil susu dapat memicu kanker pada manusia, padahal masyarakat AS banyak yang mengkonsumsi susu tersebut tanpa tahu bahayanya.
Gugatan actio popularis (citizen law suit) ◦ Gugatan Citizen Law Suit yang dilakukan oleh Munir cs atas Penelantaran Negara terhadap Tenaga Kerja Indonesia Migran yang dideportasi di Nunukan, Kalimantan merupakan Gugatan Citizen Law Suit pertama kali yang dilakukan di Indonesia - Gugatan Citizen Law Suit ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST ◦ Gugatan Citizen Law Suit yang dilakukan oleh LBH Jakarta atas Penyelenggaraan Ujian Nasional dengan perkara Nomor 2596/Pdt/2008 tanggal 14 September 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pdt.G/2008/PN JKT PST; ◦ Gugatan Citizen Law Suit Nomor 2801 K/Pdt/2009 tentang Pemilu – gugatan Gugatan CLS tersebut berkaitan dengan hilangnya hak penggugat sebagai warga negara untuk memilih dalam Pemilu legislatif disebabkan kesengajaan atau kelalaian dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (vide Pasal 4 UU 10/2008). Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelanggaran hak memilih warga negara dalam Pemilu legislatif beberapa waktu lalu (res ipsa loquitur). Hak untuk memilih dalam Pemilu dijamin dalam konstitusi UUD 1845 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
◦ Irsyad Thamrin dkk (46 orang) mengatas namakan Rakyat Indonesia menggugat Negara RI (Presiden RI dkk --- 19 instansi) karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan undang-undang dan telah lalai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada warga negaranya yang berpotensi maupun yang telah menjadi korban bencana alam sehingga mengalami kerugian materiil dan imateriil. ◦ Tjandra Tedja dkk (13 orang) mengajukan gugatan kepada Negara RI (Presiden RI dkk) karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada jalan tol lingkar luar Jakarta. ◦ Tahun 2015 gerakan samarinda menggugat – atas kejadian bencana lingkungan karena kegiatan pertambangan di kalimantan Timur
Pengaturan Gugatan CLS di Indonesia Di Indonesia belum ada pengaturannya. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pasal 28 UUD Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
Pasal 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim menggali hukumnya dalam masyarakat. Ratifikasi berbagai Covenant International bidang HAM baik Covenant on Civil and Covenant Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta Covenant on Economical, Social and Cultural Right 1966 melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara yang diajukan berdasarkan gugatan warga negara. Keputusan MA Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Llingkungan Hidup
Bagaimana dengan CLS Warga Kalteng No
Penggugat
Tergugat
1
Arie Rompas
Presiden Indonesia
2
Kartika Sari
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3
Fatkhurrohman
Menteri Pertanian
4
Afandy
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)
5
Lina Tirtayasa
Menteri Kesehatan
6
Nordin
Gubernur Kalimantan tengah
7
Mariaty
DPRD Kalimantan Tengah
Siapa Penggugat dan Dimana Gugatan Di Ajukan Warga yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah diajukan di PN Kalimantan Tengah Karena salah satu Tergugat berkedudukan hukum di Palangkaraya
Kenapa CLS Yang Dipilih dan Bukan Gugatan Yang Lain :
kebakaran hutan adalah wujud kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusi Warga; merupakan hak warga mengajukan gugatan atas kelalaian atau kegagalan pemerintah memenuhi hak konstitusinya _ pasal 28 H UUD 1945
Bagaimana Proses Gugatan Ini Notifikasi – sesuai Keputusan MA jangka waktu notifikasi / somasi tertulis adalah 60 (enam puluh) hari; notifikasi CLS berbeda dengan notifikasi CA – Keputusan Mahkamah Agung Keputusan MA Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Llingkungan Hidup – tanggal 10 Maret 2016 Gugatan dimasukkan – tanggal 16 Agustus 2016; Mediasi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi didalam pengadilan (waktunya 300 hari sejak penetapan perintah mediasi dan bisa diperpanjang 30 har)
Pembacaan Gugatan Jawaban/ Eksepsi Replik – Duplik Pembuktian
Kesimpulan Keputusan.
Kenapa penting Gugatan dilayangkan : Problem Lingkungan Hidup bukan saja problem saat ini – tetapi ini juga problem masa depan; Tata kelola SDA menjadi kunci pemerintah dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang; Kebakaran hutan sudah terjadi sejak awal 1980an dan masif terjadi setiap tahun sejak 1997 – sampai kapan negara lalai memenuhi kewajibannya; butuh dukungan media dalam upaya advokasi ini;
TERIMAKASIH
