Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
SKRIPSI HUKUM PIDANA
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal Oleh: Swante Adi Krisna Tanggal dipublish: 16 Dec 2016 (4 weeks ago) Tanggal didownload: 15 Jan 2017, Pukul 10:53 62 pembaca via komputer / laptop. 2 pembaca via handphone / tablet. PDF Didownload 14 kali. URL PDF: http://notariatuns.adikrisna.com/download/53/pasal-27-jo-pasal-45-ayat-1-uu-ite-distribusi -membuat-dapat-diaksesnya-kont-oleh-Prof-Dr-Hartiwiningsih-S-H-M-Hum-di-Notariat-UNS. pdf
Muatan yang melanggar kesusilaan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 P/HUM/2014 dalam perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003) menjelaskan bahwa diseminasi (mendistribusikan, menyebarluaskan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya), adalah termasuk membuat atau menyimpan konten yang melanggar kesusilaan (pornografi) bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu saja,
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
secara khusus, Pornografi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan moral anak. Sedangkan pejelasan mengenai memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah UU ITE melihat konsep kesusilaan merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi saksi pidana. Sebagai contoh UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan
Contoh Kasus Muatan yang melanggar kesusilaan
1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 228/PID.B/2015/PN.Pgp, menawarkan wanita untuk orang umum berhubungan intim dengan melalui media BBM. Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan. 2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg, mengirimkan SMS yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. 3. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmn, pemilik warnet yang menyediakan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2191/ Pid.B/2014/PN.Sby, tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Kasus
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
tersebut dijatuhi pidana pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupah) dengan catatan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan.
Muatan perjudian
Memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana) sebagai (terjemahan bebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya. Jadi, Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang siber maka Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu:
1. adanya kesengajaan dan tidak adanya hak 2. adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik, 3. terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
Contoh Kasus Muatan perjudian
Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 56/Pid.B/2012/PN.Pkl pengecer/penjual yang mentransmisikan informasi tentang nomor dan jumlah uang yang di pasang dalain taruhan di website tertentu secara online. Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Pencemaran nama baik selain diatur pasal 310 KUHP juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena filosofisnya kalau KUHP diumumkan dihadapan khalayak umum sedangkan UU IT pada umumnya di dalam sistem elektronik saja yaitu komputer sehingga praktek di
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
lapangan tidak bisa dijerat KUHP , sehingga penafsiran norma mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan terutama Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi norma hukum pokok (genus delict) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang. R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, tahun 1996, Halaman 225, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
menista secara lisan (smaad); menista dengan surat / tertulis (smaadschhrift) ; memfitnah (laster); penghinaan ringan (eenvoudige belediging); mengadu secara memfitnah (laster aanklacht); tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking);
Contoh kasus Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
1. Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MSH, Pencemaran dengan tulisan melalui Facebook. Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1190/PID.B/2010/PN.TNG,
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
Pencemaran dengan tulisan melalui Blogspot. Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduh suatu hal yang bertentangan dengan apa yang diketahui (melalui SMS). Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Muatan pemerasan dan/atau pengancaman
Yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik itu berisi pemerasan terhadap orang lain yang disertai dengan pengancaman atau informasi atau dokumen elektronik itu semata-mata berisi pengancaman
Contoh kasus Muatan pemerasan dan/atau pengancaman
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Bgr, tindak pidana mengirimkan SMS berupa ancaman bom. Kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.
Ancaman Pidana
Dalam Pasal 45 ayat (1): orang yang memenuhi unsur tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Baca Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal selengkapnya
Pasal 27 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Distribusi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yg Ilegal - Author: Swante Adi Krisna
Tentang Swante Adi Krisna, S.H.
Nama:
Swante Adi Krisna, SH.
Tempat Tanggal Lahir:
Semarang, 23 Juli 1986
Pendidikan: Sarjana Hukum:
Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo - Wisuda tanggal 27 Juli 2011
Judul Skripsi:
Tinjauan Yuridis Tentang Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan 170/Pid/B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar)
Pembimbing Skripsi: Rofikah, SH. MH. dan Budi Setyanto, SH. MH.
JADWAL KULIAH MKN UNS
Magister Kenotariatan:
Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret (MKN UNS) Solo - Tahun 2016-Sekarang, Sedang Menempuh
Magister Hukum:
Magister Hukum Universitas Surakarta (MH UNSA) Solo Tahun 2016-Sekarang, Sedang Menempuh
Magister Hukum Kesehatan:
Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata (MHKes UNIKA) Semarang - Tahun 2013-2016, Proposal Thesis Tidak Selesai
