MPAG

DANA PERWALIAN (TRUST FUND) SEBAGAI INSTRUMEN PENDANAAN BERKELANJUTAN BAGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA

© Andie Wibianto/MPAG

BACKGROUND PAPER

LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk memiliki setidaknya 20 juta hektar kawasan konservasi laut pada tahun 2020. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan pengelolaan konservasi laut secara efektif (effectively managed marine protected area) sebagai salah satu target utama1. Salah satu komponen pengelolaan yang efektif adalah tersedianya instrumen pendanaan berkelanjutan (sustainable financing) untuk kawasan tersebut. Saat ini kawasan konservasi perairan di Indonesia sudah mencapai 15 juta hektar, terdiri dari kawasan di bawah wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP), Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk mencapai target hingga tahun 2020, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Ditjen KP3K sudah merencanakan menetapkan kawasan konservasi baru setidaknya 900 ribu hektar per tahun. Sehingga diperkirakan komitmen di atas dapat dipenuhi. Pengelolaan yang efektif merupakan agenda berikut yang tidak kalah pentingnya. Setelah suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP), maka diperlukan perangkat kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, serta perangkat lain untuk mengelolanya. Saat ini sedang disusun panduan lengkap untuk pengelolaan yang efektif termasuk komponen-komponen yang harus tersedia untuk pencapaiannya. Proses ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa studi ilmiah dan praktek lapangan sejenis baik regional maupun internasional tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan. Setelah panduan ini selesai maka diharapkan status pengelolaan dari kawasan konservasi perairan yang ada terhadap kriteria pengelolaan yang efektif dapat diketahui, sehingga memudahkan pengalokasian sumber daya dari KKP untuk mencapai kondisi pengelolaan yang efektif. Estimasi yang dilakukan oleh kelompok kerja2 menunjukkan untuk kawasan yang ada saat ini dibutuhkan setidaknya dana sebesar Rp 225 milyar per tahun. Identifikasi atas anggaran yang tersedia di APBN, APBD, anggaran LSM asing menunjukkan kisaran Rp 75 milyar per tahun. Sehingga gap yang harus ditutup sekitar Rp 150 milyar. Bila dimasukkan komponen pemeliharaan berkala termasuk pelatihan SDM maka gap membesar menjadi Rp 250 milyar per tahun3.

1. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. Per. 06/Men/2010 on the Strategic Plan of The Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2010 – 2014. 2. Directorate General of KP3K - MMAF responded to the need to develop a sustainable financial instrument by forming the sustainable financing working group for marine protected area management in Indonesia with SK No. Kep.26/KP3K/2011. The members of the working group are from MMAF, Bappenas, Ministry of Finance, Ministry of Environment and NGOs. The main task of the working group is to prepare the sustainable financing instruments and their complete working procedures. 3. The financial estimates with regard to marine protected area management are made with reference to several Indonesian and international studies, namely: Protected area funding in Indonesia (2006), Ministry of Environment Republic of Indonesia; Sustainable Financing for Marine Protected Areas, Lesson from Indonesia MPAs, Case Studies: Komodo and Ujung Kulon National Parks (2005), Viviana Lujan Gallegos and associates, Vrije Universiteit Amsterdam; Costing of MPAs and Network of MPA (2007), John D Claussen, CCIF; The worldwide cost of MPAs (2004), Andrew Balmford and associates; Public funds to Protected Areas (draft 2007), Mansourian S and Nigel Dudley; An initial sustainable financing scoping exercise for MPAs in the Sulu Sulawesi Seas Marine Ecoregion – Indonesia (2010), Starling Resources; Sustainable Financing of Protected Areas, a global review of challenges and options (2006), Lucy Emerton Cs, IUCN.

The management cost per hectare varies based on the size of the area, whereas the extended areas will incur a lower management cost per hectare. The working group adopted the methodology of per hectare cost by dividing the sizes of the areas into five groups, with the per hectare cost per group becoming the basic calculation for all protected areas today. On the other hand, the working group composed three financing scenarios, namely Conservative Financing (operational management only), Middle (operational plus tools maintenance and periodic human resources training) and Optimistic (operational, maintenance and infrastructure).

Dana Perwalian untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia

1

BACKGROUND PAPER Selain jumlah yang tidak memadai, sumber pendanaan dari bantuan asing yang diterima oleh LSM Internasional sustainablenya rendah, dalam artian mengandung ketidakpastian yang tinggi setiap tahunnya. Bantuan hibah asing dari lembaga donor selama ini berkontribusi dalam perluasan serta pengelolaan kawasan konservasi laut secara signifikan dalam mencapai target di atas. Namun implementasi bantuan asing ini berjalan di luar sistem perencanaan serta sistem keuangan pemerintah. Hibah dari lembaga donor asing disalurkan baik melalui kontraktor yang ditunjuk atau melalui LSM Internasional. Pola ini mengandung beberapa kelemahan pokok: • Belum merefleksikan sumber dana yang tersedia untuk kegiatan konservasi laut secara umum di Indonesia karena dana hibah ini tidak tercatat dalam sistem keuangan pemerintah. • Sulit untuk dikoordinir dengan program pemerintah karena tidak ada kewajiban untuk melakukan penyelarasan kegiatan yang direncanakan dana hibah dengan target atau rencana pemerintah baik rencana tahunan maupun rencana jangka menengah. Beberapa lembaga donor mensyaratkan sinkronisasi ini pada tingkatan pelaksanaan (perusahan kontraktor dan LSM Internasional). Bilapun ada yang berkonsultasi dengan pemerintah maka hal ini bersifat sporadik dan sukarela. Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk mengarahkan sumber dana ini agar lebih efektif mencapai target yang ditetapkan termasuk penetapan skala prioritas kegiatan. Jakarta Commitment yang diinisiasi dan diluncurkan oleh Bappenas pada Januari 2009 disepakati oleh 22 (dua puluh dua) perwakilan lembaga donor di Indonesia, termasuk roadmap yang intinya mendorong peran aktif pemerintah dalam mengelola dan mengkoordinasikan bantuan asing pada pelbagai sektor. Sebagai pengajawantahan dari Paris Declaration tahun 2005 (yang antara lain mewajibkan penggunaan government system dalam penyaluran hibah sejauh dimungkinkan) dan Agenda Accra tahun 2008 (yang menyepakati untuk efektifitas bantuan asing maka government leadership adalah mutlak diperlukan), maka Jakarta Commitment merupakan tidak lanjut keduanya dan merupakan kerjasama dengan donor untuk pembangunan government system yang dapat mengakomodir kepentingan kedua pihak. Sistem pemerintah yang dimaksud pada tataran praktikal setidaknya terdiri dari pertama, sistem perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program, kedua sistem manajemen keuangan termasuk anggaran, akuntansi, laporan keuangan, dan audit atas pertanggungjawaban keuangan.

Sistem Pemerintah (Government System) dan Hibah Asing Sistem pemerintah didisain dan berjalan untuk mangakomodir pelaksanaan APBN/APBD. Bantuan hibah asing setiap tahun berkontribusi tidak lebih dari 0.5% dari total pendanaan4.

4. For the 2008 and 2009 Budget, grant acceptance made up only 3 percent and 1 percent of the total budget acceptance, however, in reality the amount of grants accepted was bigger than what was stated in the Budget and the ministry financial reports because it was not possible to record them in the government system. This means that foreign grants contribute to the achievement of ministry / institute targets but are not being considered as state revenue. The distribution of the amounts throughout Indonesia across a variety of sectors is hard to estimate because of a lack of data from most donor institutions and contractors or from the executives appointed for the implementation of grant-funded programs.

2


BACKGROUND PAPER Sehingga sistem pemerintah yang dianjurkan untuk digunakan pada beberapa titik tidak dapat mengakomodir persyaratan dari donor. Demikian juga sistem tidak mungkin disesuaikan hanya untuk kepentingan donor. Dari sisi donor, sistem pemerintah yang dianjurkan untuk digunakan dalam penyaluran pemberian hibah masih mengandung beberapa kelemahan antara lain: • Akuntabilitas sistem keuangan pemerintah yang masih perlu diperbaiki. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan pada beberapa kondisi masih tidak selaras dengan pelaksanaannya. Hal ini temasuk sisi perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi termasuk tindak lanjutnya. • Sistem pengadaan barang dan jasa yang masih rawan kebocoran. • Teknis pelaksaan di tingkat operasional ternyata belum memadai. Akibatnya penyaluran dana hibah asing agar tercatat dalam sistem keuangan kementerian (on budget) dan dana diterima pemerintah (on treasury) tidak bisa diwujudkan. Bukan hanya disebabkan oleh ketidakmauan pihak donor namun juga pada ketersediaan infrastruktur operasional pada sistem pemerintah. • Kebijakan yang belum jelas mengenai peran donor dalam program pemerintah termasuk kebutuhan atau komponen kegiatan yang dapat didukung oleh pendanaan dan donor asing. Merespon kondisi di atas pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintan no 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah ini merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang hal yang sama. Pada revisi kali ini diberikan fleksibilitas lebih tinggi bagi penerimaan hibah asing antar lain dengan mengkategorikan hibah asing terencana (sudah masuk dalam perencanaan pemerintah sejak jauh hari) dan hibah langsung (hibah yang diberikan di tengah tahun fiskal dan tidak direncanakan sebelumnya). Kedua jenis hibah ini memungkinkan perjanjian hibah dibuat di tengah tahun fiskal dan ditandatangani terlebih dahulu untuk kemudian didaftarkan ke Bappenas. Dengan fleksibilitas ini kementerian dapat aktif melakukan penggalangan dana hibah baik dari sumber luar negeri maupun dalam negeri termasuk individual. Disamping itu ditetapkan Dana Perwalian (trust fund) sebagai institusi dan instrumen penyaluran dana hibah dalam sistem pemerintah yang memenuhi kebutuhan pemerintah dan donor. Instrumen ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden. Untuk itu Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian diterbitkan pada bulan November 2011 untuk memberikan panduan teknis tentang kelembagaan, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

DANA PERWALIAN (Trust Funds) Trust Fund sebagai instrumen pembiayaan sudah diimplementasikan pada pelbagai sektor di Indonesia meskipun belum ada landasan hukum yang mengatur. Beberapa lembaga multilateral seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, kerap bertindak sebagi trustee. Pengelolaan dana trust fund yang bersumber dari satu atau beberapa donor. Unsur pemerintah dari Kementerian/ lembaga umumnya duduk dalam komite pengarah (steering committee) dengan tugas utama memberikan arahan strategis pada program kerja yang akan didanai. Pengelolaan operasional trust fund dilakukan oleh trustee termasuk penerapan mekanisme


3

BACKGROUND PAPER standar pengelolaan dana seperti proses pengadaan, penarikan, serta pembayaran kepada pihak ketiga dan pelaporan5. Dengan Perpres No 80 tahun 2011, peran Majelis Wali Amanat/ MWA (Board of Trustee) menjadi sangat penting karena selain menetapkan arahan strategis program kerja MWA mengendalikan operasional pelaksanaan kegiatan trust fund. Peran Pengelola Dana Amanat (PDA) atau trustee dibatasi menjadi organ pelaksana pembayaran dan pengadministrasian pembayaran kepada penerima dana. Dimana perintah pembayaran diberikan oleh MWA. Penunjukan PDA dilakukan oleh MWA kecuali disebutkan lain dalam perjanjian hibah dengan donor. Demikian juga lembaga yang dapat menjalankan fungsi trustee diperluas termasuk lembaga lokal. Fungsi-fungsi operasional yang tadinya dijalankan oleh trustee kini menjadi tanggung jawab MWA. Untuk itu MWA diperkenankan menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan operasional trust fund. Berikut disarikan butir-butir penting yang diatur dalam Perpres 80/2011 No Rincian tentang

Penjelasan

1. Penerimaan hibah melalui Trust Fund

Pasal 2 - Hibah diterima dalam bentuk uang dan dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri baik hibah yang direncanakan dan atau hibah langsung. Pasal 3 - Ada komitmen dari donor untuk memberi dana dalam rangka pencapaian sasaran tematik prioritas pembangunan nasional.

2. Pembentukan Trust Fund (Dana Perwalian Trust Fund)

Pasal 5 - Pengelolaan trust fund dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat (LWA) yang dibentuk oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan Pasal 5 - Bila trust fund digunakan lebih dari satu K/L atau lintas sektoral pembentukan dilakukan oleh salah satu menteri terkait berdasarkan penunjukan Bappenas setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

3. Kelembagaan Majelis Wali Pasal 5 - Pengelola trust fund adalah LWA yang terdiri dari Majelis Amanat Wali Amanat (MWA) dan Pengelola Dana Amanat (PDA) Pasal 6 - MWA dipersamakan dengan Satuan Kerja (Satker) Pasal 8 - MWA bertugas antara lain: - Menetapkan PDA. - Menetapkan program. - Menarik dana dari donor. - Memerintahkan pembayaran. - Melakukan pengadaan barang dan jasa. - Mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan realisasinya. - Menyusun laporan keuangan trust fund.

5. Because there is no clear regulation, the variation or mechanism of the trust fund institutions is very wide. The trustees, besides multilateral institutions above, also includes local foundations such as Kehati and WWF Indonesia. The formation is initiated by multilateral institutions based on the agreement with the donors. For example Bappenas, trust fund for multi donors is related to natural disaster handling, but also done by local institutions such as WWF Indonesia. Sumatra Fund is a local trust fund where the fund is gained from local government of Sumatra, initiated by WWF Indonesia, trust fund gained from foreign grant can be Endowment Fund or other fund which includes fundraising every year or from Debt to Nature Swap between the government of Indonesia with its’ creditor. Of the various trust funds, not all adopt the government system, where the funds accepted by the government and recorded on treasury also reflected on budget. Therefore, the issue of Presidential Decree is considered as a step forward in providing accommodation to grant donors’ interests/ government system and staying consistent with national programs and work programs.

4


BACKGROUND PAPER

Pasal 9 - MWA terdiri dari Ketua (berasal dari Kementerian/ Lembaga atau kesepakatan dalam perjanjian hibah); sekretaris dan anggota (dapat berasal dari Kementerian/Lembaga Bappenas dan Kementerian Keuangan harus ada, pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan trust fund dan atau pihak yang ditunjuk donor). Susunan ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri. MWA dapat menunjuk pihak tertentu sebagai pendukung pelaksanaan tugasnya.

4. Kelembagaan Pengelola Pasal 10 - Tugas PDA Dana Amanat - Menangani administrasi dan keuangan trust fund - Melaporkannya ke MWA - Melakukan pembayaran ke pihak lain atas perintah MWA Pasal 11 - PDA dapat berupa: Kementerian/ Lembaga; Lembaga multilateral; Organisasi Non-Pemerintah. Ditetapkan dalam perjanjian hibah. Sedangkan Badan Usaha Nasional dan atau Lembaga Keuangan Asing ditetapkan berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa kecuali diatur lain dalam perjanjian hibah. 5. Pelaksanaan Kegiatan - Penerima Dana Hibah 6. Pelaksanaan Kegiatan - Penetapan Kegiatan

7. Penyaluran Dana

Pasal 11 - Penerima dana hibah dari trust fund terdiri dari kementerian/lembaga: Pemerintah Daerah; organisasi nonpemerintah dan atau lembaga swasta. Pasal 15 - Penerima mengirimkan usulan kegiatan yang akan didanai oleh MWA. Pasal 15 - Kegiatan yang diusulkan harus berpedoman pada RPJMN, mempertimbangkan tujuan penggunaan hibah dan prinsip penerimaannya, mempertimbangkan sasaran tematik trust fund. Pasal 16 - MWA menilai usulan, membuat berita acara penilaian dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan tersebut. Rincian Tata Cara ini akan ditetapkan oleh MWA dalam dokumen tersendiri. Pasal 18 - Bila Penerima Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daeah disalurkan sesuai mekanisme APBN. Namun dapat mendahului pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja. Pasal 19 - Bila penerima organisasi non-pemerintah, lembaga swasta maka dana disalurkan dengan mekanisme APBN.

8. Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Pasal 19 - MWA wajib mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja ke Kementerian Keuangan. Mengajukan pengesahan realisasinya serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Tata cara lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

9. Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20 - Penerima dana menyampaikan laporan triwulanan ke MWA yang terdiri dari laporan kegiatan dan penyerapan dana. Khusus untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah sebagai penerima dana, laporan tersebut ditujukan juga ke Bappenas dan Kementerian Kementerian Keuangan. Pasal 20 - MWA menyampaikan laporan semesteran tentang kemajuan kegiatan dan penyerapan dana ke Bappenas, Kementerian Keuangan, Menteri terkait serta lembaga donor. Pasal 21 - Menteri/ pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana trust fund.

10. Perpanjangan dan Penutupan Dana Perwalian

Pasal 23 - Trust fund dapat diperpanjang masa kerjanya atau ditutup berdasarkan perjanjian hibah.


5

BACKGROUND PAPER

Manfaat Trust Fund sebagai Instrumen Pendanaan Konservasi Trust Fund sebagai instrumen pendanaan tambahan memberikan beberapa manfaat penting dalam rangka pemenuhan komitmen Pemerintah 20 (dua puluh) juta hektar pada tahun 2020 dan terkelolanya secara efektif kawasan konservasi perairan yang ada. Beberapa diantara manfaat tersebut adalah: 1. Pemerintah memiliki sumber dana tambahan selain APBN/APBD. Dana ini berasal dari bantuan hibah baik dari lembaga donor asing maupun dari dalam negeri. Sumber dana ini merupakan pelengkap bagi sumber pendanaan pemerintah yang sudah berjalan. Namun sumber dana tambahan ini tetap merupakan bagian dari sistem Pemerintah. 2. Pemerintah memiliki kesempatan untuk mensinkronkan program atau kegiatankegiatan yang akan didanai oleh trust fund dengan pengaturan struktur organisasi yang menempatkan kementerian sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam penetapan arahan strategis dan pelaksanaan operasional trust fund seperti penatapan kegiatan yang akan didanai oleh trust fund. 3. Tingkat kepercayaan pemberi dana terhadap pengelola dana akan lebih tinggi karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program dan kegiatan melibatkan pihak selain pemerintah. Para wakil pemangku kepentingan diwakili dalam struktur berupa Majelis Wali Amanat, sehingga terlibat dalam penetapan arahan strategis dan operasionalisasi pendanaannya. Demikian juga adanya kewajiban pelaporan akan membuat seluruh organ kerja trust fund akan lebih transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan donor pemberi hibah akan efektifitas serta efisiensi penggunaan dana yang diberikannya. 4. Terbukanya kesempatan untuk penggalangan sumber-sumber dana untuk melengkapi pendanaan dari pemerintah. Beberapa sumber pendanaan yang dapat dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan konteks besaran dana yang dibutuhkan misalnya: a. Negosiasi debt to nature swap dengan kreditur. b. Corporate Social Resposibility (CSR) terutama untuk perusahaan berskala nasional. c. Community Development dan Program Penunjang Operasi-PPO perusahaan migas di wilayah konservasi. d. Lembaga donor pemerintah (USAID, AUSAID, CIDA, dll). e. Donor swasta (Walton Family Foundation, Packard Foundation dll).

Rekomendasi Tindak Lanjut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Kementerian teknis yang bertanggungjawab atas pemenuhan komitmen pemerintah di atas memerlukan dukungan dari pihak selain pemerintah. Dukungan ini dapat berupa sumber pendanaan non-pemerintah atau pelaksana kegiatan di lapangan. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 dan Perpres No. 80 tahun 2011 sudah memberikan landasan hukum untuk pembentukan instrumen serta institusi yang dapat memfasilitasi kontribusi dari donor.

6


BACKGROUND PAPER Usulan tindak lanjut untuk pembentukan trust fund konservasi laut di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut: 1. Konsultasi lebih lanjut dengan Bappenas tentang pembentukan trust fund selaras dengan pasal 5 (3) Perpres No. 80 Tahun 2011 tentang pembentukan trust fund lintas sektoral. Pembentukannya dapat dilakukan oleh salah satu menteri/pimpinan lembaga berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas, sudah pernah mempresentasikan gagasan Bappenas untuk memimpin inisiatif pembentukan trust fund berdasarkan model ICC TRUST FUND (Indonesia Climate Change Trust Fund). 2. Konsultasi teknis dengan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah) untuk beberapa agenda: • Pertimbangan pembentukan trust fund. • Implikasi dari perlakuan trust fund sebagai Satuan Kerja (Satker) dari sisi penganggaran dan dokumen anggaran yang digunakan. • Teknis penarikan dana rekening donor. • Pengadaan barang dan jasa. • Pembayaran atas beban rekening trust fund. • Pelaporan. • Teknis pelaksanaan pemberian dana trust fund ke Pemerintah Daerah. 3. Penyusunan kelengkapan kelembagaan trust fund antara lain: • Penetapan struktur organisasi trust fund dengan organ kelengkapannya. • Penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam trust fund. • Pembuatan Standard Operating Procedures (SOP) untuk personalia, keuangan, dan administrasi. • Pembuatan manual untuk tata kerja Majelis Wali Amanat sebagai dokumen pembantu pelaksanaan tugas Majelis antara lain: i. Panduan untuk penerimaan, pemilihan dan penetapan, usulan kegiatan yang akan didanai (grant management). ii. Panduan untuk keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan, pertemuan rutin keangotaan dan lain sebagainya. • Pembuatan manual tata kerja pengelola dana.


7

PERATURAN PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2011 TENTANG DANA PERWALIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian; Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN


9

PERATURAN PRESIDEN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 2. Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. 3. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. 4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. 5. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/ Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah. 6. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara. 7. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan. 10. Organisasi Non Pemerintah adalah lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat nirlaba dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 2 (1) Pemerintah dapat menerima Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan melalui Dana Perwalian. (2) Hibah melalui Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan dana Hibah. (3) Hibah melalui Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. (4) Penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Hibah yang direncanakan dan/atau Hibah langsung.

10


PERATURAN PRESIDEN Pasal 3 Penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian harus memenuhi kriteria: a. adanya komitmen dari Pemberi Hibah untuk memberikan dana dalam rangka pencapaian sasaran tematik prioritas pembangunan nasional; b. adanya kebutuhan untuk mendukung pencapaian sasaran tematik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. adanya persyaratan yang telah disepakati dengan Pemberi Hibah dalam perjanjian. Pasal 4 Dana Perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

BAB II KELEMBAGAAN DANA PERWALIAN Bagian Kesatu Pengelola Dana Perwalian Pasal 5 (1) Pengelolaan Dana Perwalian dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat. (2) Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. (3) Dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali Amanat dilaksanakan oleh salah satu Menteri/Pimpinan Lembaga terkait berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Pasal 6 Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari: a. Majelis Wali Amanat; dan b. Pengelola Dana Amanat. Pasal 7 Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipersamakan sebagai satuan kerja. Pasal 8 Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf:


11

PERATURAN PRESIDEN a, a. b. c. d. e. f.

mempunyai tugas: menetapkan Pengelola Dana Amanat; menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian; melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah; memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihakpihak yang terkait; melakukan proses pengadaan barang/jasa; mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian; g. mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian; dan h. menyusun laporan keuangan penyaluran Dana Perwalian. Pasal 9

(1) (2)

Susunan organisasi Majelis Wali Amanat terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota. Ketua Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Kementerian/Lembaga yang membentuk Lembaga Wali Amanat, atau berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Hibah. (3) Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berasal dari Kementerian/Lembaga yang terkait, pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan Dana Perwalian, dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pemberi Hibah. (4) Kementerian/Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. (5) Jumlah keanggotaan Majelis Wali Amanat ditentukan oleh Kementerian/Lembaga yang membentuk Lembaga Wali Amanat sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Hibah. (6) Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga. (7) Majelis Wali Amanat dapat menunjuk pihak tertentu sesuai dengan Perjanjian Hibah, untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 10 (1) Pengelola Dana Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas: a. menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah; b. melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada Majelis Wali Amanat; dan c. melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait atas perintah Majelis Wali Amanat. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Dana Amanat dikoordinasikan oleh Majelis Wali Amanat.

12


PERATURAN PRESIDEN Pasal 11 Pengelola Dana Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat berupa: a. Kementerian/Lembaga; b. Lembaga Multilateral; c. Organisasi Non Pemerintah; d. Badan Usaha Nasional; dan/atau e. Lembaga Keuangan Asing.. Pasal 12 (1) Kementerian/Lembaga, Lembaga Multilateral, atau Organisasi Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan penunjukan sesuai Perjanjian Hibah. (2) Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan Lembaga Keuangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Hibah.

Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 13 Biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan Dana Perwalian, dibebankan kepada Dana Perwalian tersebut dan/atau sumber lain sesuai Perjanjian Hibah.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan Pasal 14 Dana Perwalian dapat disalurkan oleh Majelis Wali Amanat kepada pelaksana kegiatan, yang terdiri dari: a. Kementerian/Lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. Organisasi Non Pemerintah; dan/atau d. Lembaga Swasta..


13

PERATURAN PRESIDEN Bagian Kedua Penetapan Kegiatan Pasal 15 (1) Kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Perwalian, diusulkan oleh Kementerian/Lembaga, Organisasi Non Pemerintah, dan/atau Lembaga Swasta kepada Majelis Wali Amanat. (2) Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: a. berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. mempertimbangkan tujuan penggunaan Hibah dan prinsip-prinsip penerimaan Hibah; dan c. mempertimbangkan pencapaian sasaran tematik Dana Perwalian. Pasal 16 (1) Majelis Wali Amanat menilai kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penilaian. (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Wali Amanat memberikan persetujuan atau penolakan. Pasal 17 Tata cara pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur lebih lanjut oleh Majelis Wali Amanat.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Perwalian Pasal 18 Penyaluran Dana Perwalian kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 19 (1) Penyaluran Dana Perwalian kepada Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan huruf d, dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyaluran Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan mendahului pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja.

14


PERATURAN PRESIDEN (3) Untuk pelaksanaan penyaluran Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Wali Amanat berkewajiban: a. mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja kepada Kementerian Keuangan; b. mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja kepada Kementerian Keuangan; dan c. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kementerian/Lembaga dan KementerianKeuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja, dokumen realisasi pendapatan dan belanja, dan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 20 (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta selaku pelaksana kegiatan, menyampaikan laporan triwulanan kepada Majelis Wali Amanat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyerapan Dana Perwalian. (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan semesteran kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Perwalian kepada Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, dan Pemberi Hibah.

Bagian Kedua Pemantauan and Evaluasi Pasal 21 Menteri/Pimpinan Lembaga yang membentuk Lembaga Wali Amanat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Perwalian.


15

PERATURAN PRESIDEN BAB V PAJAK DAN BEA MASUK Pasal 22 Fasilitas pajak dan bea masuk untuk kegiatan yang didanai melalui Dana Perwalian dapat diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERPANJANGAN DAN PENUTUPAN DANA PERWALIAN Pasal 23 Dana Perwalian dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan Pemberi Hibah. Pasal 24 Dana Perwalian ditutup berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pasal 25 Dalam hal Dana Perwalian telah ditutup, pengelolaan dan pengalihan aset yang berasal dari pelaksanaan kegiatan Dana Perwalian, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Dana Perwalian yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan masih berlaku hingga berakhirnya masa Perjanjian Hibah.

16


PERATURAN PRESIDEN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia..

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perekonomian,

ttd Retno Pudji Budi Astuti


17

SOP 1

Pengantar Prosedur Operasi Standar (POS) 1 ini menguraikan Latar Belakang Pembentukan Dana Perwalian, Dasar Hukum yang melandasi pembentukannya, Tujuan dibentuknya Dana Perwalian, Prinsip Pelaksanaa Dana Perwalian, serta Ruang Lingkupnya. Yang juga dibahas dalam POS 1 adalah Tata Kelola Dana Perwalian yang menguraikan kelembagaan yang diperlukan, Lingkup dan Jenis Kegiatan, Kaidah Pelaksanaan, Mekanisme Penyaluran Dana Hibah, Mekanisme Monitoring dan Pelaporan, Mekanisme Audit dan Penanganan Aduan, dan Startegi Komunikasi.

BAGIAN I PENDAHULUAN Latar Belakang 1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.480 pulau dengan garis pantai 95 ribu kilometer. Wilayah pesisir Indonesia mengandung sekitar 2.500 spesies moluska, 6 spesies penyu, 30 spesies mamalia laut dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Luas terumbu karang mencapai 33 ribu kilo meter persegi atau sekitar 17% luas terumbu dunia. Dengan kondisi sedemikian estimasi potensi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton per tahun dan lahan budi daya 1,1 juta hektar. Potensi lainnya adalah udang-udangan dan kerang-kerangan. Disamping itu potensi lain yang tak kalah pentingnya adalah jasa transportasi laut, industri maritim, wisata bahari dan sumber obat-obatan. 2. Potensi perairan yang sedemikian besar tersebut akan semakin musnah bila tidak terjaga dengan baik. Terbukti sejak tahun 1990 hingga kini produksi perikanan semakin menurun. Hal tersebut disebabkan penangkapan ikan secara ilegal dan berlebih, polusi dari tumpahan minyak dan perubahan iklim global. 3. Untuk mengatasi berkurangnya sumber daya kelautan yang akan mengancam kehidupan manusia mendatang perlu dilakukan usaha-usaha mengatasinya. Jawaban untuk itu adalah konservasi sumber daya perikanan melalui kawasan konservasi kelautan. 4. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program akan mengelola kawasan konservasi kelautan seluas 20 juta hektar hingga tahun 2020 (6,5% dari luasan perairan). Hingga tahun 2010 telah terealisir 10 juta hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rencana strategis 2010-2014 mengharapkan dapat terealisir 4,5 juta hektar di akhir periode rencana pembangunan jangka menengahnya. 5. Kawasan konservasi kelautan yang efektif meliputi aspek-aspek biofisika, ekonomi, sosial budaya dan pengelolaan. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia profesional, infrastruktur, institusi dan pembiayaan yang berkesinambungan. 6. Berdasarkan evaluasi tim Kelompok Kerja Sustainable Financing Marine Protected Area terdapat kekurangan dana pengelolaan sebesar Rp550milyar per tahun (USD61juta; kurs Rp9.016/USD) atas hampir 14juta hektar di 85 kawasan konservasi kelautan di Indonesia per 2010. Jumlah biaya keseluruhan pengelolaan sebesar Rp630milyar setahun sedangkan dana tersedia dari 4 lembaga/swasta (Kementerian Kehutanan c.q Ditjen Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam – PHKA; Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan; Pemerintah Daerah dan Organisasi Non Pemerintah) sebesar Rp80milyar. Jumlah biaya pengelolaan dimaksud merupakan


19

SOP 1

7.

8.

9. 10.

11.

biaya optimum yaitu meliputi biaya operasional sehari-hari, biaya pengembangan dan pemeliharaan dan, biaya investasi. Apabila menggunakan standar biaya minimum yaitu yang hanya meliputi biaya operasional sehari-hari saja , untuk pengelolaan 14juta hektar kawasan konservasi kelautan dibutuhkan anggaran per tahun sebesar Rp205milyar. Dengan demikian terdapat kekurangan dana sebesar Rp125milyar (Rp205milyar – Rp80milyar). Sedangkan untuk biaya yang lebih moderat yaitu yang meliputi biaya operasional sehari-hari dan biaya pengembangan dan pemeliharaan diperlukan dana sebesar Rp310milyar per tahun. Atau terdapat kekurangan dana sebesar Rp230milyar (Rp310milyar – Rp80milyar). Untuk mengatasi kekurangan dana pengelolaan kawasan konservasi kelautan diperlukan bantuan dana dari berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Ketika bantuan dana datang diperlukan pengelolaan dana secara profesional dan transparan. Lembaga Wali Amanat Konservasi Kelautan adalah lembaga pengelola dana hibah untuk konservasi kelautan. Melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: ---- telah dibentuk Lembaga Wali Amanat Konservasi Kelautan. Pemberi hibah dapat menyalurkan bantuannya melalui Lembaga Wali Amanat. Dan Lembaga Wali Amanat akan menyalurkan dananya untuk kegiatan yang telah disepakati antara Pemberi Hibah dan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Perjanjian Hibah. Prosedur operasi standar ini dibuat untuk menjelaskan kepada Pemberi Hibah dan calon donor mekanisme pengelolaan Dana Perwalian.

Dasar Hukum 12. Dasar hukum Lembaga Wali Amanat sebagai berikut: a. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; d. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian; e. Surat Ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat nomor: ----- tanggal -----.

Tujuan Dana Perwalian 13. Dana Perwalian adalah dana hibah yang diberikan oleh Pemberi Hibah berasal dari dalam dan luar negeri dikelola oleh Lembaga Wali Amanat untuk kegiatan konservasi kelautan. 14. Kegiatan yang didanai oleh Dana Perwalian adalah kegiatan sesuai arah pembangunan nasional yang termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu untuk konservasi kelautan.

Prinsip Pelaksanaan 15. Pengelolaan Dana Perwalian dilakukan secara profesional. Terdapat pemisahan fungsi antara fungsi otorisasi pembayaran dan pengelola fisik dana. Fungsi otorisasi pembayaran dilasanakan oleh Ketua Majelis dan pengelola dana oleh Pengelola Dana Amanat. 20


SOP 1 16. Pelaksanaan hibah mengikuti sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana hibah tercatat dalam dokumen pelasanaan anggaran (DIPA). 17. Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Perwalian dengan adanya pelaporan keuangan dan kegiatan secara periodik.

Ruang Lingkup 18. Dana Perwalian dikelola oleh Lembaga Wali Amanat ditujukan untuk kegiatan konservasi kelautan. Kegiatan tersebut meliputi: konservasi ekosistem, konservasi jenetika, penguatan sumber daya manusia, penguatan kebijakan bidang kelautan.

BAGIAN II TATA KELOLA 19. Struktur organisasi Lembaga Wali Amanat tampak dalam gambar di bawah ini. LEMBAGA WALI AMANAT Majelis Wali Amanat

Ketua (Dirjen KP3K)

Anggota Tetap (Bappenas, KemKeu, KemKP, KemHut)

Sekretaris (Direktur KKJI)

Technical Expert


Anggota Tidak Tetap (Donor >USD 2 juta)

Sekretariat

Kepada Sekretaris sebagai “KPA / KPK”

Bidang Administrasi dan Keuangan

Sie. Administrasi dan Logistik

(Panitia Pengadaan berada)

Sie. SDM dan Legal

Bidang Monitoring Evaluasi dan Kepatuhan

Sie. Keuangan

(Bendahara/Unit Akuntansi, Penguji/Penandatangan SPM berada)

Pengelola Dana Amanat

Internal Audit

Sie. Komunikasi

Bidang Program

Sie. Perencanaan

Sie. Pelaksanaan

Lembaga Wali Amanat 20. Lembaga Wali Amanat dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor: …….. tanggal …… tentang …… 21. Dalam pembentukan Lembaga Wali Amanat, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. 22. Lembaga Wali Amanat terdiri dari Majelis Wali Amanat dan Pengelola Dana Amanat.


21

SOP 1

Majelis Wali Amanat 23. Majelis Wali Amanat adalah lembaga tertinggi di Lembaga Wali Amanat. Dalam operasional kegiatan sehari-hari, Lembaga Wali Amanat dibantu oleh Sekretariat. 24. Susunan organisasi Majelis Wali Amanat ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. 25. Susunan Organisasi: Susunan organisasi Majelis Wali Amanat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota: a. Ketua: Ketua dijabat oleh Direktur Jenderal KP3K secara ex-officio. b. Sekretaris: Sekretaris dijabat oleh Direktur KKJI secara ex-officio. c. Anggota Tetap: Anggota Tetap terdiri dari personel perwakilan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kehutanan. d. Anggota Tidak Tetap: Anggota Tidak Tetap terdiri dari personel perwakilan lembaga donor yang berkomitmen memberikan bantuan dana lebih dari US$2 juta. 26. Tugas dan tanggung-jawab: Tugas dan tanggung jawab Majelis Wali Amanat sebagai berikut: a. Menetapkan Pengelola Dana Amanat melalui mekanisme rapat pleno. Lihat paragraf 27 - 30; b. Menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian dan anggaran operasi Majelis Wali Amanat melalui mekanisme rapat pleno. Lihat paragraf 27 - 30; c. Menyetujui usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Lihat paragraf 59. d. Melakukan penarikan dana hibah dari Pemberi Hibah. Lihat paragraf 77 dan 78; e. Memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait. Lihat paragraf 79 - 81; f. Melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai sumber dananya dan dilaksanakan oleh Sekretariat; g. Mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian kepada organisasi non pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang dilaksanakan oleh satuan kerja khusus yang ada. Lihat paragraf 81 - 83; h. Mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian untuk penyaluran Dana Perwalian kepada organisasi non pemerintah dan/atau lembaga swasta yang dilaksanakan oleh satuan kerja khusus yang ada. Lihat paragraf 81 - 83; i. Menyusun laporan keuangan Dana Perwalian yang dilaksanakan oleh Sekretariat. 27. Prosedur rapat: Prosedur rapat dan pengambilan keputusan di Majelis Wali Amanat sebagai berikut: a. Rapat pleno Majelis Wali Amanat dilaksanakan tidak kurang dari enam (6) bulan sekali di Jakarta. b. Sekretariat membuat jadual rapat dan mengirimkan undangan kepada seluruh anggota Majelis Wali Amanat lima hari sebelumnya. c. Agenda rapat Pleno antara lain yaitu: penetapan program pengelolaan Dana Perwalian termasuk lingkup dan jenis kegiatan yang dibiayai, penetapan Pengelola Dana Amanat dan persetujuan usulan kegiatan dari calon pelaksana kegiatan. d. Rapat pleno diusulkan dan disiapkan oleh Sekretariat. Agenda Rapat disetujui Anggota Majelis Wali Amanat pada awal rapat. 22


SOP 1 e. Bila diperlukan, Anggota Majelis Wali Amanat atau Kepala Sekretariat dapat mengusulkan rapat tambahan. f. Dalam pengambilan putusan, dua-per-tiga anggota harus hadir. Bila quorum tidak tercapai dapat ditempuh cara bahwa anggota yang tidak hadir sebagai suara setuju. 28. Keputusan rapat: Keputusan rapat pleno Majelis Wali Amanat diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak tercapai mufakat dapat ditempuh voting dari anggota yang mempunyai hak suara. Anggota Majelis Wali Amanat yang tidak bisa hadir dapat mewakilkan kepada orang lain selevel atau minimal satu level dibawahnya. 29. Metode voting: a. Voting dilakukan bila tidak tercapai kata mufakat. Voting dapat dilaksanakan bila setengah plus 1 anggota (atau yang mewakili) hadir dalam rapat. b. Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota tidak mempunyai suara (abstain) untuk kegiatan yang diusulkannya sendiri. c. Notulen Rapat: Hasil rapat didokumentasikan oleh Sekretariat dan disetujui oleh peserta rapat. Anggota yang menolak menyetujui notulen rapat dibicarakan di awal rapat berikutnya. 30. Keputusan diambil tanpa rapat: Bila diperlukan, berdasarkan pertimbangan Sekretariat, keputusan dapat dibuat tanpa harus melalui Rapat. Sekretariat menghubungi setiap Anggota Majelis untuk meminta persetujuan. Setiap Anggota dapat mengirimkan tanggapan ke Sekretariat tidak lebih dari 5 hari kerja. Pada Rapat berikutnya keputusan harus disetujui dan dicatat di notulen kecuali Anggota tidak menyetujuinya. Bila ada penolakan maka dilakukan pembahasan pada Rapat berikutnya. 31. Dalam pengelolaan keuangan Negara, Majelis Wali Amanat mempunyai satuan kerja khusus dengan pejabat perbendaharaan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 32. Kode etik 33. Conflict of interest 34. Keadaan darurat 35. Situasi khusus 36. Keanggotaan (pengangkatan, penggantian, pemberhentian, evaluasi anggota)

Pengelola Dana Amanat 37. Pengelola Dana Amanat dapat dilaksanakan oleh: 1) kementerian/lembaga, 2) lembaga multilateral, 3) organisasi non pemerintah, 4) badan usaha nasional dan/atau 5) lembaga keuangan asing. 38. Pengelola Dana Amanat dapat ditentukan oleh Pemberi Hibah melalui Perjanjian Hibah atau Majelis Wali Amanat melalui rapat pleno dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat dengan surat keputusan. 39. Tugas dan tanggung jawab: Tugas dan tanggung jawab Pengelola Dana Amanat sebagai berikut: a. Menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian sesuai dengan prinsipprinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah; b. Melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada Majelis Wali Amanat sebulan sekali setiap tanggal 5 bulan berikutnya; c. Melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait atas perintah Majelis Wali Amanat. Lihat paragraf 79 – 81. Dana Perwalian untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia

23

SOP 1

Sekretariat 40. Sekretariat berkedudukan di Jakarta. Organisasi Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Majelis dengan surat keputusan. Sekretariat membantu tugas mengoordinasi keseluruhan tugas Majelis. Sekretariat dikoordinasikan oleh Sekretaris. 41. Struktur organisasi: Struktur organisasi Sekretariat sebagai berikut: a. Kepala: Kepala Sekretariat. Dalam sistem pengelolaan keuangan Negara, Kepala Sekretariat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen; b. Bidang Program: Bidang Program membawahi Seksi Perencanaan, Seksi Pelaksanaan dan, Seksi Komunikasi; c. Bidang Monitoring Evaluasi dan Kepatuhan; d. Bidang Adminitrasi dan Keuangan membawahi Seksi Administrasi dan Logistik, Seksi Keuangan dan, Seksi Sumber Daya Manusia dan Legal. 42. Tugas dan tanggung jawab: Tugas dan tanggung jawab Sekretariat untuk kesekretariatan umum sebagai berikut: a. Memastikan pelaksanaan Majelis berjalan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Membuat rencana kerja termasuk anggaran operasi dan menyampaikan ke Majelis untuk mendapat persetujuan dalam rapat pleno. Penyampaian rencana kerja 3 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai atau periode lainnya ; c. Menyusun standar biaya untuk seluruh kegiatan Lembaga Wali Amanat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Majelis. d. Mengatur kebutuhan logistik Majelis meliputi: undangan, agenda pertemuan, pendistribusian bahan/dokumen rapat seperti notulen dan keputusan rapat; e. Mengembangkan management tools koordinasi dan management Lembaga termasuk pengembangan dan pemeliharaan database; f. Menjawab semua pertanyaan terkait Lembaga dan Dana Perwalian. 43. Tugas dan tanggung jawab Sekretariat dalam bidang program sebagai berikut: a. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai sumber dananya atau Perjanjian Hibah; b. Mengoordinasi kebijakan strategis pemanfaatan Dana Perwalian; c. Menyajikan bahan isu strategis dan prioritas kepada Majelis; d. Mereviu proposal sebelum dimintakan persetujuan Majelis; e. Memfasilitasi pembuatan format ToR; f. Mengembangkan panduan operasi Dana Perwalian; g. Melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan; h. Mengadministrasikan penerimaan proposal dan Term of Reference (ToR), tahapan reviu dan persetujuan. Menyampaikan laporan porto-folio dan pelaksanaan kepada Majelis setiap 3 bulanan. Laporan mencakup: jumlah proposal/ToR diterima berikut statusnya, statistic proposal/ToR diterima, ditolak dan lainnya; i. Memonitor kemajuan pelaksanaan program dan membuat laporan kuartalan kepada Majelis. Laporan berisi tentang penyaluran dana dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. j. Membuat dan mengembangkan pedoman akuntansi sebagai dasar pencatatan transaksi Dana Perwalian. k. Membuat laporan keuangan kuartalan dan tahunan untuk disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Wali Amanat.

24


SOP 1 44. Untuk petunjuk pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretariat membuat panduan operasi. 45. Biaya operasional Sekretriat bersumber dari Dana Perwalian. Seluruh biaya kesekretariatan dibebankan ke Dana Perwalian. Jumlah maksimal biaya kesekretariatan sebesar …% dari hibah diterima.

Pelaksana Kegiatan 46. Pelaksana kegiatan adalah Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta. 47. Pelaksana kegiatan Organisasi non Pemerintah dan Lembaga Swasta yang dapat mengajukan kegiatannya untuk dibiayai dari Dana Perwalian haruslah mempunyai: 1) Akte pendirian/Anggaran Dasar; 2) Anggaran Rumah Tangga; 3) NPWP; 4) Surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dari Ditjen Pajak.

BAGIAN III LINGKUP DAN JENIS KEGIATAN 48. Dana Perwalian dikelola oleh Lembaga Wali Amanat ditujukan untuk kegiatan konservasi kelautan. Adapun jenis kegiatannya ditentukan oleh Majelis Wali Amanat melalui rapat pleno. Lihat mekanisme rapat pleno paragraf 27 - 30. 49. Sekretariat melakukan evaluasi atas lingkup dan jenis kegiatan pada akhir periode anggaran dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Wali Amanat berdasar evaluasi yang telah dilakukan.

BAGIAN IV KAIDAH PELAKSANAAN

Penilaian proposal dan proses persetujuan 50. Mekanisme pengajuan proposal kegiatan oleh Calon Pelaksana Kegiatan hingga penandatanganan Perjanjian seperti di bawah ini.


25

SOP 1

2

Pelaksana Kegiatan

Sekretariat

Majelis

Buat Proposal dan ToR (Terms of Reference)

Request for Proposal

1

Proposal (termasuk ToR)

Penilaian dan membuat rekomendasi

3

Revisi Rekomendasi

Persetujuan

BAN

BAN

Penandatanganan Perjanjian (bila proposal disetujui Majelis)

Penandatanganan Perjanjian (bila proposal disetujui Majelis)

4

5

Keterangan: BAN: Berita Acara Penilaian

Langkah 1: Request for proposal 51. Sekretariat meminta calon pelaksana kegiatan menyampaikan proposal. Calon pelaksana kegiatan yang diundang adalah organisasi yang bergerak di bidang konservasi kelautan yang memenuhi persyaratan untuk mengadakan ikatan perjanjian dengan Majelis Wali Amanat (lihat paragraf 42). 52. Proposal kegiatan berisi tentang kegiatan yang diusulkan, profile pengusul, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, jumlah anggaran tahunan yang diminta dan total dana keseluruhan bila kegiatan diusulkan dibiayai lebih dari 1 tahun, skedul kegiatan, indikator keluaran dihasilkan dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Lihat outline proposal di Lampiran – 1.

26


SOP 1

Langkah 2: Penyampaian usulan kegiatan Sekretariat

Calon Pelaksana

Term of Reference (ToR)

Majelis

Sekretariat

Bidang Program

Kepala Sekretrariat

Registrasi Penerimaan (ToR)

Penilaian kelayakan ToR dan merekomendasi kepada Kepala Sekretariat

Pembahasan dengan Bidang Program dan merekomendasi Majelis

1 hari

10 hari

Pembahasan dan Persetujuan

5 hari

53. Calon Pelaksana Kegiatan menyampaikan proposal kegiatan yang akan dibiayai Dana Perwalian kepada Majelis Wali Amanat melalui Sekretariat. 54. Sekretariat mencatat penerimaan pengajuan proposal dan memberikan bukti penerimaan kepada calon Pelaksana Kegiatan. Kepala Sekretariat mendisposisi proposal kegiatan kepada Kepala Bidang Program untuk melakukan penilaian kelayakan proposal paling lama 1 hari. 55. Sekretariat mencatat proses penerimaan proposal, disposisi ke Bidang Program, dan pelaksanaan evaluasi serta penerimaan hasil evaluasi melalui routing slip.

Langkah 3: Proses penilaian usulan kegiatan 56. Penilaian proposal kegiatan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Kegiatan harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan khusus tentang konservasi kelautan; b. Mempertimbangkan tujuan penggunaan hibah dan prinsip-prinsip penerimaan hibah; c. Mempertimbangkan pencapaian sasaran tematik Dana Perwalian; d. Usulan kegiatan mengisi gap antara kondisi yang ada dan yang diharapkan; e. Penilaian proposal kegiatan menggunakan format seperti yang telah disiapkan (lampiran-2) 57. Kriteria penilaian draft ToR sebagai berikut: a. Basis data, keluaran terukur dan indikator disajikan dalam format yang mudah dipahami; b. Anggaran tahunan hingga berakhirnya kegiatan, termasuk anggaran dari Pelaksana Kegiatan (bila ada); c. Mekanisme koordinasi termasuk supervisi dan monitoring; d. Rencana pengadaan; e. Mekanisme pelaporan. 58. ToR harus memasukkan prinsip kesinambungan dan strategi pengakhiran tugas. Bila kegiatan berakhir dan dilakukan penyerahan tugas, tanggung jawab dan sumber daya yang ada kepada komunitas setempat atau kepada Pemerintah daerah. 59. Bidang Program membahas usulan kegiatan dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan. Bila diperlukan, Bidang Program dapat meminta bantuan tenaga ahli berpengalaman untuk melakukan evaluasi. Biaya tenaga ahli dibebankan pada Sekretariat. Dana Perwalian untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia

27

SOP 1 60. Bidang Program menyelesaikan evaluasi dalam waktu 6 hari kerja sejak menerima disposisi dari Kepala Sekretariat. 61. Bidang Program menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Sekretariat. Evaluasi merekomendasikan usulan kegiatan diterima atau ditolak. 62. Kepala Sekretariat dan Bidang Program melakukan pembahasan hasil evaluasi/ rekomendasi yang dilakukan Bidang Program. Pembahasan tidak lebih dari 4 hari kerja. 63. Usulan kegiatan yang ditolak dikembalikan kepada Calon Pelaksana Kegiatan dengan penjelasan Tidak Disetujui atau Ditolak untuk direvisi dengan penjelasan revisi. Calon Pelaksana Kegiatan melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali ke Sekretariat untuk dilakukan pembahasan/rapat kembali.

Langkah 4: Proses persetujuan oleh Majelis 64. Majelis mereviu rekomendasi Sekretariat dan memutuskan menerima atau menolak usulan dalam waktu 4 hari kerja melalui mekanisme rapat pleno (lihat paragraf 27 – 30) . Hasil putusan Majelis dituangkan dalam Berita Acara Penilaian (BAN). 65. Setelah melalui persetujuan majelis, Sekretariat menyampaikan Pemberitahuan dan Berita Acara Penilaian kepada calon pelaksana kegiatan dalam waktu 2 hari kerja setelah rapat pembahasan Majelis. 66. Hasil keputusan Majelis bersifat final.

Langkah 5: Penandatanganan ToR dan Perjanjian 67. Term of Reference (ToR) ditandatangani Calon Pelaksana Kegiatan dan Kepala Sekretariat mewakili Majelis Wali Amanat . Perjanjian ditandatangani Pelaksana Kegiatan dan Kepala Sekretariat.

Mekanisme penarikan dan penempatan dana hibah di Pengelola Dana Amanat 1 MWA c.q. Kepala Sekretariat 100%

Pemberi Hibah

MWA c.q. Kepala Sekretariat

Perjanjian Hibah

ATD

Rp

2 Pemberi Hibah

100%

MWA c.q. Kepala Sekretariat

Perjanjian Hibah

ATD ‘UM’

Rp

100%

Pemberi Hibah Perjanjian Hibah

ATD ‘Replnm’

Rp

Evidence ‘Rp Y’

PDA

100%

penerimaan ‘langsng’

PDA

X%

PDA

‘Rp Y’

penerimaan ‘bertahap’

68. Mekanisme penarikan dana hibah oleh Lembaga Wali Amanat dari Pemberi Hibah dapat dilakukan dengan 2 cara: langsung atau bertahap sesuai Perjanjian Hibah. 69. Cara langsung: Pemberi Hibah langsung menyalurkan dana hibah 100% sesuai komitmen dari Pemberi Hibah. Cara bertahap: Pemberi Hibah menyalurkan dana hibah secara bertahap dengan penempatan dana pertama kali sebesar ….% dari komitmen. Selanjutnya penarikan dilakukan dengan cara replenishment (penambahan). Pemberi

28


SOP 1 Hibah menyalurkan dana hibah sejumlah dana hibah yang telah terpakai berdasarkan bukti yang disampaikan Lembaga Wali Amanat.

Mekanisme penyaluran dana hibah kepada Pelaksana Kegiatan 70. Penyaluran Dana Perwalian kepada pelaksana kegiatan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta sesuai bagan di bawah ini: pelaksana kegiatan

sekretariat

Perjanjian

Perjanjian

Start

MAJELIS WALI AMANAT

PENGELOLA DANA AMANAT

Perjanjian (salinan)

ATD SPB

Bukti

SPB

SPB

P

SPB (salinan) Rp

Sebagai dasar pencatatan/ pengesahan di APBN

P

P

Rp BT

BT

End 8 hari

1 hari

1 hari

71. Penyaluran Dana Perwalian kepada pelaksana kegiatan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Pelaksana Kegiatan dapat diberikan uang muka untuk membiayai kegiatannya. Besaran uang muka ditentukan dalam Perjanjian. b. Pengajuan pembayaran dilakukan dalam 3 kali kesempatan berdasarkan pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan yaitu: 40%, 70% dan 100% yang ditentukan dalam Perjanjian. 72. Proses penyaluran Dana Pewalian sejak pengajuan hingga uang diterima oleh Pelaksana Kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan aplikasi penarikan dana (ATD) kepada Majelis Wali Amanat c.q. Kepala Sekretariat. Pengajuan pembayaran dilengkapi bukti yang mendukung yaitu antara lain: Invoice/Kuitansi, Timesheet, Perjanjian/Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penerimaan Barang/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Laporan. Dan semua komponen biaya diajukan ada dan masuk dalam periode Perjanjian. Dana Perwalian untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia

29

SOP 1 b. Atas Dasar pengajuan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan, Sekretariat memberikan bukti penerimaan dan kelengkapan berkas pengajuan kepada Pelaksana Kegiatan. c. Selanjutnya Sekretariat memroses tagihan Pelaksana Kegiatan sebagai berikut: i. Melakukan pengujian pembayaran secara formil maupun materiel. Aspek formil berarti: bukti asli, ditandangani orang yang kompeten, komponen biaya ada dan masuk periode yang dicakup di dalam Perjanjian, bermaterai cukup. Aspek materiel berarti perhitungan akurat. ii. Membuat konsep Surat Perintah Pembayaran (SPB). d. Majelis Wali Amanat melakukan sebagai berikut: menguji SPB dan bukti pembayaran dari aspek formil. Apabila setuju menandatangani SPB dan disampaikan kepada Pengelola Dana Amanat. Salinan SPB disampaikan kepada Sekretariat. e. Pengelola Dana Amanat melakukan sebagai berikut: i. Menguji aspek formil atas SPB yang diterima. Aspek formil berarti: SPB menggunakan format baku berpranomor dan ditandatangani pejabat berwenang. ii. Apabila tidak ada keraguan atas bukti disampaikan, Pengelola Dana Amanat menyalurkan dana ke rekening Pelaksana Kegiatan sesuai yang tercantum dalam Perjanjian. iii. Pengelola Dana Amanat menyampaikan bukti transfer (BT) atas penyaluran dana Perwalian kepada Majelis Wali Amanat. f. f. Waktu yang dibutuhkan sejak penerimaan berkas pengajuan pembayaran diterima lengkap oleh Sekretariat hingga penyampaian bukti transfer oleh Pengelola Dana Amanat adalah 10 hari. Pengujian oleh Sekretariat selama 8 hari, pengujian oleh Majelis Wali Amanat 1 hari dan, penyaluran dana oleh Pengelola Dana Amanat 1 hari. g. Penyimpanan bukti: Majelis Wali Amanat menyimpan bukti asli atas penyaluran dana kepada Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga swasta dan salinan bukti atas penyaluran dana kepada Kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah. Adapun Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyimpan bukti asli atas penyaluran dana perwalian kepada Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersangkutan.

Pencatatan dana hibah dalam APBN 73. Satuan kerja di Majelis Wali Amanat mencatat penyaluran dana perwalian atas penyaluran kepada organisasi non pemerintah dan lembaga swasta. Adapun pencatatan penyaluran dana perwalian kepada Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilakukan sendiri oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersangkutan. 74. Pencatatan penyaluran dana perwalian oleh Lembaga Wali Amanat melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pengesahan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara meliputi: a. Pengajuan permohonan nomor register ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; b. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah; c. Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan d. Pengesahan Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dan Belanja yang bersumber dari hibah. 75. Pencatatan penyaluran dana perwalian oleh Lembaga Wali amanat kepada Kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah dan lembaga swasta dapat digambarkan sebagai berikut (lihat juga Lampiran – ..):

30


SOP 1

1. Permintaan Nomor Register oleh Satker di Lembaga Wali Amanat untuk hibah yang diterima dari seluruh Pemberi Hibah.

DJPU Dit. EAS

Nomer Registrasi

1

2. Permintaan Izin Pembukaan Rekening oleh Satker Pelaksana di Kementerian/Lembaga dan Satker di Pemda untuk menampung Dana Perwalian dari LWA (PDA)

2

DJPBN Dit PKN

Persetujuan Pelaksana Kegiatan: • Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga • Satuan Kerja di Pemerintah Daerah • Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta

Pengesahan

Pengesahan

4

3

KPPN

4. Usulan Pengesahan realisasi belanja oleh: • Satker Pelaksana Kegiatan untuk realisasi belanjanya sendiri • Satker di LWA untuk realisasi yang dilakukannya kepada organisasi non pemerintah dan lembaga swasta

DJPBN Dit. PA

3. Usulan Pengesahan Revisi DIPA oleh: • Satker Pelaksana Kegiatan untuk kegiatannya sendiri • Satker di LWA untuk kegiatan yang dilakukannya dalam penyaluran dana kepada organisasi non pemerintah dan lembaga swasta

BAGIAN V Mekanisme Monitoring Pelaporan dan Reviu Monitoring 76. Bidang Monitoring Evaluasi dan Kepatuhan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Bidang Monitoring Evaluasi dan Kepatuhan membuat jadual monitoring pada awal tahun anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat. 77. Monitoring dilaksanakan pada awal kegiatan, periode pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 78. Hasil monitoring berupa laporan yang berisi informasi tentang kegiatan yang sedang berjalan, permasalahan dijumpai dan saran penyelesaiannya. Laporan ditujukan kepada Kepala Sekretariat dan tembusan kepada Bidang Program. 79. Bidang Monitoring Evaluasi dan Kepatuhan memantau tindak lanjut atas saran yang dihasilkannya dan melaporkan kepada Kepala Sekretariat dan tembusan kepada Bidang Program.


31

SOP 1

Pelaporan 80. Pelaksana kegiatan: a. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan triwulanan kepada Majelis Wali Amanat c.q. Kepala Sekretariat. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyerapan Dana Perwalian. b. Laporan pelaksana kegiatan kepada Majelis Wali Amanat disampaikan dalam waktu 15 hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. c. Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah pelaksana kegiatan juga menyampaikan laporan yang sama kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. 81. Pelngelolaan Dana Perwalian: a. Pengelola Dana Perwalian melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada Majelis. b. Laporan disampaikan tiap bulan setiap tanggal 5 bulan berikutnya. 82. Lembaga Wali Amanat: a. Lembaga Wali Amanat membuat laporan keuangan menurut Sistem Akuntansi Instansi dan untuk kepentingan Pemberi Hibah. b. Lembaga Wali Amanat sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan menurut Sistem Akuntansi Instansi. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. c. Lembaga Wali Amanat membuat laporan keuangan untuk kepentingan Pemberi Hibah. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, dan Laporan Realisasi Anggaran. Lihat lampiran – 5. d. Lembaga Wali Amanat menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Laporan semesteran terbit dalam waktu 45 hari setelah berakhirnya semester bersangkutan. Sedangkan laporan tahunan terbit dalam waktu 60 hari setelah periode pelaporan. e.

Disamping laporan di atas, Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan semesteran kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Pemberi Hibah. Laporan berisi tentang laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana perwalian.

Reviu 83. Majelis Wali Amanat melaksanakan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan penyaluran dana perwalian. 84. Reviu dilaksanakan setiap bulan sekali. 85. Sekretariat mengagendakan pelaksanaan reviu dan mencatat pelaksanaan reviu dalam risalah rapat. 86. Di awal rapat, Majelis memantau pelaksanaan tindak lanjut rapat sebelumnya.

32


SOP 1

BAGIAN VI Audit dan Penanganan Aduan Audit 87. Laporan Keuangan menurut system akuntansi instansi dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan untuk kepentingan pemberi hibah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 88. Temuan audit ditindaklanjuti oleh Audit Internal paling lama 1 bulan. 89. Biaya audit dapat dianggarkan dalam anggaran Sekretariat.

Penanganan Aduan 90. Masyarakat dapat mengadu atas pengelolaan Lembaga Wali amanat yang tidak sesuai dengan tujuan melalui beberapa saluran telpon dan e-mail khusus pengaduan. 91. Seluruh pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti serta dikelola oleh Audit Internal. Pengaduan melalui media komunikasi massa seperti koran, majalah, televisi dan media komunikasi online juga dicatat dan ditindaklanjuti. 92. Audit Internal melakukan penelitian atas pengaduan dan memberitahukan hasilnya kepada pengadu. Apabila hal yang diadu diindikasikan merugikan keuangan Negara, Ketua Majelis dapat meminta bantuan BPK atau BPKP melakukan audit investigative.

BAGIAN VII STRATEGI KOMUNIKASI 93. Tujuan strategi komunikasi adalah untuk mengomunikasikan tentang dana Perwalian dan Lembaga Wali Amanatnya, hasil pencapaian kegiatan dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat luas guna mendapatkan dana untuk pembiayaan Lembaga Wali amanat. 94. Strategi komunikasi lebih diarahkan kepada masyarakat yang memahami aspek lingkungan seperti: penerima manfaat, Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten, Perguruan Tinggi dan lembaga riset dan donor serta komunitas internasional. 95. Sarana komunikasi melalui forum dialog, media massa tertulis maupun elektronik: Koran, majalah, radio, televise, website. 96. Strategi omunikasi disiapkan Sekretariat dan disetujui oleh Majelis. 97. Bahan, data dan, informasi disiapkan oleh Sekretariat. 98. Ruang lingkup strategi komunikasi sebagai berikut: a. Komunikasi dan dialog dengan penerima manfaat untuk sosialisasi dan mendapatkan feedback untuk peningkatan pelaksanaan program b. Komunikasi kepada Pemerintah, Perguruan Tinggi dan lembaga riset untuk mendapatkan pembelajaran dan melembagakan hasil diperoleh. c. Komunikasi kepada donor dan komunitas internasional untuk menyampaikan akuntabilitas dan memperoleh tambahan dana untuk membiayai program. 99. Pertanyaan dari masyarakat seputar Dana Perwalian dan Lembaga Wali Amanat dikelola oleh Sekretariat melalui Bagian Program. 100. Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan strategi komunikasi dibebankan ke Dana Perwalian melalui anggaran Sekretariat.


33

SOP 2

Introduction Prosedur Operasi Standar (POS) 2 ini ditulis untuk melengkapi POS 1 yang menguraikan Latar Belakang Pembentukan Dana Perwalian, Dasar Hukum yang melandasi pembentukannya, Tujuan dibentuknya Dana Perwalian, Prinsip Pelaksanaa Dana Perwalian, serta Ruang Lingkupnya. Yang juga dibahas dalam POS 1 adalah Tata Kelola Dana Perwalian yang menguraikan kelembagaan yang diperlukan, Lingkup dan Jenis Kegiatan, Kaidah Pelaksanaan, Mekanisme Penyaluran Dana Hibah, Mekanisme Monitoring dan Pelaporan, Mekanisme Audit dan Penanganan Aduan, dan Startegi Komunikasi. POS 2 ini membahas kelembagaan yang dibutuhkan dalam penerapan Dana Perwalian. Yang dibahas dalam POS ini adalah: Struktur Organisasi Majelis Wali Amanat, Keanggotaan, Tugas dan Tanggung jawab, Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian, Kode Etik, Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Tahunan, dan Mekanisme Pemberian Dana Perwalian.

Struktur organisasi Majelis Wali Amanat Ketua (Dirjen KP3K)

Sekretars (Direktur KKJI)

Anggota, Wakil dari: • Kementerian Kehutanan • Kementerian Keuangan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas • Pemberi Hibah • Universitas • Organisasi Non Pemerintah

Keanggotaan 1. Anggota Majelis Wali Amanat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. 2. Ketua dijabat secara ex-officio oleh Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretaris dijabat secara ex-officio oleh Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Anggota ada tiga kelompok perwakilan yaitu: a. Perwakilan Kementerian terkait terdiri dari wakil tiga Kementerian yaitu: satu dari Kementerian Kehutanan, satu dari Kementerian Keuangan dan satu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Perwakilan dari Pemberi Hibah terdiri dari satu wakil Pemberi Hibah Luar Negeri dan satu dari dalam Negeri.


35

SOP 2 c. Perwakilan pihak lain terkait pemanfaatan Dana Perwalian terdiri dari satu wakil universitas dan, satu wakil dari organisasi non pemerintah.

Tugas dan tanggung jawab 4. Tugas dan tanggung jawab Majelis Wali Amanat sebagai berikut: a. Menetapkan Pengelola Dana Amanat melalui mekanisme rapat pleno. Lihat paragraf 27 – 30 SOP Pengelolaan Dana Perwalian (mekanisme rapat pleno); b. Menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian dan anggaran operasi Majelis Wali Amanat melalui mekanisme rapat pleno. Lihat paragraf 27 – 30 SOP Pengelolaan Dana Perwalian (mekanisme rapat pleno); c. Menyetujui usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Lihat paragraf 59 SOP Pengelolaan Dana Perwalian . d. Melakukan penarikan dana hibah dari Pemberi Hibah. Lihat paragraf 63 dan 64 SOP Pengelolaan Dana Perwalian; e. Memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait. Lihat paragraf 65 – 67 SOP Pengelolaan Dana Perwalian; f. Melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai sumber dananya dan dilaksanakan oleh Sekretariat; g. Mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian kepada organisasi non pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang dilaksanakan oleh satuan kerja khusus yang ada. Lihat paragraf 68 – 70 SOP Pengelolaan Dana Perwalian; h. Mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian untuk penyaluran Dana Perwalian kepada organisasi non pemerintah dan/atau lembaga swasta yang dilaksanakan oleh satuan kerja khusus yang ada. Lihat paragraf 68 – 70 SOP Pengelolaan Dana Perwalian; i. Menyusun laporan keuangan Dana Perwalian yang dilaksanakan oleh Sekretariat.

Prosedur pengangkatan pemberhentian dan penggantian 5. Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan surat keputusan. 6. Masa jabatan Majelis Wali Amanat untuk masa 4 (empat) tahun. 7. Prosedur pengangkatan anggota a. Usulan keanggotaan perwakilan dari Kementerian terkait: i. Kementerian terkait yang duduk sebagai anggota majelis sekurang-kurangnya terdiri dari: Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; ii. Menteri Kelautan dan Perikanan meminta melalui surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menunjuk satu pejabat (minimal setingkat eselon-2) yang akan menempati posisi sebagai angota tetap secara ex-officio di Majelis Wali Amanat.

36


SOP 2 iii. Keanggotaan Majelis perwakilan dari kementerian terkait selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. b. Usulan keanggotaan perwakilan dari pemberi hibah luar dan dalam negeri: i. Menteri meminta melalui surat kepada Pemberi Hibah dari luar dan dalam negeri menunjuk wakilnya masing-masing yang akan menempati posisi sebagai anggota di Majelis. ii. Seluruh Pemberi hibah luar negeri yang ada dapat menyampaikan satu wakilnya untuk duduk sebagai anggota Majelis. Demikian juga untuk seluruh Pemberi Hibah dalam negeri yang ada dapat menyampaikan satu wakilnya untuk duduk sebagai anggota Majelis. iii. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan keanggotaan perwakilan dari Pemberi Hibah dengan surat keputusan. c. Usulan keanggotaan perwakilan dari universitas dan lembaga swasta: i. Menteri dapat menunjuk seseorang sebagai perwakilan dari universitas dan seseorang lagi sebagai perwakilan lembaga swasta yang akan duduk dalam Majelis Wali Amanat. ii. Kriteria universitas dan lembaga swasta yang ditunjuk sebagai berikut: 1. Memiliki persyaratan legal sebagai universitas dan lembaga swasta sesuai peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya; 2. Memiliki sumber daya dalam bidang kelautan dan perikanan 3. Memiliki pengalaman menjalankan aktivitas dalam bidang kelautan dan perikanan khususnya konservasi perairan, 4. Sanggup mengikuti aktifitas Majelis secara penuh. iii. Menteri menyurati beberapa universitas dan lembaga swasta menawarkan keanggotaan Majelis sebagai perwakilan dari universitas dan lembaga swasta. Bila universitas dan/(atau) lembaga swasta ingin menjadi anggota maka mereka harus mengusulkan sedikitnya satu nama dan alasannya. iv. Menteri memilih satu nama dari usulan universitas yang masuk dan satu nama dari usulan lembaga swasta yang masuk. Atas keputusannya, Menteri memberitahukan kepada semua universitas dan lembaga swasta yang sebelumnya telah dimintakan menjadi anggota Majelis. d. Dalam waktu paling lama satu bulan sejak permintaan kepada kementerian/Pemberi Hibah dan universitas/lembaga swasta, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan anggota Majelis Wali Amanat dengan surat keputusan. 8. Prosedur pemberhentian anggota a. Anggota berhenti karena: i. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri; ii. Periode pemberian dana telah berakhir (closing date) b. Anggota menyampaikan surat pemberitahuan berhenti menjadi anggota kepada Majelis Wali Amanat. Surat pemberitahuan harus sudah diterima Majelis Wali Amanat satu bulan sebelum anggota berhenti. c. Majelis Wali Amanat membahas usulan berhenti anggota dalam rapat pleno Majelis paling lambat satu minggu sebelum tanggal anggota akan berhenti. d. Pemberhentian anggota ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat keputusan terbit tidak lebih dari 1 minggu sejak anggota efektif berhenti.


37

SOP 2 9. Prosedur penggantian anggota a. Anggota diganti karena adanya permintaan dari Kementerian/Pemberi Hibah/ universitas/lembaga swasta. b. Kementerian/Pemberi Hibah/universitas/lembaga swasta menyampaikan surat kepada Majelis Wali Amanat tentang penggantian anggota beserta alasannya. c. Majelis Wali Amanat membahas usulan penggantian anggota dalam rapat pleno Majelis paling lambat tiga minggu setelah menerima usulan penggantian. d. Penggantian anggota ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat keputusan terbit tidak lebih dari 1 minggu sejak rapat pleno Majelis membahas penggantian anggota.

Kode Etik 10. Benturan kepentingan a. Benturan kepentingan terjadi bila: i. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Lembaga untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan; ii. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya dalam Lembaga; iii. Memanfaatkan informasi rahasia dan data untuk kepentingan di luar Lembaga; iv. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan (Calon) Pelaksana Kegiatan dan/(atau) supplier; v. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga. b. Pengungkapan adanya benturan kepentingan i. Ketua, Sekretaris dan Anggota wajib melaporkan kepada seluruh anggota MWA lainnya tentang situasi/kondisi yang menunjukkan adanya indikasi benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat lima hari kerja sejak diketahui kondisi/ situasi tersebut. ii. Majelis Wali Amanat meneliti indikasi adanya benturan kepentingan dan dalam waktu paling lambat lima hari kerja mengambil keputusan cara mengatasinya. iii. Karyawan melaporkan kepada MWA melalui atasannya secara berjenjang tentang indikasi benturan kepentingan paling lambat lima hari kerja sejak diketahui kondisi/ situasi tersebut. iv. Majelis Wali Amanat meneliti indikasi adanya benturan kepentingan dan dalam waktu paling lambat lima hari kerja mengambil keputusan cara mengatasinya. 11. Harga yang wajar Majelis dan karyawan harus mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar MWA mendapatkan harga yang wajar atas suatu barang/jasa yang diperoleh. Siapapun tidak diperbolehkan melakukan manipulasi, menyembunyikan informasi, penyalahgunaan informasi penting, pengungkapan informasi yang tidak sebenarnya atau praktik-praktik lain yang tidak wajar. 12. Pengamanan dan penggunaan asset MWA Majelis dan karyawan harus menjaga asset MWA dan memastikan penggunaannya secara ekonomis. Seluruh asset MWA hanya bisa digunakan untuk kepentingan MWA. Penggunaan pribadi harus seijin pejabat yang berwenang.

38


SOP 2 Ketataatan terhadap peraturan Majelis dan karyawan harus taat terhadap semua peraturan yang berlaku untuk MWA. Akuntansi MWA menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan semua peraturan yang berlaku. Semua catatan laporan keuangan MWA telah menyajikan semua transaksi yang dilakukannya. 15. Penyimpanan dokumen Seluruh catatan MWA disimpan atau dihancurkan sesuai dengan kebijakan penyimpanan yang ada. Di dalam kebijaan tersebut, catatan tidak boleh dihancurkan ketika masih dalam penanganan aparat keamanan/judicial. 13. 14.

Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan 16. Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Asumsi dasar penyusunan RKAT b. Evaluasi pelaksanaan RKAT sebelumnya c. Rencana kerja tahunan d. Anggaran tahunan 17. Penyusunan dan pengesahan RKAT a. Sekretariat menyusun RKAT melalui pendekatan top-down dan bottom-up dengan memperhatikan arahan dari Majelis. b. Kepala Sekretariat wajib menyampaikan rancangan RKAT enam puluh hari sebelum tahun anggaran berakhir kepada Majelis. c. Pengesahan RKAT dilakukan oleh Majelis setelah melalui pembahasan bersama antara Majelis dan Sekretariat. d. RKAT ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir periode sebelumnya. Dalam hal RKAT belum disetujui hingga batas waktu yang ditentukan maka RKAT dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi bentuk, isi dan tata cara penyusunannya.

Mekanisme pemberian dana perwalian 18. Mekanisme pemberian dana perwalian melalui proses request for proposal kepada calon pelaksana kegiatan, penilaian kelayakan proposal, persetujuan Majelis, penandatanganan perjanjian. Selanjutnya permintaan pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan, pengujian bukti pembayaran oleh Seretariat, persetujuan Majelis dan penyaluran dana ke pelaksana kegiatan. Lihat SOP Lembaga Wali Amanat paragraf 45 – 62 dan 65 – 67.


39

LAMPIRAN

BENTUK, MEKANISME, & STRUKTUR DANA WALI AMANAH

Bentuk, Mekanisme dan Struktur Dana Wali Amanah OPSI 1

Ketua Se kretaris Anggota Tetap Anggota Tidak Tetap

: Dirjen KP3K (KPA) : Direktur KKJI (PPK) : Bappenas, KemKeu,KemHut,NGO, Universitas : (Donor >USD2juta)

W a l i

A m a n a t


Technical Expert

Kepala Sekretariat

Bid. Administrasi dan Keuangan

Sie. Administrasi dan Logistik

M a j e l i s

Sie. SDM dan Legal

Audit Internal

Bid. Monitoring Evaluasi dan Kepatuhan

Sie. Keuangan (Bendahara, Penguji SPM )

Sie. Komunikasi

Bid. Program

Sie. Perencanaan

Sie. Pelaksanaan

S e k r e t a r i a t



M a j e l i s

: Dirjen KP3K : Direktur KKJI (KPA/PPK) : Bappenas, KemKeu, KemHut, NGO, Universitas : (Donor >USD2juta)

W a l i

A m a n a t

Sekertaris sebagai SATKER membawahi Penguji SPM (Kasubdit) Bendahara (Ka Sie )

Kepala Sekretariat

Technical Expert

Audit Internal

Bid. Pengelola Dana Hibah

Administrasi dan Keuangan

Sie. SDM dan Legal

Bid. Program Hibah

Monitoring Evaluasi Keuangan dan Kepatuhan

Komunikasi

Perencanaan





M a j e l i s

: Dirjen KP3K : Direktur KKJI (KPA/PPK) : Bappenas, KemKeu, KemHut, NGO, Universitas : (Donor >USD2juta)

W a l i

A m a n a t

Sekertaris sebagai SATKER membawahi Penguji SPM dan Bendahara

Kepala Sekretariat

Technical Expert

Audit Internal

Bid. Pengelola Dana Hibah

Administrasi dan Keuangan

Sie. SDM dan Legal

Bid. Program Hibah


Komunikasi

Perencanaan



MPAG

Recommend Documents