MPAG

POLICY BRIEF: PERKEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD)

© Andie Wibianto/MPAG

Policy Brief: Perkembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) A. Latarbelakang Kawasan adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi,sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya (uu 27/2007). Sementara kawasan konservasi Perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Istilah zonasi

dimaksudkan sebagai

bentuk

rekayasa teknik

pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Ketika kawasan konservasi perairan dimaknai sebagai perlindungan terhadap aspek fisik, biologi semata, maka akan memberikan gambaran yang sederhana dan mudah. Tetapi, begitu memasuki wilayah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masalahnya menjadi tidak mudah dan sederhana. Apa lagi kalau dikaitkan dengan sejarah dan budaya dimana kawasan konservasi dikelola. Secara turun-temurun masyarakat disekitar kawasan konservasi telah menjalankan kegitan ekonomi mereka tanpa memperdulikan atau memahami istilah konservasi yang menyebabkan mereka harus berpikir tentang perlindungan lingkungan yang terkait dengan keberlanjutan usaha mereka. Memahami konservasi seakan memberikan isyarat betapa kehidupan manusia tidak akan pernah dapat dilepaskan dari aspek lingkungan dimana kehidupan itu sendiri berjalan. Kesadaran terhadap lingkungan ternyata juga merupakan kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri, karena manusia tidak akan pernah bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Apakah kesadaran ini menjadi kesadaran umum masyarakat? Jawaban pertanyaan ini tentu mudah, yaitu tidak. Sebagian besar manusia memulai kesadarannya dari kesadaran diri sendiri, baru mulai menyadari orang lain dan lingkungan hidupnya.

1

Kondisi inilah yang menyebabkan kementerian kelautan dan perikanan mengusulkan istilah zonasi yang memberikan peluang untuk memperhatikan aspek fisik dan non fisik secara menyeluruh. Paling tidak ada 4 zona yang dikembangkan KKP yaitu: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Dengan dikembangkannya zonasi dalam kawasan konservasi perairan memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan kawasan konservasi perairan yang selama ini diindikasikan sebagai pembatasan menjadi lebih terbuka pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, atau dengan kata lain lebih humanis. Pembagian zonasi ini memberikan ruang pada masyarakat untuk tetap menjalankan usaha yang telah dijalankan secara turun-temurun, tetapi disisi yang berbeda juga perlu memperhatikan aspek lingkungan yang akan mendukung keberlanjutan kegiatan perikanan. Itulah sebabnya kolaborasi diantara seluruh pihak baik itu dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi suatu keharusan. Melihat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, perlu ada kejelasan otoritas bagi lembaga yang mengelolanya. Dimana berdasarkan kewenangan pengelolaannya, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 2, yaitu: Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). KKPN berada pada wilayah perairan > 12 mil laut, atau berada diwilayah perairan lintas provinsi, dan memiliki nilai strategis ditingkat nasional, seperti untuk pertahanan keamanan, memiliki situs warisan dunia, memiliki biota endemik, dan sebagai daerah migrasi bagi biota perairan yang dilindungi. Sementara KKPD dibagi menjadi dua, yaitu KKPD Provinsi dan KKPD kabupaten/kota. KKPD provinsi merupakan kawasan konservasi perairan yang berada disekitar (4 – 12 mil) dan berada di wilayah perairan lintas kabupaten/kota (mencakup > 1 kewenangan kabupaten/kota). Sedangkan KKPD kabupaten/kota adalah kawasan konservasi perairan yang berada di wilayah perairan kabupaten/kota yaitu umumnya berada dalam wilayah 0 – 4 mil laut.

2

Dilihat dari jumlah kawasan konservasi perairan di Indonesia, maka total kawasan konservasi perairan sampai dengan Desember 2013 adalah 131 kawasan; KKPN sendiri berjumlah 42 kawasan dengan luasan 10.202.747,76 Ha, dan KKPD berjumlah 89 kawasan dengan luasan 5.565.821,64 Ha. Dilihat dari jumlah kawasan dan luasannya, KKPD ternyata memberikan sumbangan yang signifikan dalam jumlah maupun luasan kawasan konservasi yang dikelola. Ini berarti perhatian terhadap KKPD perlu diberikan, baik dalam hal pengelolaan maupun dukungan pendaan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola KKPD di setiap wilayah.

B. Pendalaman permasalahan yang dihadapi KKPD Inisiasi dikembangkannya KKPD selaras dengan perkembangan otonomi daerah yang menjadi tuntutan semakin berdaya dan mandirinya daerah dalam meningkatkan pendadapatan bagi masyarakat termasuk didalamnya masyarakat pesisir yang dekat dengan kawasan konservasi. Itulah sebabnya lahirnya KKPD dan pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini hanya terlibat dalam memberikan dukungan technical assistant (dukungan tekhnis) dalam pengembangan KKPD dimasing-masing daerah. Kalau saat ini ada informasi yang mempertanyakan peran dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung perkembangan pengelolaan KKPD, ini berarti bahwa pemahaman pengelola KKPD terhadap mekanisme hubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan KKPD belum dipahami secara utuh. Bisa jadi pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan perhatian dan dukungan terhadap KKPD, sehingga masing-masing KKPD mempertanyakan siapa yang seharusnya memberikan dukungan terhadap KKPD itu sendiri. Kalau dilihat dari aspek legal formal sudah ada kejelasan bahwa pemerintah daerahlah yang memiliki otoritas dalam pengelolaan KKPD, jika pengelola KKPD tetap merasa ada hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ini berarti perlu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Boleh jadi pemerintah daerah dimana KKPD berada belum sepenuhnya merasa bahwa KKPD merupakan wewenang dan tanggung 3

jawab pemerintah daerah. Lantas KKPD perlu menyampaikan permasalahan ini kepada siapa? Kalau permasalahan ini terus berlanjut, akan muncul permasalahan yang akan mengganggu pengembangan pengelolaan KKPD di daerah. Pada saat awal digalakkannya pengembangan luasan kawasan konservasi di Indonesia, ada KKPD yang lahir dengan harapan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Lebih jauh lagi ketika program Coremap II mendukung pengembangan KKPD, dukungan ini dipahami sebagai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu pengefektifan pengelolaan KKPD didaerah, dan setelah program Coremap berakhir, ternyata ketergantungan pada dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap terjadi. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan agar tidak berlarut-larut dalam ketidak- tahuan dan ketidak- pastian. Dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan sebaiknya menginisiasi dilakukannya sosialisasi terhadap kejelasan peran dan tanggung jawab KKPD serta siapa yang memiliki otoritas dalam memberikan dukungan secara menyeluruh baik aspek teknis maupun non teknis secara bertahap, dengan harapan tidak terjadi reaksi yang kurang baik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perkembangan KKPD didaerah; dengan cara setiap project yang akan dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhubungan dengan konservasi, sebaiknya diarahkan diwilayah KKPD.

C. Rekomendasi Agar permasalahan yang berkembang pada KKPD tidak semakin memburuk, maka dipandang penting untuk merekomendasikan beberapa langkah sebagai berikut: 1.

Pergerakan project yang dilakukan oleh NGO dan Coremap CTI diharapkan lebih banyak mendukung pengembangan pengelolaan KKPD di daerah.

2.

Perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi pada pemerintah daerah yang memiliki KKPD tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengefektifkan pengelolaan KKPD.

4

3.

Diharapkan adanya inisiasi pertemuan dalam bentuk Workshop bagi para pengelola KKPD, dan stakeholders terkait untuk menginformasikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak yang seharusnya memberikan dukungan terhadap peningkatan efektifitas pengelolaan KKPD.

5