More Service, More Action Page 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat–Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tata Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2018 Merupakan suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang di syaratkan dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Tahun 2014- 2019 untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas Program dan Kegiatan yang akan direncanakan serta Pendanaannya. Renja juga merupakan Amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian Rencana Kerja ini harus dipandang salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2018 yang bersumber dari APBD Kota Makassar tahun 2018, yang dalam prosesnya bermuara pada kebijakan Umum APBD Kota Makassar 2018.

Makassar,

Agustus 2017

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG,

Ir. AHMAD KAFRAWI, MM Pangkat : Pembina NIP.19641008 198903 1 014

More Service, More Action

Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana kerja (RENJA) SKPD adalah Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut : 1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; 2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;


Page 2

3. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pihak SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, dana indikatif serta sumber

dananya dan

prakiraan maju; 4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk Kegiatan dimaksud tersedia; 5. Rumusan Program/kegiatan di dalam RENJA SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan

pemerintahan

daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD; 6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan Sumber Lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya; 7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tahun 2018 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan program Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.


Page 3

Komponen-komponen Renja ini mengacu pada RKPD Pemerintah Kota Makassar, dimana Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaransasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi tantangan satuan kerja yang bersangkutan. Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kota Makassar kepada Satuan Kerja yang bersangkutan.

1.2

LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


Page 4

4

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

5

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

6

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


Page 5

9

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 13 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006); 14 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);


Page 6

15 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukkan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7); 16 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 20142019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5); 17 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);

1.3

TUJUAN DAN SASARAN 1.3.1 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah untuk memberikan arah dimensi kebijakan dan program

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan,

Perencanaan,

Penataan dan Pengelolaan Ruang dan Bangunan. 1.3.2 Sasaran Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksana kegiatan yang dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan prinsip-prinsip prioritas yang telah ditetapkan.


Page 7

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. Penyajian Renja SKPD dapat disusun menurut sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangann awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Pada bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.


Page 8

BAB II EVALUASI PERENCANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanan RENJA SKPD 2016 Dan Capaian RENSTRA SKPD Selama Tahun 2016, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

melaksanakan

8

program

(64

kegiatan),

terdiri

dari

5

telah program

penunjang/pendukung (40 kegiatan) dan 3 program utama (24 kegiatan). Realisasi capaian target kinerja 3 program utama adalah sebagai berikut: 0 program utama melampaui target (> 100%), 0 program utama tercapai target (100%), dan 2 program utama tidak mencapai target (<100%). Sedangkan realisasi capaian target kinerja 5 program penunjang/pendukung adalah sebagai berikut: 0 program penunjang/pendukung

melampaui

penunjang/pendukung

tercapai

target target

(> (100%),

100%),

1

program

dan

4

program

penunjang/pendukung tidak mencapai target (<100%). Penyebab belum tercapainya 3 program utama adalah adalah disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dan belum maksimalnya konektivitas antar bidang dalam melaksanakan program-program yang ada serta adanya program kegiatan yang menunggu pengesahan aturan sebagai acuan untuk melaksanakan program tersebut. Sedangkan belum tercapainya 4 program penunjang/pendukung disebabkan juga oleh belum memadainya Sumber daya manusia untuk melaksanakan program kegiatan. Dari 3 program utama tersebut, semuanya masih berlanjut ke periode RPJMD/Rensra berikutnya. Ketiga program utama yang masih berlanjut tersebut adalah: 1) Program Perencanaan Tata Ruang, 2) Program Pemanfaatan Ruang dan Bangunan, 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan program pendukung lainnya.


Page 9

Masih berlanjutnya 3 program utama tersebut karena diharapkan masih dapat mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Untuk program-program penunjang/pendukung, karena sifatnya sebagai program pendukung kinerja internal instansi dalam menjalankan tupoksinya, masih akan berlanjut dalam periode RPJMD/Renstra berikutnya.

2.1.1

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 (triwulan I)

Selama tahun 2017 (triwulan I), Dinas Penataan Ruang Kota Makassar telah melaksanakan

8

program

(36

kegiatan),

terdiri

dari

5

program

penunjang/pendukung (32 kegiatan) dan 3 program utama (4 kegiatan). Realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2017 program utama dibandingkan dengan target tahun 2017 adalah sebagai berikut : 0 program utama dengan capaian kinerja di atas 25%, 3 program utama dengan capaian kinerja di bawah 25%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja program Renstra (5 tahunan), maka 0 program utama dengan capaian kinerja di atas 25%, dan 2 program utama dengan capaian kinerja dibawah 25%, dan 1 program utama belum ada capaian target kinerjanya (0%). Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja karena masih dalam tahap perbaikan, pembuatan landasan hukum berupa penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta pembuatan SK. Kepanitiaan oleh masing-masing Bidang serta penempatan oleh aliran kas kegiatan yang sebagian besar tersedia pada triwulan II. Sedangkan realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2017, 5 program penunjang/pendukung adalah sebagai berikut: 3 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di atas 25%, 2 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di bawah 25%, dan 0 program penunjang/pendukung belum ada capaian target kinerjanya (0%).


Page 10

Apabila dibandingkan dengan target kinerja program Renstra (5 tahunan), maka 3 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja diatas 25%, 2 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di bawah 25%, dan 0 Program penunjang/pendukung belum ada capaian target kinerjanya (0%).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 1.

Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017 (tahun berjalan);

2.

Realisasi program/kegiatan triwulan I tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja Renstra (2014-2019);

3.

Faktor-faktor penyebab permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait target kinerja program/kegiatan;

4.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara rinci, penjelasan capaian target kinerja dan penyebab untuk masing-

masing program diuraikan sebagai berikut:

a.

Program utama 1.

Program Perencanaan Tata Ruang Capaian

kinerja Program Perencanaan Tata Ruang adalah 0%,

dibanding target renja 50% sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 0,0% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 14%. Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena anggaran kas yang tersedia pada triwulan II serta masih dalam pembahasan legislatif untuk pelaksanaan kegiatannya.


Page 11

2.

Program Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Capaian kinerja Program Pemanfaatan Ruang dan Bangunan adalah

0%, dibanding target renja 40%, sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 0% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 40%. Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut dikarenakan tertahannya oleh faktor Regulasi PP No.18 tahun 2018 untuk pelaksanaan kegiatannya. 3.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Capaian kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah

7,44%, dibanding target renja 40% sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 10% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 40%. Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan karena pada saat penyusunan renja beberapa kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan dan kendalanya relatif sama yaitu, baru sebagian kegiatan yang dilaksanakan karena Anggaran Kasnya ditempatkan di triwulan II, III dan IV.

b.

Program Penunjang/Pendukung 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah

52,28%, dibanding target renja 100% sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 27,5% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 100%. Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan karna pada saat penyusunan Renja ini, kegiatannya masih dalam tahap proses pelaksanaan. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

adalah 63,95%, dibanding target renja 100% sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 100% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 100%.


Page 12

Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan karena pada saat penyusunan Renja ini, kegiatannya masih dalam tahap proses pelaksanaan. 3.

Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah 17,6%,

dibanding target renja 100% sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 100% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 100%. Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan karena pada saat penyusunan Renja ini, kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan.

4.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian

kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur adalah 6,35%, dibanding target renja 100% sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 100% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 100%. Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatannya. 5.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian

kinerja Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan adalah 35,39%, dibanding target renja 100% sedang rata-rata capaian kinerja Renja adalah 100% dibanding rata-rata capaian kinerja Renstra 100%. Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan karena pada saat penyusunan Renja ini kegiatannya masih dalam tahap proses pelaksanaan.

2.2

Analisis kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Analisis Kinerja pelayanan dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut pencapaian

kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar selama tahun berjalan atau tahun 2017. More Service, More Action

Page 13

Tingkat capaian Kinerja tersebut masing-masing diperoleh melalui perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja pada berbagai program. Berdasarkan lampiran table 2.3, dari 8 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, persentase Luas Area yang telah sesuai dengan pola ruang dalam RT/RW kota Makassar mencapai 7% dari target 40% untuk Tahun 2017, presentase bangunan yang memiliki IMB persatuan bangunan di Kota Makassar mencapai 0% dari target 40% untuk tahun 2017, Dokumen perencanaan ruang Kota Makassar mencapai 0% dari target 14% untuk Tahun 2017, Indeks pelayanan administrasi perkantoran mencapai 52% dari target 100% untuk Tahun 2017, Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik mencapai 64% dari target 100% untuk tahun 2017, Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompoten di bidangnya mencapai 6% dari target 100% untuk tahun 2017, Cakupan Presentase peningkatan disiplin aparatur mencapai 18% dari target 100% untuk tahun 2017, Laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu mencapai 35% dari target 100% untuk tahun 2017. Masih rendahnya Capaian indikator sasaran SKPD disebabkan oleh sumber daya dalam melaksanakan program belum maksimal serta adanya masa transisi jabatan pada lingkup Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

2.3

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Pada

bagian

ini,

akan

diuraikan

permasalahan,

diuraikan

permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2009-2014. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah


Page 14

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2034 maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah

mengoptimalkan

dan

mengoperasionalkan

pengendalian

pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya akan dapat berjalan baik bilamana aturan mainnya dapat ditegakkan secara konsisten dan terkendali dalam situasi pembangunan yang semakin menggeliat. Oleh karena itu, beberapa permasalahan terkait urusan penataan ruang yang perlu menjadi perhatian pada periode tahun 2014 - 2019 diantaranya adalah sebagai berikut : 1.

Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insentif-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota.

2.

Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah yang secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, selain fungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan landmark. Untuk Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal.

3.

Diperlukannya Rencana Tata Ruang Kota Makassar (RDTR) per kecamatan guna mendukung rencana pembangunan Kota Makassar kedepannya.

4. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar belum optimal. 5.

Keterbatasan Jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang dimiliki dibandingkan dengan besaran objek pengawasan


Page 15

6. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualifikasi pendidikan tekhnis fungsional 7.

Sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan, seperti Meter Roll, Camera Pocket, Handy Cam dll.

8. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.

Adapun Isu-isu strategis berupa ancaman dan peluang yang harus diantisipasi oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar adalah sebagai berikut : a.

Opportunities (Peluang) meliputi : 1.

Bertambahnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

2.

Meningkatnya daya kritis masyarakat sehingga perlu dilaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, serta bermanfaat bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan.

b. Threats (ancaman) meliputi : 1.

Kurang

tegasnya

aturan

tentang

pelaksanaan

pengawasan

pengendalian pembangunan 2.

Menurunnya pelaksanaan pengawasan melekat.

3.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan terkait penataan ruang. Citra birokrasi yang kurang baik dimata masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis diatas maka Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar telah menetapkan langkahlangkah strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra 2014-2019 sebagai berikut :


Page 16

Tabel. 2.3 Permasalahan / isu strategis

Strategi dan Kebijakan

Diperlukan peraturan daerah terkait aspekaspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insentif-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota

Meningkatkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten

Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah


Diperlukannya Rencana Tata Ruang Kota Makassar (RDTR) per kecamatan guna mendukung rencana pembangunan Kota Makassar kedepannya



Sasaran Kinerja

Indikator Sasaran

Program

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)

Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah

Program perencanaan tata ruang

Persentase Bangunan ber IMB persatuan bangunan


Program pemanfaatan ruang dan bangunan

Persentase Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW


Program pengendalian pemanfaatan ruang







Page 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel Analisa terhadap rancangan awal dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dilakukan untuk melihat perbandingan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD dengan analisa kebutuhan yang telah dilakukan. Analisa dilakukan agar terjadi sinergi terhadap program-program yang akan terakomodasi dalam rancangan dokumen perencanaan tahunan, hal ini sangat penting agar kebutuhan yang kemungkinan belum terakomodasi pada rancangan awal dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan akhir yang akan disepakati bersama semua stakeholder. Analisa kebutuhan yang telah dilakukan ternyata tidak menemukan adanya beberapa kegiatan yang belum terakomodasi pada rancangan sebelumnya. Kegiatan yang lahir baik masukan dari masyarakat, melalui musrembang, maupun hasil analisa kebutuhan yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Semua telah terakomodasi dari rancangan awal. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Analisa serta penelaan terhadap usulan progam dan kegiatan oleh masyarakat sebagai stakeholeder dilakukan dengan tujuan menjaring aspirasi


Page 18

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan karena seyogyanya masyarakat adalah pemangku kepentingan yang harusnya merasakan langsung dampak dari seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dari hasil musrembang Tingkat Kota Makassar, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat table 2.5


Page 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah, dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio jumlah pegawai Dinas Penataan Ruang yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kualitas Pelayanan yaitu 100%, ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penciptaan keterpaduan Pembangunan Kota pada hakikatnya merupakan usaha peningkatan keserasian dan keseimbangan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan Kota tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Untuk pembangunan komitmen dan keinginan bersama tentunya harus dirumuskan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka Otonomi Daerah, dimana dituntut adanya paradigma pembangunan yang kreatif dan adaptatif terhadap semua potensi yang ada sejalan dengan perubahan yang dinamis dalam konteks globalisasi. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berpedoman pada More Service, More Action

Page 20

RENSTRA SKPD, RENSTRA SKPD Provinsi terkait, RENSTRA K/L. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 yang ada pada LampiranVI Permendagri No. 54 tahun 2010 (telaahan terhadap kebijakan nasional). Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten/kota Makassar No.

Kebijakan Nasional / Provinsi

Sumber

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

A

Nasional

1

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kementrian PUPR

2

Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementrian PUPR

3

Peningkatan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis

Kementrian ATR/BPN

4

Meningkatkan Pembinaan kelembagaan penataan ruang

Kementrian ATR/BPN

5

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang

Kementrian ATR/BPN

6

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluluasi yang terukur

Kementrian ATR/BPN

B

Provinsi

1

Penyelenggaraan Penataan Ruang

2

Peningkatan akses Pelayanan Perkotaan

3

Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Gedung


Dinas Tarkim Prop.Sul-Sel Dinas Tarkim Prop.Sul-Sel Dinas Tarkim Prop.Sul-Sel

Page 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.2.1 Tujuan Tujuan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar : 1. Peningkatan kinerja pelayanan publik. 2. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi. 3. Meningkatkan

pemanfaatan

dan

penataan

ruang

wilayah

termasuk

pertanahan secara terpadu dan konsisten

3.2.2 Sasaran Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Makassar : 1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. 2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. 3. Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah

3.3

Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tersusun sebagaimana table terlampir.


Page 22

BAB IV PENUTUP

4.1

Catatan Ketersediaan Anggaran

Dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari usulan para pemangku jabatan dan hasil dari usulan masyarakat melalui musrembang tingkat kecamatan sehingga Dinas Penataan Ruang Kota Makassar merumuskan 36 Kegiatan. Dengan alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran APBD tahun 2016, program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar harus menerapkan Prinsip-prinsip efesiensi, evektifitas, transparan dan akuntabilitas. Optimalisasi dan keterpaduan serta sinkronisasi terhadap Renstra DPK dalam penganggaran program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.732.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Utama 

Program Perencanaan Tata Ruang dengan Alokasi Anggaran Rp. 3.840.446.000,00



Program Pemanfaatan Ruang dan Bangunan dengan Alokasi Anggaran Rp. 350.566.000,00



Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dengan Alokasi Anggaran Rp. 1.298.425.200,00

2. Program Pendukung 

Program pelayanan administrasi perkantoran, pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.639.325.000,00



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.823.237.800,00


Page 23



Program peningkatan disiplin aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00



Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran pada program ini sebesar Rp. 100.000.000,00



Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan menggunakan anggaran sebesar Rp. 571.000.000,00 Demikian rincian secara singkat kebutuhan pagu anggaran untuk tahun

2017. Apabila ketersediaan anggaran pemerintah kota Makassar tidak mencukupi dalam Pengalokasian anggaran Rencana kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap Program dan kegiatan yang telah direncanakan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Program kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sebagai stakeholder sehingga

dibutuhkan

koordinasi

dan

kerjasama

yang komunikatif

dan

berkelanjutan untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia. Dengan tetap mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar serta Visi dan Misi Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dengan berbagai potensi yang mempengaruhinya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar merupakan pedoman sebagai landasan dan pijakan dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.


Page 24

Rencana Kerja ini disesuaikan dengan kebijakan yang telah disusun dalam suatu dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penataan Ruang Kota Makassar 2014-2019. Dimana dalam program-program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2015 merupakan acuan keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan Visi dan Misi. Dan sebagai aparatur pemerintah secara struktural berkewajiban menjalankan amanah sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat. Semoga dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini dapat diwujudkan dan diaplikasikan secara bersama-sama dari seluruh perangkat Pejabat Eselonisasi dan Staf Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

4.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar mempunyai kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan di tahun kedepannya, memberikan arah tujuan dan strategi dengan melakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :  Perlu

peningkatan

SDM

aparatur

dalam

perencanaan

untuk

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan Formal, Bimtek, Pelatihan, Seminar serta kegiatan yang lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;  Melakukan upaya sinkronisasi dan sinergitas sertiap pelaksanaan dan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan

Renstra Dinas

Penataan Ruang kota Makassar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar;  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga transparansi dapat lebih terwujud;+


Page 25

 Menganalisa dan mengevaluasi capaian kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2017 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk kita semua.

Makassar,

Agustus 2017.

KEPALA DINAS,

Ir. AHMAD KAFRAWI, MM Pangkat : Pembina NIP. 19641008 198903 1 014


Page 26

tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten/kota .......... No.

Kebijakan Nasional / Provinsi

Sumber

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

A

Nasional

1

.................................................

2

.................................................

B

Provinsi

1

.................................................

2

.................................................


Page 27

More Service, More Action Page 1

Recommend Documents