MODUL PELATIHAN PRATUGAS

MODUL PELATIHAN PRATUGAS

PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN ( PDP ) ( KOMPETENSI KHUSUS PEMBERDAYAAN )

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING DESA

Modul PelatihanPratugas Pendamping Desa

Implementasi

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ii


MODUL PELATIHAN PRATUGAS

PENDAMPING DESA

Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

( MATERI UNTUK PD PEMBERDAYAAN )

PENGARAH : Eko Putro Sandjojo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) PENANGGUNG JAWAB: Ahmad Erani Yustika (Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) TIM PENULIS : Naeni Amanulloh, Nur Kholis, Roni Budi Sulistyo, Arbit Manika, Herawati, Hasan Rofiqi, Ismail Zainuri, Zaini Mustaqim, Moch. Sabri, Achmad Maulani, Arief Yudansa, Zulkarnaen, Ahmad Waidl, Fajar Argojati. REVIEWER : Taufik Madjid, Muhammad Fachry, Yosep Lucky COVER & LAYOUT : Wahjudin Sumpeno Cetakan Pertama, Agustus 2016 Diterbitkan oleh: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. TMP. Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12740 Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242 Web: www.kemendesa.go.id

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii


Daftar Istilah dan Singkatan 1.

DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

KEWENANGAN DESA adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3.

PEMERINTAHAN DESA adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.

PEMERINTAH DESA adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6.

LEMBAGA KEMASYARAKATAN adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

7.

MUSYAWARAH DESA atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8.

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

9.

KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iv


10.

PERATURAN DESA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11.

PEMBANGUNAN DESA adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

13.

RPJM DESA (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program Satuan Kerja Perangkat (SKPD) atau lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

14.

RKP DESA (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.

15.

DAFTAR USULAN RKP DESA adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

16.

KEUANGAN DESA adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17.

ASET DESA adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

18.

APB DESA (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19.

DANA DESA adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

20.

ALOKASI DANA DESA, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v


Pokok Bahasan

1

EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vi


PB

Rencana Pembelajaran

1.1

Perencanaan Keuangan Desa

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat : 1. Menguraikan faktor-faktor kritis dalam perencanaan keuangan

desa berdasarkan pengalaman;

2. Menjelaskan prinsip mendasar dalam perencanaan keuangan

desa;

3. Memfasilitasi proses evaluasi dokumen perencanaan keuangan

desa.

Waktu 3 JP (135 menit) Metode Refleksi, Umpan balik, Curah Pendapat, Kerja Kelompok. Media Lembar Umpan Balik, Dokumen RKP Desa, Dokumen APB Desa, Bahan Bacaan Alat Bantu Flipt Chart, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii


Proses Penyajian 1.

Menjelaskan mengenai tujuan, hasil, dan proses sub pokok bahasan “Perencanaan Keuangan Desa”

Kegiatan 1: Refleksi menguraikan faktor-faktor kritis 2.

Minta peserta menceritakan pengalamannya dalam fasilitasi perencanaan keuangan Desa;

3.

Minta peserta mengidentifikasi faktor-faktor kritis (gunakan Lembar Kerja 1.1.1);

4.

Berikan penegasan Fasilitasi 1.1.1);

faktor-faktor

kritis

(gunakan

Media

Kegiatan 2: Curah pendapat prinsip-prinsip perencanaan 5. Minta peserta mengungkapkan pendapatnya tentang prinsipprinsip perencanaan keuangan Desa; 6. Pandu peserta merumuskan prinsip-prinsip perencanaan keuangan Desa (gunakan Media Fasilitasi 1.1.2); 7. Minta peserta menjelaskan pelaksanaan dimaksud (gunakan Media Fasilitasi 1.1.3);

prinsip-prinsip

Kegiatan 3: Kerja kelompok evaluasi dokumen perencanaan 8. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok; 9. Bagikan dokumen APB Desa kepada setiap kelompok; 10. Minta setiap kelompok mereview dokumen dimaksud (gunakan Lembar Kerja 1.1.2); 11. Minta salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya; 12. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain menanggapi; 13. Sebelum sesi ditutup, berikan penegasan untuk setiap kegiatan di atas.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | viii


Lembar Kerja 1.1.1 Kegiatan Perencanaan

Masalah yang muncul

Faktor Kritis

1. Penyusunan rancangan APB Desa 2. Pembahasan rancangan APB Desa

3. Penetapan APB Desa 4. Penyebarluasan APB Desa

Lembar Kerja 1.1.2 Fokus Evaluasi

Hasil Evaluasi

Saran/Masukan/Rekomendasi

1. Kesesuaian dengan RKP Desa

2. Kesesuaian struktur APB Desa dengan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2015

3. Penetapan APB Desa 4. Dst

Media Fasilitasi 1.1.1 Kegiatan Perencanaan

1. Penyusunan rancangan APB Desa

Masalah yang muncul

- Pagu/Pendapatan Desa tidak diinformasikan ke masyarakat

Faktor Kritis

- Tidak transparan - Tidak Konsisten

- Tidak mengacu secara

konsisten pada RKP Desa

- dst. 2. Pembahasan rancangan APB Desa

- Penentuan harga satuan

- Pemahaman

- Penentuan Lokasi Kegiatan

- Kapasitas Teknis

- Pentuan Siltap

- Penentuan Volume kegiatan

Regulasi

- dst.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ix


3. Penetapan APB Desa

- BPD kurang memahami rancangan APB Desa

Kapasitas BPD

- BPD kurang memahami fungsi dan perannya

- dst. 4. Penyebarluasan APB Desa

Media Fasilitasi 1.1.2 ( Slide ) Prinsip-prinsip perencanaan Keuangan Desa: 1. Partisipatif

2. Transparan 3. Spesifik

4. Terukur (Measureble) 5. Akurat

6. Realistis

7. Tepat waktu

Media Fasilitasi 1.1.3 No

Prinsip

1

Partisipasi

2

Transparansi

3

Spesifik

4

Terukur

5

Akurat

6

Realistis

7

Tepat Waktu

Tahap Kegiatan

Pelaksanaan Prinsip Baik

Kurang

Faktorfaktor Penyebab

Tindakan Perbaikan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | x


SPB 1.1

Bahan Bacaan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya, sebagaimana diuraikan pada Bab ini. Pengertian Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I, penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Fungsi APB Desa Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. Ketentuan Penyusunan APB Desa Apa saja yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan APBDes? Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yag harus dipatuhi: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xi




APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.



APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.



Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan: a. Pendapatan Desa Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. b. Belanja Desa Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pembiayaan Desa Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. d. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggara) Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. Mekanisme, Tugas, dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusunan APB Desa Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APBDesa dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini:

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xii


Sekretaris Desa

•Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. •Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa

•Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Kepala Desa & BPD

•Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati oleh Kepala Desa dan BPD pada bulan Oktober tahun berjalan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xiii


Membaca Struktur APB Desa Struktur/susunan APBDes terdiri dari tiga komponen pokok: A. Pendapatan Desa B. Belanja Desa C. Pembiayaan Desa Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut: A.

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Kelompok Pendapatan Pendapatan Asli Desa

Jenis Pendapatan

Rincian Pendapatan

a. Hasil Usaha

• Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa

b. Hasil Aset

• Tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi

c. Swadaya, royong

partisipasi,

gotong

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

• Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang • Hasil pungutan desa

Transfer

a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c. Alokasi Dana Desa (ADD); d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

Pendapatan Lain-lain

APBD

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

• Pemberian berupa uang dari pihak ketiga • Hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xiv


B.

Belanja Desa

Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jenis Kegiatan (Sesuai RKP Desa) a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

b. Kegiatan operasional kantor

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton), dll (contoh)

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan (contoh)

Jenis Belanja dan Rincian Belanja Belanja Pegawai 1. Pembayaran penghasilan tetap • Kepala Desa (1 org) • Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus, dll mis. 11 org) 2. Pembayaran tunjangan • Kepala Desa • Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus) • BPD (mis: 5 org) 3. Insentif RT dan RW (mis: 5 RW, 25 RT) 1.Belanja Barang dan Jasa  ATK, Listrik, Air, Telepon  Fotocopy/Penggandaan  Benda Pos 2.Belanja Modal  Komputer  Mesin Tik  Meja, Kursi, Lemari 1. Belanja Barang dan Jasa • Upah • Sewa Mobil • Minyak Bekesting • Paku, Benang 2. Belanja Modal • Marmer Prasasti • Beton Readymix • Kayu • Pasir • Batu • Plastik Cor 1. Belanja Barang dan Jasa • Honor Pelatih • Transpor Peserta • Konsumsi • Alat Pelatihan • dll 2. Belanja Modal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xv


Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Terduga

Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani (contoh)

1. Belanja Barang dan Jasa • Honor Penyuluh Pertanian • Transpor Penyuluh • Konsumsi • Alat Pelatihan 2. Belanja Modal

Tak

Komposisi Belanja dalam APBDesa Pasal 100, PP 43 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga Perhitungan Penghasilan Tetap (Siltap) Aparat Pemerintah Desa Pasal 81 PP 43 Tahun 2014, Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); b.

ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c.

ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);

d.

ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

C.

Pembiayaan Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xvi


Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal Desa.

Pengeluaran Pembiayaan

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Perencanaan

• Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja • Penghematan belanja • Sisa dana kegiatan lanjutan. • Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketepata perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa. Bagaimana agar azas-azas itu mewujud dalam proses perencanaan? Tabel di bawah ini, mencoba memberikan gambaran. Asas Partisipasi







Transparansi

Akuntabel

Penerjemahannya dalam Perencanaan Pemerintah Desa membuka ruang/mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun RKP Desa maupun Rancangan APBDesa BPD melakukan konsultasi dengan masyarakat sebelum membahas Rancangan APBDesa bersama Pemerintah Desa Masyarakat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD

Mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda, dan proses perencanaan, serta hasil perencanaan secara terbuka kepada masyarakat

   

Proses (tahap kegiatan) dilakukan sesuai ketentuan Kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkompeten Rencana disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan data Rencana disepakati oleh para pihak

Yang dibutuhkan … 









  



Komitmen Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat secara optimal Warga masyarakat yang memahami ketentuan mauoun teknis penyusunan APBDesa Aturan dan mekanisme kerja BPD yang memastikan adanya konsultasi publik Tata kerja BPD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara resmi oleh Pemerintah Desa dan BPD Sarana prasarana penyebartahuan informasi Warga peduli informasi Mengumumkan, menyosialisasikan ketentuan dan proses peyusunan APBDesa Pembahasan Rancangan APBDesa dilakukan secara terbuka, dalam arti dapat

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xvii


terkait

dihadiri oleh masyarakat Warga yang peduli pembahasan APBDesa Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang membutuhkan dukungan pendanaan secara wajar. 

Tertib dan Disiplin Anggaran





Mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDesa untuk membiayai proses perencanaan Anggaran dimaksud digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xviii


SPB


Pelaksanaan Keuangan Desa

1.2

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat : 1.

Menguraikan faktor-faktor kritis dalam pelaksanaan keuangan desa berdasarkan pengalaman;

2.

Menjelaskan prinsip mendasar dalam pelaksanaan keuangan desa;

3.

Memfasilitasi proses evaluasi dokumen pelaksanaan keuangan desa

Waktu 2 JP (90 menit ) Metode Refleksi dan Umpan Balik, Curah Pendapat, Diskusi dan Kerja Kelompok. Media Lembar Umpan Balik, Dokumen RPD, SPP dan Buku Bantu Kegiatan, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Alat Bantu Flipt Chart, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xix


Proses Penyajian 1. Menjelaskan mengenai tujuan, hasil dan proses dari pembelajaran sub pokok bahasan “Pelaksanaan Keuangan Desa”. Kegiatan 1: Refleksi mengidentifikasi faktor-faktor kritis 2. Minta peserta menceritakan pelaksanaan keuangan Desa.

pengalamannya

dalam

fasilitasi

Kegiatan 2: Diskusi Kelompok menguraikan faktor-faktor kritis 3. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok. 4. Minta setiap kelompok berdiskusi (gunakan Lembar Kerja 1.2.1). 5. Minta salah kelompoknya.

satu

kelompok

mempresentasikan

hasil

kerja

6. Minta kelompok lain menanggapi. 7. Berikan penegasan (Media Fasilitasi 1.2.1). Kegiatan 3: Kerja kelompok evaluasi dokumen pelaksanaan 8. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok. 9. Bagikan dokumen RPD, SPP dan Buku Bantu Kegiatan kepada setiap kelompok. 10. Minta setiap kelompok mereview dokumen dimaksud (Lembar Kerja 1.2.2. a, b, c). 11. Minta kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 12. Minta kelompok lain memberikan tanggapan. 13. Sebelum sesi ditutup, berikan penegasan tentang faktor-faktor kritis dalam pelaksanaan keuangan Desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xx


Lembar Kerja 1.2.1 Kegiatan Pelaksanaan 1. Penyusunan Rencana

Masalah yang muncul

Faktor Kritis

Penggunaan Dana (RPD)

2. Pengadaan barang dan jasa

3. Pengajuan Surat

Permohonan Pembayaran (SPP)

4. Pelaksanaan Kegiatan

Media Fasilitasi 1.2.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD)

-

2.

Pengadaan barang dan jasa

-

3.

Pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP)

-

Form SPP RPD Surat Tanggung Jawab Belanja

Pelaksanaan Kegiatan

-

Penyusunan jadwal dan rencana kerja Penetuan tenaga kerja Penyusunan buku bantu kegiatan Laporan pertanggungjawa ban kegiatan

1.

4.

Masalah yang muncul

Uraian

-

-

Penentuan tahapan pencairan dana Perhitungan kebutuhan dana sesuai tahapan kegiatan Penentuan suplier Bukan harga terendah

Faktor Kritis

-

-

-

Diajukan oleh Sekdes bukan oleh Kasi Dokumen tidak lengkap

-

Interfensi Kades Mekanisme prosedur tidak diikuti Kapasitas Kasi Pemahaman aturan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxi


Lembar Kerja 1.2.2.a. (RPD)

Fokus Evaluasi 1. Kesesuaian dengan pagu nilai kegiatan 2. Memastikan akurasi perhitungannya 3. Verifikasi telah dijalankan 4. dst

Hasil Evaluasi

Fokus Review 1. Kelengkapan Dokumen 2. Prosedur pengajuan 3. dst

1. 2. 3. 4.

Fokus Evaluasi Pencatatan transaksi Bukti-bukti transaksi Posisi keuangan dst


Lembar Kerja 1.2.2.b. (SPP) Hasil Evaluasi


Lembar Kerja 1.2.2.c. (Buku Bantu) Hasil Evaluasi


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxii


SPB 1.2

Bahan Bacaan

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pengantar Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, dimulailah tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup: penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat pentig untuk dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaku (Pengelola). Bab ini akan memaparkan secara rinci topik di atas. Pengertian Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua: 1) Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: • Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). • Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014). • Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa(pasal 26 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxiii


Tugas dan Tanggungjawab Pelaku Unsur Pengelola Kepala Seksi (Kasi)

Tugas dan Tanggungjawab           

Sekretaris Desa: Kepala Desa Bendahara

Meyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya. Mengajukan SPP – surat permohonan pencairan Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatsn Memverifikasi RAB Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP Mengesahkan RAB Menyetujui SPP Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Desa Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum Mendokumentasikan bukti bukti pengeliaran

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2) Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut: 1. Penyusunan RAB Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Standar harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat menggunakan standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB adalah sebagai berikut: • Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan kegiatan

RAB untuk semua rencana

• Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud • Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa • Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB).

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxiv


Contoh RAB RENCANA ANGGARAN KEGIATAN DESA: MUTIARA KEC.: BATU MULIA TAHUN ANGGARAN 2015 1.

Bidang

:

Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.

Kegiatan

:

Jalan Lingkungan (Rabat Beton)

3.

Waktu Pelaksanaan

:

Rincian Pendanaan No.

URAIAN

Volume

1

2

3

1.

Satuan

Harga Satuan Rp. 4

Jumlah

Rp. 5

Belanja Barang dan Jasa

1.1

Upah Pekerja

137

HOK

40.000

5.480.000

1.2

Upah Tukang

45

HOK

50.000

2.250.000

1.3

Paku 5-10 cm

11

Kg

16.000

176.000

1.4

Minyak Bekesting

4

Ltr

2.000

7.200

1.5

Benang

5

bh

3.000

15.000

1.6

Mobil Pik Up

4

hari

250.000

1.000.000

1.7

Ember

5

glg

5.000

25.000

Sub Total 1)

8.953.200

2.

Belanja Modal

2.1

Beton Readymix

86

M3

800.000

68.800.000

2.2

Kayu Bekesting

2

M3

1.100.000

1.760.000

2.3

Pasir Urug

25

M3

110.000

2.706.000

2.4

Plastik cor

757

M2

2.000

1.514.000

2.5

Batu Scroup

11

M3

130.000

1.430.000

2.6

Papan Proyek

1

bh

150.000

150.000

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxv


2.7

Prasasti Marmer

1

bh

350.000 Sub Total 2)

350.000 76.710.000

Total

85.663.200,00

Desa Mutiara, tanggal......... Disetujui/Mensahkan Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

2. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin: 

Penggunaan anggaran secara efisien efisien



Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan



Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi)



Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa



Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di desa setempat untuk berpartisipasi

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa. Prioritas bagi warga dan.atau pengusaha desa setempat, serta barang dan jasa yang tersedia atau dapat disediakan di desa setempat, mengandung maksud untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lolal/desa. Dengan demikian, memberikan dampak yang nyata bagi perkembangan eknomi masyarakat desa. Namun, proses pengadaan itu harus tetap berdasar pada ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxvi


Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2014, diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap Bupati/Wali Kota wajib menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tatacara dan menggariskan ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa. Salah satu peraturan tentang pengadaan barang dan jasa adalah Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam Perka dimaksud dinyatakan secara jelas bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDesa di luar ruang lingkup pengaturan pasal 2 Perpres 54 /2010 jo Perpres 70/2012. Menurut Perka LKPP tersebut, tata cara pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang sumber pembiayaannya dari APBDesa ditetapkan oleh kepala daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Kepala LKPP dan kondisi masyarakat setempat. Berikut disajikan informasi tentang pokok-pokok pengaturan dalam Perka LKPP dimaksud:

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxvii


3. Pengajuan SPP Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut: 

Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi. Ke



Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.



Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa



Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

4. Pembayaran Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut: 

Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa



Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP



Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi. De Tentang Pajak Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. • Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut pajak. • Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23). • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxviii


persen). • Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas pajak.

5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxix


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUN ANGGARAN……………………………………. 1. Bidang

:

2. Kegiatan

: Penerimaan (Rp.)

No

Tgl

Uraian

Dari Bendahara

Swadaya Masyaraka t

1

2

3

4

5

Pengeluaran(Rp.) Nom or Bukti

Belanja Barang dan Jasa

6

7

Belanja Modal

Jumlah Pengemba lian ke Bendahara

Saldo Kas (Rp.)

8

9

10

Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Total Penerimaan

Total Pengeluaran Total Pengeluaran + Saldo Kas Desa……………….. …….,Tanggal…… Pelaksana Kegiatan

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan ini adalah tahap yang rawan tindakan dan/atau peristiwa yang potensial menghambat kelancaran pengerjaan kegiatan di lapangan, antara lain: konflik diantara pihak-pihak terkait, penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang, karena pada tahap ini terjadi aliran uang yang nyata. Untuk menghindari semua itu, ketentuan dan azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa harus diperhatikan dan diwujudkan secara sungguh-sungguh. Asas Partisipasi

Transparansi

Penerjemahannya dalam Pelaksanaan Masyarakat terlibat dalam: 1. Survey harga 2. Menyusun RAB 3. Memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa  Barang dan jasa yang

Yang dibutuhkan ….  



Kasi terkait membentuk tim penyusun RAB Ada warga yang mengerti tentang tatacara dan terampil menghitung RAB Data harga dan spesifikasi barang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxx


 



Akuntabel



 










dibutuhkan diumumkan secara terbuka Standar harga hasil survey diumumkan secara terbuka Spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan diumumkan secara terbuka (Bila pengadaan melalui pelelangan) Penawaran dari pemenang lelang diumumkan secara terbuka Kegiatan dilakukan sesuai ketentuan, prosesur, dan tatacara yang telah ditetapkan Kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkompeten Setiap kegiatan didukung dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan Menyampaikan laporan perrtanggungjawaban penggunaan dana secara bertahap selama rentang waktu pengerjaan kegiatan Membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan Mencatat/membukukan setiap transaksi pada hari transaksi terjadi. Data keuangan konsiten (tepat jumlah dan tepat penggunaan)









 

dan jasa yang umum berlaku di desa setempat Warga yang memiliki pengetahuan tentang harga dan spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan Warga yang memiliki kemampuan dan/atau usaha penyediaan barang dan jasa Mengumumkan renvana pengadaan barang dan jasa Mengumumkan, menyosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan Menyosialisasikan ketentuan dan tatacara pelaksanaan kegiatan Warga yang memiliki keterampilan melakukan pemantauan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxi



SPB

Penatausahaan Keuangan Desa

1.3

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat : 1. Menguraikan faktor-faktor kritis dalam keuangan desa berdasarkan pengalaman;

penatausahaan

2. Menjelaskan prinsip mendasar dalam penatausahaan keuangan desa; 3. Memfasilitasi proses keuangan desa.

evaluasi

dokumen

penatausahaan

Waktu 3 JP ( 135 menit ) Metode Refleksi dan Umpan Balik, Curah Pendapat, Diskusi, Penugasan Perorangan. Media Lembar Umpan Balik, Dokumen Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Bantu Pajak, Kertas Kerja Perhitungan Pajak Alat Bantu Flipt Chart, spidol, laptop, LCD, Whiteboard Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxii


Proses Penyajian 1.

Menjelaskan mengenai tujuan, hasil, dan proses dari pembelajaran sub pokok bahasan “Penatausahaan Keuangan Desa”.

Kegiatan 1: Refleksi mengidentifikasi faktor-faktor kritis 2.

Minta peserta menceritakan penatausahaan keuangan Desa.

pengalamannya

dalam

fasilitasi

Kegiatan 2: Diskusi kelompok menguraikan faktor-faktor kritis 3.

Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok. Minta mereka melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan Lembar Kerja 1.3.1.

4.

Minta salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya

5.

Berikan tanggapan atas hasil kerja kelompok dan berikan penegasan

dan beri kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. dengan menggunakan Media Fasilitasi 1.3.1.

Kegiatan 3: Kerja perorangan evaluasi dokumen penatausahaan 6.

Bagikan dokumen Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Bantu Pajak dan

7.

Minta setiap peserta mengevaluasi dokumen dimaksud (Lembar Kerja

8. 9.

Kertas Kerja Perhitungan Pajak kepada setiap peserta; 1.3.2. a, b, c)

Minta wakil peserta secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya;

Minta peserta lain memberikan tanggapan;

10. Sebelum sesi ditutup, berikan penegasa tentang penatausahaan keuangan Desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxiii


Lembar Kerja 1.3.1 Kegiatan Penatausahaan 11. Penyusunan Buku Kas

Masalah yang muncul

Faktor Kritis

Umum

12. Penyusunan Buku Bank 13. Buku Bantu Pajak 14. Kertas Kerja

Perhitungan Pajak

Media Fasilitasi 1.3.1 Kegiatan Penatausahaan 1. Penyusunan

Buku Kas Umum

Uraian - Penyiapan buku

kas umum terpisah dari buku bank

- Pencatatan

dilakukan tepat waktu

- Pencatatan

didukung dengan bukti yang valid

2. Penyusunan Buku Bank

- Penyiapan buku


- Pencatatan


- Pencatatan

didukung dengan bukti yang valid

Masalah yang muncul - Pencatatan

dilakukan tidak tepat waktu

- Pencatatan tidak didukung

Faktor Kritis - Disiplin

Bendahara

- Kapasitas

Bendahara

dengan bukti yang valid

- Saldo buku kas tidak sama

dengan saldo kas tunai

- Pencatatan



- Disiplin

Bendahara

- Kapasitas

Bendahara

dengan bukti yang valid

- Saldo buku bank tidak sama

dengan saldo

buku rekening/ tabungan. 3. Buku Bantu

- Penyiapan buku

- Pencatatan

- Disiplin

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxiv


Pajak


- Pencatatan


- Pencatatan



- Kapasitas

Bendahara

dengan bukti yang valid.

didukung dengan

- Pencatatan jenis

perhitungan pajak

pajak yang tidak

kertas kerja

Bendahara

pajak dan tarif benar.

- Jumlah pajak

yang dipungut tidak sama

dengan yang

disetor ke kas negara.

-

4. Kertas Kerja

Perhitungan

-

Pajak

Pengenaan jenis pajak tepat

Perhitungan tarif pajak benar

Penerapan jenis pajak dan tarif pajak yang tidak benar.

- Disiplin

Bendahara

- Kapasitas

Bendahara

Lembar Kerja 1.3.2 Fokus Review

Hasil Review


Buku Kas Umum Buku Bank Buku Bantu Pajak Kertas Kerja Perhitungan Pajak

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxv


Bahan Bacaan

SPB

Penatausahaan Keuangan Desa

1.3

Pengantar Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini berrtupu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, tugas dan tanggung jawab Pengelola, prosedur dan dokumen penatausahaan dipaparkan secara rinci pada Bab ini. Pengertian Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Ketentuan Pokok Penatausahaan Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, agar kegiatan Penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib. Secara ringkas, ketentuan pokok dimaksud disajikan pada tabel di bawah ini: Transaksi/Kegiatan Rekening Desa

Penerimaan

Ketentuan Pokok 1.

Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank Pemerintah atau bank Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah Desa.

2.

Spesimen atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan.

Penerimaan dapat dilakukan dengan cara: 1. 2.

Disetorkan oleh bendahara desa Disetor langsung oleh Pemerintah supra desa atau Pihak III kepada Bank yang sudah ditunjuk

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxvi


3.

Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Bendahara Desa atau disetor langsung ke Bank. Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran Pungutan

Pengeluaran

Pungutan dapat dibuktikan dengan: 1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa 2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III 3. Bukti pembayaran lainnya yang sah 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 2.

Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Tugas, Tanggung jawab, dan Prosedur Penatausahaan • Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupu pengeluaran. • Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. • Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Prosedur penatausahaan penerimaan a. Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut: 1) Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain. 2) Bendahara Desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya. 3) Bendahara Desa mencatat semua penerimaan 4) Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa 5) Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxvii


Dilarang..!! Bendahara Desa dilarang: 

Membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APBDes.



Menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

b. Prosedur Penerimaan melalui Bank Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut: 1) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dlm rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa. 2) Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yg berlaku. 3) Dokumen yg digunakan oleh bank meliputi : • STS/Slip setoran • Bukti penerimaan lain yg syah 4) Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yg dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran/slip setoran bank yg syah. 5) Bendahara desa mencatat semua penerimaan yg disetor melalui bank di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank Buku Kas Penatausahaan, menggunakan:

baik

penerimaan

maupun

pengeluaran

dilakukan

dengan

1) Buku Kas Umum Buku Kas Umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai).

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxviii


BUKU KAS UMUM DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN .......................

No.

1

Tgl.

2

KODE REKENING

URAIAN

3

JUMLAH

PENERIMAAN

PENGELU -ARAN

(Rp.)

(Rp.)

5

6

4

Rp.

SALDO

NO BUKTI

JUMLAH PENGELUA RAN KUMULATI F

7

8

9

Rp.

……………., tanggal ………………… MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

…………………………………..

KEPALA DESA,

…………………

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxxix


2) Buku Kas Pembantu Pajak Berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPh Pasal 21 dan PPn), dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu). BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ........

No

TANGGAL

URAIAN

1

2

3

PEMOTONGAN

PENYETORAN

SALDO

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

4

5

6

JUMLAH

....................tanggal........................... Mengetahui Kepala Desa

Bendahara Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xl


3)

Buku Bank Berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan pengeluaran yang terkait dengan bank (penarikan, penyetoran, dll).

maupun

BUKU BANK DESA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN .........

N o

1

TGL TRAN

BULAN

:

BANK CABANG

:

REK. NO.

:

PEMASUKAN

PENGELUARAN

SAKSI

URAIAN TRANSA KSI

BUKTI TRANSAK SI

SETO RAN

BUNGA BANK

PENAR IKAN

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

2

3

4

5

6

7

PAJAK (Rp.) 8

BIAYA ADMINIS TRASI (Rp.) 9

SALDO

10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

MENGETAHUI KEPALA DESA

…………………………………………..

BENDAHARA DESA,

……………………………

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xli


Bukti Transaksi Selain berupa Buku Kas, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Contoh Bukti Transaksi:  Kuitansi: Merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh si penerima uang.  Nota Kontan (Nota): Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara tunai.  Faktur: Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit.  Memo Internal (Memo): Merupakan bukti transaksi internal antara pihakpihakdalam internal lembaga. Misalnya: Pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, penghapusan piutang, dll  Nota Debit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan.  Nota Kredit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan Nota

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xlii


Kwitansi

Status dan Fungsi Dokumen Penatausahaan Buku Kas (Umum, Pajak, Pembantu Kegiatan, dan Bank), dan bukti-bukti transakasi adalah dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Dokumen dimaksud berfungsi untuk sumber data untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak, mengubah, seluruh atau sebagaian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum. Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Penatausahaan Bagaimana agar azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa mewujud dalam kegiataan Penatausahaan? Asas Partisipasi

Transparan Akuntabel


Penerjemahannya dalam Penatausahaan Membuka peluang bagi kegiatan audit partisipatif Mengumumkan secara terbuka Laporan Bulanan Bendahara  Laporan bulanan Bendahara dilakukan secara rutin  Dilakukan rekonsiliasi rekening setiap bulan  Laporan bulanan Bendahara dilakukan tepat waktu  Laporan bulanan Bendahara memuat semua transaksi dalam satu bulan laporan  Data keuangan yang disampaikan konsisten  Setiap transaksi dapat dibuktikan dengan bukti transaksi yang sah

Yang dibutuhkan…. Warga yang memiliki kemampuan (pengetahuan dan ketermpilan) untuk meoakukan audit keuangan dan.atau proses

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xliii


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xliv


SPB


1.4

Pelaporan Keuangan Desa

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat : 1. Menguraikan faktor-faktor kritis dalam pelaporan keuangan desa berdasarkan pengalaman; 2. Menjelaskan prinsip mendasar dalam pelaporan keuangan desa; 3. Memfasilitasi proses evaluasi dokumen laporan keuangan desa. Waktu 2 JP ( 90 menit ) Metode Refleksi dan Umpan Balik, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok, Penugasan Kelompok. Media •

Lembar Umpan Balik

•

Laporan Realisasi APB Desa Semester 1 dan 2

•

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Alat Bantu Flipt Chart, spidol, laptop, LCD, Whiteboard Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xlv


Proses Penyajian 1.

Menjelaskan mengenai tujuan, hasil, dan proses pembelajaran dari sub pokok bahasan “Pelaporan Keuangan Desa”.

Kegiatan 1: Refleksi mengidentifikasi faktor-faktor kritis 2.

Minta peserta menceritakan pelaporan keuangan Desa.

pengalamannya

dalam

fasilitasi

Kegiatan 2: Diskusi kelompok menguraikan faktor-faktor kritis 3.

Bagi peserta menjadi beberapa kelompok;

4.

Minta setiap kelompok berdiskusi dengan menggunakan Lembar Kerja 1.4.1.

5.

Minta salah kelompoknya.

6.

Minta kelompok lain menanggapi;

7.

Berikan penegasan dengan menggunakan Media Fasilitasi 1.4.1.

satu

kelompok

mempresentasikan

hasil

kerja

Kegiatan 3: Penugasan kelompok evaluasi dokumen pelaporan 8.

Bagi peserta menjadi beberapa kelompok

9.

Bagikan dokumen Laporan realisasi APB Desa Semester 1, 2 dan Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa kepada setiap kelompok;

10. Minta setiap kelompok mengevaluasi dokumen dimaksud (Lembar

Kerja 1.4.2)

11. Minta kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya; 12. Minta kelompok lain memberikan tanggapan; 13. Berikan penegasan.

Kegiatan 4: Curah pendapat memahami hubungan Instrumen dengan prinsip 14. Minta peserta menjelaskan apa fungsi yang mendasar dari instrumen

atau form-form pengelolaan keuangan ini;

15. Minta peserta menjelaskan apa hubungan instrumen itu dengan

prinsip-prinsip tata kelola Desa;

16. Sebelum sesi ditutup, beri penegasan tentang pelaporan keuangan

desa.

Fungsi form-form yaitu untuk menjamin kerja yang terarah, disiplin, tertib,

terukur. Hubungannya dengan prinsip tersebut adalah instrumen/form menjadi sarana untuk merealisasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xlvi


Lembar Kerja 1.4.1 Kegiatan Pelaporan

Masalah yang muncul

Faktor Kritis

Laporan Semester 1 Laporan Semester 2 Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa

Media Fasilitasi 1.4.1 Kegiatan Penatausahaan Laporan Semester 1

Uraian -

Realisasi

-

Pendapatan

Realisasi Belanja Realisasi

Masalah yang muncul Dokumen

Faktor Kritis

lampiran tidak

-

lengkap

Bukti transaksi belanja tidak

Pembiayaan -

lengkap

Kesalahan

pencatatan

kategori belanja

Laporan Semester 2

-

Realisasi

-

Pendapatan


lampiran tidak -

lengkap

Bukti transaksi belanja tidak

Pembiayaan

SILPA

Dokumen

-

lengkap

Kesalahan

pencatatan

kategori belanja Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa

-

Realisasi

Pendapatan


Pembiayaan

SILPA

Kelengkapan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xlvii


Dokumen (Laporan

kekayaan milik Desa,

Laporan yang masuk di Desa

Fokus Evaluasi

Lembar Kerja 1.3.2

Hasil Evaluasi


Buku Kas Umum Buku Bank Buku Bantu Pajak Kertas Kerja Perhitungan Pajak

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xlviii


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. KODE REKENIN G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 3

1 1 1

2 2 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

3 3 1

1

3 2

URAIAN 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 3

JUMLAH REALISASI (Rp.)

LEBIH/ KURANG (Rp.)

KET. 4

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 3 Alokasi Dana Desa 4 Bantuan Keuangan 4 1 Bantuan Provinsi 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2 2 2

2 2

BELANJA 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 1 2 Operasional Perkantoran 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xlix


Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst………………….. 2

1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst……………………..

2 2

1 3 Operasional BPD 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………….

2 2

1 4 Operasional RT/ RW 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst ………………………….

2

2

2 2

2

2 2

2

2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………… ……….. 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 3

Kegiatan…………………… Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | l


……… 2

2

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst…………………

2

3 2

2

4

2

3

Kegiatan…………………….

2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst…………………

2

4 2

2 2

5 5 1

2

2

2

Kegiatan…………………… …..

Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 5 2

Kegiatan…………………… … JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 3

2 2 1

3

2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | li


JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA ……………………… TTD (……………………………….)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lii


Lembar Kerja Kelompok LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. KODE REKENIN G 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2

1

1 3

1 1 1

2 2 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

3 3 1

1

3 2

URAIAN 2 PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 3

JUMLAH REALISASI (Rp.)

LEBIH/ KURANG (Rp.)

KET. 4

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 3 Alokasi Dana Desa 4 Bantuan Keuangan 4 1 Bantuan Provinsi 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2

1

2

1 1

2

2 2

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 1 2 Operasional Perkantoran 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | liii

PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING DESA -

Perjalanan Dinas Pemeliharaan Air, Listrik,dasn Telepon Honor dst…………………..

2

1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst……………………..

2 2

1 3 Operasional BPD 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst ……………………. 1 4 Operasional RT/ RW 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst ………………………….

2 2

2 2 2

2

2 2

2

2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………………….. 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst ……………

2

2 3

2

3

2 2

2

Kegiatan……………………………

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… 3 2 Kegiatan…………………….

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | liv


2

2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst…………………

2

4 2

2 2 2

5 Bidang Tak Terduga 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst……………………

2

5 2

2

4

Kegiatan………………………..

Kegiatan……………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 3 3

2 2 1 2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA ……………………… TTD (……………………………….)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lv

PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING DESA RANCANGAN PERATURAN DESA ...................... NOMOR ............ TAHUN.......... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang

:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ...... tentang ..................., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran;

Mengingat

: 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang ....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... ); Dst.... Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 20........MENJADI PERATURAN DESA ........................... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 20........

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp….................... 2. Belanja Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lvi

PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING DESA a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp….........................

b. Bidang Pembangunan

Rp….........................

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp….........................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp….........................

e. Bidang Tak Terduga

Rp….........................

Jumlah Belanja

Rp….........................

Surplus/Defisit

Rp…...................... = = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. ……...................

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. .........................

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp……..................... = = = = = = = = = ===== Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai

hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 1. Lampiran I

:

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan

APBDesaTahun

Anggaran .........; 2. Lampiran II

: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di ................ Pada tanggal ................. KEPALA DESA ................... ..............................................

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lvii


Lampiran I Peraturan Desa Nomor : ......... Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ...... LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa PEMERINTAH DESA ………………… TAHUN ANGGARAN…………………. KODE REKENING

URAIAN

1

2

1 1 1 1

1 1 1

1 2

1

1

3

1 1 1

2 2 2

1 2

1 1 1 1

2 2 2 2

3 4 4 1 4 2

1 1

3 3

1

1

3

2

ANGGARAN (Rp.)

PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

3

REALISAS I (Rp.) 4

LEBIH/ KURANG (Rp.)

KET.

5

6

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2

1

2

1

1

2

1

1 1

2 2

1 1

2 2 2

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lviii


-

Alat Tulis Kantor Benda POS Pakaian Dinas dfan Atribut Pakaian Dinas Alat dan Bahan Kebersihan Perjalanan Dinas Pemeliharaan Air, Listrik,dasn Telepon Honor dst…………………..

2

1

2 3

Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst……………………..

2 2

1 1

3 3 2

Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………….

2 2

1 1

4 4 2

Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst ………………………….

2

2

2 2

2 2

1 1 2

2

2

1 3

2 2

2 2

2 2 2

2

2

2 3

2

2

3

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. Belanja Modal - Semen - Material - dst………… Pengaspalan jalan desa Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………………….. Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… Kegiatan…………………………… Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lix


2

3

2

3

1

2

3

1 2

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst…………………

2

3

2

Kegiatan…………………….

2

4

2

4

1

2

4

1 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst…………………

2

4

2

Kegiatan……………………….

2 2 2

5 5 5

1 1 2

2

5

2

Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… Kegiatan……………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1

1 2 3

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP )

3 3 3

2 2 2

1 2

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN – PENGELUARAN PEMBIAYAAN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lx


) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)

TANGGAL .............................. TTD (KEPALA DESA ..............)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxi


Lampiran II Peraturan Desa Nomor : ......... Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 20... LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20... URAIAN I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst...... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst...... JUMLAH ASET LANCAR B.

TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)

TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)

ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst....... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B) II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I – II )

TANGGAL .............................. TTD (KEPALA DESA ..............) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxii


Penjelasan tabel: 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa. 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut. 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah. 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxiii


Lampiran III Peraturan Desa Nomor : ......... Tentang : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA Tanggal Desa Kecamatan Kabupaten No.

Jenis Kegiatan

: : : :

...………… …………… …………… ..………… Lokasi Kegiatan

Rincian Kegiatan

Volume

Satuan

Sumber Dana

Jumlah (Rp)

Sub Total Jenis Kegiatan (1)

Rp.


Rp.


Rp.

Sub Total (4) Total (1 s/d 4)

Rp. Rp.

tanggal, .................... Kepala Desa (.............................)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxiv


SPB 1.4

Bahan Bacaan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pengantar Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Bab ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat-rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa. Pelaporan Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban PemerintaD desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa. Fungsi Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk: 

Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan



Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan

Prinsip

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxv


Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, antara lain: a) Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini. b) Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis) c) Ringkas dan jelas d) Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri Tahap, dan Prosedur Penyampaian Laporan Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APB Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap: 

Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan

kepada



Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaiakan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dokumen Dokumen laporan yang disampaikan adalah 1. Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, untuk Laporan Semester I 2. Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir Laporan Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran: 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan. 2. Laporan Kekayaan Milik Desa, dan 3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxvi


Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, web site resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. Penyampaian Informasi Laporan Kepada Masyarakat Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa hakikat Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar. Asas Partisipasi

Penerjemahannya dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Membuka ruang bagi masyarakat untuk mencermati laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi

 

Akuntabel

   

 

Menginformasikan secara terbuka Laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum Musyawarah Desa Laporan Semester I dan Laporan akhir sesuai Form yang telah ditetapkan Isi/materi Lapaoran sesuai Dokumen Laporan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan Laporan Pertanggungjawaban disusun melalui proses pembahasan dengan BPD Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan Laporan diinformasikan kepada

Yang dibutuhkan Mengagendakan penyampaian Laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Desa  Pengelolaan secara efektif media/sarana penyampaian informasi  Aspirasi masyarakat agar LPj diagendakan dalam Musyawarah Desa  Warga yang memiliki pengethuan terkait laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa  Warga yang peduli dan menaruh perhatian terhadap laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxvii



  

masyarakat secara terbuka Laporan dilakukan tepat waktu Data dalam laporan konsisten/sesuai Data keuangan dalam laporan tepat jumlah

Desa Audit proses dan keuangan.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxviii


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxix


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxx


Pokok Bahasan

2

PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxxi


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | lxxii

SPB 2.1


Pokok Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Menguraikan perdesaan;

pokok

kebijakan

pengembangan

ekonomi

2. Menjelaskan alasan mendasar perlunya BUMADES dan BUM Desa Bersama. Waktu 1 JP ( 45 menit) Metode Ceramah, Curah pendapat, Diskusi Media •

Lembar Curah Pendapat

•

SlidePresentasi

Alat Bantu Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i


Proses Penyajian 1. Fasilitator menjelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari sub pokok bahasan“Pokok Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan”. 2. Bagilah peserta kedalam empat kelompok, kemudian tugaskan masingmasing kelompok untuk melakukan speed reading dan diskusi selama 15 menit, tentang hal-hal berikut: • Pengertian kawasan perdesaan dan potensi ekonomi yang terdapat di kawasan perdesaan; • Pokok-pokok perdesaan;

kebijakan

pengembangan

ekonomi

kawasan

• Alasan perlunya badan usaha antar desa. 3. Minta satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, berikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan. 4. Fasilitator memberikan komentar terhadap proses diskusi, kemudian memberikan penjelasan dengan menggunakan media tayang tentang pokok kebijakan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan dan perlunya badan usaha antar desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ii


SPB 2.2


Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi potensi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 2. Merumuskan strategi pengembangan ekonomi perdesaan Waktu 2 JP ( 90 menit) Metode Curah Pendapat, Diskusi kelompok, studi kasus Media Lembar Diskusi, Slide Presentasi, Lembar Kerja

Alat Bantu Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii


Proses Penyajian

1. Menjelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok bahasan“Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan”. 2. Bagi peserta ke dalam empat atau lima kelompok, tugaskan mereka untuk mempelajari kasus di lembar kasus “Potensi Ekonomi Desa”. Kemudian, selama 25 menit, minta mereka untuk mendiskusikan halhal sebagai berikut: • Potensi ekonomi apa saja yang bisa dikembangkan dalam kawasan perdesaan dengan menggunakan analisis SWOT (lembar kerja). • Bagaimana strategi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. 3. Setelah diskusi kelompok, minta wakil masing-masing kelompok untuk mendiskusikan strategi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan (20 menit).

4. Mintalah wakil kedua kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dan beri kesempatan untuk saling menanggapi. 5. Fasilitator menyampaikan catatan dan komentar hasil presentasi masing-masing kelompok, kemudian mempresentasikan Hasil analisis SWOT dan Strategi pengembangannya dengan menggunakan media tayang.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iv


LEMBAR KASUS “Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan” Di bawah ini adalah peta sebuah kawasan perdesaan di sebuah Kecamatan yang menggambarkan hubungan antara Desa A dengan desa B.

Keterangan kondisi masing-masing Desa adalah sebagai berikut: NO 1

POTENSI FISIK Tanah/Lahan Jalan antar Desa

Pasar Induk Persawahan

2

Kolam ikan Tanaman NON FISIK Lembaga formal Lembaga pendidikan Lembaga Keuangan Lembaga

non

DESA A

DESA B

Uraian

Uraian

Ke Desa pusat ekonomi melalui Desa B ke arah ibu kota kecamatan dengan kondisi macadam dan agak rusak 5.5 km dari desa Ada 2 x padi 1 x palawija termasuk sentra produksi Nila, gurami dan mujair Turi, Keres, bambu

Ke arah kecamatan

System ijon, rentenir

System ijon, rentenir

SD, SMA sejauh 3.5 km dari desa

SMP, SMA 3 km dari desa ke kecamatan

Belum ada 5.5 km dari desa

Belum ada 6 km dari desa

Selain lembaga Desa terdapat juga PKK, LPM dan beberapa lembaga

Selain lembaga Desa terdapat juga PKK, LPM dan beberapa lembaga sosial desa

5 km dari desa Ada 2 x padi 1 x palawija termasuk sentra produksi Nila, gurami dan mujair Turi, keres, bambu

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v


sosial desa lainnya. Penduduk setempat bermata pencaharian pegawai negeri, petani, perikanan darat maupun pertukangan, TNI Polri.

Tambahan informasi

lainnya. Penduduk setempat bermata pencaharian pegawai negeri, Polri, TNI, petani, perikanan darat

Sebagai tambahan informasi, kedua Desa di atas merupakan kawasan pertanian dengan tambahan potensi unggulan perikanan tawar yang ditunjang dengan lembaga ekonomi non formal yaitu sistem ijon, bank thithil atau bank plecit yang berasal dari luar desa. Lokasi pasar induk jauh dari kedua desa tersebut, sedangkan jalan penghubung antar desa sampai ke ibukota kecamatan masih berupa macadam dan agak rusak. Langkah Kerja 1.

Diskusikan di masing-masing kelompok (Kelompok Desa A dan Kelompok Desa B)

kondisi Desa dengan menggunakan analisis SWOT dan rancanglah strategi pengembangan ekonomi Desa.

2.

Pilih wakil kelompok untuk membicarakan strategi pengembangan ekonomi antarDesa (kawasan perdesaan).

LEMBAR KERJA TABEL ANALISIS SWOT KELOMPOK DESA: ........ NO

KOMPONEN

KEKUATAN

KELEMAHAN

KESEMPATAN

HAMBATAN

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vi


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii


SPB 2.3


Pendirian BUMA Desa dan atau BUM Desa Bersama

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Menguraikan alasan-alasan mengembangkan BUM Desa;

mendasar

pentingnya

2. Menyebutkan fungsi dan peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi Desa; 3. Menjelaskan syarat-syarat pendirian BUMA Desa dan atau BUM Desa bersama; 4. Memfasilitasi pendirian dan atau pengembangan BUMA Desa dan atau BUM Desa bersama. Waktu 2 JP ( 90 menit) Metode Paparan, curah pendapat, bermain puzzle Media Lembar permainan Alat Bantu Flipt Chart, spidol, laptop, dan LCD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | viii


Proses Penyajian 1. Menjelaskan tujuan, hasil, dan proses yang diharapkan dari subpokok bahasan “Pendirian BUMDesa Bersama”. 2. Mintalah peserta untuk mengemukakan apa yang mereka ketahui tentang: • BUMDesa (pengertian, mengapa diperlukan, fungsi dan peran); • Perbedaan BUMDesa, BUMA Desa, dan BUM Desa Bersama. 3. Berikan tanggapan atas jawaban peserta kemudian sampaikan penjelasan dengan menggunakan media tayang tentang BUM Desa, BUMA Desa, dan BUM Desa Bersama. 4. BERMAIN PUZZLE. Bagi peserta kedalam empat kelompok, dan kemudian berikan masing-masing amplop berizi puzzle, dengan ketentuan sebagai berikut: • Dua amplop pertama berisi puzzle yang membentuk syaratsyarat (lembar permainan 1) berdirinya BUMDesa Bersama, diserahkan kepada Kelompok I dan Kelompok II. • Dua amplop berikutnya berisi puzzle yang membentuk proses pendirian (lembar permainan 2) BUMDesa Bersama, diserahkan kepada Kelompok III dan Kelompok IV. 5. Berikan instruksi sebagai berikut: • Mintalah setiap kelompok untuk merangkai kata di dalam amplopnya masing-masing sesuai urutan yang benar (boleh membuka catatan/peraturan terkait) • Setelah selesai, mintalah setiap kelompok untuk menjelaskan maksud dan pengertian rangkaian proses/syarat yang mereka susun. 6. Berikan tanggapan dan penegasan tentang syarat pendirian BUMDesa Bersama dan proses pendirian BUMDesa Bersama dengan menggunakan media tayang.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ix


LEMBAR PERMAINAN 1 “SYARAT PENDIRIAN BUM DESA” Di bawah ini adalah syarat-syarat pendirian BUMDESA, mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Permendesa PDTT No. 4/2015: 1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa 2. Potensi usaha ekonomi Desa 3. Sumberdaya alam di Desa 4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa 5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Petunjuk Permainan 1. Tulis syarat-syarat di atas di kertas-kertas kecil terpisah (satu syarat dapat dipisah/ditulis di dua atau lebih kertas); 2. Tulis frasa-frasa lain yang tidak berhubungan dengan syarat di atas, untuk menambah tingkat kesulitan permainan. 3. Kumpulkan potongan kertas yang telah ditulisi tersebut ke dalam satu amplop. 4. Serahkan kepada kelompok, dan mulai permainan. 5. ‘Pemenang’ adalah yang tercepat dan benar dalam mengerjakan tugas. Untuk menyegarkan forum, yang ‘kalah’ dapat diganjar sesuai dengan kesepakatan forum.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | x


LEMBAR PERMAINAN 2 “PROSES PENDIRIAN BUM DESA”

Petunjuk Permainan 1. Tulis tahapan proses di atas di kertas-kertas kecil terpisah (satu tahap dapat dipisah/ditulis di dua atau lebih kertas); 2. Tulis frasa-frasa lain yang tidak berhubungan dengan proses di atas, untuk menambah tingkat kesulitan permainan. 3. Kumpulkan potongan kertas yang telah ditulisi tersebut ke dalam satu amplop. 4. Serahkan kepada kelompok, dan mulai permainan. 5. ‘Pemenang’ adalah yang tercepat dan benar dalam mengerjakan tugas. Untuk menyegarkan forum, yang ‘kalah’ dapat diganjar sesuai dengan kesepakatan forum.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xi


SPB 2.4

Bahan Bacaan

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Pendahuluan Masyarakat desa masih jauh dari kata sejahtera, menurut Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 18,87% desa termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal, sebanyak 45,41% desa berstatus desa tertinggal, sebanyak 30,66% desa termasuk dalam kategori desa berkembang, sebanyak 4,83% desa berstatus desa maju, dan persentase terendah desa mandiri sebanyak 0,23% dari total jumlah desa. Permasalahan umum di desa saat ini adalah kemiskinan dan ketimpangan. Menurut data BPS September 2015 sebanyak 62,75% penduduk miskin Indonesia berada di desa. Selanjutnya rasio gini di desa pada 2014 sebesar 0,32 lebih rendah dibandingkan rasio gini kota yang mencapai 0,43. Ketimpangan kepemilikan asset ditunjukan oleh data penguasaan lahan pertanian. Berdasarkan data sebesar 88% desa di Indonesia menggantungkan hidup penduduknya pada sektor pertanian. Terdapat 16.170 desa yang melakukan peralihan lahan dari lahan pertanian sawah menjadi lahan pertanian non sawah dan lahan non pertanian. Dimana 41,1% desa melakukan peralihan lahan sawah pertanian menjadi lahan pertanian non sawah. Sedangkan lahan yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian sebanyak 58,9% dari total desa yang melakukan peralihan fungsi lahan sawah pertanian (BPS, Podes 2014). Fakta lain menunjukkan sumberdaya yang ada di Desa malah dikuasai oleh bukan penduduk desa, sehingga Desa tidak dapat menikmati hasil sumberdaya yang mereka miliki. Hal inilah yang memicu semakin tingginya ketimpangan pendapatan yang akut. Selain itu, masalah yang terjadi di Desa adalah Desa sebagai produsen barang primer dan konsumen barang tersier. Dapat diartikan bahwa Desa hanya sebagai pemasok kebutuhan barang olahan, hasil barang olahan tersebut akan dijual kembali ke Desa. Pada akhirnya, sumber daya Desa terus tersedot untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah di kota dan penjualan komoditas Desa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pokok Kebijakan Tri Matra Pembangunan Desa adalah pokok kebijakan yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti fakta di atas. Program pertama (Matra I) adalah Jaring Komunitas Wiradesa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya manusia warga Desa itu yang ternyatakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xii


pada situasi ketidakberdayaan, kemiskinan dan bahkan marjinalisasi. Program kedua (Matra II) adalah Lumbung Ekonomi Desa. Masalah utama yang ada di desa adalah penguasaan sumberdaya yang ada di desa. Terakhir, Program ketiga (Matra III) adalah Lingkar Budaya Desa. Pembangunan Desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, yang di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan, solidaritas, dan kesadaran untuk melakukan perubahan secara bersama. Salah satu Implementasi Tri Matra Pembangunan Desa kepada Desa adalah mendorong desa untuk mendirikan BUM Desa sebagai penopang perekonomian di Desa. BUM Desa dapat menjadi representasi Desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki Desa. Di samping itu, permasalahan keterbatasan desa untuk mengakses pasar dapat diatasi oleh BUM Desa. Dengan menerapkan strategylinkage antar BUM Desa (BUM Desa bersama dan BUMADes) penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir. Dalam skema ini, BUM Desa berfungsi sebagai penyedia input bagi industri pengolahan akhir. BUM Desa Geliat pengembangan ekonomi perdesaan dapat dipicu melalui lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa, yaitu BUM Desa. BUM Desa secara jelas diatur pada Permendesa No.4 Tahun 2015. Pendirian BUM Desa bertujuan : 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Pendirian BUM Desa hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa. Pokok bahsan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi: (a) Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; (b) Organisasi pengelola BUM Des; (c) Modal usaha BUM Desa; dan (d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yang berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. BUM Desa juga dapat membentuk unit usaha meliputi : a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xiii


BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Sumberdaya yang ada di desa harus dikelola dengan ekonomis dan berkelanjutan. Selain itu, diversifikasi jenis usaha BUM Desa dapat dilakukan untuk memperluas segmen pasar. Pengembangan potensi usaha ekonomi desa dapat dilakukan melalui BUM Desa, antara lain : a. Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana Memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memeperoleh keuntungan finansial. Contoh : air minum desa, lumbung pangan, dan usaha listrik Desa b. Bisnis Penyewaan Barang Melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Contoh : alat transportasi, gedung pertemuan, dan rumah toko c. Usaha Perantara Memberikan jasa pelayanan kepada warga. Contoh : Jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat dan jasa pelayanan lainnya d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang Menyediakan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh : pabrik es, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dan kegiatan produktif lainnya e. Bisnis Keuangan Memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Contoh : memberikan akses kredit dan peminjaman masyarakat desa f. Usaha Bersama Sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Contoh : dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama dan dapat pula menjalankan kegiatan usaha bersama seperti desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat Namun, segala upaya ini harus didasari oleh aksi kolektif pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga BUM Desa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Hal inilah yang menjadikan BUM Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai pilar demokrasi ekonomi.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xiv


BUM Desa bersama Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar Desa yang terdiri dari : (a) Pemerintah Desa; (b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; (c) Lembaga Kemasyarakatan Desa; (d) Lembaga Desa lainnya; dan (e) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. BUM Desa Antar-Desa BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. Kerjasama antar 2 ( dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa. Kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat : a. Subyek kerjasama; b. Obyek kerjasama; c. Jangka waktu; d. Hak dan kewajiban; e. Pendanaan; f. Keadaan memaksa; g. Pengalihan aset; dan h. Penyelisaian perselisihan Naskah perjanjian kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari asing-masing BUM Desa yang bekerjasama. Kegiatan kerjasama antar dua BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Strategi Pengembangan BUM Desa Secara umum strategi pembangunan BUMDesa dapat dilakukan melalui tiga skema berikut. Pertama, strategi replika. Skema ini memiliki arti bahwa strategi pembangunan yang pernah berhasil (succes story) diimplementasikan BUM Desa akan digunakan sebagai konsep pemberdayaan BUM Desa lainnya. Strategi ini menempatkan partisipasi oleh masyarakat desa sebagai aktor yang paling penting. Dikarenakan kesadaran dan rasa memiliki (sense of belonging) BUM Desa dari masyarakat itu sendirilah yang dapat membantu tumbuh kembangnya BUM Desa tersebut. Kedua, linkage strategy. Maksudnya, pembangunan dilakukan satu lini dengan pembangunan desa tetangga, sama halnya dengan strategi replikasi, desa bukan bagian keseluruhan dari wilayah pemerintah daerah. Oleh karena itu, penghubung strategi itu bukan hanya lintas pemerintah desa tetapi juga masih dalam lingkup satu pemerintahan daerah. Secara umum, linkage strategy di desa-desa tetangga lebih mudah dilakukan, karena kemauan politik yang lebih mudah untuk diakomodasi. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xv


Misalnya, jika pembangunan di desa menempatkan intensifikasi penangkapan ikan tertentu, maka daerah lain di wilayah pemerintah daerah yang sama harus disiapkan pasar yang memadai. Dengan begitu, setiap penawaran barang yang muncul akan langsung diterima oleh pasar. Ketiga, strategi otonomi. Dalam beberapa hal, Pemerintahan desa memiliki sumber daya yang memadai untuk dimaksimalkan. Namun, dalam implementasinya sumber daya yang ada tersebut belum digali secara maksimal, sehingga berbagai potensi yang seharusnya bisa hadir belum menyeruak. Ini bisa terjadi karena selain regulasi yang ada memberikan kewenangan bagi pemerintahan desa untuk memaksimalkan potensi yang ada, juga disebabkan semangat desentralisasi memberikan pondasi bagi pemerintahan desa untuk berlomba menjadi lebih baik dari wilayah lain. Makna lain dari strategi ini adalah pembangunan hanya cocok dilakukan apabila suatu desa memiliki infrastruktur ekonomi, sosial dan politik yang memadai sehingga secara mandiri dapat melakukan proses pembangunan tanpa harus melakukan replikasi maupun keterkaitan dengan desa lain[.]

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xvi


BUM DESA: “DESA MEMANDANG EKONOMI” Setelah pelantikan sebagai Menteri Desa, Eko Putro Sanjoyo melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Sindonews, 1/8/2016). Komunikasi politik kebijakan berdesa ini patut diapresiasi, terutama langsung membahas isu ekonomi desa yang penting, yakni pengelolaan badan usaha milik desa (BUM Desa). Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya dikenal dengan prakarsa BUM Desa yang sukses. BUM Desa Bleberan di Gunung Kidul berbasis desa wisata berupa Gua Rancang Kencono dan air terjun Sri Gethuk. BUM Desa Ponggok Klaten mengelola revitalisasi umbul yang dijadikan wisata masyarakat setempat dan pengunjung dari daerah lain. “BUM Desa Bersama” Karangsambung Kebumen bergerak di unit usaha konveksi dan potensial melakukan ekspor. Fondasi kebijakan BUM Desa sebelumnya telah dicanangkan pada masa Menteri Desa Marwan Jafar, melalui penerbitan Peraturan Menteri Desa No 4/2015 yang mengatur BUM Desa. Isu kebijakan kali ini dinyatakan Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo, meliputi pendirian BUM Desa sesuai potensi Desa, manajemen BUM Desa, dan kerja sama BUM Desa dengan pihak ketiga. Tragedi Teori ekonomi yang menekankan investasi untuk pertumbuhan ekonomi selalu mengalami kegagalan ketika dibawa ke desa. Kebenaran statistika pertumbuhan belum tentu diikuti dengan pengukuran yang tepat bagi kesejahteraan (Stiglitz, Sen, Fitoussi: 2009). Mesin pertumbuhan (engine of growth) tidak cukup menolong usaha masyarakat desa. Tambang timah bertaburan di Belitung Timur, tapi saat ini mulai menurun kekuatannya sebagai mesin pertumbuhan. Masyarakat desa masih menjadi “penonton”, termarjinalisasi sehingga sulit mengakses pundi-pundi itu. Ketika penulis memfasilitasi diskusi dengan perwakilan desa di Pemkab Belitung Timur (2016), muncul gagasan pembentukan BUM Desa Bersama yang dimiliki 2 (dua) desa atau lebih untuk mengelola lahan eks-timah, kawasan perdesaan wisata, dan kerja sama antardesa lainnya. Di Karangasem Bali, BUM Desa Bersama dan BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) sudah memutuskan BUM Desa Bersama sebagai mesin pertumbuhan melalui pengelolaan aset dan perguliran dana warisan PNPM-MPd. Kedudukan BUM Desa dan BUM Desa Bersama tak dapat dilepaskan dengan rencana investasi desa. Terminologi rencana investasi Desa dalam UU Desa bukanlah dibingkai dalam perspektif “ekonomi melihat desa”, tetapi “desa melihat ekonomi”. Adagium “ekonomi melihat desa” adalah “ambil sepuluh bisa, kenapa hanya ambil satu”. Investasi desa model ini hanya memberi ruang pada ekstraksi, akumulasi, dan eksploitasi. Eksploitasi akan mengakibatkan tragedy of commons (Garret Hardin: 2001) terhadap sumber daya desa yang berstatus kepemilikan bersama, seperti laut, pesisir, irigasi tersier, bahan tambang, dan seterusnya. Adagium “desa melihat ekonomi” adalah desa mempunyai rasa kebercukupan (nrimo ing pandhum), keseimbangan, dan tradisi lokalitas.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xvii


Bagi ekonom yang ber-grand theory, perspektif ini dicap sebagai ekonomi subsisten. BUM Desa Wadas Karawang bergerak di pemenuhan sembako dan elpiji. BUM DESA Bojong Purwakarta mengelola unit usaha pasar Desa. BUM Desa Lempeni Lumajang mengolah limbah sampah, didukung program Jalin Matra Pemprov Jawa Timur. Posisi Kementerian Desa dan institusi pemerintah lainnya sudah saatnya kritis atas labelisasi ekonomi subsisten desa, dan beralih ke tradisi lokalitas sebagai mesin pertumbuhannya. Mesin Pertumbuhan Kebijakan pendirian, pengelolaan, dan kerja sama BUM Desa dengan pihak lainnya menghadapi pertanyaan institusional, siapa yang menguasai dan mengelola proses ekonomi desa? Pendirian BUM Desa sesuai potensi desa terganggu dengan isu legalitas badan hukum dan miskin pendekatan prakarsa. UU Desa sudah tegas mencantumkan legalitas BUM Desa melalui Peraturan Desa (Perdes), tetapi masih dianggap lemah karena tidak dilegalisasi dengan Perda dan akta notaris (interpretasi atas UU No 32/2004 Pemda jo PP No 72/2005 Desa). Pasca terbitnya UU Desa, asas hukum lex posterior derogat legi priori berlaku sehingga rezim regulasi sebelumnya dikesampingkan. Desa adalah pihak yang ber- kuasa dan berhak mengelola proses ekonomi desa, sepanjang ditujukan untuk common pool resources. Di Kabupaten Bandung, BUM Desa Sukamenak merintis kerja sama dengan BUM Desa Cangkuang untuk pengelolaan air bersih sebagai common pool resources. BUM Desa Bersama Karang Intan, Banjar Baru, Kalsel, bergerak dalam unit sim- pan pinjam, air bersih, pembayaran listrik, pembelian gabah, pakan ternak,wisata desa, karamba ikan, pengasapan karet, dan penggemukan sapi. Keberhasilan BUM Desa wisata inspiratif bagi pemerintah untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang sederhana, “di desa kami ada gua dan umbul yang menarik, lalu dibuatlah BUM Desa”. BUM Desa dan BUM Desa Bersama menjadi “mesin pertumbuhan”, badan usaha yang bercirikan kesadaran lokalitas desa, sekaligus mencegah tragedi. Siasat kebijakan Kementerian Desa ke depan sudah saatnya hadir untuk common pool resources dan shareholding secara inkremental. Pertama, pengakuan atas kreasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang telah eksis. Kedua, kapitalisasi atas aset desa yang dimiliki bersama. Ketiga, kolaborasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama dengan perusahaan swasta dalam sistem shareholding yang diamanatkan Nawa Cita dan RPJMN 2015 - 2019. (Anom Surya Putra, Koran SINDO, 5 Agustus 2016. Dikutip dengan sedikit adaptasi).

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xviii


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xix


Pokok Bahasan

3

PENGEMBANGAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xx


Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xxi


SPB


3.1

Menyusun Kerangka Acuan Pelatihan

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Mengembangkan latar belakang tujuan-tujuan sebuah pelatihan; 2. Mengidentifikasi strategi dan manajemen pelatihan yang perlu dicantumkan dalam kerangka acuan; 3. Menyusun kerangka acuan sebuah pelatihan berbasis masyarakat Waktu 2 JP ( 90 menit) Metode Ceramah, Curah pendapat, Diskusi Media •

Lembar Diskusi

Alat Bantu Bahan bacaan (ToR Pelatihan)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 22


Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, hasil, dan harapan yang akan dicapai melalui pembelajaran sub pokok bahasan “Menyusun Kerangka Acuan Pelatihan”. 2. Lakukan review tentang materi sebelumnya, termasuk tupoksi pendamping Desa terkait dengan materi ini. 3. Berikan kesempatan peserta untuk menyampaikan pengalaman terkait:

memberikan

pendapat

dan

 Sudahkan pernahkan peserta mengelola pelatihan  Apabila sudah pernah mengelola pelatihan, persilahkan untuk membagi pengalamannya, tentang persiapan apa saja yang diperlukan, dokumendokumen apa yang dibutuhkan untuk mengelola pelatihan.  Apa yang dimuat dalam dokumen pelatihan sebagai langkah awal persiapan pelatihan. 4. Bagilah kelompok dan beri tugas untuk membuat membuat TOR Pelatihan masyarakat. Mintalah kelompok tersebut untuk: 

Mengembangkan latar belakang pelatihan dan tujuan yang sesuai;



Rancangan strategi dan manajemen pelatihan;



Sasaran yang akan diundang sebagai peserta;



Kelengkapan teknis kegiatan.

5. Minta salah satu kelompok untuk menunjukkan hasil pekerjaannya kepada peserta lain. Berilah komentar dan catatan tentang: 

Latar belakang kegiatan



Tujuan kegiatan



Susunan kepanitiaan



Peserta



Kelengkapan teknis kegiatan

6. Sebelum menutup sesi, berikan penegasan tentang pentingnya penguasaan TOR atau kerangka acuan pelatihan.



SPB 3.2


Analisis Kebutuhan Pelatihan Masyarakat

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Menganalisis kebutuhan pelatihan PLD 2. Merumuskan pokok materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta belajar. Waktu 3 JP ( 135 menit)

Metode Ceramah, Curah pendapat, Diskusi

Media •

Lembar kerja

Alat Bantu Matrik TNA (Training Need Assesment)/ Kebutuhan Pelatihan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 24


Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang akan dicapai melalui pembelajaran di sub pokok bahasan “Analisis Kebutuhan Pelatihan Masyarakat”. 2. Tanyakan pendapat peserta tentang (1) apa yang paling dibutuhkan oleh PLD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, kemudian (2) apa yang mesti dilakukan oleh Pendamping Desa dalam menanggapi kebutuhan PLD tersebut 3. Berikan Penjelasan bahwa salah satu tugas PD adalah menjadi supervisor bagi PLD. Termasuk di dalamnya adalah bertanggung jawab mengembangkan kapasitas PLD. Oleh sebab itu penting bagi PD untuk menguasai kebutuhan pelatihan bagi PLD. 4. Selanjutnya berikan paparan tentang TNA (Training Need Assesment). 5. Lakukan simulasi dengan membagi kelompok. Minta setiap kelompok untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan atas kondisi PLD tertentu. Gunakan lembar kerja TNA di bawah. 6. Minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil TNA mereka dan berikan catatan. 7. Tutup sesi ini dengan penegasan pentingnya analisis kebutuhan pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kondisi aktual PLD.



SPB 3.3


Mengembangkan Modul Pelatihan Masyarakat

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Merancang kurikulum pelatihan; 2. Menyusun panduan proses dari setiap pokok materi pelatihan menjadi modul pelatihan yang menempatkan perserta pelatihan sebagai sumber belajar. Waktu 3 JP ( 125 menit) Metode Ceramah, Curah pendapat, Diskusi Media •

Lembar Diskusi

Alat Bantu Matrik Penyusunan Kurikulum Pelatihan



Proses Penyajian 1.

Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang akan dicapai melalui pembelajaran di sub pokok bahasan “Mengembangkan Modul Pelatihan Masyarakat”.

2.

Tanyakan kepada peserta, bagaimana mereka menetapkan materi-materi yang akan disampaikan dalam Pelatihan. Berikan kesempatan kepada dua atau tiga peserta, khususnya yang memiliki pengalaman mengelola pelatihan, untuk membagi pengalaman.

3.

Berikan tanggapan terhadap jawaban peserta. Kemudian tayangkan proses dan sistematika penyusunan matriks materi, kurikulum, dan pembangunan modul.

4.

Tegaskan kepada peserta pentingnya Tugas dan Fungsi sebagai acuan dasar dalam pengembangan materi dan modul pelatihan. Tegaskan pula bahwa dalam pengembangan modul, tujuan yang harus diutamakan adalah memampukan peserta pelatihan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya tersebut.

5.

Bagi peserta ke dalam 6 (enam) kelompok, dan minta masing-masing membangun modul sederhana terkait PLD, KPMD, atau Kader Desa.

6.

Dampingi dengan cara berkeliling sepanjang masing-masing kelompok melakukan pekerjaan mereka. Layani setiap pertanyaan yang disampaikan dalam pengerjaan tersebut.

7.

Minta salah satu kelompok menunjukkan hasil pekerjaan mereka. Minta kelompok tersebut untuk menjelaskan kaitan antara Tugas dan fungsi, materi, aspek yang dikembangkan oleh materi, kurikulum, tujuan pelatihan dan tujuan materi. Perhatikan pula kaitan antara materi, tujuan, metode, dan proses pembelajaran.

8.

Pada sesi akhir dari sessi ini, lakukan penegasan bahwa dalam mengelola pelatihan diperlukan Matrik kurikulum pelatihan, lesson plan dan juga modul sesuai dengan jenis pelatihannya.



SPB 3.4


Media dan Alat Bantu Pelatihan

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1.

Merancang media dan alat bantu pembelajaran yang mendukung metode pelatihan yang ditetapkan dalam kurikulum;

2.

Menggunakan media pelatihan.

untuk

mendukung

penerapan metode

Waktu 1 JP ( 45 menit) Metode Ceramah, Curah pendapat, Diskusi Media •

Lembar Diskusi

Alat Bantu Kertas metaplan, spidol dan alat tulis lainnya



Proses Penyajian 1. Jelaskan tujuan, hasil, dan proses yang akan dicapai melalui pembelajaran sub pokok bahasan “Media Dan Alat Bantu Pelatihan”. 2. Berikan pertanyaan umpan kepada peserta mengenai apa pentingnya alat bantu dan media dalam pelatihan. Minta salah seorang peserta untuk memberikan alasan mengapa alat bantu tertentu (yang ia sebutkan) penting dalam pelatihan tersebut: a. Apa tujuan pengadaan media/alat bantu tersebut? b. Apa relevansinya bagi materi? c. Apa kegunaannya bagi peserta pelatihan? d. Dalam hal apa media/alat bantu tersebut penting? 3. Berikan tanggapan dan catatan terhadap jawaban peserta tersebut. Jelaskan mengenai beberapa jenis media dan alat bantu serta tegaskan tentang penyesuaian media/alat bantu tersebut dengan: a. Tujuan materi b. Kondisi atau konteks situasi c. Karakteristik peserta 4. Sebelum sesi diakhir, buatlah penegasan tentang pentingnya media dan alat bantu dalam pelatihan. Berikan review atas keseluruhan materi yang telah diberikan dalam Pokok Bahasan ini.



PB 3

Bahan Bacaan

Pengembangan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Prinsip-prinsip Pelatihan Proses belajar diperlihatkan melalui perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman yang yang diperoleh pembelajar melalui interaksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tingkah laku dalam belajar memiliki enam karakteristik, yakni (1) terjadi secara sadar, (2) bersifat kontinu dan fungsional, (3) bersifat positif dan aktif, (4) besifat permanen, bukan sementara, (5) bertujuan atau terarah, dan (6) mencakup seluruh aspek tingkah laku. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan pembelajar seringkali digunakan istilah pendidikan, pembinaan, dan pelatihan. Pendidikan mengacu kepada komunikasi yang terorganisasi dan diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan belajar; pembinaan mengacu kepada usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik; sedangkan pelatihan mengacu kepada usaha, proses, atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keterampilan. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh trikondisi pendidikan, yakni konsistensi, konvergensi, dan kontinuitas. Konsistensi berarti bahwa kegiatan pendidikan harus serasi dan ajeg dalam mengembangkan potensi peserta didik. Konvergensi berarti pendidikan bertolak dari suatu landasan yang jelas. Kontinuitas berarti bahwa pendidikan harus ditempuh dan berkelanjutan Prosedur Pengelolaan Pelatihan Sebagai suatu proses, istilah manajemen atau pengelolaan pelatihan bergamitan dengan trisula aktivitas, yakni (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) evaluasi. Pada umumnya Daur Manajemen Pelatihan dapat dibagankan sebagai berikut:



Daur manajemen pelatihan tersebut merupakan “Pendekatan Pelatihan Sistematis” (Sistematic Training Approach). Pendekatan ini berkaitan dengan prosedur mengelola pelatihan, yang diawali dari adanya permasalahan yang dihadapi yang dapat mengganggu pencapaian tujuan yang diharapkan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan upaya pemecahan masalah melalui pelatihan. Prosedur pengelolaan pelatihan secara hierarkis dapat diuraikan sebagai berikut : Langkah 1: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Pelatihan; Langkah 2: Menguji dan Analisis Jabatan dan Tugas; Langkah 3: Klasifikasi dan Menentukan dan Peserta Pelatihan; Langkah 4: Rumuskan Tujuan Pelatihan; Langkah 5: Pendesainan Kurikulum dan Silabus Pelatihan; Langkah 6: Perencanaan Program Pelatihan ; Langkah 7: Penyusunan dan Pengembangan Kerangka Acuan (TOR); Langkah 8: Pelaksanaan Program Pelatihan; Langkah 9: Evaluasi Program Pelatihan; Langkah 10: Tindak Lanjut Pelatihan Strategi Pelatihan Keberhasilan pelatihan ditentukan oleh berbagai komponen, antara lain, pelatih, peserta latihan, bahan, strategi, media, dan kondisi pelatihan. Pelatih termasuk penentu utama keberhasilan pelatihan. Oleh karena itu, pelatih harus berwatak (a) jujur dan amanah, (b) komitmen dalam ucapan dan tindakan, (c) adil dan egaliter, (d) santun dan rendah hati, (e) meciptakan nuasa keakraban, (f) sabar, (g) tidak egois, (h) bijaksana dalam menuturkan keburukan, dan (i) mengucapkan salam sebelum dan sesudah pelatihan Di dalam pelaksanaan pelatihan dapat dimanfaatkan beberapa strategi, antara lain: (1) mengkondisikan kesiapan peserta didik, (2) memanfaatkan media audio visual, (3) praktik, (4) menyajikan bahan secara proporsional, (5) dialog dan rasionalisasi, (6) bercerita, (7) perumpaaan, sketsa, dan gambar, (8) antusiasme, (9) gerak tubuh (kinesik), (10) argumentasi, (11) memancing kreativitas, (12) pengulangan, (13) pemetaan, (14) mendorong kreativitas, (15) memberi jawaban lebih, (16) menjelaskan ulang jawaban peserta didik, dan (17) sportif dalam menjawab. Pentingnya Media Pelatihan Penggunaan media dalam proses pelatihan merupakan kebutuhan dan sekaligus keharusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1.

Konsep-konsep dalam bahan pelatihan yang memerlukan kesamaan persepsi bagi para peserta. Bila berbeda kesan, maka dapat menimbulkan salah tafsir dan mengakibatkan salah dalam tindakan selanjutnya



2.

Dalam bidang studi yang disampaikan pada pelatihan terdapat proses-proses kerja yang sangat lambat, sehingga sulit dilihat dengan mata, dan dapat ditangkap berkat bantuan media pembelajaran

3.

Hal-hal atau kejadian-kejadian yang proses kerjanya sangat cepat sehingga sangat sulit untuk diamati

4.

Benda-benda yang terlampau besar sulit dibawa ke dalam kelas untuk dipelajari, sehingga dengan bantuan model tiruan barulah benda-benda tersebut dapat dipelajari dengan mudah

5.

Hal-hal yang abstrak ternyata sulit diamati dengan pengindraan, misalnya proses berpikir memecahkan masalah dan ternyata lebih mudah dipelajari dengan bantuan bagan arus atau media lainnya

6.

Peristiwa masa lampau atau kejadian yang mungkin terjadi pada masa datang sangat sulit diamati

7.

Proses-proses yang harus dikerjakan dalam mempelajari manajemen, yang memerlukan bantuan media pelatihan agar menarik perhatian dan minat peserta

Jenis-jenis Media Media pembelajaran mengalami perkembangan melayani Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut Azhar Arsyad media atas empat kelompok: (1) Media hasil teknologi cetak; audio-visual; 3) Media hasil teknologi berbasis komputer; dan teknologi cetak dan komputer

pemanfaatan teknologi. (2002) mengklasifikasikan (2) Media hasil teknologi 4) Media hasil gabungan

Menurut Azhar Arsyad dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut: a) Motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan utuk belajar dari pihak peserta didik sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan b) Perbedaan individual. Peserta didik belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda c) Tujuan pembelajaran. Jika peserta didik diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar d) Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna e) Persiapan sebelum belajar. Peserta didik sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan prasyarat untuk penggunaan media dengan sukses. Dengan kata lain, ketika merancang materi pelajaran, perhatian harus ditujukan kepada sifat dan tingkat persiapan peserta didik



Pembelajaran Pada Orang Dewasa Proses pembelajaran pada orang dewasa (adult learning) memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pembelajaran pada anak-anak. Pengembangan pendekatan adult learning dimotori oleh Malcom Knowles (dalam Lieb, 1991), yang mengidentifikasi karekateristik karakteristik pembelajar dewasa sebagai berikut: 1. Orang dewasa bersifat otonom dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, mereka butuh kebebasan. 2. Orang dewasa telah mengakumulasi pengalaman-pengalaman dan pengetahuanpengetahuan, termasuk aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga dan pendidikan sebelumnya 3. Orang dewasa berorientasi pada tujuan. 4. Orang dewasa berorientasi pada sesuatu yang relevan, mereka harus tahu alasan mengapa mereka harus belajar sesuatu 5. Orang dewasa bersifat praktis, mereka memfokuskan diri pada hal-hal yang bermanfaat langsung dalam kehidupan dan pekerjaannya 6. Sebagaimana semua pembelajar lainnya, orang dewasa membutuhkan perhatian dan penghargaan Metode pembelajaran pada orang dewasa adalah dengan menggunakan pengalaman, yang disebut dengan experiential learning. Dalam experiential learning, pengelola kelas lebih bersifat sebagai seorang fasilitator. Untuk itu perlu dikenali fungsi-fungsi fasilitatif sebagai berikut: a) Emotional stimulation, dimana perilaku ekspresif fasilitator harus mampu merangsang ekspresi emosi peserta secara lebih bebas b) Caring, dimana fasilitator harus mampu mengembangkan hubungan interpersonal yang hangat dan bersahabat. c) Meaning attribution, dimana fasilitator berfungsi untuk menyediakan penjelasan kognitif atas perilaku dan kegiatan yang dilaksanakan, atau dengan kata lain fasilitator harus mampu mengarahkan peserta dalam pemberian arti atas sesuatu pengalaman belajar d) Executive function, dimana fasilitator berfungsi sebagai seorang eksekutif dalam kelas. Participant Centered Training Peserta merupakan pusat perhatian dari suatu pelatihan. Dalam pendekatan pelatihan yang berpusat pada peserta ini, proses belajar bertumpu pada peserta. Seorang trainer tidak selalu siap untuk memberikan pemecahan masalah yang tepat atau menjawab setiap pertanyaan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa pesertalah yang lebih tahu dan memahami permasalahan mereka, seorang trainer hanya membantu dalam proses belajarnya. Pendekatan pelatihan yang berpusat pada peserta ini dapat menunjukkan manfaatnya yang nyata dalam proses pembelajaran. Aplikasi dari pendekatan ini dalam suatu pelatihan mampu meningkatkan rasa percaya diri para pesertanya. Terjadinya peningkatan kepercayaan diri tersebut karena dalam proses pembelajarannya peserta pelatihan memang benar-benar dituntut untuk berpartisipasi aktif melalui metode games, role play, case study,



simulasi, maupun focused group discussion. Metode-metode tersebut memang hanya bisa dijalankan jika para pesertanya mau terlibat secara aktif. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya dirancang agar menyenangkan untuk dilakukan, mudah, tidak melelahkan, didasarkan pada pengalaman pribadi peserta, dan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil Rancangan Materi Selain pendekatan pembelajaran, hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam merancang suatu pelatihan adalah materi pelatihan. Materi pokok yang akan disajikan dalam suatu pelatihan sangat bergantung pada hasil analisis kebutuhan pelatihan. Selain hal tersebut, perlu diperhatikan pula bagaimana agar materi (dalam bentuk pengetahuan, informasi) dapat tersimpan dengan lebih baik dalam memori sehingga konsekuensinya juga akan lebih mudah dipanggil kembali ketika diperlukan (untuk diaplikasikan). Materi harus disampaikan dengan cara sedemikian rupa agar menimbulkan recency effect, primacy effect, self-reference effect dan generation effect. Recency effect dan primacy effect berhubungan dengan urutan masuknya informasi ke dalam sistem memori. Informasi yang disajikan di bagian awal sehingga masuk terlebih dahulu ke dalam sistem memori, akan lebih mudah dipanggil kembali. Ini yang disebut dengan primacy effect. Sebaliknya, informasi yang paling akhir masuk merupakan informasi yang paling segar dalam ingatan sehingga juga lebih mudah untuk dipanggil kembali, ini yang disebut dengan recency effect Self-reference effect dan generation effect berhubungan dengan isi materi dan cara penyampaiannya. Informasi-informasi yang dihubungkan dengan diri sendiri (peserta) akan lebih mudah untuk diingat kembali (selfreference effect) dan informasi yang dibuat, dihasilkan dan disusun sendiri juga akan lebih mudah untuk dingat (generation effect) Metode pembelajaran pengalaman (experiential learning) sangat mendukung untuk dapat diperolehnya kedua efek memori tersebut. Dalam experiential learning, materi pelatihan diberikan dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun simbolik, sehingga mereka mengalami sendiri akan sesuatu yang dipelajari. Mereka kemudian merefleksikan pengalaman-pengalaman mereka sendiri dan dari padanya mereka membuat sendiri suatu konsep abstrak dari apa yang dipelajarinya. Dengan demikian para peserta akan mendapatkan sekaligus self-reference effect dan generation effect. Materi yang satu dengan yang lainnya dalam suatu pelatihan, mempertimbangkan efek-efek memori tersebut, dalam penyajiannya juga diorganisasikan agar dapat saling dihubungkan dan mengikuti urutan yang logis. tersebut dapat mengikuti pola-pola yang ada, bergantung pada isi materi dan diberikannya materi tersebut[.]

selain harus Urutan tujuan





Pokok Bahasan

4

FASILITASI PELAYANAN SOSIAL DASAR






SPB

Pokok-Pokok Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar

4.1

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian pelayanan sosia dasar, 2. Menguraikan pokok-pokok kebijakan pelayanan social dasar Waktu 1 JP ( 45 menit)

Metode Pemaparan, tanya jawab.

Media •

Media Tayang 1-10

Alat Bantu Spidol, laptop, LCD, Whiteboard



Proses Penyajian 1.

Setelah membuka acara dengan salam, fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan materi yang akan dipejari pada sesi ini.

2.

Bagikan kertas kosong/metaplan kepada setiap peserta. Mintalah peserta untuk menjawab pertanyaan berikut, “apa saja yang diperlukan oleh sebuah keluarga untuk dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar?”

3.

Mintalah 2-3 peserta untuk mempresentasikan jawabannya.

4.

Buatlah simpulan, jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan oleh setiap keluarga untuk dapat melangsungkan kehidupan secara normal.

5.

Tanyakan kepada peserta, apakah semua kebutuhan tersebut dapat disediakan sendiri oleh setiap keluarga?

6.

Ajak peserta untuk menginventarisir kebutuhan mana saja yang dapat dipenuhi sendiri oleh keluarga dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh keluarga.

7.

Ajak peserta untuk curah pendapat, apakah perlu kondisi-kondisi tertentu supaya keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya?

8.

Dari beberapa curah pendapat di atas simpulkan bersama, bahwa keluarga memerlukan dukungan pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan memerlukan kondisi yang kondusif agar dapat memenuhi kebutuhannya. Guna menjamin hal tersebut Pemerintah memiliki tugas untuk mengupayakan pelayanan dasar yang memadai.

9.

Lanjutkan penjelasan singkat tentang “Pelayanan Sosial Dasar”, gunakan bahan tayangan.

10. Bagi peserta dalam beberapa kelompok kecil (5-7 orang per kelompok). Tugaskan kepada kelompok untuk membuat daftar jenis-jenis pelayanan umum yang ada di tingkat desa. 11. Minta 1-2 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. 12. Jelaskan tentang tanggung jawab desa untuk menjamin masyarakatnya mendapatkan pelayanan dasar yang memadai. 13. Tutup sesi ini dengan menegaskan bahwa kondisi pelayanan public di desa belum sama dan merata. Kondisi pelayanan yang tidak memadai banyak ditemukan pada desa-desa tertinggal, pedalaman, dan perbatasan. Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pendamping yang nantinya akan ditempatkan di desa tersebut.




SPB

Standar Pelayanan Minimal di Desa (Pendidikan, Kesehatan)

4.2

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan konsep standar pelayanan minimal, 2. Menguraikan indikator standar pelayanan minimal di Desa, khususnya bidang Pendidikan dan Kesehatan. Waktu 1 JP ( 45 menit)

Metode Pemaparan, tanya jawab.

Media •

Media Tayang 1-10




Proses Penyajian 1.

Berikan pengantar dengan menjelaskan tujuan diberikannya materi ini. Setelah itu jelaskan kaitan antara materi sebelumnya dengan materi ini.

2.

Tanyakan kepada peserta, siapa yang pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan ketika sedang meminta penerbitan KTP di kelurahan, palayanan kesehatan di puskesmas/pustu/polindes, serta pelayanan pendidikan di sekolah anaknya? Minta peserta tersebut untuk menceritakan pengalamannya tersebut.

3.

Sebagai refleksi atas sharing pengalaman, ajukan beberapa pertanyaan berikut: a. Perasaan apa saja yang muncul ketika mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan? b. Dari sharing yang ada, sebutkan bentuk-bentuk dari pelayanan yang tidak baik tersebut?,mengapa dikatakan tidak baik? c. Pelayanan yang tidak baik tersebut sebenarnya apakah masih bisa diperbaiki? Adakah yang punya usulan cara memperbaikinya?

4.

Buatlah simpulan dari sharing dan refleksi, “bahwa pelayanan dasar di desa tidak hanya sekedar cukup tersedia, tetapi pelayanan tersebut dalam penyelenggaraanya juga memberikan kepuasan/menyenangkan.

5.

Jelaskan bahwa perlu adanya standar pelayanan minimal dalam setiap bentuk penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menjamin agar setiap pelayanan memberikan manfaat dan memuaskan.

6.

Jelaskan tentang prinsip dasar bahwa standar pelayanan minimal itu mencakup beberapa aspek yaitu: a. Pelayanan tersedia setiap saat. b. Tempat pelayanan dekat dan mudah dicapai c. Harga pelayanan terjangkau masyarakat pada umumnya. d. Penyelenggaraan pelayanan memuaskan.

7.

Berikan contoh tentang standar pelayanan kesehatan dan pendidikan, (gunakan tayangan slide).

8.

Tanyakan kepada peserta, kira-kira standar pelayanan minimal untuk pelayanan KTP, sanitasi, dan air bersih itu sebaiknya seperti apa?

9.

Catat semua jawaban peserta dan buat simpulan.

10. Tutup sesi dengan menegaskan bahwa pendamping desa memiliki peran untuk

memastikan

setiap

jenis

pelayanan

umum

di

desa

mengupayakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

telah



SPB


4.3

Kajian Kebutuhan Pelayanan Sosial Dasar

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1.

Menjelaskan pentingnya melakukan kajian kebutuhan pelayanan sosial dasar;

2.

Menguraikan aspek-aspek kajian kebutuhan pelayanan sosial dasar;

3.

Menguraikanalat-alat kajian kebutuhan pelayanan sosial dasar.

Waktu 2JP ( 90 menit)

Metode Pemaparan, tanya jawab, diskusi kelompok

Media •

Media Tayang 1-10




Proses Penyajian 1.

Jelaskan tujuan materi ini dan kaitkan dengan materi sebelumnya tentang standar pelayanan minimal di Desa.

2.

Tayangkan sebuah gambar “Kondisi Desa”

3.

Ajukan beberapa pertanyaan: a. Bagaimana kehidupan warga di desaini? b. Bagaimana status pemenuhankebutuhan dasar di desaini? c. Data-data apa saja yang anda gunakan sehingga dapat merumuskan kondisidan status pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti yang sudah disebutkan?

4.

Simpulkan bahwa perlu sejumlah data/informasi untuk dapat merumuskan status kebutuhan pelayananwarga. Data-data ini didapatkan melalui proses pengkajian.

5.

Jelaskan secara ringkas prinsip dan pola kerja dari pelaksanaan pengkajian kebutuhan pelayanan social dasar.

6.

Bagikankepada peserta form pengkajian kebutuhan pelayanan social dasar dan jelaskan secara singkat

7.

Bagi peserta dalam beberapa kelompok, minta peserta untuk belajar mengisi form, membuat rangkuman dan simpulan analisa kebutuhan layanan sociall dasar.

8.

Amati dan damping kelompok selama bekerja.

9.

Jika perlu dan cukup waktu minta salah satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya.

10. Tutup sesi dengan menegaskanbahwa pengkajian perlu dilakukan secara rutin ditingkat desa. Hal ini penting karena kegiatan pengkajian dapat dimanfaatkan juga untuk memonitor perubahan atau perkembangan desa. Untuk itu akan lebih baik jika ketrampilan pengkajian ini dilatihkan kepada semua pelaku pembangunan yang ada didesa terutama mereka yang berperan untuk melakukan perencanaan kegiatan setiap tahunnya.




SPB

Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar (Kerjasama Sektor)

4.4

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi sektor terkait dengan pelaksanaan pelayanan sosial

dasar; 2. Menguraikan strategi fasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial dasar. Waktu 2 JP ( 90 menit)

Metode Pemaparan, tanya jawab, diskusi kelompok

Media •

Media Tayang 1-10




Proses Penyajian 1.

Jelaskan tujuan materi sesi ini dan kaitkan dengan tujuan materi di sesi sebelumnya.

2.

Ingatkan kembali, bahwa pelayanan sosial dasar mencakup:

3. No 1

2 3

4

5

4.

a.

Identitas hukum

b.

Pendidikan

c.

Kesehatan

d.

Infrstrukturdasar : air bersih, perumahan, dansanitasi

e.

Sosial

Bagi peserta dalam beberapa kelompok, tugaskan kepada kelompok untuk mengidentifikasi pelaksana dan penanggungjawab dari setiap layanan BentukPelayanandasar Kesehatan: 1. Posyandu 2. Puskesmas/ Pustu/Polindes 1. PAUD/TK 2. SD/SMP/SMA IdentitasHukum 1. Aktekelahiran 2. Penerbitan KTP Infrastrukturdasar 1. Perumahan 2. Air bersih 3. Sanitasi Sosial 1. Keamanan 2. Senibudaya 3. Keagamaan

Pelaksana/Penanggungjawab/Instansi

Jelaskan bahwa pelayanan dasar akan berjalan dengan baik jika memenuhi beberapa hal berikut ini: a.

Tersedianya tenaga pelaksana yang terampil

b.

Tersedianya tempat pelayanan dengan fasilitas yang memadai.

c.

Masyarakat memanfaatkan pelayanan secara maksimal

d.

Adanya dukungan danperhatian dari Pemerintahan setempat.

e.

Keterlibatan masyarakat untuk turut memelihara.

5.

Minta kembali peserta duduk dalam kelompoknya. Tugaskan kepada kelompok untuk mengidentifikasi kondisi layanan yang ada.

6.

Jelaskan bahwa pemantauan kondisi pelayanan umum perlu terus diupdate dan diumpan balikkan kepada pelaksana/penanggungjawab. Umpan balikakan efektif jika dilakukan dengan memenuhi beberapa prinsip:



a.

Menyajikan data

b.

Tidak mengkritiki perilaku pelaksana tetapi focus pada system dan polap elayanan.

c.

Disampaikan dalam kontek komunikasi sederajat.

7.

Minta peserta kembalike dalam kelompok. Tugaskan kepada kelompok untuk memilih salah satu jenis pelayanan yang kondisinya tidak baik. Minta kelompok untuk menyusun rancangan fasilitasi untuk mengkomunikasikan kondisi layanan tersebut kepada instansi penanggungjawab.

8.

Simulasikan proses fasilitasi perbaikan pelayanan dasar, catat proses simulasi, dan refleksikan bersama proses simulasi:

9.

a.

Apakah ketika simulas imenggunakan data-data

b.

Apakah ketikasimulasi mengkritisi perilakuatau focus pada system pelayanan

c.

Apakah ketika simulasi menggunakan proses komunikasi sederajat?

Tutup sesi dengan penegasan bahwa membangun jaringan dengan semua instansi penanggungjawab pelayanan menjadi penting dan terus dibangun, karena membangun jaringan tidak cukup sekali dilakukan melainkan berkali-kali.




MODUL PELATIHAN PRATUGAS

Recommend Documents