MODUL 5 : PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA Diklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEGIATAN BELAJAR 1 PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA UU No 2 Tahun 2012, Pasal 52 s/d 54 UU Nomor 26 Tahun 2007
DASAR HUKUM
UU No 2 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2016
Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012, Pasal 116 s/d pasal 121, jo Peraturan Presiden No 40 Tahun 2014, pasal 121. Jo. Peraturan Presiden No. 148, pasal 121 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No 5 Tahun 2012, Pasal 50 s/d pasal 52
• Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) • Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah • Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dana atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dana atau bangunan beserta perubahannya
• Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No 6 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2012
• Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan No 13 Tahun 2013, yo. Peraturan Menteri Keuangan No 10 Tahun 2016
• Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan
• Tentang Standar Biaya Masukan
Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3061/2.1/VII/2016
• Ketentuan pengelolaan biaya Satgas A dan Satgas B dalam rangka pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
• Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
DASAR-DASAR PENGADAAN TANAH ASAS KEMANUSIAAN ASAS KEADILAN ASAS KEMANFAATAN ASAS KEPASTIAN ASAS KETERBUKAAN ASAS KESEPAKATAN ASAS KEIKUTSERTAAN/ PARTISIPASI ASAS KESEJAHTERAAN ASAS KEBERLANJUTAN ASAS KESELARASAN
KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA UU NO.2 TAHUN 2012 PASAL 13 UU NO.2 TAHUN 2012 jo PASAL 2 PERPRES NO.71 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH PASAL 121 PERPRES NO.71 TAHUN 2012
PERPRES NO.40 TAHUN 2014 PERUBAHAN PASAL 121 NO.71 TAHUN 2012 PASAL 121 PERPRES NO.148 TAHUN 2015 PERUBAHAN KE-4 ATAS PERPRES NO.71 TAHUN 2012 PASAL 53 AYAT 1 S/D 5 PERKA BPN NO.5 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN TANAH SKALA KECIL PERMEN AGRARIA & TATA RUANG NO.6 TAHUN 2015 PERUBAHAN PERKA BPN NO.5 TAHUN 2012 (MENGHAPUS PASAL 2)
KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA
PERPRES NO. 40 TAHUN 2014 (PERUBAHAN PADA PASAL 121 , Perpres no. 71 tahun 2012) “dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua boleh pihak”
KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA PERPRES Nomor 148 Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi. Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai
KEGIATAN BELAJAR 2 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA
TIDAK DIPERSYARATKAN PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) SEPERTI YANG TERDAPAT PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH DIATAS 5 HA. INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH DAPAT MEMBENTUK TIM PENGADAAN TANAH MELALUI PENUNJUKAN SATKER DAN PPK PENGADAAN TANAH. TIDAK DIPERKENANKAN ADANYA KONSINYASI UNTUK GANTI KERUGIAN
DATA-DATA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH & RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH LETAK TANAH LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN GAMBARAN UMUM STATUS TANAH PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PERKIRAAN NILAI TANAH DAN RENCANA PENGANGGARAN
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA (1)
Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan Koordinasi dengan instansi teknis terkait Membuat analisa rencana pembangunan; Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait; Melakukan kajian oleh lembaga profesional; Merumuskan rencana pengadaan tanah; Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan; Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan; Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah; Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DIBAWAH 5 HA (2) Melakukan analisa, waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah meliputi: Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah, Pelaksanaan pengadaan tanah, Penyerahan hasil pengadaan tanah. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan; Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian amdal; Melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah; Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber; Melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, sosialisasi; Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; Melakukan analisa dan manfaat pembangunan
PENYIAPAN DATA PERENCANAAN MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH HAK PRIMER
LETAK TANAH HAK INDIVIDUAL YANG BERSIFAT PERDATA
LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN
ISI DATA PERENCANAAN
GAMBARAN UMUM STATUS TANAH
HAK SEKUNDER
JENIS HAK
HAK PENGELOLAAN
ATAS TANAH TANAH WAKAF
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
TANAH-TANAH TNI
PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKIRAAN NILAI TANAH RENCANA PENGANGGARAN
DANA SUMBER DANA RINCIAN ALOKASI DANA UNTUK
PERENCANAAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN (MENETAPKAN PENILAI,GANTI RUGI), PENYERAHAN HASIL , ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN, SISTEM MONITORING
KEGIATAN PERSIAPAN
PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
PENDATAAN AWAL LOKASI
KONSULTASI PUBLIK/KONSULTASI PUBLIK ULANG
KOORDINASI DENGAN KEPALA DAERAH KOTA/KAB LOKASI RENCANA PENGADAAN TANAH TUJUAN: SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN KESESUAIAN DENGAN RTRW DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, SERTA PERSIAPAN PENGADAAN TANAHNYA MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN INVENTARISASI DAN INDENTIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN
LETAK TANAH DAN LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN KESESUAIAN DENGAN RTRW DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH WILAYAH PROVINSI & KAB/KOTA
CAKUPAN PEMBAHASAN
TAHAPAN RENCANA PENGADAAN TANAH MERUMUSKAN STRATEGI & SOLUSI TERHADAP HAMBATAN & KENDALA DALAM PELAKSANAAN
MENYIAPKAN LANGKAH KOORDINASI KEDALAM MAUPUN KELUAR DIDALAM PELAKSANAAN INVENTARISASI & ALTERNATIF SOLUSI FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFORMASI LAIN YANG DIANGGAP PERLU, SEPERTI SISTEM INFORMASI MONITORING PELAKSANAAN
KEGIATAN PELAKSANAAN TANAH DIBAWAH 5 HA PENYIAPAN PELAKSANAAN PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK YANG BERHAK INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI ASPEK FISIK & ASPEK YURIDIS
PUBLIKASI HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SERTA DAFTAR NOMINATIF MENILAI DAN MEMBUAT BERITA ACARA PENILAIAN MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK YANG BERHAK DENGAN OBJEK PENGADAAN TANAH PENDOKUMENTASIAN PETA BIDANG, DAFTAR NOMINATIF DAN DATA ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH
PENGELOLAAN ANGGARAN
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG DIKELOLA SECARA TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
PENGELOLAAN ANGGARAN
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG DIANGGARKAN KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA LANGSUNG YANG DIURAIKAN SESUAI JENIS, OBYEK DAN RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN. KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI INI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
SUMBER ANGGARAN ANGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBEBANKAN PADA APBN DAN/ATAU APBD SUMBER ANGGARAN
PENGADAAN TANAH YG DILAKUKAN OLEH BUMN/BUMD YANG MENDAPATKAN PENUGASAN KHUSUS BERSUMBER DARI INTERNAL PERUSAHAAN/SUMBER LAIN SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENUGASAN KHUSUS SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANGGARAN PERENCANAAN ANGGARAN PERSIAPAN
PENGATURAN PENDANAAN
ADANYA JAMINAN ALOKASI PENDANAAN meliputi :
ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENYERAHAN HASIL ANGGARAN ADMINISTRASI & PENGELOLAAN ANGGARAN SOSIALISASI YANG BERASAL DARI APBN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PENGATURAN BIAYA OPERASIONAL & BIAYA PENDUKUNG
YANG BERASAL DARI APBD DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI YANG DILAKSANAKAN OLEH BHMN/BUMN YANG MENDAPATKAN PENUGASAN KHUSUS, MENGACU PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN
STRUKTUR ANGGARAN BIAYA GANTI KERUGIAN
STRUKTUR ANGGARAN
BIAYA OPERASIONAL BIAYA PERENCANAAN
BIAYA PERSIAPAN
BIAYA PENDUKUNG
BIAYA PELAKSANAAN BIAYA PENYERAHAN BIAYA ADMINISTRASI & PENGELOLAAN BIAYA SOSIALISASI
STANDAR BIAYA OPERASIONAL LAMPIRAN II DAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 13/PMK.02/2013 YO PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 10/PMK.02/2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBN
DASAR HUKUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 3061/2.1/VII/2016 KETENTUAN PENGELOLAAN BIAYA SATGAS A DAN SATGAS B DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TANGGUNG JAWAB MUTLAK
JIKA MENGGUNAKAN JENIS SATUAN BIAYA DI LUAR STANDAR BIAYA YANG DITETAPKAN/DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN MAKA HARUS MEMBUAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DENGAN FORMAT SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 13/PMK.02/2013
KECUALI UNTUK HONORARIUM DAN/ATAU FASILITAS YANG MENAMBAH PENGHASILAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP KEWAJARAN, KEPATUTAN, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
BIAYA PENYERAHAN HASIL, BIAYA ADMINISTRASI & PENGELOLAAN, BIAYA SOSIALISASI BIAYA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
• PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH • PEMANTAUAN DAN EVALUASI • SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
BIAYA ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
• BIAYA ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN UNTUK MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI DAN TERTIB PENGELOLAAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN
BIAYA SOSIALISASI
• BIAYA PELAKSANAAN SOSIALISASI ATAU TATAP MUKA MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PERSIAPAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG BAIK MELALUI MEDIA CETAK MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK
PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL (berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.02/2013, yg telah diperbaharui dgn Peraturan Menteri Keuangan No 10/PMK.02/2016)
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PD TAHAPAN PENYERAHAN HASIL ANTARA LAIN UNTUK: • Honorarium • Pengadaan bahan • Alat tulis kantor • Cetak/stensil,fotokopi/penggandaan • Rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah • Biaya keamanan • Penunjang musyawarah, • Sosialisasi • Biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (BSM)
STRUKTUR & BESARAN HONORARIUM SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA & TATA RUANG NO. 3061/2.1/VII/2016, KETENTUAN PENGELOLAAN BIAYA SATGAS A DAN SATGAS B DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PENETAPAN PENILAI PUBLIK KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH (BERDASARKAN PERPRES NO 99/2014 DIADAKAN OLEH INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH, yo PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM) MENETAPKAN PENILAI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PELAKSANAAN PENGADAAN JASA PENILAI DILAKUKAN DENGAN SELEKSI SEDERHANA ATAU SELEKSI UMUM DENGAN DLM WAKTU PALING LAMA 30 HARI KERJA.
MENETAPKAN PENILAI GANTI KERUGIAN /PENILAI PUBLIK JIKA PENGADAAN JASA PENILAI GAGAL /TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DALAM WAKTU 30 HARI KERJA, INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH MENUNJUK PENILAI PUBLIK YANG MERUPAKAN PENILAI PEMERINTAH YANG SUDAH DITETAPKAN/MEMPEROLEH IZIN DARI MENTERI KEUANGAN
PENUNJUKAN PENILAI PUBLIK DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG MEMBAWAHI PENILAI PEMERINTAH SETELAH BERKOORDINASI DENGAN KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
HAK PRIMER
HAK SEKUNDER
• • • •
HAK MILIK HAK GUNA BANGUNAN (HGB) HAK GUNA USAHA (HGU) HAK PAKAI (HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA & HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA YANG MEMILIKI NILAI EKONOMIS)
• HAK SEKUNDER YANG DITUMPANGKAN DI ATAS HAK LAIN YANG MEMILIKI DERAJAT YANG LEBIH TINGGI MISALNYA HGB/HGU/HAK PAKAI DI ATAS TANAH HAK MILIK. • HAK SEWA DI ATAS TANAH HAK MILIK/ HGB/ HG/ HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH NEGARA • HAK SEWA ATAS TANAH PERTANIAN • HAK MEMBUKA TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN • HAK USAHA BAGI HASIL • HAK MENUMPANG (HAK NUMPANG KARANG) • HAK JAMINAN ATAS TANAH,YANG TERDIRI DARI GADAI DAN HAK TANGGUNGAN
PENILAIAN GANTI KERUGIAN
PENILAI ATAU PENILAI PUBLIK MEMINTA PETA BIDANG TANAH, DAFTAR NOMINATIF DAN DATA YANG DIPERLUKAN UNTUK BAHAN PENILAIAN DARI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
MELAKSANAKAN PENILAIAN GANTI KERUGIAN
PENILAI BERTUGAS MELAKUKAN PENILAIAN BESARNYA GANTI KERUGIAN BIDANG PER BIDANG TANAH, MELIPUTI: TANAH, RUANG ATAS TANAH DAN BAWAH TANAH, BANGUNAN , TANAMAN, BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, KERUGIAN LAIN BESARNYA NILAI GANTI KERUGIAN BERDASARKAN HASIL PENILAIAN OLEH PENILAI DISAMPAIKAN KEPADA KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
HASIL PENILAIAN DIJADIKAN DASAR MUSYAWARAH UNTUK MENETAPKAN BENTUK GANTI KERUGIAN
MUSYAWARAH BESARAN DAN BENTUK GANTI KERUGIAN MENGUNDANG PIHAK YANG BERHAK
MUSYAWARAH BESARAN & BENTUK GANTI KERUGIAN
BENTUK GANTI KERUGIAN BERUPA : MELAKSANAKAN MUSYAWARAH GANTI KERUGIAN
- TANAH; - TANAH PENGGANTI; - PEMUKIMAN KEMBALI; - KEPEMILIKAN SAHAM; ATAU - BENTUK LAIN YANG DISETUJUI OLEH KEDUA BELAH PIHAK.
MUSYAWARAH DIPIMPIN OLEH KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK DILAKUKAN SECARA LANGSUNG
PROSES KESEPAKATAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAPAT DIBAGI DALAM BEBERAPA KELOMPOK MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH PIHAK YANG BERHAK, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN
JIKA BELUM TERCAPAI KESEPAKATAN, MUSYAWARAH DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DARI 1 (SATU) KALI JIKA PIHAK YANG BERHAK BERHALANGAN HADIR DALAM MUSYAWARAH DAPAT MEMBERIKAN KUASA
PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH (1) MENYIAPKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN OBJEK
MENARIK TANDA BUKTI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH
• Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, dilakukan dihadapan Notaris dan atau PPAT dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian • Dibuat pelepasan hak sesuai hak yang dilepaskan disertakan dgn penyerahan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah • Selanjutnya dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yg ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dihadapan Notaris dan/atau PPAT setempat
• Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah • Menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah dari Pihak yang Berhak, berupa : Sertifikat SHM, Girik, Petok C , dan lain lain surat keterangan yang menyatakan kepemilikan atau penguasaaan atas Tanah dan data pendukung kepemilikan hak atas tanah
PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH (2) MENYIAPKAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN OBJEK
MENARIK TANDA BUKTI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH
• Dalam hal pelepasan hak tersebut, dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ditandatangani ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah • Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik/dikuasai Pemerintah/BUMN/ BUMD dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang merupakan milik atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
• Memberikan tanda terima pelepasan • Membubuhi tanggal, paraf dan cap pada sertipikat dan buku tanah bukti kepemilikan yang sudah dilepaskan kepada Negara :
PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM PIHAK YANG BERHAK DENGAN OBJEK PENGADAAN TANAH PENGADAAN TANAH
• Saat Pemberian Ganti Kerugian & Pelepasan Hak yang telah dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Notaris setempat • Kepemilikan/hak atas tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus , alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku & tanahnya dikuasai langsung oleh Negara • Kepala Kantor Pertanahan Notaris selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya • Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan berita acara pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah
PENDOKUMENTASIAN PENGADAAN TANAH Data perencanaan Pengadaan Tanah
Surat pemberitahuan rencana pembangunan Data subyek dan Objek Berita Acara inventarisasi dan identifikasi
MENGUMPULKAN, MENGELOMPOKAN, MENGOLAH, MENYIMPAN DATA • PETA BIDANG TANAH • DAFTAR NOMINATIF • DATA ADMINISTRASI
Peta bidang Objek Pengadaan tanah dan daftar nominatif Daftar nominatif yang sudah disahkan Dokumen Pengadaan Penilai Dokumen hasil penilaian Pengadaan Penilaian
Undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan Ganti Kerugian Berita Acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti Kerugian Berita Acara pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak Alat Bukti penguasaan dan pemilikan Objek Pengadaan Tanah Berita Acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah Dokumentasi dan rekaman
PENDOKUMENTASIAN PENGADAAN TANAH MENYIMPAN, MENDOKUMENTASI DAN MENGARSIPKAN DATA • Data Pengadaan Tanah dimaksud disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat yang dapat disimpan dalam bentuk data elektronik • Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan data Pengadaan Tanah dilaksananakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH MENYERAHKAN BERKAS HASIL PENGADAAN TANAH
MENYIAPKAN DOKUMEN UNTUK PENDAFTARAN DAN SERTIPIKASI TANAH
PENGAMANAN HASIL PENGADAAN TANAH
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH (1)
Pengertian Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hak menurut Peraturan Menteri PU No 22/PRT/M/2006, tanggal 16 Oktober 2006
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH (2)
Pengertian Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hak menurut Peraturan Menteri PU No 22/PRT/M/2006, tanggal 16 Oktober 2006
Terima Kasih
