MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENGADAAN TANAH

MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENGADAAN TANAH Diklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelajaran ini, para peserta diharapkan mampu memahami dasar-dasar peraturan per-undang2an terkait Pengadaan Tanah untuk pembangunan.

2

Pokok Bahasan Tata Urutan Perundangan di Indonesia

UU Pokok Agraria No. 5 Thn 1960

Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Thn 2012

Permendagri No. 72 Thn 2012 UU No. 2 Thn 2012 Perpres No. 71 Thn 2012

etentuan tentang Perubahan-Perubahan Perpres No. 71 Thn 2012

PMK No. 13 Thn 2012 Ketentuan Perundangan Terkait Pengadaan Tanah

UUD 1945 TAP MPR

Tata Urutan Perundanganundangan di Indonesia

UNDANG-UNDANG PERPPU PERATURAN PEMERINTAH

PERPRES PERDA

Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis NKRI dan berfungsi sbg sumber hukum tertinggi. Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiardjo ( 1981: 106-107) UUD 1945 mempunyai kedudukan yg istimewa, hal ini dikarenakan: 1. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yg berbeda dg pembentukan UU biasa 2. UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yg luhur 3. UUD adalah piagam yg menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.

TAP MPR RI & Undang-Undang

Ketetapan MPR adalah ketetapan yg dikeluarkan MPR sbg konsekuensi dari tugas, kedudukan dan kewenangan MPR sesuai UUD 1945.

Undang-undang

merupakan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan UUD 1945. Yang berwenang membuat UU adalah DPR legislative bersama pihak eksekutif (Presiden).

PERPPU & PP Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hal ini dikarenakan PERPPU dibuat dlm keadaan darurat dalam arti persoalan yg muncul harus segera ditindaklanjuti. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan UU.

PERPRES & PERATURAN DAERAH Peraturan Presiden merupakan peraturan per-undang2-an yg dibentuk Presiden berdasarkan psl 4 UUD 1945. Dilihat dr sifatnya Presiden dapat membuat dua macam keputusan yaitu: 1.Bersifat pengaturan 2. Bersifat penetapan Peraturan Daerah adalah peraturan yg dibuat oleh Pemerintah Daerah

Propinsi / Kabupaten / Kota.

Undang-Undang Agraria No. 5 Thn. 1960 Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok Hak-Hak atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa Serta Pendaftaran Tanah

Dasar-dasar dan Ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 diperjelas dalam pasal-pasal berikut

PASAL 1 Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

PASAL 2 Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UndangUndang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

PASAL 3 Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.

PASAL 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak-Hak atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa Serta Pendaftaran Tanah

Bagian I Ketentuan Umum

Bagian I Ketentuan Umum

Bagian II Pengadaan Tanah

Bagian II Pengadaan Tanah

Bagian III Hak Milik

Bagian III Hak Milik

Bagian IV Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan

Bagian IV Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan

PAKET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM UU NO 2 TAHUN 2012

PERPRES NO 71 TAHUN 2012

PERATURAN KEPALA BPN NO 5 TAHUN 2012

PERATURAN KEPALA BPN NO 6 TAHUN 2015

PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012

- PERPRES NO 40 TAHUN 2014 - PERPRES NO 99 TAHUN 2014 - PERPRES NO 30 TAHUN 2015 - PERPRES NO 148 TAHUN 2015 - INPRES NO 1 TAHUN 2016 - KEPPRES NO 3 TAHUN 2016

PER MEN KEUANGAN NO 13 TAHUN 2013 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2016

PENGERTIAN ISTILAH UU No. 12 Tahun 2012

1

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang pengadaan tanah

berhak dalam proses

Penilai Pertanahan (Penilai) adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah

PENGERTIAN ISTILAH UU No. 12 Tahun 2012

2

Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah Tim persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alas an keberatan, melakukan u klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. Satuan Tugas selanjutnya disebut Satgas adalah satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah Ruang atas dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan atau ruang yang ada di atas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

Pokok-Pokok Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Pengadaan Tanah Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah disertai jaminan tersedianya anggaran Kewajiban Pihak yang Berhak untuk melepaskan tanahnya setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah diselenggarakan oleh Pemerintah Dilaksanakan sesuai dengan RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Instansi yang melibatkan para pengampu dan pemangku kepentingan Kewajiban Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah mematuhi ketentuan dalam Undang-undang Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pemberian Ganti Kerugian yang adil dan layak

Prinsip Pengadaan Tanah

• Terjaminnya hak-hak Masyarakat atas Tanah • Terhindarnya Masyarakat dari Upaya Spekulasi Tanah • Terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum

Ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2012 Instansi

Konsultasi Publik

Pengadaan Tanah

Pelepasan hak

Pihak yang Berhak

Ganti Kerugian

Objek Pengadaan Tanah

Penilai Pertanahan

antara lain

Hak Atas Tanah

Pemerintah Pusat

mengenai:

Kepentingan Umum

Pemerintah Daerah

Hak Pengelolaan

Lembaga Pertanahan

Ketentuan umum ini menjelaskan beberapa konsep/pengertian yang membatasi lingkup pengaturan,

1. Asas Kemanusiaan 2. Asas Keadilan 3. Asas Kemanfaatan 4. Asas Kepastian 5. Asas Keterbukaan 6. Asas Kesepakatan 7. Asas Keikutsertaan 8. Asas Kesejahteraan 9. Asas Keberlanjutan 10. Asas Keselarasan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan Asas:

Asas Kemanusiaan, pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta menghormati terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat, setiap warga negara

1

Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberi ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi social ekonomisnya, dg memperhitungkan kerugian thd faktor fisik maupun nonfisik

2 3

4 5

Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak positif bagi pihak yg memerlukan tanah, masyarakat yg terkena dampak dan masyarakat luas Asas Keterbukaan, dlm proses pengadaan tanah, masyarakat yg terkena dampak berhak memperoleh informasi ttg proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti

Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yg diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing

6

Asas Kesepakatan yakni seluruh kegiatan pengadaan tanah dan Pemegang hak atas Tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yg memerlukan tanah dg Pemegang Hak atas Tanah

7 8 9 10

Asas Keikutsertaan / Partisipasi, peran serta seluruh pemangku kepentingan dlm setiap tahap pegadaan tanah (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan penolakan penolakan masyarakat thd kegiatan yang bersangkutan Asas Kesejahteraan, bahwa pengadaan tanah utk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yg berhak dan masyarakat secara luas Asas Asas Keberlanjutan, kegiatan pembangunan dpt berlangsung secara terus –menerus, berkesinambungan, utk mencapai tujuan yg diharapkan

Asas Keselarasan, bahwa Pengadaan Tanah untuk pengembangan dapat seimbangdan sejalan dg kepentingan Masyarakat dan negara

UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1

Pasal 3

Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dg tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Pasal 7 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dg Rencana Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Kerja setiap instansi yg memerlukan tanah.

UU No. 2 Tahun 2012 Pokok-Pokok Pengadaan Tanah

Pasal 4 (1) Pemerintah/Pemda menjamin tersedianya tanah utk kepentingan umum (2) Pemerintah/Pemda menjamin tersedianya pendanaan utk kepentingan umum

Pasal 5 Pihak yang berwajib melepaskan tanahnya pd saat pelaksanaan Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap

2

UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 6 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 7 (1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Kerja setiap instansi yg memerlukan tanah.

3

UU No. 2 Tahun 2012

4

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud digunakan untuk pembangunan a. Pertahanan dan keamanan Nasional; b. Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, Stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. Waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal; e. Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi;

Psl 10

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

h. Jaringan telekomunikasi dan Informatika Pemerintah; i. Rumah Sakit Pemerintah/ Pemda; j. Fasilitas keselamatan umum; k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemda; l. Fasilitas social, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m.Cagar alam dan Cagar Budaya; n. Kantor Pemerintah/Pemda/Desa;

o. Penataan Permukiman kumuh, perkotaan. Kantor Konsolidasi Tanah, Serta perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan perumahan sewa;


Pasal 13 Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. Perencanaan

b. Persiapan c. Pelaksanaan; dan d. Penyerahan hasil

5


6

Pasal 52 (1) Pendanaan Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum bersumber dari APBN dan/atau APBD (2) Dalam hal instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/ BUMN yg mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.


7

Pasal 53 (1)Dana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dlm Pasal 52 meliputi dana: a. Perencanaan; b. Persiapan; c. Penyerahan hasil; d. Administrasi dan Pengelolaan; e. Sosialisasi;

(2) Pendanaan

Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi dan dituangkan dlm dokumen penganggaran sesuai dg ketentuan peraturan per-undang2-an

(3) Ketentuan

mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum diatur dg Peraturan Presiden


8

BAB VI TENTANG HAK PAKAI

PASAL 55 Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Pihak yang Berhak mempunyai hak: a. Mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah;dan b. Memperoleh informasi mengenai Pengadaan Tanah.

PASAL 56 Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

PASAL 57 Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, masyarakat dapat berperan serta, antara lain: a. Memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah; dan b. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Instansi

Konsultasi Publik

menjelaskan beberapa

Pengadaan Tanah

Pelepasan hak

konsep/pengertian yang

Pihak yang Berhak

Ganti Kerugian

Objek Pengadaan Tanah

Penilai Pertanahan

Hak Atas Tanah

Pemerintah Pusat

Kepentingan Umum

Pemerintah Daerah

Hak Pengelolaan

Lembaga Pertanahan

Ketentuan umum ini

membatasi lingkup

pengaturan, antara lain mengenai:

Tentang Sumber Dana Terdapat 3 hal dalam pengaturan pendanaan Pengadaan Tanah

Pertama Pertama, sumber pendanaan dibebankan pada APBN d/a APBD serta dimungkinkan pendanaan internal BUMN/BUMD dg aturan khusus

Kedua Kedua, adanya jaminan alokasi pendanaan meliputi anggaran: perencanaan, persiapan, pelaksanaan penyerahan hasil administrasi dan pengelolaan dan sosialisasi

Ketiga Ketiga, adanya jaminan ketersediaan anggaran yg dialokasi pd Instansi yg memerlukan tanah

KETENTUAN SUMBER DANA DAN LUAS Undang-Undang No. 2 Thn 2012

Tentang Sumber Dana Sumber Dana

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A.P.B.N A.P.B.D SUMBER DANA

BUMN/BHMN yang mendapat penugasan khusus Perpres No. 30 2015 tentang dana talangan untuk BUMN dan non BUMN

>5,00 Ha

LUAS KEBUTUHAN

TANAH < 5,00 Ha

• Mengikuti ketentuan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sesuai dg UU. No. 2 Th. 2012 dan PERPRES No. 71 Th. 2012 dg 4 Tahapan (Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil)

• Perpres No. 148 Th. 2016 Tidak memerlukan SK Pemkot • Dapat dilakukan dg pengadaan langsung (Jual/Beli) melalui notaris/ PPAT • Penilaian Harga oleh Apraisal • Tidak diberlakukannya ketentuan konsinyasi • Dilakukan dlm 1 Tahun Anggaran Sesuai Peraturan Kepala BPN No. 5 Thn 2012

Pihak-Pihak yang Berperan Serta Dalam Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Luas Kebutuhan Tanah > 5,00 Ha

Instansi yang memerlukan tanah pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kel urahan Desa KANWIL BPN/ Kantor Pertahanan Perguruan Tinggi/Akademis Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Mahkamah Agung

Pihak yang Berhak

Pihak yang Terkena Dampak (Dampak yang berbahaya seperti: Nuklir, Tegangan Tinggi, (TPA)

Nazhir untuk Tanah Wakaf

Pemilik Masyarakat Tanah Hukum bekas Adat tanah adat

Pemegang dasar penguasaan atas tanah

Pemegang Hak Pengelolaan

Pemegang Hak atas tanah

Pihak yang menguasai tanah negada dengan itikad baik

PIHAK YANG BERHAK

Pemilik Bangunan, tanaman

Untuk pembangunan yang memiliki dampak khusus seperti: Nuklir dll

PIHAK YANG TERKENA DAMPAK

PIHAK YANG BERHAK BERDASARKAN UU. No. 2/2012 DAN PERPRES 71/2012

• Pemegang Hak Atas Tanah adalah perorangan atau badan yg ditetapkan sesuai undang2 No. 5 Tahun 1960 • Pemegang Hak Pengelolaan, adalah hak menguasai dr negara yg pelaksanaanya dilimpahkan sebagian kpd pemgegannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan • Nadzhir untuk tanag wakaf adalah pihak yg menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan • Pemiliki tanah bekas tanah adat, adalah pemegang hak atas tanah bekas tanah adat sbgmn diatur dalam ketentuan konversi sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang agraria, misalnya petunjuk pajak bumi/landrente, girik, ketir, yang telah di konversi sesuai UU No. 5 Tahun 1960

PIHAK YANG BERHAK BERDASARKAN UU. No. 2/2012 DAN PERPRES 71/2012 (Contd)

• Masyarakat hukum adat, adalah masyarakat yg keberadaanya telah ditetapkan dg peraturan daerah setempat • Pihak yang menguasai tanah negara dg itikad baik, adalah perseorangan, badan sosial/keagamaan, instansi pemerintah yg secara fisik menguasai/memanfaatkan tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dg cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan • Pemegang dasar penguasaan atas tanah adalah pihak yg memiliki alat bukti kepemilikan tanah dr pejabat yg berwenang • Pemilik bangunan, tanaman adalah pihak yg memiliki bukti penguasaan bangunan/tanaman berupa IMB, bukti tagihan listrik/telepon, surat pernyataan kepemilikan bangunan/tanaman

Substansi Perpres No 71 Tahun 2012 1) Ketentuan Umum 7) Sumber Dana Pengadaan Tanah 6) Pemantauan dan Evaluasi 5) Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

2) Perencanaan Pengadaan Tanah 3) Persiapan Pengadaan Tanah 4) Pelaksanaan Pengadaan Tanah

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU. No. 2/2012 DAN PERPRES No. 71/2012

Pertahanan dan Keamanan Nasional

Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi

Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api

Pembangkit transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik

Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya

Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah

Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal

Tempat pembuangan dan pengolahan sampah

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU. No. 2/2012 DAN PERPRES No. 71/2012

Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah

Penataan Permukimah Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Stasus Sewa

Fasilitas Sosial, fasilitas umum dan ruang terbka hijau publik

Cagar alam dan Cagar Budaya

Prasana Pendidikan atau Sekolah Pemerintahan/Pemerintah Desa

Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah

Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Desa

Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum

Pokok Pengaturan Pengadaan Tanah Merupakan tindak lanjut penyelenggaraan UU No 2 Tahun 2012, khususnya Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59

Pasal 53 ayat (3): Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum diatur dg peraturan Presiden Pasal 59: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum diatur dg peraturan Presiden

Ketentuan umum ini menjelaskan beberapa konsep/pengertian yg membatasi lingkup pengaturan, a l mengenai: (1) Instansi, (2) Pengadaan Tanah, (3) Pihak yang Berhak (4) Objek Pengadaan Tanah, (5) Hak Atas Tanah, (6) Kepentingan Umum, (7) Hak Pengelolaan (8) Konsultasi Publik (9) Pelepasan hak, (10) Ganti Kerugian, (11) Penilai Pertanahan,

12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)

Penilai Publik Penetapam Lokasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah BPN Kantor Wil. BPN Provinsi Kantor Pertanahan Tim Persiapan Tim Kajian Keberatan Satuan Tugas dan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.

Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam pasal 3 s/d 7 Perpres No. 71 Thn 2012 , membahas terkait tiga ketentuan dasar Perencanaan Pengadaan Tanah, yaitu:

Muatan Materi

Dokumen Perencanaan

Dokumen Studi Kelayakan

Persiapan Pengadaan Tanah

Persiapan Umum dibahas dalam Pasal 8 s/d Pasal 48 Pemberitahuan Rencana Pembangunan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dibahas dalam Pasal 16 s/d Pasal 28 Konsultasi Publik Rencana Pembangunan, dibahas dalam Pasal 29 s/d Pasal

Penetapan Lokasi Pembangunan dibahas dalam Pasal 41 s/d Pasal 44

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Pasal 45 s/d Pasal 46 Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah dibahas dalam Pasal 47 s/d Pasal 48

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagian Umum

Penitipan Ganti Kerugian

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

Penyiapan Pelaksanaan

Pemberian Ganti Kerugian Khusus

Pemutusan Hubungan Hukum

Inventarisasi dan Identifikasi

Pemberian Ganti Kerugian

Pendokumentasian Peta Bidang

Musyawarah Persiapan Bentuk Ganti Kerugian

Daftar Administrasi dan Nominatif

Penetapan Penilai

Ketentuan Lainnya Untuk Pengadaan Tanah

Pemantauan dan Evaluasi diatur dalam pasal 115

Ketentuan Penutup diatur dalam pasal 124

Sumber Dana Pengadaan Tanah diatur dalam pasal 116 s/d 120

Ketentuan Peralihan diatur dalam pasal 123

Pengadaan Tanah Skala Kecil diatur dalam pasal 121

Insentif Perpajakan diatur dalam pasal 122

Perubahan Peraturan Pelaksanaan No. 71 tahun 2012

Perpres No. 40 Thn 2014 Perpres No. 99 Thn 2014 Perpres No. 30 Thn 2015 Perpres No. 148 Thn 2015

SUBSTANSI PER KA BPN NO 5 TAHUN 2012 Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pengambilan Ganti Kerugian yang Dititipkan di Pengadilan Negeri Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Pertanahan Nasional RI Pendanaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Skala kecil

Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012

1

1. Muatan Materi PK BPN RI 2012

Materi Pokok tentang Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012

2. Ketentuan Umum diatur dalam Pasal 1 s/d 5 3. Penyiapan Pelaksanaan diatur dalam pasal 6 s/d 8 4. Inventarisasi dan Identifikasi diatur dalam pasal 9 s/d 19 5. Penilaian diatur dalam pasal 20 s/d 24

NEXT


2

6. Musyawarah Penetapan ganti rugi diatur dalam pasal 25


7. Pemberian ganti kerugian diatur dalam Pasal 26 s/d 33 8. Pemberian ganti kerugian khusus diatur dalam pasal 34 s/d 36 9. Penitipan ganti kerugian diatur dalam pasal 37 s/d 38 10. Pelepasan objek pengadaan tanah diatur dalam pasal 39 s/d 40

NEXT


3

11. Pemutusan Hub. Hukum diatur dalam pasal 41 s/d 44


12. Pendokumentasian Peta Bidang diatur dalam pasal 45 13. Penyerahan hasil pengadaan tanah diatur dalam pasal 46 s/d 48 14. Pengambilan ganti kerugian diatur dalam pasal 49 15. Pemantuan dan evaluasi oleh BPN diatur dalam pasal 50

NEXT

4

Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012 16. Pndanaan plaksanaan pgadaan Tanah diatur dalam pasal 41 s/d 44


17. Pgadaan tanah skala kecil diatur dalam pasal 53 18. Koordinasi pelaksanaan pgadaan tnah diatur dalam pasal 54 19. Ketentuan Peralihan diatur dalam pasal 55 20. Ketentuan Penutup diatur dalam pasal 56

NEXT

SUBSTANSI PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012

1) Ketentuan Umum

5) Penutup. 2) Sumber Pendanaan

4) Pengelolaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

3) Penggunaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

PENGERTIAN BIAYA PENGADAAN TANAH APBD

Biaya Perencanaan adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah yg bersumber dari APBD untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah utk pembangunan bagi kepentingan umum Biaya Persiapan adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah yg bersumber dr APBD utk mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Persiapan d/a Tim Kajian dlm pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Biaya Pelaksanaan adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah yg bersumber dr APBD utk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah d/a Satgas dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Biaya Penyerahan Hasil adalah alokasi dana yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah yg bersumber dari

APBD untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dalam menyerahkan hasil pengadaan tanah kpd instansi yg memerlukan tanah disertai dg data pengadaan tanah

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG PERENCANAAN

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYERAHAN HASIL ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN

SOSIALISASI

SUBSTANSI PER MENTERI KEUANGAN No 13 TAHUN 2013 jo PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2016 Diktum

5) Ketentuan Penutup

1) Ketentuan Umum

2)

4) Ketentuan Peralihan 3) Penggunaan biaya operasional dan biaya pendukung

Besaran satuan biaya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan besaran biaya

Permendagri No. 72 Tahun 2012

Peraturan perundang-undangan yg menjadi acuan

Ada 5 Materi Pokok tentang Permendagri No. 72 Tahun 2012, yaitu:

Ketentuan Umum diatur dalam pasal 1 Sumber Pendanaan diatur dalam pasal 2 Penggunaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pengelolaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yg diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 8

NEXT

Peraturan Menteri Keuangan No. 13 Tahun 2012 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara NEXT

Peraturan Menteri Keuangan No. 13 Tahun 2012 Muatan Materi

Materi Pokok tentang Peraturan Mentri Keuangan No. 13 Tahun 2012, yaitu:

Besaran Satuan Biaya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Besaran Biaya diatur dalam Pasal 2 Pengggunaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Honorarium Tim Kerja Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

NEXT

BIAYA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NO. 10/PMK.02/2016 s.d Rp 10 miliar

=

(4% x Rp 10 miliar)

Di atas Rp 10 miliar s.d Rp 15 miliar

=

(Rp.400.000.000) + (3% x Rp 5 miliar)


=

(Rp 550.000.000) + (2% x Rp 15 miliar)


=

(850.000.000) + (1% X Rp 20 miliar)


=

(1.050.000.000) + (0,50% X Rp 50 miliar)


=

(1.300.000.000) + (0,25% X Rp 150 miliar)

=

(Rp. 2.175.000.000) + (0,15% x

Di atas Rp 500 miliar

60

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS No I

II

URAIAN SATUAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar

BESARAN

1. 1. 1. 1. A.

Ketua merangkap anggota Sekertaris merangkap anggota Anggota Sekretariat Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 50 Miliar

OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket

Rp. 1.300.000 Rp. 1.100.000 Rp. 800.000

1. 2. 2. 2. A.

Ketua merangkap anggota Sekertaris merangkap anggota Anggota Sekretariat Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar


Rp. 2.400.000 Rp. 1.900.000 Rp. 1.600.000 Rp. 900.000


Rp. 3.700.000 Rp. 2.900.000 Rp. 2.400.000 Rp. 1.000.000

PER HASIL KAJIAN PER HASIL KAJIAN PER HASIL KAJIAN

Rp. 1.100.000 Rp. 800.000 Rp. 750.000

1. Ketua merangkap anggota 2. Sekertaris merangkap anggota 2. Anggota 2. Sekretariat TIM KAJIAN KEBERATAN LOKASI PEMBANGUNAN

1. 2. 2.

Ketua merangkap anggota Sekertaris merangkap anggota Anggota

61

Rp. 1.600.000

INTEGRASI PAKET PERATURAN TENTANG PENGADAAN TANAH No A

BAB Diktum

BAGIAN

PASAL

UU 2/2012 SUBSTANSI

Muatan

BAB

Perpres 71/2012,jo 40/2014 Pasal Muatan

BAB

PerKa BPN 5/2012 Pasal Muatan

BAB

PMDN 72/2012 Pasal Muatan

Pasal

PMK 13/2013 Muatan

Menimbang Mengingat Menetapkan

B

Pasal demi Pasal I II

2 s/d 3

III

4 s/d 9

IV

10 s/d 51 10 s/d 13 14 s/d 15

Kesatu Kedua

Ketiga

19 s/d 21 22 s/d 25

1Ketentuan Umum Asas dan Tujuan

I

Pokok-pokok Pengadaan Tanah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Umum Perencanaan Pengadaan Tanah 14Dasar Perencanaan 15Dolumen Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah 16Umum 17Pemberitahuan Rencana Pembangunan 18Pendataan Awal Rencana Lokasi Pembangunan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Penetapan Lokasi Pembangunan

3 s/d 4 5 s/d 7 III 8 s/d 10 11 s/d 15 16 s/d 28 29 s/d 40 44 s/d 44

26Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Pendefelasian Persiapan Pengadaan Tanah Keempat

Pelaksanaan Pengadaan Tanah 27Umum 27Penyiapan Pelaksanaan 28Inventarisasi dan Identifikasi P4T

1

1 s/d 2 II

45 47 s/d 48 IV

I 49 s/d 51 52 s/d 54

1 s/d 5 6 s/d 8

55 s/d 62

9 s/d 16

29 s/d 30

Pengumuman dan Persetujuan Hasil P4T

31 s/d 32

Penetapan Penilai

17 s/d 19

33 s/d 36

Penilaian Ganti kerugian

37 s/d 39

Musyawaran Penetapan Ganti Kerugian

68 s/d 73

25

40 s/d 41

Pemberian Ganti Kerugian Pemberian Ganti Kerugian Keadaan Khusus

74 s/d 83 84 s/d 85

26 s/d 33 34 s/d 36

63 s/d 67

20 s/d 22

23 s/d 24

No

BAB

BAGIAN

UU 2/2012 PARA SUBSTANSI 42 s/d 43 Penitipan Ganti Kerugian 44 Insentif Perpajakan

Muatan

Perpres 71/2012,jo 40/2014 BAB Pasal Muatan 86 s/d 95

45 Pelepasan Tanah Instansi Pelepasan Objek Pengadaan Tanah Pelepasan Hubungan Hukum Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah

Kelima

Keenam

V Kesatu Kedua

Pendokumentasian peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Berita Acara Penyerahan Pelaksanaa Pembangunan Pengambilan Ganti Kerugian yang Dititipkan di Pengadilan Negeri Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi oleh BPN

Sumber Dana Pengadaan Tanah Umum Sumber Pendanaan Penyediaan dan Penggunaan Pendanaan Pendanaan Pengadaan Tanah

PerKa BPN 5/2012 BAB Pasal Muatan 37 s/d 38

96 s/d 99

39 s/d 40

100 s/d 108

41 s/d 44

109 s/d 111

V

VI

VII

PMDN 72/2012 BAB Pasal Muatan

PMK 13/2013 Pasal Muatan

45

II 112

46 s/d 47

113 s/d 114

48

III

49

IV

50

115

116 s/d 120* I II V

1 2

51 s/d 52

Stándar Biaya, satuan biaya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Besaran biaya

2

Penggunaan Biaya Operasional dan Pendukung

III 3 s/d 5

3,4,5,6

Pengelolaan Biaya Operasional dan Pendukung Pengadaan Tanah Skala Kecil Insentif Perpajakan

IV 6 s/d 8

7,8

VIII IX

121* 122

VII

Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketentuan Peralihan

X

VIII

Ketentuan Penutup

XI

VI

VI

53

123

VII VIII

54 55

124 s/d 126

IX

56 s/d 57

9,10

V

9

11

Peraturan Percepatan Bangunan

Inpres No. 1 Thn 2016 • Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Perpres No. 3 Thn 2016 • Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Hak Ulayat

Hak atas Tanah Pada Masyarakat Adat Definisi Hak Ulayat

Kedudukan Hak Ulayat dlm UUPA Tanah Ulayat berkaitan dgn UU No. 2 Thn 2012

Definisi Hak Ulayat

Hak Ulayat disini adalah suatu sifat komunalistik yg menunjuk adanya

hak bersama oleh para anggota masyarakat hukum adat atas suatu tanah

tertentu. Dalam

pelaksanaannya, kelompok

tersebut bisa

merupakan masyarakat hukum adat yg teritorial (Desa, Marga magari,

hutan) bisa jg merupakan masyarakat hukum adat geneologik atau keluarga, seperti suku.

Tanah Ulayat berkaitan dgn UU No. 2 Thn 2012

Hak Ulayat berkaitan dgn UU No. 2 Thn 2012 dalam masyarakat hukum adat tsb selain kepunyaan bersama atas tanah bersama warganya, Hak bersama dalam masyarakat hak ulayat bukan hak milik dalam arti merupakan hak kepunyaan bersama yg itu bersama.

mengandung hak para anggota atau adat yg merupakan yuridis, melainkan adalah kepentingan

Tanah Wakaf Definisi Terkait UU no. 41 ttg Wakaf

Wakaf Tanah utk Kepentingan Masyarakat

Perubahan Status harta benda

Penukaran harta benda

Ganti Rugi atas harta benda wakaf

Tata Cara penukaran Tanah Wakaf

Dasar Hukum Wakaf

UU No. 5 Thn. 1960 Tentang UU Pokok Agraria

UU No. 41 Thn. 2004 Tentang Wakaf

PP No. 42 Thn. 2006, Pelaksaan UU No. 41 Thn. 2004 Tentang Wakaf

Definisi Tanah Wakaf Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf utk memisahkan d/a menyerahkan sebagian harta benda miliknya utk dimanfaatkan selamanya atau utk jangka waktu tertentu sesuai dg kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf adalah penyataan kehendak wakif yg diucapkan secara lisan d/a tulisan kpd nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya Nazhir adalah pihak yg menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dg peruntukannya Harta Benda Wakaf adalah harta benda yg memiliki daya tahan lama d/a manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yg diwakafkan oleh wakif Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yg ditetapkan oleh menteri utk membuat akta ikrar wakaf

Tanah Wakaf Jenis Harta Wakaf

Benda Tidak Bergerak

Benda Bergerak Selain Uang

Benda Bergerak Berupa Uang

1

Tanah Wakaf

Dalam praktek yg ada di masyarakat, sebidang tanah yg telah diwakafkan akan mempunyai kedudukan khusus, yakni ter isolisasinya tanah wakaf tsb dr kegiatan transaksi (jual beli, sewa beli, hibah, waris, penjamin an dan bentuk pengalihan lain. Hal tsb ditegas kan dlm UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 40, yg me nyatakan bahwa harta benda wakaf yg sudah diwakafkan dilarang:

2 Dijadikan jaminan

Disita Dihibahkan Dijual Diwariskan Ditukar Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Penukaran Harta Benda Wakaf

1

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk

penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI

Pasal 49 PP no 42 Tahun 2006

2. Izin tertulis dari menteri sebagaimana tertulis di (ayat 1): a. Perubahan harta benda wakaf untuk keperluan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

b. Harta Benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak


Pasal 49 PP no 42 Tahun 2006

2

3. Selain dari pertimbangan sbgmn dimaksud pd ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dg peraturan perundangan b. Nilai dan manfaat harta benda penukar se-kurang2-nya sama dg harta benda wakaf semula


3

4. Nilai dan Manfaat harta benda penukar sbgmn dimaksud pd ayat (3) huruf (b) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yg anggotanya terdiri dr unsur: Pasal 49 PP no 42 Tahun 2006

a. Pemda Kabupaten/Kota b. Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota c. MUI Kabupaten/Kota d. Kantor DEPAG Kabupaten/Kota e. Nazhir Tanah Wakaf yang bersangkutan


Nilai tukar thd harta benda Wakaf Pasal 50 PP 42 thn 2006, menjelaskan bahwa nilai tukar thd harta benda : a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dg NJOP harta benda wakaf b. Harta benda penukar berada di wilayah yg strategis dan mudah utk dikembangkan

4


5

Nilai tukar thd harta benda Wakaf Pasal 50 PP 42 tahun 2006, menjelaskan bahwa nilai tukar thd harta benda : a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dg NJOP harta benda wakaf

b. Harta benda penukar berada di wilayah yg strategis dan mudah untuk dikembangkan

Waris dan Penjualan Tanah Waris

Dasar Hukum Waris Menurut KUH Perdata Psl 380

Ahli Waris dan Surat Keterangan Waris

Pewarisan menurut hukum Islam

Ahli Waris yang tinggal Jauh

Hukum Waris secara adat

Balik nama ahli Waris

Penjualan Tanah Waris

Perhitungan Pajak-pajak

Waris Menurut KUH Perdata Pasal 830

1

Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kpd pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian; Dapat diartikan bahwa dlm hal pemilik harta masih hidup, dia tidak dapat mewariskan apapun kpd ahli warisnya. Sehingga, dalam hal terjadi suatu pemberian atas suatu barang kpd keturunannya yg ditujukan agar keturunannya dpt memiliki hak atas barang tsb setelah meninggal dunia (dlm bentuk hibah misalnya), mk hal tsb dianggap sbg “Hibah Wasiat”. Dimana barang tsb baru beralih pd saat pemberi hibah telah

meninggal dunia. Dalam hal pemberian barang tsb diberikan pd saat si pemberi barang masih hidup, tanpa diberikan suatu imbalan berupa uang, mk hal tsb disebut sbg “Hibah” saja.


2

Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali utk suami atau isteri dari pewaris., dg ketentuan mereka masih terikat dlm perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pd saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tsb bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tsb, maka yang berhak mewaris hanyalah orang2 yg mempunyai hubungan darah dg pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dr saudara2-nya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris menurut BW ada empat golongan besar, yaitu:


3

Golongan I : Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPeradata) Golongan II

: Gol. II ini baru bisa mewarisi harta pewaris dalam hal Gol. I tidak sama sekali. Jadi, apabila masih ada ahli waris Gol. I, maka Gol. I tersebut “menutup” Golongan yang diatasnya (854 KUHPerdata)

Golongan III : Gol. II ini baru bisa mewarisi harta pewaris dalam hal Gol. I tidak sama sekali. Jadi, apabila masih ada ahli waris Gol. I, maka Gol. I tersebut “menutup” Golongan yang diatasnya (854 KUHPerdata) Golongan IV :

Paman dan Bibi pewaris baik dari pihak bapak dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat

KUH Perdata Tentang Anak Angkat

Karena prinsip dr pewarisan adalah adanya hubungan darah, mk secara hukum anak angkat atau anak tiri (yg bukan keturunan langsung dr pewaris ) tidak berhak mendapatkan warisan secara langsung dr pewaris. Namun dimungkinkan bagi anak angkat tsb untuk menerima warisan dg cara pemberian Hibah atau “Hibah wasiat” (pasal 874 BW).

Pembagian waris menurut KUH perdata ini yg banyak dipergunakan oleh masyarakat umum saat ini di Indonesia.

Waris menurut Hukum Islam

Dalam Islam, Harta waris dibagikan jika memang orang yg meninggal, meninggalkan harta yg berguna bagi orang lain. Namun, sebelum harta waris itu diberikan kpd ahli waris, ada tiga hal yg terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu peninggalan dr mayit: 1. Segala biaya yg berkaitan dg proses pemakaman jenazah; 2. Wasiat dari orang yg meninggal; dan 3. Hutang piutang sang mayit.

1

Al Qur’an sebagai sumber utama dasar Pewarisan

Dlm Islam saling mewarisi antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al Qur’an dan hadist rasulullah. Diantaranya firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4:7 :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Siapa saja ahli waris harus di buktikan secara tertulis dalam bentuk SK Waris 1. Untuk WNI asli, SKW dibuat dibawah tangan dg ditandatangani oleh dua orang saksi dan disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat; 2. Sementara untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa SKW dibuat dgn Akta notaris dan untuk WNI keturunan Timur Asing seperti Arab dan India SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. 3. Adakalanya untuk kasus tertentu SKW dibuatkan dg penetapan pengadilan atau yg lazim disebut fatwa waris. SKW dg Penetapan Pengadilan dibutuh kan terutama utk kondisi ahli waris terdiri dr banyak orang yg berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini bisa terjadi jika pewaris merupakan orang dg tingkatan yg sudah jauh secara vertikal dlm hubungan kekeluargaan.

Ahli Waris tinggal di lokasi yang berjauhan Jika ada ahli waris tinggal di lokasi yg berjauhan dg objek tanah, mk utk menandatangani akta jual beli bisa memberikan kuasa utk menjual berupa akta notaris atau legalisasi kpd salah seorang ahli waris lainnya. Akta kuasa untuk menjual bisa dibuat di hadapan notaris tempat si ahli waris berada. Kuasa untuk menjual ini tidak bisa dibuat di bawah tangan saja.

Dimana pd saat pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, asli akta kuasa utk menjual tsb harus dilampirkan.

Balik Nama ke Seluruh Ahli Waris Sertifikat Asli

Fotokopi SPPT PBB

Syarat-syarat lain yg dbutuhkan dalam pengajuan balik nama turun waris

SK Kematian Pewaris

Fotokopi KK seluruh ahli waris

BPHTB

Surat Kuasa jika dikuasakan

Pengelolaan Aset Desa Dasar Hukum Proses Pengelolaan

1

Pengelolaan Aset Desa

2

Dasar Hukum

PP No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 - PP No. 47 Tahun 2015, tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014, Tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014. - Permendagri No. 4 Tahun 2007, pedoman pengelolaan kekayaan Desa -


4

Pengertian

Aset Desa adalah barang milik Desa yg berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yg sah.


5

Jenis Aset Desa 1. Kekayaan asli Desa 2. Kekayaan milik Desa yg dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 3. Kekayaan Desa yg diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yg sejenis; 4. Kekayaan Desa yg diperoleh sbg pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dll 5. Hasil Kerjasama Desa;

6. Kekayaan Desa yg berasal dari perolehan lainnya yg sah

Pengelolaan Aset Desa Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud poin 1 diatas:

Tanah kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Bangunan Desa, Pelelangan Ikan, Pelelangan

hasil pertanian, Hutan Milik Desa, Mata Air milik Desa, Pemandian Umum dan Aset lainnya milik Desa.

6


7

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan

pengelolaan kekayaan milik Desa. Kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.


8

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas: 1. Kepentingan umum, 2. fungsional, 3. kepastian hukum, 4. keterbukaan, 5. efisiensi, 6. efektivitas, 7. akuntabilitas, dan 8. kepastian nilai ekonomi.


9

Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dg peraturan Desa dg berpedoman pd peraturan menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.


10

Kepala Desa sbg pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab sbb : a. b. c. d. e.

Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; Menetapkan pengamanan aset desa Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yg bersifat strategis melalui musyawarah desa; f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah d/a bangunan

Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda Dasar Hukum

Nilai Tanah Proses perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Ketentuan Umum

Bentuk Pemindah tanganan

Pelepasan Hak Tanah

Penjualan dan Tukar Menukar

Pemindahtanganan Bangunan Milik Perda

1

Dasar Hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah • Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2008, Tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah


2

Pemindahtanganan BMD adalah pengalihan kepemilikan sbg tindak lanjut dr penghapusan. Pemindahtanganan BMD berupa tanah d/a bangunan

dan selain tanah dan bangunan yg bernilai lebih dr Rp 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) ditetapkan dg Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.


3

Pemindahtanganan BMD berupa tanah d/a bangunan yg tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila sudah tidak sesuai dg tata ruang wilayah atau penataan kota


Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) cara, yakni melalui pelepasan yaitu dg cara:

1. pembayaran ganti rugi (dijual) dan 2. dengan cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling)

4


Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ruilslag/tukar guling) antara lain: 1. Terkena Planologi 2. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle) 3. Menyatukan barang/aset yg lokasinya terpencar utk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi 4. Memenuhi kebutuhan operasional Pemda sbg akibat pengembangan organisasi; dan 5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam

5


1. Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling), mk nilai tukar pd prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah

Daerah; 2. Apapun yg harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tsb harus seijin Pemerintah Daerah agar sesuai dg peruntukan tanahnya;

6

Perihal Tukar Menukar a. Dalam hal tukar menukar ( ruilslag/tukar guling), mk nilai tukar pd prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah; b. Apapun yg harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tsb harus seijin Pemerintah Daerah agar sesuai dg peruntukan tanahnya; c. Dalam hal pelepasan hak dg pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah d/a bangunan itu dg pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yg berlaku; d. Dalam hal pelepasan hak dg tukar menukar (ruilslag/tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yg bersangkutan yg mengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Tanah dan Bangunan

1

Nilai ganti rugi tanah dpt ditetapkan dg berpedoman pd harga dasar terendah atas tanah yg berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI dan DPRD, sedangkan utk Instansi Pemerintah, Koperasi d/a Yayasan milik Pemerintah, dapat ditetapkan dg berpedoman pd Nilai Jual Objek Pajak d/a harga pasaran umum setempat. Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dg berpedoman pd harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat;

Nilai Tanah dan Bangunan nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pd saat pelaksanaa penaksiran dan hasilnya dikurangi dg nilai susut bangunan yg diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dg 2 % untuk bangunan permanent, 4 % untuk bangunan semi permanen, dan 10% untuk bangunan yang darurat. Dg ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar 50 % seperti pada penjualan rumah dinas daerah golongan 111 ).

2

Aset Milik Perusahaan

Dasar Hukum

Pengawas Perusahaan Terbuka

Obyek Transaksi

Penjualan Aset

Pengalihan Aset

Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan, Nomor : Kep-413/BL/2009, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama

Penjualan Aset PT

Dalam hal pengalihan aset perseroan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) , mk Direksi dapat langsung melakukan penjualan aset dan perbuatan hukum tsb tetap mengikat Perseroan, hal ini sbgmn diatur dalam Pasal 102 ayat (2) UUPT. Akan tetapi, apabila hal ini ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perseroan, sbgmn diatur dlm Pasal 117 UUPT, yg mana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

komisaris, mk sebelum pengalihan aset tsb harus memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Dewan Komisaris perseroan.

Pengalihan Aset perusahaan pada Perusahaan Terbuka atau PT Tbk

Dasar hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga

Keuangan, Nomor : Kep-413/BL/2009, ttg Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama

1

Pengalihan Aset perusahaan pada Perusahaan Terbuka atau PT Tbk Perusahaan yg melakukan Transaksi Material dg nilai

transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dg 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2

Obyek Transaksi Material Aset selain Aset Saham

Transaksi Material yg dilakukan oleh Perusahaan dg nilai lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan, wajib terlebih dahulu

memperoleh persetujuan RUPS sesuai dg prosedur dan persyaratan yg ditetapkan dalam Peraturan ini. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan ttg Transaksi Material yg akan dilakukan.

Penggunaan Kawasan Hutan

Dasar Hukum

PKH utk Pembangunan

Hapusnya Ijin Pinjam

Pinjam Pakai PKH/IPPKH

Permohonan IPPKH

Jangka Waktu

Kewajiban Pemegang IPPKH

Dasar Hukum

Dasar Hukum Penggunaan Kawasan Hutan 1. PP No. 105 tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan. 2. PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Pinjam Pakai kawasan hutan atau (IPPKH) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH.

1

Pinjam Pakai kawasan hutan atau (IPPKH)

Pada provinsi yg luas kawasan hutannya sama dg atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, d/a provinsi, dg kompensasi: 1. lahan untuk penggunaan komersial; dan

2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pd kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial.

2

Pinjam Pakai kawasan hutan atau (IPPKH) Pada provinsi yg luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per

seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, d/a provinsi, dg kompensasi:

1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial; dan

2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan nonkomersial;

3

Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 18, ayat 1 jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan sama dg jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hapusnya Ijin Pinjam Pakai

Hapusnya Izin pinjam Pakai. Pasal 20 , Izin pinjam pakai kawasan hutan sbgmn dimaksud hapus jika :

a. jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir; b. dicabut oleh Menteri; atau c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kpd Menteri sebelum jangka waktu berakhir dg pernyataan tertulis.

Terima Kasih

Semoga Bermanfaat

Sukses Selalu Sampai Ketemu Lagi 121

MODUL 1 : KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENGADAAN TANAH

Recommend Documents