i
MODEL PENGELOLAAN KOLABORATIF PERAIRAN UMUM DARATAN DI DANAU RAWA PENING PROVINSI JAWA TENGAH
PARTOMO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Model Pengelolaan Kolaboratif Perairan Umum Daratan di Danau Rawa Pening Provinsi Jawa Tengah adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini. Bogor, Pebruari 2012
Partomo NRP P062050311
3
ABSTRACT PARTOMO. Collaborative Management Model of Inland Water in Rawa Pening Lake Central Java Province. Under supervision of SJAFRI MANGKUPRAWIRA, AIDA VITAYALA S. HUBEIS and LUKY ADRIANTO. Rawa Pening Lake is an aquatic ecological system which plays important social role for surrounding residents. Disregarding involvement of surrounding residents and stakeholders in managing the lake may result in conflicting utilization of resources. Managing the lake based on collaborative management involving all stakeholders will facilitate to create self-governance that pay off all of the stakeholders. This research is intended to formulate strategic policy in managing lake based on collaborative management. The research was conducted in 4 villages using several method of sampling. Data analysis includes stakeholders analysis, vulnerability analysis, resilience, and interpretative structural modelling analysis. The results confirm that surrounding residents depended on Rawa Pening Lake resources. The finding also shows that Kecamatan Tuntang has the highest vulnerability index caused by population pressure and degraded built land. Key success factors in collaborative management of Rawa Pening Lake are involving fishermen, managing conflict and empowerment of lake resource users, and the regulatory roles of Central Government and Central Java Provincial Government. Furthermore, necessary activities needed in upwarding lake collaborative management are education and training for capacity building, besides enhancing coordination among stakeholders. Key words: lake, stakeholders, collaborative management
4
RINGKASAN PARTOMO. Model Pengelolaan Kolaboratif Perairan Umum Daratan di Danau Rawa Pening Provinsi Jawa Tengah. Dibimbing oleh SJAFRI MANGKUPRAWIRA, AIDA VITAYALA S. HUBEIS dan LUKY ADRIANTO. Danau Rawa Pening merupakan sebuah sistem ekologi yang mempunyai peran sosial bagi masyarakat sekitarnya. Fungsi ekologi danau mulai terancam oleh berbagai tekanan, baik yang bersifat alamiah maupun antropogenik. Kondisi ini menjadikan ekosistem danau sebagai sistem yang rentan terhadap gangguan atau tekanan yang bersifat eksternal. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya danau semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di sekitar danau. Kondisi ini dapat mengancam keberadaan danau sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan penyedia langsung mata pencaharian bagi masyarakat sekitar danau. Dalam hal ini, masyarakat sekitar Danau Rawa Pening menggantungkan hidupnya terkait dengan mata pencaharian, terutama untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pertanian. Potensi sumberdaya perikanan danau menjadi kompleks dengan semakin tingginya eksploitasi sumberdaya perikanan. Pengelolaan Danau Rawa Pening bersifat multi stakeholders yang melibatkan peran banyak pihak. Model pengelolaan sentralistik dengan mereduksi peran masyarakat pemanfaat sumberdaya telah mengakibatkan pengelolaan danau tidak efisien. Sebaliknya, pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat tidak dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya. Ketidakseimbangan distribusi peran antara pemerintah dan masyarakat telah mengakibatkan konflik pemanfaatan sumberdaya dan kerusakan ekosistem danau. Hal ini yang menjadi latar belakang pentingnya pendekatan pengelolaan kolaboratif untuk memperbaiki sistem pengelolaan Danau Rawa Pening. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi tingkat kebergantungan masyarakat terhadap Danau Rawa Pening, (2) menganalisis tingkat kerentanan masyarakat sekitar Danau Rawa Pening, (3) menganalisis tingkat resiliensi masyarakat sekitar Danau Rawa Pening, serta (4) merancang model pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil empat desa sampel yang ditentukan secara purposive sampling, yaitu Desa Tuntang, Desa Rowoboni, Desa Kebondowo, dan Desa Bejalen. Responden masyarakat, pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, LSM, dan responden pakar dilibatkan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan analisis stakeholders, analisis kerentanan, analisis resiliensi, dan interpretative structural modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumberdaya alam adalah sektor perikanan dan pertanian. Masyarakat nelayan dan petani memiliki tingkat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya danau. Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki tingkat kebergantungan yang rendah terhadap sumberdaya danau. Semakin tinggi tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau, maka akan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan danau. Hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa kerentanan pertumbuhan populasi penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Bawen (12,48). Kerentanan
5 degradasi lahan terbangun tertinggi adalah di Kecamatan Ambarawa (23,10). Selanjutnya kerentanan keterbukaan ekonomi tertinggi adalah di Kecamatan Tuntang (24,54). Hasil standarisasi masing-masing variabel kerentanan menunjukkan bahwa Kecamatan Tuntang memiliki komposit indeks kerentanan tertinggi (0,72), sehingga dapat dikategorikan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Kebijakan dalam peningkatan resiliensi masyarakat sekitar Danau Rawa Pening adalah (1) pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, (2) penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan, (3) konservasi tanah dan rehabilitasi lahan, (4) penatagunaan dan pendayagunaan lahan berdasarkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan, (5) pengaturan alat tangkap atau jaring nelayan, (6) melarang penggunaan bahan peledak, stroom, dan racun dalam menangkap ikan, (7) normalisasi kawasan Danau Rawa Pening, (8) pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat nelayan, (9) pemberdayaan masyarakat, serta (10) memelihara kelestarian daerah tangkapan air. Hasil analisis stakeholders menunjukkan, bahwa masyarakat pemanfaat sumberdaya yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Sedyo Rukun memiliki tingkat kepentingan tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya, akan tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah dalam penentuan kebijakan pengelolaan. Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan kelompok stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama tinggi dalam proses penentuan kebijakan. Tingkat kepentingan yang tinggi terkait dengan aspek pengelolaan danau yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya tingkat pengaruh yang tinggi terkait dengan peran penting dalam mengorganisir kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening. Elemen kunci dalam menyusun kebijakan pengelolaan kolaboratif adalah (1) kelompok masyarakat yang terpengaruh dengan peubah kunci masyarakat nelayan, (2) kendala utama dalam pengelolaan dengan peubah kunci konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya, (3) tujuan pengelolaan dengan peubah kunci pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya, (4) lembaga yang terlibat dengan peubah kunci Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta (5) aktivitas dalam pengembangan pengelolaan kolaboratif dengan peubah kunci melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, serta meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah (1) interaksi antara masyarakat dan danau merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk melestarikan sumberdaya danau dapat dibangun melalui pengelolaan kolaboratif, (2) pengambil keputusan dapat mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial untuk pengembangan wilayah Kecamatan Tuntang dan Ambarawa, (3) pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial dan kelembagaan lokal merupakan bagian utama dalam perbaikan sistem ketahanan masyarakat, (4) pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia agar memiliki peran dalam penentuan kebijakan, serta (5) lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Kata kunci: danau, stakeholders, manajemen kolaboratif
6
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2012 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.
7
MODEL PENGELOLAAN KOLABORATIF PERAIRAN UMUM DARATAN DI DANAU RAWA PENING PROVINSI JAWA TENGAH
PARTOMO
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
8
Penguji pada Ujian Tertutup: Dr. Ir. Abdul Kohar I, M.Sc. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si. Penguji pada Ujian Terbuka: Dr. Ir. Etty Riani, M.S. (Departemen Menajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor). Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc. (Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor).
9 Judul Disertasi : Model Pengelolaan Kolaboratif Perairan Umum Daratan di Danau Rawa Pening Provinsi Jawa Tengah Nama : Partomo NRP : P 062050311 Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Disetujui Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira Ketua
Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis Anggota
Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc. Anggota
Diketahui Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.S.
Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.
Tanggal Ujian: 25 Januari 2012
Tanggal Lulus: 29 Pebruari 2012
10
Saya persembahkan karya ini kepada: Bapak Saroyo (alm) dan Ibu Sutari (alm) Kakak dan adik-adik tercinta
11
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Topik dalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan danau dengan judul penelitian Model Pengelolaan Kolaboratif Perairan Umum Daratan di Danau Rawa Pening Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira, selaku ketua komisi pembimbing atas perhatian tulus yang telah dicurahkan kepada penulis selama proses pembimbingan, sejak penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian sampai penyusunan disertasi ini. Berkat bimbingan, kesabaran dan ketulusan beliau, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. 2. Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis, selaku anggota komisi pembimbing atas segala arahan dan bimbingan selama penyusunan disertasi ini. Berkat dukungan semangat, motivasi, dan kesabaran beliau, penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan disertasi ini. 3. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, selaku anggota komisi pembimbing atas segala arahan dan bimbingan selama penyusunan disertasi ini. Berkat dorongan semangat, perhatian, dan kesabaran beliau, penulis termotivasi untuk menyelesaikan disertasi ini. 4. Rektor Institut Pertanian Bogor dan Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 5. Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.S, selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan disertasi dan penyelesaian studi. 6. Dr. Ir. M. Yanuar J. Purwanto, M.S dan Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc. yang telah berkenan menjadi penguji luar komisi pada ujian prelim. 7. Dr. Ir. Abdul Kohar I, M.Sc dan Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si. yang telah berkenan menjadi penguji luar komisi pada ujian tertutup.
12 8. Dr. Ir. Etty Riani, M.S dan Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc yang telah berkenan menjadi penguji luar komisi pada ujian terbuka. 9. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang yang telah memberikan pendapat dan masukan mendasar selama penelitian. 10. Kepala Desa Tuntang, Banyubiru, Kebondowo, dan Bejalen beserta segenap masyarakatnya atas bantuan dan informasi selama pengumpulan data. 11. Ketua Kelompok Nelayan Sedyo Rukun beserta seluruh anggota kelompok atas bantuan dan informasi selama pengumpulan data. 12. Kedua orang tua, Saroyo (alm) dan Sutari (alm), kakak dan adik tercinta atas do’a dan segala dukungannya. 13. Seluruh teman mahasiswa Program Studi PSL-IPB atas segala saran dan masukannya selama penyusunan disertasi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, khususnya pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kolaboratif, dan studi lingkungan. Bogor, Pebruari 2012
Partomo
13
RIWAYAT HIDUP Penulis lahir di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 10 September 1966, sebagai anak kedua dari pasangan Saroyo (alm) dan Sutari (alm). Pada Tahun 1992, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan pada Tahun 2004 menyelesaikan pendidikan S2 di Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pascasarjana IPB. Selanjutnya pada Tahun 2005 penulis menempuh pendidikan S3 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana IPB. Sejak Tahun 2005, penulis bekerja pada Yayasan Sukabumi Berkah Abadi di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya penulis pernah bekerja pada perusahaan
perkebunan
PT.
Matahari
Kahuripan
Indonesia
di
Jakarta
(1997–2002), dan perusahaan jasa konsultan bidang lingkungan hidup PT. Trisida Pantau di Bogor (1992–1996). Publikasi ilmiah selama mengikuti pendidikan S3 adalah Formulasi Strategi Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah diterbitkan pada Jurnal Ekologia Volume 6, No.1, April 2006. Artikel-artikel lain berjudul (1) Pengelolaan Danau Berbasis Co-management: Kasus Rawa Pening diterbitkan pada Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Volume 1, No.2, Desember 2011, dan (2) Ketergantungan dan Kerentanan Masyarakat terhadap Sumberdaya Danau: Kasus Danau Rawa Pening diterbitkan pada Jurnal Media Konservasi Volume 16, No.3, Desember 2011 merupakan bagian dari disertasi ini.
14
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
Halaman ....................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR
................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN
................................................................................ xix
I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
............................................................................
1.2 Perumusan Masalah
1
....................................................................
3
.......................................................................
7
1.4 Kegunaan Penelitian
...................................................................
7
1.5 Kebaruan Penelitian
...................................................................
7
1.3 Tujuan Penelitian
II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perairan Umum Daratan
.............................................................
2.2 Sistem Sosial-Ekologi Danau
9
.....................................................
10
........................................................
12
................................................................
13
2.5 Konflik dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam .........................
15
2.3 Kerentanan (Vulnerability) 2.4 Resiliensi (Resilience)
2.6 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Ko-manajemen (Pengelolaan Kolaboratif)
.........................................................
17
2.7 Pengetahuan Lokal sebagai Prasarat Ko-manajemen (Pengelolaan Kolaboratif)
.........................................................
2.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat
...........................................
2.9 Peranan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat
28
.........
30
..................................................
31
....................................................................................
35
2.10 Kerangka Pemikiran Penelitian 2.11 Hipotesis
25
2.12 Penelitian Terdahulu
..................................................................
35
III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2 Rancangan Penelitian
.....................................................
39
.................................................................
39
3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data xiii
................................
39
15 3.4 Metode Penentuan Wilayah Sampel
...........................................
40
...................................................
41
3.6 Metode Analisis Data
.................................................................
43
3.7 Definisi Operasional
...................................................................
50
3.5 Metode Penentuan Responden
IV KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN 4.1 Kondisi Fisik Danau Rawa Pening
............................................
4.2 Kondisi Perikanan Danau Rawa Pening
....................................
57
.........................................
60
...............................................
64
4.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 4.4 Pengelolaan Danau Rawa Pening
53
V KEBERGANTUNGAN DAN KERENTANAN MASYARAKAT TERHADAP SUMBERDAYA DANAU 5.1 Kebergantungan Masyarakat terhadap Danau Rawa Pening
.....
70
5.2 Kerentanan Masyarakat sekitar Danau Rawa Pening
.................
74
5.3 Resiliensi Masyarakat sekitar Danau Rawa Pening
..................
80
VI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOLABORATIF DI DANAU RAWA PENING 6.1 Indentifikasi Stakeholders dalam Pengelolaan Danau Rawa Pening
.........................................................................................
6.2 Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif di Danau Rawa Pening 6.3 Implikasi Keilmuan
.....
86 91
.................................................................... 112
VII SIMPULAN DAN SARAN 7.1 Simpulan
.................................................................................... 115
7.2 Implikasi Kebijakan .................................................................... 116 7.3 Saran Penelitian
.......................................................................... 118
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 119 LAMPIRAN
........................................................................................ 126
xiv
16
DAFTAR TABEL Halaman 1 Tindakan skala lokal dalam peningkatan resiliensi sistem sosialekologi terkait kerentanan sumberdaya perikanan
................................
12
2 Karakteristik perbedaan antara pengelolaan berbasis masyarakat, ko-manajemen, dan pengelolaan berbasis negara
................................
3 Peran stakeholders kunci dalam pengelolaan kolaboratif
19
.......................
24
..........................................................................................
36
4 Rekapitulasi penelitian sejenis yang pernah dilakukan, Tahun 2010
5 Jumlah responden dari stakeholders pemerintah, Tahun 2010 6 Pola Pemanfaatan perairan Danau Rawa Pening, Tahun 2009
............
42
...............
54
7 Alokasi dana pengelolaan Danau Rawa Pening Tahun 2004 – 2008
......
55
..............................................................................................................
60
8 Kondisi demografi desa inti di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2009
9 Distribusi pendapatan responden di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010
............................................................................................
62
10 Distribusi PDRB Kabupaten Semarang berdasarkan harga konstan (Tahun 2000)
.........................................................................................
63
11 Proporsi aspek kunci dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan Danau Rawa Pening, Tahun 2010
..........................
64
12 Nilai indeks pertumbuhan populasi penduduk di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010
...................................................................................
75
13 Nilai indeks degradasi lahan terbangun di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010
..............................................................................
76
14 Nilai indeks keterbukaan ekonomi di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010
............................................................................................
77
15 Nilai komposit indeks kerentanan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010
.....................................................................
78
16 Tindakan untuk meningkatkan resiliensi terkait kerentanan Danau Rawa Pening, Tahun 2010
.....................................................................
81
17 Penilaian kriteria dalam memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi Danau Rawa Pening, Tahun 2010
xv
.....................
82
17 18 Penilaian kriteria pengembangan modal sosial dan kelembagaan lokal yang sudah memiliki legitimasi
.....................................................
83
19 Peubah kunci sistem pengelolaan kolaboratif Danau Rawa Pening, Tahun 2010
............................................................................................
xvi
92
18
DAFTAR GAMBAR Halaman 1 Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening dengan kerangka DPSIR (Sulistiawati 2011)
.......................................
6
2 Variasi ko-manajemen menurut peran pemerintah dan pelaku pemanfaat sumberdaya (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006)
.................
21
....................................................................................
22
3 Aliran fungsional pentingnya ko-manajemen perikanan (Adrianto 2007)
4 Perubahan rejim pengelolaan perikanan di Indonesia (Adrianto 2007)
.....................................................................................................
23
5 Kerangka pemikiran konseptual
............................................................
33
6 Kerangka pemikiran operasional
..........................................................
34
7 Matriks hasil analisis stakeholders (Grimble dan Chan 1995) 8 Tahapan analisis resiliensi (Walker et al. 2002)
...............
44
....................................
47
9 Jumlah produksi ikan di Danau Rawa Pening, Tahun 2007
....................
58
10 Jumlah produksi ikan menurut jenis ikan di Danau Rawa Pening, Tahun 2007
............................................................................................
59
11 Sebaran penduduk desa sampel berdasarkan jenis mata pencaharian, Tahun 2010
..............................................................................................................
61
12 Perceived value of dependency terkait dengan jenis mata pencaharian penduduk di sekitar Rawa Pening, Tahun 2010 (n = 69)
...
71
.............
72
...........
73
15 Nilai komposit indeks kerentanan, Tahun 2010 ......................................
79
13 Perceived value of dependency terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 (n = 78) 14 Perceived value of dependency terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 (n = 80) 16 Pengelompokan stakeholders dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
.....................................................
90
17 Matriks driver power dan dependence elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
..............................................................................
93
18 Struktur sistem elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 xvii
...
95
19 19 Matriks driver power dan dependence elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
..............
97
..................................
98
20 Struktur sistem elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
21 Matriks driver power dan dependence elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
................................. 101
22 Struktur sistem elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
.................................................................... 102
23 Matriks driver power dan dependence elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
... 105
24 Struktur sistem elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
.................................. 107
25 Matriks driver power dan dependence elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
.............................................................................. 109
26 Struktur sistem elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
xviii
.................................. 110
20
DAFTAR LAMPIRAN 1 Peta lokasi penelitian
Halaman ........................................................................... 126
2 Kebijakan terkait pengelolaan Danau Rawa Pening, Tahun 2010
........ 127
3 Hasil analisis stakeholders dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, Tahun 2010
.......................................................................................... 128
4 Hasil analisis Interpretative Structural Modelling
xix
.............................. 129
I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Secara umum, danau memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekologi dan sosial ekonomi. Dari aspek ekologi, danau merupakan tempat berlangsungnya siklus ekologis dari komponen air dan kehidupan akuatik di dalamnya. Keberadaan danau akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sekitarnya, sebaliknya kondisi danau juga dipengaruhi oleh ekosistem di sekitarnya. Dari aspek sosial ekonomi, danau memiliki fungsi yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar danau. Menurut Hartoto et al. (2009), danau memiliki fungsi sebagai penyedia jasa lingkungan, sosial-ekologi, pendidikan, kenyamanan, budaya, kemasyarakatan, jasa spiritual, ketahanan masyarakat, ekonomi, dan rekreasi. Menurut Puspita et al. (2005), saat ini di Indonesia terdapat sejumlah 843 danau dan 736 situ. Kondisi sebagian besar danau telah mengalami kerusakan ekosistem dan penurunan fungsi. Hasil penelitian FDI (2004), melaporkan bahwa faktor-faktor penyebab rusaknya ekosistem danau adalah tidak memadainya pengetahuan, kekurangan teknologi, keterbatasan finansial, serta kebijakan pengelolaan yang tidak tepat. Berdasarkan data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2009), terdapat sembilan danau yang kondisinya kritis dan memerlukan prioritas untuk penanganannya, yaitu Danau Toba (Provinsi Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat), Danau Tempe (Provinsi Sulawesi Selatan), Danau Tondano (Provinsi Sulawesi Utara), Danau Poso (Provinsi Sulawesi Tengah), Danau Limboto (Provinsi Gorontalo), Danau Batur (Provinsi Bali), serta Danau Rawa Pening (Provinsi Jawa Tengah). Kondisi sebagian besar situ di Indonesia juga mengalami kerusakan ekologi dan dalam kondisi kritis. Menurut Roemantyo et al. (2003), jumlah situ di kawasan Jabodetabek pada tahun 1940 yaitu 76 situ dengan luas 7,900 km2, selanjutnya jumlah situ pada tahun 2000 adalah 114 situ dengan luas 3,213 km2. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi fragmentasi situ yang mengakibatkan penurunan kapasitas daya tampung situ.
2 Danau Rawa Pening dengan luas 2.770 hektar yang berada di Kabupaten Semarang merupakan salah satu danau yang kondisinya kritis. Hasil penelitian UNEP (1999), melaporkan bahwa berbagai faktor fisik-kimia dan biologi telah mengakibatkan sedimentasi, serta masuknya limbah domestik dan industri. Akumulasi endapan lumpur, limbah pertanian dan industri menyebabkan suburnya tanaman Eichornia crassipes (Eceng Gondok). Luas tanaman Eceng Gondok yang menutupi permukaan danau yang mencapai 1.080 hektar dengan pertumbuhan 7,1%-10% per bulan telah menimbulkan kerusakan ekosistem danau dan mengakibatkan krisis sumberdaya perikanan. Potensi sumberdaya perikanan Danau Rawa Pening menjadi kompleks dengan semakin tingginya eksploitasi sumberdaya perikanan. Berdasarkan data Disnakan Kabupaten Semarang (2007), jumlah produksi perikanan di perairan Danau Rawa Pening selama kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan 2006 berturut-turut 982,5 ton, 1.033,7 ton, 1.084,5 ton, 1.026,0 ton, dan 1.042,8 ton. Jumlah nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya danau sekitar 1.589 orang. Menurut Adrianto et al. (2010), status dan potensi sumberdaya perikanan menjadi kompleks setelah adanya intervensi manusia karena adanya demands (permintaan) yang kemudian diikuti eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan. Dalam kondisi tanpa pengelolaan, kegiatan eksploitasi membuat sumberdaya perikanan menjadi kolaps. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya danau semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di sekitar danau. Kondisi ini dapat mengancam keberadaan danau sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan penyedia langsung mata pencaharian bagi masyarakat sekitar danau (Anshari 2006). Dalam hal ini, masyarakat sekitar Danau Rawa Pening menggantungkan hidupnya terkait dengan matapencaharian, terutama untuk kegiatan perikanan tangkap dan pertanian. Danau Rawa Pening merupakan sebuah sistem ekologi yang mempunyai peran sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Kondisi ini menjadikan ekosistem danau sebagai sistem yang rentan terhadap gangguan atau tekanan eksternal. Berbagai gangguan atau tekanan eksternal, baik yang bersifat alamiah maupun antropogenik dapat mempengaruhi kesehatan ekosistem danau. Hal ini
3 menjadi latar belakang pentingnya dilakukan penilaian kerentanan untuk mengidentifikasi masyarakat atau tempat yang paling rentan terhadap bahaya serta mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi kerentanan. Pengelolaan Danau Rawa Pening bersifat multi stakeholders yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, swasta, akademisi, lembaga nonpemerintah, petani, nelayan, dan pelaku perikanan lainnya. Model pengelolaan sentralistik dengan kontrol mutlak oleh pemerintah telah menghasilkan pola pengelolaan sumberdaya berbasis pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mendominasi dalam penentuan kebijakan dan kurang mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Otoritas tunggal terbukti tidak efektif dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, khususnya dalam mengurangi kerusakan sumberdaya serta menggalang dukungan dari masyarakat pemanfaat sumberdaya. Di lain pihak, apabila masyarakat melakukan kontrol penuh terhadap pengelolaan akan menghasilkan pola pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat. Model pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat tidak dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya dan mengakibatkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya. Ketidakseimbangan distribusi peran antara pemerintah dan masyarakat menjadi latar belakang pentingnya pendekatan pengelolaan kolaboratif untuk memperbaiki sistem pengelolaan Danau Rawa Pening dan mengakhiri konflik antar stakeholders tanpa adanya pihak yang dikalahkan. Seiring dengan tuntutan desentralisasi dan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan kolaboratif merupakan model pengelolaan sumberdaya alam yang paling masuk akal. Pengelolaan kolaboratif dapat menciptakan perimbangan peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dalam hal ini, masyarakat pemanfaat sumberdaya bertindak sebagai pelaku yang mendayagunakan dan sekaligus memelihara sumberdaya alam, selanjutnya pemerintah berperan sebagai fasilitator.
1.2 Perumusan Masalah Sumberdaya Danau Rawa Pening dianggap sebagai free goods (barang bebas) atau common property (sumberdaya milik bersama). Konsekuensi terhadap
4 sumberdaya milik bersama adalah bahwa semua orang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya yang ada atau yang lebih dikenal dengan prinsip open access. Menurut Nasution et al. (2007), dampak negatif dari prinsip open access dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah tidak adanya pihak yang peduli untuk mengembalikan atau memulihkan potensi sumberdaya yang telah rusak. Kerusakan sumberdaya alam dapat menurunkan produktivitas ekonomi dalam pemanfaatannya, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi sumberdaya danau dilakukan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar kawasan. Pemanfaatan sumberdaya semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini dapat mengancam keberadaan danau sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan penyedia langsung mata pencaharian masyarakat (Anshari 2006). Kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau tidak hanya terbatas pada upaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, akan tetapi telah berkembang menjadi upaya untuk memperoleh hasil yang lebih untuk dapat dipasarkan. Dalam hal ini, telah berkembang beberapa mata pencaharian alternatif terkait dengan pemanfaatan sumberdaya danau, yaitu industri rumah tangga, jasa pariwisata alam, serta usaha perdagangan di sekitar Danau Rawa Pening. Kebergantungan masyarakat sekitar Danau Rawa Pening terhadap sumberdaya danau terkait dengan (1) kegiatan sektor pertanian lahan pasang surut seluas 1.020 hektar, (2) nelayan dan petani ikan sebanyak 1.589 orang, (3) budidaya karamba ikan berjumlah 200 keramba jaring apung dan 500 keramba tancap, (4) pemanfaatan Eceng Gondok dengan kapasitas 1.000 kg/hari, (5) pemanfaatan gambut untuk kompos dengan kapasitas 54.000 m3/tahun, serta (6) pariwisata dengan jumlah pengunjung 50-100 orang/hari (BPSDA Jratun 2009). Konsep terpadu dalam pemberdayaan masyarakat belum tersusun, oleh sebab itu pemanfaatan potensi sumberdaya danau menghadapi banyak kendala. Konflik horisontal antar pemanfaat sumberdaya yang terus berlanjut telah menyebabkan tidak efektifnya program pemberdayaan masyarakat. Danau Rawa Pening merupakan sebuah sistem ekologi yang mempunyai peran sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Fungsi ekologi danau mulai
5 terancam oleh berbagai tekanan, baik yang bersifat alamiah maupun antropogenik. Tekanan yang bersifat alamiah disebabkan oleh pemanasan suhu bumi secara global dan perubahan iklim yang ekstrim. Selanjutnya tekanan yang bersifat antropogenik merupakan faktor terpenting yang mengakibatkan kerusakan ekosistem danau. Hal ini menjadikan danau sebagai sistem yang rentan terhadap gangguan atau tekanan eksternal. Tingkat kerentanan yang tinggi merupakan penghalang atau hambatan bagi keberlanjutan danau. Penanggulangan terhadap kerusakan ekologi akan mempertinggi resiliensi untuk dapat kembali pada kondisi keseimbangan setelah adanya gangguan. Tingkat resiliensi bergantung pada kemampuan suatu sistem lingkungan dalam menanggulangi berbagai gangguan eksternal. Kapasitas beradaptasi merupakan kemampuan sistem sosial-ekologi untuk menghadapi situasi baru tanpa kehilangan pilihan di masa depan. Dalam hal ini, resiliensi merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas beradaptasi. Pengelolaan Danau Rawa Pening bersifat lintas sektoral dan melibatkan banyak stakeholders. Lemahnya koordinasi antar stakeholders mengakibatkan pelaksanaan program pengelolaan cenderung sektoral. Model pengelolaan sentralistik dengan tidak memberikan ruang bagi peranserta masyarakat pemanfaat sumberdaya tidak mampu melindungi ekosistem danau dari kerusakan ekologi. Ketidakadilan distribusi peran dalam pemanfaatan sumberdaya alam telah mengakibatkan munculnya konflik kepentingan. Konflik internal terjadi akibat adanya ketidakharmonisan hubungan antar stakeholders dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya. Dalam hal ini, tidak ada kerangka hukum dan peraturan yang secara tegas dapat dipakai untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening. Ekosistem Danau Rawa Pening merupakan penyangga kehidupan dan penyedia langsung mata pencaharian masyarakat sekitarnya. Terdapat keterkaitan antara aktivitas masyarakat terhadap kondisi ekosistem Danau Rawa Pening. Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening mengacu penilaian biodiversity pada kerangka Drivers-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR) yang dikembangkan Bin et al. (2009) diacu dalam Sulistiawati (2011) seperti disajikan pada Gambar 1. Menurut Bowen dan Riley (2003), model DPSIR
6 bertujuan mengidentifikasi aspek-aspek atau parameter-parameter kunci pada suatu sistem dan memantau tingkat keberlanjutan dari pengelolaan.
Pengurangan Peningkatan
Kerusakan ekosistem danau dan potensi sumberdaya
Dampak/ Impacts (I) Krisis perikanan, produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menurun, dan konflik kepentingan
Responses (R)
Pengurangan
Eksploitasi sumberdaya, degradasi lahan di sekitar danau, sedimentasi, ekspansi Eceng Gondok
Perubahan Kondisi Lingkungan/ Environmental States Changes (S)
Kebutuhan
Petumbuhan populasi penduduk, kepentingan ekonomi (permintaan sumberdaya, kegiatan perikanan)
Pengurangan
Faktor Penggerak/ Drivers (D)
Tekanan Lingkungan/ Environmental Pressures (P)
Respon ekologi, ekonomi, dan sosial
Gambar 1 Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening dengan kerangka DPSIR (Sulistiawati 2011) Kondisi ekosistem Danau Rawa Pening dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan populasi penduduk dan aktivitas masyarakat ekonomi seperti pemanfaatan sumberdaya dan kegiatan perikanan. Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem danau berupa eksploitasi sumberdaya, degradasi lahan di sekitar danau, sedimentasi dan penyuburan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem danau dan kerusakan potensi sumberdaya danau. Sebagai dampaknya adalah terjadinya krisis sumberdaya perikanan, menurunnya tingkat produktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dengan kerangka DPSIR, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya Danau Rawa Pening? 2. Bagaimana tingkat gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi ekosistem dan masyarakat sekitar Danau Rawa Pening?
7 3. Bagaimana masyarakat sekitar Danau Rawa Pening dapat menyerap gangguan-gangguan yang bersifat eksternal? 4. Bagaimana merancang model pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening yang
mampu
memperbaiki
sistem
pengelolaan
sumberdaya
dengan
mengintegrasikan seluruh stakeholders? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya Danau Rawa Pening. 2. Menganalisis tingkat kerentanan masyarakat sekitar Danau Rawa Pening. 3. Menganalisis tingkat resiliensi masyarakat sekitar Danau Rawa Pening. 4. Merumuskan model dan kebijakan strategis pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. 1.4 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk: 1. Menghasilkan informasi ilmiah sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan pengelolaan danau dengan mempertimbangkan tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau, kerentanan masyarakat, dan resiliensi masyarakat dalam menyerap perubahan dan gangguan-gangguan yang bersifat eksternal. 2. Bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya danau dengan mengintegrasikan pengakuan hak dan kemitraan dari seluruh stakeholders yang terlibat. 1.5 Kebaruan Penelitian Konsep
pengelolaan
kolaboratif
telah
banyak
diterapkan
dalam
pengelolaan sumberdaya alam, terutama dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan hutan. Konsep yang mengintegrasikan antara masyarakat dan ekosistem danau belum dipertimbangkan dalam pengelolaan danau. Adanya pola interaksi antara masyarakat dan ekosistem danau akan mempermudah kontrol terhadap kerusakan ekosistem danau.
8 Kebaruan penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan adalah: 1. Strategi pengelolaan dengan mempertimbangkan tingkat kebergantungan masyarakat, kerentanan masyarakat, dan resiliensi masyarakat sekitar danau. 2. Model pengelolaan yang mengintegrasikan masyarakat dan danau dengan lebih memfokuskan pada masyarakat serta adanya inisiasi kemitraan antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya.
9
II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perairan Umum Daratan Air merupakan sumberdaya yang mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia terhadap air cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin beragamnya jenis pemanfaatan terhadap sumberdaya air. Menurut Odum (1998), habitat air tawar menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi apabila dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Kepentingan bagi manusia jauh lebih berarti dibandingkan dengan luas daerahnya, karena (1) habitat air tawar merupakan sumber air yang paling praktis dan murah untuk kepentingan domestik dan industri, (2) komponen air tawar adalah daerah kritis pada daur hidrologi, dan (3) ekosistem air tawar menawarkan sistem pembuangan yang memadai dan murah. Selanjutnya Gunderson et al. (2006), meyatakan bahwa ekosistem akuatik merupakan sistem paling produktif yang menyediakan layanan dalam bentuk kualitas air serta kehidupan akuatik lainnya. Menurut Suwignyo et al. (2003), semua badan air yang ada di daratan diistilahkan sebagai inland water atau perairan umum daratan. Dalam kajian ilmu lingkungan, badan-badan air tersebut dapat dibedakan antara perairan dengan ekosistem tertutup dan perairan dengan ekosistem terbuka. Perairan dengan ekosistem tertutup tidak terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya, misalnya kolam buatan dan kolam budidaya. Perairan dengan ekosistem terbuka terpengaruh oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, misalnya sungai, rawa, waduk, dan danau. Kajian tentang ekosistem danau telah mengalami perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu. Danau dipandang sebagai sistem berbatasan yang ditentukan oleh permukaan perairan darat, sehingga dari sisi limnologi danau harus dipahami dalam konteks lansekap penampungan. Perubahan yang disebabkan oleh kegiatan pertanian, pemanfaatan lahan, kehutanan, konsumsi bahan bakar fosil, dan permintaan jasa ekosistem terkait dengan danau telah memberikan manfaat sosial ekonomi yang lebih besar (Carpenter dan Cottingham 1997). Menurut Kumurur (2002), danau adalah salah satu bentuk ekosistem yang
10 menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Berdasarkan tingkat produktivitasnya, danau dapat dikelompokkan menjadi oligotrophic dan eutrophic. Danau oligotrophic memiliki kualitas air yang bersih dan bernilai tinggi bagi masyarakat. Danau eutrophic memiliki kualitas air rendah dan bernilai rendah bagi masyarakat (Odum 1998). Selanjutnya menurut Janssen dan Carpenter (1999), penyuburan yang disebabkan oleh kelebihan masukan nutrien menjadi permasalahan yang berkembang luas pada ekosistem danau. Penyuburan menjadi permasalahan yang dapat terjadi pada ekosistem perairan seiring dengan perkembangan pertanian, industri dan urbanisasi. Permasalahan menjadi semakin serius apabila terjadi pada ekosistem lentik (tergenang), seperti danau. Hal ini disebabkan waktu tinggal bahan pencemar dan masa pemulihan di danau lebih lama jika dibandingkan pada ekosistem lotik (mengalir). Laju penyuburan yang meningkat pesat pada ekosistem perairan tergenang dapat mengakibatkan pendangkalan danau (Soeprobowati dan Hadisusanto 2009). Danau Rawa Pening merupakan tempat berkembangnya keanekaragaman hayati akuatik, terutama spesies asli setempat. Keanekaragaman hayati danau sangat rentan terhadap gangguan terutama dari spesies asing yang bukan asli setempat. Hilangnya spesies endemik yang disebabkan oleh berkembangbiaknya spesies asing dapat mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan danau manjadi ekosistem daratan. Pertumbuhan Eceng Gondok yang tidak terkendali telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem dan berbagai fungsi dan manfaat Danau Rawa Pening.
2.2 Sistem Sosial-Ekologi Danau Menurut Anderies et al. (2004), sistem sosial-ekologi didefinisikan sebagai unit ekosistem yang dihubungkan dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem sosial. Dalam hal ini, sistem sosial-ekologi berhubungan dengan unit ekosistem seperti wilayah pesisir, ekosistem mangrove, ekosistem danau, terumbu karang, dan pantai yang mencakup sistem perikanan sebagai unit yang berasosiasi
11 dengan proses sosial. Selanjutnya Berkes dan Folke (1998); Carpenter dan Folke (2006) mendefinisikan sistem sosial-ekologi sebagai sistem alam dan sistem manusia yang terintegrasi dengan hubungan yang bersifat timbal balik. Dalam kajian sistem perairan danau, kondisi perubahan pada komponen ekologi seperti berkembangnya ganggang di danau dan beberapa perubahan komunitas tumbuhan lahan basah merupakan indikasi perubahan kondisi ekologi yang dianggap sebagai krisis ekologi. Hal ini terkait dengan bagaimana komponen sosial dari sistem sosial-ekologi dapat menjawab perubahan kondisi masa lalu atau akan merespon perubahan di masa depan (Gunderson et al. 2006). Konsep yang
mengintegrasikan
antara
komunitas
manusia
dan
danau
dengan
mempertimbangkan proses kontrol terhadap degradasi danau. Beberapa proses yang terkait dengan masyarakat dan danau adalah vegetasi air, tata guna lahan, kegiatan sosial, dan perekonomian daerah. Dalam hal ini terdapat pola interaksi yang dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang interaksi antara masyarakat dan danau (Carpenter dan Cottingham 1997). Mengacu pendapat Adrianto dan Azis (2006), paradigma sistem sosialekologi danau membicarakan unit ekosistem danau yang berasosiasi dengan struktur dan proses sosial, dimana aspek sistem alam (ekosistem) dan sistem manusia tidak dapat dipisahkan. Hal ini didasarkan pada karakteristik dan dinamika danau yang merupakan suatu sistem dinamis dan saling terkait antara sistem komunitas manusia dengan sistem alam sehingga kedua sistem tersebut bergerak dinamik dalam kesamaan besaran. Diperlukan integrasi pengetahuan dalam implementasi pengelolaan danau yang dikenal dengan paradigma sistem sosial-ekologi. Sistem sosial-ekologi merupakan konsep yang sangat penting dalam kerangka ko-manajemen perikanan, karena pelaku perikanan memiliki keterkaitan dengan dinamika ekosistem perairan dan sumberdaya perikanan. Dengan kata lain, kedua dinamika sistem tersebut memerlukan pengintegrasian melalui kerangka ko-manajemen perikanan. Dengan pendekatan sistem sosial-ekologi diharapkan mampu meningkatkan resilience atau ketahanan dan menanggulangi kerentanan melalui beberapa tindakan, baik dalam skala lokal maupun nasional (Adrianto dan Azis 2006). Menurut Hartoto et al. 2009, beberapa contoh tindakan
12 skala lokal maupun regional dalam konteks peningkatan resiliensi sistem sosialekologi seperti disajikan pada Tabel 1, yaitu (1) pemeliharaan ekosistem melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, (2) proses pembelajaran untuk merespon dampak lingkungan dan hubungan sosial, (3) keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi, serta (4) modal sosial dan kelembagaan masyarakat yang memiliki legitimasi. Tabel 1 Tindakan skala lokal dalam peningkatan resiliensi sistem sosial-ekologi terkait kerentanan sumberdaya perikanan No Kerentanan Tindakan Skala Lokal 1 Sensitivitas terhadap 1) Pemeliharaan ekosistem melalui pemanfaatan bencana dan kerusakan sumberdaya alam secara berkelanjutan sumberdaya alam 2) Pemeliharaan memori atas pola pemanfaatan sumberdaya, proses pembelajaran untuk merespon dampak lingkungan dan hubungan sosial 2 Kapasitas adaptif 1) Keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi 2) Keanekaragaman dalam konteks teori sosialekonomi 3) Modal sosial dan kelembagaan masyarakat yang memiliki legitimasi Sumber: Modifikasi Adger et.al. (2005) diacu dalam Hartoto et al. (2009)
2.3 Kerentanan (Vulnerability) Konsep kerentanan didefinisikan sebagai atribut yang potensial dari suatu sistem untuk dirusakkan oleh dampak-dampak yang bersifat exogenous. Dalam hal ini, tingkat gangguan eksternal diperkirakan dengan menggunakan variabelvariabel ekologi dan ekonomi dalam menyusun indeks kerentanan. Tujuan dari suatu indeks kerentanan adalah untuk menaksir tingkat gangguan eksternal pada suatu sistem. Berbagai potensi kerusakan yang dianggap berbahaya adalah resikoresiko secara antropogenik dan alamiah. Resiko-resiko adalah suatu kejadian dan proses-proses yang dapat mempengaruhi integritas biologi atau kesehatan ekosistem. Manusia dan lingkungan alami sudah memiliki kapasitas untuk menyerap gangguan yang kapasitasnya kecil. Semakin besar tingkat kerentanan, pada gilirannya akan menjadi penghalang yang lebih besar pada pembangunan berkelanjutan (Adrianto dan Matsuda 2002, 2004). Menurut Luers (2005), karakteristik kerentanan, yaitu sensitivitas, exposure, dan kapasitas adaptasi bukanlah merupakan hal yang baru. Konsep
13 tersebut telah muncul dari resiko dan bahaya terkait keamanan pangan dan telah terintegrasi ke dalam wacana penelitian masyarakat terkait perubahan lingkungan global. Beberapa kerangka konseptual telah diusulkan dengan menggabungkan konsep-konsep untuk menjelaskan proses secara umum yang mengacu pada kerentanan masyarakat dan tempat. Tujuan utama dari penilaian kerentanan adalah mengidentifikasi masyarakat atau tempat yang paling rentan terhadap bahaya
dan
mengidentifikasi
tindakan
untuk
mengurangi
kerentanan.
Kompleksitas sistem sosial-ekologi sering menyulitkan dalam mengidentifikasi kerentanan. Hal ini menjadi tantangan terutama untuk penilaian di tingkat lokal dan nasional yang berfokus pada evaluasi kerentanan masyarakat atau tempat yang disebabkan oleh satu atau banyak tekanan, tanpa secara eksplisit menyatakan karakteristik masyarakat dan tempat yang dianggap rentan. Isu kerentanan pada umumnya terkait dengan topik pembangunan berkelanjutan. Konsep kerentanan menjadi bagian dari batasan keberlanjutan, seperti konsep standar keamanan minimum, standar mutu, daya dukung lingkungan, kapasitas lingkungan, maximum sustainable yield, beban kritis, dan ruang pemanfaatan lingkungan hidup. Batasan keberlanjutan sedikitnya memiliki empat atribut, yaitu (1) dinyatakan dalam satu atau lebih parameter yang terukur, (2) parameter tersebut terhubung ke sasaran keberlanjutan, (3) parameter memiliki suatu skala geografis yang sesuai, dan (4) parameter memiliki dimensi waktu yang relevan. Parameter-parameter tersebut idealnya harus merencanakan faktor-faktor kuantitatif, tetapi dalam kenyataannya sering disajikan informasi kualitatif yang tidak jelas dan tidak lengkap (Adrianto dan Matsuda 2002).
2.4 Resiliensi (Resilience) Konsep resiliensi dalam sistem ekologi diperkenalkan oleh Holling pada tahun 1973 dalam Annual Review of Ecology and Systematics mengenai hubungan antara resiliensi dan stabilitas. Tujuannya untuk menjelaskan model perubahan dalam struktur dan fungsi sistem ekologi. Gagasan resiliensi berkembang sebagai sebuah konsep untuk memahami dan mengelola sistem manusia dan alam. Beberapa ahli ekologi mempertimbangkan resiliensi sebagai ukuran seberapa cepat sistem dapat kembali pada kondisi keseimbangan setelah adanya gangguan.
14 Resiliensi sebagai ukuran seberapa jauh sistem dapat terganggu tanpa pergeseran ke rejim yang berbeda (Walker et al. 2006). Menurut Adrianto dan Matsuda (2004), terdapat dua konsep yang agak berbeda terkait dengan resiliensi. Konsep yang pertama mengacu pada beberapa sifat sistem yang mendekati keseimbangan tetap. Konsep yang kedua dipromosikan oleh Holling (1973), yaitu menggambarkan sebagian gangguan yang dapat diserap sebelum sistem berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengacu konsep yang kedua, resiliensi memusatkan pada perkiraan tingkat gangguan atau external shocks yang merepresentasikan indeks kerentanan. Resiliensi bertujuan menghindarkan sistem sosial-ekologi berpindah ke formasi yang tidak dikehendaki. Hal ini bergantung pada sistem yang dapat menanggulangi external shocks walaupun berhadapan dengan ketidakpastian. Pada gilirannya membutuhkan pemahaman dimana resiliensi berada di dalam sistem, dan kapan serta bagaimana dapat bertahan atau hilang. Proses peningkatan resiliensi untuk perubahan yang tidak terduga, berbeda dengan proses untuk memperbaiki kinerja sistem selama masa pertumbuhan dan keseimbangan. Keduanya diperlukan tetapi lebih ditekankan pada ekosistem yang sudah dimanfaatkan manusia. Pengambilan keputusan melalui proses analisis kebijakan yang memaksimalkan kegunaan atau memperkecil kerugian (Walker et al. 2002). Konsep resiliensi berusaha untuk memahami sumber dan peran perubahan, khususnya jenis perubahan transformasi dalam sistem kapasitas beradaptasi (Redman dan Kinzig 2003). Kapasitas beradaptasi merupakan kemampuan sistem sosial-ekologi untuk menghadapi situasi baru tanpa kehilangan pilihan dimasa depan. Dalam hal ini, resiliensi merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas berdaptasi. Kapasitas beradaptasi dalam sistem ekologi terkait dengan keanekaragaman genetik, keanekaragaman biologi, kemajemukan lansekap. Dalam sistem sosial, keberadaan institusi dan jaringan pembelajaran yang memiliki
pengetahuan,
pengalaman
dalam
pemecahan
masalah,
serta
keseimbangan kekuatan diantara kelompok kepentingan memiliki peran penting dalam kapasitas beradaptasi. Resiliensi ekologi sistem perairan dan lahan basah sebagai jumlah gangguan dimana sistem dapat menyerap tanpa perubahan struktur dan komposisi.
15 Resiliensi ekologi terkait dengan perubahan variabel secara perlahan seperti tanah atau kandungan nutrien, struktur habitat, laut, dan faktor iklim. Resiliensi telah diuji dengan gangguan dalam bentuk kekeringan atau siklus banjir dan sedimentasi. Resiliensi erosi merupakan hasil dari intervensi manusia yang menstabilkan proses ekosistem, seperti mitigasi dari banjir dan kekeringan atau kebakaran (Gunderson et al. 2006). Menurut Folke et al. (2002), terdapat empat faktor penting yang saling berhubungan untuk mengatasi dinamika sumberdaya alam selama perubahan dan re-organisasi,
yaitu
(1)
belajar
dengan
perubahan
dan
ketidakpastian,
(2) memelihara keragaman, (3) mengkombinasikan berbagai macam pengetahuan, dan (4) menciptakan peluang untuk pengorganisasian diri.
2.5 Konflik dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Konflik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan yang bertentangan. Konflik secara konseptual dapat dibedakan dengan violence (kekerasan), yaitu tindakan, katakata, sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, lingkungan, serta menutup kemungkinan orang untuk mengembangkan potensinya (Jamil 2007). Menurut Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam memiliki banyak dimensi dan tidak terbatas pada kekuasaan, teknologi, politik, jenis kelamin, usia dan etnis. Konflik dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat rumah tangga, masyarakat, wilayah, atau dalam skala global. Konflik dapat disebabkan adanya perbedaan kekuatan diantara individu atau kelompok, serta tindakan-tindakan yang dapat mengancam mata pencaharian. Pemanfaatan sumberdaya alam rentan terhadap timbulnya konflik yang disebabkan oleh: 1. Pemanfaatan sumberdaya alam dalam suatu wilayah dimana terjadi interaksi antar individu atau kelompok dapat berdampak keluar dari teritorialnya. 2. Pemanfaatan sumberdaya alam dalam aspek sosial dan dalam hubungan tidak setara, terbentuk dari berbagai aktor sosial, seperti lembaga pemerintah, swasta, pengusaha, dan lembaga non pemerintah. Dalam hal ini, aktor sosial
16 yang memiliki akses terhadap kekuasaan dapat mengontrol dan mempengaruhi keputusan-keputusan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. 3. Sumberdaya alam tunduk pada peningkatan kelangkaan akibat perubahan lingkungan yang cepat, seperti peningkatan permintaan dan distribusi yang tidak merata. Langkah penting dalam pemahaman konflik adalah menggali faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Hal ini dapat membantu dalam pendekatan pengelolaan konflik. Menurut Mangkuprawira (2008), model pendekatan pengelolaan konflik bergantung pada jenis lingkup, bobot, dan faktor-faktor penyebab konflik. Beberapa pendekatan yang diterapkan antara lain: pendekatan negosiasi, dinamika kelompok, pendekatan formal dan informal, pendekatan gender, pendekatan kompromi, dan pendekatan mediasi. Menurut Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), para pihak yang terlibat dalam suatu konflik memiliki pandangan yang bertentangan mengenai solusi yang tepat untuk suatu permasalahan. Masing-masing kelompok mengakui bahwa pandangan dari kelompoknya lebih rasional dan memiliki legitimasi. Pengelolaan konflik bertujuan untuk tidak menghindari konflik, tetapi mengembangkan keterampilan yang dapat membantu dalam mengekspresikan perbedaan dan memecahkan permasalahan dengan cara kolaboratif. Faktor utama yang perlu dianalisis dalam menentukan cakupan suatu konflik adalah: 1. Karakterisasi konflik dan stakeholders: jenis konflik yang dihadapi, jumlah stakeholders yang terlibat, dan hubungan antara pihak yang berkonflik. Selanjutnya dianalisis sifat dan asal-usul konflik, serta keseimbangan kekuasaan di antara pihak yang berkonflik. 2. Tahap dalam periode perencanaan: konflik pada tahap awal mungkin berbeda dengan konflik pada tahap pelaksanaan. Stakeholders baru mungkin akan muncul sebagai hasil perencanaan. 3. Tahap dalam proses konflik: suatu penentuan apakah konflik berada pada titik dimana intervensi dapat diterima. 4. Hukum dan kelembagaan: penyelesaian konflik dapat melalui lembaga formal dan informal, serta berdasarkan asas-asas hukum formal yang berlaku.
17 Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), mengidentifikasi tanggapan terhadap konflik
berdasarkan
tingkat
kepentingan
dalam
mencapai
tujuan
atau
mempertahankan hubungan pribadi adalah: 1. Akomodasi: ketika salah satu pihak ingin mempertahankan hubungan pribadi dengan pihak lain, maka dapat dilakukan dengan mengakomodasi tujuan pihak lain. 2. Penarikan: salah satu pihak dapat memilih untuk menghindari konfrontasi atau menarik diri dari konflik karena tidak tertarik dalam memelihara hubungan pribadi atau terkait pencapaian tujuan. 3. Kekuatan: salah satu pihak lebih memegang kekuasaan atas pihak lain dan tidak peduli dapat merusak hubungan dalam mencapai tujuan. 4. Kompromi: salah satu pihak memberikan sesuatu agar tidak ada salah satu pihak yang dikalahkan 5. Konsensus: menghindari adanya pihak yang dikorbankan dan mencari hasil yang memenangkan semua pihak. Konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening adalah jenis konflik horisontal, yaitu terjadi pada pihak-pihak yang memiliki hirarki yang sama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya danau. Pendekatan pemecahan konflik dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik dan mengembangkan tujuan bersama dari pihak yang berkonflik terkait dengan pemanfaatan sumberdaya danau.
2.6 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Ko-manajemen (Pengelolaan Kolaboratif) Resolusi International Union for Concervation of Nature and Natural Resources nomor 1.42 Tahun 1996 menyatakan bahwa gagasan dasar pengelolaan kolaboratif (ko-manajemen) adalah kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pemanfaat sumberdaya, lembaga non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumberdaya (IUCN 1997). Melalui konsultasi dan negosiasi, para mitra membangun suatu persetujuan formal atas peran, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan sumberdaya. Pengelolaan berbasis
18 ko-manajemen juga disebut dengan partisipatori, pengelolaan multi stakeholders, atau pengelolaan kolaboratif (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006). Menurut Borrini-Feyerabend et al. (2000), pengelolaan kolaboratif atau ko-manajemen didefinisikan sebagai sebuah situasi, dalam hal ini dua atau lebih aktor sosial bernegosiasi, memperjelas dan memberikan garansi di antara mereka serta membagi secara adil mengenai fungsi pengelolaan, hak dan tanggung jawab dari suatu daerah teritori atau sumberdaya alam tertentu yang diberi mandat untuk dikelola. Berdasarkan definisi tersebut, dalam kerangka ko-manajemen terdapat kata kunci sebagai berikut. 1. Menggunakan pendekatan pluralistik dengan memadukan peranan para pihak dalam mengelola sumberdaya alam. 2. Merupakan proses perubahan politik dan budaya untuk mencapai keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. 3. Memerlukan beberapa kondisi dasar untuk dikembangkan, seperti: akses terhadap informasi dan pilihan yang relevan, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengekspresikan kebutuhan, lingkungan sosial yang tidak diskriminatif, saling percaya dalam menghargai kesepakatan yang dipilih. Pengelolaan kolaboratif berbeda dengan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis negara. Otoritas utama dalam pengelolaan kolaboratif adalah pemerintah pusat dengan otoritas pemerintah dan pemerintah lokal. Otoritas dalam pengelolaan berbasis masyarakat adalah struktur pengambilan keputusan lokal dan penduduk lokal, sedangkan otoritas dalam pengelolaan berbasis negara adalah pemerintah. Orientasi aspek legal pengelolaan kolaboratif adalah adanya hak properti komunal atau properti swasta.
Selanjutnya
tujuan
pengelolaan kolaboratif adalah menciptakan
perdamaian dan demokratisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan melibatkan sumberdaya manusia dari berbagai tingkatan. Secara ringkas, karakteristik perbedaan antara pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, pengelolaan kolaboratif (ko-manajemen), dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis negara disajikan pada Tabel 2.
19 Tabel 2 Karakteristik perbedaan antara pengelolaan berbasis masyarakat, ko-manajemen, dan pengelolaan berbasis negara No
Karakteristik
1
Penerapan spasial
Lokasi spesifik (kecil)
2
Pihak otoritas utama
Struktur pengambilan keputusan lokal dan penduduk lokal
3
Pihak bertanggung jawab
4
Tingkat partisipasi
Komunal, badan pengambilan keputusan lokal Tinggi pada tataran lokal
5
Durasi kegiatan
Proses awal cepat, proses pengambilan keputusan lambat
6
Keluwesan pengelolaan
Daya penyesuaian tinggi, sensitif dan cepat tanggap terhadap perubahan kondisi lingkungan lokal
7
Investasi finansial dan SDM
Menggunakan SDM lokal, pengeluaran finansial moderat sampai rendah, anggaran fleksibel
8
Kelangsungan usaha
9
Orientasi prosedural
Jangka pendek, jika tanpa dukungan eksternal yang berkelanjutan Fokus pada dampak jangka pendek, didisain untuk lokasi lokal spesifik, sanksi moral
10
Orientasi aspek legal
11
Orientasi resolusi konflik
12
Tujuan akhir
13
Sumber informasi pengelolaan
Berbasis masyarakat
Kontrol sumberdaya secara de facto, hak properti komunal atau properti swasta Salah satu pihak ada yang dikalahkan, akomodatif, kompetisi, kekuatan publik, sanksi hukum lokal Revitalisasi atau mempertahankan statusquo penguasaan sumberdaya lokal, demokratisasi politik pengelolaan sumberdaya alam tingkat lokal Pengetahuan lokal
Sumber: Natural Resources Management (2002)
Ko-manajemen
Berbasis negara
Jaringan multi-lokasi (moderat sampai luas) Terbagi, pemerintah pusat dengan otoritas pemerintah dan pemerintah lokal Multi-pihak pada tataran lokal dan nasional
Nasional (luas)
Tinggi pada berbagai tingkatan
Rendah, potensi eksklusivitas kelompok kepentingan Proses awal gradual, cepat mengambil keputusan pada awal proses Perubahan lambat dan tidak luwes, birokratis, potensi tidak terkoneksinya antara kebijakan, realitas dan praktik Dipusatkan pada SDM dan biaya pengeluaran moderat, anggaran sudah ditetapkan (kaku) Terus-menerus, jika struktur politik terpelihara Orientasi proses pada jangka panjang, didisain untuk lokasi yang luas, sanksi
Proses awal moderat, pengambilan keputusan antar kelompok kepentingan lambat Daya penyesuaian moderat, cepat tanggap terhadap perubahan alam dengan kecukupan waktu
Membangun SDM berbagai tingkatan, anggaran fleksibel, pengeluaran biaya moderat sampai tinggi Terus-menerus, jika terbangun koalisi yang setara Berorientasi dampak jangka panjang, berorientasi proses dalam jangka pendek, didisain untuk multi-lokasi Kontrol sumberdaya secara de jure, hak properti komunal, swasta atau publik Semua pihak dimenangkan, kolaboratif, negosiatif
Pemerintah pusat
Dominasi pemerintah pusat
Menciptakan perdamaian, dan demokratisasi politik bidang pengelolaan sumberdaya alam di berbagai tingkatan
Kontrol semberdaya secara de jure, hak properti publik atau negara Diselesaikan secara hukum, salah satu pihak ada yang dikalahkan, kompetisi, akomodatif, kekuatan politik Mempertahankan status-quo politik penguasaan sumberdaya alam, perubahan ekonomi nasional
Pengetahuan lokal dan barat
Dominasi pengetahuan barat
20 Pengelolaan kolaboratif menuntut adanya kesadaran dan distribusi tanggung jawab secara formal dari masing-masing pihak. Konsultasi publik dan perencanaan partisipatif ditujukan untuk menetapkan bentuk peranserta yang lebih tahan lama, terukur dan setara dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan (Borrini-Feyerabend et al. 2000). Menurut Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006); Adrianto (2007), community-based resources management memiliki persamaan fungsional dengan ko-manajemen. Keduanya memiliki tujuan bagi tercapainya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, berkeadilan sosial dalam kondisi ekosistem dan lingkungan yang sehat. Perbedaan keduanya terletak pada fokus strateginya, yaitu: 1. Community-based resources management memiliki fokus strategi pada orang dan komunitas. Ko-manajemen memiliki fokus strategi pada kedua hal tersebut ditambah dengan isu inisiasi kemitraan antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya. 2. Community-based resources management memiliki skala dan ruang lingkup dalam dan luar masyarakat (dari sudut pandang masyarakat), akan tetapi ko-manajemen memiliki skala dan ruang lingkup yang lebih luas. Dalam kerangka persamaan tujuan dan fungsi antara community-based resources management dan ko-manajemen, dikenal community-based co-management (CBCM) atau ko-manajemen berbasis masyarakat. Karakteristik ko-manajemen berbasis masyarakat adalah fokus pada masyarakat tanpa meninggalkan aspek pentingnya kemitraan dengan pemerintah. Distribusi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya bervariasi, yaitu dari tipe instruktif hingga informatif. Terdapat lima tipe ko-manajemen menurut peran pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya, yaitu (1) instruktif, (2) konsultatif, (3) kooperatif, (4) advisori, dan (5) informatif. Dalam pengertian yang luas, wilayah pengelolaan ko-manajemen dapat diilustrasikan berada di tengah-tengah atau jalan kompromistik antara pengelolaan di bawah kontrol penuh pemerintah dan di bawah kendali penuh masyarakat pemanfaat sumberdaya. Spektrum ko-manajemen berdasarkan distribusi peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat disajikan pada Gambar 2 (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006; Adrianto 2007).
21 Informative
Government Based Management Advisory
User Group Management
Cooperative Consultative Instructive Government Management
User Group Based Management
Co-management (varying degrees)
Gambar 2 Variasi ko-manajemen menurut peran pemerintah dan pelaku pemanfaat sumberdaya (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006) Gambar 2 menunjukkan, bahwa karakteristik masing-masing tipe proses dalam variasi ko-manajemen adalah: 1. Instruktif: terdapat komunikasi dan tukar informasi yang minimal antara pemerintah dan pemanfaat sumberdaya. Tipe ini berbeda dengan rejim sentralisasi, dimana terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dan pemanfaat sumberdaya. Mekanisme dialog masih dalam konteks intruksi informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. 2. Konsultatif: terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dan pemanfaat sumberdaya, tetapi seluruh keputusan masih dibuat oleh pemerintah. 3. Kooperatif: pemerintah dan pemanfaat sumberdaya bekerja bersama-sama sebagai patner yang setara atau equal partner di dalam pembuatan keputusan. 4. Advisori: pemanfaat sumberdaya memberikan input kepada pemerintah atas sebuah keputusan yang seharusnya diambil, kemudian pemerintah menetapkan keputusan tersebut. 5. Informatif:
pemerintah
mendelegasikan
kepada
kelompok
pemanfaat
sumberdaya untuk membuat keputusan. Kelompok pemanfaat sumberdaya bertanggung jawab dan wajib menginformasikan kepada pemerintah atas keputusan tersebut. Inisiasi ko-manajemen dalam pengelolaan sumberdaya perikanan biasanya dimulai dari timbulnya krisis sumberdaya perikanan sebagai konsekuensi dari rejim open-access. Berkurangnya sumberdaya perikanan menjadi faktor utama bagi tragedi bersama komunitas perikanan. Prinsip ini dikenal dengan Tragedy of
22 the Commons yang diperkenalkan oleh Gerald Hardin pada tahun 1957. Seperti disajikan pada Gambar 3, status dan potensi sumberdaya perikanan menjadi kompleks setelah mulai munculnya intervensi manusia. Penyebabnya adalah adanya demands (permintaan) yang kemudian diikuti dengan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan. Dalam kondisi tanpa pengelolaan, eksploitasi mengakibatkan sumberdaya perikanan menjadi kolaps. Hal ini menjadi salah satu latar belakang timbulnya kesadaran pentingnya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan (Adrianto 2007). Status dan Potensi Sumberdaya Ikan
Kepentingan dan Pengetahuan Manusia Natural Capitalizing
Monitoring dan Evaluasi
Social Economic Capitalizing
Kolaborasi Pengelolaan
= ordinary (biasanya) = strengthening (penguatan)
Eksplorasi dan Eksploitasi
Institutional Capitalizing
Perbaikan Praktek Pengelolaan
Kelebihan Tangkap
Penurunan Sumberdaya Ikan Kebutuhan akan Keberlanjutan Sumberdaya Ikan
Gap/ Masalah (ketidakadilan, sistem top-down, praktek commandcontrol, dll)
Gambar 3 Aliran fungsional pentingnya ko-manajemen perikanan (Adrianto 2007) Menurut Adrianto (2007), perubahan rejim pengelolaan perikanan mulai terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu dari pengelolaan yang sentralistik menjadi pengelolaan desentralistik dengan mengadopsi pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan perikanan (pasal 2 dan pasal 6). Pasal 2 Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pasal 6 (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan
23 (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peranserta masyarakat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 secara temporal menjadi dasar hukum yang kuat bagi pentingnya ko-manajemen perikanan di Indonesia. Secara diagramatik perubahan rejim pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia disajikan pada Gambar 4. Community-Based Regime - Sasi - Panglima laot - Awig-awig - dll.
Ancient
Co-management Regime
Government-centered Regime
- UU No. 31/ 2004 j.o. UU No. 45/ 2009 - UU No. 32/ 2004
- UU No. 9/ 1985 - Peraturan Pemerintah Orde Baru
Present status
Post independence
Gambar 4 Perubahan rejim pengelolaan perikanan Indonesia (Adrianto 2007) Danau Rawa Pening mengalami krisis perikanan akibat tingginya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan. Hal ini menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan mengakibatkan banyak peran dan kepentingan terhadap potensi sumberdaya. Pengelolaan berbasis ko-manajemen merupakan salah satu proses perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang dapat mempertemukan atau mengintegrasikan kepentingan dari seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan. Hasil penelitian Salmi et al. (2000) di Danau Finnish Finlandia, menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan danau yang terintegrasi dapat menyediakan forum dialog antar berbagai individu dan kelompok kepentingan. Dalam hal ini, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya dapat dilaksanakan pada skala lokal dan regional dengan beberapa penyesuaian yang lebih rasional. Dalam kerangka pengelolaan kolaboratif, definisi stakeholders adalah semua pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan aksi dari sistem tersebut. Dalam hal ini, unit stakeholders dapat berupa individu, kelompok sosial atau komunitas berbagai tingkatan dalam masyarakat (Grimble dan Chan 1995).
24 Secara umum terdapat empat stakeholders kunci dalam kerangka pengelolaan
kolaboratif,
yaitu
(1)
pelaku
pemanfaatan
sumberdaya,
(2) pemerintah, (3) stakeholders lain, dan (4) agen perubahan (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006). Peran penting dari keempat stakeholders kunci dalam pengelolaan kolaboratif disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Peran stakeholders kunci dalam pengelolaan kolaboratif No
Stakeholders Kunci
Peran
1. Pelaku Pemanfaatan a) Mengidentifikasi isu terkait masyarakat. Sumberdaya b) Memobilisasi aktivitas dalam ko-manajemen.. c) Berpartisipasi dalam penelitian, pengumpulan dan analisis data. d) Perencanaan dan implementasi kegiatan. e) Monitaring dan evaluasi. f) Advokasi kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 2. Pemerintah a) Menyediakan perangkat legislasi untuk menjamin dan melegitimasi hak masyarakat berpartisipasi dalam kerangka ko-manajemen. b) Menentukan bentuk dan proses desentralisasi pengelolaan. c) Menyediakan perangkat legitimasi bagi sistem pengelolaan yang sudah ada di masyarakat. d) Menyediakan bantuan teknis, finansial dan penyuluhan dalam inisiasi ko-manajemen. e) Resolusi konflik antar stakeholders. f) Mengkoordinasi forum lokal bagi kemitraan stakeholders dalam kerangka ko-manajemen. g) Menentukan alokasi fungsi pengelolaan. 3. Stakeholders Lain a) Mengidentifikasi isu-isu dalam masyarakat, khususnya di luar masyarakat perikanan. b) Berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi ko-manajemen. c) Menyediakan insentif bagi tindakan nyata. d) Pengelolaan konflik. e) Memfasilitasi kepentingan masyarakat. 4. Agen Perubahan a) Memfasilitasi stakeholders dalam proses perencanaan dan implementasi. b) Pengorganisasian masyarakat dalam inisiasi maupun implementasi ko-manajemen. c) Jasa konsultasi dalam perencanaan dan implementasi ko-manajemen. d) Menyediakan informasi data dalam perencanaan dan implementasi ko-manajemen. Sumber: Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006); Adrianto (2007)
25 2.7 Pengetahuan Lokal sebagai Prasarat Ko-manajemen (Pengelolaan Kolaboratif) Pengetahuan lokal atau kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan tradisional tidak hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan hubungan antar manusia, melainkan menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan hubungan antara semua penghuni komunitas ekologi. Seluruh kearifan tradisional tersebut dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia seharihari (Keraf 2002). Menurut Berkes et al. (2000), pengetahuan lokal adalah pengetahuan dan kepercayaan secara turun-menurun antar generasi tentang kehidupan masyarakat, baik terkait antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), mendefinisikan indigenous knowledge (pengetahuan lokal) sebagai suatu pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang yang terpelihara antar generasi dalam pemanfaatan
sumberdaya
alam.
Pengetahuan
tersebut
berkembang
dan
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Proses kreativitas dilakukan dengan menggabungkan pengaruh luar dan inovasi dari dalam untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Pengetahuan lokal dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan ekonomi alternatif, konservasi, dan lingkungan. Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia sesungguhnya dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman yang dimiliki. Pengetahuan lokal tersebut kemudian dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat atau customary laws (Adrianto et al. 2009). Beberapa praktek pengelolaan sumberdaya alam berbasis pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat dan dilembagakan dalam hukum adat Indonesia adalah: 1. Sasi di Desa Haruku (Maluku), yaitu larangan pemanenan sumberdaya alam tertentu seperti tumbuhan dan binatang dalam rangka melindungi populasinya.
26 Sasi merupakan inisiatif kolektif dan diformulasikan oleh masyarakat setempat, termasuk pemantauan yang dilakukan oleh lembaga adat (Wiratno et al. 2001). 2. Nagari di Sumatera Barat, yaitu seperangkat hukum adat untuk mengelola hubungan sosial, perilaku, pembagian sumberdaya secara komunal dan adil, menciptakan keseimbangan antara alam dan manusia, serta mengatur sistem pemerintahan lokal secara otonom. 3. Lubuk Larangan di Mandailing Natal, yaitu kesepakatan bersama dalam menetapkan suatu wilayah terlarang (dalam hal ini sungai) untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu. 4. Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara Timur, yaitu seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat terkait hubungannya dengan Tuhan, sesama masyarakat, dan lingkungan disertai dengan sanksi adat yang ditegakkan oleh institusi pemerintahan desa adat setempat. Praktek-praktek hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan semakin tereduksi oleh rejim pengelolaan yang lebih didominasi oleh pemerintah atau command and control regime, khususnya di era Tahun 1966-1998. Hal ini tidak saja terjadi pada pengelolaan sumberdaya perikanan, tetapi menjadi salah satu pola pengelolaan negara yang cenderung sentralistik. Semua ditentukan oleh negara, hingga istilah desa menjadi istilah wajib bagi entitas paling kecil suatu wilayah. Reduksi peran komunitas lokal membuat pengelolaan sumberdaya perikanan menjadi tidak efisien. Konflik antar nelayan dan degradasi sumberdaya perikanan merupakan salah satu turunan dari problem sentralisasi pengelolaan perikanan. Ketidakseimbangan antara peran negara dan masyarakat dalam pengelolaan perikanan melatarbelakangi pentingnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan perikanan (Adrianto 2007). Masyarakat sekitar kawasan Danau Rawa Pening memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungannya yang dipraktekkan dalam pemanfaatan sumberdaya danau dan diakui secara turun-temurun. Pengetahuan lokal yang diakui masyarakat sekitar Danau Rawa Pening adalah adanya nilai ngepen dan wening dalam pemanfaatan sumberdaya danau. Nilai ngepen dan wening terpelihara antar generasi dan dipercaya dapat menjaga kelestarian ekosistem
27 danau. Menurut Sutarwi (2008), nilai ngepen memiliki makna pengelolaan danau harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Nilai wening berarti pemanfaatan sumberdaya danau harus jujur dan tidak serakah. Sifat tidak serakah dalam pemanfaatan sumberdaya danau tercermin dari perilaku nelayan, yaitu adanya kebiasaan nelayan dalam menangkap ikan, apabila sudah mendapatkan hasil yang cukup, maka kegiatan harus dihentikan. Nelayan percaya bahwa pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan musibah. Nelayan jua percaya, bahwa apabila tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, maka pada suatu hari akan mendapatkan gantinya. Sebagian masyarakat mengakui adanya hari pantangan atau larangan menangkap ikan atau memanfaatkan sumberdaya lain, yaitu pada hari Selasa Kliwon (dalam penanggalan Jawa). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, maka hari pantangan untuk menangkap ikan tersebut sudah tidak dipatuhi oleh sebagian nelayan. Tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat sekitar Danau Rawa Pening adalah Sedekah Rowo yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Muharram. Secara lahiriah, Sedekah Rowo memiliki makna adanya silaturahmi antar anggota kelompok tani dan nelayan di Danau Rawa Pening. Sedangkan makna batiniahnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rejeki yang didapat dari Danau Rawa Pening. Menurut Nasution et al. (2007), dimensi pengetahuan lokal merupakan pengkajian sistem masyarakat nelayan setempat. Ruang lingkup kajian dibatasi pada pengetahuan lokal tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan setempat secara arif. Dalam hal ini digali informasi tentang perilaku masyarakat yang ramah lingkungan beserta tata nilai yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, diperlukan
kajian
terhadap
faktor-faktor
pemanfaatan
dan
pengelolaan
sumberdaya perikanan, konservasi sumberdaya perikanan, serta law enforcement atau penegakan peraturan. Masyarakat menganggap bahwa Danau Rawa Pening merupakan sumberdaya milik bersama. Mekanisme pemanfaatan sumberdaya perikanan masih bercirikan pada pola open acces, yaitu siapa saja boleh memanfaatkan sumberdaya Rawa Pening. Dampak negatif dari pengelolaan open acces adalah
28 tidak adanya pihak yang peduli untuk memperbaiki kondisi sumberdaya perikanan yang telah rusak akibat eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan konservasi untuk memperbaiki potensi sumberdaya perikanan di Danau Rawa Pening, seperti penebaran benih ikan, pembersihan Eceng Gondok, dan pengerukan sedimentasi merupakan tanggungjawab pemerintah. Masyarakat nelayan merasakan bahwa kondisi sumberdaya perikanan saat ini semakin kritis dan berkurang produksinya. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekosistem danau yang semakin rusak akibat ekspansi tanaman penggangu. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara formal diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Rawa Pening, serta Keputusan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya mencakup wilayah perikanan, pengelolaan sumberdaya perikanan, zonasi perairan, perijinan, larangan, serta pelaksanaan dan pengawasan. Sanksi terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya alam, bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, dan belum ada bentuk sanksi yang berasal dari masyarakat lokal. Dalam hal ini, penegakan peraturan dilakukan oleh pemerintah bersama Satuan Tugas Rawa Pening dengan bersumber pada peraturan daerah. Sanksi diberlakukan terhadap penggunaan alat tangkap yang kontruksi dan pengoperasiannya dapat merusak lingkungan, seperti penggunaan branjang kelambu, racun dan bahan peledak
2.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata empowerment, yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat. Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir dirinya sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia merupakan landasan wawasan dalam pengelolaan sumberdaya lokal sehingga terbentuk mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknik pembelajaran sosial dan strategi program bersama masyarakat (Nasution et al. 2007).
29 Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu tetapi juga mempunyai kuasa. Selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit. Dalam hal ini, peranserta masyarakat terbatas pada implementasi program. Daya masyarakat tidak dikembangkan dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil dari pihak luar, sehingga partisipasi mencapai bentuk yang pasif. Selanjutnya, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Penyadaran, yaitu memberikan pengetahuan bersifat penyadaran, percaya, dan penyembuhan. 2. Pengkapasitasan, yaitu memampukan sebelum diberi daya atau kuasa. 3. Pendayaan, yaitu pemberian daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Dua konsep penting dalam pernyataan tersebut adalah keberdayaan dan yang dirugikan, keduanya perlu dipertimbangkan dalam setiap pembahasan pemberdayaan sebagai bagian dari suatu perspektif sosial. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dapat dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur atau lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil terhadap sumberdaya atau kesempatan untuk berpartisiapasi dalam kehidupan masyarakat. Memberikan sumberdaya yang cukup kepada masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam pemberdayaan masyarakat (Ife dan Tesoriero 2008). Menurut Adi (2008), proses pemberdayaan yang berkesinambungan merupakan siklus yang tidak berhenti pada suatu titik tertentu, akan tetapi merupakan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Tahap dalam siklus pemberdayaan yang berkesinambungan adalah 1) menghadirkan kembali
pengalaman
yang
memberdayakan
dan
tidak
memberdayakan,
2) mendiskusikan alasan terjadinya pemberdayaan dan penidakberdayaan, 3) mengidentifikasikan suatu permasalahan, 4) mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan, serta 5) mengembangkan rencanarencana aksi dan implementasinya.
30 2.9 Peranan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Konsep modal sosial pertama kali dikenalkan oleh Lyda Judson Hanifan pada awal abad ke-20 dalam bukunya The Rural School Community Centre. Modal sosial memiliki makna penting dalam hidup bermasyarakat, berupa kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, kerjasama yang erat antar individu yang membentuk suatu kelompok sosial. Modal sosial muncul atas dasar pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat mengatasi berbagai masalah secara individual. Selanjutnya, Peirre Bourdieu dalam tulisan The Forms of Capital, menyatakan bahwa pemahaman struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu membahas modal dalam segala bentuk. Dalam hal ini tidak hanya dalam arti ekonomi tetapi juga dalam arti sosial dan budaya. Konsep modal sosial adalah sebagai keseluruhan sumberdaya, baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan (Mundzir 2004). Modal sosial didefinisikan sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warganya, termasuk unsur kepercayaan dan jaringan antarwarga masyarakat atau kelompok masyarakat. Norma dan aturan yang ada juga mengatur perilaku individu, baik dalam perilaku ke dalam atau internal kelompok, maupun hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain (Adi 2008). Menurut Mawardi (2007), modal sosial memiliki cakupan dimensi yang cukup luas dan kompleks sehingga dapat dibedakan dengan modal manusia. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar kelompok dengan perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Pada modal manusia lebih merujuk ke dimensi individu yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Bagian dari membangun modal sosial adalah memperkuat masyarakat madani. Masyarakat madani adalah istilah yang digunakan untuk struktur-struktur formal atau semi formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari pemerintah. Masyarakat madani mencakup sektor non-pemerintah, dimana badan-badan non-pemerintah telah dibentuk untuk menolong memenuhi
31 kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat (Ife dan Tesoriero 2008). Menurut Nasution et al. (2007), masalah penting dalam menggunakan dan mengembangkan modal sosial dalam masyarakat adalah (1) bagaimana memilih dengan tepat warga masyarakat yang dilibatkan sejak awal dalam upaya pengembangan modal sosial, (2) apa insentif yang dapat diberikan kepada masyarakat, serta (3) bagaimana menelusuri hasil-hasil yang telah dicapai dan faktor-faktor penting lainnya. Selanjutnya dinyatakan, seberapa besar nilai modal sosial yang dimiliki seseorang terhadap orang lain ditentukan oleh seberapa jauh adanya unsur-unsur yang berupa rasa kagum, perhatian, dan kepedulian seseorang terhadap orang lain.
2.10 Kerangka Pemikiran Penelitian 2.10.1 Kerangka Pemikiran Konseptual Dalam penelitian ini, tingkat kebergantungan masyarakat atau perceived value of dependency terhadap sumberdaya danau dapat dilihat dari distribusi jenis mata pencaharian, distribusi tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat. Selanjutnya, konsep kerentanan merupakan atribut yang potensial dari suatu sistem untuk dirusakkan oleh dampak-dampak yang bersifat exogenous. Tingkat gangguan eksternal diperkirakan dengan menggunakan variabel-variabel ekologi dan ekonomi dalam menyusun indeks kerentanan. Tujuan dari suatu indeks kerentanan adalah untuk menaksir tingkat gangguan eksternal, baik secara antropogenik maupun alamiah pada suatu sistem. Semakin besar tingkat kerentanan, pada gilirannya akan menjadi penghalang yang lebih besar pada pembangunan berkelanjutan (Adrianto dan Matsuda 2002, 2004). Resiliensi dalam penelitian ini mengacu pada konsep Holling (1973), yang menggambarkan sebagian gangguan yang dapat diserap sebelum sistem berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Resiliensi memusatkan pada perkiraan tingkat gangguan atau external shocks yang merepresentasikan indeks kerentanan. Menurut Olsson et al. (2004), proses pengorganisasian dalam pengembangan ko-manajemen yang difasilitasi peraturan dan insentif dari tingkat yang lebih tinggi mempunyai potensi untuk membuat sistem sosial-ekologi yang lebih kuat
32 untuk berubah. Resiliensi sistem sosial-ekologi berperan bagi kapasitas sosial untuk mempelajari dinamika ekosistem dengan melindungi sistem dari kegagalan pengelolaan yang didasarkan pada kurangnya pengetahuan. Kerangka pemikiran konseptual sebagaimana disajikan pada Gambar 5, menjelaskan bahwa tingkat kerentanan masyarakat, resiliensi masyarakat, dan kebijakan pemerintah lokal memiliki pengaruh dalam keberlanjutan sumberdaya danau. Penelitian dan analisis tersebut akan merumuskan kebijakan pengelolaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan danau. Model pengelolaan kolaboratif, dimana terdapat posisi yang setara antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya dalam pembuatan keputusan diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan danau. Rumusan kebijakan strategis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan danau yang berkelanjutan.
2.10.2 Kerangka Pemikiran Operasional Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data terkait dengan tujuan penelitian dilakukan dengan metode observasi, survai, dan diskusi dengan pakar. Data tingkat kebergantungan masyarakat akan menjelaskan keterkaitan antara masyarakat dengan sumberdaya danau. Data berikutnya adalah tingkat gangguan eksternal untuk menganalisis tingkat kerentanan masyarakat terhadap sumberdaya danau. Tujuan analisis kerentanan adalah untuk menaksir tingkat gangguan atau external shocks pada sistem danau dengan memperhitungkan aspek ekologi dan sosial ekonomi. Data selanjutnya adalah kajian tingkat gangguan eksternal dan kebijakan skala lokal untuk mengembangkan skenario pengelolaan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, analisis resiliensi masyarakat dilakukan dengan mengidentifikasi variabel dan proses yang menentukan dinamika stakeholders yang dianggap penting. Seluruh data yang terkumpul dianalisis untuk merancang model pengelolaan kolaboratif perairan umum daratan di Danau Rawa Pening. Kerangka pemikiran operasional dalam penelitian ini secara skematis disajikan pada Gambar 6.
33 Sistem Ekologi Akuatik Dependence
Sistem Danau
Sistem Sosial
Community
Vulnerability
Conflict
Resilince
Co-management
Empowerment Local Government
Rules/Regulation/ Policy Strategic Response
Sustainable Lake Resource Management
Keterangan: = Pengaruh = Sintesis
Gambar 5 Kerangka pemikiran konseptual
34 Ekonomi
Ekologi Kebergantungan Masyarakat Analisis Kerentanan
Danau Rawa Pening Masyarakat Pemanfaat Sumberdaya
Sosial
Kerentanan Masyarakat
Analisis Stakeholders
Model Pengelolaan Kolaboratif
Resiliensi Masyarakat Analisis ISM
Analisis Resiliensi
Pemerintah Lokal
Kebijakan/ Peraturan
Keterangan: = Pengaruh = Kegiatan
Gambar 6 Kerangka pemikiran operasional
35 2.11 Hipotesis Guna lebih mengarahkan dalam melakukan penelitian ini, maka diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh negatif antara tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau. 2. Terdapat pengaruh positif antara tingkat kebergantungan masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya danau. 3. Terdapat pengaruh positif antara angka pertumbuhan penduduk dengan nilai indeks pertumbuhan populasi penduduk suatu wilayah.
2.12 Penelitian Terdahulu Penelitian tentang Danau Rawa Pening sudah banyak dilakukan oleh berbagai instansi atau perguruan tinggi. Hasil penelitian Sutarwi (2008) melaporkan bahwa 1) proses formulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya air Danau Rawa Pening mencerminkan model formulasi kebijakan publik yang beragam, 2) peran kelembagaan informal, yaitu aktualisasi nilai ngepen (sungguhsungguh) dan wening (jujur dan tidak serakah) dalam pengelolaan danau mulai menghilang, 3) peran Kelompok Nelayan Sedyo Rukun mulai melemah karena terjadinya konflik internal, 4) peran Forum Rembug Rawa Pening tidak efektif, serta 5) tidak semua tahapan dalam proses kebijakan dikaitkan dengan kelembagaan informal dalam masyarakat. Selanjutnya penelitian terkait dengan pengelolaan kolaboratif adalah Konsep Co-management Taman Nasional Karimunjawa (Purwanti 2008), menunjukkan, bahwa 1) pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkontrol akan mengancam keanekaragaman hayati, 2) peraturan yang terkonsentrasi pada kewenangan pemerintah sulit diterapkan lintas sektor, 3) faktor kunci co-management
adalah
pemahaman
masalah,
koordinasi,
kepemimpinan,
mekanisme komunikasi dan negosiasi, partisipasi, dan komitmen para pihak, serta 4) pengelolaan co-management dengan membuat kesepakatan antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dan pemerintah daerah. Secara ringkas beberapa hasil penelitian terkait dengan pengelolaan danau dan pengelolaan kolaboratif disajikan pada Tabel 4.
36 Tabel 4 Rekapitulasi penelitian sejenis yang pernah dilakukan, Tahun 2010 No
Judul Disertasi
Peneliti
1 Strategi Burhan (2006) Pengelolaan Situ secara Berkelanjutan: Studi Kasus Pengelolaan Situ di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. (PSL-IPB)
2 Disain Kelembagaan Umar (2007) Pengelolaan Danau Singkarak yang Berkelanjutan Berbasis Nagari. (PSL-IPB)
3 Model Pengendalian Pencemaran Perairan di Danau Maninjau Sumatera Barat (PSL-IPB)
Marganof (2007)
4 Konsep Comanagement Taman Nasional Karimunjawa (PSL-IPB)
Purwanti (2008)
Tujuan Merumuskan strategi yang tepat untuk mengelola situ secara berkelanjutan.
Metodologi 1) Analisis SWOT 2) SFAS atau Strategic Factors Analysis Summary
Hasil Penelitian
Kriteria pengelolaan situ berkelanjutan: 1) Kualitas air sesuai baku mutu golongan C. 2) Mempunyai kekuatan hukum. 3) Berfungsi secara ekologi, sosial, dan ekonomi. 4) SDM yang berpengetahuan. 5) Masyarakat mendapat manfaat sosial dan ekonomi. 1) Memetakan 1) Analisis 1) Alternatif bentuk keberlanjutan Stakeholder kelembagaan adalah berdasarkan 2) AWOT co-management. kepentingan (AHP dan 2) Kelembagaan stakeholder. SWOT) pengelolaan danau 2) Merumuskan 3) FGD dimodifikasi dari kelembagaan kelembagaan Nagari pengelolaan dengan melibatkan Danau Singkarak seluruh berbasis Nagari. stakeholders. Membangun model Powersim 1) Sub-model pengendalian versi 2,5c pengendalian pencemaran, yaitu: pencemaran sub-model limbah perairan Danau penduduk, subManinjau. model limbah hotel, sub-model limbah peternakan, submodel limbah pertanian, dan submodel limbah KJA. 2) Faktor berpengaruh di masa depan: jumlah KJA, pertumbuhan penduduk, partisipasi masyarakat, pemanfaatan lahan, dan dukungan pemerintah daerah. 1) Menganalisis 1) Analisis 1) Pemanfaatan potensi dan kualitatif sumberdaya yang pemanfaatan 2) AHP tidak terkontrol akan sumberdaya TNKJ 3) Analisis mengancam 2) Menganalisis prospektif keanekaragaman kebijakan dan hayati. kelembagaan 2) Peraturan yang pengelolaan terkonsentrasi pada TNKJ. kewenangan
37
Lanjutan Tabel 4 No
Judul Disertasi
Peneliti
Tujuan 3) Mengidentifikasi faktor kunci comanagement TNKJ. 4) Menyusun konsep co-management untuk kegiatan perikanan dan pariwisata.
5 Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Danau dan Peran Kelembagaan Informal: Menggugat Peran Negara atas Hilangnya Nilai Ngepen dan Wening dalam Pengelolaan Danau Rawa Pening di Jawa Tengah. (Studi PembangunanUKSW)
Sutarwi (2008)
6 Rekayasa Model Pengelolaan Danau Terpadu Berwawasan Lingkungan Studi
Walukow (2009)
Metodologi
Hasil Penelitian
pemerintah sulit diterapkan lintas sektor. 3) Faktor kunci comanagement adalah pemahaman masalah, koordinasi, kepemimpinan, mekanisme komunikasi dan negosiasi, partisipasi, dan komitmen para pihak. Koordinasi merupakan driven factor dari comanagement. 4) Co-management dengan membuat kesepakatan antara Balai TNKJ dan Pemda. 1) Mengkaji Analisis 1) Kebijakan kebijakan kualitatif pengelolaan pengelolaan dengan sumberdaya air sumberdaya air metode studi Rawa Pening Danau Rawa kasus mencerminkan Pening. model kebijakan 2) Mengkaji peran publik yang kelembagaan beragam. informal dalam 2) Peran kelembagaan pengelolaan informal: aktualisasi sumberdaya air nilai ngepen dan Rawa Pening. wening dalam 3) Mengkaji pengelolaan danau keterkaitan mulai menghilang, kebijakan dan peran Paguyuban kelembagaan Nelayan Sedyo informal dalam Rukun mulai pengelolaan melemah karena sumberdaya air terjadi konflik Danau Rawa internal, peran Pening. Forum Rembug Rawa Pening tidak efektif. 3) Tidak semua tahapan dalam proses kebijakan dikaitkan dengan kelembagaan informal. 1) Menganalisis 1) Powersim. 1) Parameter Cu, kapasitas 2) ISM. PO4, Zn, dan Fe asimilasi berada di atas nilai parameter kualitas kapasitas asimilasi. air.
38
Lanjutan Tabel 4 No
Judul Disertasi Kasus di Danau Sentarum. (PSL-IPB)
7 Konsep Pengembangan Co-management untuk Melestarikan Taman Nasional Lore Lindu (PSL-IPB)
Peneliti
Tujuan 2) Mengembangkan model kelembagaan pengelolaan danau. 3) Rekayasa model sistem dinamik pengelolaan danau lestari.
Metodologi
Hasil Penelitian
2) Elemen kunci adalah penegakan hukum, koordinasi, memperkuat hubungan antar stakeholders, tingkat kebutuhan dan pembangunan organisasi berbasis masyarakat. 3) Pendekatan model dinamik membantu mengetahui perkembangan sumber pencemar, beban pencemar, kualitas air dan daya dukung danau (kapasitas asimilasi). Kassa (2009) 1) Menganalisis 1) Analisis 1) Konflik terjadi kepentingan kepentingan karena perbedaan stakeholder dalam 2) Analisis kepentingan antara kaitannya dengan partisipatif masyarakat lokal konflik di TNLL. 3) Analisis co- dengan pihak 2) Menganalisis management TNLL. partisipasi 4) Analisis 2) Perbedaan masyarakat. prospektif partisipasi 3) Menganalisis masyarakat antara penerapan prinsip desa KKM dan co-management desa non-KKM dalam pengelolaan karena belum TNLL. adanya pengakuan 4) Menganalisis terhadap faktor kunci kepentingan desa penentu non-KKM. keberhasilan co3) Penerapan comanagement. management di 5) Merumuskan desa KKM pada konsep kategori tinggi, co-management untuk desa nondalam pengelolaan KKM pada TNLL. kategori rendah. 4) Diperlukan produk hukum yang mengikat serta pengawalan penerapannya dengan melibatkan TNLL, akademisi, dan masyarakat.
39
III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelusuran data dan informasi dimulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa yang secara administrasi termasuk dalam desa inti. Lokasi sampel berada pada empat desa di tiga kecamatan yang secara administrasi melingkupi kawasan Danau Rawa Pening, yaitu Desa Tuntang (Kecamatan Tuntang), Desa Rowoboni, Desa Kebondowo (Kecamatan Banyubiru), dan Desa Bejalen (Kecamatan Ambarawa). Peta lokasi penelitian ini disajikan pada Lampiran 1. Pengambilan data primer melalui wawancara dengan stakeholders dan diskusi mendalam dengan responden pakar dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2010.
3.2 Rancangan Penelitian Menurut jenisnya, penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian survai. Menurut Hasan (2002), penelitian survai yaitu penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok maupun suatu daerah. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan disain deskriptif. Menurut Umar (2002), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian. Penelitian deskriptif mempelajari masalahmasalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.
3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan metode observasi, survai, dan diskusi mendalam dengan pakar. 1. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan penilaian langsung terhadap kondisi biofisik danau dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat ini.
40 2. Survai dilakukan dengan wawancara terhadap sejumlah stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. Teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup, terbuka, dan semi terbuka. 3. Diskusi mendalam dengan pakar dilakukan terhadap informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya danau. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian yang pernah dilakukan di lokasi penelitian, peraturan perundangan, serta laporan ilmiah dari berbagai institusi yang terkait dengan kajian penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada beberapa institusi terkait, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
3.4 Metode Penentuan Wilayah Sampel Desa-desa yang termasuk dalam kategori desa inti di sekitar Danau Rawa Pening berjumlah 16 desa yang secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Bawen. Sebanyak empat desa ditentukan secara purposive sampling sebagai sampel penelitian, yaitu Desa Tuntang (Kecamatan Tuntang), Desa Rowoboni dan Desa Kebondowo (Kecamatan Banyubiru), serta Desa Bejalen (Kecamatan Ambarawa). Beberapa pertimbangan dalam penentuan empat desa tersebut sebagai sampel penelitian adalah: 1. Representatif, yaitu karakteristik masyarakat desa sampel dianggap dapat merepresentasikan ciri-ciri populasi masyarakat sekitar Danau Rawa Pening. 2. Memadai, yaitu jumlah sampel dianggap cukup memadai untuk meyakinkan kestabilan ciri-ciri populasi masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening.
41 3.5 Metode Penentuan Responden Responden dalam penelitian ini berjumlah 118 orang, terdiri atas responden masyarakat pemanfaat sumberdaya (99 orang), pejabat instansi pemerintah (11 orang), stakeholders lain (3 orang), agen perubahan (2 orang), dan responden pakar (3 orang). Penentuan responden masyarakat pemanfaat sumberdaya dilakukan dengan metode random sampling. Dalam hal ini semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Responden masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Desa Tuntang, Rowoboni, Kebondowo, dan Bejalen. Penentuan jumlah responden masyarakat pemanfaat sumberdaya yang disurvai dan diminta untuk mengisi kuesioner mengacu pada pendapat Slovin (1960) diacu dalam Hasan (2002), yaitu: N n=
1 + Ne2
(1)
Keterangan: n = ukuran sampel N = ukuran populasi e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir Jumlah populasi penduduk dari keempat desa studi adalah 16.060 orang dengan sebaran Desa Tuntang (5.592 orang), Desa Rowoboni (2.317 orang), Desa Kebondowo (6.673 orang), dan Desa Bejalen (1.478 orang). Dengan menggunakan tingkat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel sebesar 10%, maka ukuran sampel masyarakat pemanfaat sumberdaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 16.060 n=
1 + 16.060 (0,1)2
(2)
16.060 n=
(3) 1 + 16.060 (0,01) 16.060
n=
(4) 161,6
n = 99,38
42 Dengan demikian ukuran sampel yang dibutuhkan untuk wawancara dengan responden masyarakat pemanfaat sumberdaya dalam penelitian ini adalah sejumlah 99 orang. Responden dari stakeholders pemerintah ditentukan secara purposive sampling. Metode penentuan berdasarkan penelusuran dari informasi terkait keterlibatan dan peran institusi responden dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. Responden dari stakeholders pemerintah dalam penelitian ini berjumlah 11 orang seperti disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 Jumlah responden dari stakeholders pemerintah, Tahun 2010 No
Stakeholders Pemerintah
Jumlah
1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
1 orang
2
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
1 orang
3
Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah
1 orang
4
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
1 orang
5
Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang
1 orang
6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang
1 orang
7
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
1 orang
8
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang
1 orang
Desa Rowoboni, Kebondowo, dan Bejalen
3 orang
9
Total
11 orang
Responden dari kelompok stakeholders lain dan agen perubahan ditentukan secara purposive sampling. Responden dari stakeholders lain berjumlah 3 orang yang berasal dari PT. Sarana Tirta Ungaran (1 orang), PLTA Jelok Timo (1 orang), dan pelaku usaha lokal (1 orang). Selanjutnya responden dari agen perubahan berjumlah 2 orang yang berasal dari Pusat Studi dan Pengembangan Rawa Pening Universitas Kristen Satya Wacana (1 orang), serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Swadaya (1 orang). Diskusi mendalam untuk merancang strategi pengelolaan kolaboratif dilakukan terhadap 3 pakar yang berasal dari instansi Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang (1 orang), Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang (1 orang), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1 orang). Responden pakar ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan, yaitu (1) memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kajian penelitian, (2)
43 memiliki pengalaman pekerjaan terkait dengan kajian penelitian, dan (3) memiliki pengalaman dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
3.6 Metode Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, survai, dan diskusi mendalam dengan pakar kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian dan dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian.
3.6.1 Analisis Stakeholder Analisis stakeholder adalah sebuah prosedur untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu sistem melalui identifikasi pelaku-pelaku utama (key actors) atau pemangku utama (stakeholders) di dalam sistem dan mengidentifikasi keinginan-keinginan stakeholders terhadap sistem tersebut. Stakeholders adalah semua pihak yang mempengaruhi atau terkena pengaruh dari suatu kebijakan, keputusan dan aksi di dalam sistem. Unit stakeholders dapat berupa individu, kelompok sosial atau komunitas dari berbagai tingkatan dalam masyarakat (Grimble dan Chan 1995). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas stakeholders kunci serta melakukan penilaian terhadap tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. Alat yang digunakan dalam melakukan analisis stakeholders adalah stakeholders grid dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel. Selanjutnya jawaban penilaian terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh dari masing-masing stakeholders dipetakan sehingga membentuk matriks seperti diilustrasikan pada Gambar 7. Menurut Adrianto (2010), untuk melaksanakan analisis stakeholder dalam metode Participatory Rural Appraisal (PRA) diperlukan alat bantu sebagai berikut: 1. Peta lokasi yang menyediakan uraian tentang distribusi sumberdaya dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya. 2. Kalender kegiatan untuk memetakan dan menjadwalkan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya. 3. Daftar rangking untuk mengevaluasi dan menentukan pihak yang paling terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan.
44 Tinggi
PLAYERS
BYSTAND ERS
ACTO RS
Kepentingan
SU BJECTS
Rendah Rendah
Pengaruh
Tinggi
Gambar 7 Matriks hasil analisis stakeholders (Grimble dan Chan 1995) Posisi kuadran seperti disajikan pada Gambar 7 menggambarkan peranan dari masing-masing stakeholders dalam pengelolaan kolaboratif. Kuadran subjects merupakan kelompok stakeholders yang memiliki kepentingan tinggi dengan tingkat pengaruh rendah, kuadran players memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi, kuadran actors memiliki kepentingan yang rendah dengan pengaruh tinggi, dan kuadran bystanders mewakili kelompok stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh rendah.
3.6.2 Analisis Kebergantungan Masyarakat Data yang berkaitan dengan tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tingkat kebergantungan masyarakat atau perceived value of dependency terhadap sumberdaya danau dinilai berdasarkan distribusi jenis mata pencaharian, pendapatan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat.
3.6.3 Analisis Kerentanan Masyarakat Analisis kerentanan masyarakat dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi tingkat pertumbuhan populasi penduduk, degradasi lahan terbangun, dan keterbukaan ekonomi. Uraian dari masing-masing tahapan dalam analisis kerentanan masyarakat adalah sebagai berikut.
45 1) Pertumbuhan Populasi Penduduk Indeks populasi penduduk merupakan ukuran tekanan keberadaan populasi penduduk terhadap lingkungan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, populasi penduduk dihitung pada empat kecamatan yang secara administratif melingkupi kawasan Danau Rawa Pening, yaitu Kecamatan Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, dan Bawen. Untuk menghitung indeks pertumbuhan populasi penduduk digunakan formulasi Dahl (1986) diacu dalam Rahman (2009), yaitu: NAit PopIit =
Trendi,t-1 X
50
(5) 2
dimana: PopIit NAit Trendi ,t-1 50, 2
: : : :
tekanan populasi kecamatan i pada tahun t rata-rata populasi per km2 kecamatan i pada tahun t pertumbuhan populasi per tahun pada kecamatan i konstanta
Secara konsisten, bahwa semakin tinggi nilai pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi nilai indeks pertumbuhan populasi penduduk. Hal ini berarti bahwa semakin berbahaya wilayah tersebut dalam hal tekanan pertumbuhan populasi penduduk.
2) Degradasi Lahan Terbangun Indeks degradasi lahan terbangun dihitung dengan membandingkan luas lahan terbangun di tingkat kecamatan dengan luas wilayah kecamatan. Degradasi lahan disebabkan oleh aktivitas penduduk, terutama terkait dengan permukiman dan pembangunan fasilitas lainnya. Nilai indeks degradasi lahan terbangun pada masing-masing kecamatan studi dihitung dengan menggunakan persamaan: LTi DLTi =
X 100 Ai
dimana:
DLT LT A i
: : : :
degradasi lahan terbangun (%) luas lahan terbangun (km2) luas kecamatan (km2) nama kecamatan
(6)
46 3) Keterbukaan Ekonomi Indeks keterbukaan ekonomi dihitung dengan mengukur rasio rerata nilai perdagangan masuk (inflow) dan perdagangan keluar (outflow) pada waktu t di kecamatan i terhadap jumlah keseluruhan GDP kecamatan i pada waktu t. Untuk menghitung indeks keterbukaan ekonomi pada masing-masing kecamatan studi dengan mengacu formulasi Adrianto dan Matsuda (2004), yaitu: Mit + Xit ETit =
X 100
(7)
2GDPit dimana: ETit Mit Xit GDPit
: : : :
tingkat keterbukaan ekonomi kecamatan i tahun t total nilai perdagangan inflow kecamatan i pada tahun t. total perdagangan outflow kecamatan pada tahun t. GDP dari kecamatan i pada tahun t
Tahap selanjutnya adalah melakukan standarisasi terhadap semua variabel indeks kerentanan untuk menyamakan satuan unit-unit yang digunakan dalam pengukuran tingkat kerentanan. Standarisasi variabel indeks kerentanan dengan menggunakan formulasi Briguglio (1995); Atkinson et al. (1997) diacu dalam Adrianto dan Matsuda (2004), yaitu: Xij – Min Xj SVij = MaxXj – MinXj
, 0 ≤ SVij ≤ 1
(8)
j = 1, 2, 3 (PopI, DLT, ET) dimana: SVij : standarisasi variabel j untuk kecamatan i Xij : nilai dari variabel j untuk kecamatan i MinXj : nilai minimum dari variabel j untuk semua kecamatan di dalam indeks MaxXj : nilai maksimum dari variabel j untuk semua kecamatan di dalam indeks PopI : tekanan populasi penduduk kecamatan i DLT : degradasi lahan terbangun kecamatan i ET : keterbukaan ekonomi kecamatan i Penentuan tingkat kerentanan dalam penelitian ini menggunakan metode yang dikembangkan Briguglio (1995); Adrianto dan Matsuda (2002, 2004), dimana tingkat kerentanan ditentukan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan
47 nilai komposit indeks kerentanan atau Composite Vulnerability Index (CVI) yang memiliki kisaran dari 0 hingga 1 atau 0≤CVI≤1. Dalam hal ini, nilai CVI yang mendekati batas bawah memiliki tingkat kerentanan rendah, nilai sekitar pertengahan memiliki tingkat kerentanan sedang, dan nilai yang mendekati batas atas memiliki tingkat kerentanan tinggi.
3.6.4 Analisis Resiliensi Pengelolaan resiliensi bertujuan menghindarkan sistem sosial-ekologi berpindah ke formasi yang tidak dikehendaki dengan bergantung pada kemampuan sistem dalam menanggulangi gangguan eksternal dan ketidakpastian. Hal ini diperoleh dengan melakukan analisis resiliensi sosial-ekologi dengan mengacu konsep yang dikembangkan Walker et al. (2002). Terdapat empat tahap dalam melakukan analisis resiliensi dengan masukan dari stakeholders untuk menghasilkan tindakan pengelolaan, seperti disajikan pada Gambar 8. Deskripsi Sistem: Proses Kunci, Ekosistem, Struktur dan Pelaku
Tahap 1
Tahap 2
Mengkaji Kejutan Eksternal
Mengkaji Kebijakan Masuk Akal
Mengkaji Visi
3 – 5 skenario Tahap 3
Analisis Resiliensi Integrasi Teori
Tahap 4
Evaluasi Stakeholders (Proses dan Produk) Tindakan Pengelolaan dan Kebijakan
Gambar 8 Tahapan analisis resiliensi (Walker et al. 2002)
48 Gambar 8 menunjukkan, bahwa analisis resiliensi dimulai dengan mendeskripsikan sistem, baik ekosistem danau maupun masyarakat sekitar danau. Deskripsi sistem bertujuan untuk mengembangkan suatu model konseptual dari sistem sosial-ekologi berdasarkan masukan dari stakeholders. Tahap selanjutnya adalah mengkaji gangguan yang bersifat eksternal, termasuk hasil yang tidak terkontrol dan pemicu lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan batasan skenario di masa depan. Selanjutnya dari tahap 1 dan 2 dihasilkan dua informasi, yaitu isu utama tentang kondisi sistem di masa depan, serta bagaimana sistem dapat menyesuaikan terhadap pengaruh perubahan. Tahapan pada analisis resiliensi bertujuan mengidentifikasi variabel penggerak dan proses dalam sistem yang dianggap penting oleh stakeholders. Tahap akhir dari analisis resiliensi adalah evaluasi terhadap seluruh proses untuk menghasilkan tindakan pengelolaan dan kebijakan.
3.6.4 Analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) Teknik permodelan Interpretative Structural Modelling (ISM) adalah proses pengkajian kelompok, dimana model-model struktural dihasilkan guna menganalisis perihal yang kompleks dari sebuah sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat (Eryatno dan Sofyar 2007). Dalam penelitian ini, prosedur teknik permodelan dilakukan dengan mengacu metode yang dikembangkan Saxena et al. (1992); Marimin (2004); Eryatno dan Sofyar (2007) dengan perangkat lunak Modul ISM VAXO. Elemen-elemen yang distrukturisasi mencakup elemen (1) kelompok masyarakat yang terpengaruh, (2) kendala utama dalam pengelolaan, (3) tujuan pengelolaan, (4) lembaga yang terlibat dalam pengelolaan, serta (5) aktivitas pengembangan dalam pengelolaan (Saxena 1992). Elemen-elemen tersebut dijabarkan ke dalam sub-elemen pengembangan yang diperoleh dari proses pengkajian literatur, wawancara dengan stakeholders, dan diskusi dengan pakar. Setelah
sub-elemen
pada
masing-masing
elemen
teridentifikasi,
selanjutnya ditetapkan hubungan kontekstual antara sub-elemen yang terkandung adanya suatu pengarahan dalam terminologi sub-ordinat yang menuju pada perbandingan berpasangan. Keterkaitan antar sub-elemen pada perbandingan
49 berpasangan dilakukan oleh pakar. Apabila jumlah pakar lebih dari satu, maka dilakukan perataan. Penilaian hubungan kontekstual pada matriks perbandingan berpasangan menggunakan simbol V, A, X, atau O, dimana: V adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 0 A adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 1 X adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 1 O adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 0 Pengertian nilai eij = 1 adalah ada hubungan kontekstual antara sub elemen ke-i dan ke-j, sedangkan nilai eij = 0 adalah tidak ada hubungan kontekstual antara sub-elemen ke-i dan ke-j. Hasil penilaian tersebut disusun dalam Structural Self Interaction Matrix (SSIM) yang dibuat dalam bentuk tabel Reachability Matrix (RM) dengan mengganti V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 dan 0. Selanjutnya matriks tersebut dikoreksi sampai menjadi matriks tertutup yang memenuhi aturan transitivitas, yaitu memenuhi kelengkapan dari lingkaran hubungan sebab-akibat. Klasifikasi sub-elemen mengacu pada hasil olahan dari Reachability Matrix (RM) yang telah memenuhi aturan transitivitas. Hasil olahan tersebut diperoleh nilai Driver-Power (DP) dan Dependence (D) untuk menentukan klasifikasi sub-elemen. Secara garis besar, klasifikasi sub-elemen digolongkan dalam empat sektor, yaitu: 1) Sektor 1: weak driver-weak dependent variables (AUTONOMOUS). Subelemen yang termasuk dalam sektor ini pada umumnya tidak berkaitan dengan sistem, dan mungkin mempunyai sedikit hubungan, walaupun hubungan tersebut bisa saja kuat. Sub-elemen yang masuk pada sektor 1 jika nilai DP≤0,5X dan nilai D≤0,5X (X adalah jumlah sub-elemen). 2) Sektor 2: weak driver-strongly dependent variables (DEPENDENT). Subelemen yang termasuk dalam sektor ini adalah sub-elemen tidak bebas. Subelemen yang masuk pada sektor 2 jika nilai DP≤0,5X dan nilai D>0,5X (X adalah jumlah sub-elemen). 3) Sektor 3: strong driver-strongly dependent variables (LINKAGE). Subelemen yang termasuk dalam sektor ini harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antara sub-elemen tidak stabil. Setiap tindakan pada sub-elemen akan memberikan dampak pada sub-elemen lainnya dan pengaruh umpan
50 baliknya dapat memperbesar dampak. Sub-elemen yang masuk pada sektor 3 jika nilai DP>0,5X dan nilai D>0,5X (X adalah jumlah sub-elemen). 4) Sektor 4: strong driver-weak dependent variables (INDEPENDENT). Subelemen yang termasuk dalam sektor ini merupakan bagian sisa dari sistem dan disebut peubah bebas. Sub-elemen yang masuk pada sektor 4 jika nilai DP>0,5X dan nilai D≤0,5X (X adalah jumlah sub-elemen).
3.7 Definisi Operasional Definisi operasional dari beberapa kata atau istilah yang digunakan dalam disertasi ini adalah: 1. Kebergantungan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceived value of dependency terhadap sumberdaya danau. Dalam hal ini masyarakat memiliki kebergantungan terhadap sumberdaya danau berdasarkan kriteria 1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (cukup tinggi), 4 (tinggi), dan 5 (sangat tinggi). 2. Kerentanan memiliki empat atribut, yaitu (1) dinyatakan dalam satu atau lebih parameter yang terukur, (2) parameter tersebut terhubung ke sasaran keberlanjutan, (3) parameter memiliki suatu skala geografis yang sesuai, serta (4) parameter memiliki dimensi waktu yang relevan. Penentuan tingkatan kerentanan secara kuantitatif dan kualitatif didasarkan pada nilai komposit indeks kerentanan (CVI) yang memiliki kisaran nilai dari 0 hingga 1 (0≤CVI≤1). Nilai yang mendekati batas bawah memiliki tingkat kerentanan rendah, nilai sekitar pertengahan dengan tingkat kerentanan sedang, selanjutnya nilai yang mendekati batas atas memiliki tingkat kerentanan tinggi (Adrianto dan Matsuda 2002, 2004). 3. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan yang bertentangan (Jamil 2007). Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam memiliki banyak dimensi dan dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari dalam rumah tangga kepada masyarakat, wilayah, atau masyarakat dalam skala global (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006).
51 4. Organisasi adalah kumpulan dari orang-orang yang terhimpun dalam suatu ikatan, dalam satuan waktu yang relatif permanen, memiliki tujuan yang ingin dicapai, memiliki aturan untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, dan memiliki anggota serta pengurus (Hubeis 2010). 5. Resiliensi merupakan ukuran seberapa cepat sistem dapat kembali pada kondisi keseimbangan setelah adanya gangguan. Resiliensi sebagai ukuran seberapa jauh sistem dapat terganggu tanpa pergeseran ke rejim yang berbeda (Walker et al. 2006). 6. Sistem sosial-ekologi merupakan unit ekosistem yang dihubungkan dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem sosial (Anderies et al. 2004). 7. Stakeholders adalah semua pihak yang mempengaruhi atau terkena pengaruh dari suatu kebijakan, keputusan dan aksi di dalam sebuah sistem. Unit stakeholders dapat berupa individu, kelompok sosial atau komunitas dalam berbagai tingkatan di masyarakat (Grimble dan Chan 1995).
52
IV KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN 4.1 Kondisi Fisik Danau Rawa Pening Danau Rawa Pening secara astronomis terletak pada koordinat 7°4'–7°30' Lintang Selatan dan 110°24'46"–110°49'06" Bujur Timur, serta berada pada ketinggian 455–465 meter di atas permukaan laut (BLH Jateng 2009). Kawasan danau secara administratif berada di Kabupaten Semarang yang meliputi empat kecamatan dan 16 desa atau kelurahan, yaitu: 1. Kecamatan Tuntang: Desa Tuntang, Desa Lopait, Desa Kesongo, Desa Sraten, Desa Candirejo, Desa Jombor, dan Desa Rowosari. 2. Kecamatan Banyubiru: Desa Rowoboni, Desa Kebumen, Desa Kebondowo, Desa Banyubiru, dan Desa Tegaron. 3. Kecamatan
Ambarawa:
Desa
Bejalen,
Desa
Pojoksari,
dan
Kelurahan Tambakboyo. 4. Kecamatan Bawen: Desa Asinan. Kawasan sekitar Danau Rawa Pening memiliki kondisi topografi yang bervariasi, yaitu datar, bergelombang, berbukit, berbukit terjal, dan bergunung. Topografi datar dan bergelombang dengan kemiringan 0–8% terdapat di Kecamatan Ambarawa dan Tuntang. Topografi bergelombang dengan kemiringan 8–15% terdapat di Kecamatan Ambarawa, selanjutnya topografi berbukit dan berbukit terjal dengan kemiringan 15–25% terdapat di Kecamatan Ambarawa dan Banyubiru (Pemprov. Jateng 2006). Danau Rawa Pening terletak pada kawasan dataran tinggi. Berdasarkan klasifikasi Oldeman termasuk kategori iklim tropis C. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober-Maret, musim kemarau pada bulan April–September. Suhu ratarata antara 25–29°C dengan kelembaban udara antara 70–90%. Volume tampung air ±48 juta m3 dengan kedalaman minimum 65–110 cm dan maksimum 550 cm. Elevasi maksimum ±462,30 m3 dan elevasi minimum ±462,05 m3 dengan volume tampung maksimum ±65 juta m3 dan volume tampung minimum ±25 juta m3. Luas genangan maksimum ±2.770 hektar dan luas genangan minimum ±1.760 hektar (BLH Jateng 2009). Berdasarkan klasifikasi ukuran danau menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2009), Danau Rawa Pening termasuk
53 tipe danau semi-alami, dengan klasifikasi kecil (luas 1–100 km2 dan volume air 1–100 m3), serta termasuk kategori dangkal dengan kedalaman 10–50 m. Menurut BLH Jateng (2009), sungai-sungai yang mengalir masuk ke Danau Rawa Pening dapat dikelompokkan ke dalam sembilan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS), yaitu: 1. Sub-DAS Galeh: Sungai Galeh dan Sungai Klegung. 2. Sub-DAS Torong: Sungai Torong. 3. Sub-DAS Panjang: Sungai Panjang dan Sungai Kupang. 4. Sub-DAS Legi: Sungai Legi. 5. Sub-DAS Parat: Sungai Parat. 6. Sub-DAS Sraten: Sungai Sraten. 7. Sub-DAS Rengas: Sungai Rengas dan Sungai Tukmodin. 8. Sub-DAS Kedung Ringin: Sungai Kedung Ringin. 9. Sub-DAS Ringis: Sungai Ringis. Aliran air dari Danau Rawa Pening bermuara ke Sungai Tuntang yang terletak di bagian Timur Laut danau, selanjutnya mengalir ke Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan sampai ke Laut Jawa. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Rawa Pening membagi perairan Danau Rawa Pening ke dalam tiga zona, yaitu zona suaka, zona penangkapan ikan, dan zona budidaya ikan, seperti disajikan pada Lampiran 3. a. Zona suaka, yaitu zona yang tertutup untuk umum dan merupakan tempat berkembang biak ikan. b. Zona penangkapan ikan, yaitu zona untuk kegiatan penangkapan ikan. Zona penangkapan ikan dibagi menjadi tiga sub zona, yaitu (1) sub zona penangkapan ikan dengan alat branjang, (2) sub zona penangkapan ikan dengan alat sodo tarik, dan (3) sub zona penangkapan ikan dengan alat selain branjang dan sodo tarik. c. Zona budidaya ikan, yaitu zona untuk kegiatan budidaya ikan dengan keramba apung dan keramba tancap. Zona budidaya ikan terdiri atas 10 sub zona, yaitu sub zona Muncul, Talang Alit, Puteran, Cobening, Segalok, Semenep, Nglonder, Serondo, Sumurup, dan Tuntang.
54 Danau Rawa Pening dimanfaatkan untuk irigasi, penyedia air bersih, perikanan, tenaga listrik, pengendali banjir, dan pariwisata. Pola dan kapasitas pemanfaatan perairan Danau Rawa Pening disajikan pada Tabel 6. Tabel 6 Pola pemanfaatan perairan Danau Rawa Pening, Tahun 2009 No 1
Pemanfaatan Irigasi: - Daerah Irigasi Glapan Barat - Daerah Irigasi Glapan Timur - Daerah Irigasi Tuntang Jelok - Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran 2 PT. Sarana Tirta Ungaran 3 Tenaga Listrik: - PLTA Jelok - PLTA Timo 4 Pengendali banjir 5 Lahan pertanian pasang surut: - (+462.30 - +463.30) - (+462.05 - +462.30) 6 Perikanan 7 Pemanfaatan gambut 8 Pemanfaatan Eceng Gondok 9 Pariwisata Sumber: BPSDA Jratun (2009)
Kapasitas 10.113 hektar 8.671 hektar 374 hektar 909 hektar 250 liter/detik 15.000 KW 10.000 KW 640 m3/detik 820 hektar 200 hektar 1.421 KK 54.000 m3/tahun 1.000 kg/ hari 50–100 orang/hari
Tabel 6 menunjukkan bahwa pola pemanfaatan perairan Danau Rawa Pening terkait dengan pola pertanian di Kabupaten Semarang, Demak, dan Grobogan. Guna memenuhi kepentingan petani di bagian hilir, petani lahan pasang surut, kelompok nelayan dan petani ikan, serta PLTA Jelok Timo telah dilakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait dengan koordinator Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang. Pemanfaatan lahan di sekitar danau untuk pola pertanian lahan persawahan pasang surut mengikuti pola operasi Danau Rawa Pening. Menurut BPSDA Jratun (2009), status lahan persawahan pasang surut berdasarkan radius jangkauan genangan air dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 1. Elevasi > +462,30 atau di atas patok hitam (±812 hektar) merupakan lahan pertanian subur dengan dua kali tanam padi setahun. 2. Elevasi +462,05 hingga +462,30 atau di antara patok merah dan patok hitam (±218,51 hektar) merupakan daerah sabuk hijau. Hak milik tanah berada pada pihak petani. Petani memiliki hak tanam padi sekali tanam pada musim hujan, sementara hak tanam padi pada musim kemarau telah dibeli pemerintah.
55 3. Elevasi di bawah +462,05 atau di bawah patok merah merupakan lahan dalam keadaan tergenang. Pengaturan elevasi air danau sering menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dan pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang otoritas dalam pola pengaturan air di Rawa Pening. Konflik terjadi karena posisi ketinggian air danau harus terjaga agar tetap dapat memasok kebutuhan air PLTA Jelok Timo, serta untuk pengendali banjir di daerah hilir. Pada musim penghujan, hal ini dapat mengakibatkan tergenangnya lahan pertanian pasang surut di sekitar kawasan Danau Rawa Pening. Pembiayaan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening saat ini masih bergantung pada sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. Pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang melalui dinas atau instansi terkait. Alokasi dana untuk pemulihan kondisi Danau Rawa Pening dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 mencapai Rp.15.815.898.000 seperti disajikan pada Tabel 7. Tabel 7 Alokasi dana pengelolaan Danau Rawa Pening pada Tahun 2004–2008 No. 1 2
Instansi Pelaksana
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah 3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah 4 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang 5 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah 7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 8 Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 9 Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah 10 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 11 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah 12 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 13 Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Jumlah Sumber: Bappeda Jateng (2009)
Jumlah (Rp) 341.120.000 150.000.000
Persentase (%) 2,16 0,95
4.148.000.000
26,23
8.549.975.000 366.183.000 35.000.000
54,06 2,32 0,22
105.000.000
0,66
415.000.000 125.000.000 392.000.000 747.620.000 141.000.000 300.000.000
2,62 0,79 2,48 4,73 0,89 1,90
15.815.898.000
100,00
56 Tabel 7 menunjukkan, bahwa proporsi terbesar pemanfaatan dana untuk pengelolaan Danau Rawa Pening adalah pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang, yaitu sebesar Rp.8.549.975.000 atau 54,06% dari seluruh dana yang dialokasikan untuk pemulihan kondisi kawasan Danau Rawa Pening. Selanjutnya adalah dana pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.4.148.000.000 atau 26,23%. Proporsi terkecil dalam pemanfaatan dana pengelolaan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp.35.000.000 atau 0,22%. Kecilnya proporsi dana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Danau Rawa Pening masih kurang. Berdasarkan data BLH Jateng (2009), kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan guna pemulihan kondisi Danau Rawa Pening dalam kurun waktu Tahun 2004-2008 adalah: 1. Pembentukan Forum Rembug Rawa Pening (Tahun 2004), kemudian menjadi Forum Koordinasi Pengelolaan Rawa Pening (Tahun 2007). 2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan: - Pengangkatan Eceng Gondok seluas 5 hektar (Tahun 2005). - Demplot tanaman air penyerap unsur limbah domestik (Tahun 2006), demplot 4 unit sumur resapan di daerah tangkapan air dan bantuan 18.200 bibit tanaman konservasi (Tahun 2007), bantuan 4.875 bibit tanaman konservasi dan pemantauan kualitas air (Tahun 2008). 3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan: pengangkatan Eceng Gondok seluas 35 hektar (Tahun 2004), 35 hektar (Tahun 2005), 50 hektar (Tahun 2006), 65 hektar (Tahun 2007), dan 150 hektar (Tahun 2008). 4. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan penebaran bibit ikan. 5. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mengalokasikan dana APBN sebesar Rp.6.000.000.000 untuk penanganan Eceng Gondok dengan hasil pemasangan klante untuk melokalisir Eceng Gondok sepanjang ±6,121 km dan pembersihan Eceng Gondok seluas ±475,3 hektar.
57 6. Mendukung peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui usaha penangkapan ikan dengan jala, budidaya ikan karamba, pemanfaatan Eceng Gondok untuk bahan baku kerajinan, dan pengembangan teknologi pemanfaatan gambut untuk pupuk organik.
4.2 Kondisi Perikanan Danau Rawa Pening Sektor perikanan merupakan salah satu bidang usaha masyarakat di sekitar Rawa Pening, selain di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Masyarakat nelayan Rawa Pening dapat dibedakan menjadi petani ikan dan nelayan perikanan tangkap. Petani ikan adalah orang yang memiliki mata pencaharian membudidayakan ikan dengan kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di Danau Rawa Pening. Kegiatan budidaya ikan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan menggunakan keramba jaring apung, keramba tancap, tambak widik, dan kolam pemancingan terapung. Jumlah keramba ikan di Danau Rawa Pening adalah 200 keramba jaring apung dan 500 keramba tancap. Masyarakat nelayan telah membentuk kelompok nelayan yang anggotanya berasal dari nelayan atau orang yang secara langsung turut memanfaatkan sumberdaya
Rawa
Pening.
Pembentukan
kelompok
nelayan
bertujuan
memudahkan pembinaan masyarakat nelayan dengan sasaran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Jumlah anggota kelompok nelayan bervariasi antara 10-100 orang untuk setiap kelompok. Kelompok nelayan di Danau Rawa Pening berjumlah 32 kelompok, yaitu di Kecamatan Tuntang (12 kelompok), Kecamatan Banyubiru (9 kelompok), Kecamatan Ambarawa (6 kelompok), dan Kecamatan Bawen (5 kelompok). Kelompok-kelompok nelayan tersebut tergabung dalam Paguyuban Nelayan Sedyo Rukun yang memiliki jumlah anggota 1.265 nelayan dari sekitar 1.589 nelayan yang ada di Danau Rawa Pening. Menurut Disnakan Kabupaten Semarang (2007), produksi perikanan tangkap di perairan umum Kabupaten Semarang pada Tahun 2006 mencapai 1.042,80 ton. Dari jumlah tersebut, sejumlah 957,80 ton (92%) berasal dari perikanan tangkap perairan Rawa Pening dengan nilai produksi Rp.5.797.650.000.
58 Produksi perikanan tangkap rata-rata dari 32 kelompok nelayan di Danau Rawa Pening adalah 746.079 kg/tahun. Dari seluruh desa/kelurahan yang ada, Desa Asinan dengan 5 kelompok nelayan memiliki jumlah produksi perikanan tangkap tertinggi, yaitu 171.192 kg/tahun. Dari empat desa sampel penelitian, Desa Bejalen dengan 5 kelompok nelayan memiliki jumlah produksi perikanan tangkap tertinggi, yaitu 103.372 kg/tahun. Jumlah produksi perikanan tangkap yang dihasilkan oleh kelompok nelayan dari masing-masing desa/kelurahan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Sedyo Rukun secara rinci disajikan pada Gambar 9. Tegaron
7,976
Tambakboyo
16,710
Kebumen
26,358
Desa/Kelurahan
Kebondowo
34,879
Rowosari
59,520
Kesongo
70,145
Candirejo
70,350
Tuntang
90,054
Rowoboni
95,523
Bejalen
103,372
Asinan
171,192 -
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
Produksi/Tahun (kg)
Sumber: Disnakan Kabupaten Semarang (2007)
Gambar 9 Jumlah produksi ikan di Danau Rawa Pening, Tahun 2007 Jenis ikan di perairan Danau Rawa Pening didominasi oleh jenis Nila Hitam, Mujair, dan udang tawar. Ikan Nila Hitam merupakan jenis ikan yang memiliki jumlah produksi tertinggi, yaitu 346,1 ton/tahun. Dengan asumsi harga Rp.6.000/kg maka nilai produksi ikan Nila Hitam sebesar Rp.2.131.100.000. Ikan Betutu dengan jumlah produksi 9,7 ton merupakan jenis ikan yang memiliki nilai jual termahal, yaitu Rp.20.000/kg. Jumlah produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis ikan di perairan Danau Rawa Pening secara rinci disajikan pada Gambar 10.
59 Tawes
0.3
Karper/ Mas
0.4
Nila Merah
0.5 6.9
Lele
9.7
Betutu
24.3
Jenis Ikan
Sepat Siam
27
Binatang lunak
34.2
Siput
40.2
Gabus
56.6
Udang lainnya Wader Ijo
63.3
Ikan Teri
72 84.9
Udang Tawar
191.4
Mujair
346.1
Nila Hitam 0
50
100
150
200
250
300
350
400
Produksi (ton)
Sumber: Disnakan Kabupaten Semarang (2007)
Gambar 10 Jumlah produksi ikan menurut jenis ikan di Danau Rawa Pening, Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Semarang menyediakan sarana Tempat Pelelangan Ikan di Desa Rowoboni untuk memudahkan pemasaran hasil tangkapan. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa nelayan lebih suka menjual ikan hasil tangkapan ke pedagang/tengkulak. Selanjutnya, pedagang memasarkan ke Kota Salatiga, Ungaran, dan Semarang. Dalam hal ini, nelayan memiliki posisi tawar yang lemah, karena penentuan harga ikan ada pada pedagang. Guna meningkatkan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan, penduduk Desa Kebondowo dan Rowoboni telah mengembangkan usaha industri rumahtangga dengan mengolah ikan hasil tangkapan menjadi produk makanan olahan. Jenis alat tangkap ikan yang diijinkan di Rawa Pening telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Rawa Pening. Dalam pasal 5 ditentukan bahwa kegiatan penangkapan ikan di perairan Rawa Pening hanya diperbolehkan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa branjang arang, branjang kerep, jala, jaring unyil, sodo dorong, sodo tarik, pancing rawe, bubu, icir, embakan, dan pancing tunggal. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa masih ada nelayan di Rawa Pening yang tidak mematuhi ketentuan tentang penggunaan alat tangkap, misalnya menggunakan jala dengan ukuran mata jaring kurang dari 2 inchi.
60 4.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penduduk yang termasuk dalam desa inti di sekitar kawasan Danau Rawa Pening tersebar di 16 desa/kelurahan yang secara administratif termasuk dalam Kecamatan Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, dan Bawen. Kondisi demografi desadesa inti di sekitar kawasan Danau Rawa Pening disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 Kondisi demografi desa inti di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 No.
Kecamatan/ Luas Desa/Kelurahan (km2) 1 Kecamatan Tuntang 56,24 - Desa Tuntang 2,72 - Desa Lopait 3,65 - Desa Kesongo 4,28 - Desa Sraten 1,65 - Desa Candirejo 4,86 - Desa Jombor 1,19 - Desa Rowosari 4,93 2 Kecamatan Banyubiru 54,41 - Desa Rowoboni 5,23 - Desa Kebumen 3,96 - Desa Kebondowo 6,93 - Desa Banyubiru 6,74 - Desa Tegaron 5,93 3 Kecamatan Ambarawa 28,22 - Desa Bejalen 4,71 - Desa Pojoksari 3,21 - Kelurahan Tambakboyo 1,89 4 Kecamatan Bawen 46,57 - Desa Asinan 7,99 Sumber: BPS Kabupaten Semarang (2010)
Jumlah (orang) 59.466 5.592 4.419 6.608 3.842 5.615 3.125 1.901 40.482 2.317 5.032 6.673 6.633 4.852 56.501 1.478 2.631 4.912 50.989 3.822
Kepadatan (orang/km2) 1.057 2.056 1.211 1.544 2.328 1.155 2.626 386 744 443 1.271 963 984 818 2.002 314 819 2.599 1.095 479
Pertumbuhan (%) 0,54 0,74 1,14 0,50 0,44 0,32 1,10 1,22 0,52 1,71 0,78 1,03 1,08 1,42 0,10 - 0,14 - 0,42 0,43 1.14 1,06
Tabel 8 menunjukkan, bahwa desa-desa di sekitar Danau Rawa Pening yang memiliki jumlah penduduk rendah adalah Desa Rowosari (Kecamatan Tuntang) dan Desa Bejalen (Kecamatan Ambarawa). Jumlah penduduk tinggi terutama di desa-desa yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan memiliki kemudahan akses, seperti Desa Tuntang, Desa Kesongo, Desa Candirejo (Kecamatan
Tuntang),
Desa
Kebondowo,
Desa
Banyubiru
(Kecamatan
Banyubiru), dan Kelurahan Tambakboyo (Kecamatan Ambarawa). Dilihat dari angka pertumbuhan penduduk di tingkat kecamatan, maka Kecamatan
Bawen
memiliki
pertumbuhan
tertinggi,
selanjutnya
angka
pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Ambarawa. Hal ini mengindikasikan bahwa angka kelahiran dan migrasi penduduk di Kecamatan
61 Bawen masih relatif tinggi. Makna lainnya adalah bahwa Kecamatan Ambarawa lebih berhasil dalam program mengendalikan pertumbuhan penduduk. Bila dihubungkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, maka diperoleh angka kepadatan penduduk. Kecamatan Ambarawa memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi, apabila dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk di tiga kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan Kecamatan Ambarawa memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga berpengaruh terhadap tingginya angka kepadatan penduduk di Kecamatan Ambarawa. Penduduk desa sampel memiliki jenis mata pencaharian yang beragam, seperti petani, buruh tani, nelayan, buruh industri, dan sektor swasta seperti disajikan pada Gambar 11. Sebagian besar penduduk usia angkatan kerja di Desa Kebondowo bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani yang mengerjakan lahan pertanian milik sendiri maupun sebagai buruh tani. Lapangan kerja di sektor swasta dan perikanan juga menyerap tenaga kerja yang relatif banyak, selain lapangan kerja di sektor pertanian.
Jumlah (orang)
1000 800
Desa Tuntang
600
Desa Rowoboni
400
Desa Kebondowo
200
Desa Bejalen
P Bu etan Bu ruh i r Ta Bu uh n ru Ind i h B us tr an i gu na N n e Pe laya ng n us Pe ah rik an S a w an / T asta er n Pe ak da ga PN S/ An ng g TN k I/ u tan PO Pe LR ns I iu n L a an in -la in
0
Jenis Mata Pencaharian
Sumber: BPS Kabupaten Semarang (2010)
Gambar 11 Sebaran penduduk desa sampel berdasarkan jenis mata pencaharian, Tahun 2010 Dari sebaran mata pencaharian penduduk, terdapat jenis mata pencaharian lain-lain dengan persentase yang cukup besar, yaitu di Desa Kebondowo, Desa Rowoboni, dan Desa Bejalen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pada ketiga desa tersebut memiliki mata pencaharian alternatif yang tidak hanya bergantung
62 pada sektor pertanian dan perikanan. Beberapa jenis mata pencaharian alternatif telah berkembang di desa tersebut, seperti pencari, pengumpul atau pengrajin Eceng Gondok, serta jasa pariwisata (sewa perahu dan alat pancing). Berkembangnya jasa pariwisata alam di Danau Rawa Pening telah membuka peluang berusaha, terutama penduduk Desa Tuntang, Kebondowo, Rowoboni, dan Asinan untuk usaha rumah makan, persewaan perahu motor dan sampan, serta usaha persewaan dan penjualan alat tangkap ikan. Kegiatan jasa persewaan perahu dan alat tamgkap ikan juga telah berkembang di sekitar obyek wisata Bukit Cinta. Kondisi perikanan yang semakin kritis menyebabkan sebagian nelayan beralih menjadi pencari Eceng Gondok. Pemanfaatan Eceng Gondok dilakukan oleh penduduk Desa Kebondowo dan Rowoboni, Kecamatan Banyubiru. Dalam sehari setiap orang rata-rata dapat mengumpulkan 300 kg batang Eceng Gondok basah dengan harga Rp.150/kg. Sehingga pendapatan pencari Eceng Gondok sekitar Rp.45.000/hari. Jumlah tersebut lebih banyak apabila dibandingkan dengan pendapatan nelayan yang rata-rata sebesar Rp.36.000/hari. Jumlah Eceng Gondok yang dapat ditampung oleh empat pedagang pengumpul rata-rata 8 ton/hari. Mencari gambut telah menjadi jenis matapencaharian alternatif penduduk di sekitar Danau Rawa Pening, terutama di Dusun Sumurup, Desa Asinan, Kecamatan Bawen. Dalam hal ini, gambut dimanfaatkan untuk media jamur atau sebagai bahan dasar pembuatan pupuk kompos. Saat ini terdapat sekitar 100 perahu yang beroperasi di sekitar Dusun Sumurup. Setiap perahu dengan dua orang pengumpul mampu mengangkat sekitar 4 kubik gambut. Dengan asumsi harga gambut sebesar Rp.35.000/kubik, maka pendapatan rata-rata pengumpul gambut sekitar Rp.70.000/hari. Hasil survai, sejumlah 45,83% responden memiliki pendapatan antara Rp.500.000–Rp.1.000.000/bulan seperti disajikan pada Tabel 9. Tabel 9 Distribusi pendapatan responden di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 No. Pendapatan Responden Jumlah (orang) Persentase (%) 1 Rp.500.000-Rp.1.000.000 22 45,83 2 Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 18 37,50 3 Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 6 12,50 4 >Rp.2.000.000 2 4,17 Jumlah 48 100,00
63 Nelayan mendapatkan ikan hasil tangkapan rata-rata 2,5 kg/hari sampai dengan 3 kg/hari. Dengan asumsi harga jual ikan Rp.10.000/kg, maka rata-rata pendapatan nelayan dalam satu
bulan adalah Rp.900.000. Pendapatan
>Rp.2.000.000/bulan dimiliki oleh pengelola jasa wisata, pedagang pengumpul Eceng Gondok, pedagang pengumpul gambut atau pegawai pemerintahan yang memiliki mata pencaharian sampingan sebagai petani atau nelayan. Salah satu indikator untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah dalam waktu tertentu adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Distribusi PDRB Kabupaten Semarang pada Tahun 2005–2009 berdasarkan harga konstan (Tahun 2000) disajikan pada Tabel 10. Tabel 10 Distribusi PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2005-2009 berdasarkan harga konstan (Tahun 2000) Kontribusi terhadap PDRB (jutaan rupiah) 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pertanian 596.026 616.563 640.078 659.841 693.711 -Tanaman Pangan 345.234 350.125 354.230 380.325 401.283 -Perkebunan 48.903 50.721 52.166 55.145 56.465 -Peternakan 161.914 184.811 206.000 196.409 209.221 -Kehutanan 34.003 24.802 21.346 21.543 19.921 -Perikanan 5.971 6.103 6.336 6.420 6.820 2 Penggalian 5.182 5.492 5.912 6.187 6.454 3 Industri 2.108.699 2.177.770 2.282.474 2.375.117 2.467.388 4 Listrik, gas, dan air 36.364 38.847 40.834 43.410 46.168 5 Kontruksi 169.911 175.538 183.885 186.359 191.825 6 Perdagangan 975.945 1.017.185 1.061.262 1.099.625 1.143.056 7 Angkutan, komunikasi 93.211 98.132 106.943 111.501 115.643 8 Lembaga keuangan 141.176 149.703 159.958 173.828 186.583 9 Jasa-jasa 354.843 372.811 390.099 423.136 449.891 Jumlah 4.481.358 4.652.042 4.871.444 5.079.004 5.300.723 Sumber: BPS Kabupaten Semarang (2010) No
Sektor/Sub sektor
Perhitungan nilai PDRB berdasarkan harga konstan, yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun 2000 sebagai harga dasar. Seluruh sektor mempunyai pertumbuhan positif dengan kontribusi terbesar dari sektor industri. Pada sektor pertanian, kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Semarang memiliki jumlah yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan kontribusi dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan.
64 4.4 Pengelolaan Danau Rawa Pening Pengelolaan Danau Rawa Pening saat ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, baik menyangkut sektor perikanan maupun sektor terkait. Peraturan perundangan yang dijadikan landasan hukum dalam pengelolaan danau adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening disajikan pada Lampiran 2. Analisis terhadap kandungan peraturan perundangan seperti disajikan pada Tabel 11 diharapkan dapat mengetahui fokus pengelolaan sumberdaya danau. Tabel 11 Proporsi aspek kunci dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Undang-Undang Undang-Undang Undang-Undang Undang-Undang No.5 Th. 1990 No.7 Th. 2004 No.31 Th. 2004 No.32 Th. 2004 1 Pengelolaan 6,45 79,63 79,28 35,82 2 Perlindungan 15,05 5,56 2,70 1,49 3 Pemanfaatan 23,66 1,85 7,21 20,90 4 Ekosistem 51,61 0,62 3,60 0,00 5 Peranserta 3,23 1,23 0,90 1,49 6 Pemberdayaan 0,00 0,62 3,60 5,97 7 Koordinasi 0,00 10,49 2,70 34,33
No. Aspek Kunci
Hasil content analysis dari beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan danau menunjukkan, bahwa telah terjadi pergeseran penekanan dalam aspek pengelolaan danau. Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih menekankan pada aspek ekosistem, pemanfaatan, dan perlindungan, sebaliknya aspek pemberdayaan masyarakat dan koordinasi belum mendapat penekanan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air lebih menekankan pada aspek pengelolaan dan koordinasi. Penekanan pada aspek pengelolaan
diharapkan
dapat
menjamin
terselenggaranya
pengelolaan
sumberdaya air yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Pengelolaan sumberdaya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah, sehingga perlu keterpaduan dengan
65 mengintegrasikan kepentingan dari berbagai stakeholders. Selanjutnya, dalam pemanfaatan dan pendayagunaan air danau harus memperhatikan upaya pelestarian dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Sumberdaya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih menekankan pada aspek pengelolaan dan pemanfaatan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumberdaya perikananan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan aspek pemerataan dalam pemanfaatannya. Aspek pemberdayaan masyarakat, peranserta masyarakat, dan koordinasi telah mendapatkan penekanan walaupun dengan porsi kecil. Ringkasnya, UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi dasar mulai terjadinya perubahan rejim pengelolaan sumberdaya perikanan dari pengelolaan bersifat sentralistik menjadi pengelolaan desentralistik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pengelolaan sumberdaya alam, karena lebih menekankan
aspek
pengelolaan,
pemanfaatan,
dan
koordinasi.
Aspek
pemberdayaan masyarakat telah mendapat proporsi yang lebih besar bila dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal ini terkait dengan pola desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. c. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/6/2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Forum
Rembug
Rawa
Pening
merupakan
upaya
untuk
meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia terkait dengan pengelolaan kawasan Rawa Pening. Selanjutnya pada Tahun 2007
66 diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/21/2007 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Rawa Pening dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. a. Penasehat: Wakil Gubernur Jawa Tengah. b. Penanggung Jawab: Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. c. Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. d. Wakil Ketua: Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah e. Sekretaris: Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. f. Anggota: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)
Ka. Badan Lingk. Hidup Jateng Ka. Bapermas Jateng Ka. Balitbang Jateng Ka. Bakorwil I Ka. Diskankelautan Jateng Ka. Disparta Jateng Ka. Disperin Jateng Ka. Disperdag Jateng Ka. Disnak Jateng Ka. Distan Pangan Jateng Ka. Disbun Jateng Ka. Dishut Jateng Ka. Diskimtaru Jateng Karo Kerjasama Setda Jateng Karo Perekonomian Setda Jateng Karo Pembangunan Setda Jateng Karo Hukum Setda Jateng
18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33)
Karo Pemerintahan Setda Jateng Ka. BPTP Jateng Ka. BPSDA Jragung Tuntang Ka. BBWS Pemali Juana Ka. Perum Perhutani Unit I Ka. KADIN Jateng Bupati Semarang Bupati Grobogan Bupati Demak Walikota Salatiga Ka. Bappeda Kab. Semarang Ka. Bappeda Kab. Salatiga Ka. Lembaga Penelitian UNDIP Ka. Lembaga Penelitian UKSW Dan Zeni Tempur Banyubiru Ketua Paguyuban Tani Nelayan Sedyo Rukum
Selanjutnya, tugas Forum Koordinasi Pengelolaan Rawa Pening adalah: 1. Melakukan penanganan, konservasi, pengelolaan dan pengembangan potensi Danau Rawa Pening. 2. Melakukan pengaturan tata ruang kawasan Danau Rawa Pening.
67 3. Melakukan pendampingan masyarakat guna pelestarian Danau Rawa Pening. 4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pengembangan potensi di Danau Rawa Pening. 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500/12584 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Kawasan Rawa Pening, Forum Koordinasi Pengelolaan Rawa Pening memiliki empat kelompok kerja, yaitu: 1. Kelompok kerja manajemen, dengan tugas: a. Menyusun konsep manajemen penyelamatan Danau Rawa Pening. b. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang dapat menopang program. c. Membahas bersama pihak legislatif tentang manajemen penyelamatan Danau Rawa Pening. d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua forum. 2. Kelompok kerja konservasi, dengan tugas: a. Menyusun konsep konservasi Danau Rawa Pening. b. Melakukan upaya-upaya konservasi Danau Rawa Pening. c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua forum. 3. Kelompok kerja budidaya dan pendampingan masyarakat, dengan tugas: a. Menyusun konsep pengelolaan potensi dan pengembangan, serta pendampingan masyarakat. b. Melakukan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Melakukan pengelolaan potensi dan pengembangan di sekitar Danau Rawa Pening. d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua forum. 4. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi, dengan tugas: a. Menyusun indikator keberhasilan penyelamatan Danau Rawa Pening. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi program Danau Rawa Pening guna menyusun arah kebijakan pembangunan di masa mendatang. c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua forum.
68 Program pengelolaan Danau Rawa Pening merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013. Selanjutnya visi, misi, dan tujuan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah sebagai berikut. Visi: Terwujudnya kawasan Danau Rawa Pening yang lestari. Misi:
1. Mengembangkan kerjasama sinergis lintas daerah dan lintas pemangku kepentingan untuk mempertahankan keberadaan kawasan Danau Rawa Pening. 2. Mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya air secara optimal berbasis pembangunan berkelanjutan. 3. Mewujudkan pembangunan fisik dan infra struktur guna mendukung pelestarian Danau Rawa Pening. 4. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi kawasan Danau Rawa Pening berbasis pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta industri padat karya.
Tujuan: 1. Meningkatkan upaya konservasi melalui pengembangan sistem penyangga lingkungan sekitar Danau Rawa Pening secara terpadu bagi keberlanjutan danau di masa mendatang. 2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan kawasan Rawa Pening melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Rawa Pening. 3. Menetapkan berbagai peraturan tentang kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelestarian, usaha budidaya termasuk pariwisata. 4. Meningkatkan
partisipasi
dan
kesadaran
masyarakat
terhadap
lingkungan kawasan Danau Rawa Pening. 5. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama antar wilayah dan antar pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan ekonomi kawasan serta meningkatkan daya tarik investasi. 6. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memanfaatkan potensi ekonomi kawasan Danau Rawa Pening untuk diarahkan pada pengelolaan usaha secara mandiri.
69 7. Memantapkan indikator-indikator dalam pengembangan kawasan Danau
Rawa
Pening
berbasis
pada
prinsip
pembangunan
berkelanjutan. 8. Memantapkan sistem pendataan dan informasi agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
70
V KEBERGANTUNGAN DAN KERENTANAN MASYARAKAT TERHADAP SUMBERDAYA DANAU 5.1 Kebergantungan Masyarakat terhadap Danau Rawa Pening Danau Rawa Pening memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan ekologi dan tata air. Dari aspek ekologi, danau merupakan ekosistem yang terdiri dari komponen air, kehidupan akuatik, dan daratan. Oleh sebab itu keberadaan danau akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Perubahan ekosistem di sekitar danau juga berpengaruh terhadap ekosistem danau. Dari aspek tata air, danau memiliki peran sebagai penampungan air yang dapat dimanfaatkan untuk penyedia sumber air baku, irigasi pertanian, daerah tangkapan air, pengendali banjir, dan perikanan darat. Fungsi sosial ekonomi terkait dengan manfaat langsung dalam memenuhi kehidupan masyarakat di sekitar danau. Kebergantungan masyarakat dari aspek ekonomi dapat dilihat dari distribusi jenis mata pencaharian penduduk. Jenis mata pencaharian penduduk di sekitar Danau Rawa Pening dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu mata pencaharian yang bergantung pada sumberdaya alam dan mata pencaharian yang tidak bergantung pada sumberdaya alam. Kebergantungan mata pencaharian masyarakat terhadap sumberdaya alam dan lingkungan terkait dengan empat fungsi pokok sebagaimana dinyatakan Dahuri et.al. (2001) yang meliputi 1) penyedia sumberdaya alam, 2) penyedia jasa pendukung kehidupan, 3) penyedia jasa-jasa kenyamanan, dan 4) penerima limbah. Fungsi danau sebagai penyedia sumberdaya adalah dengan memanfaatkan sumberdaya danau untuk kegiatan mata pencaharian. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan keterbatasan sumberdaya, maka masyarakat tidak dapat hanya menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam yang ada. Oleh sebab itu telah berkembang beberapa jenis mata pencaharian alternatif, yaitu jasa pariwisata, perdagangan, serta industri kecil skala rumahtangga. Masyarakat merasa memiliki kebergantungan terhadap sumberdaya danau terkait dengan mata pencahariannya. Tingkat kebergantungan masyarakat atau perceived value of dependency terhadap sumberdaya danau menurut jenis mata pencaharian disajikan pada Gambar 12.
71
Tingkat Kebergantungan
5 4 3 2 1 0 Nelayan
Petani
Pemanfaat Pemanfaat Gambut Eceng Gondok
Sewa Perahu
Pedagang
PNS
Jenis Mata Pencaharian Keterangan: 1 = sangat rendah 2 = rendah 3 = cukup tinggi
4 = tinggi 5 = sangat tinggi
Gambar 12 Perceived value of dependency terkait dengan jenis mata pencaharian penduduk di sekitar Rawa Pening, Tahun 2010 (n = 69) Gambar 12 menunjukkan bahwa jenis mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumberdaya alam adalah terutama di sektor perikanan dan pertanian. Kebergantungan masyarakat terkait dengan kondisi ekologis danau, seperti potensi perikanan, potensi perairan, serta potensi lainnya yang memiliki nilai guna bagi masyarakat sekitar danau. Masyarakat nelayan dan petani memiliki tingkat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya danau. Dalam hal ini, nelayan dan petani merupakan masyarakat yang secara langsung memanfaatkan sumberdaya danau. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nasution et al. (2007), yang menyatakan bahwa masyarakat nelayan dikenal memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya perikanan. Kegiatan produksi tidak hanya diartikan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan keseharian (subsistensi) tetapi lebih diartikan sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang berorientasi pasar. Tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya Danau Rawa Pening juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau. Hasil survai menunjukkan
72 adanya hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau, seperti disajikan pada Gambar 13.
Tingkat Kebergantungan
5 4 3 2 1 0 -
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
Tingkat Pendapatan (Rp)
Keterangan: 1 = sangat rendah 2 = rendah 3 = cukup tinggi
4 = tinggi 5 = sangat tinggi
Gambar 13 Perceived value of dependency terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 (n = 78) Gambar 13 menunjukkan, bahwa terdapat pengaruh negatif antara tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau. Dalam hal ini, masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki tingkat kebergantungan yang rendah terhadap sumberdaya danau. Masyarakat nelayan, petani, dan pencari Eceng Gondok dengan tingkat pendapatan rendah memiliki tingkat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya danau. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki tingkat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya danau, seperti masyarakat pedagang pengumpul Eceng Gondok dan pengumpul gambut. Tingkat kebergantungan masyarakat pada sumberdaya danau juga berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. Dalam hal ini, tingkat keterlibatan masyarakat dilihat dari peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga dan melestarikan ekosistem danau. Hasil survai menunjukkan adanya hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau, seperti disajikan pada Gambar 14.
73
Tingkat Kebergantungan
5 4 3 2 1 0 0
1
2
3
4
5
Tingkat Partisipasi
Keterangan: 1 = sangat rendah 2 = rendah 3 = cukup tinggi
4 = tinggi 5 = sangat tinggi
Gambar 14 Perceived value of dependency terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 (n = 80) Gambar 14 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kebergantungan masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. Semakin tinggi tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau, akan meningkatkan peranserta mereka dalam pengelolaan danau. Hal ini merupakan modal dasar dalam membangun model pengelolaan kolaboratif yang menekankan adanya partisipasi aktif dari seluruh stakeholders yang terlibat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan telah diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan: Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peranserta masyarakat. Peranserta masyarakat merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang dikaitkan dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik dan menentukan kesejahteraan mereka yang berperanserta (Riyanto 2005). Lebih lanjut, peranserta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan danau yang lebih optimal dan berkelanjutan.
74 Kendala dalam pelibatan masyarakat terutama terkait dengan persepsi masyarakat yang merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan karena tidak menjadi anggota kelompok tani nelayan. Hal ini terjadi, terutama pada masyarakat pemanfaat sumberdaya yang tidak menjadi anggota kelompok tani nelayan Sedyo Rukun, karena masyarakat menganggap bahwa pengelolaan Danau Rawa Pening merupakan tanggung jawab pemerintah dan untuk pelaksanaan tugas di lapangan merupakan tanggung jawab pemerintah dengan kelompok Satuan Tugas Rawa Pening. Menurut Hubeis (2010), kesulitan untuk berpartisipasi di dalam kelompok ada hubungannya dengan perasaan-perasaan di dalam diri seseorang. Terdapat delapan perasaan dalam diri seseorang yang dapat menghambat untuk berpartisipasi di dalam kelompok, yaitu (1) perasaan takut, (2) perasaan tidak aman, (3) perasaan kurang akrab dengan kelompok, (4) perasaan kekurangan waktu, (5) perasaan tidak terampil, (6) perasaan keterasingan, (7) perasaan tidak cocok, serta (8) perasaan dituntut berlebihan. Dari delapan hambatan dalam berpartisipasi, faktor kendala adanya perasaan
kurang
akrab
dengan
kelompok
menjadi
penghambat
untuk
berpartisipasi dalam kelompok. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat merasa terampil untuk terlibat dalam pengelolaan dan memiliki waktu apabila dilibatkan. Tetapi, dalam kenyataan mereka menyatakan tidak selalu dilibatkan dan bahkan terkadang tidak tahu adanya rencana kegiatan di Danau Rawa Pening yang sebenarnya perlu keterlibatan mereka sebagai masyarakat lokal yang memanfaatkan sumberdaya danau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5.2 Kerentanan Masyarakat sekitar Danau Rawa Pening Penentuan tingkat kerentanan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat pertumbuhan populasi penduduk, degradasi lahan terbangun, dan tingkat keterbukaan ekonomi. Uraian dari masing-masing tahap dalam analisis kerentanan adalah sebagai berikut. 5.2.1 Pertumbuhan Populasi Penduduk Angka pertumbuhan penduduk di empat kecamatan studi dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan kematian penduduk, serta migrasi penduduk. Kerentanan populasi penduduk merupakan ukuran tekanan populasi penduduk terhadap
75 sumberdaya dan lingkungan dalam waktu tertentu. Hasil perhitungan indeks pertumbuhan populasi penduduk pada empat kecamatan studi disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Nilai indeks pertumbuhan populasi penduduk di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Kepadatan Pertumbuhan Indeks No Kecamatan Penduduk Penduduk Pertumbuhan (orang/km2) (%) Populasi Penduduk 1 Tuntang 1.057 0,54 5,71 2 Banyubiru 747 0,52 3,87 3 Ambarawa 2.002 0,10 2,00 4 Bawen 1.095 1,14 12,48 Sumber: Analisis data BPS Kabupaten Semarang (2010)
Tabel 12 menunjukkan, bahwa Kecamatan Bawen memiliki indeks pertumbuhan populasi penduduk tertinggi apabila dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya. Faktor utama yang berpengaruh terhadap tingginya indeks pertumbuhan populasi penduduk di Kecamatan Bawen adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk di kecamatan tersebut. Kecamatan Ambarawa memiliki angka kepadatan tertinggi dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya. Namun demikian, tingginya angka kepadatan penduduk di Kecamatan Ambarawa bukan merupakan faktor penentu utama terhadap tingginya nilai indeks pertumbuhan populasi penduduk. Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingginya indeks pertumbuhan populasi penduduk adalah tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi nilai pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi nilai indeks pertumbuhan populasi penduduk. Hal ini berarti bahwa semakin berbahaya wilayah tersebut dalam hal tekanan pertumbuhan populasi penduduk
5.2.2 Degradasi Lahan Terbangun Lahan terbangun adalah lahan berupa pekarangan dan/atau sawah yang telah terkonversi untuk kegiatan permukiman penduduk atau fasilitas lainnya. Faktor utama yang berpengaruh terhadap indeks degradasi lahan terbangun adalah luas lahan yang ada serta luas lahan yang telah terbangun. Hasil perhitungan indeks degradasi lahan terbangun pada empat kecamatan studi disajikan pada Tabel 13.
76 Tabel 13 Nilai indeks degradasi lahan terbangun di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Luas Lahan Indeks Luas Lahan No Kecamatan Terbangun Degradasi Lahan 2 (km ) (km2) Terbangun 1 Tuntang 56,24 11,79 20,96 2 Banyubiru 54,41 6,07 11,16 3 Ambarawa 28,22 6,52 23,10 4 Bawen 46,57 6,36 13,66 Sumber: Analisis data BPS Kabupaten Semarang (2010)
Kecamatan Ambarawa memiliki indeks degradasi lahan terbangun tertinggi. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya nilai indeks degradasi lahan terbangun di Kecamatan Ambarawa adalah tingginya luas lahan terbangun dibandingkan dengan luas ketersediaan lahan. Semakin tingginya kebutuhan pemanfaatan lahan telah mengakibatkan meningkatnya alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan permukiman penduduk. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi luas lahan terbangun, maka semakin tinggi indeks degradasi lahan terbangun. Kecamatan Tuntang memiliki indeks degradasi lahan terbangun tertinggi kedua setelah Ambarawa. Jumlah penduduk yang terus meningkat di Kecamatan Tuntang berpengaruh pada pola pemanfaatan lahan. Tingginya kebutuhan pemenuhan lahan untuk permukiman penduduk di Kecamatan Tuntang telah menimbulkan permasalahan pemanfaatan lahan sehingga mendorong masyarakat untuk bermukim di daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sebenarnya tidak sesuai untuk dijadikan area permukiman. Alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan permukiman atau kawasan peruntukan lainnya bertentangan dengan pasal 17 dan 18 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang menyatakan: Pasal 17 Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/ waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Pasal 18 Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/ waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
77 Kasus aktual adalah pemanfaatan kawasan lindung seluas 1,1 hektar di Dusun Cikal, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang untuk kawasan permukiman. Rencana pembangunan tersebut sampai penilitian ini dilaksanakan masih menimbulkan konflik kepentingan antara pihak swasta, dalam hal ini pengembang dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menimbulkan permasalahan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial yaitu dengan munculnya konflik kepentingan antar stakeholders. Sesuai dengan peruntukannya, perlindungan terhadap kawasan resapan air di sekitar danau sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan tersebut maupun kawasan di bawahnya.
5.2.3 Keterbukaan Ekonomi Keterbukaan ekonomi di Kecamatan Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, dan Bawen dinilai dengan membandingkan total nilai perdagangan tiap kecamatan dengan besarnya PDRB tingkat kecamatan pada tahun tertentu. Hal ini untuk melihat paparan perekonomian dan besarnya indeks keterbukaan ekonomi pada masing-masing kecamatan. Hasil analisis indeks keterbukaan ekonomi di empat kecamatan studi disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Nilai indeks keterbukaan ekonomi di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Nilai Indeks Nilai PDRB No Kecamatan Perdagangan Keterbukaan (Rp) (Rp) Ekonomi 1 Tuntang 78.518.160.000 159.986.860.000 24,54 2 Banyubiru 62.234.570.000 132.263.180.000 23,53 3 Ambarawa 121.216.490.000 276.893.590.000 21,89 4 Bawen 146.422.420.000 1.020.397.950.000 7,17 Sumber: Analisis data BPS Kabupaten Semarang (2010)
Tabel 14 menunjukkan, bahwa nilai indeks keterbukaan ekonomi tertinggi adalah di Kecamatan Tuntang, walaupun nilai indeks tidak berbeda jauh dengan Kecamatan Banyubiru dan Ambarawa. Tingginya nilai indeks keterbukaan ekonomi di Kecamatan Tuntang dipengaruhi oleh nilai perdagangan di Kecamatan Tuntang pada Tahun 2009, yaitu sebesar Rp.78.518.160.000 dan angka PDRB
78 tingkat Kecamatan Tuntang sebesar Rp.159.986.860.000. Selanjutnya, nilai indeks keterbukaan ekonomi terendah adalah di Kecamatan Bawen. Faktor utama penentu rendahnya nilai indeks keterbukaan ekonomi di Kecamatan Bawen adalah tingginya nilai perdagangan tingkat kecamatan.
5.2.4 Komposit Indeks Kerentanan Tujuan dari penilaian komposit indeks kerentanan (CVI) adalah untuk menaksir tingkat gangguan eksternal pada suatu sistem. Berbagai potensi kerusakan dapat mempengaruhi integritas biologi atau kesehatan dari ekosistem. Semakin besar tingkat kerentanan, pada gilirannya akan menjadi penghalang yang lebih besar pada pembangunan berkelanjutan (Adrianto dan Matsuda 2002, 2004). Nilai CVI terdiri atas variabel indeks pertumbuhan populasi penduduk, indeks degradasi lahan terbangun, dan indeks keterbukaan ekonomi. Hasil standarisasi masing-masing variabel disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 Nilai komposit indeks kerentanan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Komposit Indeks Indeks Indeks No Kecamatan Keterbukaan Indeks Degradasi Pertumbuhan Kerentanan Ekonomi Populasi Lahan 1 Tuntang 0,35 0,82 1,00 0,72 2 Banyubiru 0,18 0,00 0,94 0,37 3 Ambarawa 0,00 1.00 0,85 0,62 4 Bawen 1,00 0,21 0,00 0,40 Tabel 15 menunjukkan, bahwa Kecamatan Tuntang memiliki komposit indeks kerentanan tertinggi. Faktor penentu tingginya tingkat kerentanan di Kecamatan Tuntang adalah tingginya indeks keterbukaan ekonomi dan indeks degradasi lahan terbangun. Selanjutnya komposit indeks kerentanan terendah adalah di Kecamatan Banyubiru yang ditentukan oleh rendahnya indeks degradasi lahan terbangun dan indeks pertumbuhan populasi penduduk. Gambaran secara diagramatis nilai komposit indeks kerentanan di empat kecamatan studi disajikan pada Gambar 15.
79
Kecamatan
Tuntang Ambarawa Bawen Banyubiru 0
0.2
0.4 0.6 0.8 Komposit Indeks Kerentanan
1
Gambar 15 Nilai komposit indeks kerentanan, Tahun 2010 Tujuan utama dari penilaian kerentanan adalah untuk mengidentifikasi masyarakat atau tempat yang paling rentan terhadap bahaya dan mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi kerentanan. Kompleksitas sistem sosial-ekologi sering menyulitkan dalam mengidentifikasi kerentanan. Hal ini menjadi tantangan terutama untuk penilaian di tingkat lokal dan nasional yang berfokus pada evaluasi kerentanan masyarakat atau tempat yang disebabkan oleh satu atau banyak tekanan, tanpa secara eksplisit menyatakan karakteristik masyarakat dan tempat yang dianggap rentan (Luers 2005). Mengacu pendapat Briguglio (1995), Adrianto dan Matsuda (2002, 2004), penentuan tingkatan kerentanan secara kuantitatif dan kualitatif adalah didasarkan pada nilai komposit indeks kerentanan (CVI) yang memiliki kisaran nilai dari 0 hingga 1 atau 0≤CVI≤1. Nilai yang mendekati batas bawah memiliki tingkat kerentanan rendah, nilai sekitar pertengahan dengan tingkat kerentanan sedang, dan nilai yang mendekati batas atas memiliki tingkat kerentanan tinggi. Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, Kecamatan Tuntang dengan nilai CVI = 0,72 dan Kecamatan Ambarawa dengan nilai CVI = 0,62 dapat dikategorikan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, yaitu suatu kondisi dengan potensi ancaman bahaya yang sudah tergolong tinggi untuk terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Selanjutnya Kecamatan Bawen dengan nilai CVI = 0,40 dan Kecamatan Banyubiru dengan nilai CVI = 0,37 dapat dikategorikan ke dalam wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sedang, yaitu suatu kondisi dengan potensi ancaman bahaya tingkatan sedang untuk terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.
80 5.3 Resiliensi Masyarakat sekitar Danau Rawa Pening Resiliensi bertujuan menghindarkan sistem sosial-ekologi berpindah ke formasi yang tidak dikehendaki. Kemampuan tersebut bergantung pada kemampuan suatu sistem lingkungan dalam menanggulangi berbagai tingkat gangguan yang bersifat eksternal. Dalam pengelolaan kolaboratif, pendekatan sistem sosial-ekologi diharapkan dapat meningkatkan resiliensi dan mengurangi tingkat kerentanan melalui tindakan-tindakan tertentu, baik dalam kerangka kerja tingkat lokal maupun nasional. Tahapan analisis untuk mengidentifikasikan tingkat resiliensi di suatu masyarakat adalah 1) mendeskripsikan sistem, 2) mengkaji gangguan eksternal dan kebijakan, 3) analisis resiliensi, serta 4) evaluasi stakeholders. Uraian dari empat tahapan analisis tersebut adalah sebagai berikut.
1) Deskripsi sistem Tujuan mendeskripsikan sistem adalah untuk mengembangkan suatu model konseptual dari sistem sosial-ekologi dengan berdasarkan masukan stakeholders. Dalam penelitian ini, sistem sosial-ekologi terdiri dari dua komponen utama, yaitu (1) sumberdaya Danau Rawa Pening, dan (2) masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening. Pola hubungan antar komponen adalah bahwa keberadaan danau merupakan tempat bergantung berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini, terkait dengan kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau, terutama pada jenis mata pencaharian penduduk sekitar danau. Kondisi lingkungan danau juga dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat sekitar danau. Menurut Carpenter dan Cottingham (1997), integrasi antara masyarakat dan danau harus mempertimbangkan proses kontrol terhadap kerusakan sumberdaya danau. Dalam hal ini, diperlukan beberapa pola hubungan untuk memahami proses interaksi antara masyarakat dan danau. Hasil analisis kerentanan masyarakat terhadap sumberdaya Danau Rawa Pening mengidentifikasikan bahwa Kecamatan Tuntang dan Ambarawa dapat dikategorikan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, yaitu suatu kondisi dengan potensi ancaman bahaya yang sudah tergolong tinggi untuk terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Selanjutnya Kecamatan
81 Bawen dan Banyubiru dapat dikategorikan ke dalam wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sedang, yaitu suatu kondisi dengan potensi ancaman bahaya tingkatan sedang untuk terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan
2) Mengkaji gangguan eksternal dan kebijakan Tujuan mengkaji gangguan eksternal dan kebijakan adalah untuk mengembangkan batasan skenario di masa depan, termasuk hasil yang tidak terkontrol. Beberapa tindakan skala lokal dalam meningkatkan resiliensi masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening disajikan pada Tabel 16. Tabel 16 Tindakan untuk meningkatkan resiliensi terkait kerentanan Danau Rawa Pening, Tahun 2010 No Kerentanan 1 Sensitivitas terhadap bencana dan kerusakan sumberdaya alam
2 Kapasitas adaptif
Tindakan Skala Lokal a) Pengembangan usaha kecil berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. b) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan yang dilindungi. c) Konservasi tanah dan rehabilitasi lahan. d) Penatagunaan dan pendayagunaan lahan berdasarkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. e) Menjaga dan mempertahankan Rawa Pening sehingga bermanfaat bagi semua pihak. f) Pengaturan alat tangkap atau jaring nelayan. g) Membuat karantina Eceng Gondok. h) Membuat rumpon untuk berkembangbiak ikan. i) Melarang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, setrum, dan racun. j) Normalisasi kawasan Danau Rawa Pening. k) Pengembangan wisata berbasis masyarakat nelayan l) Pemberdayaan masyarakat di sekitar Rawa Pening. m) Memelihara kelestarian daerah tangkapan air n) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkan Eceng Gondok dan gambut. o) Pengendalian perijinan pemanfaatan potensi Danau Rawa Pening. a) Memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi danau. b) Mengembangkan modal sosial dan kelembagaan lokal yang memiliki legitimasi.
3) Analisis resiliensi Tujuan analisis resiliensi adalah mengidentifikasi variabel dan proses dalam sistem yang menentukan dinamika variabel stakeholders yang dianggap penting dalam sistem ketahanan masyarakat terhadap gangguan eksternal.
82 Berdasarkan kajian terhadap gangguan eksternal, ditentukan dua skenario yang dianggap penting untuk meningkatkan resiliensi masyarakat, yaitu (1) memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi danau, serta (2) mengembangkan modal sosial dan kelembagaan lokal yang memiliki legitimasi. Tindakan untuk memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi danau dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam memperbaiki kerusakan sumberdaya danau. Beberapa strategi dalam memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi adalah (1) belajar dari krisis sumberdaya danau, (2) memelihara keragaman, (3) membangun kapasitas dalam merespon kerusakan sumberdaya alam, dan (4) mengembangkan strategi penanggulangan kerusakan sumberdaya danau. Penilaian kriteria dalam memelihara keanekaragaman hayati ekosistem danau disajikan pada Tabel 17. Tabel 17 Penilaian kriteria dalam memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi Danau Rawa Pening, Tahun 2010 No Indikator Uraian 1 Belajar dari krisis sumberdaya a) Krisis sumberdaya perikanan akibat danau eksploitasi dan rusaknya ekosistem danau. b) Rusaknya ekosistem danau akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 2 Memelihara keragaman a) Penganekaragaman mata pencaharian selain di sektor perikanan. b) Mengembangkan mata pencaharian masyarakat berbasis sumberdaya lokal. 3 Membangun kapasitas dalam a) Melakukan evaluasi terhadap kondisi merespon kerusakan sumberdaya danau. sumberdaya danau b) Melibatkan seluruh stakeholders. 4 Mengembangkan strategi a) Pemanfaatan sumberdaya danau dengan penanggulangan kerusakan memperhatikan kelestarian lingkungan. sumberdaya danau b) Pemanfaatan sumberdaya danau berbasis pengetahuan lokal yang dimiliki. Mengembangkan modal sosial dan kelembagaan lokal yang sudah memiliki legitimasi dimaksudkan untuk memperbaiki sistem kelembagaan di masyarakat yang sudah ada. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial berbasis penguatan nilai budaya dan kelembagaan lokal yang sudah dibangun harus dipandang sebagai bagian utama dalam perbaikan sistem ketahanan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening.
83 Menurut Pranadji (2006), apabila penguatan modal sosial hanya dianggap sebagai pengembangan jaringan hubungan fisik antara komponen kepercayaan atau trust, jaringan hubungan kerja atau network, dan kerjasama atau cooperation, maka belum menyentuh langsung inti dari penguatan modal sosial itu sendiri. Oleh sebab itu penguatan modal sosial harus diawali dari nilai-nilai budaya setempat. Elemen modal sosial lain yang dinilai penting dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kompetensi sumberdaya manusia, manajemen sosial dan organisasi masyarakat madani, kepeminpinan lokal yang kuat, sistem moral dan hukum yang kuat, serta penyelenggaran pemerintahan yang baik. Indikator-indikator dalam memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi adalah (1) membangun kapasitas pengorganisasian masyarakat, serta (2) menentukan tujuan kelembagaan. Penilaian kriteria dalam pengembangan modal sosial dan kelembagaan lokal yang sudah memiliki legitimasi disajikan pada Tabel 18. Tabel 18 Penilaian kriteria pengembangan modal sosial dan kelembagaan lokal yang sudah memiliki legitimasi No Indikator Uraian 1 Membangun kapasitas a) Melibatkan seluruh stakeholders. pengorganisasian masyarakat b) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan latihan. c) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan danau. 2 Menentukan tujuan a) Menentukan tujuan yang akan dicapai kelembagaan dengan melibatkan masyarakat. b) Memperkuat kelembagaan lokal yang sudah dibangun. c) Mengusahakan adanya pengakuan terhadap kelembagaan masyarakat yang sudah dibangun. Kelembagaan lokal yang sudah memiliki legitimasi dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah kelompok nelayan Sedyo Rukun. Seiring dengan dinamika beroganisasi, kelompok nelayan tersebut mengalami beberapa permasalahan terkait dengan konflik kepentingan. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya sistem nilai dalam budaya berorganisasi. Hal ini dapat mengurangi keterikatan anggota kelompok terhadap organisasi yang telah dibangun dan memiliki legitimasi. Hilangnya keterikatan dengan organisasi mengakibatkan
84 berkurangnya motivasi anggota kelompok, serta kepatuhan terhadap aturan organisasi yang telah disepakati. Menurut Mangkuprawira (2012), untuk membangun keterikatan antara individu dengan organisasi adalah melalui pendekatan sistem nilai. Sistem budaya organisasi yang efisien, transparan, dan akuntabilitas harus ditanamkan, sehingga sistem nilai sudah menjadi kebutuhan pada sebuah organisasi. Pendekatan sistem nilai untuk membangun kapasitas berorganisasi masyarakat pemanfaat sumberdaya di Danau Rawa Pening adalah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut (1) sumberdaya alam adalah milik Allah SWT, (2) alam sudah diciptakan serba sempurna oleh Allah SWT, (3) pemanfaatan sumberdaya alam oleh manusia, akan tetapi tanpa harus merusaknya, (4) adanya niat yang bersih dalam pemanfaatan sumberdaya alam, serta (5) adanya perbaikan kinerja dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (Hartoto DI 28 September 2011, komunikasi pribadi).
4) Evaluasi stakeholders Tujuan evaluasi stakeholders adalah untuk mengevaluasi seluruh proses dan implikasi pemahaman untuk tindakan pengelolaan dan kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi diharapkan dapat menentukan model pengelolaan adaptif yang tahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kebijakan untuk meningkatkan resiliensi masyarakat berdasarkan peran dan wewenang pihakpihak yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah: (1) Peran dan wewenang pemerintah adalah (a) pengembangan usaha kecil berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, (b) penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan yang dilindungi, (c) konservasi tanah dan rehabilitasi lahan, (d) penatagunaan dan pendayagunaan lahan berdasarkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan, (e) normalisasi kawasan Danau Rawa Pening, (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkan Eceng Gondok dan gambut, serta (g) pengendalian perijinan pemanfaatan potensi Danau Rawa Pening. (2) Peran dan wewenang masyarakat pemanfaat sumberdaya adalah (a) menjaga dan mempertahankan Danau Rawa Pening sehingga dapat bermanfaat bagi
85 semua pihak, (b) pengaturan alat tangkap ikan atau jaring nelayan, (c) membuat karantina Eceng Gondok, (d) membuat rumpon untuk tempat berkembangbiak ikan, (e) melarang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, setrum, dan racun, (f) pengembangan wisata berbasis masyarakat nelayan, (g) pemberdayaan masyarakat sekitar Danau Rawa Pening, serta (h) memelihara kelestarian daerah tangkapan air.
86
VI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KOLABORATIF DI DANAU RAWA PENING 6.1 Identifikasi Stakeholders dalam Pengelolaan Danau Rawa Pening Secara umum, stakeholders kunci yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening terdiri atas empat kelompok, yaitu 1) pelaku pemanfaatan sumberdaya, 2) pemerintah, 3) stakeholders lain, dan 4) agen perubahan. Penjelasan dari masing-masing kelompok stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah sebagai berikut. 1) Pelaku pemanfaatan sumberdaya Pelaku pemanfaatan sumberdaya adalah masyarakat di sekitar danau yang memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan secara langsung sumberdaya danau, seperti masyarakat nelayan dan masyarakat tani. Masyarakat nelayan tergabung dalam kelompok nelayan yang anggotanya terdiri atas nelayan atau orang yang secara aktif melakukan pekerjaan menangkap ikan, binatang air atau tanaman air di perairan Danau Rawa Pening. Masyarakat tani adalah orang yang memiliki pekerjaan di bidang usahatani dengan cara melakukan pengolahan tanah untuk ditanami padi, palawija, sayur, atau buah-buahan dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual ke orang lain. Kelompok nelayan di perairan Danau Rawa Pening berjumlah 32 kelompok, yaitu 6 kelompok di Kecamatan Ambarawa, 5 kelompok di Kecamatan Bawen, 9 kelompok di Kecamatan Banyubiru, dan 12 kelompok di Kecamatan Tuntang. Kelompok-kelompok nelayan tersebut tergabung dalam Paguyuban Nelayan Sedyo Rukun yang memiliki anggota 1.399 orang dari sekitar 1.589 nelayan yang ada di Rawa Pening. Disamping bermata pencaharian sebagai nelayan, terdapat beberapa anggota nelayan yang juga memiliki mata pencaharian sampingan. Oleh sebab itu nelayan di Rawa Pening dapat diklasifikasikan sebagai nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan tambahan (Disnakan Kabupaten Semarang 2007). Peran yang dilakukan oleh pelaku pemanfaatan sumberdaya dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah (1) berpartisipasi dalam
87 memelihara kelestarian danau, serta (2) melindungi dan mengamankan kawasan danau dari kerusakan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pemanfaat sumberdaya terlibat dalam melindungi dan mengamankan kawasan danau dari kerusakan ekologi. Masyarakat pemanfaat sumberdaya dilibatkan dalam pembersihan Eceng Gondok, walaupun hanya sebagai tenaga kerja. Selain itu, masyarakat nelayan memiliki kesepakatan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem danau, misalnya penggunaan bahan peledak, racun, dan alat setrum untuk menangkap ikan.
2) Pemerintah Menurut sistem hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, danau merupakan sumberdaya alam yang dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini, pengelolaan danau sebagai sumberdaya air merupakan wewenang pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu dari sistem pengelolaan sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini sejalan dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) yang mencantumkan bahwa penguasaan sumberdaya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangan. Namun demikian, pendelegasian wewenang untuk menyerahkan semua urusan pengelolaan sumberdaya alam dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang sulit dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan pembatasan pengelolaan sumberdaya alam yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Terkait dengan pengelolaan danau, Kutarga et al. (2008) menyatakan bahwa kebijakan makro pengelolaan danau merupakan wewenang pemerintah pusat dengan prinsip pengelolaan menyeluruh dan terpadu yang memperhatikan kepentingan lintas sektoral dan lintas daerah. Dalam hal ini,
88 pengelolaan danau terkait dengan pelestarian, pemanfaatan, pengaturan alokasi, dan pencegahan pencemaran dapat dilimpahkan kepada daerah setempat bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, institusi pemerintah yang terlibat adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Beberapa stakeholders kunci yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, dan TNI Zeni Tempur Banyubiru. Peran yang dilakukan oleh setiap stakeholders pemerintah dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah (1) melakukan koordinasi dalam pengelolaan danau, (2) mengembangkan kerjasama dengan institusi terkait, (3) menyediakan bantuan pembiayaan dalam pengelolaan, (4) melakukan pengaturan pemanfaatan sumberdaya danau sebagai kawasan konservasi dan usaha perikanan, serta (5) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi antar stakeholders sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
3) Stakeholders lain Keterlibatan stakeholders lain dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya danau. Beberapa stakeholders lain yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah pelaku usaha lokal, Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok Timo, serta PT. Sarana Tirta Ungaran. Peran yang dilakukan oleh stakeholders lain dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah (1) memberikan motivasi pada masyarakat agar ikut peduli dalam pelestarian sumberdaya Rawa Pening, (2) memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan, serta (3) membantu dalam pendampingan dan pengembangan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening.
89 4) Agen perubahan Agen perubahan meliputi lembaga bukan pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator dalam proses ko-manajemen, berperan sebagai perantara antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dengan pemerintah atau stakeholders lain. Menurut Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), tujuan agen perubahan dalam kerangka ko-manajemen adalah melakukan perubahan dari dalam diri masyarakat dengan fokus pada kegiatan konservasi dan pengembangan sosial. Peran fasilitator dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening adalah dengan cara mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri dan rasa percaya terhadap agen perubahan sehingga meningkatkan keterlibatannya dalam proses pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini, agen perubahan yang terlibat dan memiliki perhatian terhadap masyarakat adalah Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Penelitian dari Perguruan Tinggi yang memiliki perhatian khusus terhadap kelestarian Danau Rawa Pening dan masyarakat di sekitarnya adalah Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif terlibat dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Rawa Pening adalah Bina Swadaya, Percik, dan Baru Klinting. Peran yang telah dilakukan oleh agen perubahan dalam pengelolaan Danau Rawa Pening adalah (1) melakukan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta (2) melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan sumberdaya Danau Rawa Pening.
Keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening tidak terlepas dari tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholders dalam menentukan kebijakan pengelolaan. Hasil analisis stakeholders dalam pengelolaan Danau Rawa Pening disajikan pada Lampiran 3. Selanjutnya berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan, stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok stakeholders, yaitu subjects (kuadran I), players (kuadran II), bystanders (kuadran III), dan actors (kuadran IV) seperti disajikan pada Gambar 16.
90
5.0
Kepentingan
SUBJECTS
PLAYERS Pemda Prov. Jateng BPSDA Jragung Bappeda Prov. Kelompok Nelayan Tuntang Jateng Sedyo Rukun BBWS Pemerintah Pusat Pemali Juana 4.0 PLTA Jelok Timo Badan Lingkungan Dinas PSDA PT. Sarana Tirta Hidup Prov. Jateng Ungaran Balitbang Prov. Dinas Pariwisata Dinas Perikanan Pemda Kab. Jateng 3.0 Semarang
0.0
1.0
2.0
3.0
Pelaku usaha lokal 2.0 Wisatawan Dinas Kehutanan
Dinas Perkebunan
4.0
Perguruan Tinggi
Bapermas Prov. Jateng LSM
5.0
TNI Zeni Tempur
1.0
BYSTANDERS
ACTORS 0.0 Pengaruh
Gambar 16 Pengelompokan stakeholders dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Pengelompokan stakeholders pada Gambar 16 menunjukkan, bahwa kuadran subjects merupakan kelompok stakeholders yang memiliki kepentingan tinggi dengan tingkat pengaruh yang rendah terhadap kegiatan pengelolaan. Kelompok stakeholders ini mencakup individu atau kelompok yang memiliki kegiatan pemanfaatan sumberdaya tetapi bukan pengambil keputusan dalam kebijakan pengelolaan, seperti PLTA Jelok Timo, PT. Sarana Tirta Ungaran, dan Kelompok Nelayan Sedyo Rukun. Masyarakat pemanfaat sumberdaya yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Sedyo Rukun memiliki tingkat kepentingan tinggi terhadap pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening, akan tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah dalam penentuan kebijakan pengelolaan. Kuadran players merupakan kelompok stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama tinggi dalam proses penentuan kebijakan. Kelompok stakeholders ini memiliki kepentingan yang tinggi terkait dengan aspek pengelolaan danau yang menjadi kewenangan stakeholders tersebut.
91 Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki otoritas yang tinggi dalam perumusan kebijakan pengelolaan. Tingkat pengaruh yang tinggi terkait dengan peran penting kelompok stakeholders tersebut dalam mengorganisir kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening. Kelompok stakeholders yang termasuk dalam kuadran actors memiliki kepentingan yang rendah dengan tingkat pengaruh tinggi dalam proses penentuan kebijakan. Kelompok ini terdiri atas Perguruan Tinggi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, TNI Zeni Tempur Banyubiru, dan LSM. Tingkat pengaruh yang tinggi terkait dengan perannya sebagai fasilitator dalam pengorganisasian masyarakat. Dalam hal ini sebagai mediator antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dengan pemerintah atau dengan kelompok stakeholders lain. Peran sebagai agen perubahan adalah melakukan perubahan dari dalam diri masyarakat dengan fokus pada kegiatan konservasi sumberdaya alam dan pengembangan masyarakat. Kuadran bystanders mewakili kelompok stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama rendah terhadap kegiatan pengelolaan. Rendahnya tingkat kepentingan dan pengaruh dari kelompok stakeholders tersebut memiliki pengaruh yang kecil, bahkan tidak berpengaruh dalam kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening.
6.2 Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif di Danau Rawa Pening Kebijakan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dirancang dengan menggunakan metode Interpretative Structural Modelling (ISM). Teknik permodelan ISM digunakan untuk menganalisis keterkaitan dan ketergantungan elemen-elemen
yang
membentuk
struktur
model
pengelolaan
dan
mengidentifikasi peubah kunci masing-masing elemen serta struktur dalam model. Hasil wawancara dengan pakar dan pengisian kuisioner berdasarkan teknik ISM diperoleh lima elemen, yaitu (1) kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif, (2) kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif, (3) tujuan pengelolaan kolaboratif, (4) lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif, serta (5) aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif. Selanjutnya masing-masing elemen diuraikan menjadi beberapa sub-elemen.
92 Dalam penelitian ini teridentifikasi 9 sub-elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif, 10 sub-elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif, 8 sub-elemen tujuan pengelolaan kolaboratif, 20 sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif, serta 10 subelemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif. Hasil olahan matriks yang telah memenuhi kaidah transitivitas serta luaran model struktural dari masing-masing elemen memberikan gambaran struktur hirarki dari masingmasing sub-elemen. Informasi elemen kunci diperoleh dari reachability matrix final seperti disajikan pada Lampiran 4. Peubah kunci dari masing-masing elemen yang teridentifikasi disajikan pada Tabel 19. Tabel 19 Peubah kunci sistem pengelolaan kolaboratif Danau Rawa Pening, Tahun 2010 No Elemen Peubah Kunci 1 Kelompok masyarakat 1) Masyarakat nelayan yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif 2 Kendala utama dalam 1) Konflik kepentingan dalam pemanfaatan pengelolaan kolaboratif sumberdaya 3 Tujuan pengelolaan 1) Pemberdayaan masyarakat pemanfaat kolaboratif sumberdaya 4 Lembaga yang terlibat 1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan 2) Pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Tengah) kolaboratif 5 Aktivitas pengembangan 1) Melakukan pendidikan dan latihan untuk dalam pengelolaan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kolaboratif 2) Meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan 6.2.1 Elemen Kelompok Masyarakat yang Terpengaruh dalam Pengelolaan Kolaboratif Identifikasi elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif dimaksudkan untuk mengetahui kelompok masyarakat yang terkena dampak dari program pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Hasil diskusi mendalam dengan responden pakar secara lintas sektoral, teridentifikasi 9 sub-elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh, yaitu: 1. Masyarakat nelayan. 2. Masyarakat petani. 3. Masyarakat peternak.
93 4. Masyarakat pedagang. 5. Masyarakat pengumpul Eceng Gondok. 6. Masyarakat pengumpul gambut. 7. Masyarakat pengusaha jasa pariwisata. 8. Masyarakat pengrajin Eceng Gondok. 9. Wisatawan. Hasil analisis ISM dengan memperhitungkan nilai driver power dan dependence dari setiap sub-elemen menunjukkan, bahwa 9 sub-elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat dipetakan ke dalam kuadran independent, linkage, dependent, dan autonomous seperti disajikan pada Gambar 17. Nilai driver power menunjukkan kekuatan atau daya dorong sub-elemen terhadap sub-elemen terkait lainnya. Nilai dependence menunjukkan tingkat ketergantungan sub-elemen dalam kaitannya dengan sub-elemen pasangan lainnya.
10 1
9 8 7
Driver Power
IV Independent
2
6
5, 6 0
1
2
III Linkage
5 3
4
4
5
3
I Autonomous
2 3
6
7 8, 9
8
9
10
II Dependent
4, 7
1 0 Dependence
Gambar 17 Matriks driver power dan dependence elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
94 Gambar 17 menunjukkan, bahwa sub-elemen yang termasuk dalam kuadran independent adalah sub-elemen 1 (masyarakat nelayan), sub-elemen 2 (masyarakat petani), sub-elemen 5 (masyarakat pengumpul Eceng Gondok), dan sub-elemen 6 (masyarakat pengumpul gambut) yang memiliki kekuatan penggerak besar, dengan sedikit ketergantungan terhadap program pengelolaan Danau Rawa Pening. Dengan kata lain, masyarakat nelayan merupakan peubah kunci dari kelompok masyarakat yang terkena dampak pengelolaan danau, dan perubahan yang terjadi pada kelompok ini akan memberi dampak perubahan pada kelompok lainnya. Dampak positif yang dirasakan adalah adanya manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan masyarakat, seperti perikanan, budidaya keramba, dan irigasi pertanian. Dampak negatifnya adalah banjir, terutama bagi petani lahan pasang surut, serta berkembangbiaknya gulma Eceng Gondok yang mengganggu aktivitas nelayan dan budidaya keramba jaring apung. Kelompok masyarakat yang berada pada kuadran dependent adalah sub-elemen 4 (masyarakat pedagang), sub-elemen 7 (masyarakat pengusaha jasa pariwisata), sub-elemen 8 (masyarakat pengrajin Eceng Gondok), dan sub-elemen 9 (wisatawan). Dalam model pengelolaan kolaboratif, kelompok masyarakat tersebut merupakan peubah yang dipengaruhi oleh kelompok peubah independent. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi di dalam kelompok independent akan mempengaruhi kelompok masyarakat yang termasuk dalam kuadran dependent. Sebagai contoh, dengan berkurangnya jumlah produksi perikanan tangkap oleh nelayan, maka semakin berkurang pendapatan masyarakat pedagang ikan. Kelompok masyarakat pengrajin berbahan baku Eceng Gondok, juga terpengaruh oleh pasokan bahan baku dari kelompok masyarakat pengumpul Eceng Gondok. Selanjutnya sub-elemen 3 (masyarakat peternak) termasuk dalam kuadran autonomus dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Subelemen yang termasuk dalam kuadran autonomous adalah kelompok masyarakat yang berada di luar sistem pengelolaan, tetapi mereka memanfaatkan sumberdaya danau untuk kelangsungan hidupnya. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa terdapat masyarakat yang memanfaatkan kawasan Danau Rawa Pening untuk usaha budidaya ternak unggas itik. Dalam elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh, tidak ada sub-elemen yang termasuk dalam peubah linkage (pengait).
95 Struktur sistem dari elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif terdiri atas empat level seperti disajikan pada Gambar 18. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar subelemen dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah hubungan pengaruh, yaitu suatu kelompok masyarakat yang mempengaruhi kelompok masyarakat yang lain.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
(3) Masyarakat peternak
(4) Masyarakat pedagang
(8) Masyarakat pengrajin Eceng Gondok
(2) Masyarakat petani
(7) Masyarakat pengusaha jasa wisata
(9) Wisatawan
(5) Masyarakat pengumpul Eceng Gondok
(6) Masyarakat pengumpul gambut
(1) Masyarakat nelayan
Gambar 18 Struktur sistem elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Gambar 18 menunjukkan bahwa peubah kunci dari elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh adalah sub-elemen 1 (masyarakat nelayan). Hal ini menjadi petunjuk bahwa keberhasilan pengelolaan Danau Rawa Pening sangat bergantung pada dukungan dari kelompok masyarakat nelayan. Sebagian besar penduduk di sekitar kawasan Danau Rawa Pening memiliki mata pencaharian yang bergantung pada sumberdaya danau seperti pertanian dan perikanan. Masyarakat nelayan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat petani, pada umumnya masyarakat nelayan juga memiliki mata pencaharian sampingan sebagai petani.
96 Pemanfaatan sumberdaya perikanan atau sumberdaya lainnya, seperti Eceng Gondok dan gambut akan mempengaruhi masyarakat pedagang ikan, masyarakat pengumpul gambut, masyarakat pengumpul Eceng Gondok, serta masyarakat pengrajin berbahan baku Eceng Gondok. Hal ini akan mendorong tumbuhnya sektor industri rumah tangga yang akan berpengaruh pada industri pariwisata serta tingkat pendapatan masyarakat. 6.2.2 Elemen Kendala Utama dalam Pengelolaan Kolaboratif Identifikasi elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif dimaksudkan untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif. Elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dijabarkan dalam 10 sub-elemen, yaitu: 1. Tingginya ketergantungan penduduk terhadap kawasan Rawa Pening. 2. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan. 3. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya. 4. Kurangnya akses terhadap sumber modal usaha. 5. Belum terbentuknya struktur kelembagaan pengelolaan danau. 6. Belum dimilikinya grand design dalam pengelolaan Rawa Pening. 7. Keterlibatan masyarakat rendah. 8. Kurangnya koordinasi antar stakeholders. 9. Perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan. 10. Pelaksanaan program yang masih parsial atau sektoral. Berdasarkan nilai driver power dan dependence, 10 sub-elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif dapat dipetakan ke dalam empat kuadran seperti disajikan pada Gambar 19. Pengelompokan sub-elemen kendala utama menunjukkan, bahwa sub-elemen 3 (konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya),
sub-elemen
5
(belum
terbentuknya
struktur
kelembagaan
pengelolaan danau), sub-elemen 6 (belum dimilikinya grand design dalam pengelolaan Rawa Pening), sub-elemen 8 (kurangnya koordinasi antar stakeholders), dan sub-elemen 10 (pelaksanaan program yang masih parsial atau sektoral) merupakan peubah independent. Dalam hal ini, peubah independent merupakan sub-elemen yang memiliki kekuatan penggerak besar, tetapi memiliki sedikit ketergantungan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.
97 11 3
10 5, 6, 8
9
Driver Power
IV Independent
III Linkage
8 7 10
0
1
2
3
4
6
55 4
6
7 7, 9
3 I Autonomous
2
8
9
10
11
1, 2, 4 II Dependent
1 0 Dependence
Gambar 19 Matriks driver power dan dependence elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Selanjutnya, sub-elemen 1 (tingginya ketergantungan penduduk terhadap kawasan Rawa Pening), sub-elemen 2 (pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan), sub-elemen 4 (kurangnya akses terhadap sumber modal usaha), sub-elemen 7 (keterlibatan masyarakat rendah), dan sub-elemen 9 (perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan) merupakan peubah dependent. Sub-elemen yang termasuk dalam peubah dependent adalah subelemen yang dipengaruhi oleh sub-elemen dari peubah independent dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Dalam hal ini, dengan hilangnya sub-elemen kendala utama dalam kuadran independent, maka akan mempermudah menyelesaikan atau menghilangkan sub-elemen kendala utama yang ada pada kuadran dependent. Pada elemen kendala utama, tidak ada sub-elemen yang termasuk dalam peubah linkage dan autonomous. Struktur sistem dari elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif terdiri atas lima level seperti disajikan pada Gambar 20. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar peubah kendala utama
98 adalah hubungan pengaruh, yaitu hilangnya kendala utama akan membantu mengurangi kendala lainnya.
Level 1
(1) Tingginya tekanan penduduk terhadap kawasan Rawa Pening
(7) Keterlibatan masyarakat rendah
Level 2
(4) Kurangnya akses terhadap sumber modal usaha
(9) Perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan
(10) Pelaksanaan program yang masih parsial atau sektoral
Level 3
Level 4
(2) Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata guna lahan
(5) Belum terbentuknya struktur kelembagaan pengelolaan danau
(6) Belum dimilikinya grand design dalam pengelolaan Rawa Pening
(8) Kurangnya koordinasi antar stakeholders
(3) Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya
Level 5
Gambar 20 Struktur sistem elemen kendala utama dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Gambar 20 menunjukkan, bahwa sub-elemen 3 (konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya) merupakan peubah kunci dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Peubah kunci ini menjadi penggerak utama dan mempengaruhi peubah-peubah yang berada pada tingkat di bawahnya. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya disebabkan adanya perbedaan kekuatan di antara individu atau kelompok masyarakat, serta tindakan-tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat, terutama terkait dengan mata pencaharian. Pengelolaan
Danau
Rawa
Pening
melibatkan
banyak
pihak
berkepentingan, seperti pemerintah, swasta, pengusaha, dan masyarakat. Perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak menyebabkan munculnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya. Sependapat dengan
99 Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006), yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam rentan terhadap timbulnya konflik kepentingan. Dalam hal ini, pemanfaatan sumberdaya alam dalam aspek sosial dan dalam hubungan tidak setara terbentuk dari berbagai aktor sosial. Aktor sosial yang memiliki akses terhadap kekuasaan dapat mengontrol dan mempengaruhi keputusan-keputusan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, aktor yang berasal dari institusi pemerintah, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan penentuan kebijakan pengelolaan. Mekanisme dialog antara pemerintah dengan masyarakat pemanfaat sumberdaya yang diwakili oleh kelompok nelayan masih dalam tahap menginformasikan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah. Konflik yang terjadi adalah antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dengan pemerintah, atau antar masyarakat pemanfaat sumberdaya. Sebagai contoh, terjadinya konflik antara masyarakat nelayan dengan masyarakat pemanfaat Eceng Gondok. Masyarakat nelayan menghendaki pembasmian gulma Eceng Gondok karena dianggap telah menyebabkan menurunnya produksi ikan di Rawa Pening serta mengganggu jalur transportasi perahu nelayan. Di sisi lain, masyarakat pemanfaat Eceng Gondok, baik sebagai pencari maupun pedagang pengumpul sangat membutuhkan Eceng Gondok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri guna menunjang pendapatan. Langkah dalam pemahaman konflik adalah menggali faktor-faktor yang menyebabkan konflik untuk membantu dalam pendekatan pengelolaan konflik. Langkah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening adalah pendekatan negosiasi. Dalam hal ini masing-masing pihak yang berkonflik dapat melakukan negosiasi untuk mendefinisikan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening. Sependapat dengan Mangkuprawira (2008), bahwa pendekatan pengelolaan konflik bergantung pada jenis lingkup, bobot, dan faktor-faktor penyebab konflik. Beberapa pendekatan yang diterapkan antara lain pendekatan negosiasi, dinamika kelompok, pendekatan formal dan informal, pendekatan gender, pendekatan kompromi, dan pendekatan mediasi.
100 6.2.3 Elemen Tujuan Pengelolaan Kolaboratif Tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat diidentifikasi berdasarkan nilai harapan stakeholders yang telah dijaring melalui pertemuan dan diskusi dengan strakeholders yang terlibat. Hasil diskusi dengan stakeholders telah teridentifikasi 8 sub-elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, yaitu: 1. Melindungi Danau Rawa Pening dari kerusakan ekologi. 2. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders. 3. Pengembangan usaha mandiri berbasis sumberdaya lokal. 4. Memperbaiki potensi sumberdaya perikanan. 5. Membangun kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening. 6. Pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya. 7. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya. 8. Pembinaan kelompok petani dan nelayan. Hasil analisis ISM dengan memperhitungkan nilai driver power dan dependence dari setiap sub-elemen menunjukkan, bahwa delapan sub-elemen tujuan pengelolaan kolaboratif dapat dipetakan ke dalam kuadran independent, linkage, autonomous, dan dependent seperti disajikan pada Gambar 21. Pengelompokan sub-elemen tujuan pengelolaan menunjukkan, bahwa sub-elemen 6 (pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya), dan sub-elemen 8 (pembinaan kelompok petani dan nelayan) adalah termasuk dalam peubah bebas. Dalam hal ini, kedua sub-elemen tersebut memiliki kekuatan penggerak yang besar tetapi memiliki sedikit ketergantungan terhadap program pengelolaan. Analisis pada kuadran linkage menunjukkan bahwa sub-elemen 2 (pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders), sub-elemen 5 (membangun kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening), dan sub-elemen 7 (penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya) termasuk peubah linkage (pengait). Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis sub-elemen tersebut. Menurut Marimin (2004) setiap tindakan terhadap subelemen linkage akan menghasilkan keberhasilan program pengelolaan, sebaliknya lemahnya perhatian terhadap sub-elemen tersebut dapat menyebabkan kegagalan program pengelolaan.
101 9 6
8 8
7
Driver Power
IV Independent
III Linkage
6 2, 5, 7
5 0
1
2
44
3
5
6
7
8
9
3 I Autonomous
3
II Dependent
2 1
4 1
0 Dependence
Gambar 21 Matriks driver power dan dependence elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Kegiatan pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders, membangun kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya merupakan beberapa tahap penting dalam pengelolaan kolaboratif. Adanya perhatian terhadap tiga tujuan pengelolaan tersebut dapat mendorong keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Sub-elemen 1 (melindungi danau dari kerusakan ekologi), dan sub-elemen 4 (memperbaiki potensi sumberdaya perikanan) termasuk ke dalam kuadran dependent, yaitu sub-elemen tujuan pengelolaan yang merupakan akibat dari tindakan sub-elemen tujuan lainnya. Selanjutnya sub-elemen 3 (pengembangan usaha mandiri berbasis sumberdaya lokal) termasuk dalam kuadran autonomous, yaitu sub-elemen tujuan pengelolaan yang berada di luar sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Struktur hirarki elemen tujuan pengelolaan terdiri atas lima level (tingkat) seperti disajikan pada Gambar 22. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar sub-elemen tujuan pengelolaan adalah hubungan
102 pengaruh antar sub-elemen. Dalam hal ini suatu sub-elemen tujuan pengelolaan akan membantu tercapainya tujuan pengelolaan yang lain. (1) Melindungi Danau Rawa Pening dari kerusakan ekologi
Level 1
(3) Pengembangan usaha mandiri berbasis sumberdaya lokal
Level 2
Level 3
(2) Pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders
(4) Memperbaiki potensi sumberdaya perikanan
(5) Membangun kelembagaan pengelolaan Danau Rawa Pening
Level 4
(8) Pembinaan kelompok petani dan nelayan
Level 5
(6) Pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya
(7) Penegakan hukum terhadap pelangaran pemanfaatan sumberdaya
Gambar 22 Struktur sistem elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Peubah kunci dalam struktur sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah sub-elemen 6 (pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya). Peubah kunci tersebut menjadi penggerak utama dan mempengaruhi peubah yang berada pada hirarki di bawahnya dalam struktur sistem tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Hasil pengamatan di lapangan dan analisis memerlihatkan bahwa masyarakat
sekitar
Danau
Rawa
Pening
memiliki
keterikatan
dengan
lingkungannya dalam pemanfaatan sumberdaya danau. Selama ini masyarakat menganggap bahwa Danau Rawa Pening merupakan sumberdaya milik bersama, sehingga siapa saja boleh memanfaatkannya. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengabaikan pengetahuan lokal yang dimilikinya dapat menghambat pelaksanaan program pengelolaan.
103 Secara empiris, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Danau Rawa Pening merupakan modal dasar dalam kerangka pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini, syarat utama dalam pengelolaan kolaboratif adalah adanya kesadaran atau inisiasi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama memperbaiki potensi sumberdaya alam yang telah rusak. Sependapat dengan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), tahap awal dalam pemberdayaan masyarakat adalah tahap penyadaran
masyarakat,
yaitu
memberikan
pengetahuan
yang
bersifat
menyadarkan masyarakat. Tahap berikutnya adalah pengkapasitasan, yaitu memampukan masyarakat sebelum diberi kuasa atau kekuasaan. Tahap terakhir dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendayaan, yaitu pemberian daya, kekuasaan, dan otoritas kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kecakapan yang dimilikinya. Fakta di lapangan memerlihatkan, bahwa peranserta masyarakat pemanfaat sumberdaya hanya dilihat dalam konteks yang sempit, yaitu sebatas pada implementasi program atau keputusan yang sudah ditetapkan pihak pemerintah. Peranserta masyarakat pemanfaat sumberdaya dalam pengelolaan Danau Rawa Pening masih sebatas pada bentuk partisipasi yang pasif. Dalam hal ini, terdapat komunikasi dan saling tukar informasi antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya, akan tetapi mekanisme dialog masih dalam konteks intruksi informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya pada pemberian bantuan material, akan tetapi harus mempertimbangkan penguatan semangat kerja kolektif dalam melestarikan Danau Rawa Pening sebagai sumberdaya milik bersama. Menurut Pranadji (2006), kelemahan utama program pemberdayaan masyarakat selama ini adalah terlalu menekankan pada aspek penguatan modal prasarana, penggunaan jaringan organisasi keproyekan dan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan top down. Oleh sebab itu model pemberdayaan masyarakat yang dianggap sesuai adalah dengan mengacu pada evolusi modal sosial dan sosial budaya secara menyeluruh yang dicirikan oleh penguatan modal sosial melalui kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah hanya sebagai representasi campur tangan publik untuk memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat.
104 Pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya masyarakat pemanfaat sumberdaya dapat mengorganisir dirinya sendiri untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya danau. Selanjutnya, dengan tercapainya tujuan sub-elemen 6 (pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya), maka akan membantu untuk mencapai tujuan pengelolaan lainnya yang berada pada hirarki di bawahnya dalam struktur sistem elemen tujuan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.
6.2.4 Elemen Lembaga yang Terlibat dalam Pengelolaan Kolaboratif Pengelolaan Danau Rawa Pening melibatkan banyak stakeholders, yaitu pemerintah, swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya aspek pengelolaan yang tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah, sehingga harus melibatkan institusi lain untuk mencapai tujuan pengelolaan yang ingin dicapai. Selanjutnya, teridentifikasi 20 sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, yaitu: 1. Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 3. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. 8. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. 9. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 10. Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. 11. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. 12. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 13. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 14. Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. 15. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang. 16. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. 17. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah.
105 18. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 19. Lembaga Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 20. Paguyuban Tani dan Nelayan Sedyo Rukun. Hasil analisis menunjukkan bahwa 20 sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening dapat dipetakan ke dalam kuadran independent, linkage, autonomous, dan dependent seperti disajikan pada Gambar 23.
21 20 19 4, 15, 16 18 17 3, 5, 6, 14, 17, 16 18, 19, 20 15 IV Independent III Linkage 14 13 12 11 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7, 8, 9, 10, 11, 8 12, 13 7 I Autonomous II Dependent 6 5 4 3 2 1 0 Dependence
Driver Power
1, 2
Gambar 23 Matriks driver power dan dependence elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Pengelompokan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif menunjukkan, bahwa sub-elemen 1 (Pemerintah Pusat), sub-elemen 2 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 3 (Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Jragung Tuntang), sub-elemen 4 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah), dan sub-elemen 16 (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana) merupakan peubah independent yang memiliki kekuatan penggerak besar dengan tingkat ketergantungan yang kecil terhadap program pengelolaan.
106 Selanjutnya sub-elemen 7 (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 8 (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 9 (Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 10 (Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 11 (Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang), sub-elemen 12 (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah), dan sub-elemen 13 (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah) merupakan peubah dependent. Sub-elemen yang berada pada kuadran dependent merupakan peubah tidak bebas yang memiliki kekuatan penggerak kecil akan tetapi memiliki tingkat ketergantungan yang besar dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Pada elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening terdapat sub-elemen yang masuk dalam peubah linkage, yaitu sub-elemen 3 (Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah), subelemen 5 (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 6 (Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 14 (Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 17 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 18 (Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro), sub-elemen 19 (Lembaga Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), dan sub-elemen 20 (Paguyuban Tani dan Nelayan Sedyo Rukun). Sub-elemen yang berada pada kuadran linkage merupakan sub elemen pengait yang memiliki kekuatan penggerak dan tingkat ketergantungan yang besar dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Setiap tindakan atau program dari lembaga-lembaga yang termasuk dalam kuadran linkage akan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan dan berdampak pada subelemen lainnya. Pada elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, tidak ada sub-elemen yang termasuk peubah autonomous. Struktur hirarki masing-masing sub-elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening disajikan pada Gambar 24. Hubungan kontekstual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar subelemen adalah hubungan pengaruh antar sub-elemen. Dalam hal ini peubah kunci merupakan lembaga-lembaga inti yang memiliki pengaruh besar dan menentukan keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.
107 (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
(8) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah
(9) Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
(10) Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah
(11) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah
(12) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
(13) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
(5) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
(6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
(14) Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
(17) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
(18) Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
(19) Lembaga Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana
(20) Paguyuban Nelayan Sedyo Rukun
(4) Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Tengah
(15) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
(1) Pemerintah Pusat
(16) Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
(2) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Gambar 24 Struktur sistem elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Hasil strukturisasi terhadap hirarki elemen lembaga yang terlibat menunjukkan, bahwa struktur hirarki elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening terdiri atas empat level hirarki. Sub-elemen 1 (Pemerintah Pusat), dan sub-elemen 2 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah) menempati hirarki tertinggi, yaitu level 4. Sub-elemen tersebut merupakan lembaga-lembaga inti yang memiliki pengaruh besar dan menentukan keberhasilan program pengelolaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kekuatan penggerak besar untuk mengkoordinir lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. Sub-elemen 4 (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah), sub-elemen 15 (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang), dan sub-elemen 16 (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana) menempati hirarki
108 pada level 3. Sub-elemen ini merupakan lembaga-lembaga pendukung dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Keberadan sub-elemen pada level ini ditentukan oleh sub-elemen yang berada pada level 4. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaan Danau Rawa Pening dan sekaligus mempengaruhi lembaga-lembaga lain yang berada pada hirarki di bawahnya, yaitu lembaga yang berada pada level 3, 2, dan level 1. 6.2.5 Elemen Aktivitas Pengembangan dalam Pengelolaan Kolaboratif Elemen aktivitas pengembangan merupakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Hasil survai lapang dan diskusi dengan pakar telah teridentifikasi 10 sub-elemen aktivitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan kolaboratif, yaitu: 1. Mengembangkan usaha kecil berbasis sumberdaya lokal. 2. Melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia. 3. Mengendalikan perijinan pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening. 4. Menerapkan sistem sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfataan. 5. Memberikan bimbingan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. 6. Menerapkan sistem pembiayaan bersama antar stakeholders. 7. Mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 8. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk memanfaatkan Eceng Gondok dan gambut. 9. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan. 10. Memberikan insentif bagi kelompok nelayan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Klasifikasi elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif dengan memperhitungkan nilai driver power dan dependence dari setiap subelemen yang mencakup empat kuadran, yaitu independent, linkage, autonomous, dan dependent. Klasifikasi elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening disajikan pada Gambar 25.
109
11 2, 9
10 9
Driver Power
IV Independent
1, 5
III Linkage
8 7
3, 4, 10
6 0
1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
4 6, 7
3 I Autonomous
II Dependent
2
8
1
0 Dependence Gambar 25 Matriks driver power dan dependence elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Gambar 25 menunjukkan, bahwa sub-elemen 2 (melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia), sub-elemen 9 (meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan), sub-elemen 1 (mengembangkan usaha kecil berbasis sumberdaya lokal), dan subelemen
5
(memberikan
bimbingan,
pendampingan,
dan
pemberdayaan
masyarakat) termasuk dalam peubah independent. Sub-elemen yang termasuk dalam peubah independent memiliki kekuatan penggerak besar dengan tingkat ketergantungan yang kecil terhadap program pengelolaan. Sub-elemen 3 (mengendalikan perijinan pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening), sub-elemen 4 (menerapkan sistem sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfataan), serta sub-elemen 10 (memberikan insentif bagi kelompok nelayan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran) termasuk dalam peubah linkage. Hal ini menunjukkan, bahwa sub-elemen tersebut memiliki kekuatan penggerak dan tingkat ketergantungan yang besar dan saling terkait. Perubahan pada sub-elemen linkage akan berdampak pada sub-elemen lainnya, oleh sebab itu perlu kehati-hatian dalam mengkaji sub-elemen tersebut.
110 Selanjutnya, sub-elemen 6 (menerapkan sistem pembiayaan bersama antar stakeholders), sub-elemen 7 (mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten), serta sub-elemen 8 (mengembangkan teknologi tepat guna untuk memanfaatkan Eceng Gondok dan gambut) termasuk dalam peubah dependent (tidak bebas). Hal ini memberikan makna, bahwa sub-elemen yang termasuk dalam peubah dependent memiliki kekuatan penggerak yang kecil dengan tingkat ketergantungan yang besar terhadap sub-elemen lainnya. Struktur hirarki elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif terdiri atas lima level. Dalam hal ini, sub-elemen yang berada pada level lima merupakan peubah kunci. Strukturisasi terhadap hirarki sub-elemen dari elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening disajikan pada Gambar 26. (8) Mengembangkan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan eceng gondok dan gambut
Level 1
Level 2
Level 3
(6) Menerapkan sistem pembiayaan bersama antar stakeholders
(3) Mengendalikan perijinan pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening
(7) Mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten
(4) Menerapkan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya
(10) Memberikan insentif bagi kelompok nelayan guna meningkatkan produksi dan pemasaran
Level 4
(1) Mengembangkan usaha kecil berbasis sumberdaya lokal
(5) Memberikan bimbingan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat
Level 5
(2) Melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia
(9) Meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan
Gambar 26 Struktur sistem elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening, Tahun 2010
111 Gambar 26 menunjukkan, bahwa sub-elemen 2 (melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia), dan sub-elemen 9 (meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan) menempati hirarki tertinggi, yaitu pada level 5. Hal ini menunjukkan, bahwa dua sub-elemen tersebut merupakan sub-elemen kunci dalam model pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini merupakan aktivitas-aktivitas utama yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan kolaboratif. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas yang berada pada level 4, 3, 2, dan level 1 untuk mendorong keberhasilan program pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Pengembangan kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening sangat kompleks karena melibatkan beberapa stakeholders kunci, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perguruan Tinggi, pelaku usaha lokal, serta masyarakat nelayan. Masing-masing stakeholders memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang berbeda. Untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan, maka diperlukan partisipasi stakeholders dalam proses perumusan kebijakan. Disamping itu perumusan kebijakan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial agar kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Kebijakan yang dibangun juga memungkinkan berlangsungnya partisipasi stakeholders dan pendelegasian dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening menunjukkan bahwa masyarakat pemanfaat sumberdaya merupakan stakeholders kunci, tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah dalam penentuan kebijakan pengelolaan. Oleh sebab itu diperlukan pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya agar lebih berperan dalam penentuan kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening. Upaya ini akan membentuk masyarakat pemanfaat sumberdaya yang lebih berdaya, sehingga memperbesar peluang keberhasilan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen tujuan pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya merupakan tujuan khusus dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang terkena pengaruh dari pengelolaan kolaboratif. Elemen lembaga
112 yang terlibat dalam pengelolaan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lembaga peubah kunci. Peubah dengan daya dorong besar dari elemen kendala utama dalam pengelolaan adalah konflik kepentingan
dalam
pemanfaatan
sumberdaya
dapat
digunakan
sebagai
pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan. Selanjutnya aktivitasaktivitas pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, serta meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan diperlukan untuk mendorong keberhasilan program pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Model pengelolaan kolaboratif merupakan upaya untuk merumuskan solusi masalah dalam perbaikan sistem pengelolaan Danau Rawa Pening. Berdasarkan
konsep
pengelolaan
kolaboratif,
permasalahan
kerusakan
sumberdaya alam tidak hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis, melainkan juga diperlukan penyelesaian yang lebih holistik dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan. Adanya kesadaran dan distribusi tanggung jawab secara formal dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan ditujukan untuk menetapkan bentuk peranserta yang setara.
6.3 Implikasi Keilmuan Hasil penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan di bidang ilmu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, khususnya pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kolaboratif, dan studi lingkungan.
1) Pemberdayaan Masyarakat Hasil analisis penelitian ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat (Ife dan Tesoriero 2008), bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya terbatas pada pemberian bantuan material kepada masyarakat, akan tetapi harus mempertimbangkan penguatan semangat kerja bersama dalam melestarikan sumberdaya alam sebagai milik bersama. Peranserta masyarakat dalam pengelolaan Danau Rawa Pening masih dalam konteks yang sempit, yaitu terbatas pada implementasi program yang telah
113 ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat mencapai bentuk yang pasif. Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang dapat mengorganisir dirinya sendiri.
2) Pengelolaan Kolaboratif Hasil penelitian ini mendukung teori co-management yang dikembangkan oleh Borrini-Feyerabend et al. (2000). Dalam hal ini pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening melibatkan banyak stakeholders, seperti pemerintah, swasta, akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Masing-masing pihak yang terlibat melakukan negosiasi untuk memberikan jaminan dan membagi peran dalam pengelolaan sumberdaya. Begitu juga halnya dengan teori konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006), bahwa pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening rentan terhadap timbulnya konflik kepentingan. Penyebab timbulnya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya adalah adanya perbedaan pengaruh dan kepentingan diantara individu atau kelompok yang terlibat. Aktor sosial yang memiliki akses terhadap kekuasaan cenderung memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Selanjutnya teori variasi co-management (Pomeroy dan Rivera-Guieb 2006), bahwa model pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening menuntut adanya distribusi peran dan tanggung jawab antara pihak pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya. Konsultasi publik yang dilakukan secara partisipatif dimaksudkan untuk menentukan model pengelolaan partisipatif yang setara dari seluruh pihak berkepentingan. Dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, aktor yang berasal dari institusi pemerintah, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan. Terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dengan masyarakat pemanfaat sumberdaya yang diwakili oleh kelompok nelayan, namun demikin masih dalam tahap intruksi informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.
114 3) Studi Lingkungan Hasil penelitian ini mendukung teori indigenous knowledge atau pengetahuan lokal (Berkes et al. 2000), yakni bahwa terdapat pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat dan terpelihara dalam pemanfaatan sumberdaya Danau Rawa Pening. Masyarakat memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungannya yang dipraktekkan dalam pemanfaatan sumberdaya danau, seperti adanya kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya, yaitu harus sunguhsunguh, jujur, niat yang bersih, dan tidak serakah. Pengetahuan lokal tersebut berkembang dan masih diakui masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan masukan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Danau Rawa Pening. Hasil penelitian ini mendukung teori penilaian tingkat kerentanan (Briguglio 1995; Adrianto dan Matsuda 2002, 2004), bahwa penilaian tingkat kerentanan adalah untuk mengidentifikasi masyarakat atau tempat yang paling rentan terhadap bahaya dan mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi kerentanan. Berdasarkan nilai CVI (0≤CVI≤1), maka suatu tempat atau masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening dengan nilai CVI yang mendekati batas bawah dapat dikategorikan pada tingkat kerentanan rendah, nilai sekitar pertengahan termasuk kerentanan sedang, dan nilai yang mendekati batas atas dapat dikategorikan pada tingkat kerentanan tinggi, yaitu suatu kondisi dengan potensi ancaman bahaya yang sudah tergolong tinggi untuk terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Selanjutnya teori resiliensi masyarakat (Holling 1973; Walker et al. 2002), bahwa masyarakat memelihara keanekaragaman dalam konteks sistem ekologi untuk meningkatkan ketahanan dalam memperbaiki kerusakan sumberdaya Danau Rawa Pening. Masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi untuk menghadapi perubahan terkait dengan adanya gangguan atau external shocks. Kapasitas beradaptasi dalam sistem sosial, meliputi keberadaan lembaga dan jaringan pembelajaran yang memiliki pengetahuan, serta pengalaman dalam pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan tindakan skala lokal.
115
VII SIMPULAN DAN SARAN 7.1 Simpulan 1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebergantungan masyarakat terhadap Danau Rawa Pening adalah jenis mata pencaharian, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau. Masyarakat pemanfaat sumberdaya memiliki tingkat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya Danau Rawa Pening. Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki tingkat kebergantungan yang rendah terhadap sumberdaya danau. Terdapat hubungan positif antara tingkat kebergantungan masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya danau, akan meningkatkan peranserta dalam pengelolaan danau. 2. Gangguan eksternal yang mempengaruhi kondisi ekosistem Danau Rawa Pening dan masyarakat di sekitarnya adalah pertumbuhan populasi penduduk, degradasi lahan terbangun, dan tingkat keterbukaan ekonomi. Berdasarkan nilai komposit indeks kerentanan dan kriteria penilaian tingkat kerentanan, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Ambarawa dapat dikategorikan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, yaitu suatu kondisi dengan potensi ancaman bahaya yang sudah tergolong tinggi untuk terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. 3. Beberapa
gangguan
eksternal
dalam
konteks
peningkatan
resiliensi
masyarakat sekitar danau adalah 1) sensitivitas terhadap bencana dan kerusakan sumberdaya, dan 2) kapasitas adaptif masyarakat. Tindakan pengelolaan dan kebijakan untuk meningkatkan resiliensi masyarakat adalah 1) pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, 2) penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan, 3) konservasi tanah dan rehabilitasi lahan, 4) penatagunaan dan pendayagunaan lahan berdasarkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan, 5) menjaga dan mempertahankan Rawa Pening sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak, 6) pengaturan alat tangkap atau jaring nelayan, 7) melarang penggunaan bahan peledak dan racun, 8) melarang penangkapan bibit ikan, 9) normalisasi kawasan Danau
116 Rawa Pening, 10) pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat nelayan, 11) pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening, serta 12) memelihara kelestarian daerah tangkapan air. 4. Elemen dalam model pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening adalah 1) kelompok masyarakat yang terpengaruh dengan peubah kunci masyarakat nelayan, 2) kendala utama dalam pengelolaan dengan peubah kunci konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya, 3) tujuan pengelolaan dengan peubah kunci pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya, 4) lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dengan peubah kunci pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta 5) aktivitas pengembangan dalam pengelolaan kolaboratif dengan peubah kunci melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, serta meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan.
7.2 Implikasi Kebijakan Hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan sebagai berikut: 1. Masyarakat pemanfaat sumberdaya memiliki tingkat kebergantungan atau perceived value of dependency yang sangat tinggi terhadap sumberdaya Danau Rawa Pening. Masyarakat pemanfaat sumberdaya sebagai penerima manfaat jasa ekologis danau turut bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan Danau Rawa Pening. Interaksi antara masyarakat pemanfaat sumberdaya dengan Danau Rawa Pening merupakan hubungan timbal-balik yang tidak dapat dipisahkan. Peranserta dan tanggung jawab untuk melestarikan sumberdaya danau dapat dibangun melalui pengelolaan kolaboratif. 2. Hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Ambarawa memiliki tingkat kerentanan tinggi. Implikasinya adalah bahwa pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dari aspek ekologi, ekonomi, dan sosial untuk pengembangan wilayah pada dua kecamatan tersebut. 3. Hasil analisis resiliensi menunjukkan bahwa tindakan skala lokal berdasarkan masukan stakeholders dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam memperbaiki potensi sumberdaya Danau Rawa Pening. Implikasinya adalah
117 bahwa pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial dan kelembagaan lokal yang sudah ada merupakan bagian utama dalam perbaikan sistem ketahanan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening. Penguatan modal sosial dilakukan dengan mengakomodasi tindakan dan kebijakan pengelolaan yang bersumber dari nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. 4. Hasil analisis stakeholders memperlihatkan pengaruh pemerintah yang tinggi, selanjutnya masyarakat pemanfaat sumberdaya memiliki pengaruh yang rendah dalam penentuan kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening. Implikasinya adalah bahwa diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakat pemanfaat sumberdaya agar memiliki peran dalam penentuan kebijakan pengelolaan Danau Rawa Pening. 5. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen kelompok masyarakat nelayan, sub-elemen konflik dalam pemanfaatan sumberdaya, sub-elemen pemberdayaan masyarakat sumberdaya, sub-elemen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta sub-elemen melakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan merupakan peubah kunci dalam sistem pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. Oleh sebab itu diperlukan pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya, terutama masyarakat nelayan untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan mandiri. Aktivitas pengelolaan yang dinilai penting dikembangkan adalah pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang terlibat. Pengelolaan kolaboratif menuntut adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumberdaya. Implikasinya adalah perlu dipertimbangkan pendapat atau masukan
masyarakat
nelayan
dalam
pengambilan
keputusan.
Terakomodasinya kepentingan masyarakat pemanfaat sumberdaya akan mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya. Selanjutnya lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening.
118 7.3 Saran Penelitian Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut: 1. Indeks kerentanan yang telah dihasilkan dapat diuji kembali sampai pada tingkat desa yang termasuk dalam empat kecamatan studi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari analisis kerentanan. Beberapa parameter yang belum tercakup dalam penelitian ini perlu dipertimbangkan, seperti kerentanan fisik Danau Rawa Pening. 2. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening, terutama terkait dengan kompetensi sumberdaya manusia, organisasi masyarakat madani, serta kelembagaan lokal untuk memperbaiki sistem kelembagaan masyarakat yang sudah terbentuk. 3. Hasil penelitian ini masih menggambarkan kondisi yang ada pada saat penelitian dilakukan, oleh sebab itu perlu dilakukan analisis trend dan forcasting untuk memproyeksikan kedinamisan model pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. 4. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kolaboratif di Danau Rawa Pening. 5. Penelitian yang sama perlu dilakukan, akan tetapi menggunakan alat analisis yang berbeda untuk lebih memperkaya proses analisis dan keragaman hasil penelitian. 6. Diperlukan penelitian untuk mengevaluasi nilai ekonomi sumberdaya Danau Rawa Pening, seperti nilai guna perikanan, nilai guna irigasi, nilai guna Pembangkit Listrik Tenaga Air, serta nilai guna pariwisata alam.
119
DAFTAR PUSTAKA Adi IR. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Adrianto L, Matsuda Y. 2002. Developing economic vulnerability indecs of environmental disasters in small island regions. Environment Impact Assesment Review 22:393-414. Adrianto L, Matsuda Y. 2004. Study on assessing economic vulnerability of small island regions. Environment, Development and Sustainability 6:317-336. Adrianto L, Azis N. 2006. Valuing The Social-Ecological Interactions in Coastal Zone Management: A Lesson Learned from The Case of Economic Valuation of Mangrove Ecosystem in Barru Sub-District, South Sulawesi Province. Seminar in Social-Ecological System Analysis; 12 June 2006. Bremen: ZMT, Bremen University. Adrianto L. 2007. Pengantar Kepada Ko-Manajemen Perikanan. Bogor: PKSPL-IPB. Adrianto L, Al Amin, MA, Solihin A, Hartoto DI, Satria A. 2009. Local knowledge and fisheries management. Bogor: Center for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University. Adrianto L, Al Amin, MA, Solihin A, Hartoto DI. 2010. Konstruksi kelembagaan dalam pengelolaan perikanan di era desentralisasi. Bogor: PKSPL-IPB. Anderies JM, Jansen MA, Ostrom E. 2004. A framework to analyze the robustness of Social-Ecological System from an institutional perspective ecology. Ecology and Society 9[1]:18. http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art18/ [1 Mei 2009]. Anshari GZ. 2006. Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum?. Bogor: Center for Forestry Research. [Bappeda Jateng] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2009. Laporan Pengembangan Kegiatan Sumberdaya Alam dan Pertanian. Semarang. Bowen RE, Riley C. 2003. Socio-economic indicators and integrated coastal management. Ocean & Coastal Management 46:299–312. Berkes F, Colding J, Folke C. 2000. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications 10[5]:12511262.
120 Berkes F, Folke C. 1998. Linking Social and Ecological Systems. Management practices and social mechanisms for building resilience. UK: Cambridge University Press. [BLH Jateng] Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. 2009. Profil Rawa Pening Provinsi Jawa Tengah. Semarang. Borrini-Feyerabend G, Farvar MT, Nguinguiri JC, Ndangang VA. 2000. Co-management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning-by-Doing. Heidelberg, Germany: GTZ and IUCN, Kasparek Verlag. [BPSDA Jratun]. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang. 2009. Upaya Pelestarian Waduk Rawa Pening. Semarang. [BPS Kabupaten Semarang]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2010. Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 2010. Semarang. Briguglio L. 1995. Small island developing states and their economic vulnerabilities. World Development 23 [9]:1615-1632. Burhan Z. 2006. Strategi pengelolaan Situ secara Berkelanjutan: studi kasus pengelolaan situ di wilayah Propinsi DKI Jakarta [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Carpenter SR, Cottingham KL. 1997. Resilience and restoration of lakes. Conservation Ecology [online] 1[1]:2. http://www.consecol.org/vol1/iss1/art2/ [1 Mei 2009]. Carpenter SR, Folke C. 2006. Ecology for transformation. Trends in Ecology and Evolution 21[6]: 309-315. Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Pratama. [Disnakan Kabupaten Semarang] Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang. 2007. Profil Kelompok Nelayan di Perairan Rawa Pening Kabupaten Semarang. Semarang. Eryatno, Sofyar F. 2007. Riset Kebijakan: Metoda Penelitian untuk Pascasarjana. Bogor: IPB Press. [FDI] Forum Danau Indonesia. 2004. Pengelolaan Danau Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Jakarta.
121 Folke C, Carpenter S, Elmqvist T, Gunderson L, Holling CS, Walker B, Bengtsson J, Berkes F, Colding J, Danell K, Falkenmark M, Gordon L, Kasperson R, Kautsky N, Kinzig A, Levin S, Maler KG, Moberg F, Ohlsson L, Olsson P, Ostrom E, Reid W, Rockstrom J, Savenije H, Svedin U. 2002. Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations. Report for the Swedish Environmental Advisory Council 2002:1. Stockholm: Ministry of the Environment. Grimble R, Chan MK. 1995. Stakeholder analysis for natural resource management in developing countries: some practical guidelines for making management more participatory and effective. Natural Resource Forum 19[2]:113-124. Gunderson LH, Carpenter SR, Folke C, Olsson P, Peterson G. 2006. Water RATs: resilience, adaptability, and transformability in lake and wetland SocialEcological Systems. Ecology and Society 11[1]:16. Hartoto DI, Adrianto L, Kalikoski D, Yunanda T, editor. 2009. Building Capacity for Mainstreaming Fisheries Co-management in Indonesia. Course book. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations/Jakarta: Directorate of Fisheries Resources of Indonesia. Hasan I. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Holling CS. 1973. Resilience and stability of ecological systems. Ecology and Systematics 4:1-23. Hubeis AVS. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: PT. Penerbit IPB Press. Ife J, Tesoriero F. 2008. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development. Manullang S, Yakin N, Nursyahid M, penerjemah; Qudsy SZ, editor. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: Community Development: Community Based Alternatives in an Age of Globalisation. [IUCN] International Union for Concervation of Nature and Natural Resources. 1997. Resolutions an Recomendations: Word Conservation Conggres. 12-23 October 1996. Montreal, Canada. Jamil MM. 2007. Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik. Semarang: Walisongo Mediation Centre. Janssen MA, Carpenter SR. 1999. Managing the resilience of lake: a multi-agent modeling approach. Conservation Ecology 3[2]:15. http://www.consecol.org/ vol3/iss2/art15/ [1 Jan 2009].
122 Kassa S. 2009. Konsep pengembangan co-management untuk melestarikan Taman Nasional Lore Lindu [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Keraf AS. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Kumurur VA. 2002. Aspek strategis pengelolaan Danau Tondano secara terpadu. Ekoton 2:73-80. Kutarga ZW, Nasution Z, Tarigan R, dan Sirojuzilam. 2008. Kebijakan pengelolaan danau dan waduk ditinjau dari aspek tata ruang. Wahana Hijau 3:150-156. Luers AL. 2005. The Surface of Vulnerability: An analytical framework for examining environmental change. Global Environmental Change 15:214-223. Mangkuprawira S. 2008. Horison: Bisnis Manajemen dan SDM. Bogor: IPB Press. Mangkuprawira S. 2012. Keterikatan karyawan pada perusahaan. http://ronawajah.wordpress.com/2012/01/22/keterikatan-karyawan-padaperusahaan-3/ [27 Jan 2012]. Marganof. 2007. Model pengendalian pencemaran perairan di Danau Maninjau Sumatera Barat [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Kriteria Majemuk. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Mawardi JM. 2007. Peranan social capital dalam pemberdayaan masyarakat. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 3[2]:5-14. [MENLH] Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2009. Gambaran umum potensi dan kondisi danau Indonesia dan dampak perubahan iklim. Di dalam: Pengelolaan Danau dan Antisipasi Perubahan Iklim. Prosiding Konferensi Nasional Danau Indonesia Pertama; Bali, 13-15 Agustus 2009. Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup. Mundzir S. 2004. Peranan modal sosial dalam pengentasan kemiskinan: kasus program Inpres Desa Tertinggal dan Program Pengembangan Kecamatan di Malang. Forum Penelitian 16[2]:187-207. Nasution Z, Sastrawidjaja, Hartono TT, Mursidin, Priyatna FN. 2007. Sosial Budaya Masyarakat Nelayan: Konsep dan Indikator Pemberdayaan. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
123 [NRM] Natural Resources Management. 2002. Membangun Kembali Upaya Mengelola Kawasan Konservasi Indonesia melalui Manajemen Kolaboratif: Prinsip, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi. Jakarta. Odum EP. 1998. Dasar-Dasar Ekologi. Samingan T, penerjemah; Srigandono B, editor. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: Fundamentals of Ecology. Olsson P, Folke C, Berkes F. 2004. Adaptive co-management for building resilience in social-ecological systems. Environmental Management 34:75-90. [Pemprov. Jateng] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2006. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Rawa Pening. Semarang. Pomeroy RS, Rivera-Guieb R. 2006. Fishery Co-management: A Practical Handbook. Canada: International Development Research Centre. Pranadji T. 2006. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering: Studi kasus di desadesa (hulu DAS) eks Proyek Bangunan Desa, Kabupaten Gunung Kidul dan eks Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali. Jurnal Agro Ekonomi 24[2]:178-206. Purwanti F. 2008. Konsep co-management Taman Nasional Karimunjawa [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Puspita L, Ratnawati E, Suryadiputra INN, Meutia AA. 2005. Lahan Basah Buatan di Indonesia. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme. Rahman A. 2009. Analisis Kerentanan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Spasial di Kawasan Selat Tiworo Provinsi Sulawesi Tenggara [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Redman CL, Kinzig AP. 2003. Resilience of past landscape: resilience theory, society, and the Longue Durée. Conservation Ecology 7[1]:14. http://www.consecol.org/vol7/iss1/art14/ [11 Mar 2009]. Riyanto B. 2005. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan. Roemantyo, Noerdjito M, Prabandani D, Maryanto I. 2003. Perubahan Jumlah Situ-Rawa di Jabotabek Tahun 1922-1943 dan 2000. Di dalam: Ubaidillah R, Maryanto I, editor. Manajemen Bioregional Jabodetabek: Profil dan Strategi Pengelolaan Situ, Rawa dan Danau. Bogor: LIPI. hlm 85-100.
124 Salmi P, Auvinen H, Jurvelius J, Sipponen M. 2000. Finnish lake fisheries and conservation of biodiversity: coexistence or conflict. Fisheries Management and Ecology 7:127-138. Saxena JP, Sushil, Vrat P. 1992. Hierarchy and classification of program plan elements using Interpretative Structural Modeling: a case study of energy conservation in the Indian Cement Industry. Syst Practice 5[6]:651-670. Soeprobowati TR, Hadisusanto S. 2009. Diatom dan paleolimnologi: Studi komparasi perjalanan sejarah Danau Lac Saint-Augustine Quebeq-City, Canada dan Danau Rawa Pening Indonesia. Biota 14[1]:60-68. Sulistiawati D. 2011. Model Integrasi Wisata-Perikanan di Gugus Pulau Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Sutarwi. 2008. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air danau dan peran kelembagaan informal: menggugat peran negara atas hilangnya nilai ngepen dan wening dalam pengelolaan Danau Rawa Pening di Jawa Tengah [disertasi]. Salatiga: Program Pascasarjana, Universitas Kristen Satya Wacana. Suwignyo P. 2003. Ekosistem Perairan Pedalaman, Tipologi dan Permasalahannya. Di dalam: Ubaidillah R, Maryanto I, editor. Manajemen Bioregional Jabodetabek: Profil dan Strategi Pengelolaan Situ, Rawa dan Danau. Bogor: LIPI. hlm 17-34. Umar G. 2007. Disain kelembagaan pengelolaan danau Singkarak yang berkelanjutan berbasis nagari [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Umar H. 2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. [UNEP] United Nations Environment Programme. 1999. Newsletter and Technical Publications: Technology Needs for Lake Management in Indonesia-Investigation of Rawa Danau and Rawa Pening, Java. Paris. http://www.unep.or.ip/ietc/publications/techpublications/techpub-9/9penR.asp [28 Des 2008]. Walker BH, Carpenter S, Anderies J, Abel N, Cumming G, Janssen M, Lebel L, Norberg J, Peterson GD, Pritchard R. 2002. Resilience management in SocialEcological Systems: a working hypothesis for participatory approach. Conservation Ecology 6[1]:14. [online] http://www.concecol.org/vol6/iss14 [17 Mar 2009]. Walker BH, Anderies JM, Kinzig AP, Ryan P. 2006. Exploring resilience in Social-Ecological Systems through comparative studies and theory development: introduction to the special issues. Ecology and Society 11[1]:12. [online] http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art12/ [15 Mar 2009].
125 Walukow AF. 2009. Rekayasa Model Pengelolaan Danau Terpadu Berwawasan Lingkungan Studi Kasus di Danau Sentarum [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Wiratno, Indriyo D, Syarifudin A, Kartikasari A. 2001. Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional. Jakarta: Forest Press, The Gibbson Fondation, PILI-NGO Movement. Wrihatnolo RR, Dwidjowijoto RN. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
126
Lampiran 1 Peta lokasi penelitian
PETA LOKASI PENELITIAN Ds. Bejalen
Ds. Tuntang
Ds. Kebondowo
Lokasi Desa Sampel
Ds. Rowoboni
Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Peta Rupa Bumi Digital Indonesia Skala 1 : 250.000
127 Lampiran 2 Kebijakan terkait pengelolaan Danau Rawa Pening, Tahun 2010 Jenis Peraturan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang
31 Tahun 2004
Perikanan
Undang-Undang
7 Tahun 2004
Sumber Daya Air
Undang-Undang
32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
26 Tahun 2007
Penataan Ruang
Undang-Undang Undang-Undang
10 Tahun 2009 32 Tahun 2009
Kepariwisataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah
68 Tahun 1999
Keputusan Presiden
32 Tahun 1990
Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Pengelolaan Kawasan Lindung
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
510/21/2007 Tahun 2007 500/12584 Tahun 2008 25 Tahun 2001
Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Kawasan Rawa Pening Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Kawasan Rawa Pening Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawa Pening
Keterkaitan Mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan perikanan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan Pengelolaan sumberdaya air wajib memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras Kewenangan dan tanggung jawab pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah dan pemerintahan daerah Pengendalian pemanfaatan ruang terkait perizinan pemanfaatan ruang dan sanksi Pemanfaatan dan pengembangan pariwisata Upaya menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia Peran serta masyarakat dalam bentuk hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara Perlindungan kawasan sekitar danau untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau Pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terkait penanganan kawasan Rawa Pening Pembentukan kelompok kerja pengelolaan kawasan Rawa Pening Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di kawasan Rawa Pening
128 Lampiran 3 Hasil analisis stakeholders dalam pengelolaan Danau Rawa Pening, Tahun 2010 No
Stakeholders
Pengaruh Kepentingan Jumlah Jumlah P1 P2 P3 K1 K2 K3 Pengaruh Kepentingan
1 Pemerintah Pusat
4
4
3
4
5
3
3,7
4,0
2 Pemda Prov. Jateng
3
5
4
5
5
4
4,0
4,7
3 BBWS Pemali Juana
5
4
5
5
4
4
4,7
4,3
4 Bappeda Prov. Jateng
4
4
4
4
5
4
4,0
4,3
5 Pemda Kab. Semarang
4
3
4
3
4
3
3,7
3,3
6 Bapermas Prov. Jateng
2
3
4
1
2
2
3,0
1,7
7 Dinas PSDA
5
4
3
4
4
4
4,0
4,0
8 Dinas Perikanan
4
3
2
3
3
4
3,0
3,3
9 Dinas Pariwisata
2
1
2
3
2
5
1,7
3,3
10 BLH Prov. Jateng
4
3
4
3
5
3
3,7
3,7
11 Dinas Perkebunan
1
1
2
1
2
2
1,3
1,7
12 Dinas Kehutanan
1
1
2
1
1
2
1,3
1,3
13 PT. Sarana Tirta Ungaran
1
1
2
4
2
5
1,3
3,7
14 BPSDA Jragung Tuntang
5
5
4
4
5
5
4,7
4,7
15 Balitbang Prov. Jateng
4
4
4
3
4
3
4,0
3,3
16 PLTA Jelok Timo
1
1
2
4
3
5
1,3
4,0
17 TNI Zeni Tempur
4
4
4
1
2
2
4,0
1,7
18 Pelaku usaha lokal
1
1
1
2
1
3
1,0
2,0
19 Perguruan Tinggi
3
4
4
1
3
2
3,7
2,0
20 Kelompok Sedyo Rukun
2
3
2
4
4
5
2,3
4,3
21 LSM
2
3
4
1
2
1
3,0
1,3
22 Wisatawan
1
1
2
1
1
2
1,3
1,3
Keterangan: (1) Sangat rendah, (2) Rendah, (3) Cukup tinggi, (4) Tinggi, (5) Sangat tinggi
1 Tingkat pengaruh stakeholders dalam pengelolaan Danau Rawa Pening: P1: Kekuasaan terhadap kegiatan pengelolaan Danau Rawa Pening. P2: Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan atau regulasi. P3: Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan. 2 Tingkat kepentingan stakeholders dalam pengelolaan Danau Rawa Pening: K1: Harapan terhadap pengelolaan Danau Rawa Pening. K2: Komitmen dalam pengelolaan Danau Rawa Pening. K3: Manfaat dari pengelolaan Danau Rawa Pening.
129 Lampiran 4 Hasil Analisis Interpretative Structural Modelling 1 Elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh a) SSIM elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh No. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 V V V V V E2 V V O O E3 O O O E4 A A E5 O E6 E7 E8 E9
E7 V V O X V V
E8 V V O A V V A
E9 V V O A V V A O
E7 1 1 0 1 1 1 1 1 1
E8 1 1 0 0 1 1 0 1 0
E9 1 1 0 0 1 1 0 0 1
E8 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6
E9 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6
Drv 9 6 1 2 5 5 2 3 3
Keterangan: V adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 0 A adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 1 X adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 1 O adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 0
b) Reachability Matrix awal No. E1 E2 E3 E1 1 1 1 E2 0 1 1 E3 0 0 1 E4 0 0 0 E5 0 0 0 E6 0 0 0 E7 0 0 0 E8 0 0 0 E9 0 0 0 c) Hasil Reachability Matrix final No. E1 E2 E3 E4 E1 1 1 1 1 E2 0 1 1 1 E3 0 0 1 0 E4 0 0 0 1 E5 0 0 0 1 E6 0 0 0 1 E7 0 0 0 1 E8 0 0 0 1 E9 0 0 0 1 Dep 1 2 3 8
E4 1 1 0 1 1 1 1 1 1
E5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
E5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
E6 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
E7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
130 d) Hasil intepretasi elemen kelompok masyarakat yang terpengaruh No Sub-elemen Level Ranking Koordinat Sektor 1. E1 4 1 (1,9) IV 2. E2 3 2 (2,6) IV 3. E3 1 4 (3,1) I 4. E4 1 4 (8,2) II 5. E5 3 2 (2,5) IV 6. E6 3 2 (2,5) IV 7. E7 1 4 (8,2) II 8. E8 2 3 (6,3) II 9. E9 2 3 (6,3) II 2 Elemen kendala utama dalam pengelolaan a) SSIM elemen kendala utama dalam pengelolaan No. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 X A X A A E2 A X A A E3 V V V E4 A A E5 X E6 E7 E8 E9 E10
E7 A A V A V V
E8 A A V A X O A
Keterangan Independent Independent Autonomous Dependent Independent Independent Dependent Dependent Dependent
E9 A A V A V V X V
E10 A A V A V V A V A
E9 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
E10 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
Keterangan: V adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 0 A adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 1 X adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 1 O adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 0
b) Reachability Matrix awal No. E1 E2 E3 E1 1 1 0 E2 1 1 0 E3 1 1 1 E4 1 1 0 E5 1 1 0 E6 1 1 0 E7 1 1 0 E8 1 1 0 E9 1 1 0 E10 1 1 0
E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E5 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
E6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
E7 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
E8 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
131 c) Hasil Reachability Matrix final No. E1 E2 E3 E4 E1 1 1 0 1 E2 1 1 0 1 E3 1 1 1 1 E4 1 1 0 1 E5 1 1 0 1 E6 1 1 0 1 E7 1 1 0 1 E8 1 1 0 1 E9 1 1 0 1 E10 1 1 0 1 Dep 10 10 1 10
E5 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
E6 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
E7 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
E8 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
E9 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
d) Hasil intepretasi elemen kendala utama dalam pengelolaan No Sub-elemen Level Ranking Koordinat Sektor 1. E1 1 5 (10,3) II 2. E2 1 5 (10,3) II 3. E3 5 1 (1,10) IV 4. E4 1 5 (10,3) II 5. E5 4 2 (4,9) IV 6. E6 4 2 (4,9) IV 7. E7 2 4 (7,5) II 8. E8 4 2 (4,9) IV 9. E9 2 4 (7,5) II 10. E10 3 3 (5,6) IV 3 Elemen tujuan pengelolaan a) SSIM elemen tujuan pengelolaan No. E1 E2 E3 E1 A A E2 O E3 E4 E5 E6 E7 E8 Keterangan: V adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 0 A adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 1 X adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 1 O adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 0
E4 A V O
E5 A X O A
E6 O O A O A
E10 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5
Drv 3 3 10 3 9 9 5 9 5 6
Keterangan Dependent Dependent Independent Dependent Independent Independent Dependent Independent Dependent Independent
E7 A X O O O V
E8 A O A A A V O
132 b) Reachability Matrix awal No. E1 E2 E1 1 0 E2 1 1 E3 1 0 E4 1 0 E5 1 1 E6 0 0 E7 1 1 E8 1 0
E3 0 0 1 0 0 1 0 1
c) Hasil Reachability Matrix final No. E1 E2 E3 E4 E1 1 0 0 0 E2 1 1 0 1 E3 1 0 1 0 E4 1 0 0 1 E5 1 1 0 1 E6 1 1 1 1 E7 1 1 0 1 E8 1 1 1 1 Dep 8 5 3 6
E4 0 1 0 1 1 0 0 1
E5 0 1 0 0 1 1 0 1
E5 0 1 0 0 1 1 1 1 5
E6 0 0 0 0 0 1 0 0 1
d) Hasil intepretasi elemen tujuan pengelolaan No Sub-elemen Level Ranking Koordinat 1. E1 1 5 (8,1) 2. E2 3 3 (5,5) 3. E3 2 4 (3,2) 4. E4 2 4 (6,2) 5. E5 3 3 (5,5) 6. E6 5 1 (1,8) 7. E7 3 3 (5,5) 8. E8 4 2 (2,7)
E6 0 0 0 0 0 1 0 0
E7 0 1 0 0 1 1 1 1 5
Sektor II III I II III IV III IV
E7 0 1 0 0 0 1 1 0
E8 0 0 0 0 0 1 0 1
E8 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Drv 1 5 2 2 5 8 5 7
Keterangan Dependent Linkage Autonomous Dependent Linkage Independent Linkage Independent
133 4 Elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan a) SSIM elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan No
E1
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
X
X
E2 E3 E4
V
E5
E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19
E20
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
A
A
X
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
X
A
A
O
O
O
O
E6
V
E7
V
V
V
V
V
V
O
A
A
O
O
O
O
X
O
X
V
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
A
A
A
A
A
A
A
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
X
X
X
A
A
A
A
A
A
A
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19
X
E20
Keterangan: V adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 0 A adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 1 X adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 1 O adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 0
b) Reachability Matrix awal No. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
E1 E2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
E4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
E5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
E6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
E7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E9 E10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
E19 E20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
134 c) Hasil Reachability Matrix final No.
E1 E2
E3 E4
E5
E6
E7
E8
E9
E1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
E10 E11 E12 1
1
1
E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 1
1
1
1
1
1
1
1
Drv 20
E2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
E3
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
E4
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
E5
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
E6
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
E7
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
E8
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
E9
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
E10
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
E11
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
E12
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
E13
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
E14
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
E15
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
E16
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
E17
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
E18
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
E19
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
E20
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
15
Dep
2
2
13
5
13
13
20
20
20
20
20
20
20
13
5
5
13
13
13
13
d) Hasil intepretasi elemen lembaga yang terlibat dalam pengelolaan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Sub-elemen E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
Level 4 4 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2
Ranking 1 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3
Koordinat (2,20) (2,20) (13,15) (5,18) (13,15) (13,15) (20,7) (20,7) (20,7) (20,7) (20,7) (20,7) (20,7) (13,15) (5,18) (5,18) (13,15) (13,15) (13,15) (13,15)
Sektor IV IV III IV III III II II II II II II II III IV IV III III III III
Keterangan Independent Independent Linkage Independent Linkage Linkage Dependent Dependent Dependent Dependent Dependent Dependent Dependent Linkage Independent Independent Linkage Linkage Linkage Linkage
135 5 Elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan a) SSIM elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan No. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E1 A V V X V V V E2 V V X V V V E3 X A V V V E4 A V V V E5 V V V E6 X V E7 V E8 E9 E10
E9 A X A A A A A A
E10 V V V X V A A A V
Keterangan: V adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 0 A adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 1 X adalah jika elemen eij = 1 dan eji = 1 O adalah jika elemen eij = 0 dan eji = 0
b) Reachability Matrix awal No. E1 E2 E3 E1 1 0 1 E2 1 1 1 E3 0 0 1 E4 0 0 1 E5 1 0 1 E6 0 0 0 E7 0 0 0 E8 0 0 0 E9 1 1 1 E10 0 0 1
E4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
c) Hasil Reachability Matrix final No. E1 E2 E3 E4 E1 1 0 1 1 E2 1 1 1 1 E3 0 0 1 1 E4 0 0 1 1 E5 1 0 1 1 E6 0 0 0 0 E7 0 0 0 0 E8 0 0 0 0 E9 1 1 1 1 E10 0 0 1 1 Dep 4 2 7 7
E5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
E5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
E6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
E6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
E7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
E7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
E9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E10 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7
E10 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Drv 8 10 6 6 8 3 3 1 10 6
136 d) Hasil intepretasi elemen aktivitas pengembangan dalam pengelolaan No Sub-elemen Level Ranking Koordinat Sektor Keterangan 1. E1 4 2 (4,8) IV Independent 2. E2 5 1 (2,10) IV Independent 3. E3 3 3 (7,6) III Linkage 4. E4 3 3 (7,6) III Linkage 5. E5 4 2 (4,8) IV Independent 6. E6 2 4 (9,3) II Dependent 7. E7 2 4 (9,3) II Dependent 8. E8 1 8 (10,1) II Dependent 9. E9 5 1 (2,10) IV Independent 10. E10 3 3 (7,6) III Linkage
