MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI KOTA SERANG PROPINSI BANTEN Oleh Listyaningsih
[email protected] Program Studi Ilmu Adminsitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl.Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak :Partisipasi perempuan dalam politik masih dipersepsikan pada representasi dalam struktur politik di tingkat nasional maupun daerah, yang dirasakan belum memadai. Padahal eksistensi kuantitatif perempuan bahkan sebanding dengan setengah dari populasi penduduk baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu faktor penghambat adalah kondisi geografis, terutama kedekatan dengan pusat pemerintahan, yang menyebabkan terutama perempuan di wilayah pesisir mempunyai keterbatasan akses politik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan, peran dan fungsi perempuan dalam politik serta model pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir yang menunjukkan semakin terbukanya ruang partisipasi namun perempuan masih belum terlibat secara aktif, yang mana hal ini dipengaruhi olehh faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya tingkat pendidikan. Model yang dirancang untuk peningkatan partisipasi politik adalah dengan menggunakan grass root approach yang melibatkan semua strata di masyarakat terutama perempuan dan kelompok miskin. *Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Politik Abstract :Women's participation in politics was perceived on the representation in political structures at the national and local levels, that is felt inadequate. Though the existence of quantitative woman even comparable to half of the population in both national and local levels. One of inhibiting factors is geography, particularly the proximity to the center of government, which causes women in coastal areas have limited access to politics. Purpose of this research was to determine the status, role and function of women in politics and empowerment model to enhance their political participation. The research method used was qualitative. The results showed the position, role and function of coastal women showed increasingly open, but women's participation still do not actively involved, in which it is influenced by internal and external factors, such as low levels of education. The model is designed to increase political participation is by using grass root approach which involves all level of society particularly women and the poor. *Keywords: Participation, Politics, Women
168
Rendahnya perempuan
dalam
partisipasi
perempuan dalam lembaga-lembaga
pembangunan
politik formal yang sering digunakan
daerah merupakan salah satu tema
sebagai
besar yang selalu muncul dalam
pentingnya penguatan peran mereka
diskursus mengenai reposisi peran
melalui kebijakan-kebijakan yang
perempuan dalam pembangunan dan
besifat affirmatif terhadap potensi
politik. Salah satu aspek yang selalu
yang
muncul dalam diskursus ini adalah
tersebut. Angka
persoalan
kaum
meningkat di tahun 2009 yaitu
perempuan dalam struktur politik
sebesar 11 % di pusat dan 18,8 % di
nasional maupun daerah, termasuk
tingkat Provinsi Banten, serta pada
pula keterlibatan perempuan dalam
tingkat kabupaten dan kota rata-rata
proses perumusan kebijakan publik
13,7 %. (Bappeda Prov. Banten,
di
yang
2010). Dalam konteks politik di
dirasakan belum cukup memadai.
Provinsi Banten, berdasarkan hasil
Persoalan ini muncul terutama bila
Pemilihan
membandingkannya
secara
diperoleh gambaran yang kurang
dikotomis dengan eksistensi kaum
lebih sama dengan realitas di atas,
perempuan dalam konteks kuantitatif
dimana
yang rata-rata sebanding dengan
proporsi anggota DPRD laki-laki
setengah populasi nasional maupun
jauh
daerah.
dibandingkan
pusat
representasi
hingga
daerah
dasar
dimiliki
argumentasi
kaum
tersebut
Umum
besar
sedikit
tahun
ditemukan
lebih
perempuan
2009
kenyataan
(82,4%)
dengan
bila
jumlah
Realitas partisipasi politik
perempuan yang hanya berkisar pada
perempuan
lembaga
angka 17,7%. Demikian juga pada
legislatif sejak tahun 1999 hingga
kabupaten/kota yang ada di wilayah
2004 yang baru berkisar pada angka
provinsi Banten. Di
8,8% di tingkat pusat, 6,6% di
Pandeglang perempuan yang duduk
tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat
dalam
Kabupaten/kota,
merupakan
sebesar 10%, Kabupaten Tangerang
partisipasi
sebesar 8%, Kota Tangerang sebesar
kaum
gambaran
nyata
di
169
lembaga
Kabupaten
legislatif
hanya
a. Melakukan
12%, Kota Cilegon sebesar 20%,
pemetaan
Kabupaten Lebak sebesar 16%, Kota
partisipasi politik perempuan
Serang sebesar17,8%,
pesisir
Kabupaten
yaitu
dengan
Serang sekitar 8%, dan Tangerang
mengidentifikasikan
Selatan sebesar 15,6 %. Jumlah ini
sejauhmana
tentu sangat ironis bila dibandingkan
peran dan fungsi perempuan
dengan jumlah pemilih perempuan
pesisir dalam ranah politik b. Mengetahui
yang hampir setara dengan pemilih laki-laki (49,46% dan 50,54%) pada
model
tahun
perempuan
2009.
(Bappeda
Provinsi
Kondisi
inilah
sering
prasangka
gender
adalah
dalam
bagaimana
penelitian
ini
untuk
mengetahui
model
pemberdayaan
meningkatkan yang
berpeluang pada tidak terwakilinya
partisipasi
proses perumusan kebijakan publik
partisipasi
politik
tepat
dengan
melakukan
pemetaan
paling
sebelumnya
aspirasi kaum perempuan dalam
politik
mengidentifikasikan
yang sensitif gender atau berpihak perempuan yang
secara
perempuan pesisir dalam rangka
yang sangat minim, yang kemudian
isu-isu
partisipasi baik
bahwa
dirancang
secara fisik dalam lembaga legislatif
kepentingan
untuk
Adapun keutamaan penelitian ini
adanya
dari realitas keterwakilan perempuan
terkait
kedudukan,
peran
perempuan
pesisir
politik.
langsung dengan kehidupan dan hak-
Dilakukan
efektivitas
hak kaum perempuan. Penelitian
pesisir
kuantitas maupun kualitas.
pembangunan, yang direfleksikan
maupun
pemberdayaan
politiknya
yang
menimbulkan
sosial
ketimpangan
pada
bagaimana
meningkatkan
Banten 2010)
kemudian
kedudukan,
model
dengan
cara
sejauhmana dan
fungsi
dalam
ranah
pula
analisis
pemberdayaan
yang selama ini telah dilakukan oleh
ini memiliki tujuan
pihak Pemerintah Daerah. Kegiatan
khusus sebagai berikut:
penelitian
tahun
pertama
akan
memfokuskan pada proses pemetaan
170
partisipasi politik terutama dalam
yang kritis dan ideal masih sangat
perspektif perempuan pesisir yang
minim, kendati perempuan sudah
menjadi sasaran pemberdayaan.
menggunakan hak pilihnya secara
Peta Jalan (Road Map) Penelitian
otonom. Selanjutnya di tahun 2011
Dalam penelitian sebelumnya
penelitian yang dilakukan oleh Yeni
pada tahun 2007 yang dilakukan
Widyastuti dkk yang berjudul Peran
Listyaningsih,dkk
Strategis Kaukus Perempuan Politik
Partisipasi Nelayan
Politik di
Perempuan
bahwa
perempuan
berjudul
Kabupaten
menemukan
masih
yang
dalam
rendah
Indonesia
Serang,
Kota
Serang,
Propinsi Banten menunjukkan bahwa
keterlibatan
KPPI
pemerintahan
kerangka
(KPPI)
yang
organisasi
budaya
dijadikan
patriarkhi yang telah menjadi mind-
merupakan
sebuah
independen
yang
wadah
aktivitas
dan
kreativitas perempuan lintas Partai
set bagi sebagian besar masyarakat
Politik
dimana laki-laki senantiasa diberi
yang
melahirkan
bertujuan
ide-ide
kreatif
untuk yang
peran di ruang publik yang dinilai
cemerlang
sekaligus
sebagai
lebih
pendorong
tumbuhnya
semangat
penting
daripada
peran
domestik. Dikotomi peran inilah
juang dan meningkatnya partisipasi
yang
perempuan
memposisikan
perempuan
dalam
proses
menjadi tidak terlibat dan atau tidak
penyelenggaraan pemerintahan dan
dilibatkan
pembangunan.
dalam
proses-proses
Hasil
penelitian
publik tersebut. Dalam pemilukada
menunjukkan bahwa peran KPPI
Propinsi
2009
Kota Serang masih belum maksimal
tingkat
dalam melakukan sosialisasi untuk
dalam
memotivasi perempuan sampai di
Banten
menunjukkan partisipasi
tahun
bahwa perempuan
memilih tinggi, namun sebagian
tataran terbawah.
besar pilihan kaum perempuan ini
Penelitian
ini
diharapkan
meningkatkan
partisipasi
sangat dipengaruhi oleh orang-orang
dapat
terdekat mereka terutama para suami.
politik perempuan pesisir sebagai
Hal
salah
ini
pemilihan
menunjukkan berdasarkan
bahwa
satu
mewujudkan
penilaian 171
strategi
untuk
kesetaraan
gender.
Selanjutnya
bermanfaat
meningkatkan
f. Perlunya pengembangan iklim sosial budaya yang lebih menopang kemajuan wanita g. Peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan keluarga antara lain melalui gerakan PKK
untuk
keterlibatan
perempuan dalam politik secara aktif dalam
menentukan
kebijakan-
kebijakan pembangunan. Penelitian juga diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah berkenaan
strategis
dengan
yang
Usaha
kebijakan
gender
melalui GBHN telah menentukan
dalam
pula
pembangunan.
pembangunan
2.1. Kedudukan, Peran dan Fungsi
dikenal
Perempuan
mulai
yang
seharusnya
tahun
MPR
melalui
dengan
Perempuan
Ketetapan-ketetapan dari
peran
dilakukan oleh perempuan dalam
KAJIAN PUSTAKA
Dari
untuk
meningkatkan peranan perempuan
pemerintah yang berkaitan dengan kesetaraan
pemerintah
apa
Panca
(Suwondo
yang Tugas dalam
Sumiarni, 2004:38) yaitu:
1978-1999
a. Sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan sahabat bersamasama membina keluarga yang bahagia b. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan jaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga d. Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan
mengandung 7 (tujuh) esensi pokok: a. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan nasional b. Peran ganda wanita dalam keluarga dan di dalam masyarakat secara selaras dan serasi c. Pengakuan terhadap kodrat yang harus dilindungi serta harkat dan martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi d. Peran serta wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan e. Perlunya peningkatan pendidikan dan ketrampilan wanita untuk mampu memanfaatkan kesempatan kerja
172
sebagainya untuk menambah penghasilan e. Sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi perempuan, badanbadan sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat 2.2. Peraturan perundangan terkait
dokumen tersebut. Hal ini dapat merugikan partisipasi masyarakat. Adanya
tahapan
lagi,
perempuan
Fokus
Institute:
bagaimana
yang
fokus
strategi,
dan rencana aksi dilakukan oleh Daerah
serta
pelaku
dilibatkan
mekanisme
pada
tahapan
penyusunan
keempat
pemberdayaan
partisipasi
politik
tepat
dengan
melakukan
pemetaan
penelitian
kedudukan,
peran
perempuan
pesisir
politik.
usaha. Sementara peran masyarakat hanya
model
mengidentifikasikan
rencana zonasi, rencana pengelolaan
Pemerintah
adalah
menjelaskan
paling
sebelumnya
dan tahap mekanisme penyusunan. rencana
ini
dan
meningkatkan
adanya
perbedaan aktor dalam tahap usulan
usulan
menjadi
perempuan pesisir dalam rangka
merujuk pada Pasal 14 UU No.
Tahap
dapat
penelitian
mengetahui
dalam pengelolaan wilayah pesisir
adalah
yang
3. METODE PENELITIAN
2011), terdapat benturan kepentingan
Intinya
lebih
pengelolaan sumberdaya alam.
Laut
(PKSPL) IPB (dikutip dari Desk
27/2007.
akan
pada pembuatan keputusan terkait
Solihin dalam publikasi Pusat Kajian
Indonesian
ini
semakin dibatasi akses dan kontrol
Seperti dikemukakan oleh Akhmad
The
ketentuan
merugikan lagi bagi kepentingan
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Study
antara
dan kontrol masyarakat. Lebih jauh
peraturan
dan
penyusunan
itu berarti pembatasan pada akses
hal ini adalah UU No. 27/2007
Pesisir
tahapan
sisi, dan masyarakat di sisi lainnya
perundangan yang signifikan dalam
Sumberdaya
dan
pemerintah dan pelaku usaha di satu
masyarakat di wilayah pesisir produk
usulan
mekanisme
pembangunan, dan pemberdayaan
satu
pada
kesempatan untuk terlibat dalam
pengelolaan,
Salah
kesenjangan
Dilakukan
efektivitas
model
dengan
cara
sejauhmana dan
fungsi
dalam
ranah
pula
analisis
pemberdayaan
yang selama ini telah dilakukan oleh
173
pihak Pemerintah Daerah. Kegiatan
dari hal-hal yang sederhana, yaitu
penelitian
mulai
tahun
pertama
akan
pada
keberanian
dalam
memfokuskan pada proses pemetaan
mengambil keputusan sendiri baik
terutama
itu
dalam
perspektif
di
dalam
keluarga
maupun
perempuan pesisir yang menjadi
masyarakat
luas,
sasaran pemberdayaan. Data akan
menyampaikan
pendapat
dikumpulkan
berani kepada
melalui
wawancara
orang lain dalam rangka kemajuan
(in-depth
interview)
bangsa, memilih dalam pemilihan
dengan pihak Badan Pemberdayaan
umum sesuai dengan pilihannya
Perempuan dan Masyarakat Desa
sendiri,
(BPPMD)
Ketua
kepengurusan partai politik sampai
Sekretaris
kepada turut serta dalam pencalonan
mendalam
DPRD
Kota
Kota
Serang,
Serang,
turut
serta
dalam
Kecamatan Kasemen, Wakil Ketua
dirinya
PKK
sebagai eksekutif maupun legislatif.
Kecamatan
masyarakat,
Kasemen
serta
dan
melakukan
dalam
pemilihan
umum
Seperti diketahui, instrumen hukum
pengamatan non partisipant kepada
dan
masyarakat
sasaran
perempuan dalam proses kebijakan
perempuan
publik secara umum sudah cukup
sebagai
pemberdayaan pesisir.
yaitu
Penelitian
ini
dirancang
kebijakan
menjamin
terkait
partisipasi
partisipasi
perempuan
untuk mengetahui Hasil akhirnya
mulai dari hak partisipasi perempuan
diharapkan
sebagaimana dijamin dalam hak
akan
tercipta
model
pemberdayaan perempuan pesisir.
konsitusional warga negara dalam
4.HASIL DAN PEMBAHASAN
UUD 1945 maupun UU No. 39
Partisipasi
perempuan
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
merupakan tindakan turut sertanya
Manusia, ratifikasi konvensi anti
perempuan dalam proses politik.
diskriminasi
Partisipasi politik tidak selalu harus
dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang
dilekatkan dengan keterlibatan secara
Konvensi
personifikasi kaum perempuan dalam
Bentuk
struktur
Perempuan, dan Instruksi Presiden
politik
partai
politik.
Namun
No.
partisipasi politik harus dimaknai
174
9
terhadap
perempuan
Penghapusan Diskriminasi
Tahun
2000
Segala terhadap
tentang
Pengarusutamaan
Gender
dalam
Negeri
(Kemendagri),
dan
Pembangunan Nasional.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Peraturan di tingkat nasional yang
Penelitian terdahulu tentang dampak
menjamin
dari Pedoman tersebut mengungkap
partisipasi
perempuan
dalam perencanaan pembangunan
bahwa
daerah antara lain termuat dalam
dominan,
Pasal 10 ayat 2 butir k pada
lebih berperan dalam upaya untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
mengalihkan perhatian, mendukung
66 Tahun 2007. Dikatakan bahwa
suami atau tokoh laki-laki lain.
“kegiatan pelaksanaan Musrenbang
PJMN 2009-2014, sebagai bagian
meliputi (juga) penetapan daftar
dari RPJPN 2005- 2025 membahas
nama 3-5 orang masyarakat yang
peningkatan kualitas hidup dan peran
komposisinya
perwakilan
perempuan. Tujuan yang ditemukan
perempuan sebagai delegasi dari
dalam bab ini adalah sebagai berikut:
peserta Musrenbang Desa untuk
“Jaminan kesetaraan gender dalam
menghadiri
berbagai peraturan perundangan,
ada
Musrenbang
peran
laki-laki
sedangkan
masih
perempuan
Kecamatan.” Pasal ini menjamin
program
keterwakilan
dalam
kebijakan publik .... ” (Bab 12).
mengawal musrenbang hingga ke
Komitmen ini, meskipun merupakan
tingkat musrenbang di atasnya.
keharusan,
Pedoman Musrenbang mensyaratkan
meningkatkan
partisipasi
perempuan secara signifikan dalam
perempuan
perempuan
dalam
pembangunan
belum
dan
berhasil keterwakilan
perencanaan pembangunan tahunan
politik atau pengambilan keputusan.
tingkat
dan
Dalam Pasal 1 Ayat 11 Permendagri
sehingga
No. 66 Tahun 2007: “Musyawarah
desa,
kecamatan
kabupaten/kota kepentingan
mereka
dapat
Perencanaan
Pembangunan
Desa
dipertimbangkan dalam perencanaan
yang
dan
Musrenbang Desa adalah forum
penganggaran.
Semua
ini
selanjutnya
disebut
tertuang dalam surat edaran bersama
musyawarah
tahunan yang dikeluarkan Menteri
dilaksanakan secara partisipatif oleh
BAPPENAS, Kementerian Dalam
para pemangku kepentingan desa
175
tahunan
yang
(pihak
berkepentingan
untuk
Ford Foundation, 2008 dikutip dari
mengatasi permasalahan desa dan
Desk
pihak yang akan terkena dampak
Institute,2011 hal.15).
hasil
Sejalan
musyawarah)
untuk
Study
the
dengan
Indonesian
menguatnya
menyepakati rencana kegiatan di
pemberdayaan otoritas pembangunan
desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.”
desa,
Artinya,
perempuan
partisipasi perempuan dalam proses
sebagai kelompok yang berpotensi
kebijakan publik di tingkat desa juga
terkena dampak hasil musyawarah
menguat. Hal ini terutama tampak
harus pula berpartisipasi aktif dalam
pada implementasi instrumen hukum
kegiatan Musrenbang.
dalam praktek pembangunan desa
Adapun perencanaan pembangunan
yang
desa dilaksanakan dengan prinsip
kelompok
maka
penguatan
dan
legalitas
pengarusutamaan
gender
menjadi
sekaligus syarat antara lain sebagai
“syarat”
program-program
berikut: Pemberdayaan, yaitu upaya
perencanaan
untuk mewujudkan kemampuan dan
pembangunan hingga ke tingkat
kemandirian
dalam
daerah kecamatan dan perdesaan.
kehidupan bernegara dan berbangsa.
Misalnya yang sangat tampak pada
Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan
pengaturan dan panduan tentang
keterlibatan masyarakat secara aktif
pelaksanaan Musrenbang.
dalam
Dalam panduan tentang pelaksanaan
masyarakat
proses
pembangunan.
partisipatoris
legalitas
bagi
dan
pelaksanaan
Berpihak pada Masyarakat, yaitu
Musrenbang,
seluruh
peserta musrenbang desa adalah
proses
pembangunan
di
dijelaskan
bahwa
pedesaan secara serius memberikan
pemangku
kesempatan yang seluas-luasnya bagi
(stakeholders) desa yang antara lain
masyarakat khususnya masyarakat
terdiri dari: Delegasi Dusun/RW;
miskin. Terbuka, yaitu setiap proses
tiga
dan
perencanaan
LPMD); tokoh agama, tokoh adat;
dilihat
dan
unsur perempuan; unsur pemuda;
oleh
unsur
tahapan
pembangunan diketahui
dapat
secara
langsung
seluruh masyarakat desa (FPPD dan
pilar
desa
keluarga
organisasi
176
kepentingan
(Pemdes,
miskin
kemasyarakatan
BPD,
(gakin); desa,
partai politik yang ada di desa;
yang
pengusaha,
kelompok
perempuan. Hal ini terlihat pada
kelompok
peraturan-peraturan yang telah
koperasi,
usaha/pemasaran
sama
dengan
kaum
tani/nelayan, PPL; pelaku pendidikan
dibuat
(kepala sekolah, komite sekolah,
Misalnya pada Pasal 27 ayat 1
guru); pelaku kesehatan (bidan desa,
UUD
petugas
menyatakan bahwa “ segala
kesehatan/pustu,
PLKB);
oleh
1945
pemerintah.
dengan
tegas
unsur pejabat pemerintah kecamatan;
warga
dan UPTD yang ada di kecamatan
kedudukannya di dlam hukum
(FPPD dan Ford Foundation, 2008).
dan pemerintahan dan wajib
Pencantuman secara khusus unsur
menjunjung
perempuan sebagai delegasi yang
pemerintahan itu dengan tidak
disertakan dalam proses Musrenbang
ada kecualinya”. Ini menjadi
merupakan
khusus
dasar adanya akomodasi kuaota
(affirmative action). Merujuk pada
30% perempuan di lembaga
ratifikasi
parlemen
affirmative
tindakan
Konvensi
CEDAW,
action
merupakan
negara
bersamaan
hukum
melalui
dan
kebijakan
afirmative yang diterapkan dari
tindakan sementara dengan tujuan
proses
untuk
persamaan
politik melalui undang-undang
kesempatan dan perlakuan sama
nomor 2 tahun 2008 tentang
yang nyata antara perempuan dan
partai politik, dimana “pendirian
laki-laki.
dan pembentukan partai politik
Memahami karakteristik perempuan
harus
di wilayah pesisir selama proses
keterwakilan perempuan”.
mendapatkan
penelitian,
maka
peneliti
dapat
Begitu
memberikan gambaran bahwa: 1.
pula
30%
perempuan
pesisir
juga
di telah
dilibatkan secara aktif melalui
Kaum Perempuan struktural,
partai
menyertakan
wilayah
Kedudukan, Peran dan fungsi
Secara
pembentukan
kaum
perempuan di wilayah penelitian
organisasi
kemasyarakatan,
misalnya
di
Program
Kesejahteraan Keluarga (PKK),
telah mendapatkan kedudukan
177
Pos
Pelayanan
(Posyandu),
Terpadu
Bina
dimana kaum perempuan banyak
Keluarga
ditemukan.
Balita (BKB), Pos Pendidikan
Selama observasi berlangsung,
Anak Usia Dini (Pos PAUD)
peneliti
dan organisasi lainnya. Meskipun
sudah
lebarnya berpartisipasi
dalam
perempuan di wilayah pesisir
untuk
adalah sebagai berikut:
politik,
Pertama,
ternyata dijumpai perempuan di
dan tidak bekerja di luar rumah.
ada yang aktif biasanya adalah
Kalaupun ada yang bekerja,
orang yang sama di berbagai
mereka hanya sebagai pelengkap
organisasi kemasyarakatan. Hal
atau
ini dikarenakan oleh rendahnya
penunjang
penghasilan
suaminya artinya penghasilan
rasa percaya diri perempuan itu
kaum perempuan hanya sebatas
sendiri. Kami dapat memahami
membantu
ketidakpercayaan
untuk
tersebut, karena memang tingkat yang
ekonomi,
ini merupakan ibu rumah tangga
terlibat secara aktif. Kalaupun
pendidikannya
secara
mayoritas perempuan di wilayah
wilayah ini, belum semuanya
alasan
menemukan
bahwa peran dan fungsi kaum
sedemikian
ruang
dapat
pendapatan
memenuhi
suami
kebutuhan
keluarganya. Sehingga secara
rendah
ekonomi pula laki-laki lebih
pula.
berdaya
bila
dibandingkan
Padahal bila pendekatan kepada
dengan
kaum
Keberdayaan di bidang ekonomi
perempuan
melalui
perempuan.
organisasi tersebut di atas dapat
sangat
dilakukan secara optimal, maka
kekuatan
peneliti
meyakini
bahwa
keputusan di dalam keluarga.
partisipasi
perempuan
dalam
Hal
berpengaruh
ini
untuk
pada membuat
kemudian
terbawa
politik bisa ditingkatkan dengan
sampai pada ranah kehidupan
jalan
bermasyarakat.
mengoptimalkan
organisasi
peran
kemasyarakatan
adalah
178
sikap
Diantaranya memilih
pada
pemilukada atau pemilu capres,
rumah. Maka sangat mudah
mereka
mengikuti
dipahami bila perempuan yang
pilihan suaminya. Apalagi untuk
aktif berorganisasi di lembaga
turut serta dalam kepengurusan
kemasyarakatan
partai politik atau bahkan ikut
saja”.
cenderung
sebagai calon legislatif. Terdapat
Ketiga,
kecenderungan perempuan yang
kualitas
keengganan
kegiatan berpolitik diakibatkan
keluarga besarnya juga aktif di
karena mereka tidak percaya diri
partai politik.
untuk dari
aspek
perempuan dalam melakukan
politik, biasanya suami atau
dilihat
“itu-itu
perempuan,
terlibat langsung dalam partai
Kedua,
dari
ya
aspek
terlibat
Mereka
di
dalamnya.
mengakui
akan
kultural, masyarakat di wilayah
keterbatasan pengetahuan dan
pesisir masih memegang konsep
pendidikan yang dimiliki maka
patriakhi, apalagi di wilayah ini
mereka merasa enggan dan tidak
merupakan wilayah yang taat
mampu
beragama. Sehingga posisi laki-
keputusan sendiri, bahkan untuk
laki
terlibat
sebagai
pemegang
untuk
dalam
mengambil
kepengurusan
keputusan dalam keluarga masih
parpol dan mencalonkan diri
sangat kuat. Para istri wajib
sebagai
meminta ijin suami bila ingin
pengetahuan membawa dampak
beraktivitas
kurangnya kesadaran perempuan
apapun,
dalam
termasuk
bidang aktif
kepengurusan masyarakat. mengakibatkan
di
Dilihat
ini
Karena
menarik terjadi
kemasyarakatan. tidak
setiap
dari
beberapa
aspek
tersebut di atas peneliti dapat
terbatasnya
akses perempuan untuk aktif di lembaga
Minimnya
untuk aktif.
lembaga Hal
legislatif.
akar di
masalah
lapangan,
yang bahwa
rendahnya partisipasi perempuan
suami
dalam politik dipengaruhi atau
mengijinkan istrinya aktif di luar
ditentukan oleh faktor internal
179
dan
eksternal
perempuan,
dapat
diantaranya adalah:
meningkatkan
partisipasi
politik perempuan.
a) Faktor internal, meliputi; KESIMPULAN DAN SARAN
peran ganda yang dimiliki perempuan,
lemahnya
pendidikan
dan
pengetahuan,
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
1. Berkaitan
politik,
pesisir
akses perempuan.
dominasi
laki-laki
dalam
(BKB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) dan organisasi
maupun kepemerintahan.
partisipasi
kaum
perempuan,
mengingat
jumlah
laki-laki
untuk
berpartisipasi
politik,
ternyata
dalam dijumpai
semuanya terlibat secara aktif.
Politik Perempuan pentingnya
Meskipun
perempuan di wilayah ini, belum
2. Model Peningkatan Partisipasi
betapa
lainnya.
sudah sedemikian lebarnya ruang
kepemimpinan baik parpol
Menyadari
di
(Posyandu), Bina Keluarga Balita
partai politik yang kurang serta
misalnya
(PKK), Pos Pelayanan Terpadu
kurang afirmatif perempuan,
gender
dilibatkan
Program Kesejahteraan Keluarga
yang
sensitif
telah
kemasyarakatan,
yang
telah mengakar, hambatan kebijakan
juga
secara aktif melalui organisasi
b) Faktor eksternal, meliputi;
sosial,
kedudukan,
maka perempuan di wilayah
dan lemahnya jaringan atau
kultural
dengan
fungsi dan peran perempuan
ketidakberdayaan ekonomi,
hambatan
diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
lemahnya
pendidikan
maka
Kalaupun
ada
yang
aktif
biasanya adalah orang yang sama di
dan
berbagai
kemasyarakatan.
perempuan adalah berimbang, maka
organisasi Hal
ini
dikarenakan oleh rendahnya rasa
output dari penelitian ini adalah
percaya
menawarkan sebuah model yang
sendiri.
180
diri
perempuan
itu
2. Bahwa
rendahnya
partisipasi
perencanaan desa dengan dibantu
politik
oleh fasilitator yang terlatih dari
dipengaruhi atau ditentukan oleh
LSM yang kemudian melatih
faktor
fasilitator desa. Prinsip yang
perempuan
dalam
internal
dan
eksternal
perempuan, diantaranya adalah:
diterapkan
a. Faktor internal, meliputi; peran
semua
adalah
strata
di
ganda yang dimiliki perempuan,
terutama
lemahnya
kelompok miskin.
pendidikan
pengetahuan,
dan
lemahnya
pendidikan
Adapun
politik,
perempuan
saran
sensitif
perempuan.
masyarakat meliputi;
penelitian
adalah
gender
kepada (khususnya
perempuan dan para pengambil
hambatan kultural yang telah
keputusan).
mengakar,
dilakukan
hambatan
dan
1. Adanya pendidikan kritis dan
lemahnya jaringan atau akses
eksternal,
masyarakat
sebagai berikut:
ketidakberdayaan ekonomi, dan
b. Faktor
melibatkan
sosial,
Pendidikan secara
luas,
ini baik
kebijakan yang kurang afirmatif
pendidikan
perempuan, partai politik yang
informal, terutama pendidikan
kurang
keluarga,
sensitif
dominasi
gender
laki-laki
kepemimpinan
baik
serta
formal
maupun
sehingga
nantinya
mendorong
adanya
dalam
dapat
parpol
perubahan dari budaya patriarki
maupun kepemerintahan.
menjadi budaya yang menghargai
3. Model yang disarankan untuk
kesetaraan,
peningkatan partisipasi politik
perbedaan
dan
kemajemukan.
perempuan pesisir adalah dengan
2. Kebijakan
yang
mendukung
menggunakan pendekatan yang
praktek peningkatan partisipasi
lebih mengakar pada masyarakat
perempuan antara lain menjamin:
(grass-roots
keterwakilan perempuan dalam
approach).
Yang
dilakukan dalam program ini
jabatan
adalah
perempuan
melakukan
masyarakat
desa
kajian
dan
delegasi
181
politik, dalam
keterwakilan komposisi
Musrenbang
Desa,
Kecamatan, dan Daerah dan juga
dan Pemilu. 8 Maret ( tidak diterbitkan). 2004. Politik Gaffar, Affan. Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jakarta. Hartiningsih, M & Mardiana, N. Rubrik Fokus Swara: Kesetaraan, Tanpa Hilangkan Persoalan Perempuan. Kompas, 10 Desember 2005 Hartiningsih, M. Rubrik Fokus Swara: ”Rancangan” Kekerasan terhadap Perempuan. Kompas, 11 Maret 2006 Hungtinton, Samuel P. dan Nelson, J. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta. Ivvaty, S. Rubrik Fokus Swara: Kebijakan Publik Belum Memihak Perempuan. Kompas, 24 Desember 2005 Listyaningsih, G.Ismanto, Suwaib Amiruddin. 2007. Partisipasi Politik Perempuan Nelayan di Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Laporan Penelitian). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Muttaqin, F. Rubrik Fokus Swara: Mengembangkan Tafsir Sensitif Jender. Kompas, 11 Maret 2006 Pane, Farini. Rubrik Fokus Swara : Anggaran Responsif Jender. Kompas, 3 Desember 2005
keterwakilan perempuan dalam partisipasi
program-program
pembangunan (misalnya PNPM, dan sebagainya) 3. Kebijakan yang mensyaratkan adanya
indikator
perempuan
dalam
pembangunan
daerah
Musrenbang dijadikan
partisipasi
tetap
pintu
masuk
proyek dan dapat bagi
partisipasi perempuan. Namun upaya ini hanya strategis apabila partisipasi
perempuan
pada
proses itu adalah partisipasi yang berkualitas secara aktif, bukan hanya partisipasi pasif DAFTAR PUSTAKA Alfian. 1990. Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta. Arna, A. Rubrik Fokus Swara: Agenda Perempuan dan Reformasi PBB. Kompas, 11 Maret 2006 Bappeda Provinsi Banten, 2010, laporan tahun 2010. CETRO (Centre For Electoral Reform). 2002. "Data dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001" (Ringkasan Eksekutif), Jakarta: Divisi Perempuan
Parawansa, Khofifah Indar. 2003. Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, makalah 182
Rahmawati, E. Rubrik Humaniora: Perlu Keserasian Jender, Upaya Menembus Tradisi Patriarkhi Indonesia. Kompas, 28 Maret 2006 Rush, Michael. dan Althoff. 1993. Pengantar Sosiologi Politik. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Saptari, Ratna. dan Holzner. 1997. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Jakarta Pustaka Utama Graffiti. Sastriyani, dkk., 2008. Women in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik). Yogyakarta: Pusat StudiWanita Universitas Gadjah Mada (PSW UGM) dan Tiara Wacana Seri Perangkat Analisis Gender. Gender Analysis Pathway (GAP) Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Penerbit CIDA,BAPPENAS dan WSP II Sulistiyani, Ambar T (Editor). 2004. Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta Sumiarni, E, (2004), Jender dan Feminisme, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company Soekanto, Soerjono. dan Lestarini Ratih. 1988. Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi, Sinar Grafika, Jakarta. Sugiatri, dkk. 2003. Pembangunan Dalam Perspektif Gender, Malang, UMM Press.
UNDP. 2003. Partisipasi Politik Perempuan Dan Tata Pemerintahan yang Baik: Tantangan Abad 21, UNDP. Widyastuti,Yeni., Arenawati, Listyaningsih. 2011. Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang, Propinsi Banten (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Dosen). Dinas Pendidikan Propinsi Banten Sumber Lain: IDEA. 2003. Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia .International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Dicetak oleh Ameepro, Jakarta, Indonesia The Indonesian Institute: Center for Public Policy Research. 2011. Desk Study: Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Kecamatan dan Desa di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan, Indonesia.
183
