PERAN STRATEGIS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA KOTA SERANG, PROPINSI BANTEN Yeni Widyastuti, Listyaningsih Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang Propinsi Banten. Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Serang merupakan sebuah organisasi independen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlang sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara,catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPPI Kota Serang msih belum maksimal karena pertama, keterbatasan anggaran, kedua, belum maksimal dalam melakukan sosialisasi untuk memotivasi perempuan sampai di tataran terbawah dan ketiga,belum adanya program kerja yang terstruktur. Namun disisi lain KPPI Kota Serang turut terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 tahun 2011 tentang Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan di Kota Serang. Rekomendasi yang diberikan antara lain,penguatan kapasitas anggota KPPI serta mengadakan program advokasi dan bantuan ahli (technical assistance) bekerjasama dengan akademisi, bagi tiap-tiap perempuan anggota parlemen yang baru agar kinerja mereka dalam memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan lebih maksimal. (*Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Politik) Masyarakat modern dewasa
adalah
bahwa
posisi
perempuan
ini menuntut tiadanya perbedaan
masih diartikulasikan sebagaimana di
dalam segala aspek, artinya di masa
masa lampau, bahwa perempuan
lampau, dalam tradisi, kepercayaan
berada dalam konteks tradisional,
dan agama, serta praktek-praktek
tercermin
budaya lainnya, posisi dan peranan
yang
perempuan
keterbelakangan
dan
laki-laki
adalah
sama. Namun yang sering terjadi
melalui
marginal,
ketidakmampuan.
143
keberadaannya dekat
dengan dan
b. Memenuhi pendidikan dasar
Untuk itu, salah satu tujuan
untuk semua
gerakan perempuan adalah berkaitan dengan kesamaan hak-hak, sipil,
c. Mendorong
ekonomi dan sosial, dengan laki-laki.
gender
Perempuan
perempuan
berhasil
pada
saat
mencapai
ini
hal
ini
telah
hak
untuk
dan
pemberdayaan
d. Menurunkan angka kematian
dan
balita
perempuan telah mempunyai hak suara,
kesetaraan
e. Meningkatkan
mendapatkan
kualitas
kesehatan ibu melahirkan
pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, dan sebagainya. Untuk
f. Memerangi
HIV/AID,
mencapai partisipasi yang sejajar,
malaria
kondisi sosial dan ekonomi harus
menular lainnya
serta
g. Menjamin kelestarian fungsi
dipenuhi, tetapi perubahan itu sendiri Perempuan
lingkungan hidup
secara politis harus tetap aktif jika
h. Mengembangkan
tidaklah
mencukupi.
penyakit
kemitraan
global untuk pembangunan.
ingin mempertahankan hak-hak yang mereka peroleh serta tetap berjuang
Perspektif
untuk memperoleh hak-haknya yang
perempuan
lain.
terlihat dari beberapa komponen Indikator
baru
keberpihakan dalam
terhadap
MDGs
bisa
yaitu:
yang kerangka
a. Memiliki keterkaitan dengan
membangun perspektif keberpihakan
gambaran berbagai masalah
dan kepedulian politik termasuk
kesejahteraan
pembangunan
kemiskinan,
digunakan
perempuan
dalam
pemberdayaan
Development Dalam
Millenium
adalah
MDGs
Goal’s terdapat
yaitu
ketidakberdayaan,
(MDGs).
eksploitasi,
delapan
diskriminasi
kekerasan
dan
b. Komitmen dan rasa tanggung
indikator yaitu: a. Menanggulangi
sosial
jawab
kemiskinan
c. Perlunya
dan kelaparan
keterlibatan
perempuan pada pengambilan
144
keputusan mengenai berbagai
a. Undang-undang
RI
No.39
kebijakan yang menyangkut
tahun
kesejahteraan masyarakat
Asasi Manusia (HAM) yang
d. Pemberdayaan
politik
1999
antara
tentang
lain
Hak
menegaskan
perempuan sebagai sebuah
bahwa hak wanita adalah
pilihan
HAM
bagi
tercapainya
tujuan pembangunan yang
b. Undang-undang
lebih demokratis
No.31
tahun 2002 tentang Partai
Cita-cita kesetaraan,
RI
kesamaan,
kesederajatan
Politik
atau
yang
menyebutkan
bahwa kepengurusan Partai
tiadanya pembedaan, adalah juga
Politik
cita-cita
musyawarah sesuai dengan
yang
ingin
diwujudkan
dipilih
demokratis,
dalam demokrasi. Semua warga
AD/ART
negara mempunyai hak yang sama
memperhatikan
tanpa membedakan status, struktur
dan keadilan gender
sosial, dan lain sebagainya. Hal ini
dengan kesetaraan
c. Undang-undang
RI
No.12
juga tertuang dalam salah satu pasal
tahun 2003 tentang Pemilu
dalam
Anggota DPR, DPD dan
UUD
bahwa
1945
“setiap
menyatakan
orang
berhak
DPRD
yang
menyebutkan
mendapat kemudahan dan perlakuan
bahwa UU ini memberikan
khusus
peluang
untuk
memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama
untuk
guna
legislatif
mencapai
persamaan
dan
keadilan” (Pasal 28 Huruf H ayat 2).
bagi
perempuan
menjadi
d. Undang-undang
anggota
RI
No.22
Selain UUD 1945 tertuang pula
tahun
dalam peraturan perundangan yang
Penyelenggara Pemilu yang
lainnya yang meregulasi peluang
menentuan bahwa komposisi
perempuan
keanggotaan
dalam
kegiatan
dan
aktivitas publik. Peraturan
perundangan
2007
tentang
Komisi
Pemilihan Umum (KPU) baik dimaksud
di tingkat Nasional, Propinsi
antara lain:
dan
145
Kabupaten/Kota
serta
Kecamatanmemperhatikan
sekurang-
keterwakilan
kurangnya
perempuan
sekurang-kurangnya Selain
itu
30%.
satu
orang perempuan
komposisi
(pasal 55 ayat 2).
keanggotaan
Bawaslu
dan
Ketentuan-ketentuan itu sama
Panwaslu
memperhatikan
spiritnya dengan pasal 2 ayat
perempuan
5 Undang-undang no.5 tahun
keterwakilan
sekurang-kurangnya 30%. e. Undang-undang
RI
2008 tentang Partai Politik
No.10
yang menegaskan persyaratan
tahun 2008 tentang Pemilu
menyertakan paling rendah
Anggota DPR, DPD dan
30% keterwakilan perempuan
DPRD
kepengurusan tingkat pusat.
menunjukkan
kemajuan perjuangan yang
Kaukus Perempuan Politik
lebih signifikan karena dalam
Indonesia merupakan sebuah wadah
peraturan
perundang-
aktivitas dan kreativitas perempuan
menegaskan
lintas Partai Politik, LSM dan Ormas
undangan
ini
hal-hal sebagai berikut: (i)
yang bertujuan untuk melahirkan
Daftar bakal calon
ide-ide
anggota legislatif
sekaligus
(caleg)
paling
tumbuhnya
sedikit
30%
(iii)
yang
cermelang
sbagai
pendorong
semangat
juang
keterwakilan
dalam
perempuan (pasal
pemerintahan dan pembangunan.
Daftar
dan
meningkatnya partisipasi perempuan
53) (ii)
kreatif
proses
penyelenggaraan
Propinsi Banten merupakan caleg
propinsi yang memiliki keterwakilan
disusun
perempuan yang dianggap bersejarah
berdasarkan
karena
nomor urut (pasal
gubernur perempuan yang dipilih
55 ayat 3)
melalui Pilkada tahun 2006 yang
Daftar caleg setiap
lalu. Keterwakilan ini menunjukkan
tiga orang terdapat
semakin terlibatnya perempuan ranah
146
dipimpin
oleh
seorang
publik
terutama
dalam
proses
semakin
kuat
ditambah
dengan
kebijakan publik. Dalam Pilkada
tingkat partisipasi politik pemilih
yang terjadi sepanjang tahun 2005-
perempuan yang lebih tinggi dari
2006
pemilih
masyarakat
juga
telah
laki-laki
juga
menyadari untuk memilih pemimpin
memperlihatkan
yang beberapa diantaranya adalah
awareness yang tinggi dari kaum
perempuan,
perempuan
bahwa
yang
kehidupan
menunjukkan demokrasi
bahwa
untuk
ada
memperkuat
di
perannya dalam pembangunan.Untuk
Indonesia sangat membuka peluang
itu maka penelitian ini mengambil
terhadap partisipasi perempuan di
tema
segala bidang pembangunan.
Kaukus Perempuan Politik (KPPI)
Di Propinsi Banten juga telah lahir organisasi-organisasi mengusung
dan
tentang
Peran
Strategis
Kota Serang, Provinsi Banten”.
yang
1.2. Perumusan Masalah
memperjuangkan
Berdasarkan
tema
diatas
persamaan perempuan antara lain
maka penelitian ini memfokuskan
Gabungan
perhatian terhadap peran strategis
(GOW),
Organisasi Badan
Organisasi
Wanita Koordinasi
Wanita
perempuan
(BKOW)
dalam
pembangunan,
terutama partisipasi perempuan di
termasuk juga Kaukus Perempuan
ranah politik khususnya,
Politik Indonesia (KPPI). Namun
perumusan
masalahnya
adalah
dalam
“Bagaimana
peran
Kaukus
pemilihan umum anggota
tahun 2009 perempuan
hanya
sehingga
Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
menempati 15 kursi dari 85 kursi yg
Kota Serang Provinsi Banten?”
ada. Sementara di Kota Serang hanya
2.1. TUJUAN PENELITIAN
8 kursi dari 45 kursi yg tersedia. Di
Penelitian ini bertujuan untuk
sisi lain, terpilihnya kembali Hj.Ratu
mengetahui
Atut Chosiyah sebagai Gubernur
perempuan
Banten periode 2012-2016 dalam
terbukanya peluang dan peraturan
Pemilukada menunjukkan perempuan
sejauhmana dengan
kiprah semakin
affirmative
Banten
2011
pendukung
bahwa
peran
action di Kota Serang, Propinsi
publik
Banten, terutama dalam kegiatan dan
dalam
ranah
147
termasuk
aktivitas publik dengan analisis yang
ketiadaan
dikembangkan oleh Sara H.Longwe.
kenetralan ( Sumiarni, E. 2004:1).
Selain
itu
penelitian
ini
juga
jenis
Dalam
kelamin
buku
atau
saku
Profil
Banten
yang
bertujuan untuk menganalisis peran
Gender
strategis
Politik
diterbitkan oleh Biro Kesejahteraan
Perempuan Indonesia (KPPI) Kota
Rakyat Sekretariat Daerah (Biro
Serang dalam mengawal berbagai
Kesra Sekda) Provinsi Banten tahun
kebijakan pembangunan yang pro
2003
rakyat
dimaksud
dengan
khususnya, di Kota Serang.
perbedaan
peran,
2.2. MANFAAT PENELITIAN
tanggung jawab antara laki-laki dan
a. Penelitian ini diharapkan dapat
perempuan yang merupakan hasil
dari
dan
memberi
pro
perempuan
masukan
menyatakan
bahwa
yang
jender
adalah
fungsi
dan
bagi
konstruksi sosial budaya yang dapat
pembuatan
berubah dan atau diubah sesuai
kebijakan yang terkait dengan
dengan kemajuan jaman. Webster’s
Gender.
New
pemerintah
b.
Kaukus
Provinsi
Penelitian wawasan
dalam
dapaat
menambah
pengetahuan
World
Dictionary
(dalam
Sumiarni, E. 2004:1) mengartikan
bagi
gender
sebagai
perbedaan
yang
peneliti dan pembaaca mengenai
tampak
antara
laki-laki
dan
peran strategis KPPI di Banten.
perempuan dilihat dari segi nilai dan
3.1. Kesetaraan Gender dan Peran
tingkah laku (The apparent disparity
Perempuan
between man and woman in values
3.1.1 Konsep Gender: Perbedaan
and behavior). Kementrian Urusan Peranan
dan Masalah Ketidakadilan Makna kata gender yang muncul
di
kamus
Wanita, dalam buku yang sama,
adalah
menyatakan
gender
sebagai
penggolongan gramatikal terhadap
interpretasi
kata-kata benda dan kata-kata lain
terhadap perbedaan kelamin yakni
yang berkaitan dengannya, yang
laki-laki dan perempuan. Jender
secara
biasanya
garis
besar
berhubungan
dengan dua jenis kelamin serta
mental
dan
dipergunakan
kultural
untuk
menunjukkan pembagian kerja yang
148
dianggap tepat bagi laki-laki dan
Perbedaan antara seks dan jender
perempuan.
dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 5 Perbedaan antara Seks dan Gender
Seks atau Jenis Kelamin
Gender
1. Bersumber dari nature (natural)
1. Bersumber dari cultural
2. Identifikasi laki-laki dan perempuan 2. Identifikasi laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi
dari segi sosial budaya
3. Berkonsentrasi pada aspek biologi 2. seperti
anatomi
fisik,
Dipengaruhi
dan
aspek
sosial
reproduksi, budaya, psikologis dan aspek-aspek non
komposisi kimia dan hormon dalam biologis tubuh,
oleh
karakteristik
lainnya.
biologi perkembangan
Menyangkut
maskulinitas
dan
lainnya
feminitas seseorang.
3. Bawaan / Kodrati
3. Terbentuk karena kebiasaan (learned behavior)
4. Tidak dapat diubah
4. Dapat dirubah/ berubah
5. Tidak bervariasi
5. Bervariasi, sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat
( Diolah dari berbagai sumber) Pengertian
Kesetaraan
keamanan
dan
nasional
(hankamnas),
serta kesamaan dalam menikmati
Keadilan gender Kesetaraan
gender
berarti
hasil
pembangunan
tersebut.
kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
Kesetaraan gender juga meliputi
perempuan
penghapusan
untuk
memperoleh
diskriminasi
dan
struktural,
baik
kesempatan serta hak-haknya sebagai
ketidak
manusia, agar mampu berperan dan
terhadap
berpartisipasi dalam kegiatan politik,
perempuan. Keadilan gender adalah
hukum, ekonomi, sosial budaya,
suatu proses dan perlakuan adil
pendidikan
terhadap perempuan dan laki-laki.
dan
pertahanan
dan
149
adilan
laki-laki
maupun
Dengan
keadilan
gender
perempuan
di
berbagai
bidang
berarti tidak ada pembakuan peran,
kehidupan sosial dapat digunakan
beban
subordinasi,
lima level pemerataan sebagaimana
marginalisasi dan kekerasan terhadap
dikembangkan oleh Sara.H. Longwe.
perempuan
Kelima level pemerataan itu adalah
ganda,
maupun
laki-laki.
Terwujudnya kesetaran dan keadilan
sebagai
gender ditandai dengan tidak adanya
Sastriyani,dkk. 2008: 561-563):
berikut
(dalam
diskriminasi antara perempuan dan laki-laki,
dan
dengan
demikian
1. Kesejahteraan (Welfare)
mereka memiliki akses, kesempatan
Tingkat
berpartisipasi,
dan
pada
pembangunan
serta
kontrol
atas
memperoleh
kesejahteraan perempuan
materi meliputi
kebutuhan dasar seperti pangan,
manfaat yang setara dan adil dari
pendapatan
pembangunan. Memiliki akses dan
kesehatan. Level pemerataan ini
partisipasi berarti memiliki peluang
murni
atau kesempatan untuk menggunakan
kesejahteraan
sumber
perempuan dan laki-laki dan
daya
wewenang
dan
untuk
memiliki mengambil
tidak
dan
layanan
mengenai
tingkat
relatif
melihat
lebih
antara
dalam
keputusan terhadap cara penggunaan
apakah perempuan sendiri yang
dan hasil sumber daya tersebut.
menjadi penghasil aktif barang
Memiliki kontrol berarti memiliki
atau kebutuhan mereka.
kewenangan penuh untuk mengambil
2. Akses (Access)
keputusan atas penggunaan dan hasil
Ini merupakan peluang dalam
sumber daya. Sehingga memperoleh
menggunakan
atau
manfaat
memanfaatkan
sumberdaya
yang
sama
dari
pembangunan.
tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap
3.3. Level Pemerataan Menurut
penggunaan dan hasil sumber
Teori Sara H.Longwe
daya tersebut. Akses perempuan
Kriteria seberapa
jauh
untuk
mengukur
setara
pembangunan
dengan
laki-laki:
kesetaraan akses terhadap tanah,
150
lapangan kerja, kredit, pelatihan,
3. Penyadaran (Consciensation)
fasilitas pemasaran dan semua
Adalah kesadaran perempuan
layanan
terhadap
masyarakat
tersedia
dan
juga
manfaatnya. gender
manfaat-
Kesenjangan
disini
merujuk
kurangnya
akses
Sehingga
pemerataan
diartikan
yang
sebagai
pada
kebutuhan
perempuan,
diskriminasi
terhadap
perempuan,
sejalan
akses
dengan
hak
kepentingan
pemerataan
serta
perempuan.
Pemahaman terhadap perbedaan
Disini
pemberdayaan
dan
kemampuan menganalisis isu
perempuan.
kesempatan.
isu
antara
peranan
seksual
dan
perempuan
peranan gender, bahwa peranan
berarti
dengan
memperoleh
gender bersifat kultural dan
akses
maka
perempuan
dapat berubah. Penyadaran juga
dimampukan untuk mendapat
meyakini
bagian yang adil terhadap faktor
kerja seksual seharusnya adil
produksi atau sumber daya, baik
dan dapat diterima kedua pihak.
dalam lingkup rumah tangga
Selain
maupun
dominasi
publik
atau
yang
itu
bahwa
pembagian
juga
tidak
ekonomi
ada
maupun
disediakan negara. Yang perlu
politik oleh salah satu jenis
diingat,
pembangunan
kelamin. Persamaan antara laki-
perempuan tidak cukup hanya
laki dan perempuan didasarkan
pada pemerataan akses karena
pada kesadaran gender (gender
kurangnya
awareness)
bukan
akses
saja
perempuan
merupakan
isu
dan
mndasarkan
untuk partisipasi kolektif dalam
gender tetapi juga akibat dari
proses
diskriminasi
Oleh
perempuan. Kesenjangan gender
karena itu, proses pemberdayaan
di sini bukan sesuatu yang
perempuan bergerak selangkah
empiris tetpi kesadaran akan
lebih
kesenjangan menyadari bahwa
maju
gender.
ke
tingkat
pemerataan penyadaran.
kedudukan
pemberdayaan
sosial
ekonomi
perempuan yang lebih rendah
151
dan pembagian kerja gender
serta
yang tradisional adalah sesuatu
partisipasi artinya melibatkan
yang
perempuan
sudah
ditakdirkan
evaluasi.
Persamaan
dalam
komunitas
demikian. Pemberdayaan adalah
yang
memahami hal tersebut dan
kebijakan yang diambil dan
menolaknya, ini berarti bahwa
melibatkan
subordinasi perempuan bukanlah
pengembilan
sesuatu yang normal dan bukan
Partisipasi
suatu takdir. Tetapi hal itu
partisipasi
disebabkan
partisipasi kualitatif.
yang
oleh
diskriminasi
merupakan
konstruksi
mereka
pada
keputusan. dapat
dibedakan
kuantitatif
dan
partisipasi
perempuan
dalam
serta
proses pengembilan keputusan,
laki-laki
akan tetapi juga penggunaan
maupun
partisipasi melalui penyadaran
kelompok dalam meningkatkan
dan mobilisasi untuk mencapai
upaya
persamaan penguasaan terhadap
perempuan sebagai
peran
putusan
Level ini meliputi bukan hanya
4. Partisipasi (Participation) merupakan
oleh
5. Penguasaan (Control)
sosial dan itu dapat berubah.
Ini
terkena
maupun individu
untuk
mencapai
tujuannya.
Perempuan
berpartisipasi
aktif
pemerataan
faktor-faktor
artinya
produksi
dan
distribusi manfaat. Persamaan
partisipasi
kontrol
berarti
suatu
perempuan
dalam
proses
penetapan
keputusan
yaitu
antara perempuan dan laki-laki
partisipasi
dalam
proses
sehingga tidak ada suatu pihak
perencanaan kebijakan Partisipasi
keseimbangan
penentuan dan
pun
administrasi.
posisi
merupakan
subordinatif.
keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi
yang
proyek,
implementasi dan monitoring
152
penguasaan
dipapankan dominan
pada atau
Gambar 1. Pemerataan dan Pemberdayaan Longwe
Peningkatan Pemerataan
Peningkatan Pemampuan Kontrol Partisipasi/Participation Penyadaran/Conscientisation Akses/Access Kesejahteraan /Welfare
(Dikutip dari: Sastriyani,dkk. 2008:563)
3.6. Perempuan, Partisipasi dan
sektor publik. Perempuan, terutama
Pemberdayaan
dari
kalangan
miskin
seringkali
Angka kemiskinan di dunia
menjadi penerima informasi kedua
menunjukkan bahwa 2/3 perempuan
karena tidak pernah terlibat dalam
di dunia termasuk kategori miskin.
rembug
Perempuan masih menjadi pihak
diselenggarakan untuk memecahkan
yang dirugikan oleh kemiskinan dan
permasalahan masyarakat. Memang
dipinggirkan
oleh
proses
di
pembangunan.
Dalam
bidang
perempuan
kesempatan
untuk
keputusan
pendidikan
formal
jumlahnya relatif kecil, akan tetapi
masih lebih banyak diberikan kepada
seringkali suaranya kalah dengan
laki – laki dibanding perempuan
suara laki – laki yang jumlahnya
Dalam
cukup besar, bahkan kadang –
pendidikan mendapatkan
pembangunan
keterlibatan
beberapa
perempuan, masih lebih banyak di
kadang
sektor domestik dibandingkan dalam
tetapi
153
–
rembug
tempat dalam terjadi
yang
kehadiran penentuan walaupun
mereka hanya ikut hadir tidak
bisa
memberikan
suaranya. Padahal rembug – rembug
proses
memecahkan
yang dilakukan warga merupakan
kehidupan mereka.
aset yang besar sebagai modal sosial
Kerangka Berpikir
persoalan
untuk melibatkan masyarakat dalam Latar Belakang: 1. Isu-isu ketidaksetaraan gender: CEDAW, Konferensi Perempuan Sedunia, MDG’s, KKG, PUG 2. Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesempatan kerja , politik 3. Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan peran dalam pembangunan, khususnya partisipasi politik perempuan, melalui organisasi kewanitaan yaitu melalui Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI)
ANALISIS
5 (lima) level pemerataan Sara H. Longwe:
Konsep Pemberdayaan: 1. PUG (Pengarusutamaan Gender) 2. KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) 3. GAP (Gender Analysis Pathway) 4. Melalui KPPI yang berperan untuk meningkatkan partisipasi politik dan peran perempuan dalam pembangunan
1. Kesejahteraan (Welfare) 2. Akses (Access) 3. Penyadaran (Consciensation) 4. Partisipasi (Partisipation) 5. Penguasaan (Control)
PEMBAHASAN PERAN STRATEGIS KPPI KOTA SERANG
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
154
legislatif sejak tahun 1999 hingga
4.1 Desain Penelitian Fokus penelitian ini adalah mengetahui
dan
2004 yang baru berkisar pada angka
menjelaskan
8,8% di tingkat pusat, 6,6% di
bagaimana peran Kaukus Perempuan
tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat
Politik Indonesia di Kota Serang,
Kabupaten/kota,
Propinsi Banten. Pendekatan yang
gambaran
digunakan adalah pendekatan dengan
perempuan dalam lembaga-lembaga
metode kualitatif. Maka pendekatan
politik formal yang sering digunakan
penelitian yang dilakukan adalah
sebagai
melalui
kualitatif.
pentingnya penguatan peran mereka
dikumpulkan
melalui kebijakan-kebijakan yang
angka-angka,
besifat affirmatif terhadap potensi
pendekatan
Artinya
data
bukan
yang
berupa
merupakan
nyata
partisipasi
dasar
argumentasi
melainkan data tersebut berasal dari
yang
naskah wawancara, catatan lapangan,
tersebut. Angka
dokumen pribadi, catatan memo, dan
meningkat di tahun 2009 yaitu
dokumen resmi lainnya. Sehingga
ini
adalah
ingin
tersebut
sedikit
tingkat kabupaten dan kota rata-rata 13,7 %. (Bappeda Prov. Banten,
balik fenomena secara mendalam,
2010)
rinci dan tuntas. Oleh karena itu pendekatan
perempuan
tingkat Provinsi Banten, serta pada
menggambarkan realita empirik di
penggunaan
kaum
sebesar 11 % di pusat dan 18,8 % di
yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif
dimiliki
Menurut
kualitatif
Kepegawaian
dalam penelitian ini adalah dengan
sumber Daerah
Badan Provinsi
Banten (2009), diperoleh gambaran
mencocokkan antara realita empirik
mengenai jumlah perempuan yang
dengan teori yang berlaku dengan
menjadi
menggunakkan metode diskriptif.
Pegawai
Negeri
Sipil
(PNS)di lembaga pemerintahan di
5.2. Gambaran Umum Partisipasi
lingkungan Provinsi Banten hampir
Politik Kota Serang
50 % dari jumlah pegawai laki-laki
kaum
Realitas partisipasi politik
(1079:2202). Namun sangat sedikit
perempuan
pegawai perempun yang menduduki
di
lembaga 155
jabatan
data
Selatan sebesar 15,6 %. Jumlah ini
kepegawaian provinsi Banten tahun
tentu sangat ironis bila dibandingkan
2009 menunjukkan bahwa hanya 148
dengan jumlah pemilih perempuan
dari 1079 pegawai yang menduduki
yang hampir setara dengan pemilih
eselon I,II,III dan IV. Sementara
laki-laki (49,46% dan 50,54%) pada
jumlah laki-laki jauh lebih banyak
tahun
yaitu sebesar 710 dari 2202 orang
Banten 2010)
yang
struktural.
menduduki
Dari
jabatan
eselon
2009.
(Bappeda
Kondisi
I,II,III,dan IV.
kemudian
Dalam konteks politik di
inilah
sering
prasangka
Provinsi
yang
menimbulkan
sosial
adanya
Provinsi Banten, berdasarkan hasil
ketimpangan
Pemilihan
2009
pembangunan, yang direfleksikan
diperoleh gambaran yang kurang
dari realitas keterwakilan perempuan
lebih sama dengan realitas di atas,
secara fisik dalam lembaga legislatif
dimana
kenyataan
yang sangat minim, yang kemudian
proporsi anggota DPRD laki-laki
berpeluang pada tidak terwakilinya
jauh
bila
aspirasi kaum perempuan dalam
jumlah
proses perumusan kebijakan publik
perempuan yang hanya berkisar pada
yang sensitif gender atau berpihak
angka 17,7%. Demikian juga pada
pada
kabupaten/kota yang ada di wilayah
maupun
provinsi Banten. Di
Kabupaten
langsung dengan kehidupan dan
Pandeglang perempuan yang duduk
hak-hak kaum perempuan. Isu-isu
dalam
ini yang kemudian dikenal dengan
Umum
tahun
ditemukan
lebih
besar
dibandingkan
lembaga
(82,4%)
dengan
legislatif
hanya
gender
kepentingan isu-isu
dalam
perempuan yang
soft-politics
terkait
sebesar 10%, Kabupaten Tangerang
isu-isu
sebesar 8%, Kota Tangerang sebesar
conventional politics, yang dianggap
12%, Kota Cilegon sebesar 20%,
menjadi domain kaum perempuan
Kabupaten Lebak sebesar 16%, Kota
dan hanya dapat dipahami dan
Serang sebesar17,8%,
diempati oleh kaum perempuan. Isu-
Kabupaten
Serang sekitar 8%, dan Tangerang
isu
156
ini
secara
politik
atau
memang
seringkali dianggap bukan sebagai
mengingat bahwa sikap politik kaum
isu politik sehingga nyaris tidak
perempuan
masuk dalam ranah kehidupan dan
cenderung
cara berpikir politik kaum laki-laki,
conventional politics daripada hard
yang
politics. Sehingga sangat diperlukan
antara
lain
masalah-masalah:
menyangkut
sebuah
kesejahteraan
umumnya
lebih
mementingkan
kajian
ilmiah
isu-isu
mengenai
anak, perlindungan terhadap hak
partisipasi perempuan dalam politik
reproduksi
dan pembangunan di Banten.
perempuan
dan
Jadi dalam konteks aspek
sebagainya. Dalam konteks inilah keterlibatan
partisipasi, di Banten sudah cukup
perempuan secara lebih luas dalam
terpenuhi dimana selain Gubernur
politik menjadi sangat penting guna
juga
mengurangi kesenjangan antara isu-
politik
isu conventional politics dan hard
perempuan sebagaimana tabel di
politics. Hal ini cukup beralasan
bawah ini:
keyakinan
terhadap
terdapat
beberapa
yang
dipegang
jabatan oleh
Tabel 11 Peran Strategis Perempuan di Ranah Politik No
Nama
Jabatan Politik
1
Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE
Gubernur Banten
2
Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE
Wakil Bupati Serang
3
Hj. Heryani
Wakil Bupati Pandeglang
4
Hj. Nuraeni, S.Sos
Ketua DPRD Kota Serang
5
Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos
Wakil Ketua DPRD Kota Serang
6
Hj. Airin Rachmi Diani, SH.,MH
Walikota Tangerang Selatan
(Sumber: Diolah dari berbagai sumber,2011) Kenyataan tersebut di atas
perempuan di Banten sudah cukup
memang cukup menggembirakan.
baik. Propinsi Banten juga sudah
Hal ini menunjukkan untuk level
memiliki perda tentang Pengarus
akses, partisipasi, penyadaran kritis
Utamaan
dan
senantiasa
kontrol,
peran
startegis
157
Gender
(PUG)
meningkatkan
serta jumlah
anggaran responsive gender dalam
kesejahteraan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
membuat
Daerah
perlu
yang tepat untuk mengatasi tingginya
menjadi perhatian kita bersama juga
angka kemiskinan, angka kematian
bahwa untuk level-level yang lainnya
ibu
masih
angkatan
(APBD).
perlu
peningkatan perempuan.
Namun
adanya peran
upaya
program
melahirkan kerja
masih
perlu
pembangunan
serta
partisipasi
perempuan
yang
belum mendapatkan tempat yang
strategis
Dalam
kita
layak.
level
Tabel 12 Struktur Dewan Pengurus Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Serang Propinsi Banten 2009 -2013 No
Jabatan
1
Dewan Kehormatan
2 3
Ketua WK Bid.Organisasi WK Bid.Advokasi WK Bid.Diklat WK Bid. Sos Kemasy WK Bid.Media WK Bid.Kajian Litbang
4
Sekretaris Wakil Sekretaris
5
Bendahara Wakil Bendahara
6
Divisi-divisi Divisi Pengemb.Org Divisi Advokasi Divisi Diklat Divisi Sos Kemasy Divisi Media Divisi Kajian Litbang
Nama 1) Walikota Serang 2) Kepala Kesbang Linmas BPPMD Hj.Nur’aeni, S.Sos Hj.Adde Rosi Haerunnisa, S.Sos Hj.Ratna Komalasari Hj.Suwarini Euis Rahmawati Julaeha Munjiah Encop Sofia Susi Widiyanti Iip Fariudin Dra.Muajah Sukamti
Sari Yulianti Ely Rohanah Rohmawati Eka Ema Yuningsih Nina Hermina Lailatunnuroh Lilis Maemunah Mamah Marhamah Eko Dia Widiasari Dra.Nursehat Melasari
(Sumber: KPPI Kota Serang, 2011)
158
Partai Politik
Partai Demokrat Golkar Golkar Marhaenisme PKS Partai Demokrat PKB Gerindra PAN Partai Demokrat Partai Demokrat
PKS PKB Marhaenisme PPP PAN Gerindra Republikan PAN PBR PDI Hanura PPP
Kaukus Perempuan Politik
organisasi perempuan yang selama
Indonesia Kota Serang merupakan
ini
sebuah organisasi independen yang
Organisasi Wanita (GOW) di Kota
dijadikan
Serang, dan organisasi masyarakat
wadah
aktivitas
dan
kreativitas perempuan lintas Partai Politik
yang
melahirkan
bertujuan
ide-ide
kreatif
telah
ada
yaitu
Gabungan
yang berbasis perempuan lainnya.
untuk
Kedua, KPPI belum mampu
yang
menyentuh lapisan masyarakat yang
cemerlang
sekaligus
sebagai
paling bawah dalam memberikan
pendorong
tumbuhnya
semangat
motivasi dan sosialisasi mengenai
juang dan meningkatnya partisipasi
partisipasi
perempuan
Selama ini KPPI hanya melalukan
dalam
proses
politik
perempuan.
penyelenggaraan pemerintahan dan
sosialisasi
pembangunan.
wanita di Kota Serang. Hal ini diakui
di
tingkat
organisasi
Namun karena KPPI Kota
oleh Ketua KPPI Kota Serang,”
Serang baru berdiri selama kurang
karena organisasi ini masih sangat
lebih satu tahun (lihat profil) maka
muda ditambah dengan keterbatasan
peran serta KPPI Kota Serang masih
anggaran,
belum dapat dikatakan maksimal.
program
Beberapa faktor yang mempengaruhi
menyentuh organisasi
hal ini adalah:
saja, dan belum menyentuh ke
Pertama, yang
Keterbatasan
dimiliki
untuk
maka yang
belum
banyak
dikerjakan.
Baru
perempuan
lapisan masyarakat luas.”
anggaran
Ketiga,
melakukan
KPPI
belum
fungsi KPPI. Hal ini disebabkan
membuat
karena KPPI adalah organisasi yang
terstruktur selama kepengurusannya.
sifatnya
Sehingga kegiatan-kegiatannya pun
independen
dan
untuk
program
kerja
secara
mendapatkan anggaran dari daerah
masih bersifat
perlu persyaratan yaitu lembaga yang
disesuaikan
bersangkutan telah berdiri selama
kondisi yang ada di Kota Serang.
minimal tiga tahun. Untuk kegiatan
Namun demikian, meskipun belum
yang telah dilakukannya selama ini
menyentuh tataran bawah, KPPI
KPPI bermitra dengan organisasi-
bersama-sama
159
insidental artinya
dengan
situasi
dengan
dan
Kaukus
Perempuan Parlemen Kota Serang
seperti dalam pembahasan poldas,
telah berhasil memberikan pengaruh
propeda,
kepada
monitoring
dewan
legislatif
untuk
penyusunan
APBD,
dan
evaluasi
membuat sebuah kebijakan yang
pembangunan
setidaknya
mendorong
Dikatakan, Partai Politik sebagai
partisipasi perempuan di bidang
salah satu wadah penyaluran aspirasi
politik. Perda yang dimaksud yaitu
dan
Peraturan
perempuan ini, diharapkan dapat
dapat
Daerah
Kota
Serang
dan
lainnya.
pengembangan
potensi
tentang Partisipasi dan Keterwakilan
lebih
Perempuan dalam Politik di Kota
perempuan. Sebab peningkatan peran
Serang. Hal ini diakui oleh Ketua
perempuan telah menjadi agenda
Kaukus Perempuan Politik Kota
nasional
sehingga
tanggung
jawab
Serang
Alhamdulillah,
“
bersama
kaukus
kami
perempuan
meningkatkan
peran
kini
serta
menjadi
bersama
bagi
segenap komponen bangsa.
Parlemen yang ada di Kota Serang berhasil
mempengaruhi
anggota
5.6. Analisis Peran Strategis KPPI dalam Pembuatan Perda Kota Serang Nomor 5 tahun 2011 tentang Keterwakilan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah
dewan yang lain dan menghasilkan sebuah
produk
sangat
kebijakan
mendukung
yang
partisipasi
perempuan” ( wawancara tanggal 21 Menyadari
November 2011 di DPRD Kota
oleh kaum perempuan di Kota
Karena KPPI sebagai Mitra
Serang, Kaukus Perempuan Politik
Kerja pemerintah maka diharapkan Serang
memberikan
untuk
bisa
kesempatan
dan
Kota
pengambilan
keputusan publik
serta
mengatur perempuan
dalam praktek
penyelenggaraan
pembangunan
bersinergis
dengan
Serang dalam pembuatan perda yang
tentang
tahapan-tahapan
Serang
Kaukus Perempuan Politik Kota
memfasilitasi terutama dalam hal
kebijakan
besarnya
potensi yang dapat dikembangkan
Serang).
Pemkot
begitu
tentang
keterwakilan
dalam
pembangunan
daerah. Artinya Kaukus sudah mulai memikirkan
160
bagaimana
mempermudah
akses
perempuan
Dari pasal di atas dapat kita lihat
dalam mengekspresikan dirinya di
bahwa
segala bidang pembangunan tidak
berkomitmen
hanya di bidang politik saja. Berikut
hak-hak perempuan dan laki-laki atas
ini
KPPI
Kota
untuk
Serang
menegakkan
beberapa
pasal
yang
kesempatan yang sama, pengakuan
menggambarkan
bahwa
sudah
yang sama di masyarakat. Propinsi
saatnya mulai dibukanya akses yang
Banten
merupakan
seluas-luasnya
propinsi
yang
dalam
bagi
perempuan
berkontribusi
dalam
salah
satu
mendapatkan
Anugerah Parahita Eka Praya selama
pembangunan di Kota Serang.
dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2009
Pasal 3
dan
2010.
Hal
ini
juga
Maksud Peraturan Daerah ini adalah:
menunjukkan
besarnya
perhatian
pemerintah
daerah
terhadap
a. Pelaksanaan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berperspektif gender; b. Upaya untuk menegakkan hakhak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat; c. Peningkatan keterwakilan dan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, sehingga Pemerintah Daerah ataupun lembaga kemasyarakatan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengeluarkan kebijakan publik yang adil dan berperspektif gender.
terwujudnya kesetaraan gender di segala
bidang,
sebagaimana pasal
3
termasuk
dimaksudkan
ayat
©
dalam
diatas
yang
melibatkan perempuan untuk turut serta
atau
pembangunan
berpartisipasi mulai
perencanaan, pemantauan
dalam dari
pelaksanaan, dan
evaluasi
pembangunan. Dengan posisi KPPI Kota Serang maka hal ini dapat dilakukan dengan mulai melakukan advokasi, networking, mentoring dan coaching bagi para perempuan di Kota Serang untuk terlibat dalam proses pembangunan. Pasal 4
161
Tujuan pelaksanaan Peraturan
pasal ini dapat kita lihat bahwa KPPI
Daerah ini adalah sebagai berikut:
Kota
a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah dengan menekankan pentingnya keterwakilan dan partisipasi perempuan; b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan lakilaki dan perempuan; c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara; d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang berperspektif gender; e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; g. Memberdayakan perempuan dalam mengejar ketertinggalannya untuk menuju setara dengan kaum laki-laki.
perempuan
mulai
penyadaran
(conscientation)
Serang
partisipasi
menempatkan dari
tingkat
(participation)
memberikan
acuan
pemerintah
dengan
bagi
pihak
daerah
untuk
mengintegrasikan pengalaman,
seluruh
aspirasi,
potensi
dan
kebutuhan, penyelesaian
permasalahan
laki-laki
perempuan.
Dalam
partisipasi
maka
meningkatkan
dan
dan konteks
tujuan
untuk
kesetaraan
dan
keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan
sebagai
sumberdaya
kemandirian
peran
dan
lembaga
yang
menangani
pemberdayaan
perempuan,
memberdayakan
perempuan
dalam
ketertinggalannya dengan
merupakan
dan
pembangunan,
meningkatkan
setara
insan
mengejar
untuk kaum
salah
satu
menuju laki-laki bentuk
partisipasi yang diharapkan. Hal inipun ditegaskan dalam pasal selanjutnya dari Perda Nomor 5
Jika dikaitkan dengan analisis
tahun 2011 ini yaitu:
dari Sara J.Longwe maka dalam
162
c. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme keterwakilan dan partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga non pemerintah; d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; e. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG dengan memastikan keterwakilan dan partisipasi perempuan; f. Pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia dan politik; g. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Pasal diatas sangat sesuai
Pasal 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Keterwakilan perempuan dalam Pemerintahan Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah; b. Partisipasi perempuan baik perorangan, kelompok maupun organisasi pada keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pembangunan di Daerah, meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan di Daerah. Salah
satu
masalah
kritis
perempuan yang didukung kaukus perempuan politik adalah mendorong kemajuan
kesetaraan
gender,
terutama berjuang melawan segala bentuk
diskriminasi
terhadap
perempuan.
dengan tujuan pembentukan kaukus Pasal 6
yaitu
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan kebijakan daerah untuk pelaksanaan keterwakilan dan partisipasi perempuan di Daerah; b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan keterwakilan dan partisipasi perempuan;
melakukan
sosialisasi
isu
affirmative action yang membawa perubahan tentang
wacana keterlibatan
masyarakat perempuan
dalam politik, membangun jaringan kerja,peningkatan
posisi
strategis
perempuan di Partai Politik. Sedangkan keterwakilan perempuan juga ditegaskan dalam peraturan daerah ini yaitu dalam Bab VI 163
dalam
Selanjutnya dalam Bab VII tentang
Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Partisipasi Perempuan dalam Proses
Kemasyarakatan
Pembangunan Daerah:
Keterwakilan
Perempuan
Daerah
sebagaimana pasal-pasal berikut:
Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah perlu memperhatikan keterwakilan perempuan baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi dalam proses pembangunan di Daerah.
Pasal 16 Walikota dalam mengangkat pejabat struktural dan fungsional perlu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk: a. Saran dan masukan secara lisan maupun tertulis;
Pasal 17 (1) Organisasi Kemasyarakatan Daerah dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah.
b. Keterwakilan langsung dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
(2) Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keterwakilan dan partisipasi perempuan baik dari program kegiatan, anggaran serta keangotaannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Daerah.
Pasal 20 (1) Perumusan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat, perlu memperhatikan keterwakilan perempuan baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi. (2) Kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
Organisasi Kemasyarakatan Perempuan
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
Pasal 18
b. Penataan ruang daerah;
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina lembaga atau kelompok atau organisasi perempuan baik formal maupun non formal.
c. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hukum dan hak azasi manusia.
164
Pasal di atas menegaskan bahwa
Pemkot
menetapkan
Serang
APBD
dalam pemerintahan yang dimiliki
dalam
oleh kaum perempuan. Maka sudah
haruslah
saatnya
untuk
menunjukkan
responsif jender, begitu juga setiap
partisipasi
SKPD yang ada di Kota Serang
menjalankan
harus responsif jender.Penggunaan
dengan baik, untuk menjalankan
anggaran inipun juga menunjukkan
program pembangunan yang pro
agenda pro perempuan misalnya
rakyat dan pro perempuan.
dalam
6.1. Simpulan
konteks
penataan
ruang
daerah, pembuatan fasilitas umum
dan
kesempatan
secara
dijadikan
Politik
Pasal diatas mengamanatkan
bagaimana
mengawal kebijakan yang pro rakyat
Indonesia
khususnya
telah
Serang
terbukti
bahwa
sekaligus
sebagai
pendorong
tumbuhnya
semangat
dalam
proses
belum dapat dikatakan maksimal.
dapat
Kota
cemerlang
peran serta KPPI Kota Serang masih
Beberapa faktor yang mempengaruhi
diwujudkan. Untuk Propinsi Banten di
yang
Serang belum lama berdiri maka
legislatif, eksekutif dan yudikatif
dan
kreatif
Namun karena KPPI Kota
para perempuan yang duduk di posisi
umumnya
ide-ide
untuk
pembangunan.
saat ini, juga menaruh harapan pada
gender
dan
penyelenggaraan pemerintahan dan
di pundak perempuan anggota dewan
keadilan
bertujuan
perempuan
adalah
perempuan yang meletakkan harapan
agar
aktivitas
juang dan meningkatnya partisipasi
dan pro perempuan. Separuh dari negara
yang
melahirkan
bahwa perempuan perlu belajar dan
warga
wadah
kreativitas perempuan lintas Partai
pembangunan.
srategis
kontrolnya
sebuah organisasi independen yang
pada
perempuan dalam berbagai bidang
bertindak
peran
dan
Indonesia Kota Serang merupakan
memberikan adil
nyata
Kaukus Perempuan Politik
dan fasilitas sosial yang peka jender. Mendudukan
yang
hal ini adalah: Pertama, anggaran
terdapat beberapa posisi strategis
yang
Keterbatasan dimiliki
untuk
melakukan fungsi KPPI. Hal ini 165
disebabkan
karena
KPPI
adalah
bersama-sama
dengan
Kaukus
organisasi yang sifatnya independen
Perempuan Parlemen Kota Serang
dan untuk mendapatkan anggaran
telah berhasil memberikan pengaruh
dari daerah perlu persyaratan yaitu
kepada
lembaga yang bersangkutan telah
membuat sebuah kebijakan yang
berdiri selama minimal tiga tahun.
setidaknya
Untuk
telah
partisipasi perempuan di bidang
KPPI
politik. Perda yang dimaksud yaitu
kegiatan
dilakukannya bermitra
yang
selama
ini
dengan
organisasi-
dewan
Peraturan
legislatif
dapat
Daerah
untuk
mendorong
Kota
Serang
organisasi perempuan yang selama
tentang Partisipasi dan Keterwakilan
ini
Perempuan dalam Politik di Kota
telah
ada
yaitu
Gabungan
Organisasi Wanita (GOW) di Kota
Serang.
Serang, dan organisasi masyarakat 6.2. Rekomendasi
yang berbasis perempuan lainnya. Kedua, KPPI belum mampu
1. Para anggota KPPI Kota
menyentuh lapisan masyarakat yang
Serang
paling bawah dalam memberikan
menyadari
motivasi dan sosialisasi mengenai partisipasi
politik
di
tingkat
membuat
dan pro perempuan. Sebagai
kerja
anggota dewan yang duduk di
belum
posisi legislatif, eksekutif dan
secara
yudikatif
terstruktur selama kepengurusannya.
disesuaikan
situasi
keadilan
2. KPPI Kota Serang
insidental artinya
dengan
agar
gender dapat diwujudkan.
Sehingga kegiatan-kegiatannya pun masih bersifat
dan
kebijakan yang pro rakyat
organisasi
KPPI
program
perannya
srategis bagaimana mengawal
wanita di Kota Serang. Ketiga,
mulai
perlu belajar dan bertindak
perempuan.
Selama ini KPPI hanya melalukan sosialisasi
harus
perlu
berjejaring dengan berbagai
dan
pihak
kondisi yang ada di Kota Serang.
misalnya
organisasi
kewanitaan yang lain dan
Namun demikian, meskipun belum
juga para akademisi dalam
menyentuh tataran bawah, KPPI
166
rangka
untuk
anggota KPPI bekerjasama
menyerap
aspirasi masyarakat sehingga
dengan
kebutuhan
mengadakan
dan
isu
yang
akademisi
serta program
masyarakat,
advokasi dan bantuan ahli
terutama kaum perempuan
(technical assistance) bagi
dapat direspon dengan cepat.
tiap-tiap perempuan anggota
terjadi
di
3. KPPI Kota Serang sering
melakukan
parlemen yang baru agar
harus
kinerja
dialog
mereka
dalam
dengan kelompok perempuan
memperjuangkan
agar program legislasi yang
yang pro perempuan lebih
tanggap
maksimal.
gender
bisa
kebijakan
diperjuangkan bersama-sama. Dan untuk memaksimalkan
DAFTAR PUSTAKA
komunikasi, diharapkan agar
Alfian, 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta
seluruh perempuan anggota dewan mengaktifkan email
Arna,A. Rubrik Fokus Swara Agenda Perempuan dan Reformasi, PBB, Kompas 10 Maret 2006
sebagai sarana komunikasi yang murah untuk bertukar informasi dengan rekan-rekan
Satriyani, dkk, 2008. Human In Public Sector, Pusat Studi Wanita, UGM dan Tiara Wacana, Yogyakarta
jaringan. 4. KPPI Kota Serang harus memaksimalkan
peran Sumiarni, E, 2004. Gender dan Feminisme, Wonderfull Public Company, Yogyakarta
strategis mereka dengan cara menguatkan anggota menguatkan
kapasitas dalam
rangka
Bapeda Propinsi Banten 2010
perjuangan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Daerah
legislasi yang adil gender. 5. Membuat peningkatan
riset
untuk kapasitas
167
