MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLA AN HIPPAM (Studi Kasus Pengelolaan HIPP AM Kedungkandang Kedungkandang Kota Malang) TE SIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Pascasarjana S-2
Program Studi Magister Administrasi Publik
Diajukan Oleh :
SUKO KURNIANTO 09/295183/PMU/06 418
Kepada
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2010
Kecamat~
Tesis Modal Sosial dalam Pengelolaan HIPPAM (Studi Kasus Pengelolaan HIPPAM Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) Dipersiapkan dan disusun oleh
Suko Kurnianto Telah dipertahankan di de pan Dewan Penguji Pada tanggal 15 Nopember 20 10
Susunan Dewan Pen~mii Pembimbi ng Uta rna
Anggota Dewan Penguji Lain
Dr. Nunuk Dwi Retnandari Pembimbing Pendamping I
e Kutanegara, M.Si Pembimbing Pendamping II
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik UGM
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahw tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta,
iii
November 2010
"cJtOt§tOt 9!:!tJJ11trh olfcng-hitung- OffJcbcraptr c::sBcmptrk olftdcri qotOt§ ~ilti
c::sBcrikmr,
rcapi eR.ihti!&h OffJcbcraptr @kh!t:rs
~ilti
olftJ111bcriktm olftdcri
qotOl§ ~ilti cUiliki: OffJumbtOt§tOl C:Wtrkw OffJcdzkit rcapi cRYibutuhktm ®rtOt§ ef2tnn 62cbih bcrtUti 0(3)miptrch c::58tOtptrk rcapi rc:Achk olftJ111butuhktm
~
I~
Karya Ini Kupersembahkan Kepada: Bapak, Ibu dan Adik Yang ada di Surga. Istri dan Anak-anak Tercinta.
iv
qotOl§
KATA PENGANTAR
Tiada kata yang patut dan indah untuk diucapkan terkecuali "Puji syukur Alhamdulillah" ke hadapan Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayahNya, penulis akhimya dapat menyelesaikan tesis Modal Sosial Dalam Pengelolaan HIPPAM Di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang. Tesis ini
merupakan kajian tentang peran dan kontribusi Modal Sosial (Social Capital) dalam
mendukung
pengelolaan
HIPP AM
sebagai
bentuk
pemberdayaan
masyarakat Kedungkandang. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus dari program studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa substansi tesis ini masih jauh dari yang diharapkan karenanya masih memerlukan banyak penyempumaan, walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan tesis ini sebagaimana layaknya sebuah penelitian ilmiah. Selama proses penyusunan proposal sampai tersusun menjadi sebuah tesis, penulis banyak mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besamya kepada : 1.
Segenap Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta;
2.
Walikota Malang, Drs. Peni Suparto, M.AP. yang telah mengijinkan untuk mengikuti studi di Magister Administrasi Publik (MAP) UGM Yogyakarta.
v
3.
Inspektur Kota Malang, Ora. Sutiarsi, M.Si. yang telah banyak memberikan motivasi hingga akhir studi ini.
4.
Dr. Nunuk Dwi Retnandari, selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran, arahan, bimbingan, masukan, dorongan, dan motivasi selama penulisan tesis ini.
5.
Pengelola dan karyawan MAP UGM beserta seluruh staf yang setia melayani mahasiswa secara profesional dan berdedikasi tinggi semoga lembaga ini semakin maju dan berkembang di kemudian hari.
6.
Seluruh dosen dan pengajar di MAP UGM yang sudi memberikan transfer ilmu, sehingga membuka cakrawala dan wawasan dalam konsep berpikir, semoga ilmu tersebut kelak dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
7.
Rekan-rekan mahasiswa MAP UGM angkatan IV Bappenas khususnya ternan-ternan "MAGer's" yang senasib dan sepenanggungan khususnya atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga selalu.
8.
Seluruh Pengurus HIPPAM Kedungkandang, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta masyarakat Kedungkandang atas segala informasi dan bantuannya selama penyusunan tesis ini;
9.
Sahabat, saudara dan handai taulan yang telah banyak membantu memberikan nasehat, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan studi ini.
10. Istriku tercinta, Irma Widyastuti atas kesabarannya memberikan motivasi dan selalu mendampingi dalam menyelesaikan studi, serta ke tiga buah hatiku, Rifky Firmansyah, Nathan Abbiyu Nafi Pramudita dan Kheisa Elvarita Angela yang turut merasakan keprihatinan untuk menggapai kesuksesan.
vi
Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu baik materi maupun non materi selama melaksanakan studi di Yogyakarta. Semoga Allah SWT. membalas semua do'a, kesabaran, dorongan serta amal dan kebaikan yang telah diberikan menjadi ibadah dan kemudian mendapat ridha-Nya. Amiin ... Akhimya dengan segala kerendahan hati Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga, kritik dan saran demi kesempumaan tesis ini sangat diharapkan. Semoga setitik karya ini dapat bermanfaat.
Yogyakarta,
November 2010
Penulis,
SUKO KURNIANTO
vii
DAFTAR lSI
Hal LEMBAR JUDUL HALAMAN PENGESAHAN PERNYATAAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN KAT A PENGANT AR DAFTAR ISI DAFT AR T ABEL DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN DAFT AR GAMBAR INTI SARI ABSTRACT BABI
11
Ill IV
v VIII XI Xll XIll XIV XV
PENDAHULUAN I .I Latar Belakang
BAB II
1.2 Rumusan Masalah
II
1.3 Tujuan Penelitian
II
1.4 Manfaat Penelitian
I2
TINJAUAN PUSTAKA 2.I Modal Sosial
13
2.I.I Tipe Modal Sosial
24
2.1.2 Elemen Modal Sosial
27
2.2. Pemberdayaan Masyarakat
29
2.2.1 Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Ma~arnk~
38
2.2.2 Perencanaan Pembangunan Partisipatif
39
2.2.3 Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif
44
2.3. Peranan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat
49
2.4 Kerangka Pemikiran
52
viii
BAB III
METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian
55
3.2 Lokasi Penelitian
57
3.3 Metode Pengumpulan Data
57
3.3.1 Teknik wawancara
57
3.3.2 Observasi
58
3.3.3 Dokumentasi
59
3 .4 T eknik Anal isis Data
60
3.4.1 Reduksi Data
60
3.4.2 Penyajian Data
61
3.4.3 Verifikasi Data
61
3.5 Prosedur dan Tahapan Penelitian
62
3.5.1 Tahap Persiapan Penelitian
62
3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian
63
3.5.3 Tahap Pengolahan dan Analisis Data
63
3.5.4 Tahap Pelaporan
64
3.6 Definisi Konsep dan Operasional
BABIV
64
DESKRIPSI WILA YAH PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kedungkandang
67
4.1.1 Kondisi Geografis
67
4.1.2 Kondisi Topografis
68
4.1.3 Kondisi Kependudukan
69
4.2 HIPPAM
70
4.2.1 Munculnya Sumur Bor
70
4.2.2 Pembentukan HIPPAM
74
4.2.3 Organisasi HIPPAM
76
ix
BABY
MODAL SOSIAL DI KEDUNGKANDANG 5.1 Bentuk Modal Sosial di masyarakat Kedungkandang 5 .1.1 Perkumpulan
81
5.1.1.1 Pengajian
81
5 .1.1.2 Perkumpulan Kematian
83
5 .1.2 Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan
BAB VI
79
85
5.1.2.1 Karang Taruna
85
5.1.2.2 Arisan
88
5.1.3 Tradisi Masyarakat
90
5 .1.3 .1 Megengan
91
5.1.3.2 Tahlilan
94
5.1.3.3 Ngayat (Melayat)
95
5 .1.3 .4 Go tong Royong
96
BENTUK MODAL SOSIAL DAN PERANANNY A DALAM PENGELOLAAN HIPPAM
BAB VII
6.1 Pengelolaan HIPP AM
102
6.2 Peranan Modal Sosial Dalam Pengelolaan HIPP AM
114
6.2.1 Kepercayaan
115
6.2.2 Jaringan
120
6.2.3 Norma-norma
124
PENUTUP 7.1 Kesimpulan
129
7.2 Saran
130
DAFTAR PUS TAKA LAMP IRAN
X
DAFT ART ABEL
Tabel: 2.1
Perbedaan Sifat Kepemilikan Modal
18
Tabel : 3.1
Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Informan Data
59
Tabel: 4.1
Usia Penduduk Kelurahan Kedungkandang
69
Tabel: 4.2
Jumlah pelanggan HIPP AM Kedungkandang
76
Tabel: 4.3
Pengurus HIPP AM Kedungkandang
77
Tabel: 6.1
Golongan dan Tarip air
108
Tabel: 6.2
Manivestasi Kepercayaan Pengurus Dalam Pengelolaan HIPP AM
Tabel: 6.3
Manifestasi Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan HIPP AM
Tabel: 6.4
122
Manifestasi Norma Formal Dalam Pengelolaan HIPP AM
Tabel: 6.6
118
Manifestasi J aringan Dalam Pengelolaan HIPP AM
Tabel: 6.5
118
126
Manifestasi Norma Non Formal Dalam Pengelolaan HIPP AM
xi
127
DAFT AR BAGAN DAN DIAGRAM
Bagan : 2.1
Kerangka Pikir Penelitian
Bagan : 4.1
Struktur Organisasi Pengurus HIPP AM
Diagram 4.1
54
Kelurahan Kedungkandang
78
Usia Penduduk Kelurahan Kedungkandang
69
xii
DAFT AR GAMBAR
Gambar 1.1
Bentuk Aktivitas Masyarakat di Sungai
Gambar 4.1
Sumur Bor dan Instalasi
73
Gambar 4.2
Kantor HIPP AM
75
Gambar 5.1
Makanan Khas acara Megengan "Kue Apem"
93
Gambar 5.2
Gotong Royong dalam Pembuatan Panggung Hiburan
99
Gambar 6.1
lndustri di Masyarakat
109
Gambar 6.2
Rembug Warga
Ill
xiii
7
INTI SARI Penelitian ini membahas mengenai peranan modal sosial dalam pengelolaan HIPPAM (Himpunan Pemakai dan Pengguna Air Minum). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan peranan modal sosial dalam mendukung pengelolaan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian 1111 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian di analisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa masyarakat R W 5 Kelurahan Kedungkandang merupakan masyarakat yang memiliki modal sosial yang cukup kuat yang muncul dari karakteristik masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, sikap saling menghargai satu sama lain, sederhana dan sopan santun. Selain itu nuansa religius yang masih nampak kental di dalam kehidupan masyarakat melahirkan modal sosial yang kuat yang menumbuhkan tingkat kepercayaan dan kerja sama yang baik di antara warga masyarakat. Modal sosial yang ada pada masyarakat tersebut dapat ditemukan pada organisasi-organisasi kemasyarakatan, perkumpulanperkumpulan, dan tradisi-tradisi yang masih melekat di masyarakat termasuk dalam pengelolaan HIPP AM. Peranan modal sosial dalam pengelolaan HIPP AM dapat dilihat dari tingginya tingkat kepercayaan yang didukung dengan adanya norma yang kuat dalam masyarakat serta dukungan kerja sama dari masyarakat terhadap pengelolaan HIPP AM. Modal sosial yang ada pada masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang serta modal sosial yang melekat kuat pada pengurus atau pengelola HIPPAM membuat HIPPAM dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, disarankan kepada pemerintah agar mengadopsi pengelolaan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang untuk diterapkan di daerah lain yang mempunyai kondisi kesulitan air yang sama.
Kata Kunci : Kepercayaan, Jaringan dan Norma-norma.
xiv
ABSTRACT
The research discusses about role of social capital in HIPPAM management. It aims to describe and analyze model of developed social capital in Kelurahan Kedungkandang, Malang. In addition, it is also to indentify and describe the role of social capital in supporting HIPP AM management as the type of community-based empowerment in Kelurahan Kedungkandang, Malan g. The research applied qualitative method with descriptive approach. Data was collected by using observation, interview and documentation. Then, data was analyzed through three steps: data reduction, data presentation and decision making/verification. The result of research indicate that people in R W 5 Kelurahan Kedungkandang are society who have rather strong social capital emerging from rural community characteristic that still highly respect to togetherness, mutual cooperation, attitude of respecting to each other, plain and well mannered values. In addition, religious atmosphere still strong in the society life lead to trust and cooperation level among people. The existence of social capital can be found in community organization, associations, and tradition, which is included in HIPPAM management. The role of social capital in HIPPAM management can be seen on high trust level supported by strong religious norm in the society and community cooperation over HIPPAM management. The social capital existing in Kelurahan Kedungkandang, Malang and social capital attaching strongly in HIPPAM adiministrator make HIPPAM can operate effectively and efficiently. Based on the findings, government is recommended to adopt HIPPAM management in Kelurahan Kedungkandang to be implemented in other regions that have same water problems.
Keywords: Trust, Network, Norms.
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada hakekatnya alam telah menyediakan au bersih yang dibutuhkan, namun karena desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Pada sisi lain seiring dengan meningkatnya konsumsi air, variasi musim, kerusakan lingkungan dan pencemaran menyebabkan air menjadi langka baik dari sisi jumlah maupun kualitas sehingga tidak layak lagi dikonsumsi secara langsung. Guna mengatasinya diperlukan prasarana dan sarana air bersih untuk merekayasa agar air yang disediakan alam dapat aman dan sehat dikonsumsi. Untuk konsumsi air minum telah ditetapkan dalam Kepmenkes Nomor 907/Menkes/SKNII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum dimana bahwa syaratsyarat air layak minum adalah harus bebas dari bahan-bahan anorganik maupun organik. Dengan kata lain kualitas air harus bebas dari zat kimia, racun, limbah berbahaya, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak ada yang meragukan ataupun membantah bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Begitu
1
pentingnya air bagi manusta sehingga hak atas air merupakan hak asast manusia yang fundamental. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia secara tegas tertuang dalam pasal 14 The Convention on the Elimination all of Forms Discrimination Against Women-CEDA W 1979 yang menyatakan bahwa perlunya pengakuan yang tidak diskriminatif terhadap penyediaan air sebagai hak-hak perempuan, demikian juga dalam pasal 24 The Convention on The Right of The Child-CRC 1989 yang menyatakan bahwa dalam upaya mencegah malnutrisi dan penyebaran penyakit maka setiap anak dan orang dewasa memiliki hak atas air minum yang bersih. Air minum yang bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Dengan air sebagai hak asasi manusia menjadikan penyediaan layanan air dikategorikan sebagai pelayanan pokok yang merupakan pusat dari kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain j ami nan terhadap hak atas air bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak atas air secara tegas tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air dimana negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan akan air
2
bersih tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan a/am yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ", serta pasal 34 ayat 3 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab alas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Di
negara berkembang seperti Indonesia,
masalah terbesar
mengenai persediaan air bukan hanya dari masalah kelangkaan air melainkan dari kekeliruan menentukan kebijakan tentang pengelolaan air dan baru menyadari adanya masalah-masalah tersebut setelah akibat yang tidak dikehendaki dari kebijakan menjadi kenyataan. Akibatnya penyediaan air bersih di Indonesia saat ini masih minim bahkan dibeberapa daerah terjadi kelangkaan air bersih. Kelangkaan air bersih yang dirasakan di Indonesia, terjadi karena ketersediaan sumber air bersih yang layak konsumsi di Indonesia semakin terbatas akibat pembangunan dan perambahan hutan secara serampangan sehingga membahayakan kelangsungan hidup manusia di masa mendatang. Sumber air bersih yang layak di konsumsi hanya sekitar 25 % dari 5.860 sungai yang tersebar di Indonesia dan itupun yang tersisa hanya di kawasan Indonesia timur 1• Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan mr bersih tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan saja tetapi dialami juga oleh masyarakat
1
Ariful Amri, Ketua Rona Universitas Riau, Kamis(2-7-2009)
3
perkotaan yang sermg berebut air bersih dengan kawasan industri apalagi pada waktu musim kemarau. Kondisi ini sudah berlangsung lama seperti di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan maupun Semarang. Sampai saat ini, pelayanan penyediaan air bersih di kota-kota besar baru mencapai 45 %, sedangkan di pedesaanjuga baru mencapai 10 % 2 . Krisis
air di
kota-kota besar ini
menyebabkan terjadinya
ketidakadilan pemenuhan kebutuhan air khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan. Tidak semua lapisan masyarakat terjangkau oleh layanan PDAM karena semakin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan
layanan
air
bersih.
Ketidak
mampuan
PDAM
untuk
menyediakan air yang bersih dan aman bagi masyarakat dan keterbatasan pelayanan PDAM yang hanya mampu melayani sebagian lapisan masyarakat merupakan bentuk kegagalan pemerintah .. Negara, yang secara yuridis (UUD 1945) sebagai penguasa dan pengelola sumber daya air, tidak mampu menjalankan perannya dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia yang memberikan jaminan pemenuhan hak azasi warga negaranya dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adanya privatisasi yang dilakukan pemerintah berdampak pada pembebanan tarif kepada masyarakat seolah menjadi kontra produktif dengan konsep air untuk kesejahteraan. Negara gagal memberikan layanan dasar bagi kesejahteraan warga negaranya. Namun di sisi lain, pemerintah justru semakin mendorong upaya komersialisasi air bersih dengan memberikan izin
2
Menteri PU, Indonesia Masih krisis Air bersih, yogyakarta 20-12-2008
4
yang luas bagi penguasaan sumber air oleh perusahaan swasta (domestik dan asing) dan juga perusahaan air minum dalam kemasan (AMOK). Seperti berbagai program pembangunan manusia lainnya di Indonesia, dalam mengatasi persoalan akses terhadap air bersih bagi kaum miskin, sungguh merupakan upaya yang tidak mudah karena harus membangun komitmen dan kesadaran bersama terlebih apabila pembahasan komitmen dan kesadaran bersama itu terkait dengan isu yang membutuhkan kampanye dan komunikasi intensif. Isu air bersih bagi masyarakat adalah salah satu dari sekian yang membutuhkan dorongan dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan keempat MDGs3 yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum terlayani fasilitas air minum. Mengatasi persoalan air bersih, pemerintah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SP AM) dengan teknologi memungkinkan
masyarakat dapat
mengelola
sederhana yang
secara mandiri.
Sistem
penyediaan air minum sederhana ini dioperasionalkan dengan bantuan sumur bor yang dialirkan ke tandon air yang dibangun setinggi 10-15 meter dan pendistribusiannya menggunakan sistem gaya gravitasi sebagai tenaga pendorong air dari tandon yang disalurkan kerumah-rumah penduduk. Berdasarkan Petunjuk teknis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Sederhana dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, khususnya Sub Bidang Air Bersih, bahwa dalam upaya menjamin pemanfaatan infrastruktur
3 Diskusi
media,Erna Witoelar, mantan duta besar MDGs untuk PBB di Indonesia
5
atr bersih/Sistem Pengelolaan Air Min urn (SP AM) yang berkelanjutan, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sendiri melalui organisasi masyarakat setempat atau Organisasi penyelenggaraan air minum di
masyarakat meliputi lembaga pengambil keputusan dan lembaga
pelaksana/pengelola. Pembentukan orgamsas1 penyelenggara air minum dilakukan melalui mekanisme rembug warga. Di Kota Malang pemenuhan air bersih masih mengandalkan kinerja PDAM yang merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Kota Malang. Wilayah cakupan pelayanan PDAM Kota Malang hingga saat ini baru mencapai 68 % dari seluruh penduduk Kota Malang 4 . Sedangkan sisanya belum dapat terlayani dikarenakan lokasinya yang jauh dari sumber air atau tandon air, serta kondisi wilayah yang berbukit sehingga pendistribusian air tidak mampu mencapai kawasan tersebut. Salah satu lokasi di Kota Malang yang sangat sulit mendapatkan air bersih tersebut adalah Kelurahan Kedungkandang. Kondisi ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kelurahan Kedungkandang berbukit sehingga layanan PDAM tidak dapat menjangkau wilayah tersebut.
Untuk memenuhi
kebutuhan air bersih, masyarakat Kelurahan Kedungkandang menggunakan air sungai sebagai kegiatan sehari-hari, diantaranya untuk mencuci, minum, memasak
dan
peliharaannya.
membuang Kondisi
hajat
seperti
ini
serta
Laporan keuangan PDAM Kota malang bulan maret 2009
6
memandikan
hewan
tentunya sangat tidak sehat dan
mengandung resiko kesehatan yang tinggi.
4
untuk
Garnbar 1.1 Bentuk aktivitas masyarak:at di sungai
Sumber: Data primer, 2010 Bagi orang dewasa mengkonsumsi air yang kurang memenuhi standar kesehatan, dalarn jangka wak:tu pendek tidak: ak:an berpengaruh terlalu besar narnun
bagi
anak:-anak:,
dalarn jangka wak:tu panjang ak:an
mengakibatkan gangguan syaraf dan motorik otak: akibat keracunan zat besi. Akibat dari mengkonsumsi air yang tidak: sehat baru ak:an dirasak:an 20 hingga 40 tahun mendatang, di saat bayi dan anak:-anak: yang ada saat ini telah menjadi orang dewasa. Ketidakmarnpuan PDAM Kota Malang dalarn mengatasi persoalan air bersih terutama bagi masyarak:at Kelurahan KedungKandang dan adanya program pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan
7
sistem
penyediaan
mr
mmum
(SP AM)
bagi
masyarakat
yang
melatarbelakangi pembentukan Himpunan Pemakai dan Pengguna Air Min urn (HIPP AM). Di Kota Malang hingga saat ini sudah terdapat beberapa HIPP AM seperti HIPP AM Madyopuro, HIPP AM Buring, HIPP AM Arjowinangun, HIPPAM Wonokoyo dan HIPPAM KedungKandang. Namun diantara beberapa
HIPPAM
yang
ada
tersebut,
hanya
HIPPAM
Kelurahan
KedungKandang yang mulai dari awal dibentuknya hingga saat ini belum pemah mengalami konflik seperti yang terjadi pada HIPPAM-HIPPAM lainnya, hal ini terbukti dengan dijadikannya HIPPAM Kedungkandang sebagai program percontohan dan kunjungan Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 2006. Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang membentuk HIPP AM dengan tujuan agar dapat memanfaatkan dan menggunakan air bersih secara maksimal. Adapun pembentukan kepengurusan HIPP AM dilakukan dengan cara rembug warga yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama serta disaksikan oleh pejabat kelurahan dan kecamatan sebagai pendamping. HIPP AM sendiri adalah wadah bagi para pemakai air min urn untuk mengurus dan mengatur kebutuhan air minum guna keperluan seharihari
secara
bersama-sama.
HIPP AM
KedungKandang
beranggotakan
masyarakat kelurahan KedungKandang yang terdaftar sebagai pelanggan HIPPAM.
8
Keberadaan HIPP AM ini sangat membantu aktifitas warga yang sebelumnya sangat kesulitan air bersih dimana untuk mendapatkan air bersih biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sangat mahal, namun saat ini masyarakat dengan mudah mendapatkan air bersih dengan biaya yang relatif terjangkau. Sebagai perbandingan apabila membeli air dari PDAM harga per meter kubiknya mencapai Rp. 2.000,- sedangkan harga yang ditetapkan HIPPAM hanya Rp. 1.000,- per meter kubik. Dengan terbentuknya HIPP AM tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat tetapi HIPPAM juga menjadi media penggerak ekonomi warga. Hal ini ditandai dengan munculnya industri rumah tangga diantaranya industri pembuatan batu bata, peternakan ayam potong, industri pembuatan tahu serta peternakan ikan. HIPP AM merupakan lembaga di tingkat masyarakat yang merupakan forum demokrasi dan wadah pengambilan keputusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna air minum. HIPP AM dibentuk oleh masyarakat sendiri. Pengambilan keputusan dalam HIPP AM dilakukan dengan melalui musyawarah mufakat, hal ini mencerminkan norma, budaya dan kearifan masyarakat lokal. Nilai-nilai, Norma dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat merupakan dasar dari modal sosial. Hal ini disampaikan Ancok (2003 : 6) dalam pidato pengukuhan guru besar bahwa : "Organisasi sosial yang tradisional dibangun masyarakat untuk kepentingan bersama. Mereka terlibat dalam organisasi didasari oleh kontrak sosial, para anggota berkumpul diikat oleh kepentingan emosional dan sosial tidak menekankan pada kepentingan hers[fat maleri, sehingga para anggota akan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Para anggota organisasi yang diikal oleh kepentingan bersama akan herparlisipasi dalam kegiatan organisasi sejak perencanaan sampai dengan implementasi kegiatan. Parlisipasi penuh seperli ini akan
9
menimbulkan rasa memiliki organisasi (sense of ownership) sehingga organisasi dapat berjalan secara efektlf'. Pentingnya peranan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tentang peranan modal sosial dalam adopsi teknologi sistem tanam legowo pada kegiatan prima tani di Kabupaten Kupang yang dilakukan oleh Adrian Bire Tahun 2008 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar petani masih mempunyai rasa solidarisme yang cukup tinggi dan semakin memperkuat peranan modal sosial petani, yang menimbulkan semakin tingginya tingkat adopsi teknologi sistem tanam legowo oleh petani. Penelitian yang tidak jauh berbeda tentang peranan modal sosial dilakukan Santi Novita Tahun 2008 pada masyarakat nelayan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Danau Singkarak menyimpulkan bahwa pengaruh modal sosial terhadap peningkatan kegiatan yang menunjang kelestarian sumber daya ikan terlihat dari adanya kegiatan budidaya ikan dan dukungan
masyarakat
Keda
Nagari
terhadap
keberadaan
reservat
didaerahnya. Modal sosial juga berpengaruh pada ketaatan mereka mematuhi aturan penangkapan ikan dengan tidak menangkap ikan menggunakan setrum, born dan potas yang merupakan zat kimia beracun. Modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang dapat meningkatkan keadaan yang kondusif antar individu, meningkatkan kepercayaan terhadap para aktor lain yang terlibat dalam jaringan dan mampu menumbuhkan efisiensi biaya pembangunan ketika modal sosial tersebut terbentuk dan terpelihara dalam hubungan masyarakat. Kondisi seperti ini
10
pula yang terjadi di masyarakat Kelurahan Kedungkandang, dimana terdapat nilai, norma dan budaya lokal mampu menciptakan modal sosial dalam pengelolaan HIPP AM. Mengingat
modal
sosial
merupakan
salah
satu
faktor
yang
berpengaruh dalam kegiatan organisasi karena akan sangat berdampak terhadap keberhasilan organisasi di kemudian hari, maka penulis tertarik meneliti bagaimana bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang di Kelurahan Kedungkandang dan peranan modal sosial dalam pengelolaan HIPPAM di Kelurahan Kedungkandang. Tentunya hasil penelitian yang diperoleh akan dapat dipergunakan dalam merumuskan pengelolaan HIPP AM di masa mendatang.
1.2 Rumusan Masalah Dari uraian Jatar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah
bentuk-bentuk
modal
sosial
yang
berkembang
di
Kelurahan Kedungkandang. 2. Bagaimanakah bentuk modal sosial dan peranannya dalam pengelolaan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang.
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
11
I.
Meiihat
dan
Mendeskripsikan
bentuk-bentuk
modal
sosial
yang
berkembang di masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang. 2.
Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk modal sosial yang ada dan
peranannya
dalam
pengelolaan
HIPP AM
di
Kelurahan
Kedungkandang Kota Malang.
1.4 Manfaat Penelitian Selain tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan berrnanfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu : I.
Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan acuan/masukan dalam upaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan pengelolaan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang.
2.
Secara Teoritis, dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Publik serta menambah wawasan bagi peneliti.
3.
Secara umum penelitian ini diharapkan akan dapat memberi masukan kepada semua pihak yang tertarik pada peranan modal sosial dalam pengelolaan HIPPAM dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
4.
Bagi
Pemerintah
Kota
Malang,
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan HIPPAM di masa yang akan datang.
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Modal Sosial
Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri.
Melainkan
dari
interaksi
tersebut,
seperti
terciptanya
atau
terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional, secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan suatu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerja sama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama teijadi ·· pada. interaksi · yang berlangsung· · relatif lama. Interaksi semacam m1 melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapm tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang.
13
Sebagaimana modal finansial dan modal manus1a. modal sosial akhir-akhir ini juga diakui sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Sebagai salah satu elemen yang terkandung dalam masyarakat sipil, modal sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat. Konsep mengenai modal sosial telah banyak dibicarakan oleh para sosiolog, ekonom, analis kebijakan dan pekerja sosial. Modal sosial merupakan terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial sekitar tahun 1900-an yang diawali oleh realitas bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dianggap terlalu materialistik seperti peningkatan produksi dan pertumbuhan dengan mengesampingkan aspek sosial dan budaya. Konsep modal sosial itu sendiri bermula dari pemikiran Pierre Bourdieu pada akhir tahun 1970-an (Hobbs, 2000 ; Yustika, 2006). Bourdieu menekankan bahwa modal sosial dapat merujuk kepada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif. Bourdieu · sebagai" peletak fondasi konsep modal sosial, mendefinisikan modal sosial sebagai agregat sumberdaya aktual ataupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan
yang
awet
sehingga
menginstitusionalisasi-kan
hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Bourdieu berkeyakinan bahwa jaringan sosial tidaklah alami melainkan dikontruksi melalui strategi
14
investasi yang berorientasi pada pelembagaan hubungan kelompok yang dapat
dipakai
sebagai
sumber terpercaya untuk meraih
keuntungan
(Yustika,2006). Pandangan Bourdieu tersebut mengisyaratkan bahwa melalui modal sosial, pelaku dapat melakukan akses langsung terhadap sumber daya, sumber informasi inovasi, informasi pasar serta dapat meningkatkan akumulasi modal manusia dan modal budaya. Robert Puttnam (I 993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pimpinannya. Modal sosial didetinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang mendoromg pada sebuah kolaborasi
sosial
untuk kepentingan bersama.
Hal
ini
mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Menurut Fukuyama (1995), modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. Pierre Bourdieu dalam The Form
ql Capital ( 1986) mendefinisikan
modal sosial sebagai "sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlambangkan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan· timbal balik atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggota berbagai bentuk dukungan kolektif'. Dalam pengertian ini modal sosial menekankan pentingnya tranformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh. scpcrti pertentangan. pertemanan atau
15
kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai suatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok, arisan, asosiasi tertentu). Coleman menyebutkan setidaknya terdapat tiga bentuk modal sosial, yaitu : (1) struktur kewaj iban; (2) ekspektasi dan (3) kepercayaan (Yustika, 2006). Deskripsi modal sosial seperti kepercayaan dan hubungan timbal balik dikembangkan dalam sebuah proses yang terus menerus. Dalam kaitan ini modal sosial dapat diartikan sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antar individu-individu dalam suatu komunitas (Suharto, 2005). Beberapa ahli lain juga memberikan definisi tentang modal sosial seperti Francis Fukuyama ( 1999) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama·(1995) mengatakan bahwa dengan bersandar pada normanorma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia akan menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya akan memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur. Kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh di dalam suatu
16
komunitas atau masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, saling percaya, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut. Modal sosial baik yang dikemukakan Bourdieu, Coleman, Puttnam maupun Fukuyama hanya berkisar pada tiga parameter, yaitu kepercayaan, norma dan jaringan kerjasama, walaupun Bourdieu, Coleman dan Puttnam mempunyai perspektif sedikit berbeda mengenai modal sosial. Modal sosial yang diformulasikan Bourdieu yaitu melihat modal sosial dari sumber daya dimana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara bersama sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat. Sedangkan Coleman melihat sekaligus dari kedua sudut pandang tersebut tetapi dengan cakupan lebih luas mengenai bentuk-bentuk modal sosial. Parameter dalam modal sosial ini juga sesuai dengan pendapat Rejean landry, Nabil amara dan Moktar Lamari (2001) menyatakan bahwa modal sosial dapat dibagi atas tiga konsep dasar yaitu kepercayaan, norma dan jaringan kerja. Kepercayaan berkembang karena adanya interaksi yang terus menerus, norma tingkah laku berkembang karena adanya perubahan dan interaksi yang terus menerus dan jaringan
ke~ja
akan efisien bila adanya
komunikasi dengan organisasi sekitamya. · Meskipun modal sosial ini analog dengan modal ekonomi, akan tetapi jenis modal ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan jenis modal lainnya, menurut Light (2004) dalam Masik (2005) keunikan modal sosial tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
17
Tabel: 2.1 Perbedaan Sifat Kepemilikan Modal
Sifat Kepemilikan modal Secara umum dapat diakses
Dikenai pajak
Keuangan
Tidak
Ya
Ya
Ya
Fisik
Tidak
Ya
Ya
Ya
Man usia
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Budaya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Jenis modal
Sosial
Dapat disimpan
Bermetamorfosa
Sumber: Light (2004) dalam Masik (2005) Tabel diatas memperlihatkan bahwa keunikan utama modal sosial adalah secara umum dapat diakses, artinya penduduk miskin masih dapat memiliki jenis modal tersebut. Meskipun setiap orang dapat memilikinya, modal
sosial
1111
seperti
jenis
modal
lainnya
dapat
dipupuk
dan
diperdagangkan dengan bentuk modallainnya. Beberapa ahli di Indonesia juga memberikan pendapat mengenm modal sosial. Menurut Eko (2007) modal sosial adalah kekayaan horizontal dalam masyarakat. Modal sosial hadir dalam bentuk kearifan lokal, organisasi .
sosial, . kerja sama, solidaritas sosial, . jaringan sosial. dan. lain-lain .. Dalam . . . . . . .. . . .. . . .· . . masyarakat lokal di Indonesia, modal sosial menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, terdapat banyak nilai yang menjadi modal sosial antara lain bcrupa solidaritas, gotong royong, tolong menolong. Nilai-nilai kchcrsamaan yang tcrkandung dalam pcrilaku terschut mencerminkan adanya rasa sating percaya diantara anggota
18
masyarakat yang sesungguhnya merupakan potensi bagi perkembangannya suatu relasi yang sehat (Mariana, 2007). Menurut Yustika (2006) bahwa bentuk modal sosial bergantung pada tiga elemen kunci, Pertama; kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan kewajiban yang harus dipenuhi. Dari perspektif ini individu yang berada dalam struktur sosial dengan saling percaya tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya. Kedua; jaringan informasi, informasi sangat penting sebagai basis tindakan. lndividu yang memiliki jaringan yang lebih luas akan lebih mudah untuk memperoleh informasi sehingga dapat dikatakan modal sosialnya lebih tinggi dan sebaliknya. Ketiga; norma dan sanksi yang efektif. Norma dalam kelompok atau suatu komunitas yang dapat mendukung individu untuk memperoleh prestasi. Norma yang berlaku secara kuat dan efektif dalam sebuah komunitas dapat mempengaruhi dan berpotensi mendidik orang lain. Dalam memahami modal sosial secara garis besar terdapat dua perspektif yaitu perspektif yang memandang modal sosial berlangsung dan memberikan keuntungan kepada skala individu dan skala kelompok. Pada perspektif yang pertama fokus pembahasannya adalah pemanfaatan modal sosial oleh individu-individu · yaitu · bagaimana individu mengakses dan menggunakan sumber daya yang tertanam di dalam hubungan sosial untuk mendapatkan keuntungan, baik yang bersifat material maupun non material. Kelompok ini memandang modal sosial sama seperti jenis modal lainnya yang dapat dimiliki dan dikembangkan secm·a personal. Pendefinisian modal
19
sosial lebih pada interaksi sosial antar individual dan sumber daya yang tertanam dalam relasi sosial (Van der Gaag, 2005 dalam Masik, 2005). Namun demikian kelompok ini tetap mengakui bahwa norma, nilai kepercayaan pada skala kelompok juga mempengaruhi pemanfaatan dan pengaksesan modal sosial pada skala individual, menurut mereka agregasi keuntungan yang diperoleh secara individual juga bermanfaat kepada kelompok. Perspektif kedua, memfokuskan pembahasan modal sosial sebagai asset kolektif namun tetap mengakui pentingnya interaksi dan jaringan individual dalam bentuk modal sosial. Fokus analisa kelompok ini adalah bagaimana kelompok membentuk dan memelihara modal sosial sebagai asset kolektif dan bagaimana asset tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Lin, 2001 dalam Masik, 2005). Modal sosial dari perspektif ini didefinisikan dalam hal kelompok, jaringan kerja, norma-norma dan kepercayaan yang tersedia bagi orang-orang untuk tujuan yang produktif. Perbedaan kedua perspektif ini sebenamya tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena hubungan antara interaksi sosial yang dilakukan oleh individual dan norma/struktur sosial pada kelompok bersifat timbal balik. Selain perbedaan itu terdapat kesamaan pemahaman bahwa modal· sosial ... terdiri dari sumber daya yang tertanam dalam relasi sosial dan struktur sosial yang dapat dimobilisasi ketika seseorang ingin meningkatkan keberhasilan dalam tindakan dengan tujuan tertentu (Lin, 2001; dalam Masik, 2005).
20
Grootaert dan Barteler (200 I) mengungkapkan ada tiga manfaat modal sosial yaitu Pertama; partisipasi individu dan jaringan kerja sosial akan meningkatkan ketersediaan informasi dengan biaya rendah. Kedua; partisipasi dan jaringan kerja lokal serta sikap saling percaya akan membuat kelompok
lebih
mudah
untuk
mencapm
keputusan
bersama
dan
mengimplementasikan dalam kegiatan bersama dan Ketiga; memperbaiki jaringan kerja dan sikap mengurangi perilaku tidak baik dari anggota. Ancok (2005) menyatakan banyak manfaat dari modal sosial yaitu: I.
Manfaat pada masyarakat Mengutip
Puttnam
(1993)
pertumbuhan
ekonomi
sangat
berkorelasi dengan kehadiran modal sosial. Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila ciri-ciri berikut dimiliki oleh masyarakat yaitu
Pertama;
hadirnya
hubungan
yang
erat
antar
anggota
masyarakatnya, Kedua; adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa, Ketiga; adanya rasa saling percaya dan kerjasama diantara unsur masyarakat. 2.
Manfaat pada organsisasi Modal sosial akan memungkinkan manusia·untukbeketja sama untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Akumulasi pengetahuan akan berjalan lebih cepat melalui interaksi antara manusia yang berbagi wawasan. Akumulasi pengetahuan sebagai hasil interaksi sosial menjadi kekuatan organisasi karena dia bisa menciptakan bcrbagai inovasi.
21
Semangat kerjasama, rasa saling percaya, berkorelasi dengan intensitas kerja sama yang selanjutnya mempengaruhi kualitas sinergi organisasi. 3.
Manfaat pada individu Berdasarkan penelitian para ahli, individu yang memiliki modal sosial yang tinggi lebih maju dalam karir jika dibandingkan dengan mereka yang modal sosialnya lebih rendah. Suksesnya seseorang di dalam memperoleh pekerjaan juga dipengaruhi oleh modal sosial yang dimilikinya. Selain mempunyai manfaat, modal sosial juga mempunym
SISI
negatif. Fanatisme kelompok yang mendiskriminasikan kelompok lain adalah refleksi dari sisi negatif modal sosial. Kondisi di indonesia setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah tampak semakin menuju ke arah ini. Banyak daerah yang hanya mementingkan orang dari daerahnya sendiri dengan mendiskriminasikan orang lain yang berasal dari luar daerah (Ancok, 2005). Alim (2002) menyatakan bahwa modal sosial di Indonesia berkembang dalam sisi gelapnya. Contohnya adalah dominasi praktek kolusi dan nepotisme, banyak anak pengusaha yang mendapat kemudahan karena jaringan kekuasaan yang dibangun orang tuanya. Witrianto · (2003) menyatakan beberapa dimensi pembangunan manusta
yang
sangat
dipengaruhi
oleh
modal
sosial
antara
lain
kemampuannya menyelesaikan berbagai masalah kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat, memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk
22
memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti tingkat kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh. Bangsa yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan rakyatnya. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Masyarakat yang bersatu dan memiliki hubungan keluar dengan lingkungan kelompoknya secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan akan merefleksikan kekuatan itu sendiri. Memperhatikan pendapatan-pendapatan tentang modal sosial diatas dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan suatu rangkaian kerjasama yang dipupuk dan terjalin dalam jangka waktu tertentu dalam suatu komunitas bersama sehingga menimbulkan rasa kepercayaan antar individu masyarakat dengan berpegang norma-norma yang disepakati bersama sehingga tercipta suatu kondisi yang diinginkan dalam suatu kelompok atau wilayah tertentu.
23
2.1.1 Tipe Modal Sosial
Woolcock (2001) dalam Herawati (2003) membedakan 3 (tiga) tipe modal sosial : I.
Social Bounding. Pengertian Social Bounding adalah tipe modal sosial dengan karekteristik adanya ikatan yang kuat yaitu adanya perekat sosial dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga lain. Hubungan kekerabatan ini bisa menimbulkan adanya rasa empati atau kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. Aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti undang-undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berdampak adanya keteraturan dalam masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, norma-norma itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu diingat bahwa modal
24
sosial ada yang memberikan pengaruh yang baik dan ada yang memberikan pengaruh yang kurang baik. Tradisi atau adat-istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi yang kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk mengikat dengan beban sanksi bagi pelanggamya. Hal
ini
kembali
berkait pada karakteristik sosio-psikologis
masyarakat desa yang masih meyakini suatu kepercayaan tertentu secara homogen. 2.
Social Bridging. Social Bridging merupakan suatu ikatan sosial yang timbul
sebagai
reaksi
atas
berbagai
macam
karakteristik
kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitamya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. Wilayah kerjanya lebih luas dari pada social bounding. Dia bisa bekerja lintas kelompok etnis, maupun kelompok kepentingan.
Social bridging bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi
yang ada dalam
masyarakat
agar
masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki baik sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dapat dicapai.
25
Ketercapaiannya melalui interaksi sosial sebagai modal utama. Interaksi yang terjalin bisa berwujud kerja sama atau sinergi antar kelompok, yaitu upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh orang atau kelompok lain, sehingga akhimya tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain. 3.
Social Linking
Merupakan
hubungan
sosial
yang dikarakteristikkan
dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya: hubungan antar elite politik dengan masyarakat umum. Dalam hal ini elite politik yang dipandang khalayak sebagai tokoh, dan mempunyai Namun
status sosial daripada masyarakaat kebanyakan.
mereka
sama-sama
mempunyai
kepentingan
untuk
mengadakan hubungan. Elite politik membutuhkan massa untuk mendapatkan suara dan mendukungnya. Sementara masyarakat berusaha mendapatkan orang yang dipercaya bisa menjadikan penyalur aspirasi dan mereka percaya sebagai wakilnya. Pada dasamya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan
26
pendukung sekaligus penghambat dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat memakainya. Dapat disimpulkan bahwa Modal sosial dapat berperan sebagai fasilitator terbangunnya koordinasi, kerja sama bagi komunitas dalam mewujudkan kehidupan sosial. Melalui perkumpulan yang bersifat horizontal ini warga dapat mengaktualisasikan kepentingannya dan mempunyai kepedulian yang tinggi dalam menyikapi dan mengelola masalah publik, dan akhirnya mereka pun peduli terhadap kelembagaan demokrasi yang merupakan serangkaian aturan main dalam menentukan kebijakan publik.
2.1.2 Elemen Modal Sosial Merujuk pada Ridell (1997), Suharto (2004) menyatakan ada 3 (tiga) elemen modal sosial yaitu kepercayaan, norma-norma dan Janngan-J anngan. 1. Kepercayaan Dasar dari terbentuknya modal sosial adalah rasa percaya. Kepercayaan menjadi pengikat masyarakat. Pada masyarakat yang
"low trust" ikatan kelembagaan/institusi diikat oleh keanggotaan dalam
keluarga.
Sebagaimana
dijelaskan
Fukuyama
( 1995)
kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan ketja sama yang berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Apabila anggota kelompok
27
mengharapkan anggota-anggotanya
berperilaku
JUJUr
dan
terpercaya,
mereka
akan
saling
mempercayainya. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Cox (1995) mencatat
bahwa
dalam
masyarakat
yang
memiliki
tingkat
kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat posistif, hubungan-hubungan juga bersifat kerja sama. Kepercayaan sosial pada dasamya merupakan produk dari modal sosial yang baik. 2. Norma Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilainilai,
harapan-harapan
dan
tujuan-tujuan
yang
diyakini
dan
dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma dapat bersumber dari agama, panduan moral maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan ditetapkan untuk mendukung iklim kerja sama. Norma-norma dapat merupakan pra kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. 3. Jaringan Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringanjaringan kerja sama an tar man usia (Puttnam, 1993) jaringan terse but memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama. Jaringanjaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya serta manfaat dari partisipasinya itu.
28
Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringanjaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain, kemudian mereka membangun interaksi yang kental, baik bersifat formal maupun informal (Onyx, 1996).
2.2 Pemberdayaan Masyarakat
Terjadinya kegagalan pada model pembangunan pada masa lalu, menyadarkan akan perlunya reorientasi baru dalam pembangunan, yaitu pendekatan
pembangunan
yang
memperhatikan
lingkungan
dan
pembangunan yang berwajah manusiawi. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Proses pembangunan hendaknya sebagai suatu proses yang populis, konsentrasi
pembangunan
lebih
pada
ekonomi
kerakyatan,
dengan
mengedepankan fasilitas pembangunan pada usaha rakyat kecil. Bertolak dari model pembangunan yang humanize tersebut maka dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat. Dalam konteks Good Governance ada tiga pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat sipil, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu SDM/ masyarakat menjadi
pilar utama
yang
harus
diberdayakan
sejak
awal.
Dalam
pembangunan perekonomian rakyat untuk memberdayakan rakyat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, baik itu transformasi ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara kekuatan ekonomi, budaya, sosial dan politik.
29
Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola sumber daya sendiri. Menurut
Winami
dalam
Sulistiyani
(2004
79),
inti
dari
pemberdayaan ada tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya
dan
terciptanya
kemandirian.
Pada
hakikatnya
pemberdayaan
merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi masyarakat tidak menyadari, atau bahkan belum diketahui. Oleh karena itu, daya harus digali, dan kemudian dikembangkan. Berdasarkan asumsi tersebut maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran
akan
potensi
yang
dimiliki
serta
berupaya
untuk
mengembangkan nya dengan dilandasi proses kemandirian. a. Konsep dan arah pemberdayaan Di
Indonesia, ada pergeseran menarik dalam hal wacana,
paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang. Kini. dalam konteks
30
reformasi, demokratisasi dan desentralisasi,
wacana pemberdayaan
mempunyai gaung luas dan populer. Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat (Margot Breton, 1994 ). Pemberdayaan sebenamya merupakan sebuah altematif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang developmentalisme (modemisasi ). Pada intinya, paradigma lama (pembangunan) lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang
yang kondusif bagi
tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal. Tidak
ada
sebuah
pengertian
maupun
model
tunggal
pemberdayaan. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosialbudayanya.
Ada
yang
memahami
pemberdayaan
sebagai
proses
mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi
31
tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan
yang
secara
kolektif
dapat
mengidentifikasi
sasaran,
mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Sutoro Eko (2002) memahami pemberdayaan (masyarakat desa) dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada kemampuan dan mental diri individu, tetapi hants diletakkan pada konteks relasi kekuasaan
32
yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. Mengikuti pendapat Margot Breton ( 1994 ), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya di dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial. "Setiap individu tidak bisa mengembangkan kemampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif, dan ketimpangan sosial", demikian tulis Heller (1994: 185). Bahkan James Herrick (1995) menegaskan
bahwa
pemberdayaan yang menekankan
pada pencerahan dan emansipasi
individu tidak cukup memadai
memfasilitasi pengembangan kondisi sosial altematif. b.
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapm
pemecahan
masalah-masalah
yang
dihadapi
dengan
mempergunakan daya kemampuan yang terdiri kemampuan kognitif,
konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Kondisi kognitif adalah kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konaf!f merupakan suatu perilaku yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilainilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afekt(f adalah rasa yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan untuk diintervensi dalam mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kondisi psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan pembangunan. Terjadinya keberdayaan dalam empat aspek tersebut akan memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan. Dengan proses belajar tersebut akan diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Yang diharapkan dari adanya pemberdayaan
adalah
untuk
mewujudkan
komunitas
yang
baik,
masyarakat yang ideal. Menurut Montagu & Matson dalam Suprijatna ( Suprijatna, Tjahja, 2000: 13) dalam the Dumanization ol Man. yang
34
mengusulkan konsep The Good Community and Competency yang meliputi sembilan konsep komunitas dan empat komponen kompetensi masyarakat. The Good Community and Competency adalah : I)
Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer.
2)
Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggungjawab.
3)
Memiliki vialibilitas yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri.
4)
Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendak.
5)
Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama.
6)
Komunitas memberi makna kepada anggota.
7)
Adanya heterogenitas dan beda pendapat.
8)
Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan.
9)
Adanya konflik dan managing konflik. Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu
ditambahkan kompetensi sebagi berikut: 1) Mampu mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan komunitas. 2) Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.
35
3)
Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.
4)
Mampu bekerja sama rasional dalam bertindak mencapai tujuan. Pada awalnya upaya memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan
pada suatu kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah. Oleh karena itu untuk meningkatkan komunitas yaitu dengan 9 langkah konsep komunitas yang didukung dengan 4 kompetensi agar dapat mengantarkan masyarakat mampu untuk memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan sosial. c. Tahap- Tahap Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap- tahap yang harus dilalui tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar
dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kesadaran tinggi. 2) Tahap transformasi
kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.
36
Tahap pertama merupakan tahap perstapan atau penyadaran dalam
proses
pemberdaya
pemberdayaan berusaha
masyarakat.
menciptakan
pra
Pada tahap kondisi,
m1
pihak
supaya
dapat
memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sebagaimana pendapat Randy dan Riant (2007 ; 3) bahwa "Pada tahap ini masyarakat dapat diberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief
dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka tidak dari orang luar". Pada tahap kedua masyarakat akan menjalani proses belajar tentang
pengetahuan
dan
kecakapan-keterampilan
yang
memiliki
relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Sehingga akan bertambah wawasan dan kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Tahap
ketiga
adalah
tahap
pengayaan
atau
peningkatan
intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.
37
2.2.1
Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990an (akhir abad 20) (Pranarka & Moeljarto, 1996 : 44). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari
betapa
pentingnya
kapasitas
manusia
dalam
rangka
meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997 : 266). Sementara
itu
Ife
(1995
182)
memberikan
batasan
pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber,
kesempatan,
pengetahuan,
dan
keterampilan
untuk
meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas
38
mereka. Terkait dengan itu, Sutrisno (2000 : 185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan
pembangunan
partisipatif
adalah
keterlibatan
kelompok
masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.
2.2.2
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Seiring
dengan
perkembangan
demokrasi,
maka
faktor
keterlibatan multi stakeholders dalam proses perencanaan semakin menguat. Tjokroamidjojo (1988) mengemukakan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Arti penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut Islamy (200 1) karena dengan partisipasi masyarakat berarti : 1.
Memberi
kesempatan
yang
nyata
kepada
mereka
untuk
mempengaruhi pembuatan keputusan tentang masalah kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari dan mempersempit jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat. 2.
Memperluas peluang pendidikan politik bagi masyarakat sebagai landasan bagi pendidikan demokrasi. sehingga rakyat menjadi
39
terlatih dalam menyusun prioritas kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. 3.
Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam menangam urusan-urusan publik akan memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal. Mengenai pendidikan kepada masyarakat, Conyers ( 1994)
mengemukakan
bahwa sangatlah penting dan diperlukan adanya
komponen pendidikan dalam setiap bentuk perencanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat harus faham bagaimana sistem pengambilan keputusan bekerja, dan pilihan-pilihan apa saja yang ada bagi mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif. Sejalan dengan hal ini Suprajogo (2003) menyatakan bahwa dalam konteks otonomi daerah, masyarakat lokal yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi harus diberdayakan ataupun ditingkatkan kapasitasnya agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya. Dalam
setiap
kebijakan
pembangunan
khususnya
yang
menyangkut dan berkenaan dengan kepentingan masyarakat, maka terdapat satu hal yang harus diperhatikan dan sama sekali tidak boleh dilewatkan yaitu peran serta masyarakat. ·Peran serta masyarakat, memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat
saat
ini
tidak
boleh
lagi
dianggap
sebagai
obyek
pembangunan tetapi harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat harus di dorong
40
untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan
dan
evaluasi
serta
pemeliharaan
dan
pengembangan basil pembangunan. Selanjutnya Oetomo ( 1997) menyatakan bahwa secara gans besar peran serta masyarakat dalam perencanaan meliputi: a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pembangunan; b. Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan; c. Pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang; d. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan; e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan pembangunan; f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; g. Bantuan tenaga ahli. Conyers ( 1994 ), mengungkapkan beberapa pandangan untuk memperkuat kesimpulan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu terdapat tiga alasan pokok mengapa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yaitu : Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat paling efektif guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap
masyarakat
yang
setempat,
tanpa
pembangunan serta proyek- proyek akan gagal.
41
kehadirannya,
program
Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek yang bersangkutan.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa bantuan dan
dukungan dari masyarakat setempat sangat sulit didapatkan jika mereka tidak diikutsertakan sejak awal. Ketiga,
tumbuh
dan
berkembangnya
anggapan
bahwa
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah merupakan suatu hak demokrasi bagi masyarakat. Masyarakat merasa mempunyai
untuk
ikut urung
rembug dalam
menentukan Jems
pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka sendiri. Lebih lanjut Abe (2002) mengemukakan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yaitu ; a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Di sisi lain peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memerlukan beberapa prasyarat antara lain dalam bentuk kesiapan dari masyarakat. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Namun jika tidak dilakukan
42
serangkaian upaya untuk mengembangkan pendidikan politik, maka keterlibatan rakyat secara langsung tidak akan memberi banyak arti, bahkan bisajadi malah menjadi sumber masalah. Jadi, perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu pendekatan perencanaan yang tujuannya berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sedangkan prosesnya melibatkan peran serta secara langsung atau tidak langsung segenap elemen masyarakat. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, yang hila dirumuskan dengan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusannya akan berpihak kepada rakyat. Suatu perencanaan yang ingin melibatkan kepentingan masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan di bawah permukaan dan menggalinya secara seksama, serta merumuskannya dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut di atas berarti, bahwa menggerakkan sebuah perencanaan
partisipatif
membutuhkan
pra
kondisi
untuk
mentransformasikan kapasitas kesadaran dan ketrampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari · tradisi diam, apatis, pasrah dan cenderung menyembunyikan maksud di bawah permukaan. Selama hal ini tidak terjadi,
maka partisipasi
hanya akan
terlihat
sebagai
formalitas
partisipatif, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi (Tjokroamidjojo, 2002).
43
2.2.3
Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif
Model-model
perencanaan
sebagaimana
paradigma
lama
(pembangunan) pada garis besarnya mengabaikan posisi rakyat sebagai pihak yang seharusnya memiliki kedaulatan. Pengabaian posisi rakyat ini bertentangan dengan konsep pemberdayaan yang seharusnya adalah bagian dari proses dan definisi pembangunan itu sendiri. Dalam pandangan
Bryant
dan
White
( 1989)
mengelola
peran
serta
pemberdayaan bukanlah semata-mata melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan atau dalam evaluasi proyek belaka. Dalam peran serta tersirat makna dan integritas keseluruhan proyek itu. Peran serta merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Peran serta berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat; peran serta adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Salah
satu
kegagalan
pemerintah
dalam
melaksanakan
pembangunan adalah tidak adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada level pemerintah di bawahnya maupun masyarakat pada umumnya. Semasa rezim Orde Baru warna sentralistis sangat kuat sehingga berdampak pada lemahnya inovasi lokal yang seharusnya lebih memahami potensi daerah. Belajar dari kegagalan ini selanjutnya mendorong pemerintah dan sejumlah aktor non negara lainnnya untuk
44
menciptakan sistem pemerintahan yang lebih desentralistis. Kelebihan dari sistem ini adalah lebih mampu mendekatkan diri pada persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah lokal itu sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan dan kebutuhannya, lebih dari itu mereka diberi hak untuk ikut memutuskan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk daerahnya. Desentralisasi dalam pengertian ini bukan hanya pelimpahan kewenangan antar level pemerintahan, tetapi pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat. Pemaknaan desentralisasi seperti ini diperlukan karena perencanaan partisipatif tidak akan berjalan selama pengambilan keputusan sepenuhnya masih dipegang oleh pemerintah. Tentu saja harus bisa dibedakan secara jelas kewenangan yang memang menjadi tugas pemerintah dan kewenangan yang menjadi arena publik. Proses perencanaan sesungguhnya adalah perpaduan antara kebenaran ilmu pengetahuan yang menjadi landasan berpikir dengan kekuasaan
yang
menjadi
landasan
legitimasi.
Kondisi
m1
bisa
menciptakan ketegangan di antara keduanya yang antara lain terlihat dari manajemen proses perencanaan yang berkepanjangan dengan struktur kelembagaan yang terlampau rumit. Ini adalah harga yang memang harus dibayar untuk mendemokratiskan perencanaan, tetapi masyarakat kadang menjadi tidak sabar terhadap output dan outcome perencanaan. Terjadilah intervensi di luar proses perencanaan formal yang mendistorsi perencanaan yang dianggap sudah demokratis tersebut. Atas dasar itu,
45
perencanaan
partisipatif
perlu
memiliki
pnns1p
orgamsas1
dan
manajemen yang efisien dan produktif, dengan tetap memperhitungkan nilai-nilai demokratis dalam perencanaan. Prinsip lain yang patut diperhatikan adalah adanya jaringan kerja kebijakan. Hal ini merupakan pola hubungan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konsep ini interdependensi adalah kata kunci yang harus dipahami. Aktor-aktor saling berinterdependensi karena mereka tidak akan mampu mencapai tujuannya tanpa melibatkan sumber daya yang dimiliki aktor lain. Interdependensi didasarkan pada distribusi sumber daya di antara aktoraktor tersebut, tujuan yang dicapai dan persepsi mereka terhadap ketergantungan sumber daya. Informasi, tujuan dan sumber daya saling dipertukarkan dalam interaksi. Oleh karena proses interaksi sering berulang, maka proses pelembagaan akan terjadi, muncul penyamaan persepsi, pola partisipasi dan aturan interaksi berkembang dan ditetapkan secara resm1. Konsep di atas membutuhkan pnns1p transparansi, yakrii keterbukaan di antara para aktor untuk secara jujur mengungkap segala informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses perencanaan. Transparansi juga diperlukan pada tahap pengambilan keputusan karena pada tahap ini harus ada kejelasan argumen terhadap pemilihan alternatif kebijakan dengan berbagai macam implikasinya. Dengan kata lain,
46
transparansi adalah persoalan membangun kepercayaan di antara pihakpihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Sedangkan Abe (2002), untuk mengorganisasikan model ini (perencanaan partisipatif) perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan yakni : 1.
Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa di antara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama. Sebab yang hendak disusun adalah rencana aksi bersama,
dengan
demikian
sejak
awal
perlu mempunyai
dukungan nyata, saling percaya dibutuhkan agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka, tidak merupakan ajang siasat. 2.
Agar
semua
orang
bisa
berbicara
dan
mengemukakan
pandangannya secara fair dan bebas, maka di antara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam
kedudukan.
Hal
ini
dimaksudkan untuk membangun suatu suasana dan kondisi setara. Tujuan
dasamya
adalah
agar
semua
pihak
bisa
mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan. 3.
Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat bisa menyepakati hasil
yang diperoleh, baik saat itu maupun
setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana
47
mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masingmasing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil. Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada dusta dan kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi. Hal yang dipentingkan dalam soal ini adalah agar yang diungkapkan benar-benar sesuatu yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hasil rekayasa (cerita palsu). 4.
Berproses dengan berdasarkan fakta, dengan sendirinya menuntut cara berpikir yang obyektif. Maksud dari berpikir obyektif adalah agar
para
peserta
bisa
kesepakatan-kesepakatan
berproses
yang
sudah
dengan
menggunakan
ditetapkan
dan
tidak
berpindah-pindah dalam menggunakan pijakan. 5.
Prinsip partisipasi hanya akan ·mungkin · terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat yakni berfokus pada masalahmasalah masyarakat. Jika perencanaan dilakukan di tingkat desa,
48
maka dengan sendirinya masalah yang dibahas berorientasi ke de sa. Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasamya perencanaan partisipatif memiliki prinsip sebagai berikut: ( 1) berorientasi pada pemberdayaan; (2) mengenal adanya desentralisasi sesuai fungsi kewenangan masing-masing; (3) diselenggarakan melalui organisasi dan manajemen perencanaan yang efisien dan produktif; (4) menjamin proses membangunjaringan berlangsung efektif; dan (5) mengakui transparansi. Sedangkan dalam pelaksanaan proses perencanaan partisipatif harus memperhatikan prinsip sebagai berikut : (1) antar peserta harus saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama; (2) tiap peserta berkedudukan sama dalam forum;
(3) tiap peserta bisa
menyepakati hasil yang diperoleh; (4) Hasil keputusan tidak didasarkan atas dusta dan kebohongan; (5) proses berdasarkan fakta dan berpikir yang obyektif; dan (6) berfokus pada masalah-masalah kehidupan keseharian (masalah lokal).
2.3 Peranan Modal Sosial dalam pemberdayaan masyarakat · Walaupnn sampai saat ini belum·ada konsensus yang formal tentang sumber dan originalitas serta proses pembentukan modal sosial, namun bagaimanapun juga telah muncul suatu kesepahaman dan saling pengertian antara para ahli dan peneliti tentang peran penting modal sosial dalam proses pemberdayaan dan pembangunan. Telah
49
te~jadi
suatu kesepakatan umum
bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, suatu inisiatif dan proses pembangunan seharusnya mempertimbangkan secara serius akan peran penting dari modal sosial. Peningkatan modal sosial dapat berpengaruh pada peningkatan lingkungan melalui pengurangan biaya tindakan bersama, peningkatan pengetahuan dan arus informasi, peningkatan kerja sama, berkurangnya degradasi sumber daya alam, lebih banyaknya investasi terhadap lahan negara dan sistem penyediaan air, peningkatan pengawasan dan penyelenggaraan (Anderson, 2000). Adanya peningkatan minat akan modal sosial dan hasilnya akan mempengaruhi pada tindakan bersama dalam melestarikan sumber daya alam (Ruud, 2002). Pretty dan Ward ( 2001) menyatakan bahwa jika modal sosial terbangun dengan baik, kelompok lokal dengan aturan dan sanksi lokalnya akan lebih bisa meningkatkan keberadaan sumber daya alam dibandingkan jika individu-individu bekerja sendiri. Menurut World Bank ( 1998), modal so sial tidaklah sederhana sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara · bersama-sama. Modal sosial menandai·· adanya suatu potensi masyarakat untuk tindakan bersama mengatasi masalah daerahnya. Dengan lebih rendahnya biaya untuk bekerja bersama, memudahkan kerja sama dan kerelaan dalam mematuhi aturan yang berlaku (Pretty dan Ward (2001).
50
Adler dan Kwon (2000) menyatakan bahwa modal so sial mengubah individu yang semula hanya memikirkan diri sendiri dan melupakan kewajiban terhadap orang lain menjadi anggota suatu masyarakat yang mempunyai minat bersama, suatu identitas umum dan suatu komitmen untuk kebaikan bersama. Secara nyata apabila diamati secara mendalam, semua perilaku dan aktivitas sosial-ekonomi warga masyarakat lokal melekat dalam jaringan hubungan-hubungan sosial. Modal sosial dapat membuat dan memungkinkan transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak terkait untuk bisa ( 1) lebih banyak mengakses informasi, (2) memungkinkan
mereka
untuk
mengkoordinasikan
kegiatan
untuk
kepentingan bersama, dan (3) dapat mengurangi atau menghilangkan
opportunistic behaviour melalui transaksi-transaksi yang teijadi berulangulang dalam rentang waktu yang panjang. Hampir semua bentuk modal sosial terbentuk dan tumbuh melalui gabungan atau kombinasi tindakan dari beberapa orang. Keputusan masingmasing pemain atau pelaku memiliki konsekuensi kepada semua anggota kelompok atau group. Sehingga hal tersebut mencerminkan suatu atribut dari struktur sosial. Djamaludin Ancok (2003:23) menyatakan bahwa masyarakat yang bisa menumbuhkan modal sosial dan menghasilkan karya besar adalah masyarakat yang berorientasi "kita" bukan masyarakat yang berorientasi
51
"kami". Masyarakat yang berorientasi "kita" akan menfokuskan perhatian dan tindakannya pada upaya peningkatan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dapat disimpulkan bahwa modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun dibidang-bidang lainnya dapat
meningkatkan
keadaan
yang
kondusif antar
individu,
dapat
meningkatkan kepercayaan terhadap para aktor lain yang terlibat dalam jaringan dan mampu menumbuhkan efisiensi biaya pembangunan ketika modal sosial tersebut terbentuk dan terpelihara dalam hubungan masyarakat.
2.4. Kerangka Pemikiran
Kerangka
pemikiran
dalam
penelitian
1m
adalah
untuk
mendeskripsikan bahwa antara konsep modal sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep-konsep yang saling mempengaruhi. Konsep modal sosial, yang didalamnya mencakup tentang kerja sama, norma dan kepercayaan yang menjadi dasar perilaku seseorang merupakan konsep yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial dianggap sebagai salah satu faktor berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat. Modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat · baik diberbagai bidang dapat meningkatkan keadaan yang kondusif antar individu dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap para aktor lain yang terlibat dalam jaringan serta mampu menumbuhkan efisiensi biaya pembangunan ketika modal sosial tersebut terbentuk dan terpelihara dalam hubungan masyarakat.
52
Menumbuh kembangkan aspek kepercayaan masyarakat menjadi komponen utama pembentukan modal sosial sehingga tercipta suatu jaringan kerja antar warga dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial dalam masyarakat pada pemberdayaan masyarakat akan dilihat pada tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang melalui tahap penyadaran,
enabling dan memberdayakan segala potensi dan daya (Empowering) yang dimiliki masyarakat dengan tujuan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menggantungkan kepada pihak lain. Untuk
memudahkan
pemahaman
logika
penelitian
mengenat
hubungan antara modal sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan HIPPAM sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:
53
I -MODAL SOSIAL I 1. Kepercayaan - Besamya keinginan masyarakat menjadi pelanggan HIPP AM. - Manfaat adanya HIPP AM. - Tingkat Kinerja HIPPAM.
2. Jaringan /kerjasama - Latar belakang sosial kemasyarakatan. Kelompok perkumpulan non formal di masyarakat. Tingkat hubungan antara pengelola dan masyarakat. Intensitas pertemuan antara pengelola dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menJaga fasilitas. 3. Norma - Aturan yang digunakan dalam pengelolaan HIPPAM. - Mekanisme pembuatan aturan. - Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan .. - Sanksi yang diberikan kepada masyarakat diluar aturan yang berlaku.
I Pemberdayaan Masyarakat I a. Tahap penyadaran - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumur bor. - Tingkat swadaya masyarakat dalam mengelola HIPP AM. b. Enabling - Tingkat demokratisasi atau kebebasan berpendapat yang seimbang setiap anggota dalam rapat. Tingkat transparansi pengelolaan HIPP AM Tingkat pengawasan masyarakat kepada pengelola HIPPAM. c. Empowerment - Tingkat prakarsa dari masyarakat dalam mengembangkan HIPP AM - Tingkat pastisipasi masyarakat dalam pengelolaan HIPP AM.
BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian pada hakekatnya adalah wahana untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peranan modal sosial dalam pengelolaan HIPP AM yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan HIPP AM terse but.
3.1 Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan
data
dilakukan
secara
induktif (penarikan
kesimpulan
berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum). Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Riduan, 2007 : 51). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran mengenai berbagai fenomena, menjelaskan hubungan, mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah (Nazir, 1999 : 64). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif terhadap suatu obyek
tertentu,
dengan
mempelajarinya
55
sebagai
suatu
kasus
(Nawawi, 2003: 72). Sedangkan Yin mengartikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas (Yin, 2005 : 18). Penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kedungkandang dan bentuk-bentuk modal sosial dan peranannya dalam pengelolaan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang diteliti agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab. Dengan mengacu pada tujuan penelitian yang berusaha menjelaskan bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat dan bentukbentuk modal sosial dan peranannya di pengelolaan HIPP AM, maka dapat dikatakan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh mengenai bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kedungkandang dan bentuk-bentuk dan peranannya dalam pengelolaan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang, dengan memaparkan realitas yang berlangsung berupa data-data dan faktafakta yang ditemui di lapangan.
56
3.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenamya dari objek yang diteliti yaitu masyarakat RW. 5 di Kelurahan Kedungkandang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada : 1. Krisis yang di alami PDAM mengakibatkan PDAM Kota Malang tidak mampu memenuhi
kebutuhan
masyarakat terutama di
Kelurahan
KedungKandang sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dari PDAM. 2. Adanya lokasi sumur bor milik HIPPAM yang berada di RW. 5 Kelurahan Kedungkandang yang dikelola oleh masyarakat Kelurahan KedungKandang dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga RW yang merupakan konsumen HIPP AM bahkan termasuk warga disekitar kelurahan tersebut. 3. HIPPAM-HIPPAM disekitar Kedungkandang banyak yang bermasalah namun HIPP AM Kelurahan Kedungkandang tidak pemah mengalami konflik hingga saat ini.
3.3 Metode Pengumpulan Data 3.3.1 Teknik Wawancara Teknik wawancara memiliki fungsi untuk menggali informasi dan berbagai wacana dari informan. Dalam penelitian ini, teknik wawancara
yang
digunakan
adalah
semi
terstruktur
yang
memungkinkan peneliti untuk lebih bebas tanpa terpaku kepada pertanyaan-pertanyaan
yang
telah
57
ditetapkan.
Dalam
melakukan
wawancara dengan informan, peneliti berbekal panduan wawancara sehingga sangat memungkinkan informasi yang diperoleh akan berkembang secara luas. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa informan yaitu : •
Masyarakat R W 5 yang menjadi pelanggan HIPP AM .
•
Tokoh masyarakat (Ketua RT dan ketua RW) dan Tokoh agama.
•
Pengurus I pengelola HIPPAM (ketua, Wakil dan Sekretaris HIPPAM
•
Kepala kelurahan dan para staff kelurahan Kedungkandang.
3.3.2 Observasi Observasi dapat digunakan untuk menggambarkan aktivitas keseharian
dari
obyek
penelitian
yang
akan
diamati
guna
mengungkapkan fenomena yang sedang terjadi. Selain itu observasi juga digunakan sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari metode wawancara maupun dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas warga dalam berinteraksi dengan warga lainnya, serta melihat kehidupan sosial kemasyarakatan seperti aktivitas kegiatan pengajian dan pola gotong royong. Observasi juga dilakukan pada organisasi informal kemasyarakatan seperti karang taruna dan arisan dan pola kerja pengurus dalam mengelola HIPPAM.
58
3.3.3 Dokumentasi Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dengan
mempelajari
berbagai
literatur
atau
dokumentsi
yang
berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder bersumber dari responden dan instansi terkait seperti kantor Kelurahan dan pengurus
HIPPAM. Tabel 3.1 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Informan Data
Jenis Data/Informasi
Teknik Pengumpulan Data
Informan
1
2
3
Wawancara dan observasi
Masyarakat (Pengurus Kelompok, ketua RT dan Ketua RW, Tokoh Agama, salah satu warga masyarakat pengikut kelompok perkumpulan)
2
3 - Masyarakat (Ketua RT dan RW, ketua HIPPAM, Warga RT 1 dan RT 7) - Kepala kelurahan dan staf di Kelurahan KedungKandang - Pengurusjpengelola HIPPAM (Wakil Ketua dan sekretaris)
Bentuk-bentuk sosial yang masyarakat
modal ada di
1
Partisipasi dalam HIPPAM
Masyarakat pengelolaan
Wawancara dan observasi
Pengelolaan HIPPAM oleh pengurusjpengelola HIPPAM
Wawancara dan observasi
............
59
- Masyarakat (Ketua RT dan RW, Tokoh Agama, Warga - Kepala kelurahan, staf dan tokoh masyarakat di Kelurahan KedungKandang - Pengurusjpengelola HIPPAM . (l(etu(l ~Cill ?~kr.~~C:lr.i?}
.....
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan HIPPAM
Wawancara
- Masyarakat (Tokoh Agama, Ketua RT dan RW, masyarakat pelanggan HIPPAM) - Kepala kelurahan, staf dan tokoh masyarakat di Kelurahan KedungKandang - Pengurusjpengelola HIPPAM (Ketua dan Wakil Ketua)
.... ·······
Kondisi masyarakat di lokasi penelitian
Observasi
Masyarakat - Ketua RT dan RW - Tokoh Pemuda dan Agama - Warga masyarakat dari buruh dan petani.
Data Sekunder
Dokumen
- Kantor Kelurahan (monografi) - Pengurus HIPPAM (laporan keuangan dan arsip administrasi pengelolaan HIPPAM)
3.4 Teknik Analisis Data Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis data terdiri dari 3 (tiga) tahapan sesuai dengan tahapan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009 ; 92-99) : 3.4.1
Reduksi data Dalam tahap ini data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicacat secara teliti dan rinci. Mereduksi dimaksudkan untuk memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang didapat dari data lapangan tersebut. Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lapangan diberi kode kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema. Tema ini meliputi tempat, waktu dan cara pandang terhadap fenomena yang
60
terjadi dilapangan dikaitkan dengan landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Data hasil wawancara maupun observasi, peneliti memberikan kode atau catatan kecil terhadap data tersebut sehingga akan memudahkan dalam mengelompokkannya. Disamping itu, data tersebut juga diberikan pemaknaan ataupun saran sebagai langkah analisis
selanjutnya.
Sedangkan
data
dokumentasi,
peneliti
memberikan kode pada data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, menghubungkan data tersebut dengan hasil wawancara maupun observasi serta membuat ringkasan untuk lebih memaknai data tersebut. 3.4.2
Penyajian data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hagan, maupun diagram. Tujuan dari display data ini adalah untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.
3.4.3
Verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan selalu
61
difokuskan untuk menjawab rumusan masalah. Dari berbagai data yang diperoleh di lapangan akan ditarik suatu kesimpulan sebagai rangkaian fenomena untuk menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat hubungan antar data, informasi yang bersifat aktual atau menarik serta informasi dari informan terkait permasalahan penelitian.
3.5 Prosedur dan Tahapan Penelitian Prosedur penelitian ini akan menjelaskan urutan atau tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian secara terstruktur. Tahapan-tahapan penelitian ini meliputi sebagai beikut : 3.5.1
Tahap Persiapan Penelitian Persiapan penelitian merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian dalam proses pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan peninjauan!observasi awal pada lokasi penelitian guna mengetahui permasalahan yang ada dan merumuskannya. Perumusan masalah ini erat hubungannya dengan tujuan dan manfaat penelitian. Setelah merumuskan masalah, tujuan dan manfaat penelitian akan ditentukan lingkup penelitian dan penyusunan studi pustaka serta metode penelitian. Tahap selanjutnya adalah mencari data di lapangan dengan mengikuti prosedur yang relevan.
62
3.5.2
Tahap Pelaksanaan Penelitian Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Pemahaman tentang latar belakang masyarakat, dalam konteks penelitian ini kegiatan penelitian dilakukan pada masyarakat konsumen pelanggan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang. 2. Pengambilan
data
tentang
berbagai
aktifitas
dan
perilaku
keseharian masyarakat yang membentuk modal sosial. 3. Pengambilan data dilakukan dengan teknik dan metode yang telah ditetapkan berdasarkan pendekatan penelitian yang ditetapkan pada penelitian ini. 4. Pemilahan dan pengelompokan data berdasarkan kategori tematema yang nantinya akan menjadi temuan penelitian.
3.5.3
Tahap Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data merupakan tahap lanjutan dari seluruh rangkaian penelitian setelah data terkumpul. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan ke dalam sub-sub tema berdasarkan kategori. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk menemukan tema-tema yang akan menjadi temuan dalam penelitian. Setelah itu, data yang telah dikategorisasi tersebut dianalisa untuk menemukan bentuk-bentuk modal sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi secm·a empirik yang ada pada konsumen HIPP AM Kelurahan Kedungkandang.
63
3.5.4
Tahap Pelaporan Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi perangkuman kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan secara keseluruhan. Bentuk pelaporan ini dituangkan dalam suatu tulisan yang penulisannya didasarkan pada kaidah-kaidah penulisan laporan ilmiah.
3.6 Definisi Konsep dan Operasional Definisi konsep memiliki fungsi untuk membatasi pendiskripsian aspek-aspek yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya bias dalam interpretasi terhadap dimensi-dimensi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini definisi konsep ditekankan pada proses pengelolaan HIPP AM sebagai bentuk pengelolaan air minum serta peranan modal sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat tersebut. Definisi operasional merupakan operasionalisasi dari aspek-aspek penelitian yang akan digunakan untuk mencari, mengumpulkan dan menganalisa
fenomena-fenomena
berupa
data
dan
informasi
dan
menyimpulkan hasil dari fenomena tersebut. Definisi operasional meliputi bentuk dan peran modal sosial dalam pengelolaan HIPP AM berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut meliputi bentuk modal sosial yaitu segala representasi yang terjadi dalam hubungan antar individu dalam
64
kelompok atau perkumpulan yang memungkinkan adanya kerja sama diantara individu tersebut untuk menghasilkan manfaat bersama. Bentuk-bentuk modal so sial ini dapat dilihat dari aspek -aspek berikut : a. Kepercayaan Kepercayaan yaitu sikap saling percaya antara HIPP AM dengan masyarakat sehingga memungkinkan terbangunnya kerja sama untuk menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati bersama. Kepercayaan ini meliputi : - Besamya keinginan masyarakat menjadi pelanggan HIPPAM. - Manfaat adanya HIPP AM. - Tingkat Kinerja HIPP AM. b. Jaringan Jaringan yaitu hubungan intern pengurus HIPPAM serta antara pengelola dan masyarakat sehingga mampu membangun pola kerjasama yang konstruktifuntuk meningkatkan manfaat bersama. Jaringan ini meliputi : - Kelompok-kelompok perkumpulan non formal di masyarakat. - Tingkat hubungan antara pengelola dan masyarakat - Intensitas pertemuan antara pengelola dan masyarakat. - Partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas. c. Norma-norma Norma yaitu pedoman yang telah disepakati terkait perilaku dan interaksi yang dapat diterima oleh warga masyarakat dan pengelola HIPP AM
65
sehingga mampu dijadikan sarana dalam kegiatan masyarakat maupun HIPPAM. Norma ini meliputi : - Aturan yang digunakan dalam pengelolaan HIPP AM. - Mekanisme pembuatan aturan. - Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan. - Aturan yang diterapkan kepada masyarakat diluar aturan yang berlaku.
66
BABIV DESKRIPSI WILA YAH PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di R W 5 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang, dengan obyek penelitian HIPP AM. Dipilihnya Kedungkandang sebagai lokasi penelitian
karena
keberadaan
HIPP AM
terletak
di
wilayah
Kelurahan
Kedungkandang dan pengelolaannya dilakukan oleh warga Kedungkandang. 4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kedungkandang
Kelurahan Kedungkandang merupakan satu dari 57 kelurahan di Kota Malang, tepatnya berada di bagian selatan Kota Malang. Jarak kelurahan Kedungkandang dengan pusat pemerintahan Kota Malang sejauh 10 km sedangkan dengan pusat Kecamatan Kedungkandang sejauh 5 km. Kelurahan Kedungkandang
masuk di
wilayah Kecamatan Kedungkandang yang
berbatasan dengan kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Secara administrasi Kelurahan Kedungkandang terbagi menjadi 7 R W (rukun warga) dan 49 RT (rukun tetangga), jumlah RW telah mengalami pemekaran yaitu dari 5 RW menjadi 7 RW pada tahun 2001. Dua RW pemekaran itu meliputi RW 6 yang tadinya berada di wilayah RW I serta RW 7 yang tadinya merupakan masuk wilayah RW 3.
4.1.1
Kondisi Geografis
Kondisi geogratis Kelurahan Kedungkandang terletak pada ketinggian 420 mdpl dengan luas wilayah 423.260 m 2 • Wilayah
67
Kelurahan Kedungkandang sebagian besar merupakan tanah sawah tadah hujan seluas 10.600 m 2 dan tanah kering seluas 361.000 m21 •
4.1.2
Kondisi Topografis Kelurahan Kedungkandang dilewati 2 sungai besar yaitu sungai Amprong dan sungai Bango dan secara topografis kemiringan tanah di wilayah Kelurahan Kedungkandang dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu : a. Tanah datar meliputi wilayah yang terletak di sebelah barat sungai Amprong yang merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan perdagangan. Wilayah di barat sungai Am prong meliputi R W 1,2,3,6 dan RW 7. b. Tanah miring yang meliputi wilayah di sebelah timur sunga1 Amprong yang merupakan kawasan perbukitan dan masih banyak perkebunan atau ladang. Wilayah di timur sungai meliputi R W 4 dan RW 5. Kemiringan tanah yang sangat berbeda antara di barat dan timur sungai berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dimana di wilayah barat sungai mudah untuk mendapatkan air bersih dari aliran PDAM sedangkan pada wilayah timur sungai sangat kesulitan dalam mendapatkan air bersih karena tanah yang berbukit dan tidak adanya sumber air.
1
Data diolah dari monografi kelurahan Kedungkandang semester 1 tahun 2010
68
4.1.3
Kondisi Kependudukan Jumlah penduduk Kelurahan Kedungkandang berdasarkan hasil sensus penduduk oleh BPS tahun 2010 sebanyak 9.673 jiwa atau 2.575 kk, yang terdiri dari laki-laki: 4.841 jiwa (50,44%) dan perempuan: 4.791 jiwa (49,56%). Berdasarkan
usia
penduduk
Kelurahan
Kedungkandang
sebagai berikut : Tabel: 4.1 Usia Penduduk Kelurahan Kedungkandang No 1
0
2 3 4 I,.,
Usia
Jiwa
-5
Persentase(%)
1,167
12,06
6 -15
1, 998
20,66
16 -60
5,484
56,69
1, 024
10,59
9,673
100
11]
60
Total
>J
Sumber: Data monografi kelurahan semester 1 tahun 2010 Diagram 4.1 Diagram Usia Penduduk Kelurahan Kedungkandang
Sumber : Data monografi kelurahan semester 1 tahun 2010
69
Dilihat dari data penduduk berdasarkan usia bahwa penduduk Kelurahan Kedungkandang lebih banyak merupakan usia produktif yaitu sejumlah 5. 488 jiwa atau 56,69 %. Mata
pencaharian
penduduk
Kelurahan
Kedungkandang
sebagian besar menjadi buruh pabrik (Pabrik rokok) sebanyak 1.500 orang, hal ini dikarenakan di wilayah Kedungkandang banyak berdiri industri pembuatan rokok dalam sekala kecil dan menengah. Penduduk yang berpropesi sebagai petani sebanyak 336 orang, namun setengah dari jumlah petani tersebut merupakan petani penggarap. Penduduk sebagai peternak (sapi) sebanayak 203 orang, sedangkan penduduk dengan profesi sebagai PNS/TNI/Polri sebanyak 273 orang dan lain-lain sebanyak I 09 orang.
4.2 Himpunan Pemakai dan Pengguna Air Minum (HIPPAM) HIPP AM merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat di R W 5 dengan tujuan agar dapat mengelola dan memanfaatkan serta menggunakan air bersih secara optimal. Air bersih ini didapat dari pengelolaan sumur bor.
4.2.1 Munculnya Sumur Bor Sebelum tahun 1995, di mus1m kemarau warga R W 5 di Kelurahan Kedungkandang sungguh sangat menderita. Tidak ada sumber mata air yang mengalir disini, ditambah letak topografis yang berada di atas bukit. Setiap musim kemarau tiba, warga R W 5 sibuk
70
mendatangi sungai Amprong yang jaraknya ± 2 kilometer untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan menggunakan "pikulan" dan bagi yang mampu menggunakan gerobak atau "cikar" yang ditarik sapi. Setelah jalan-jalan kampung diperlebar dan dapat dilalui kendaraan, kebutuhan air bersih dilakukan melalui suplai dari tangkitangki PDAM Kota Malang yang dilakukan 2 (dua) kali seminggu. Untuk mendapatkan air PDAM masyarakat harus memesan 1 (satu) bulan sebelumnya. Harga air bersih yang harus dibeli oleh warga masyarakat sebesar Rp. 150.000,- per tangki. Sampai dengan tahun 2000 PDAM telah memperbanyak intensitas pengiriman tangki air dari 2 (dua) kali seminggu bertambah sampai menjadi 10 sampai 15 pengiriman setiap hari. Walaupun pengiriman dilakukan sampai malam hari namun pasokan air tangki sebanyak itu selalu kurang dan kemudian muncul permasalahan baru adanya tindak kekerasan dan sabotase pengiriman air tangki tersebut. Pada tahun 2001 tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan musyawarah untuk membahas kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah tersebut yang ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal sumur bor kepada Pemerintah Kota Malang. Setelah melakukan kajian dan penelitian kedalaman air tanah di wilayah tersebut dan adanya masukan dari PDAM Kota Malang yang belum dapat melayani wilayah tersebut maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan memberikan
71
bantuan proyek pembangunan sumur bor senilai Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) yang dibantu oleh pemerintah propinsi Jawa Timur Masyarakat sangat antusias menenma bantuan sumur bor tersebut, bahkan rela atau siap memberikan lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan sumur bor tersebut tanpa meminta ganti rugi. Masyarakat rela memberikan lahan untuk pembangunan sumur bor dengan pertimbangan bahwa dengan adanya sumur bor tersebut kesulitan air bersih yang selama ini dirasakan masyarakat akan teratasi dan pembangunan sumur bor ini untuk kemaslahatan masyarakat. Setelah dilakukan peninjauan dan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang bahwa lokasi sumur bor yang paling tepat adalah wilayah selatan Kedungkandang yang berbatasan dengan kelurahan Lesanpuro tepatnya berada di salah satu lahan warga masyarakat R W 5 yang bemama ibu Siti, maka pembangunan sumur bor dapat dilaksanakan. Walaupun pembangunan sumur bor merupakan proyek dari pemerintah namun masyarakat ikut serta berpartisipasi membantu pembangunan tersebut, salah satunya dengan memberikan jajanan maupun minuman bagi pekerja. Untuk mengantisipasi permasalahan lahan yang digunakan dalam pembangunan sumur bor di kemudian hari, para tokoh agama dan tokoh masyarakat mengusulkan kepada Pemerintah Kota Malang untuk memberikan tali asih atau penggantian atas tanah yang dipakai
72
untuk sumur bor milik ibu Siti, walaupun pada kenyataannya ibu Siti menolak pemberian ganti rugi tersebut. Namun karena adanya pengertian yang diberikan tokoh masyarakat akhimya ganti rugi tersebut diterima oleh ibu Siti. Setelah pembangunan sumur bor selesai dilaksanakan, tanah dan instalasi sumur bor oleh Pemerintah Kota Malang dihibahkan kepada masyarakat Kelurahan Kedungkandang khususnya masyarakat di RW 5. Gambar4.1 Sumur Bor dan Instalasi
Sumber: Data primer 2010 Sebagai tindak lanjut pembangunan sumur bor tersebut pada awal tahun 2002 Pemerintah Kota Malang memberikan bantuan instalasi tandon utama dan jaringan perpipaan utama sepanjang 2 km. Sumur bor ini walaupun berada di wilayah Kelurahan Kedungkandang
73
namun melayani juga sebagian penduduk di wilayah Kelurahan Lesanpuro. Untuk menjangkau penduduk yang jauh dari sumur bor maka dibuatkan sub-sub tandon sebanyak 10 (sepuluh) buah. Selama setengah tahun, sumur yang digali di atas tanah hibah dari salah satu warga Kelurahan Kedungkandang ini selesai, sekaligus pembangunan tandon-tandon dan pipanisasi. Awal 2002, warga kelurahan Kedungkandang sudah dapat menikmati air bersih. Untuk kelurahan KedungKandang terpasang pipa sepanjang 3.000 meter. 4.2.2 Pembentukan HIPP AM
Setelah warga dapat menikmati air bersih yang mengalir di rumah sendiri, masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sadar bahwa
sumur
bor
tersebut
perlu
dikelola
dengan
baik
agar
keberlangsungan sumur bor dapat terjaga. Tokoh masyarakat (ketua RT dan R W) melakukan musyawarah dengan perwakilan warga dan tokoh agama untuk membahas pengelolaan sumur bor tersebut. Dalam rapat terse but para tokoh masyarakat dan tokoh agama juga merangkul tokoh "preman" yang ada di daerah tersebut, hal ini dimaksudkan agar orangorang tersebut tidak melakukan yang merugikan dan merusak fasilitas yang ada dan sikap ini merupakan suatu langkah upaya untuk merangkul kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat. Dilandasi semangat kebersamaan dan jiwa sosial yang tinggi dian tara warga masyarakat maka terbentuklah HIPP AM (himpunan pemakai dan pengguna air minum) pada tanggal 25 Juni 2002 yang
74
kepengurusannya ditetapkan dalam rembug warga. Hasil rembung ini kemudian segera disusun pengurus di RW 5 yang terdiri dari tokohtokoh masyarakat yang dipercaya warga dengan fasilitator dari kelurahan dan pemerintah kota. Pengurus air ini menyusun tata tertib dan pembukuan. Sampai saat ini, pengelola air dinamakan IDPPAM (Himpunan Pemakai dan Pengguna Air Minum). Dalam menangani pengelolaan HIPPAM warga masyarakat lebih terkesan mengikuti pendapat para tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Warga RW 5 masih mengedepankan sifat acceptabilitas dan kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh-tokoh tersebut sehingga dalam pengelolaan HIPPAM masyarakat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sumur bor kepada pengurus HIPPAM. Kepengurusan HIPPAM yang ada saat ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan team teknis (operator). Kepengurusan HIPP AM sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan. Pemilihan kepengurusan dilakukan melalui rembug warga. Gambar4.2 Kantor HIPPAM
Sumber: data primer 2010 75
Asset pertama kali dimiliki oleh HIPP AM yaitu instalasi sumur bor yang merupakan bantuan pemerintah sebesar Rp. 400.000.000,00 (em pat ratus juta) dan jaringan perpipaan senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Cakupan pelayanan HIPPAM pada bulan Agustus tahun 2010 mencapai 95% penduduk di R W Kelurahan Kedungkandang dan sebagain masyarakat Kelurahan Lesanpurao yang berbatasan langsung dengan masyarakat RW 5. Jumlah penduduk RW 5 berdasarkan survey BPS tahun 2010 mencapai 324 KK atau 1.320 jiwa. Sedangkan pelanggan HIPP AM dari tahun 2002 sam pat dengan 20 I 0 sebagai berikut Tabel: 4.2 Jumlah pelanggan HIPP AM Kedungkandang No
Keterangan
2003
2004 2005
1
Jumlah
-
50
2006
2007 2008
2009
2010
127
180
216
261
292
324
77
53
36
45
31
32
-
127
180
216
261
292
324
324
pelanggan 2
Sambungan 50 baru
3
Total
50
Sumber: data pnmer yang d10lah 2010
4.2.3 Organisasi HIPP AM HIPP AM Kedungkandang saat ini memiliki jumlah pengurus sebanyak 11 (sebelas) orang, Kepengurusan HIPPAM terdiri dari Pelindung (kepala kelurahan Kedungkandang), penasehat (ketua LPMK), ketua, wakil
76
ketua, sekretaris, bendahara, (operator). Adapun pengurus HIPPAM Kedungkandang adalah sebagai berikut :
Tabel: 4.3 Pengurus HIPP AM Kedungkandang Jabatan
No
Nama
1
Lurah Kedungkandang
Pelindung
2
KetuaLPMK
Penasehat
3
Las uri
Ketua
4
Atimen
Wakil ketua 1
5
M. Kholil
Wakil ketua 2
6
Ramli
Sekretaris 1
7
A. Rosyid
Sekretaris 2
8
MA. Kholil
Bendahara 1
9
Rohimin
Bendahara 2
10
Siti Aminah
Operator 1
11
Moh. Yasin
Operator 2
Sumher : HIPP AM Kedungkandang 2010 Adapun susunan struktur kepengurusan HIPP AM Kedungkandang adalah sebagai berikut :
77
Bagan: 4.2 Struktur Organisasi Pengurus HIPP AM Kelurahan Kedungkandang (Tahun 2010)
PELINDUNG LURAH
KETUA
I
PENASEHA T LPMK
WAKIL II
WAKIL I
SEKRETARIS I
SEKRETARIS II
Sumber: Pengurus HIPPAM 2010
BENDAHARA I
BENDAHARA II
OPERATOR II
OPERATOR II
BABV MODAL SOSIAL DI KEDUNGKANDANG
Modal Sosial merupakan norma-norma dan hubungan-hubungan sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat, sehingga orang-orang dapat mengkoordinir tindakan untuk mencapai tujuan. Secara sederhana Modal Sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk mengkoordinir diri sendiri dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka. Pada bab ini akan di bahas bentuk-bentuk modal sosial yang ada di Kelurahan Kedungkandang.
5.1 Bentuk Modal Sosial Di Masyarakat Kedungkandang
Masyarakat Kedungkandang dalam hal ini masyarakat R W 5 merupakan masyarakat yang kental
dengan karakteristik masyarakat
pedesaan, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, saling menghargai satu sama lain, lugas, sederhana, bersahaja dan menjunjung unggah ungguh dan sopan santun. Selain itu nuansa religius masyarakat masih nampak kental di dalam kehidupan mereka. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan hanya satu orang saja yang beragama Hindu yang mengelola tempat ibadah Pure yang berada di lokasi tersebut, namun demikian kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik, hal ini didasarkan pada kondusifnya keadaan lingkungan di wilayah terse but. Pada masyarakat di RW 5 Kelurahan Kedungkandang ini terdapat berbagai jenis tradisi yang masih tetap dijalankan masyarakat hingga saat ini 79
yaitu
meliputi
perkumpulan
kemasyarakatan
dan
organisasi/lembaga
kemasyarakatan (organisasi lokal). Keberadaan institusi-institusi informal ini telah membawa pengaruh positif terhadap pola kehidupan masyarakat. Dinamika sosial yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan-kegiatan dari berbagai jenis institusi tersebut telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat di kelurahan Kedungkandang masih sederhana dan belum terpengaruh oleh kehidupan orang kota yang sangat individualis. Masyarakat masih menerima apa adanya, rukun, mematuhi aturan-aturan yang ada dan tidak bertindak macam-macam. Masyarakat mengikuti dan berpartisipasi dalam semua perkumpulan yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat : "Masyarakat mriki masih sederhana, dereng terpengaruh kehidupan liang kota sing individu. Tiang mriki nopo anane, guyup, gampang aturane, mboten macem-macem. Kalau wonten kumpulan nggih ikut semua. Pokoke nopo sing wonten mriki, tiang-tiang podo partisipasi. (Masyarakat di sini masih sederhana, belum terpengaruh oleh kehidupan orang kota yang sangat individu. Masyarakat disini apa adanya, rukun, gampang aturannya, tidak macam-macam. Kalau ada perkumpulan semuanya ikut. Pokoknya apa yang ada disini, semua orang ikut berpartisipasi) ". Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap perkumpulan yang ada merupakan salah satu bentuk modal sosial yang ada di masyarakat kelurahan Kedungkandang.
80
5.1.1
Perkumpulan Pembentukan perkumpulan di masyarakat berdiri secara alamiah berdasarkan
kebutuhan
dan
asp1ras1
masyarakat
sendiri,
seperti
perkumpulan pengajian, keagamaan, kelompok arisan dan perkumpulan kematian. Organisasi ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, dengan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan, serta sumber daya lokal dan merupakan sarana rekreasi. Melalui perkumpulan semacam inilah masyarakat yakni para anggota mensosialisasikan diri dalam suatu kelompok melalui kegiatankegiatan yang disepakati bersama. Bahwa perkumpulan yang terdapat pada masyarakat R W 5 meliputi: 5.1.1.1 Pengajian Perkumpulan yang tumbuh di masyarakat berdasarkan pranata-pranata
so sial
atau
lembaga-lembaga
so sial
kemasyarakatan yang hidup dan tumbuh di masyarakat atas dasar prakarsa masyarakat sendiri yang secara potensial mempunyai pengaruh sebagai inti struktur sosial pedesaan serta bisa berperan sebagai arena sosial misalnya : majelis ta'lim/ pengajian/ yasinan. Kelompok pengajian yang terdapat di RW 5 terbagai menjadi 2 kelompok yaitu perkumpulan pengajian yang dilakukan oleh bapak-bapak dan perkumpulan pengajian yang dilakukan oleh 81
ibu-ibuo Perkumpulan pengajian ini dibentuk berkelompok di setiap RT yang pelaksanaannya dilakukan pada tingkat RWO Pelaksanaan pengajian dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan lokasi yang berpindah-pindah dari satu anggota ke anggota lainnya secara berurutan sesuai kesepakatano Tempat pengajian yang berpindahpindah tersebut dimaksudkan agar jalinan persaudaraan lebih erat dan lebih mengenal setiap anggotanyao Alasan masyarakat mengikuti pengajian m1 yaitu sebagai bekal di akhirat karena jika hanya memikirkan duniawi saja maka tidak akan terjadi keseimbangano Oleh karena itu pengajian ini biasanya diikuti oleh setiap wargao
Seperti pendapat yang
disampaikan salah seorang warga masyarakat :
" Tumut pengajian nggih kangge bekal teng akhirat mas, lak mikiraken ndunyo mawon lak mboten imbang. Tiap ngriwo mesti podo tumut, lak mboten bapake yo anake sing tumuto (Mengikuti pengajian buat bekal di akhirat mas, kalau hanya mikirkan duniawi saja tidak ada keseimbangano Di setiap rumah pasti ada yang ikut, kalau nggak orangtuanya atau anaknya yang ikut. " Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh seorang tokoh agama :
nek wonten acara keagaman kados ugi pengaosan nopo tahlilan, tiyang mriki sami remen, nyempetke waktu kangge ngadiri, amargi niku dalan kangge nyaketaken kalian sing kuosoo (Kalau ada acara keagamaan seperti pengajian atau tahlilan, orang-orang disini sangat menyukai, menyempatkan waktu untuk datang, karena itu jalan untuk mendekatkan diri dengan yang maha kuasa) "0 "0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
Dari
sejumlah
kegiatan
pengaJian
yang
dilakukan
masyarakat menunjukkan bahwa aspek moral tetap menjadi perhatian
masyarakat.
Hal
1m
menunjukkan
bahwa
pada
masyarakat masih ada filter terhadap efek gelombang globalisasi yang negatif melalui berbagai bentuk kegiatan kerohanian, yakni melalui pembinaan keagamaan. Kelompok pengajian ini terbentuk secara spontan tanpa ada pihak yang memaksa. Memang apabila dilihat secara administratif kebanyakan organisasi ini dikelola dengan amat bersahaja, sesuai dengan karakter lokal. Bahwa modal sosial yang dominan atau menonjol dalam kegiatan pengajian ini yaitu pertama; aspek norma/aturan karena dengan
pengajian
masyarakat
m1
mendalami
aturan-aturan
keagamaan yang mengatur hidup bermasyarakat dan kehidupan keakhiratan. Kedua; aspek jaringan, melakukan kegiatan pengajian dengan sistem berpindah-pindah dari rumah warga ke yang lainnya secara bergantian memunculkan ikatan kebersamaan dan rasa persaudaraan lebih erat serta lebih mengenal setiap anggotanya, sehingga terjadi interaksi jaringan antar warga masyarakat.
5.1.1.2 Perkumpulan Kematian
Selain perkumpulan jamaah pengajian, masyarakat RW 5 JUga memiliki perkumpulan kematian yang dikelola oleh RW.
83
Sistem pengelolaannya sangat sederhana, pengurus ditunjuk dalam rembug warga dan sistem kerja bersifat sosial. Perkumpulan kematian dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat untuk mempunyai wadah yang dapat melaksanakan dan menangani segala keperluan dan prosesi yang berkaitan dengan kematian dengan tujuan meringankan beban warga yang terkena musibah
(kematian).
Perkumpulan
melaksanakan proses ritual
kematian
tidak
hanya
pemakaman mayat saJa namun
perkumpulan kematian juga mengelola asset warga yang berkaitan dengan pemakaman seperti peralatan seperti keranda mayat, pengurusan akta kematian dan pemenuhan tanah/lokasi pemakaman bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu pengurus kematian :
"Pembentukan perkumpulan kematian bertujuan meringankan beban warga yang terkena musibah (kematian), segala keperluan proses pemakaman kita yang mengurus semua, disini sudah ada pembagian tugas masing-masing, siapa yang bertugas menyiapkan makam sampai kebutuhan pemakaman, sudah siap semua. " Kegiatan selama ini yang dilakukan perkumpulan kematian di Rw 5 yaitu selain mengurusi warga yang meninggal termasuk memelihara peralatan pemakaman. Untuk memelihara kebersihan makam setiap satu tahun sekali menjelang puasa, pengurus kematian dan semua warga masyarakat datang untuk bekerja bakti
84
membersihkan makam. Kegiatan kerja bakti bersih makam m1 dinamakan "gugur gunung ". Aspek jaringan lebih dominan daripada aspek modal sosial lainnya karena dalam pengelolaan perkumpulan kematian telah tersusun struktur organisasi secara sederhana, ada pembagian tugas masing-masing pengurus dan seksi-seksi sehingga jaringan antar pengurus kematian telah terjalin dengan sendirinya, begitu juga antara pengurus kelompok kematian dengan warga masyarakat.
5.1.2
Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Organisasi kemasyarakatan adalah institusi sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Organisasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat. Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Adapun orgamsast kemasyarakatan yang terdapat di masyarakat R W 5 yaitu :
5.1.2.1 Karang Taruna Karang Taruna berasal dari kata Karang yang berarti pekarangan, halaman, atau tempat. Sedangkan Taruna yang berarti remaJa.
Jadi
Karang
Taruna 85
berarti
tempat
atau
wadah
pengembangan remaja yang ada. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan "organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Salah satu fungsi Karang Taruna yaitu membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat. Artinya bahwa karang taruna membantu aktivitas atau kegiatan dilingkungannya yang telah ditetapkan oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan tetap mampu menjalin komunikasi dalam kehidupan kemasyarakatan dan menjadi perekat persatuan dalam perbedaan dan keberagaman yang tinggi. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, olahraga, ketrampilan, keagamaan dan kesenian sehingga generasi muda dapat berguna bagi lingkungan masyarakat.
86
Karang taruna di R W 5 memiliki sub-sub karang taruna di tingkat RT. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemudapemuda karang taruna antara lain membantu dalam kegiatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan dan kegiatan lain sebagai contoh ikut berpartisipasi aktif dalam kesuksesan pelaksanan pemilukada di wilayah R W 5 dengan membangun pos-pos pemilihan. Selain itu karang taruna menjadi motivator dalam kerukunan pemuda-pemudi tetap solid dan kompak dengan menghargai orang yang lebih tua serta turut aktif dalam kegiatan bermasyarakat secara sukarela. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu tokoh pemuda:
"Karang taruna RW 5 memang kurang aktive di tingkat kelurahan atau tingkat Kota tapi untuk kegiatan di wilayah kita sendiri, kita turut aktif membantu dalam kegiatan hari tujuh belasan atau idul.fitri. Kita juga turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilukada dengan membangun pos-pos pemilihan. R W 5 ini kit a tetap solid dan tetap kompak. Kita juga punya klub sepakbola, kesenian. Komunikasi kita dengan pak R W dan sesepuh juga baik, kita menghormati mereka begitu juga sebaliknya. Apapun kegiatan R W, kita selalu ikut serta dengan sukarela ".
Modal sosial yang sangat berperan dalam orgamsas1 karang taruna yaitu aspek jaringan karena karang taruna merupakan organisasi yang terstruktur dan mempunyai hirarki kepengurusan, serta ikatan pemuda lebih kuat deengan adanya karang taruna. setiap kegiatan yang dilksanakan di masayarakat selalau di 87
gerakkan oleh pemuda yang tergabubg dalam karang taruna.
Jaringan yang terbina juga terlihat antara karang taruna dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, hal ini di tandai bahwa setiap ada kegiatan para tokoh masyarakat selalu menyerahkan kegiatan kepada karang taruna.
5.1.2.2 Arisan Dengan mengenal ansan sebagai lembaga lokal, semua orang pasti tahu. Tetapi arisan sebagai mekanisme yang lebih dari kumpul-kumpul saja adalah suatu fenomena yang menjelaskan arisan sebagai lembaga keuangan informal yang selalu hadir dalam masyarakat kita yang tidak mengenal diferensiasi dan stratifikasi sosial. Arisan juga telah memberikan fungsi dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat sehingga nilai-nilai atau normanorma yang sangat determinan dalam pembentukan komunitas lokal dalam bentuk arisan menjadi penting dalam kegiatan kemasyarakatan. Arisan juga menjadi perekat sosial di antara mereka sebagai warga masyarakat yang juga makluk sosial yang masih memegang tradisi yang kuat, dalam hal ini tradisi jawa dan ajaranajaran agama yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Arisan merupakan kegiatan warga yang bersifat ekonomi dimana 88
setiap anggota mengumpulkan uang yang bemilai sama oleh beberapa
orang
kemudian
diantara
diundi
mereka
untuk
menentukan siapa yang memperolehnya. Kegiatan itu dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperoleh giliran dan tempatnya pun terpusat pada satu tempat. Dalam masyarakat R W 5 arisan tidak hanya wadah perkumpulan ekonomi belaka namun terdapat kecenderungan dari masyarakat untuk melakukan upaya-upaya kreatif yang tentunya dipandu berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Upaya-upaya kreatif tersebut merupakan suatu bentuk manifestasi modal sosial sebagai kekuatan yang inheren dalam masyarakat R W 5 terse but. Arisan tidak hanya didominasi oleh para ibu namun arisan juga di laksanakan oleh bapak-bapak. Arisan ini dibentuk disetiap RT. Arisan
ini
dianggap
sama
seperti
dengan
kegiatan
menabung di bank dan uangnya dapat digunakan untuk keperluan anak-anak mereka sehingga mereka tidak perlu mencari pinjaman, sebagai mana yang disampaikan warga masyarakat :
"tumut arisan nggih sami kalihan nabung, saget kangge celengan, pas butuhe lare-lare men mboten bingung nggolek selangan. (lkut kegiatan arisan sama saja dengan menabung di bank, arisan bisa digunakan sebagai tabungan, ketika anak-anak memerlukan biaya, kita sudah tidak bingung mencarikan pinjaman) ".
89
Arisan
merupakan
institusi
lokal
yang
mempunyat
pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat, karena gagasan yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat tersebut tidak menjadikan masyarakat tercerabut dari akar-budayanya. Sebagaimana yang disampaikan Robert Puttnam (1995 : 169) : the Javanese arisan "is commonly viewed by its
members less as an economic institutions than a broadly social one whose main purpose is the strengthening of community solidarity". Pendapat Robert Puttnam ini memberikan pengertian bahwa arisan yang berkembang di daerah Jawa biasanya dipandang oleh anggotanya lebih merupakan organisasi sosial untuk meningkatkan kerukunan dan kesetiakawanan antar sesama anggota dari pada sebagai organisasi ekonomi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sistem arisan merupakan sebuah bentuk modal sosial yaitu adanya kepercayaan yang tinggi antar anggota masyarakat sehingga kegiatan arisan ini berfungsi sebagai sarana meningkatkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan jaringan yang kuat
diantara
anggotanya.
5.1.3
Tradisi Masyarakat Suatu tradisi atau kebudayaan akan mengandung arti yang berbedabeda yang melambangkan kepribadian suatu masyarakat tertentu. Dalam
90
kehidupan bermasyarakat di Indonesia sangat mengedepankan solidaritas hubungan antara satu orang dengan individu lainnya. Dalam masyarakat sendiri terdapat banyak kebudayaan dan adatistiadat, begitu juga masyarakat di RW 5. Tradisi masyarakat yang masih dipegang erat dan tetap dijalankan masyarakat sampai saat ini yaitu :
5.1.3.1 Megengan
Sudah dari zaman dahulu masyarakat Indonesia punya banyak sekali budaya yang masih berlaku dan tidak akan pudar sepanjang zaman dari seluruh pelosok nusantara, ratusan jenis suku dan marga mempunyai cari khas adat untuk memperingati momenmomen tertentu yang diyakini mereka sangat sakral atau suci, apalagi mendekati bulan Ramadhan, salah satunya yaitu tradisi Megengan. Megengan adalah salah satu tradisi atau kebudayan masyarakat Jawa yang terpengaruh oleh adat islam untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Tradisi ini sering pula disebut sebagai ritual mapag atau menjemput tanggal. Maksudnya, menjemput tanggal satu bulan puasa yang dilakukan setelah padusan (mandi keramas) sebagai syarat bersuci diri. Megengan berasal dari kata megeng yang artinya menahan diri atau mengendalikan diri - berhubungan erat dengan tradisi 91
puasa, karena mengengan itu bertujuan menyambut bulan suet ramadhan maka kata mengeng menjadi megengan yaitu kegiatan atau ritual untuk menyambut datangnya bulan ramadhan. Kegiatan megangaan ini di setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda begitu juga di RW 5. Bentuk megangan seperti selamatan atau genduren (kenduri), yaitu mengundang tetangga untuk hadir dalam acara megengan untuk datang ke rumahnya, begitupun sebaliknya, bergantian dan mempersilakan "orang pintar" atau "sesepuh" untuk memimpin megengan ini
(ngajatne) dan kemudian membagi-bagikan makanan diantaranya adalah kue apem kepada para tetangga dan sanak saudara. Setiap tahun, terjadi sedikit keramaian dalam masyarakat RW 5 sebelum bulan puasa. Mereka saling mengundang tetangga. Masyarakat R W 5 telah melakukan tradisi ini secara turun temurun. Hal ini sependapat dengan yang disampaikan oleh salah satu warga masyarat :
"kalau panjenengan pas mriki awal paso, rame. Katah berkatan kalian jajanan, napa malih jajanan apem kangge syarat megengan. (kalau kita datang ketempat ini bertepatan dengan awal puasa pasti rame. Banyak nasi berkat dan kue, apalagi kue apem yang merupakan syarat dalam tradisi megengan" Acara megengan ini memang tidak ada dalam Agama Islam, namun karena sudah ada sejak jaman dahulu, maka masyarakat tetap melaksanakannya. Megengan identik dengan 92
makanannya. Terutama Apem, selain itu juga ada pisang. Adapula yang disertai dengan nasi layaknya orang tasyakuran. Tradisi ini sebagai keragaman budaya yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu yang terkandung dalam Bhineka Tunggal lka karena tradisi ini punya sesuatu yang positif dan makna didalamnya yaitu kebersamaan dan merupakan ciri budaya Jawa yang sosialis dan rela atau siap berbagi dengan sesama, seperti pepatah J awa "Mangan ora mangan sing penting kumpuf'
Gambar 5.1 Makanan Khas acara Megengan "Kue Apem"
Sumber Data : Data sekunder 2010 Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan megengan terdapat modal sosial yang sangat berperan yaitu jaringan yang kuat antar masyarakat dengan makna kebersamaan untuk selalu bersama dalam kondisi apapun, serta megenganjuga mengandung norma yang diyakini bersama walaupun dalam ajaran agama yang masyarakat anut tidak diatur namun mereka meyakini bahwa megengan merupakan ritual yang harus tetap dilaksanakan pada awal ramadhan. 93
5.1.3.2 Tahlilan Tahlilan adalah ritual/upacara selamatan yang dilakukan umat Islam untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian, ketiga hingga hari ketujuh, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-1 00,
kesatu tahun pertama,
kedua,
ketiga dan
seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1 000. Kata "Tahlil" sendiri secara harafiah berarti berizikir dengan mengucap kalimat tauhid "Laa ilaaha illallah" (tiada yang patut disembah kecuali Allah), yang sesungguhnya bukan zikir yang
dikhususkan
bagi
upacara
memperingati
kematian
seseorang. Tahlilan adalah sebuah budaya yang sangat dinamis dan dari sudut pandang antropologis, sangat menarik. Dia tak hanya menjadi
perekat sosial,
tapi juga mempersatukan elemen
masyarakat yang terpisah dalam kompartemen ideologi dan keyakinan. Tahlilan yang sering dilakukan oleh masyarakat R W 5 tidak hanya pada saat ada warga masyarakat yang meninggal saja namun kegiatan tahlilan dilakukan juga setiap malam jumat kliwon setiap satu bulan sekali dan dilakukan di rumah warga masyarakat
secara
bergantian 94
atau
bergilir.
Selain
untuk
mempertebal keimanan dan mendoakan para leluhur kegiatan tahlilan juga mempererat silaturahmi antar warga masyarakat. Kegiatan tahlilan merupakan bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat yaitu terbinanya jaringan antar anggota masyarakat dengan dilakukannya kegiatan tahlian secara berpindah dari satu warga kewarga yang lainnya sehingga dengan model kegiatan seperti ini akan meningkatkan hubungan dan interaksi antar warga masyarakat, selain itu tahlilan merupakan wadah komunikasi masyarakat dengan tokoh agama secara alami dan terbuka.
5.1.3.3 Nglayat (Melayat) Dalam realita kehidupan manus1a tidak bisa terlepas dengan sosialitasnya terhadap lingkungan sekitamya. Begitu juga kondisi ketika salah satu warga masyarakat meninggal dunia, tentunya warga masyarakat pergi melayat (nglayat) ke rumah orang yang meninggal tersebut. Melayat tidak hanya karena dianjurkan ajaran Islam, tapi juga merupakan adat bagi orang Jawa karena hubungan kemasyarakatan yang sangat akrab membuat mereka malu bila tidak datang melayat. Ini merupakan cerminan modal sosial yang terdapat di masyarakat. Begitu juga masyarakat di R W 5, apabila ada salah satu warga yang meninggal maka mereka secara sukarela mengurus 95
keperluan kematian, seperti pembuatan makam yang dilakukan bersama, mengurus keperluan prosesi pemakaman walaupun di masyarakat terdapat perkumpulan kematian. Tidak ketinggalan para ibu membawa keperluan dapur seperti minyak goreng, beras atau gula untuk disumbangkan kepada keluarga yang meninggal. Hal ini merupakan wujud kebersamaan dan adanya solidaritas yang tinggi dan adanya empaty antar warga masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan modal sosial dalam kegiatan melayat ini yaitu adanya suatu aturan yang tidak resmi bahwa apabila tiak datang dalam kegiatan ini maka masyarakat tersebut merasa malu dan akan di jadikan omongan bagi masyarakat lainnya, serta kegiatan ini memunculkan jaringan atau ikatan batin dimasyarakat dengan berempaty terhadap keluarga yang mengalami kesusahan.
5.1.3.4 Gotong royong Gotong royong adalah sisten tradisional yang sudah lama ada sejak jaman dahulu dan dilakukan oleh warga masyarakat, khususnya di perkampungan ataupun di pedesaan. Gotong royong itu
sendiri
artinya
adalah
bekerja
bersama-sama
dalam
menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil atau suatu pekerjaan yang
96
dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong sendiri menjadi ajang silaturahmi yang bagus untuk para warga yang melakukan kegiatan tersebut. Tidak perduli siapa yang mampu atau miskin, mereka bersama bahu membahu melakukan kegiatan untuk lingkungannya tanpa mengharapkan upah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tokoh masyarakat yang menyatakan :
" Kegiatan gotong royong tidak ada jadwal tetapnya, kegiatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat sini saja, kalau ada bersih-bersih kampung atau perayaan keagamaan ataupun hari besar nasional seperti agustusan baru masyarakat melakukan gotong royong. Gotong royong s[fatnya spontantanpa paksaan, sebelum dilakukan go tong royong, beberapa hari sebelumnya pak R W memberitahu lewat ketua-ketua RT tentang pelaksanaan gotong royong tersebut, semua warga berpartisipasi, kalau untuk bersih kampung biasanya dilakukan pada hari minggu, tapi kalau yang sifatnya spontan biasanya masyarakat bergantian mana yang sempat, kalau bisanya pagi ya pagi nanti dilanjutkan sama warga lain yang bisanya siang atau sore karena masyarakat sini bekerja nya macam-macam, ada petani, buruh pabrik, pegawai juga ada. Mayarakat melakukannya menyesuaikan waktu longgar yang mereka punyai ".
Nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong ini untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dan merupakan wujud solidaritas dan saling percaya antar warga masyarakat. Gotong royong memberi
kesempatan warga untuk saling
mengenal secara pribadi antar warga masyarakat. 97
Hal ini seperti pendapat salah seorang warga :
"ma5yarakat yang punya hajatan nggak perlu minta tolong ke ma5yarakat untuk membantu. Ma5yarakat sudah tahu sendiri untuk membantu keperluan terop sama listrik trus keperluaan Iiane. Masalah makanae orang-orang yang kerjabakti udah disiapkan kalian ibu-ibu. Gotong royong diwarga sini udah tradisi dari dulu-dulu. " Kebersamaan warga baik generasi tua maupun muda, saling hormat menghormati dan kerukunan warga dapat terlihat dalam gotong royong. Wujud gotong royong yang dilakukan masyarakat R W 5 yaitu ketika salah satu warga mempunyai hajatan maka warga yang lain tanpa dimintai pertolongan akan membantu dengan sukarela. Kebersamaan warga R W 5 juga terlihat ketika ada perayaan keagamaan dan peringatan nasional di mana masyarakat membaur di semua lapisan untuk bergotong royong membangun panggung hiburan maupun mempersiapkan konsumsi demi kepentingan bersama. Dari sini timbul rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong sehingga dapat terbina rasa kesatuan dan persatuan warga masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang berperan dalam kegiatan gotong royong ini yaitu adanya suatu jaringan yang berkembang dan melekat di masyarakat untuk berpartisipasi terhadap lingkungannya serta nila-nilai yang terdapat dalam kegiatan gotong royong memunculkan rasa kepercayaan diantara warga masyarakat. 98
Gambar 5.2 Gotong Royong dalam Pembuatan Panggung Hiburan
Sumber : Data sekunder 201 0 Dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat R W 5 Kelurahan Kedungkandang terdapat nilai, norma, kepercayaan dan jaringan kerja sama yang terbentuk dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada seperti pengaJtan,
perkumpulan
kematian,
organisasi
kemasyarakatan
dan
kepemudaan seperti karang taruna dan arisan, dan tradisi masyarakat seperti megengan, tahlilan, ngelayat, dan gotong royong. Semua perkumpulanperkumpulan ini dapat berjalan karena adanya nilai-nilai modal sosial yang melekat pada warga untuk berpartisipasi pada setiap perkumpulan yang ada, norma agama dan adat istiadat yang terdapat pada warga, kepercayaan antara
sesama warga
dalam
melaksanakan perkumpulan sehingga
menciptakan jaringan kerja sama yang baik dalam kegiatan perkumpulan. Kondisi ini terjadi karena orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerja sama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang 99
berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama. Interaksi semacam ini melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panJang. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert Puttnam (1993) yang menyatakan bahwa modal sosial sebagai suatu nilai kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pimpinannya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, normanorma dan kepercayaan sosial yang mendoromg pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendomg produktivitas komunitas. Keikutsertaan warga dalam perkumpulan yang ada menurut Bourdieu mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok, arisan, asosiasi tertentu). Pada akhimya modal sosial yang ada dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perkumpulan akan memberikan manfaat kepada individu, masyarakat dan orgamsas1.
100
Adanya
perkumpulan-perkumpulan
yang
ada
di
Kelurahan
Kedungkandang sebagai bentuk dari modal sosial sesuai dengan pendapat Eko (2007) yang menyatakan modal sosial seperti ini adalah kekayaan horizontal dalam masyarakat. Modal sosial hadir dalam bentuk kearifan lokal, organisasi sosial, kerja sama, solidaritas sosial, jaringan sosial dan lain-lain. Dalam masyarakat lokal di Indonesia, modal sosial menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, terdapat banyak nilai yang menjadi modal sosial antara lain berupa
solidaritas,
gotong
royong,
tolong
menolong.
Nilai-nilai
kebersamaan yang terkandung dalam perilaku tersebut mencerminkan adanya rasa saling percaya diantara anggota masyarakat yang sesungguhnya merupakan potensi bagi perkembangannya suatu relasi yang sehat.
101
BABVI BENTUK MODAL SOSIAL DAN PERANANNY A DALAM PENGELOLAAN HIPPAM
Pembasahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang nilai-nilai modal sosial yang berkembang melalui kegiatan kelompok-kelompok dan tradisi di masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup bermasyarakat. Pada bab ini membahas mengenai bentuk modal sosial dan perannya dalam pengelolaan HIPPAM Kedungkandang.
6.1
Pengelolaan HIPP AM
Pada tahun pertama kepengurusan telah dilakukan pengembangan jaringan perpipaan sekunder dan perpipaan sambungan rumah (SR) yang panjangnya mencapai 5 km. Dengan pembangunan perpipaan sampai ke sambungan rumah (SR) ini maka atas inisiatif pengurus yang di konsultasikan dengan para tokoh agama dan masyarakat kemudian sub-sub tandon yang ada dibongkar dan dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Malang dengan tujuan dapat digunakan di daerah lain yang belum mendapatkan air bersih. Untuk mengembangkan jaringan perpipaan sampai dapat masuk ke rumah-rumah warga tentunya membutuhkan biaya yang besar, sehingga masyarakat yang ingin menjadi anggota HIPPAM atau "amprah" air bersih dikenakan biaya sambungan baru sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua 102
ratus ribu rupiah). Penetapan harga ini dilakukan pengurus dengan tokoh masyarakat dalam suatu musyawarah mufakat yang dihadiri pengurus HIPP AM dan tokoh masyarakat dalam hal ini ketua R W dan semua ketua RT membahas besamya tarip sambungan baru dengan melakukan perhitungan biaya pokok produksi (harga pipa, meteran dan tenaga) disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga serta mekanisme dan cara pembayaran yang tidak memberatkan warga sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dan dapat menerima dengan lapang dada besamya biaya sambungan baru tersebut. Penetapan harga tersebut mencerminkan bentuk modal sosial yaitu adanya jaringan an tara pen gurus HIPP AM dengan tokoh masyarakat yang bermusyawarah dengan posisi dan kapasitas yang sejajar untuk menetapkan harga sambungan baru sehingga memunculkan rasa kepercayaan warga terhadap kepengurusan HIPPAM. Pembayaran biaya sambungan baru tersebut dilakukan secara mengangsur sesuai dengan kemampuan masing-maing caJon pelanggan dan apabila pembayaran angsuran telah mencapai 50 %, pengurus langsung memasang instalasi sampai kerumah (1 - 2 meter dari pipa sekunder). Namun ketentuan tersebut tidak mutlak dilaksanakan, ada pertimbanganpertimbangan lain dimana · pengurus melakukan · koordinasi dengan para · tokoh masyarakat mengenai kredibilitas caJon pelanggan. Dengan model sistem pembayaran seperti ini pengurus secara tidak langsung menerapkan
103
norma yang fleksibel yang dapat diterima semua pihak dan hal 1m merupakan perwujudan dari bentuk modal sosial. Apabila calon pelanggan yang di rekomendasikan berperilaku baik dan bertanggung jawab maka walaupun pembayarannya kurang dari 50 %, pengurus tetap memasang instalasi air. Begitu juga apabila ada calon pelanggan yang direkomendasikan oleh tokoh masyarakat kredibilitasnya kurang baik maka walaupun orang tersebut sudah membayar lebih dari 50%, jaringan perpipaan rumah belum dapat dilakukan. Dengan sistem tersebut terjalin pola kerjasama yang baik antara pengurus dengan tokoh masyarakat (ketua RT dan RW setempat), hal ini merupakan manifestasi jaringan dalam modal sosial. Kondisi diatas sesum dengan pendapat salah seorang ketua RT setempat yang menyatakan :
" pengurus HIP PAM dengan kita sating kerjasama, terutama menyangkut pelanggan diwilayah RT saya ini, kalau ada yang mau "amprah ", mereka pasti memberitahu dan biasanya masyarakat yang mau mengajukan sambungan baru ngomong dulu ke kita sebelum ke HIP PAM, nanti kita bantu ngomong sama pengurus, jadi kita semua enak, kita membantu warga, trus pengurus juga kita beritahu gimana orang terse but setiap harinya. Selain itu kita juga sering bantu pengurus kalau ada warga yang telat bayar atau lupa bayar, pokoknya sing penting sating komunikasi saja antara kita dan pengurus " Pengurus HIPP AM setiap bulan mendapatkan honor sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) dan untuk petugas teknis disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan dengan upah yang berlaku. Nilai honor itu tentunya sangat minim sekali namun para pengurus merasa bahwa 104
itu tidak menjadi permasalahan. Bagi pengurus HIPP AM, turut mengelola kebutuhan air bersih untuk warga adalah sebuah perjuangan walaupun dengan honor yang kecil. Pertimbangan mereka mau menjadi pengurus yaitu pertama : kerja merupakan ibadah, hal ini sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat yang mayoritas beragama muslim (99,9%) yang meyakini bahwa bekerja dengan iklas merupakan salah satu ibadah kepada Tuhan. Kedua : semangat kerja dan kebersamaan, dimana kerja keras yang dilakukan untuk kemaslahatan umat dan adanya kepercayaan masyarakat yang telah sepenuhnya menyerahkan pengelolaan ini kepada pengurus. Ketiga : jiwa so sial yang tinggi, karena dalam diri mereka (pen gurus) tertanam suatu keyakinan " sapo maneh lak gak awake dewe (siapa lagi kalau bukan kita
sendiri)", yang melakukan pekerjaan ini. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat berpendidikan rendah dan tidak bisa berorganisasi. Keempat : saling menghormati antara pengurus, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh preman yang ada sehingga terjalin kerjasama yang baik. Keswadayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan
HIPPAM
· menggambarkan bahwa pemberdayaan itu · mendorong masyarakat- untuk mampu
secara
mandiri
mengatasi
permasalahannya
dalam
rangka
membangun diri dan lingkungannya berdasarkan pada kekuatan dan kemampuannya. Swadaya yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan 105
dalam bentuk tenaga, pikiran maupun biaya (asset). Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan HIPP AM akan menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggungjawab masyarakat yang tercemin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir dan cara kerja. Pendapat tersebut sesuai dengan keterangan salah seorang pengurus HIPP AM yang menyatakan :
"..... kalau melihat upah yang kita terima sangat jauh dari ukuran semestinya, tapi kita tidak pernah berpikir kesitu. Bagi kami ada sumur bar merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat sini. Itu lebih dari uang yang kami terima setiap bulan. Kami beke1:ja secara iklas tumakninah lillahitaalla. Kerja merupakan ibadah. Selain itu ma:,yarakat disini mendukung sepenuhnya kepengurusan ini, ini juga yang membuat kita mau untuk mengurus HIPAMini". Sistem
pengelolaan HIPP AM telah terbentuk sejak pertama
didirikan, hal ini ditandai dengan terbentuknya struktur organisasi dan kepengurusan HIPP AM yang ditetapkan 5 tahun sekali dan sampai saat ini kepengurusan HIPPAM telah dilakukan penggantian sebanyak 2 (dua) kali. Pemilihan kepengurusan HIPP AM dilakukan secara terbuka yang dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh preman dan dari birokrat (pegawai kelurahan) sebagai pengamat. Dalam pemilihan pengurus hak suara peserta dalam rapat adalah sama artinya bahwa tidak ada perbedaan, begitu juga hak suara tokoh · preman yang memang ·sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat tersebut. Untuk meningkatkan kinerja pengurus setiap 3 bulan sekali dilakukan rapat intern antar pengurus dan rapat dengan warga dilakukan setiap satu tahun sekali dan pada akhir 106
tahun di buatkan angket kepuasan masyarakat dan saran-saran untuk peningkatan pengelolaan HIPP AM. Dalam pengelolaan keuangan, pengurus HIPP AM menggunakan sistem terbuka yaitu setiap 3 bulan sekali dilaporkan kepada kelurahan dan setiap satu tahun sekali dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam
rembug warga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan aparat Kelurahan Kedungkandang sebagai berikut:
" selama saya menjabat di Kelurahan Kedungkandang ini pengelolaan HIPPAM di RW 5 tidak pernah ada masalah. setiap bulan pengurus juga membantu administrasi Kelurahan Kedungkandang. Laporan kegiatanpun juga sering dilaporkan ke kelurahan apalagi salah seorang staf kami menjadi pengurus HIP PAM sehingga sekecil apapun permasalahan HIP PAM kita pasti tahu dan kita akan membantu memberikan masukan atau memecahkan permasalahan yang ada. Untuk kepengurusan selama ini terbuka dihadiri lapisan masyarakat disana. Tokoh agama, tokoh masyarakat juga tokoh-tokoh yang lain disertakan dalam rapat. Tidak ada pemaksaan dalam pemilihan, mengalir apa adanya dan sesuai dengan keinginan masyarakat sendiri. Kita sebagai aparat hanya memantau dan kalau bisa membantu sesuai kapasitas kita sebagai aparat ". Dalam
melakukan
sosialisasi
kegiatan
HIPP AM
maupun
pengumumun-pengumum an yang berkaitan dengan permasalahan air, pengurus melakukannya melalui edaran-edaran yang ditempelkan pada tempat-tempat tertentu, di mushola-mushola maupun di tempat kelompokkelompok perkumpulan warga diantaranya melalui Perkumpulan jamaah pengajian, arisan dan kelompok tahlilan yang terdapat disetiap RT baik jamaah pengajian ibu-ibu maupun bapak-bapak. Hal tersebut nampak bahwa peran tokoh agama dan tokoh msyarakat melalui kelompok-kelompok 107
kemasyarakatan
san gat
berperan
dalam
pengelolaan
HIPP AM
dan
mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam upaya mendukung kegiatan HIPPAM. Dalam kenyataannya bahwa tidak semua warga di wilayah tersebut mampu untuk berlangganan air, karena warga sekitar sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dan pekerja ladang sehingga pengurus HIPP AM menyarankan kepada warga yang mampu untuk memberikan air kepada warga yang kurang mampu. Dengan cara ini memunculkan kebersamaan antar warga masyarakat dan tercipta kerukunan warga sehingga jaringan dapat terjaga dengan baik. Untuk menerapkan asas keadilan disetiap rumah dipasang meter air yang digunakan sebagai alat ukur pemakaian air oleh masyarakat, sehingga besaran pembayaran air ditentukan oleh seberapa banyak air yang digunakan. Ada 5 kelompok atau go Iongan yang digunakan oleh HIPP AM dalam penetapan harga air yaitu :
Tabel: 6.1 Golongan dan Tarip air No
Pemakaian (mu~hola)
1
Tempat fasum
2
Ibadah (Masjid) IZl I 0 m 3
Tarip 10.000/ bulan
Gratis _) Minimal : IO.OOO Maximal: 15.000 4 I 0 m 3 - I5 m 3 1.500/m3 5 IZl I5 m 3 2.000/m 3 Sumber: pengurus HIPPAM 20IO '"I
108
Keterangan Mushola TPA. Melihat warga
~an~
ada
kondisi
Melihat goIongan dan tarip air yang ditetapkan oleh HIPPAM lebih murah dibandingkan dengan harga dari PDAM. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Wachid, salah seorang pengusaha temak ayam:
"Sebelum ada HIPPAM, bati (laba) saya sedikit pak, lha.. ongkos yang saya keluarkan untuk membeli air tangki dari PDAM setiap bulan katah, bisa sampai 2 juta tapi mantun wonten HIPPAM ongkos beli airnya murah seka/i, setiap bulan saya mbayar airnya cuman 200 ribu rupiah, paling katah nggih sampai 300 ribu rupiah mawon, saya dapat ngirit ongkos ngopeni ayam niki ".
Dengan perekonomian
adanya warga
swnur
bor
ini JUga
yaitu munculnya
dapat
meningkatkan
industri-industri
masyarakat
diantaranya industri pembuatan batu-bata, petemakan ayam potong, industri pembuatan tahu serta temak ikan. Gambar6.1 Industri di Masyarakat
Swnber data : Data primer 2010 Cakupan pelayanan HIPPAM mencapai 95 % penduduk di RW 5 Kelurahan Kedungkandang dan sebagian warga Kelurahan Lesanpuro dimana jumlah pendududk RW 5 berdasarkan survey BPS tahun 2010 mencapai 342 KK atau 1320 jiwa. Cakupan pelayanan ini berdasarkan 109
jumlah
pengaJuan
sambungan
baru
dari
warga namun
sebetulnya
masyarakat R W 5 secara keseluruhan atau 100% telah menikmati air bersih karena sejumlah 5 % merupakan orang yang kurang mampu dan tidak bisa mengajukan sambungan baru sehingga mereka menumpang air kepada tetangganya yang lebih mampu. Sedangkan tingkat pembayaran rekening air rata-rata 90% baik atau membayar tepat waktu dan 10 % kurang lancar. Menyikapi pembayaran rekening yang kurang lancar pengurus bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang pembayarannya kurang lancar. Masyarakat yang kurang lancar membayar rekening air diberikan solusi dengan mengangsur semampunya dan diberikan toleransi waktu yang cukup. Setiap bulan, pengurus HIPP AM mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta untuk pendapatan kotor. Pendapatan ini akan digunakan untuk perbaikan kerusakan alat, listrik, honor pengurus, dan kebutuhan lain yang sifatnya mendadak. Pengeluaran terbesar tiap bulan itu untuk listrik yang mencapai Rp 2 juta. Kalau honor pengurus cuma kisaran Rp 40 ribu sampai Rp 60 ribu sehingga pendapatan bersih tiap bulan dalam kisaran Rp 1,5 juta. Namun, pengurus bel urn menginvestasi dana ·karena · belum berani menanggung resiko. Sementara uang disimpan di bank. Pengurus HIPP AM juga tidak menutup mata dengan dana segar yang berhasil dikumpulkan. Pengurus kerap membantu hal yang berbau 110
sosial seperti pembangunan mushola, jembatan, korban bencana, dan zakat. Hal yang dilakukan pengurus HIPPAM merupakan tindakan memupuk jaringan kepada masyarakat dan menciptakan kepercayaan sehingga eksistensi HIPPAM semakin terjaga. Apabila terdapat permasalahan intern, pengurus segera melakukan rapat tanpa harus menunggu waktu yang ditentukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat sehingga tidak merugikan masyarakat dan apabila terdapat permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat maka pegurus akan melakukan rapat bersama antar masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh preman membicarakan permasalahan untuk dirembug bersama sehingga permasalahan bisa diredam dan dipecahkan bersama. Kebersamaan dalam memecahkan masalah ini merupakan wujud dari jaringan yang kuat dan mencerminkan modal sosial yang tinggi antara pengurus HIPPAM dengan tokoh-tokoh di masyarakat. Gambar6.2 REMBUG WARGA
Sumber : data Primer 2010 111
Partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan HIPPAM yaitu apabila ada kebocoran pipa utama maupun pipa sekunder, maka masyarakat dapat langsung menghubungi salah satu pengurus sehingga kerusakan dapat dengan cepat ditangani. Sikap masyarakat untuk ikut peduli terhadap sumur bor sangat positip. Masyarakat dengan sukarela menjaga fasilitas sumur bor. Dengan memelihara fasilitas tersebut secara langsung masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolan HIPP AM. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sumur bor tersebut timbul karena ada motivasi dalam diri mereka bahwa kalau mereka ikut berpartisipasi aktif menjaga fasilitas sumur bor dan jaringan perpipaan maka kesulitan air yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dapat di atasi. Hal ini merupakan wujud perilaku warga masyarakat yang mempunyai perasaan memiliki dan saling membutuhkan akan air bersih. Selain menangani HIPP AM pengurus juga berusaha memberikan pengetahuan kepada masyarakat cara berorganisasi dengan baik, sebagai contoh ketika ada warga yang mau membayar rekening air ingin menitipkan uang kepada ketua, maka ketua menolak dengan memberikan penjelasan kepada warga tersebut untuk membayar kepada petugas yang menangani. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan seorang- pengurus HIPP AM tentang pembayaran rekening air :
" ..... sering kali masyarakat disekitar rumah saya mau menitipkan uang untuk membayar air, tapi saya tolak secara halus, supaya warga tidak tersinggung, kemudian saya beri pengertian kepada warga tersebut untuk membayar air kepada petugasnya langsung. 112
Apa yang saya lakukan ini untuk memberikan pengetahuan berorganisasi dan supaya ma.syarakat itu lebih percaya kepada pengurus ".
Apa
yang
dikemukakan
pengurus
HIPP AM
terse but
akan
memunculkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan sikap rasa memiliki dari masyarakat terhadap sumur bor. Sikap yang muncul di masyarakat tersebut berkaitan dengan daya nalar atau pikiran, perasaan dan tingkah laku. Daya nalar yang kuat disertai perasaan sensitive terhadap perubahan sosial akan mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam menyikapi perubahan
itu
sendiri
termasuk
didalamnya
proses
pemberdayaan
masyarakat. Hal seperti ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pen gurus. Dalam mengelola HIPP AM, pengurus tidak banyak menemukan kendala walaupun sebagian besar warga dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah namun mempunyai kesadaran yang tinggi didasari rasa kebersamaan, memperkecil persoalan yang ada. Semua persoalan akan dapat diatasi dengan musyawarah, seperti halnya tunggakan pembayaran rekening. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HIPP AM sesuai dengan pendapat, Sutrisno · (2000 : 185) · yang menjelaskan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari 113
pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat yang mandiri
sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas
mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol
lingkungan dan sumber
dayanya sendiri, serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Perilaku masyarakat seperti ini sesuai pendapat Witrianto (2003) yang menyatakan :
"beberapa dimensi pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial antara lain kemampuannya menyelesaikan berbagai masalah kolekt(/: mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat, memperluas kesadaran bersama bahwa banyak }alan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama, memperbaiki mutu kehidupan seperti tingkat kesejahteraan, perkembangan anak dan banyak keuntungan lainnya yang dapat diperoleh. Bangsa yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efekt(f menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan rakyatnya. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi ··.
6.2
Peranan modal sosial dalam pengelolaan HIPP AM
Untuk menggambarkan peranan dan manfaat dari modal sosial dalam pengelolaan HIPP AM akan digambarkan dalam ·beberapa bagian sesuai
dengan
bentuk
modal
sosial.
Dalam
penelitian
mt
telah
diidentifikasikan adanya 3 (tiga) bentuk modal sosial yang mendukung
114
pengelolaan HIPP AM. Bentuk modal sosial terse but adalah kepercayaan sosial, jaringan sosial dan norma sosial.
6.2.1 Kepercayaan
Dasar terbentuknya modal sosial adalah rasa kepercayaan yang ada pada masyarakat Kelurahan KedungKandang. Eksistensi HIPP AM sebagai pengelola sumur bor tidak dapat dilepaskan dari adanya kepercayaan dari warga Kedungkandang terhadap HIPP AM maupun kepercayaan HIPP AM terhadap warga Kedungkandang itu sendiri. Dengan adanya kepercayaan secara timbal balik tersebut meningkatkan manfaat bersama. Bentuk kepercayaan dalam pengelolaan HIPP AM sesuai dengan pemyataan yang di kemukakan oleh tokoh masyarakat tentang antusias warga ketika awal pembangunan sumur bor:
"....... dimanapun sumur bar akan dibangun, masyarakat siap menyerahkan lahannya untuk pembangunan sumur bar tersebut tanpa me minta ganti rugi a tau imbalan sedikitpun. ... " Pemyataan ini diperkuat oleh pendapat salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan :
"..... manfaat adanya sumur bar ini sudah dirasakan aleh masyarakat disekitar sini, bagi masyarakat yang mampu pasti mereka langsung mengajukan untuk menjadi pelanggan HIP PAM Masyarakat tidak keberatan dengan biaya yang dibebankan karena manfaatnya banyak dan persyaratannya untuk meJ?jadi pelanggan sangat mudah, selain itu pembayarannya dapat di cicil, pengurus HIPPAM memberi kemudahan kepada ma~yarakat sini, sehingga masyarakat percaya sumur bar itu dike/ala/a dengan haik oleh pengurus. 115
Tidak pernah ada permasalahan tentang siapa yang menangani HIP PAM terse but. Masyarakat kenai semua pengurus HIP PAM. kita sudah hidup bersama di daerah sini puluhan tahun sejak mbah buyut kita. Sehingga kita mengenal baik para pengurus HIPPAM" Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan seorang pengurus HIPP AM tentang bagaimana mengelola HIPP AM :
"... kami tidak menu/up mata terhadap kerja kita, kalau ada yang kurang bener mengenai HIPPAM. kita siap menerima masukan maupun kritikan, karena bagi kami masukan itu mengingatkan kita kalau ada kesalahan yang tidak kita sengaja serta untuk menambah baik pelayanan kepada masyarakat. J\1a5yarakat sudah terbiasa bicara langsung kepada para pengurus disini kalau ada sesuatu permasalahan, baik dijalan, ditempat perkumpulan, jamaahan maupun dimana kita bisa bertemu, meraka menyampaikannyapun nyantai, terbuka dan tidak ada takut atau sungkan serta tidak kaku-kaku sekali... ". "...... untuk masalah laporan kegiatan, kita juga terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan laporannya... untuk laporan ke kelurahan setiap bulan kita memberikan kontribusi kesana.. dan untuk laporan kepada masyarakat kita mengadakan rapat setiap satu tahun sekali, selain itu kita juga mengedarkan angket kepuasan pelanggan,. itu kita buat untuk melihat apakah masyarakat sudah puas ada belum dan sebagai acuan kita untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi... " Dalam pembangunan sumur bor di Kelurahan Kedungkandang tersebut, perilaku warga dan interaksi yang dilakukan masyarakat sangat mencerminkan aspek-aspek modal sosial yang tumbuh berkembang di ·masyarakat. Sifat antusias dan sukarela tanpa pamrih memberi bantuan jajanan dan minuman untuk para pekerja ini merupakan perilaku masyarakat yang merupakan aktualisasi modal sosial yang ada di masyarakat. Selain itu sikap dari masyarakat 116
dengan
menyerahkan
sebagian
assetnya
untuk
kepentingan
masyarakat merupakan perwujudan dari pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi. Kepercayaan
yang
tinggi
dalam
masyarakat
tersebut
merupakan perwujudan yang tumbuh dalam suatu komunitas atau masyarakat setempat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur para pengelola HIPP AM, adanya saling keterbukaan dan saling percaya an tara masyarakat terhadap HIPP AM dan sebaliknya. Sebagaimana pendapat COX (1995) bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif, hubungan-hubungan juga bersifat kerja sama. Kepercayaan sosial pada dasamya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Dengan demikian bahwa kepercayaan yang tumbuh dan menjadi pengikat masyarakat Kedungkandang merupakan faktor penting dalam membuat jalannya HIPPAM menjadi lebih efektif dan efisien.
Bentuk
manifestasi
kepercayaan
masyarakat
dalam
mendukung pengelolaan HIPP AM dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
117
Tabel6.2 Manifestasi Kepercayaan Pengurns Dalam Pengelolaan HIPP AM No
Pengurns HIPP AM
I
Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat (pembuatan angket kepuasan).
2
Kontinuitas aliran air ke rnmah-rnmah warga
3
Pemasangan sambungan barn walaupun masyarakat barn membayar 50%.
4
Pemberian kelonggaran waktu dan dengan cara mengangsur dalam membayar tagihan air.
5
Pengelolaan keuangan dengan terbuka dan Pertanggung jawaban setiap I tahun sekali.
Sumber: Data primer yang diolah 2010.
Tabel6.3 Manifestasi Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan HIPP AM
No
Masyarakat
1
Sifat Acceptabilitas, Masyarakat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada pengurns HIPP AM.
2
Keinginan penduduk yang besar menjadi pelanggan HIPP AM
'"I
Masyarakat setuju besarnya biaya sambungan barn dan tarip
.)
air. 4. Sikap sukarela-menyerahkan lahan untuk pembangunan Sumur
bor 5
Perilaku
warga
mempunya1
rasa
membutuhkan air bersih Sumber: Data primer yang diolah 2010.
118
memiliki
dan
saling
Kepercayaan Kedungkandang
yang
tertanam
dalam
masyarakat
dan pengurus HIPP AM yang membuat eksistensi
pengelolaan HIPP AM dapat berjalan sampai saat ini. Dalam penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Kedungkandang mempunyai struktur sosial dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap kinerja pengurus dalam mengelola HIPP AM, hal ini didasarkan pada eksistensi pengurus yang sampai saat ini tetap dipertahankan untuk mengelola HIPP AM. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat timbul karena adanya komunikasi yang baik antara pengurus dangan warga masyarakat, selain itu komunitas masyarakat tersebut telah saling mengenal satu dengan yang lainnya dan mempunyai kesamaan kepentingan serta komunitas masyarakat telah terbentuk sejak lama dari nenek moyang mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Fukuyama (1995) yang menyatakan kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerja sama yang berdasarkan norma-norma yang dianut bersama.
Apabila
anggota
kelompok
mengharapkan
anggota-
anggotanya berperilaku jujur dan· terpercaya, mereka pasti saling mempercayamya.
Kepercayaan
ibarat
pelumas
jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif.
119
yang
membuat
6.2.2. Jaringan Dalam konteks penelitian ini, jaringan yang dimaksudkan meliputi jaringan kerja sama antara masyarakat dengan pengurus dan antar pen gurus HIPP AM. Keberhasilan pengelolaan HIPP AM salah satunya adalah bagaimana organisasi melakukan hubungan yang baik antara intern organisasi maupun secara ekstern yaitu pelanggan dalam hal ini warga masyarakat. Dengan jaringan yang terbina dengan baik menfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang positif yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Sebagaimana pendapat Puttnam ( 1995) menyatakan bahwa jaringanjaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya serta manfaat dari partisipasinya. Jaringan kerja sama yang selama ini dilakukan oleh pengurus HIPP AM dengan masyarakat dilakukan secara intensif dan terus menerus. Sistem penguatan jaringan dilakukan secara informal dan formal. Artinya penguatan jaringan dilakukan tidak hanya hubungan antara pelanggan dan produsen tetapi lebih didasarkan pada jaringan yang bersifat kekeluargaan diantara individu. Penguatan jaringan ini dapat
dilakukan · melalui ·. kumpulan-kumpulan
kemasyarak.atan
maupun tradisi-tradisi yang masih kental dianut oleh masyarakat. Interaksi ini melahirkan modal sosial yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama yang 120
kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjango Masyarakat dengan pola seperti ini cenderung bekerja secara gotong royong, merasa aman berbicara untuk mengungkapkan permasalahan dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul. Hal ini sependapat dengan pendapat Onyx; 1996 bahwa masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh, orang mengetahui dan bertemu orang lain, kemudian mereka membangun interaksi yang kental, baik bersifat formal maupun non formal. Dengan mempererat jaringan-jaraingan sosial di masyarakat memperkuat perasaan kerjasama para anggota masyarakat dengan pengurus HIPP AM serta meningkatkan manfaat dari partisipasi nya tersebut. Hal ini dipertegas oleh pendapat salah seorang tokoh masyarakat tentang hubungan antar warga masyarakat:
Antara warga masyarakat disini satu dengan yang lainnya hampir mengenal semua, kita hidup disini sudah puluhan tahun, kita hampir setiap hari ketemuo Masyarakat hampir tiap minggu mengadakan kegiatan, ada tahlilan, jamaahan pengajian bapakbapak dan ibu-ibu sampai kegiatan arisan segalao Untuk kepemudaan juga ada wadahnya sendirio Acara kumpul-kumpul di masyarakat sering terjadi sehingga kita semua mengenal satu dengan yang lainnyao Tahu sifat dari masing-masing orang. Dan tahu kepribadian orang itu seperti apa '-'0 "0
0
0
121
Pendapat yang sama disampaikan salah seorang pengurus HIPPAM tentang hubungan antara pengurus dan masyarakat:
"... HIP PAM ini kan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kit a juga hagian dari mmyarakat, yang membedakan kan hanya kita yang mengurusi HIP PAM dan masyarakat sebagai pelanggan, tapi pada dasarnya kita sama. Artinya kita setiap hari ya seperti masyarakat, ngobrol tentang pekerjaan, lahan sawah a/au ternak kami. Untuk keperluan HIPPAM kita juga terbuka kepada masyarakat, dan masyarakat sudah mengetahuinya. Kami dalam memberikan informasi tentang HIP PAM misalkan ada pengurasan Iandon kan membutuhkan waktu 2-3 hari dan itu perlu di beritahukan sebelumnya kepada masyarakat agar mereka bisa menyiapkan air sebelumnya. Pemheritahuan kepada masyarakat ini sangat terbantu oleh perkumpulan-perkumpulan yang ada di masyarakat. Setiap ada informasi yang harus di berilahukan kepada masyarakat kita tinggal meminta tolong pengurus perkumpulan-perkumpulan tersebut untuk diumumkan pada waktu itu atau kita umumkan lewat papan pengumuman dan lewat mushola-mushola. Bentuk manifestasi jaringan antara masyarakat dan pengurus HIPP AM dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel: 6.4 Manifestasi Jaringan Dalam Pengelolaan HIPPAM No
1
INTERN
EKSTERN
Rapat pengurus 3 (tiga) bulan Laporan sekali.
2
kegiatan
kepada
kelurahan setiap 3 bulan sekali
Rapat pengurus dengan warga Pengajuan setiap 1 tahun sekali
Proposal
pembangunan Sumur Bor ke Pemda Kota Malang
3
Pelaporan Kelurahan
kegiatan setiap
3
sekali
ke
Pemanfaatan
bulan kelompok perkumpulan dalam pengimformasian HIPPAM
122
kelompokkegiatan
4
Pembahasan
pengelolaan Koordinasi
HIPP AM
yang
tokoh
agama,
dengan
tokoh
melibatkan masyarakat dalam menyikapi tokoh warga
yang
mgm
menjadi
masyarakat dan tokoh preman pelanggan HIPP AM dan warga diantaranya penetapan biaya yang menunggak pembayaran sambungan baru dan besamya pemakaian air minum tarip air. 5
Pemilihan
pengurus
dilakukan
terbuka
yang Komunikasi melalui
Pembagian
dan
interaktif antara pengurus dan warga dimanapun berada.
rembug warga 6
terbuka
tugas
pengurus
Rasa memiliki yang besar dari masyarakat
HIPPAM.
akan
instalasi
HIPPAM 7
Partisipasi
HIPP AM
setiap
dalam
Pemberian air dari warga yang
kegiatan mampu kepada warga yang
kemasyarakatan seperti gotong tidak mampu royong
dan
hari
besar
keagamaan. Sumber : Data primer yang diolah 2010. Manifestasi
Jaringan
yang
berkembang
di
masyarakat
sebagaimana tabel di atas menumbuhkan interaksi positif antara pengurus HIPP AM dengan masyarakat yang merupakan wujud dari modal sosial. Pemyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan seorang pengurus HIPP A~ :
"..... kalau ada kegiatan gotong royong, HIPPAM memberikan sumbangan kepada masyarakat, kita membelikan jajanan dan minuman untuk orang-orang. Begitu juga kalau ada kegiatan perayaan hari besar keagamaan, HIPPAM pasti berpartisipasi. Kita biasanya memberi uang kepada panitianya. "
123
Hubungan atau jaringan yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat kedungkandang dengan pengurus HIPP AM terse but merupakan suatu bentuk komunikasi bersama lewat hidup yang berdampingan sebagai interaksi antar individu dan organisasi. Hal ini sangat diperlukan sebab dengan intensitas berinteraksi yang tinggi antar individu akan membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu yang lain atau dengan organisasi dalam hal ini HIPP AM. Bentuk jaringan seperti ini menumbuhkan nilai positif karena masyarakat mempunyai jiwa sosial dan kepedulian terhadap lingkungannya.
6.2.3 Norma-norma Organiasai tidak berjalan apabila tidak didasari kesepakatan bersama maupun norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak terkecuali pada pengelolaan HIPP AM yang dibentuk berdasarkan norma-norma yang telah disepakati bersama dalam komunitas masyarakat dan dilakukan secara terbuka dalam wadah rembug
warga. Norma-norma yang ditetapkan bersifat mengikat untuk . k.omunitas masyarakat terse but,. 11amun norma-norma terse but tidak selamanya bersifat kaku. Sifat dari norma-norma tersebut lebih bersifat fleksibel
artinya dapat
menyesuaikan dengan
permasahan yang dihadapi di masyarakat.
124
tingkat
Dalam penelitan ini, yang dimaksud dengan norma sosial adalah pedoman yang disepakati bersama yang telah diterima oleh masyarakat Kedungkandang maupun pihak HIPP AM
sehingga
mampu dijadikan acuan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam interaksi antara HIPP AM dengan warga Kedungkandang itu sendiri memerlukan aturan main untuk meningkatkan eksistensi masingmasing dalam mencapai tujuannya. Pendapat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengurus HIP AM tentang aturan yang selama ini dijalankan :
" HIP PAM telah membuat aturan yang ditetapkan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat disini. Isinya mengenai anggaran dasar,struktur organisasi, tarip air dan ketentuan lain yang mengatur tentang pengelolaan air. Selain ketentuan resmi dari HIP PAM, kita dalam menangani permasalahan lebih mengedepankan pendekatan personal, selain itu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih manusiawi sebagai contoh kalau ada warga yang belum membayar rekening air, kita tidak serta merta memutus saluran tapi kita mendatangi yang bersangkutan atau melalui pak RT setempat. Kalau orang tersebut ternyata belum mempunyai uang, kita memberi kelonggaran dengan mencicil sesuai kemampuan dan waktu yang dirasa cukup ". Peneliti melihat garis besar munculnya dua aturan yang berkolaborasi untuk memayungi pengelolaan HIPP AM yaitu aturan dari HIPP AM itu sendiri dan · norma atau adat yang· berlaku · di masyarakat. Aturan non formal inilah yang dirasakan lebih efektif daripada aturan formal karena masyarakat masih memegang normanorma tradisional dan masih menjujung nilai adat atau kebudayaan 125
yang
tinggi.
Sebagaimana
pendapat
Woolcock
(2001)
yang
menyatakan Rule of law atau aturan mam merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat dalam bentuk formal dengan sanksi, namun ada juga sanksi non formal yang diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Hal ini berdampak adanya keteraturan dalam masyarakat. Bentuk manifestasi aturan antara masyarakat dan pengurus HIPP AM dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 6.5 Manifestasi Norma Formal Dalam Pengelolaan HIPP AM No
Aturan Formal
1
Aturan ten tang pengelolaan HIPPAM meliputi Anggaran dasar.struktur organisasi dan tarip air.
2
Tingkat pembayaran tagihan rekening air sebesar 90%.
3
Nilai yang melekat pada pengurus HIPPAM
Sumber: Data primer yang diolah 2010.
126
Tabel6.6 Manifestasi Norma Non Formal Dalam Pengelolaan HIPP AM No
Aturan Non Formal
1
Toleransi cara pembayaran (mencicil) dan tenggang waktu terhadap warga yang belum bisa membayar tagihan rekening air.
2
Penyambungan saluran rumah walaupun calon pelanggan baru membayar 50%.
"
.)
Keyakinan pengurus bahwa bekerja dengan iklas merupakan ibadah kepada Tuhan YME.
Sumber: Data primer yang diolah 2010
Manifestasi norma-norma yang diterapkan dalam pengelolan HIPP AM
sebagaimana tabel diatas sesuai dengan pendapat Fukuyama
( 1999: 16) bahwa modal so sial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai rangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Dari ketiga bentuk modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan dan norma-norma, faktor yang paling berperan dalam pengelolaan HIPPAM Kedungkandang yaitu Jaringan karena masyarakat Kedungkandang telah melakukan interaksi dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus 127
sehingga membentuk kerjasama yang baik antara warga masyarakat dan pengurus HIPP AM yang pada akhimya akan tercipta kepercayaan yang merupakan faktor penting dalam membuat jalannya organisasi HIPP AM menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun dibidang-bidang lainnya dapat meningkatkan keadaan yang kondusif antar individu dan organisasi, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap para stockholder yang terlibat dalam jaringan dan mampu menumbuhkan efisiensi biaya ketika modal sosial tersebut terbentuk dan terpelihara dalam hubungan masyarakat.
128
BAB VII PENUTUP
7.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dalam pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Modal sosial yang ada pada masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan HIPPAM. Modal sosial yang kuat pada masyarakat Kelurahan Kedungkandang
mengakibatkan
pengelolaan
HIPP AM
Kelurahan
Kedungkandang sampai saat ini berjalan dengan baik dan tidak pemah terjadi konflik. 2. Masyarakat Kelurahan Kedungkandang mampu melahirkan modal sosial meliputi nilai, norma, kepercayaan dan jaringan yang dapat ditemui pada kelompok-kelompok
perkumpulan
seperti
Pengajian,
Perkumpulan
kematian, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti Karang taruna dan Arisan, dan tradisi masyarakat seperti Megengan, Tahlilan, Ngelayat, dan Gotong royong. 3. Masyarakat Kedungkandang mempunyai modal sosial yang baik dengan tingkat kepercayaan tinggi antara individu dan HIP PAM dan antar para· pengurus HIPPAM sehingga terjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dan pengurus HIPP AM. Hal ini merupakan faktor penting dalam membuat jalannya HIPPAM menjadi lebih efektif dan efisien.
129
7.2 SARAN a. Untuk Pemerintah 1. Pemerintah dapat mengadopsi pengelolaan HIPP AM di Kelurahan Kedungkandang ini untuk diterapkan di daerah lain yang mempunyai kondisi sama berdasarkan pola pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan rasa memiliki terhadap program pembangunan tersebut. 2. Hendaknya pemerintah tetap mempertahankan posisi dan perannya sebagai pendamping dalam pengelolaan HIPP AM sehingga apabila muncul permasalahan, pemerintah dapat berperan sebagai mediator yang dapat menumbuhkan jaringan antara masyarakat, pengurus dan pemerintah.
b. Untuk HIPPAM 1. Dalam pembagian tugas secara teknis sudah dilakukan oleh pengurs namun untuk menyempumakan struktur organisasi perlu dibuatkan diskripsi kerja sehingga tugas dari masing-masing pengurus menjadi lebih jelas dan dapat dijadikan pegangan bagi pengurus. Selain itu dapat dijadikan
~ebagai
pembelajaran. kepada masyarakat dalam
berorganisasi. 2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, perlu dibuatkan sub tandon yang dulu pemah ada dengan tujuan apabila terjadi pemakaian air yang melonjak pada jam puncak yang menyebabkan dibebarapa
130
tempat yang jauh dari tandon utama saluran a1mya mati. Dengan pembuatan sub tandon ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. 3. HIPPAM
harus
keberlangsungan
mempunya. sumur
bor,
perencanaan karena
kedepan
untuk
terhadap
mengantisipasi
menyusutnya kapasitas air sumur bor dan menurunnya nilai ekonomis instalasi. Pengurus HIPP AM perlu melakukan perhitungan terhadap nilai penyusutan asset sehingga pada waktunya nanti
apabila
diperlukan perawatan yang besar ataupun penggantian instalasi, pengurus dapat menyediakan biayanya dan hal ini dapat menghindari beban masyarakat.
c. Untuk masyarakat Kelompok-kelompok perkumpulan dan tradisi-tradisi yang berjalan di masyarakat perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi karena peran dan fungsinya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam pengelolaan HIPP AM Kelurahan Kedungkandang.
131
DAFTAR PUST AKA
BUKU Colemen, James S. 2008. Dasar-Dasar Teori Sosial. Nusa Media. Bandung. Delinom, Robert M. Marganingrum, Dyah. 2007. Sumber Daya Air dan Lingkungan - Potensi, Degradasi dan Masa Depan. Lipi Press. Jakarta. Fukuyama, Francis. 1999. The Great Discruption Human Nature and The Reconstitution o_(Social Order. The Free Press. New York. ------------
2002. Tust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (diterjemahkan dari buku Trust The Social Virtues and The Creation of Prosperity. 1995). Qalam. Yogyakarta.
ldrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitat[f dan Kuantita(f}. UII. Press. Yogyakarta. Murtiyanto, Nawa. 2005. Kampus Biru Menggugah, Seri Ke-3 Kumpulan Pemikiran Alumni. FISIPOL UGM. KA FISIPOL GAMA. Jakarta. Nawawi, Hadari, 2005, Penelitian Terapan, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Priyono, Onny S. dan A.M.W pranaka (penyunting). 1996. Pemberdayaan Konsep, Keb(iakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta. Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Priceton University Press. USA. ------------
2001. Bowling Alone: The Collapse And revival of American Community. Touchstone Book, Published by Simon & Schuster. USA.
Salim Agus. 2002. Perubahan Sosial. PT. Tiara Kencana. Yogyakarta. Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitat[f Alfabeta. Bandung. Supriyatna, Tjahya, 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Rineka Cipta. Jakarta.
Suyanto, Suparjan Henri. 2003. Pengembangan Masyarakat. Aditya Media. Jakarta. Wrihatnolo, Randi R dan Dwijowiyaoto, Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan "Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat". Elex Media Komputindo. Jakarta. Yustika, Ahmad, Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan : Definisi, teori dan Strategi. Bayumedia. Publishing. Malang.
ARTIKEL/MAKALAH Ancok, Djamaludin. 2003. Pidato Pengukuhan Guru Besar "Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat". UGM. Yogyakarta. Dwiyanto, Agus. 2008. Kepercayaan Publik : Masihkan Menjadi Modal Sosial Kita?. PSKK. UGM. Masik, Agustomi. 2005. Hubungan Modal Sosial dan Perencanaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol16/No.3, Desember 2005 Masduqi, Ali dan Endah Noor, dkk. 2008. Seminar nasional Pascasarjana VIIIITS Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus HIP PAM di DAS Brantas Bagian Hilir. ITS. Surabaya. Mulyawati, Susi S.---. Gotong Royong, Modul SMU Terbuka. Santoso, Hanung. 2009. Menjamin Hak Rakyat Atas Air: Kritik Atas kebijakan penyediaan Air Bersih di Indonesia. Woolcock, Michael and Narayan, Deepa. 2000. Social capital : Implication For Development Theory, Research and Policy. The World bank Research Observer Vol 15. 2000.
PENELITIAN : Bire, Adriana. 2008. Peranan Modal Sosial (Social Capital) Dalam Adopsi Teknologi Sistem Tanam Legmvo Pada Kegiatan Prima Tani di Kabupaten Kupang. MPKP. UGM
Iwarman.
2008. Pemberdayaan masyarakat Dalam pengembangan dan Pengelolaan irigasi di desa Sumberarum Kecamatan Moyudan kabupaten Sleman. Tesis MPKD. UGM.
Novita, Santi. 2008. Modal Sosial Masyarakat Nelayan Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Danau Singkarak. Tesis MPKD. UGM. Putra, I Made Kristiadi. 2009. Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Desa Pakraman, Studi Kasus Pengelolaan LPD Desa Prakaman Batuaji Kawan. Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Tesis MAP. UGM.
i
~
f1
~,_ :.,~'...;:..~' -.' -..;·~
.:1
.
~-~="'"''"".~
=
\
l
\
<~e--:-\).~j\'c\ \,~
<: :;: ~-
~~ !:·?.~-
- -,~- ,-:=---
l •t\.\.'~,-.=- ~'
------~ .. / ~- ------= -·- l -·=~:;::ID~-~--.Cliii!JC-=t:l_ _,__..:~-:-~.,.,~ : -~-::----..). .~,
- -
, --
-
.
-- _____: - ""'· w -...-= • .,.
__
~"~~~~w~ ~ ,/1.. r··-<
/ > f,'
,i \ 30 " \ ...---·- .....,...,.... ,;-...·---·. \\.,~-'<.•. .,..a.I.••Yr,'0'\ (.. tJ. ·J- . ~a ..;.'__....,p·
•..
I
e sMt"'l
•.
~
A .!1:~ u lli\.ll
v
~
r
.IC!d ~ u
u
.ii\'\.V o
,;n uur.nu'Y.Il.
.~&..C:~JUU .lrU'J\Jfl!.l'\ll~ ~u
u 1~ u .1&1\.\l~ l.JJfit~ u
r--::------; P£LINDUNG LURAH 1;
~---------------------
b
,-
J
1-
II ::---Y PE:NASEHA~ l\1 K
- -l
I :
II
: I:
t_==:=:J BE!':DAHARAl I
MA.KHOLIL
rBENDAJB.~ll II
j!
ROHW~-j
~J Keterangan : : Garis Koordinasi : Garis Komando
~TORl
~~Ali-i
OPERATOR
n
,.,.,. l r<· •
~IOH.YASIN
~
~
.
. J
1.~- ·~--' -··
SURA.T PERMOHONAN Sa,nl>ungan Rumah (SR) Meter Air
Kepada Yth. Bapai
Yang berte.rd:1 tangan/e;ap jempol di bawah ini kami : Narn3 T. Tgl Lahir/Umur Pekerjaan Temr;at Tinggal
: Jl. Kedungkandang Timur N<J .......
~T.
...... RW .......
Kel. Kedungkardang Kec. Kedung!
Dengan ini kami mengajulcan permohonan agar dapatnya Sambungan Rumah (SR), Pipanisasi dan ME t'=lr Air dari HIP AM (Hirnpunan Pengelolatwn Air Minum) Kecungkandang Timur ke halaman rumah 1-:ami. Dengan ini pula kum: rnenyatakari sanggup mentaati semua peraturan yang telah diatur atau ~iitentukon oleh Pengurus HIPAM "KediJngkandang Timur, Kelurahan Kedungkandang Kota lv1alcmg. Demikian surat pern1ohonan ini. kan1i buat dengan sebenarnya ate s dasar '<esadaran kami sendiri, tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihal< lain dan dapat dipergunakan set>agaimana mestiny3.
Mal::~ng,
.............................. 2004 Pernohon
4
HASIL ANGKET PENGUP.US HIPAM KEL. KEDUNGKANDANG JANUARI 2004
=================================================== I. KUAUT AS AIR No.
A:t~rnatif
Item
Jawaban
I
j_NI ·-w··-··. ·r-··
a. Bersih
2
Berdasa,·kon (responden)
HIFAM
I ta~el
I
14~
",":-1
-
-
141
100
c. Kotcr Jumlah
.. ··-·-
.
139
I
.
b. Kurang ber5it1
-~
%
F
··-··-·-· ··--··· ..
I
I
di atas dapat diketahui bahwa scbagian cesar konsumen
rr.enyatakan bahwa kualitas air bersih. Hal ir.i terb1.1k.ti dari 141
konsumen yang menye1takan bersih sejumlah 139 orang atau 98,6 %, yang menyatakan kurang bersih 2 crar.g atau 1,4 % dan tidak 8da ~esponden yang menyatakan kotor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas air sud<1h baik.
II.
KELANCARAt~
/\I ternatif a. Lancar
II
b. Kurang Ia ncar
j
Jawaban
I
_j_---'=-- I
N
141
~~~~:~ m~~--------1-
Berdasarl
HIPAM
tabel
AIR
141
I . 1
_j_
~0/c~o
--1
.1--.1
I
126 15
141
I
1
89,4
10,6
1;o__
:=._j
di atas dapat diketal1ui bc:hwa sebagian besar konsumen
menyatAkan
bahwa
aliran
ai~ lancar. Hal lni terbukti dai'i
141
konsumen yang meny2takan lancar sejumlah 126 orang atau 89,4 %, yang menyatakan kurang lance1r 15 orarg atau 10,6 % dan tid3k· ada rE'!sponden yang menyatakan tidak i"ncr.r Dengan demikicli1 dapat di!-:atakan bah·Na aliran air lancar.
II!. PELAYANAN PENGURUS
~
No.-r-
-t&m -- I 111
____Aiternatif Jawaban
--·----
a. iv'1emuaskan
-~----:-- I ·----+----14 ~- --1
b. Kurang me:muaskar,
1
c. iiJak memuaskc:r (mengecew8knn) .___
__.__Ju_m_la_h_ _ _ _ _ _ _ 8erdasarkan
tdbel
F
i1__ "-gl
I
9;
·-13_8_ _ 3
2.
I
'
;
j
~_:-~~-~-1-4~1~~-_L 1·4-1---+-j
0
~
-
I I
I
100
i
d: atas dapat diketahui bahwa sebagian besar konsumen
(respunden) HIPAM rner,yatakan bahwCJ pclnyanan pengurus mernuask2n. Hal ini terbukti dari 1 ·1·; i
~
38
orang atr•u 97,9 %, yang menyntakan kurar1g mernuaskan 3 orang atau 2,1 %dan tidak ada respOiiden yan9 mcnyaiakan tidak, memuaskan (mengecewakan). Dengan damir.ian clapat dikataka,1 bahwa sebagian besar konsumen (res~onden) HIPAM sude~h merasa puas terhadap pelayanan Pengurus
HIKArvl
28
IV. SARAN I KRITIK ~---.--------------.-----..-----·~
No. Item l'J
Alternatif Jawaban
1 F
a. Memperhatikan kelarcaran
26
air b. Puas terhad~p pelayanan Pengurus HIPAM c. Harus selalu memperhatikan
I
%
18.41
'12
8,5
18
12,8
11
7,8
6
4.3
salurar. yang rusak d. Peran operator harus ditingkatkan e. Pei1innkatan kedisipiinan dalam bekerja f. Pei!gontrolan dilakukan
dengan rutin g. -:-idak me11~berikan
l I
1
8
5,7
GO
42,5
I I
d'
j
saran/kritii< -- - - - - - - - - - - - - - - - -------+---Jumlah 141 100 Berdas :~rkan
!abel di at as dap2r dikete>hui bahwa kualitas air, kelancaran air, maupun pelayanan rengurus . HIPAM sudgh baik. Hal ini terbukti dari yar1g menye~ranka!1 agar memperhatikon l<elai1caran Rir 26 orang atau 18,4 %, yang mP.ny<'ltakan puas demgan pelayancm HIPAM sebesm 12 orang atau 8,5 %, yang menyatakan harus memperhatikan saluran yany rusak ~ejumlah ·j 8 orang atau 12,8 %, yang menyatakan peran operator harus dit;ngkatkan ::;ejumlall 11 oran·g atau 7,8 %, yang rnenyatakan tentang peningkatan kedispilinan da!am bekerj2 sejumlah 6 orang atau 4,3 %, yang menyatakan penQontrclan dilakukan dengan rL:tir. sejum1..ih 8 orang atatJ S,7
%, c;edangkan 60 konsurnen
. responden) Cltau 42,5 % tidak memberikan sarEJn/kritik, ini mambuktikan bahwa secara umum kualitas ::~ir, kelancamn, dan pelayanan pengu~us HIPAM ~udah baik.
PENGURUS HIPAM KEDUNGKANDANG
Sekretaris,
/\~C. ( ~ l -· /
~
"""" R A M L I, S.Ag
29
ANGKET I TANG GAP AN MAS'l' ARAKAT I KONSUMEN HIP AM. TERHADAF:
H B PAM ( HIMPUNAN PENGELOLAHAN AIR MINUM )
"KE[)UNGKANDANG TIMUR" f\EL. KEDUNGKANDANG KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG CATATAN: Lingkaril8h hur~f: 8, b dan c. psda pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan se.iujur-jujurnyu, yang dianggap anda benr1r atau yang paling sesuai dan paling tepat menurut anda. PERTAYAAN: 1. Bagaimana kP-adaarl air yang telah ditorirr.a sampai saat ini ? a. Bersih b. Kurang bersih c. l
Bagaimana kelancaran p~nerimaan air sampai saat ini ? 3. Lancar o. Kurarg lancar c. Tidak Mengalir
3. Bagaimana pelayanar1 pengurus Hipamterhadap anda I konsumen? a. Memuaskan b. Kurang memuaskan c. Tidak memuaskan ( Mengecewakan ). 4. Apa saran-saran anda I konsumen terhadap Pengurus I~IPAM. ?
a........................................................ ·························· b.............. ········· ... ············ .............................. ······ ....... .
c........................................................................ ·•· ... ····· YANG MENGISI
Ar~Gf<ET
~CJI8ng, ......... J<mu8ri 200~ INI A/n. l
27
INTERVIEW GlHDE (PEDOMAN
WA~ANCARA)
STUD I TENT ANG FFRANAN MODAL SOSIAL DALAAJ PENGELOL AAN HIPPAM DIKELURA HANKEDU NGKANDA NG (BAGI PELANGGA N)
ldentitas Rcsponden 1.
Nama
2.
Urnur
3.
Alamat
4.
Pendidikan terekhir
Mohon Bapak/lbu jawau pertanyaan berikut sesuai dcngan keadaan dan pcndapat pribadi dengan sejujur-jujurnya ! 1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota HIPPAM? 2. Mcnurul bapak/ihlt apa yang dirnaksud dengan HIPPAM? 3. Apa tujnan bapak ibu menjadi pelanggan HIP? AM? 4. Apa rnanfaat adanya HiPPAM yang bapak/ibu rasakan selama ini? 5. Berapa biaya yang bapak/ibu bayarkan Wttuk menjadi a.nggota HIPPAM 6. Siapa yang menetapkan .harga tersebut? Bagaimana cara menetapkan harga? 7. Menurut bapak/ibn, apakah bbya tersebut memberatkan atau tidak? Apa alasannyal E. Berapa pemakaian air rata-rata yang Bapak/Ibu pergunakan setiap bulan? 9. Berapa Biaya yang bapak/lbu keluarkan untuk
m~mbayar
air setiap bulan?
I 0. Menurut bapu.k/ibu, apakah pcngeluaran setiap bulan tersebut memberatkan atau tidak? Apa ala:;3.nn)'a! 11. Apakah Bapak/Ibu pernah mcnunggek pembayaran air?
12. Bagaimana Bapak/ibu melaporkan tentang permasabhan air yang Bapak/lbu hadapi? 13.
Apak~
Bapak/lbu ikut perkumpnlan /arisan? Apa narna perkumpulan tersebut?
14. Apakah Bapak/lhu rncngcnal baik pl..11gurus HIPPAM? Seberapa kenai'!
15. A;>akah bapak/Ibu pemah diajak rapat oleh pengurus HIP? AM? Berpa kali? 16. Apakah BapakiJbu pemah usul c!alam rapat? 17. Apakah Bapak/Ibu ikut memilih peng:.uus?
M~ngara
memilih pengurus itu?
I E. Bagaimana pendapat Bapak!lbu terhadap lcinerja pengelola HIPPAM? 19. Apakah pengelola pemah mengajak Bapak/lbu k.erja bakti? Berapa kali?apa saja yang dilakukan? :20. Apalcah sumur bor tersebut pemah rusak? 21 . Bagaimana penge!ola menangani sumur bor yang rusak tersebut? Apakah Bapak!lbu pem~h
dimintai sumbangan?
22. Menurut bapak!ibu, apakah ada selama ini sanksi atau tindakan yang diterima oleh anggota HIPP AM yang tidak membayar air tepat pada waktunya? Siaoa yang memberi sanksi atau tindakan tersebut? 23. Apa saran dan rendapat
bap~lv'ibu
tentang kelangsungan HIPPAM ini?
INTERVIEW GUIDE {PEDOMAN WAWANCARA},
STUDI TENTANG PERANAN MODAL
SO~IAL
DALAM PENGELOLAAN IDPPAl\1
DIKELURAHANKEDU NGKANDANG (BAGi PENGELOLA)
ldentitas Respondcn 1. Nama
2. Umur 3. Alamat 4. Pendidik.m tcrakhir
Mohon Bapilllbujawab pertanyaan berikut sesuai dcngan kead1an dan pendapat pri.badi dengan sejujur-jujumya ! i.
Kapan HIPPAM berdiri?
2. Sejak k:1pan
ba~1ak/ibu
menangani HIPPAM ini?
3. Siapa yang mengangkat bapak/ibu?
Bera~a
tahun masajabatan pengums?
4.
Bagaimana prosedur pcnggantian pengurus?
5.
Bagaimana proses pengangkatannya?
6. Menurut bapak/ibu apa sebenamya yang dimaksud dengan HIPP AM ? 7.
/\pa tujuan adanya IIIPP/\M?
8.
Apa manfuat yang diharapkan adanya HIPPAM ini':'
9.
Bag::timana proses untuk menjadi anggota HIPPAM?
10. Siapa saja yang bokh menjadi anggota HIPPAM? 11. Berapa anggota HIPPAM?
12. Apa saja syarat menjadi anggota HIPPAM? 13. Berapa biaya sambungan baru/ Siapa yang menetapkan harga air dan sambungan baru?
14. Bagaimana mcnctapkan atun:n/ketentuan? Siapa yang ;.nenf!tapkan?
15. Apakah menumt hapak/ibu pt:ngelolaa.n HIFPAM tersebut selama ini sudah
dckiif~
Apa indikatornya? 16. Apakah Bapnk/Ibu ikut perk1m1pulan kemasyarakatan? Apa saja?
17.
Bera~a
kali pcngelola mengadakan rapat intern? t.pa yang dibahas?
18. Bagaimana menyikapi persoalan yang muncul? 19. Bagaimana memelihara intalns:? Apakah msyarakat ikut terlibat?
20. Berap:.. kali rapat
c~engan
masyarakat? Apa yang dibahas?
21 . Bagaimana perlanggungjawaban pengelolaan kepada masyarakat? 22. i\pakah masyarakat sudah puas dcngan pelayanan HJPPAM
23. Bagaimana pertanggungjawaba..1 HIPPAM kepada masyarakat? 24. Menurut bapak/ihu, apakah ada selama ini sanksi
~tau
tindakan yang diberikan kepada
pelanggan? Berapa kali? Bagaimana tanggapan masyarakat atas sanksi tersebut?? Siapa yang mcmbcri -;anksi d:1n apa sanksinya?
25. Apa saran dan pendapat bapak/ibu tentang kclangsungan HIPPAM?
BUKTI PEMBAYARA N REKENING AIR 1-liPAM (HIMPUNAN PF.NGELOLAHAN AIR MINUM)
KEDUNGKANDANG TIMUR KELURAHAN KEDUNGi
NAMA ALAMAT
AT.
BULAN
RW.
TANGGAi..
KELURAHAN : PETUNJUK METE8AN BULAN LALU BULAN 1,..,;1
I
I
I
PEMAKAIJ..N AIR (rr 7 )
--
~E'v1AKAIAN
I
AIR (m 7 )
HARGA/ m•
HARGA
TARIP:
1000
Rp.
TARIP IJ
1200
Rp.
TARIP Iii
1500
Rp
TARIP IV
2000
Rp.
v
2500
Rp.
TARIP
oRHATIAN
I
I I I
-i I
I
---i
~--------·
I
lry
Jumlah Tagihan
11uk kepentingan saud<.ra c1i har"p !mperhahkan d1bonk ini.
--
..
. Rp. 3.SOO.·
SEWAMETER
..,
J
LUNAS TGL. : ··············· 20 .....
BUKTl PEMBAYA.RA l'J" REKENING AIR HIPAM (HIMPUNAN PENGELOLAHAN AIR MINUM)
KEDUNGKANDANG TlMUR KELURAHAN KEDUNGKANDAN G KEC. KEDUNGKANDAN G KOTA MALANG N!~MA
NO. PELA.NGGAN :
ALAMAT
RT.
BULAN
RW.
KELURAHAN .
TANGGAL
PETUNJUI< METERJ,N BULAN INI
BULAN LALU
·I.
TJ\F11P I
I
TARIP 11
PEMAKAIAN AIR (m')
--
I
P[MAKA\AN AIR (m')
1
I
r.1 ~
HARGA
-:
10('0
Rp.
1200
Rp.
I
TAR:P Ill
1500
Rp.
i
TARIP IV
2000
Rp
I i
Ti\f11P V f---
2500
RHATIAN f_i}!NAS
't"GL~ ............... 20 ·····
j
Rp. 3.500.·
I
J
11p.
Juml<>n Tagihan
I~J
: ·--1
Rp.
SEWA \-1ETt=R
c..__
luK kepe1.1ingan saudara rJ: mperhal<.
HAr~GA
I
BUKTI PEMBAYARP. .N REKENING AIR Hlf'AM (HIMPUNAN i:JENGELOLAHAN AIR MINUM)
KEDUNGKANDANG TIMUR
I
KELURAHAN KEDUNGKANDAN G KEC. KEDUNGKANDAN G KOTA MALANG NAMA
RT.
8ULAN
RW.
KELURAHAN
TANGGAL
j
PETUNJU'< METERAN BULAN INI
- l
NO. PELANGG/\N :
A. LAM AT
I
_j
8ULAN
1.• /\LU
t---
- - - - - - - - - - -·-· -'EMAKAIAI'J Air~ (m') --
PEMAKAiAN AIR (m')
HARGA/m'
Tf1Rif' I
T!\f-liP
~~
TARIP Ill TARI:J IV TARIP V.,__
1----
1--·-----
----
L I
RHATIAN uk kcpon!u1().1n :-;.1ull.1ra rl• ll.utlp
HARGA
1000
Rp.
1200
Rp.
1500
Rp.
2000
Rp.
2500
Ap.
SEWA METER Ju11lah Tagihan
I I
Rp. 3.500,Rp.
:
----'
-~ ~
-l
! ' I
UNTUK DIPERHATIK.\N
li~rga .11<
p. '•.1L!oy
(~nll.\p
1000 Ill or,,,,)
\.'
A.. 0 'U(I'.'o.hbiq 11p. 1000.• (:orl~v rup•.t:ol' fnror I S~rr.emallan
Ocncan aor !Joternpill Saudara ;emo tercapainya. ~cmoralaan OtslrubuU olr: .~cnjaga
kclestarian
.cm~ayaran
rekcnong s~udara lldak linggi
sumbet
air
f'IP-, llOO.: .(&OIIbu d.un
''"'l~) l.tro~
E. ' '
.it c'u kc
~
I . '
.
Tarip V
: , ,'
Saw;, meier uor pNb~tan Rp. 3500 (liga rtbu lima
7.
f'ongambolnn ait yang lt<Jok sosuuo .!an P''
, ,'
6 sld 20 seliap bulan dtlempal yan~ Ielah d!cnlukar.
2.
Morusak SC!J~I rnowr aor
3.
Mer••bah &rah meier aoo
4.
Morusak mckonismo me lor Dtr
o:eh ?cngurus HIPAM.
Mulunas rnolcr ou iHJ,I koru~ii
J\p\lblla P~mbaya;an
clokcn~
lev•ol :gl. 20
kelerlambal~nlboaya
~c11npn
dono.:
n;.JUpun
me~ulup
lata us aha Hp. 1.500,· unluk
p1~a
... Un Pildi\ IIIUiur.ll\
,\1(1\1
nqHI
~~
tAormncJnh mo1111 nu tnnp11 'J'" Mumuuka <.lop I punutup saluran atr
8.
Memuius segol meier I seg111 co~ Meng~abung mstalasi HIPA.M de.r.gan aor lnnah I sumur
lunas Pongurus lloi'AM tJcrhnK
scro·cntara mnsa daiam porbaoKan.
buian I (pertama),
~
9.
Apribol;, ioda •crusakan diluar korrampu-.n PJngurus
Apabtla sampai lgl. 20 bula:'l b~tlkulnya bolum
hiPAM a:ac; Korusakan alam. akan dosclnsatkan
1(
Menank langsung aor rJengan lns;alas;
melunast, akan dtkenakan denda kelipalan dan bulan
sclelall musyawardh rengurus.
11.
Menya1Jrka'1 ptpa atrislang ke rumah or
I (oer1ama1
(l>ukan rurr.ah hak pclcnggan).
Pc·?iu•~n rlan kctenluan Pengguna IIIPAM
10
5.
ulo/~ pt•/lu.)lllJii (pJI.ul~H/0111 .w}
I(,
.~ .• 15 $./u 25 ''~'9.np: ·~i5.oo.: (~ortbu 111i1n r~tu.s) T~.iip, 111 D.: 26's/(! ~0 kil>lg Rp. 2000,t;(don.·ribu rplo)' Torlp·IV · LAi1AIIG IIN·LARANGAN
dan
Pcm~ ayarnn bc~an Heken1o19 Air dtmulat lgl.
I~ k1biQ
U. 6 &id
1','1,\IUI,ll\ dan \q•f•J,\IIIll/1 .·~• hcJ.,k rl;q :tl ·
l)UQ:JI
Apabtla dalam waktu 3 bulan l>elum e.da coctlan. akan
ya. •U
ada peringalanllegumn dan sclar.julnya akan dolulup
han
serr.cnt;va samp
l>~:urn tcrc~nlurn
~esuao d~~~a~n
a•an dtalur d.-cnudian
pcr'
l:~r.ggungnnnya.
Per~•uran dan ketentuan ono oapal ben,bah sawaklu·
11.
w.tklu, arahola adJ pcrl<embangan baru dcngan dasar kcscpakatan r:an kolcpa1an yang lao.•h .:l'puluskan nleh <'engurus HI PAM.
Uto;TUI': DiPERHATIKAN
G
Harga aor pr kibog (seliap 1000 lotor air) A:
1.
3erllem:~llah
. B.
dengan a or :Jtlempal Saudar?. :;~mber
keleslarian
air
iill)~ r~lusiTarip
\500.: (seribu
Ill
Rp:,25:>0 (du~ ribu·lima rat us) ·rarjp
V . ,1.
Sewa mc•or aor perbu.an Rp. 3500 (1:~3 rohu lima
lgl.
€ sld 20 seliap bulan dtlempal yill"9 ielah dicnlukan
ralus rpll)
OICII Pcnguru~ HIP~f,l. l:j,
P~mb3yaran lew3l lgl.
. Apal!ila ada kerusakan pada mcler~n Jlau popa
inemih.. p :;cmentara· niasa dalafll porbaikan..
LJl''an l (penama). 1~1.
Apabil3 a•! a ketusakan doluar kemamruan Pcngurvs HI.PAM a.nu k·arl>rokon ·alaml a~or. ·~llooo
20 bulan buro•Jium
melunasi, akan dikenakan tlenda kehpalan dari bul:~n
setelah m
Merubat1 ~. ah meter air Mer "Silk me~.anisme meier ~~~
.
o•l
Mer~ sa~ segel nteler aor
.,, 5.
lv'el~pas mclc_r a11
6
Uomtnc'ah meier aor tanpa '''"
8.
Memutus·: segol
9
MP.ng_gabung ins'alast Hi PAM dcngan 1
10 11.
air lanah I sumur Manorll( iangaung oor dongan ll>slalaal t.,1enyalurt;an pipe air/slang ke rumah cor
Membuka dop: penutup saluran air meter ..1 sa gal cop
:tlukan rur.-.alllla< pc[anggant
I (penama). 10.
5.
Pongambilan air yan(llodak sesuao ddlo
2. 3
ponpa alau~un popa tunas Pengurus HIPAM bor:1ak
20 dikenakan cenda
ketcrlambaWntblaya·lc.la us aha Rp. 1 .500.· unluk
Apauolu samp;;1
r.
6 s/d 1.~ ~ibig Rp., 1~00.· (seribu dua,rRius) Tuip II
, : ..E.. 41. std kealas
All tlimulai
Pcraturan dan kctenluon on1 lodJk dJpDI gugal olch pcmohon (pelanggan a or) .
'':9. 2S:s:d 40 .kibiQ •Rr:.2000 ;:(dua :ritiu irJh) Taiip IV· L~RAN'3AN·LARANGAN
dan
~eml>ayaran rekening ~~!Jdara lidak linggi
Pcmbayar?n beban Aekenmy
I~
ktbig qp, 1000.· (seribu ·r•Jpial:f. Talop 1
. ~-.is ~i~ 25:kibig.R~.
demi tercapainya pemeralaan distrubusl. ail men1aga
o :sld ...S
Per~lvr.Jr.
O?.n ke!cnl~tan ?cngquna HIP/.M
yans llol~m lc•cato!Jm at-on dial\.:' C•'
Apabi!a dalam waklu 3 bulan ucluno ada c•ci:an, ·akan oOa peringatan.'logurM dan selanj~lnya ~~an dilutlop.
sementarc- sa:-npai metunasi langg•Jr.gnnr.yil. 11.
Pcmllait~l
bcrut·~th
kcl!.:ntuan ira rl.:'p;,t
SCI';ak:u-
waktu: a1:au::;:~ ada porkombangan baru d'-"'~ar. da~ar •esep~kntan
!Jan kclepalan )'ar.g lela I> dopu!us;;nn
olch F'cngvru5 HI PAM.
UNTlJK OIPERHATIKAN
H~rg;~ ')it pr 1-.I:JJg
u
'11.
v.a
Bc
kelcst:~rtan
~umoor
air
don
o'stO
5 !iibog
.a, o s!_d
(!iC_!'ap 1000{111er ~·r). tOO•i.· ts'eribu tO~oa.ti)··:allp ·,
12
Rr:.
>5 k.o;g.Rp .. !l00.· (Stllhu uu.a r11v;) Tarop Jl
.. ,c. ,,15. s/Q 25.·kibig R?. ·I·SOP.• ($enbu Inn a r~tus).Tatip 111
',,. ·, o.; ts 'sti.l .,a ~ .bi~ ~o~ ~oou.: wr;a
10011
r\1hr
rr.·,;~ ·,v v,.
LARANGA~LARANGAN
Pc~gambttan
E 41 .s•J ;e~I;:S Rp . :2500 (dua nbu lln.a r~tus) Tarip
pembayaran rekenong Sauel.ara•t•C"lk 1111\19'
2
2
Sowa mete• nor pcrbulan Rp. 350(' (!oga n!Ju 11.-na
Pombayaran bcban Rcketung I,,, uunul;oo II')•
:s.
Fombayaran tewr.t 191.
~0
:J•kcnn~o
C1~nd;:o
;l!J,).
··,•:nP_tup
i<eterlambalanilloaya !ala usall~ rl;L 1 ~00 · Lontu•
arah meter a or
~(:IIH.:nltllil
mnsa oatan'
Membuka dop I ponulup salu• ~o~n H
~crtJa,:...~n.
Apet\Jtla ;.Fi~ ~o..~ruSDk.an cJ1luar kem;inliJ\..i..~~ F-'1..1 :"\~urlJS
20
Hl~At.'
UUIC111 ~'"''"'IJIII''(U UCIUIII
d!k~na~t~n
:;ICh ... cr~.:sa~o.an a1am•
sctvl.,:~ n ·.·~i'i.l"".Jrah
dcnd:l'<e!qwtun dt.H• r.>u'Jn
akr~~n
o . ..;.::c:::.;.,"-.ln
, 1;ertamaJ.
10
t-pab;la dalam "aklu 3 bulanllclum aou
coo•• oan.
r-'CI~IIU•·"'
.::Jn
kC\dlllllafl
Pen(j~\..'=1,
I"'IPAM
yanc; lJelu•:· t~lccnn:m ukan d1o.:ur (J•ft.cmudJan
;~kan
hdn sest:,jl L!:!rHJilll pcrkcmbilngan yrlnfi
dan sclanj;.~!nya akan Otlutup
J(Jd
mcl~,;nas: tat~ggungan.,ya.
11
Per;;.t'J~ar.
c!an ke1entuar'l1n• capal bcruo<::·l s~wak.!u·
Wilk\•J, j,l,:,1CliC'I i:ad3 pcrk..::mtJangan ba.ru t:Cn'}arl CaS:H i.•!SCJ1~1i< .: 1; • ol(,'\) i--'L''
1':
1'
,:;Jn
kctcpatf'n yang tc:a~". C.putuskar
I i]p.>"~J.
1J
1:
Pengun.:s:
;vtemulus segel .11e1er
1
a."
segel cop
Mtnggabung instalas• HIPAM dengan i ,..,, tanah t sumur
b"lan 1 (pertamat
semenlara samp?o
Morub~h
Me"T11noah meter Air ranpa tJir
i..CiliSak?.n pada mctcr•1n Olt:lu ptpa pOII\Pil ;tt:·~•plrfl n1pR IUORS Pongurus lid~AM t:Orh:lk /\;1C\btl.l
a~a ~eringaianlteguran
scgol rnctcr uor
Mclcpas meter aor
oleh Pengurus HI PAM
r."'e:unas1. al(an
aor yang lodn• 'csuao daTI r·~
l.loruso~.
Merusak mekanosme mote< w
6 sld 20 seliap bulan dote:npal yang tela! I Cltcntuk ,,
~iJaOIIi sam~C.I ll:;l.
Paraturan dan kelcn:uan '"' lodnk dapat d "gugal oi·jh pemohon (pctanggan a:o ).
~·.1ona11"- langsung a~r oengan 'nstalasi r.1enya1urkar. p1pa y,r1s1ang ke rumah f')r,
HIPAM (HIMPUNAN PENGELOL.AHAN AIR MINUM)
"KEDUNGKANCANG TIMUR" KELURAHAN KEDUNGKANDANG KEC. KEDUNGI
SERDASARKAN nASIL ML!SYAVJARAH YANG TELA.H DISEPAI
"PERATURAN, KETENTUAN DAN LARANGAN SERTA HIMBAUAN/ANJURA~ PENGURUS DAN ANGGOTI\ HIPAM"
1.
-2: 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
10.
11.
·12. 13.
14.
I. PERATURAN DAN KETENTUJI.N YANG HARUS DiTAATI BERSAMA Pemohon, ber:okasi di teri jalan yang telah dilalui pipanisasi dengan m~l3!ui meter air Pemasangan sarnbungan pipa dan meter dilaks::makan setelah me!unas: uang pangkal Tempat meter eli:- kurang lebih masuk 1 meter dari jarak jalan/gotlpagar ke halaman Penyambl.mgan k8 dal2m rumah biaya ditanggu!lg olell pemohon diketahl..!i oleh pengurus Kerusakan pipa11isa.si poros rnaupun tunas S3mpai meter 3ir ditangg~ng o!~t: pengl.!rus Kerusakan sete'ah meter air ditanggung oieh pemohon/c.nggota sambungan ru;Y:ar·, (SR) Meter air adaiRh beban hak sewa pemohor./anggota (SR), setiap bulan seharga Rp. 3.500,- da:J dtambah dengan harga pemakaiar, air minimal Rp. 5.000, per bulan (sesuai dengan tarif) Tarif/harga oemakc::ian air setiap 1000 liter (per kibig) adalah sebagai berikut : a. 0 s/d 5 kib!g setiap 1000 liter (per kibig) Rp .. 1.000,- (Seribu rupiah) b. 6 s/d 15 kibig seti8p 1000 liter (per kibig) Rp. 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah) c. 16 s/d 25 kibiq setiap I 000 liter (per kibig) Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) d. 26 s/d 40 kibig setiap 1000 liter (per kibig) Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) e. 40 s/d dst kibig setiap 1000 liter (per kibig) Rp. 2.500,- (Dua riuu lima ratus rupiah) Pembayaran . biaya bebar1 rekening hak sewa meter dan harga pemakaian ai1 dimulai tanggal 6 s/d 20 setiap bulan, di ~empat yang telah ditenh.Jkan oleh Pengurus HIPAM rembayaran yang melebihi tanggal 20 diKenakan biaya administrasi/tata usaha (denda) sebesar Rp. 1.500,- (seribt.: lima ratus) untuk bulan I (per;ama) apabila pada bulan berikutn~'z:t r.1asih belum melunasi, rneka denda bertambah dengan kelipatan bl.!lc:n I (Pertama) Aoabila tidRk rnflmba.yar selama 3 (ti:;la) bulan berturut-turut ta'lpa ada cicilan atau pemberitahuan, maka akan ada peringatan/teguran dar. selanjutnya ditutup sementara, sar11pai dengan dapatnya melunasi/menyelesaikan beban tanagungannya. A.pabila ada kerusakan atau perbaikan pada pipa poros maupun l2innya yang horhubungan dor.gan salumn air. pengurus HIPAM h0rhak rnenutup sernentara. rna.3a dalarn perllai~an. Apabi!a ada kerusakan diluar kamampuRn pengur·Js HIPAM atau kerusakan alarni. maka akan diselosaikar. setelah musyawa:·ah f::engurus dan angguta serta . korrsumen yang ad3. Peraturan dan f\etentuan dapat berubah sewaktu-waktu, apabila ada perkembangan baru denga;, da.c;ar i<esepakatan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh peng·Jrus. 2
15. Peraturan cian ketentu::;n pengurus HI PAM yang belum terc:mturn, ai~::Jn diatur dikGmudian hari ses~ai der.;Jar. perl<embangan )"clng ada. 16. Pera~uran dan ke~ontua11 ini tidak dapAt digar.ggu g~;gr::t oleh :Jemohon $C?.rnbur.gan rumat1. II. LJ\RANG.Af,I-U\PANGAN YN-JG HARUS DIHINDARI BERSAMA Penyadapan/pengambilnn ai1 yang tidak resmi (tanpa seizin Pen~Jru~ HIPI-\M). Merr.asang/mcr.yarn~ung pipa ataLA alat lnin sebeium meter air. 3. Merubah/memasc:mg alat/me:usak aiat yang berkaitan mulai dari surnber air s/d . me.er a1r. keboccran. kelemahc' dar'1 A. ~.~emasan9 oo;no:::/alat 1.--:;~, vang men~J8ki8.?.tka:o Kert.;snkan. 5. Membiarkan air rnengalir melalui meter rusak atau air mengalir yang tidak bermanfaat. 1. 2.
~
1.
2.
3.
Ill. HIMBAUN/ANJURAN YANG HARUS KITA I...AKSANA~~AN BERSAMA dan manfae~tkan pe!llakai.'3n air dengan se!Jaik-baiknya, demi BerhematiFih meringankan pemb3yaran h1aya iekening pemakaian air dan pemerataan air serta kelestariannya. Segeralah mela~or kepada oer.gurus HIPAM, apabila ada kebocoran, keiusakar. dsb yang oerke:1aan dengan air HIP AM mulai dar! sumur borlsumber air s/d meter air. .Jagalah dan taatilah semua poraturan dan ketentuan yang telah kita sepaka~i berssma. "PERATURAN. KETENTUAN DAN LARANGAN SEFHA HIMBAUAN/ANJURAN" TEU,H DISEPAf
LABORATOR;UM KUALITAS AIR .'1. Sura)•ya 2.'1 '-.1a1c.ng, Telp.(u:-41) 551~:·1, Fax.(0341) 55197o,E·mal1; [email protected] Ds.Lengk~ng Ker.. 1-.~ej.Janya:-Mejekerto, Telp (O:J21) 331860 & Fax (0321) 395.13~ Nemer:
~KAN
,, .........
"
...............
, , , , . , ....
0
SN! 19 ·17025 • 2000 Sert. No. LP • 227 • ION
041 S I Li
Hnlnm:m 2 dnrl 2 Pa~:~
I KoJ~
? of;
"xi. 061AJIX111200SnS
Coni<Jll Uji
StiiiiJJI" Corll..'
Mcrodc l'cr~"'"l>ilan Contoh Somplin!: f.(<.•thod
U'i
Tcmpar i\naliso !'Iocr ~1 A nn.~v::i.r
L.oborn:orium Kuolitas ·Air PJT i Molong
Tonggal Anolisa Tc.rting Dar:(.r)
09-19 Dcscmbcr 2005
HASIL AN ALISA Rt::•tlt ofAnaly!is
lidok lcrdctcksi
')
Stanu;H Uaku Mutu S<'sr.ai ucng.lll TIP'<'.\'Iw!d Vf//ut'.fit/1_1' adop/1 d ./i u:-1
: Corrru11 uji di otn~ 111C!lll'l!!ll!l l'crni.Jran Menter! Ku~~hntnn JU Nc. 4 I (JIM C::NKBSII'EIWXII ll90 len long Ooku Mt..IU KunlilnN Air Ucrsih )''"'u r.fr ynniJ digunoknn unll•k kcr~rlunn schD!I·hnrl ynn11 ku~liln~tl}'n 111CI11~nuhi 'YMIII kc~chu11111 dun t!npnl di mlnum oprobi'n lcluh di tn11~.11k
1'\ '~S1111pul;111 Ct,cltlxit'"
Sulljil·nJ uluu lorn'"" ;-"'· har.yt. htrlnku .~mlfl, nntuh 11}/ Jl ai<>J <'•n Ji/:rrung mtmptrb .. ~ya! dun alr:u 1'1'.111/.>lll:liktulkmr Iff .fl'lll/ikut in! /:Jnpa ill" dari .ab•.r.1/11rlum Kuallta.r ,{lr f'uvm )NQ Tlrttt I Str'IJ•~·· RID II l•fu>ran In/ solo Mia Jo'hubi•M Clip t>ltlr U.horlllar/11~1 Kull/11111 Air 1'-.rum 111.\'tl Tirta I
; ~. • ('o l•f•cMr "' , '"'"'
,.nf;,; j•n rJiu ·"""f>lt mtntlroned abov~ nnd 3hnl/ f!or lrtrtprot!uctd a.1d or pllhllcat~d \\'i:lrout any njJprova/ from ll'nltr Qornlfry IAbnrniM')' nf )run 7!rtn I Public Corpornl/t>n • hi'(', •rlf1rntr "' ttnurt !1 ••lltf 11,'ln btl"f: .•tnmrpttf b)• ll'nt~r Quality L•harntary af )tJ.ftl TTrla I f'ubllc Cnrr~ral/on ,J
