MK

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

DISAMPAIKAN OLEH:

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REPORMASI BIROKRASI

2011

Dosen Kem. Agama tgl 31 Maret 2011

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Diubah Dengan Undang–Undang No. 43 Tahun 1999 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Th 2003

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Th 2002

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

7.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

8.

Per. Men Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya

9.

Per. Bersama Instansi Pembina dan BKN 2

Pasal 17 Ayat (1): PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

1. Jabatan Struktural 2. Jabatan Fungsional

Ayat (2): Pengangkatan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,

suku, agama, golongan

ras,

atau

Jabatan fungsional dapat dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi (jabatan fungsional yang telah ditetapkan berjumlah 114 JF

3

MANAJEMEN PNS UU 8 Th. 1974/UU No. 43 Th. 1999

Perencanaan Dosen Pengadaan Dosen Penempatan Dosen

Penyusunan Pola karier dosen

DOSEN YG PTOFESIONAL

Penilaian Kinerja Dosen Pengembangan kualitas Dosen

Penegakan Disiplin Dosen Remunerasi Pemberhentian/Pensiun

4

JAB FUNG TERTENTU (ANGKA KREDIT) 114 JF

CPNS

PNS

Sesuai dengan Formasi Jabatan fungsional - Umum - Tertentu

1. 2. 3. 4.

PP No. 16 Th 1994 KEPRES No 87 Th 1999 Peraturan MENPAN PP. No.63 Th 2009

JAB STRUKTURAL (MANAJERIAL) Eselon I, II, III, IV dan V

PP No. 100 Th 2000 jo PP No. 13 Th 2002

JAB FUNG UMUM (NON ANGKA KREDIT)

UU. No. 8 Th 74 UU.No. 43 Th 1999 PP. No. 63 Th 2009

5

Eselon I

IV/e 1050

Angka kredit 200

IV/d 850 Eselon II

IV/c 700 Eselon III

Angka kredit 150

IV/b 550 IV/a 400 III/d 300

Ujian dinas Eselon IV

Angka kredit 100

III/c 200 Eselon V

III/b 150

S2

III/a 100

S1/D.IV Ujian dinas

S2 Angka kredit 50 S1/D.IV Ahli

II/d 80

SM/D.III

II/c 60

D.II

II/b 40

SLTA/D.I

II/a 25 I/d I/c

SLTP

I/b

SD

I/a

SM/D.III Angka kredit 20 D.II Angka kredit 15 SLTA/D.I Terampil Angka kredit kumulatif

6

a. b. c. d.

Kedudukan dalam Organisasi Jelas Tugas tersetruktur dan berjenjang Kemandirian tugas diakui Jabatan sampai dengan Jenjang Guru Besar golongan ruang IV/e. e. Memperoleh tunjangan f. BUP dapat diperpanjang 70 Tahun. f. Dengan prestasi sangat baik memperoleh peluang naik pangkat/jabatan lebih cepat

7



Program kinerja Dosen disususn berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi (di bidang Perguruan Tinggi).



Kinerja Dosen didasarkan atas target dan capaian (Kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya) yang ditetapkan dengan angka kredit.



Penilaian kinerja dilakukan secara transparan dan obyektif. (oleh Tim Penilai)



Kinerja Dosen sebagai instrumen pemberian reward dan punishment. (tunjangan, kenaikan pangkat dan jabatan serta pembebasan sementara dari jabatan atau diberhentikan)

8

 Pengembangan Dosen berdasar kompetensi dan kinerja (setiap akan naik jenjang atau kenaikan pangkat harus lulus uji kompetensi)  Diklat berbasis kompetensi jabatan (mengisi kesenjangan kompetensi)  Peningkatan kualitas teknis atau fungsional

pelaksanaan

diklat

9

Tugas Pokok Dosen

Melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Instansi Pembina jabatan fungsional Dosen

Kementerian Pendidikan Nasional Pendidikan Profesional adalah Pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan

Pendidikan Akademik adalah Pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan

10

Program Pendidikan

Jenjang Jabatan

Golongan Ruang

Angka Kredit

Asisten Ahli

III/a

100

III/b

150

III/c

200

III/d

300

IV/a

400

IV/b

550

IV/c

700

Guru Besar

IV/d

850

IV/e

1050

Asisten Ahli

III/a

100

III/b

150

III/c

200

III/d

300

IV/a

400

IV/b

550

IV/c

700

Lektor Akademik Lektor Kepala

Lektor Profesional Lektor Kepala

Batas Usia Pensiun

Pejabat yg Berwenang mengangkat

60 th

Menteri

65 th

Menteri

65 th

Menteri

70 th

PRESIDEN

60 th

Menteri

65 th

Menteri

65 th

Menteri 11

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, pratik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran. b. Membimbing seminar mahasiswa. c. Membimbing kuliah kerja nyata, Praktik kerja nyata, Praktik kerja lapangan. d. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa. e. Penguji pada ujian akhir. e. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. f. Mengembangkan program perkuliahan g. Mengembangkan bahan pengajaran h. Menyampaikan orasi ilmiah i. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan j. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya. k. Melaksaanakan kegiatan detasering dan Pencangkokan Dosen. 12

2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan dan karya sastra. a. Menghasilkan karya penelitian b. Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah c. Membuat rancangan dan karya ilmiah. d. Membuat rancangan dan karya teknologi. e. Membuat rancangan dan karya seni.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat a. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan /pejabat negara sehingga harus dibebaskan dalam jabatan organiknya. b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. c. Memberi latihan /penyuluhan/penataran pada masyarakat. d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

13

1. Dosen Pendidikan Akademik a. Pendidikan dan Pengajaran sekurang 2 nya b. Penelitian sekurang 2 nya c. Perngabdian Kepada masyarakat sebanyak 2 nya d. Penunjang Tridarma perguruan Tinggi sebanyak 2 nya

30 % 25 % 15 % 20 %

2. Dosen Pendidikan Profesional a. Pendidikan dan Pengajaran sekurang 2 nya b. Penelitian sekurang 2 nya c. Perngabdian Kepada masyarakat sebanyak 2 nya d. Penunjang Tridarma perguruan Tinggi sebanyak 2 nya

40 % 10 % 15 % 20 %

PENGANGKATAN PERTAMA

( Formasi dari CPNS )

1. Progaram pendidikan akademik Berijazah serendah 2 nya Sarjana. 2. Progaram pendidikan profesional Berijazah serendah 2 nya Diploma IV. 3. DP-3 paling kurang bernilai baik. 4. Dan mememnuhi syarat lain yg ditetntuakn peraturan perundang-undangan

PENGANGKATAN PERPINDAHAN ( Pengangkatan dari jab struktural atau fung lain nya ) 1. Progaram pendidikan akademik Berijazah serendah 2 nya Sarjana. 2. Progaram pendidikan profesional Berijazah serendah 2 nya Diploma IV. 3. DP-3 paling kurang bernilai baik. 4. Dan mememnuhi syarat lain yg ditentukan peraturan perundangundangan 5. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor atau telah memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurangkurangnya Lektor (minimal 200 angka kredit)

15

1. Dosen dapat dipindahkan dari jalur profesional ke jalur akademik, dan sebaliknya 2. Perpindahan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai syarat pendidikannya. 3. Dosen Lektor Kepala dari jalur Profesional yang akan menjadi Guru Besar pada jalur Akademik harus memenuhi syarat : a. Sekurang 2 nya telah 1 tahun melaksanakan tugas sebagai Dosen Luar Biasa pada jalur pendidikan akademik. b. Memenuhi syarat menjadi Guru Besar. c. Memperoleh persetujuan tertulis dari penyelenggara jenis pendidikan akademik.

Senat

•

Tugas belajar lebih 6 bulan

•

Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dosen.

•

Dijatuhi hukuman disiplin.

•

Diberhentikan sementara sebagai PNS

Dosen yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan Dosen dengan menggunakan angka kredit teakhir ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

17

Dapat naik pangkat lebih cepat

1. Memiliki masa kerja dlm pangkat minimal 2 (dua) Tahun 2. Dikecualikan dari ujian dinas. 3. Syarat lainnya :  Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)  DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir

Dpt naik jabatan sesuai dgn angka kredit

1. Kenaikan Jabatan dilakukan sebelum kenaikan pangkat 2. Memiliki masa kerja dlm jabatan minimal 1 (satu) Tahun 3. Syarat lainnya :  Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)  DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir

18

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap pejabat fungsional wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)

kepada pejabat ybw. Penilaian dan penetapan angka kredit setiap pejabat fungsional dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun Yaitu di bulan Desember Tahun yang bersangkutan ( Angka Kredit menjadi bahan untuk penilaian SKP untuk Pejabat fungsional tertentu ) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS 19

1. Tim Penilai Pusat bagi penetapan angka Kredit Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional 2. Tim Penilai Perguruan Tinggi /Perguruan Tinggi Kedinasan bagi penetapan angka Kredit Dosen Asisten Ahli sampai dengan Lektor dalam lingkungan masing-masing ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri. 3. Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis bagi penetapan angka Kredit Dosen Asisten Ahli sampai dengan Lektor yg dipekerjakan/diperbantukan pd perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yg ditunjuk. 3. Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama bagi penetapan angka Kredit Dosen Asisten Ahli sampai dengan Lektor untuk perguruan tinggi agama swasta dilingkungan koordinator Perguruan Tinggi Agama ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau pejabat lain yg ditunjuk. 20

1.

pengembangan dan penyusunan metodologi, standar, dan pedoman teknis JF.

2. penyusunan pedoman formasi jabatan Fung. 3. 4. 5.

pengembangan dan penyusunan standar kompetensi jab. Fung fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik Jab Fung. penetapan kebijakan/pembinaan diklat fungsional meliputi penyusunan pedoman diklat, pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan serta evaluasi diklat Jab Fung.

6. penyelenggaraan sertifikasi Jab Fung. 7. 8. 9.

pengembangan sistem informasi jabatan Fung. fasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Jab Fung. fasilitasi penerbitan buletin/majalah profesi yg bergerak di bidang Jab Fung. 10. evaluasi dan fasilitasi pengusulan tunjangan jabatan fung. 11. evaluasi dan monitoring penerapan standar dan kode etik jab fung, pedoman teknis jab fung dan administrasi jabatan fung. 12. sosialisasi dan bimbingan penerapan metodologi, standar, pedoman teknis jba fung, kode etik dan organisasi profesi jab fung.

21

1. Perestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit (PAK) 2. Penilaian Prestasi Kerja dilakukan setiap akhir tahun berjalan (bulan Desember)

3. Kenaikan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu adalah kenaikan pangkat pilihan salah satu syarat nya sudah memperoleh angka kredit kumulatif yg ditentukan. 4. Untuk kenaikan pangkat pada golongan tertentu, harus naik jabatan dahulu baru dapat diajukan kenaikan pangkat. 5. Proses dan Penetapan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan tidak melekat (sendiri-sendiri). 6. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu diberikan tunjangan Jabatan Fungsional 22