MK & SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Riana Susmayanti, SH. MH
A. MK & SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA 1. Gagasan Judicial Review & MK RI 2. Latar Belakang MK RI
1. Marbury vs Madison (1803) • MA AS membatalkan ketentuan dlm Judiciary Act 1789 krn dinilai >< Konstitusi AS • Tdk ada aturan yg beri kewenangan pada MA, tapi John Marshal (Ketua Hakim MA AS) berpendapat itu kewajiban konstitusional & sumpah menjunjung tinggi & menjaga konstitusi
• John Marshall (Secretary of State, Presiden John Adams, Partai Federal) • Pemilu th 1800 utk masa jabatan II, John Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson (Partai Democratic-Republic) • Masa peralihan utk serah terima jabatan dg Presiden Thomas Jefferson, John Adams membuat keputusan-keputusan utk menyelamatkan sahabat2nya sendiri spy mendapat kedudukan2 yang penting. Termasuk, Secretary of State John Marshall diangkatnya menjadi Ketua MA (Chief Justice).
• Masa peralihan, John Adams & John Marshall (Ketua MA, merangkap sebagai Secretary of State), masih terus menyiapkan & menandatangi surat-2 pengangkatan pejabat, duta besar dan hakim. Di antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan William Harper yang diangkat menjadi hakim perdamaian (justices of peace). Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserahterimakan sebagaimana mestinya. • Pada keesokan harinya, 4 Maret 1801, surat-2 tsb masih berada di kantor kepresidenan. Karena itu, ketika Thomas Jefferson sbg Presiden baru mulai bekerja pada hari I, surat-2 itu ditahan oleh James Madison (Secretary of State baru).
• Penahanan surat membuat Willaim Marbury dkk melalui kuasa hukum mereka (Charles Lee, mantan Jaksa Agung Federal), mengajukan tuntutan langsung ke MA yang dipimpin John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas yang dikenal sebagai ‘writ of mandamus’ dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan tersebut. • Karena pengangkatan mereka menjadi hakim telah mendapat persetujuan Kongres sebagaimana mestinya dan pengangkatan itu telah pula dituangkan dalam Keputusan Presiden yang telah ditandatangani dan telah dicap resmi (sealed). • Berdasarkan Judiciary Act 1789, MA berwenang memeriksa & memutus perkara yg mereka ajukan serta mengeluarkan ‘writ of mandamus’ yg mereka tuntut.
• Tetapi, Pemerintahan Jefferson tetap menolak, bahkan menolak pula memberikan keterangan yang diminta oleh MA agar Pemerintah menunjukkan bukti-bukti mengapa menurut Pemerintah ‘the writ of mandamus’ seperti yang didalikan penggugat tidak dapat dikeluarkan. • Malah sebaliknya, Kongres (mayoritas Republik) berpihak pd Pemerintah Thomas Jefferson mengesahkan UU yg menunda semua persidangan MA selama lebih dari 1 tahun.
PUTUSAN MA AS
• MA membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawankawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. • MA sendiri dalam putusannya menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. • MA menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar MA mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.
Writ of mandamus : • Sebuah surat perintah atau perintah dari pengadilan yang luar biasa karena dibuat tanpa proses peradilan penuh, atau sebelum kasus disimpulkan. Ini dapat dikeluarkan oleh pengadilan setiap saat, tetapi biasanya dikeluarkan dalam sebuah kasus yang sudah dimulai.
PEMBAHASAN UUD 1945 (BPUPK,1945) • Anggota BPUPK, Prof. M. Yamin : “Balai Agung” (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding UU • Prof Soepomo menolak : UUD yg sedang disusun tdk menganut Trias Politica & belum banyak SH & belum pernah judicial review
HANS KELSEN • Ide pembentukan lembaga ini bermula dari usulan Prof. Hans Kelsen (ahli HTN terkenal), yaitu ketika ia diangkat menjadi penasihat ahli dalam rangka ide perancangan konstitusi baru Austria pada tahun 1919. • Mengusulkan dibentuknya lembaga “verfassungsgerichtshof” atau Mahkamah Konstitusi yang secara resmi dibentuk dengan UU tahun 1920.
SUMBER HUKUM MK • Materiil : Pancasila, asas, teori HTN • Formil : ketentuan hukum positif yg mengatur / terkait dg MK
