Riana Susmayanti 1

Riana Susmayanti, Kedudukan Presiden: Komparasi The Constitution Of United States

57

KEDUDUKAN PRESIDEN: KOMPARASI THE CONSTITUTION OF UNITED STATES DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Riana Susmayanti1 email: [email protected] Abstrak Artikel ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai perbedaan yang signifikan antara Presiden di AS dan Indonesia berdasarkan pengaturan oleh The Constitution Of United States Dan UUDNRI Tahun 1945. Sebagai hasil penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan komparasi konstitusi (UUD) sebagai bahan hukum primernya, yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau studi pustaka (library research). Dalam artikel ini dianalisis kedudukan AS dan Indonesia sebagai negara republik konstitusional, dengan membandingkan kedua negara tersebut dalam hal sistem Pemilu Presiden, wewenang, mekanisme pengisian jabatan jika Presiden berhalangan, serta mekanisme pemberhentian Presiden. Kata kunci: Amerika Serikat dan Indonesia, kedudukan Presiden, pemilihan umum presiden

PENDAHULUAN Amerika Serikat (AS) berasal dari 13 (tigabelas) koloni dari Kerajaan Britania Raya yang memproklamirkan kemerdekaannya, setelah berhasil mengalahkan Inggris dalam Perang Revolusi.2 Kemerdekaan tersebut ditandai dengan disahkannya Deklarasi Kemerdekaan oleh Kongres Kontinental Kedua pada 4 Juli 1776.3 Konstitusi AS (The Constitution Of United States)4 dirumuskan pada 17 September 1787, berlaku hingga saat ini dengan beberapa amandemen berupa modifikasi pasal-pasalnya, namun tidak mengubah isi teks aslinya. Sepuluh amandemen pertama secara kolektif dikenal sebagai Bill Of Rights yang disahkan tahun 1791 dan mengatur jaminan hak-hak sipil dan kebebasan.5 Tidak dapat dipungkiri, AS menjadi barometer demokasi maupun parameter penyelenggaraan ketatanegaraan, sehingga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Sistem demokrasi dan penyelenggaraan ketatanegaraan AS diadopsi oleh banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia. Kekuasaan legislatif AS berada pada dua kamar kongres, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.6 Bentuk senat berusaha diadopsi di Indonesia sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 1 2

3

4

5 6

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No. 169 Malang 65145 Wikipedia, Amerika Serikat (online), http://id.m.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat, diakses 18 Nopember 2016, Pk. 15.55 WIB Wikipedia, Hari Kemerdekaan (AmerikaSerikat) (online), http://id.m.wikipedia.org/wiki/HariK Kemerdekaan_(Amerika_Serikat), diakses 18 Nopember 2016, Pk. 16.00 WIB The Constitution Of United States dalam artikel ini berdasarkan terjemahan pada Anonim, Konstitusi Amerika Serikat dan Terjemahan (online), http://malasyadzalie.blogspot.co.id/2011/08/konstitusi-amerika-serikatdan.html diakses 15 Nopember 2016 Pk 10.20 WIB Wikipedia, Amerika Serikat(online), Loc.cit. Wikipedia, Politik Amerika Serikat (online), http://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat, diakses 18 Nopember 2016 Pk 16.19 WIB

58

LAW ENFORCEMENT, Volume 4, No.1, Oktober 2016 – Maret 2017, Halaman 1 – 102

Mengingat bentuk negara yang berbeda, dimana AS merupakan negara serikat/ federal dan Indonesia adalah negara Kesatuan, maka Senat AS merupakan perwakilan negara bagian, sedangkan DPD adalah perwakilan propinsi yang merupakan daerah di Indonesia. METODE PENELITIAN Sebagai republik konstitusional, AS dan Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan Presiden sebagai lembaga eksekutif di AS dan Indonesia menjadi sangat menarik untuk dianalisis. Terutama jika dikaitkan dengan sistem demokrasi dan ideologinyatentangkedudukan Presiden menurut The Constitution Of United States dan UUDNRI Tahun 1945 maka tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena menganalisis kedudukan Presiden berdasarkan Hukum Tata Negara (constitutional law) dengan pendekatan komparasi, yaitu membandingkan The Constitution Of United States dan UUDNRI Tahun 1945 sebagai bahan hukum primernya, dimana bahan hukum primer tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau studi pustaka (library research) di pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan pada instansi terkait, maupun internet. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi secara sistematis, dan dianalisis berdasar kerangka konseptual untuk menyimpulkan kedudukan Presiden. HASIL DAN PEMBAHASAN Republik Konstitusional Adagium7 Voxpopulivoxdei diartikan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,8 sehingga kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah di tanganrakyat.Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights 1948) menyatakan: “The will of the people shall be the basis of the authority of government.” Kehendak rakyat seharusnya menjadi dasar kewenangan pemerintah, sehingga rakyatlah yang membentuk pemerintahan yang sah. Kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat disebut juga sebagai demokrasi. Istilah demokrasi yang berasal dari kata kratos (kekuasaan) dan demos (rakyat) menyiratkan arti kekuasaan (politik atau pemerintahan) dari, oleh, dan untuk rakyat (warga negara).9 Dalam perkembangannya, terdapat beberapa perspektif dalam mengkaji demokrasi.10 Demokrasi ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat, akan melahirkan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung/ demokrasi perwakilan. Sedangkan demokrasi berdasarkan hubungan antar alat perlengkapan negara akan menghasilkan demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dan presidensiil. Demikian pula demokrasi dilihat dari paham atau idiologi akan mewujudkan demokrasi liberal, demokrasi sosialis, maupun demokrasi Pancasila. Demokrasi langsung dipraktekkan oleh negara kota (polis atau city state) di Athena pada jaman Yunani Kuno, melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan karena penduduk masih sedikit dan wilayah yang tidak terlalu luas. Demokrasi langsung mustahil diterapkan di

7

8 9 10

Adagium adalah pepatah; peribahasa, Baca :Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2008), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 9 IPM Ranuhandoko BA, (2008), Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 536 Majalah Konstitusi No. 58 Nopember 2011, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 73 Abdullah Mahmud dan Y. Suyoto Arief, (1992), Tata Negara,Ponorogo: PMDG, hlm. 58-65


59

jaman modern karena masalah tempat dan jumlah penduduk yang besar, kompleksitas masalah serta kendala-kendala lainnya. Sebaliknya demokrasi tidak langsung (Demokrasi Perwakilan) rakyat memilih wakil-wakil pada parlemen untuk menyalurkan kehendaknya. Amerika Serikat (AS) dan Indonesia merupakan contoh negara yang berkedaulatan rakyat. Paragraf Kedua Deklarasi Kemerdekaan AS menyatakan bahwa: “Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh Pencipta mereka dengan hak asasi yang tidak dapat direnggut, diantaranya adalah hak atas kehidupan, kemerdekaan dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk melindungi hak-hak ini, Pemerintah sebagai lembaga diantara manusia, yang memiliki kekuasaan berdasarkan persetujuan rakyat. Bilamana pemerintahan menjadi destruktif, adalah hak rakyat untuk mengubah atau mengakhirinya, kemudian membentuk pemerintahan baru, meletakkan dasar dan prinsip bernegara dan mengorganisir kekuasaan dalam bentuk pemerintahan baru demi keselamatan dan kebahagiaan mereka.” Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), kata kedaulatan digunakan dalam Pembukaan (Nilai Dasar) dan Pasal (Instrumen).11 Pada bagian Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, Alinea 2 dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Pada Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 Alinea 4 disebutkan: “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada...”Selanjutnya pada perubahan ketiga tahun 2001, Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, proses demokrasi di Indonesia menuntut adanya sistemperwakilan. Hal ini tercermin pada Alinea Keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, khususnya pada Sila Keempat Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. “Sehingga jelas Indonesia menggunakan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Selain memiliki persamaan sebagai negara yang berdemokrasi, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki persamaan lain dan perbedaan yang signifikan. Persamaan kedua negara tersebut adalah dalam bentuk pemerintahan, sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk negara. Berdasarkan Ilmu Negara, bentuk pemerintahan ditentukan dari cara memilih kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Jika kepala negara dan atau kepala pemerintahan ditunjuk berdasarkan garis keturunan, maka bentuk pemerintahannya adalah kerajaan (monarchy). Sedangkan jika kepala negara dan atau kepala pemerintahan dipilih atau melalui pemilihan umum, maka bentuk pemerintahannya adalah republik. AS menggunakan bentuk pemerintahan republik didasarkan pada Pasal IV Ayat (4) The Constitution Of United States yang menyatakan: “Amerika Serikat akan menjamin bagi setiap Negara Bagian dalam Perserikatan ini suatu Bentuk Pemerintahan Republik, dan akan melindungi masing-masing Negara Bagian

11

Ibnu Tricahyo, (2009), Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Malang: In-TRANS Publishing, hlm. 3

60


itu terhadap Serbuan; dan, atas Permintaan Badan Legislatifnya, atau Eksekutifnya (jika Badan Legislatifnya tidak dapat bersidang), terhadap Kekerasan di dalam negeri.” Jika disimak, Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 tidak hanya menegaskan bahwa Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik, namun juga bentuk negara kesatuan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik.” Pengklasifikasian bentuk negara ditentukan dari mana asal kedaulatan. Jika kedaulatan itu berasal dari pemerintah pusat kemudian dibagikan atau disebar pada pemerintahan daerah, maka bentuk negara tersebut adalah kesatuan, sebagaimana Indonesia berdasar Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 diatas. Sehingga Indonesia terdiri dari daerah-daerah, bukan negaranegara bagian. Sedangkan jika kedaulatan berasal dari negara-negara bagian dan untuk hal-hal tertentu kedaulatan itu diserahkan pada pemerintah pusat, maka negara tersebut berbentuk serikat/ federal, misalkan AS. Mukadimah The Constitution Of United States menyatakan: “Kami Rakyat Amerika Serikat, agar dapat membentuk suatu Perserikatan yang lebih sempurna, membangun Keadilan, menjamin Ketentraman domestik, menetapkan pertahanan bersama, memajukan Kesejahteraan umum, dan mengamankan Berkah Kemerdekaan bagi diri kita dan Keturunan, mengesahkan dan menetapkan Konstitusi Amerika Serikat.” AS dan Indonesia keduanya merupakan negara republik yang menggunakan konstitusi (Undang-Undang Dasar atau UUD) sebagai dasar hukum tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa AS dan Indonesia adalah republik konstitusional. Selain sebagai puncak dari peraturan perundangan, Konstitusi (UUD) berisi tentang ideologi, tujuan negara, pembagian maupun pemisahan kekuasaan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bahkan jaminan terhadap hak asasi warga negara. Dengan demikian AS dan Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan republik yang berdasarkan konstitusi (UUD). Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Salah satu ciri negara demokrasi, adalah pelaksanaan pemilu, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artikel ini akan memandu pembaca untuk memberikan penilaian terhadap pemilu Presiden mana yang lebih demokratis diantara Amerika Serikat dan Indonesia. Pada Pasal II ayat (I) The Constitution Of United States diatur syarat menjadi Presiden AS: “Tak seorang pun kecuali yang terlahir sebagai warga negara, atau seorang warga negara Amerika Serikat pada saat konstitusi ini disahkan, akan berhak atas jabatan Presiden, juga tak seorang pun berhak atas jabatan tersebut bila ia belum mencapai umur tiga puluh lima tahun, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat.” Sedangkan syarat bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”


61

Selanjutnya Pada Pasal II ayat (I) The Constitution Of United States diatur bahwa Presiden AS bersama-sama dengan Wakil Presiden dipilih dengan cara berikut: 1) Masing-masing Negara Bagian, dengan cara yang ditentukan oleh Badan Legislatifnya, akan menunjuk sejumlah pemilih (electors), yang sama dengan seluruh jumlah Senator dan Wakil Rakyat yang menjadi hak Negara Bagian itu dalam Kongres, tetapi tak seorang pun Senator atau Wakil Rakyat, atau orang yang memegang jabatan kepercayaan atau yang memberi untung dibawah pemerintahan Amerika Serikat, akan diangkat sebagai Pemilih; 2) Para pemilih (electors), akan bertemu di Negara Bagian masing-masing, dan dengan Kartu Suara memilih dua orang, paling sedikit satu diantaranya bukan penduduk Negara Bagian yang sama dengan mereka; 3) Mereka akan membuat daftar semua orang yang dipilih, dan daftar jumlah suara yang diperoleh masing-masing. Daftar ini akan mereka tanda tangani dan sahkan, dan mereka sampaikan dalam keadaan disegel ke tempat kedudukan Pemerintah AS, dialamatkan pada Ketua Senat; 4) Ketua Senat, di hadapan Senat dan DPR, akan membuka semua surat yang sudah disahkan itu, dan jumlah suara akan dihitung. Orang yang mendapat jumlah suara terbanyak akan menjadi Presiden, bila jumlah tersebut merupakan mayoritas dari seluruh jumlah pemilih yang ditunjuk, dan bila ada lebih dari seorang yang memperoleh mayoritas demikian, dan mendapat jumlah suara yang sama, maka DPR akan segera dengan Pemungutan Suara memilih salah seorang menjadi Presiden, dan bila tidak seorang pun memperoleh suara mayoritas, maka dari lima orang yang tercantum paling tinggi dalam daftar dewan ini akan memilih Presiden dengan cara yang sama; 5) Tetapi dalam memilih Presiden, pemungutan suara akan dilakukan per negara bagian, dengan perwakilan dari masing-masing negara bagian memiliki satu suara, kuorum untuk tujuan ini akan terdiri dari satu anggota atau anggota-anggota dari dua pertiga jumlah negara bagian, dan suatu mayoritas dari seluruh negara bagian akan dibutuhkan untuk menentukan pilihan; 6) Dalam kasus manapun, setelah terpilihnya Presiden, orang yang mendapat jumlah terbesar suara pemilih akan menjadi Wakil Presiden. Akan tetapi bila masih ada dua orang atau lebih suara mendapat suara yang sama, maka senat akan memilih dengan pemungutan suara salah seorang diantara mereka untuk menjadi Wakil Presiden; dan 7) Kongres dapat menentukan waktu untuk memilih para pemilih (electors), dan hari kapan mereka akan memberikan suara, hari tersebut harus sama di seluruh AS. Sistem pemilu AS nampak rumit karena rakyat tidak memilih langsung Presiden, melainkan memilih electors sebagai perwakilan rakyat yang memilih Presiden pilihannya. Sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia nampak lebih sederhana dibandingkan dengan sistem AS, berdasarkan Pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (4) UUDNRI Tahun 1945: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangann secara langsung oleh rakyat.12 (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua

12

Dipilih dalam satu pasangan calon maka Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan jabatan. Baca: Jimly Asshiddiqie, 2012, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 111-112

62


puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum mulai menjalankan jabatannya, Presiden terpilih di AS mengucapkan sumpah sebagai berikut:13 “Dengan khidmat saya bersumpah (atau berjanji) bahwa saya akan melaksanakan dengan setia Jabatan Presiden AS, dan akan, sejauh kemampuan saya, memelihara, melindungi, dan mempertahankan The Constitution Of United States.” Sedangkan di Indonesia dibedakan antara bersumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Dalam praktek ketatanegaraan sumpah diucapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang beragama Islam, sedangkan yang non muslim mengucapkan janji. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUDNRI Tahun 1945: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Alloh, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” Perbedaan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden AS dan Indonesia terpaut 1 (satu) tahun. Pasal II ayat (I) The Constitution Of United States : “Kekuasaan eksekutif akan diberikan kepada seorang Presiden Amerika Serikat. Ia akan memangku jabatannya dalam jangka waktu empat tahun, dan bersama-sama dengan Wakil Presiden, yang dipilih untuk jangka waktu yang sama...” Sedangkan Pasal 7 UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

13

Pasal II ayat (I) The Constitution Of United States


63

Wewenang Presiden Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) The Constitution Of United States kedudukan Presiden AS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut AS dan milisi beberapa negara bagian, jika sedang dipanggil untuk tugas nyata AS, ia dapat meminta pendapat, secara tertulis, dari pejabat utama dalam masing-masing departemen pemerintah, mengenai masalah apapun yang berhubungan dengan kantor mereka masing-masing, dan ia akan mempunyai wewenang untuk memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan untuk kejahatan di AS, kecuali dalam kasus pendakwaan pertanggungjawaban (impeachment). Ia kan mempunyai wewenang, atas dan dengan nasehat dan persetujuan senat, untuk membuat perjanjian, asal dua pertiga anggota senat yang hadir setuju, dan ia akan mencalonkan, dan atas dan dengan nasehat dan persetujuan senat, mengangkat duta besar, duta-duta lain dan konsul, hakim Mahkamah Agung, dan semua pejabat lain AS, yang pengangkatannya belum disebut dalam konstitusi, dan yang akan ditentukan dengan undang-undang, tetapi kongres dengan undang-undang dapat menyerahkan pengangkatan pejabat-pejabat yang lebih rendah, yang mereka anggap pantas, kepada Presiden sendiri, kepada pengadilan, atau kepada kepala-kepala departemen. Presiden akan mempunyai wewenang untuk mengisi semua lowongan yang mungkin terjadi selama reses senat dengan cara memberikan penugasan yang akan berakhir pada akhir masa sidang berikutnya. Selanjutnya wewenang Presiden AS berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 The Constitution Of United States adalah Presiden dari waktu ke waktu akan memberikan kepada kongres informasi tentang keadaan negara, dan menganjurkan untuk pertimbangan mereka tindakan-tindakan yang dinilainya perlu dan bijaksana, ia dalam keadaan luar biasa, dapat mengumpulkan dua kamar, atau salah satunya dan dalam hal ketidaksepakatan di kedua kamar mengenai waktu penundaan sidang, ia dapat menundanya sampai waktu yang dianggapnya pantas, ia akan menerima para Duta Besar dan duta-duta lain, ia akan menjaga agar hukum dilaksanakan dengan patuh dan akan mengangkat semua pejabat AS. Hampir sama dengan kedudukan Presiden di AS, maka wewenang Presiden di Indonesia berkaitan dengan jenis-jenis kekuasaan yang dilekatkan pada Presiden oleh peraturan perundangundangan14 antara lain: 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUDNRI 194515 2. Dalam melakukan kewajibannya, dibantu oleh seorang Wakil Presiden16 3. Berhak mengajukan rancangan undang-undang (UU) pada DPR17 4. Menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya18 5. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara19 6. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain20

14

15

16 17 18 19 20

Bagir Manan dalam Sumali, (2003), Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu),Malang: UMM Pres, hlm. 41 Pasal 4 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Bagaimana Presiden melaksanakan pemerintahan yang stabil baca Bagir Manan, (2006), Lembaga Kepresidenan,Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 117 Pasal 4 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 10 UUDNRI Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945


64

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU21 Menyatakan keadaan bahaya22 Mengangkat konsul23 Mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR24 Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)25 Memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR26 Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain27

Berhalangan dan Pemberhentian Berdasarkan Pasal II ayat 1The Constitution Of United States dinyatakan dalam hal Presiden AS dibebaskan dari jabatannya, atau meninggal, atau mengundurkan diri, atau tidak mampu melaksanakan wewenang dan tugas jabatan tersebut, maka jabatan itu akan berpindah ke Wakil Presiden, dan Kongres dengan Undang-undang dapat mengadakan pengaturan dalam hal pembebasan, kematian, pengunduran diri, atau ketidakmampuan, baik Presiden maupun Wakil Presiden, dengan menentukan pejabat mana yang kemudian akan bertindak sebagai Presiden, dan pejabat demikian akan bertugas sebagaimana mestinya sampai ketidakmampuan itu dihilangkan atau seorang Pesiden baru terpilih. Pada Pasal II Ayat 4 The Constitution Of United States diatur mengenai pemberhentian Presiden, Wakil Presiden, dan Pegawai Negeri Sipil AS, yang akan diberhentikan dari jabatan apabila terkena dakwaan pertanggungjawaban (impeachment), dan dinyatakan bersalah dalam hal pengkhianatan, suap, atau kejahatan-kejahatan besar dan pelanggaran-pelanggaran lain. Mekanisme yang ditempuh bila Presiden berhalangan menunaikan tugas maupun diberhentikan di Indonesia sangat berbeda dengan praktek AS. Di Indonesia, jika Presiden meninggal, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.28 Jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, maksimal dalam waktu 60 (enam puluh) hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan Presiden.29 Namun jika Presiden dan Wakil Presiden meninggal, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama menjadi pelaksana tugas kepresidenan. Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Pasal 11 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 12 UUDNRI Tahun 1945. Mengenai keadaan darurat baca juga Sumali, (2003), Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu),Malang: UMM Pres, hlm. 39 Pasal 13 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 13 ayat (2) dan (3) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 15 UUDNRI Tahun 1945 Pasal 8 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 8 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945


65

Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.30 Sedangkan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh MPR atas usul DPR, jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya) atau perbuatan tercela, maupun bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.31 Sebelum mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada MPR, DPR harus mengajukan permintaan pada Mahkamah Konstitusi (MK) agar MK memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya), atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presidan dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memebuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.32 Pendapat DPR tersebut merupakan implementasi fungsi pengawasannya.33 Permintaan DPR pada MK harus didukung minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sudang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR.34 MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR itu diterima MK.35 Jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR tersebut terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada MPR. 36 MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut.37Keputusan MPR tersebut harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota dan disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR.38 KESIMPULAN AS dan Indonesia merupakan negara republik konstitusional karena kepala negara dan kepala pemerintahannya dipilih melalui pemilu, dan penyelenggaraan kehidupan bernegara dilakukan berdasarkan konstitusi (UUD) sebagai dasar hukum tertinggi. Sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif, Presiden di AS dan Indonesia memiliki persamaan dalam hal kedudukan dan wewenang. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemilu Presiden yang dilaksanakan secara langsung di AS dan Indonesia. Di Indonesia, rakyat langsung memilih Presiden secara langsung. Sedangkan di AS, rakyat secara langsung memilih electors yang nantinya bertugas memilih Presiden yang dikehendaki rakyat. Selanjutnya yang juga berbeda adalah mekanisme pengisian jabatan bilamana Presiden berhalangan, dan juga proses pemberhentian Presiden karena di Indonesia melibatkan MK, sedangkan AS tidak memiliki lembaga MK. 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pasal 8 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7A UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (5) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (7) UUDNRI Tahun 1945

66


DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly, (2012), Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,Jakarta: Sinar Grafika Mahmud,Abdullah dan Y. Suyoto Arief, (1992), Tata Negara,Ponorogo: PMDG Manan, Bagir, (2006), Lembaga Kepresidenan,Yogyakarta: FH UII Press Majalah Konstitusi No. 58 Nopember 2011, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ranuhandoko BA, IPM, (2008), Terminologi Hukum Inggris-Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika Sumali, (2003), Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu),Malang, UMM Pres The Constitution Of United States Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2008), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Tricahyo, Ibnu, (2009), Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal,Malang: In-TRANS Publishing UUDNRI Tahun 1945. UUD 1945, (2007), Visimedia, Jakarta Anonim, Konstitusi Amerika Serikat dan Terjemahan (online), http://malasyadzalie.blogspot.co.id/ 2011/08/konstitusi-amerika-serikat-dan.html diakses 15 Nopember 2016 Pk 10.20 WIB Wikipedia, Amerika Serikat (online), http://id.m.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat, diakses 18 Nopember 2016, Pk. 15.55 WIB Wikipedia, Hari Kemerdekaan (Amerika Serikat) (online), http://id.m.wikipedia.org/wiki/ Hari_Kemerdekaan_(Amerika_Serikat), diakses 18 Nopember 2016, Pk. 16.00 WIB Wikipedia, Politik Amerika Serikat (online), http://id.m.wikipedia.org/wiki/ Politik_Amerika_Serikat, diakses 18 Nopember 2016 Pk 16.19 WIB

Riana Susmayanti 1

Recommend Documents