LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA STATE INSTITUTIONS Riana Susmayanti, SH.MH
William G. Andrews : • “Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed”. • Constitutionalism regulate the relation among : – Government and citizen – States institution, one another
• The content of constitution : – Limitation of states organ’s power – The relation among state organs – The relation among state organs and the citizen
Categorization of State Institutions 1. In wider & narrow meaning : – In wider meaning : • law creating (menciptakan hukum) • law applying (menerapkan hukum ).
– In narrow meaning : • State institutions based on Constitution, Acts, or other regulations below.
2. Based on Function : – Primary : mentioned in Constitution – Auxiliary : supporting institution, based on need
Categorization of State Institutions 3. Based on hierarchy : – 1st Layer (Lapis I) : high state institutions – 2nd Layer (Lapis II) : state institutions – 3rd Layer (Lapis III) : local institutions
4. In terms of implementation : – Democracy : MPR, DPR, DPD, President & VP – State based on law (Negara Hukum) : MA, MK – Organizational : KPU, BPK, KY
Amendment of UUD 1945 is causing : • Dismissal of certain state institution • Restructurization the hierarchy of state institution • Formation of new state institution
Dismissal of certain state institution • Chapter IV UUD 1945 about Supreme Advisory Council (Dewan Pertimbangan Agung / DPA) in UUD 1945 has been deleted by fourth amendment (2004) • Article 16 on Chapter IV has been removed to Chapter III UUDNRI Tahun 1945 about Executive Power (Kekuasaan Pemerintahan Negara), therefore Article 16 UUDNRI Tahun 1945 : The President shall establish an advisory council witht the duty of giving advice and considered opinion to the President which shall be further regulated by law.
Restructurization the hierarchy of state institution 1. People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 2. Supreme Court (Mahkamah Agung)
People’s Consultative Assembly (MPR) 1. Position in the hierarchy : – The highest state institution high state institution (equal among others)
2. Membership : – Before amendment : • House of Representative (DPR ) : 500 • Delegates from regional territories (Utusan Daerah): 135 (127 territories x 5 person) • Delegates from the groups (Utusan Golongan) : 65
– After amendment : • House of Representative (DPR ) : 550 • Regional Representative Council (DPD ) : 128 (4 person x 32 province).
Supreme Court (MA) • Before amendment : the only judicial power • After amendment : – Article 24 par 2 : The juducial power shall be implemented by a Supreme Court ... and by a Constitutional Court
• There are 2 (two) judicial power with same position (equal) but different authorities.
Formation of new state institution • Read slide : Perubahan UUD 1945
Clasification of state institution • Explicit in UUDNRI : – The name and function – Only the name – Only the function
• The function shall be further regulated by law or regulation below – Normative source of authority is not automatically determine the legal status in hierarchy
• Level in hierarchy
Lembaga-lembaga Negara dalam UUDNRI Tahun 1945 1. Klasifikasi berdasarkan Organ dan Fungsinya a. Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan b. Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit c. Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Rendah
2. Klasifikasi berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya a. Fungsi b. Hierarki
1. Klasifikasi Lembaga Negara berdasarkan Organ dan Fungsinya a.
b.
c.
Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan : MPR, Presiden, WaPres, Menteri & Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, Komisi pemilihan umum, Bank sentral, BPK, MA, MK, KY, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit : MPR, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, komisi pemilihan umum, BPK, MA, MK, KY, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Rendah : Duta, Konsul, bank sentral, satuan pemda yang bersifat khusus atau istimewa, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman.
1. a. Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan -
MPR - Walikota Presiden & WaPres - DPRD Kota Menteri & Kementerian Negara - DPR Dewan pertimbangan Presiden - DPD Duta & Konsul - Komisi pemilu Pemda Provinsi - Bank sentral Gubernur - BPK DPRD Provinsi - MA Pemda Kabupaten - MK Bupati - KY DPRD Kabupaten - TNI Pemda Kota - Polri Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
1. b. Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit
-
MPR Presiden & Wakil Presiden Menteri dan Kementerian Negara Dewan pertimbangan Presiden Pemda Provinsi Gubernur DPRD Provinsi Pemda Kabupaten Bupati DPRD Kabupaten Pemda Kota
- Walikota - DPRD Kota - DPR - DPD - Komisi pemilu - BPK - MA - MK - KY -TNI - Polri
1. c. Eksistensi & Fungsi (Kewenangannya) diatur dg Peraturan Perundangan yg Lebih Rendah : -
Duta Konsul bank sentral satuan pemda yang bersifat khusus atau istimewa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman.
2. Klasifikasi Lembaga Negara berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
a. Fungsi :
– primary constitutional organs : Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Main state organ tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislature, executive dan judiciary. – state auxiliary organs, auxiliary institutions, self regulatory agencies, independent supervisory bodies, mix-function institutions, quasi non governmental organizations : • Lembaga Negara yang kewenangannya juga ditentukan dalam UUD : KY, TNI, Polri, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dll • Lembaga yang namanya disebut, namun kewenangannya tidak disebut dalam UUD : Kejaksaan Agung, Bank Sentral • Lembaga yang nama dan kewenangannya tidak diatur dalam UUD : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan lainlain
2. Klasifikasi Lembaga Negara berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya b. Hierarki
• Organ Lapis I = lembaga tinggi negara : Presiden dan Wapres, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK • Organ Lapis II = lembaga-lembaga negara yang :
– Nama & kewenangan jelas disebut dalam UUD : Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, KY – Nama & kewenangan tidak jelas disebut dalam UUD : komisi pemilihan umum (kewenangan pokoknya disebut dalam UUD tetapi namanya tidak), bank sentral (nama & kewenangannya tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD, namun nama & kewenangannya diatur dalam UU) – Kewenangan bersumber dari UU : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Konsil Kedokteran Indonesia, dsb. – Kewenangan bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah UU : Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengam Keputusan Presiden
• Organ Lapis III :lembaga daerah: Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota, serta satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
LEMBAGA
EKSISTENSI
FUNGSI
MPR
_
_
2. Presiden & WaPres
_ _
_ _
3. Menteri & Kementerian Negara
_ _
_ _
Primary Ê Primary Ê Primary Ê Auxiliary Ë Auxiliary Ë
4. Dewan pertimbangan Presiden
_
_
Auxiliary Ë
5. Duta & Konsul
_ _ _ _ _
_ _ _ _
Auxiliary Ë Auxiliary Ì Auxiliary Ì Auxiliary Ì Auxiliary Ì
_
_
Auxiliary Ì
1.
6. Pemda Provinsi 7. Gubernur 8. DPRD Provinsi 9. Pemda Kabupaten 10. Bupati
PERAT. LAIN
_
LEVEL
LEMBAGA
EKSISTENSI
FUNGSI
11. DPRD Kabupaten
_
_
Auxiliary Ì
12. Pemda Kota
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
Auxiliary Ì Auxiliary Ì Auxiliary Ì Primary Ê Primary Ê Auxiliary Ë Auxiliary Ë Primary Ê Primary Ê Primary Ê Auxiliary Ë Auxiliary Ë
13. Walikota 14. DPRD Kota 15. DPR 16. DPD 17. Komisi pemilu 18. Bank sentral 19. BPK 20. MA 21. MK 22. KY 23. TNI
PERAT. LAIN
_ _ _ _ _ _ _ _
LEVEL
LEMBAGA
EKSISTENSI
FUNGSI
PERATURAN LAIN
LEVEL
24. Kepolisian Negara Republik Indonesia
_
_
25. Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
_
_
Auxiliary Ë
26. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
_
_
Auxiliary Ë
Auxiliary Ë
