INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DARI PENGARUH KEKUASAAN DI INDONESIA M. SYAHRUL BORMAN, SH MH
[email protected]
Abstrak Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan tidak memihak, hal tersebut hanya akan dapat terwujud apabila tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam suatu negara, maka ia akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna. Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman bebas dari intervensi politik Abstract The freedom of Judges based on the independence of Judicial Power in Indonesia is guaranteed in the Constitution of Indonesia, namely the 1945 Constitution, which is further implemented in the Law on Judicial Power. Thus the judicial power must be free and impartial, it will only be realized if it is subject to the rules of law in force. If the judicial power does not maintain the proper distance with the political institutions that exist within a country, then it will lose its legitimacy and its presence in a country becomes meaningless. Keywords: Judicial power is free from political intervention *M. Syahrul Borman Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Peradilan
A. Pendahuluan Pelaksanaan hukum, penegakan
independen
harus serta
bersifat
impartial
(tidak
rule of law, merupakan syarat mutlak
memihak)2 Peradilan yang bebas pada
bagi
bangunan
hakekatnya berkaitan dengan untuk
demokrasi. Terdapat 6 (enam) syarat-
memperoleh putusan yang seadil-
syarat dasar untuk terselenggaranya
adilnya melalui pertimbangan dan
pemerintah yang demokratis dibawah
kewenangan
rule of Law, yaitu:
tanpa
pengaruh
Konstitusional, peradilan atau badan-
tangan
pihak
badan kehakiman yang bebas dan
Peradilan
tidak memihak, Pemilihan Umum
menjadi puncak kearifan dan perekat
yang bebas, kebebasan menyatakan
kohesi sosial bagi para pihak yang
pendapat,
berserikat/
bersengketa. Penyelesaian sengketa
beroposisi,
antara rakyat dengan penguasa atau
pendidikan kewarganegaraan.1 Dari
antara sesama warga diproses melalui
syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa
peradilan.
independensi Kekuasaan Kehakiman
kebebasan dan kemandirian untuk
merupakan salah satu pilar pokok,
mengatur
yang apabila komponen tersebut tidak
dengan masalah internal institusional
ada maka kita tidak bisa berbicara lagi
dan
tentang Negara Hukum.
personal,
berdirinya
berorganisasi
sebuah
kebebasan dan
Perlindungan
Paulus E Lotulung, Makalah, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 Juli 2003
yang
yang
mandiri
ataupun
campur
lain.
Sedangkan
independen
Peradilan
hal-hal
substantif.
menjadi
1
hakim
yang
punya
berkaitan
Dalam
primaritas persoalan,
tidak
harus
masalah
juga
masih
dimana
etika,
2 RE. Baringbang, 2001, Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, hlm. 117.
moralitas
serta
integritas
dan
1. Mengatur
kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman independen
belum dan
pengaruh
negara.
sepenuhnya
terbebaskan
dan
2. Menyediakan kebutuhan dan
dari
kepentingan publik terutama
kepentingan
kesehatan dan transportasi.
kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh
mempengaruhi
dan
perekonomian
3. Menyediakan
atau
hukum
terpengaruh atas berbagai keputusan
perangkat
dan
menegakkan
keadilan bagi rakyatnya.
dan akibat hukum yang dibuatnya
4. Membela
dan
menjaga
sendiri, baik dari segi politis maupun
teritorial wilayahnya negara
ekonomis.
dan keamanan rakyatnya dari
Keberadaan
lembaga
peradilan
ancaman pihak luar (Storey,
dalam suatu negara modern seperti Indonesia
merupakan
Prentice Hall, 2001: 39).
suatu Seperti yang kita ketahui, tidak
keniscayaan. Karena akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa
antara
rakyat
dengan
pemerintah atau antara rakyat dengan anggota
masyarakat
lainnya.
Penegakan
hukum
keadilan
merupakan
salah
kedaulatan
suatu
dan satu
fungsi
negara.
Dalam
bukunya Territory The Claiming of Space,
David
Storey
menegaskan
tentang peran dan fungsi negara, yaitu:
ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan
negara
pengadilan pengadilan
adalah
berdaulat. sejatinya
adanya Entitas
merupakan
lembaga yang bertugas mencerahkan dan
memberi
arah
perjalanan
peradaban bangsa. Saat ini masyarakat tidak puas terhadap pelayan peradilan. Peradilan dianggap gagal memenuhi harapan
sebagai benteng terkahir melawan
Independence
ketidakadilan3 Hal ini melahirkan rasa
memerlukan waktu 100 tahun, Negara
kurang hormat terhadap peradilan, dan
Indonesia
keluarnya tuduhan bahwa peradilan
yang lepas dari kekuasaan eksekutif
telah dipolitisasi dan korup. Dalam hal
terwujud pada tahun
korupnya pengadilan, praktisi hukum
memunculkan peradilan satu atap.
(pengacara
juga
Pada umumnya penegakan hukum
turut
tidak pernah berproses
di
memfasilitasi terjadinya penyuapan.
hampa.
terkorelasi
Khususnya pengacara dan konsultan
dengan variabel-variabel lain, seperti
hukum
ideologi
atau
dipersalahkan
karena
banyak
perantara
jaksa)
dituduh
dalam
sebagai
transaksi
Judiciary
mewujudkan
Tetapi
pengadilan
2004
selalu
hukum,
yang
karakter
yang
ruang
hukum
yang
formal (acara), kondisi sosial, politik,
menjadikan hukum sebagai barang
ekonomi, dan budaya. Juga tidak
dagangan.
terlepas dari ideologi penegak hukum,
Kenyataan tersebut sudah begitu lekat
sebagai
citra
peradilan
tersedianya fasilitas bantuan hukum
di
serta tingkat pendidikan dan kesadaran
Indoensia. Tidak aneh jika masyarakat
hukum masyarakat. harus disadari
membuat sindirian-sindiran dengan
bahwa kebebasan dan independensi
mengartikan
tersebut
istilah
hakim
diikat
pula
dengan
sebagai Hubungi Aku Kalau Ingin
pertanggungan-jawab
atau
Menang, KUHP diartikan sebagai
akuntabilitas yang kedua-duanya itu
Kasih Uang Hakim Pasrah atau Kasih
merupakan dua sisi koin mata uang
Uang Habis Perkara dan banyak lagi
yang saling melekat.
simbol kerusakan peradilan. Berbeda Serikat
dengan
perjuangan
di
Amerika
Tidak ada kebebasan mutlak tanpa
mewujudkan
tanggung jawab Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam
3
Ibid, hlm. 118
konteks
kebebasan
hakim
(independency of judiciary) haruslah
dengan tugas pokok untuk menerima,
diimbangi dengan pasangannya yaitu
memeriksa,
akuntabilitas
(Judicial
menyelesaikan setiap perkara yang
accountability). Dalam memasuki era
diajukan kepadanya. Penjelasan setiap
globalisalsi sekarang ini, menjadi
perkara yang diajukan kepada badan-
kewajiban bagi kita semua yang
badan
bergerak
dan
pengertian didalamnya penyelesaian
penegakan hukum, baik kalangan
masalah yang bersangkutan dengan
teoritisi/akademisi
yurisdiksi voluntair.4[5]
peradilan
di
pemerintahan
maupun praktisi
untuk mengkaji secara serius dan mendalam "judicial
mengenai
pengertian
accountability"
tersebut
dan
mengadili
peradilan
serta
mengandung
Berbagai persoalan yang membelit kekuasaan kehakiman menjadi salah satu
agenda
penting
reformasi.
sebagai pasangan dari “independency
Sehingga pada perubahan UUD 1945,
of judiciary".
Pasal-pasal yang mengatur tentang
B. Peranan Hakim dan Kekuasaan
kehakiman
mengalami
perubahan
yang
cukup
signifikan.berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat 4
Kehakiman Kekuasaan
kehakiman
adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan
berdasarkan terselenggaranya
Pancasila,
demi
Negara
Hukum
Republik Indonesia. Penyelenggaraan kehakiman
(empat) perubahan penting dalam UUD 1945 Pasca Amandemen:5[6]
guna
menegakkan hukum dan keadilan
kekuasaan
kekuasaan
diserahkan
kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang,
1. Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam pasal-pasal
4
Ibid., hlm.31
Sirajuddin, Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis, Media Kampus, edisi JuliDesember 2007, hlm.11 5
UUD 1945, yang sebelumnya hanya
is the very soul of justice. It is keenest
disebutkan dalam penjelasan UUD
spur to exertion and the surest of all
1945
guard against improbity. It keeps the
2. MA dan badan kehakiman yang lain
judge himself while trying under
tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku
trial”6. Jika diterjemahkan kira-kira
kekuasaan kehakiman
berbunyi:
mahkamah
karena
konstitusi
ada
“dalam
gelapnya
yang
ketertutupan, segala jenis kepentingan
berkedudukan setingkat dengan MA
jahat berada dipuncak kekuatannya
dan
hanya
berfungsi
sebagai
pelaku
dengan
keterbukaanlah
kekuasaan kehakiman. Pengawasan
pengawasan terhadap segala bentuk
internal
ketidakadilan
yang
dilakukan
oleh
dilembaga
peradilan
Mahkamah Agung dan Mahakamah
dapat dilakukan. Selama tidak ada
Konstitusi tidak kalah penting untuk
keterbukaan tidak akan ada keadilan.
diperkuat pada masa yang akan datang
Keterbukaan adalah roh keadilan.
adalah
Keterbukan
terwujudnya
dipengadilan dan hak
keterbukaan
adalah
alat
untuk
masyarakat
melawan serta penjaga utama dari
untuk memperoleh informasi yang
ketidakjujuran. Keterbukaan membuat
dikelola oleh pengadilan.
hakim “diadili” saat ia mengadili
Berkaitan
dengan
keterbukaan
pengadilan,
persoalan Jeremy
(perkara). 3.
Adanya lembaga baru yang bersifat
Bentham dua abad yang lalu pernah
mandiri dalam struktur kekuasaan
menyatakan: “In the darkness of
kehakiman yaitu komisi yudisial yang
secrecy, sinister interest and evil in
berwenang
every shape have full swing. Only in
pengangkatan
proportion as publicity has place can
mempunyai wewenang lain dalam
any of the check applicable to judicial
rangka menjaga dan
mengusulkan hakim
in justice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity
6
Ibid, hlm.12
agung
dan
menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat serta
memutus
perilaku hakim.
pemilu.
sengketa
tentang
hasil
Jadi, landasan konstitusional dari KOMISI
merupakan
kekuasaan kehakiman adalah Undang-
salah satu lembaga baru. Pengawasan
Undang
terhadap
ditentukan dalam pasal 20, 21, 24, 24ª,
hakim
haruslah
menjadi
Dasar
sangatlah
merupakan kekuasaan yang merdeka
kalau
dikatakan
secara universal KY tidak dapat
yang
mengawasi
hakim
keberadaan
dan
25
sebagaimana
24B,
keliru
24C
l945
kewenangan komisi yudisial, karena
dengan
4.
YUDISIAL
dilakukan
UUD
oleh
l945
Mahkamah
agung.
Seiring
Agung dan badan peradilan yang di
KY
sebagai
bawahnya
dan
oleh
Mahkamah
pengawas eksternal, pada masa yang
Konstitusi, untuk menyelenggarakan
akan
internal
peradilan guna menegakkan hukum
terhadap hakim harus terus diperkuat
dan keadilan. Kewenangan mengadili
eksistensinya. Dengan memperkuat
merupakan bagian dari kekuasaan
transparansi
kehakiman,
datang
pengawasan
dan
akuntabilitasnya
sistem
negara
belum
terhadap publik seraya membangun
peradilan
sinergi dengan pengawasan eksternal
menganut integrated criminal justice
yang dilakukan oleh KY.7[8]
system
Adanya
kewenangan
kehakiman
di
sedangkan
sehingga
kita
wacana
tentang
reformasi sistem peradilan dan sistem
dalam hal ini Mahkamah Konstitusi
penegakan
untuk melakukan Judicial Review UU
melihat cermin yang lebih luas secara
terhadap
memutus
utuh. Dalam sistem yang ada saat ini,
sengketa kewenangan lembaga negara
lembaga peradilan dalam hal ini
yang kewenangannya diberikan oleh
Mahkamah
UUD, memutus pembubaran Parpol,
mengontrol
UUD
1945,
hukum
dituntut
Agung proses
tidak
untuk
dapat
penyidikan
dan/atau penuntutan dalam perkara 7
Ibid, hlm.11
pidana.
materiil Mahkamah peradilan
Agung
tertinggi
dari
berbagai
adalah
perundang-undangan
semua
konstitusi
peraturan dibawah
dengan
mekanisme
lingkungan peradilan lainnya seperti
prosedural yang tidak menyulitkan.
Peradilan Umum, Agama, militer dan
Fungsi Supervisi adalah pertama:
Tata Usaha Negara maupun peradilan
pengawasan dan pembinaan tertinggi
lainnya. Mahkamah Agung adalah
terhadap
lembaga peradilan yang mempunyai
peradilan disemua tingkat dan lingkup
kedudukan terlepas dan terpisah dari
peradilan;
pengaruh kekuasaan negara lainnya.
terhadap tingkah laku dan perbuatan para
Fungsi utama dari MA sebagai sebuah
lembaga
mewujudkan
peradilan
tujuan
adalah
hakiki
dari
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
mandiri
yaitu
mewujudkan
proses
penyelenggaraan
kedua:
hakim;
pengawasan
ketiga:
meminta
keterangan mengenai teknis peradilan; keempat:
mempunyai
kewenangan
untuk memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang diperlukan. Sementara
itu
hakim
sebagai
kedaulatan rakyat, interpreter of the
penegak hukum dan keadilan wajib
constitution, menegakkan keadilan,
menggali, mengikuti dan memahami
kebenaran
hukum,
nilai-nilai hukum yang hidup dalam
menjalankan fungsi check and balance
masyarakat, yakni dalam masyarakat
guna
prinsip-prinsip
yang masih mengenal hukum tidak
mewujudkan
tertulis, serta berada dalam masa
negara
dan
kepastian
menegakkan hukum
guna
masyarakat adil dan makmur. Fungsi
pergolakan
Yudicial menyelenggarakan peradilan
Hakim
dengan
dan
penggali nilai-nilai hukum yang hidup
menerapkan hukum secara tepat dan
dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus
adil. Fungsi Review (toetsingsrecht)
terjun
ketengah-tengah
adalah hak untuk menguji secara
untuk
mengenal,
melaksanakan
dan
merupakan
peradilan. perumus
dan
masyarakat
merasakan
dan
mampu menyelami perasaan hukum
menggonggong,
dan rasa keadilan yang hidup dalam
berlalu9[10].
masyarakat. 8[9]
rekruitmen
kafilah Padahal,
Hakim
tetap Sistem
Agung
harus
Untuk itu, dalam perekrutan hakim
bersifat terbuka, maksudnya selain
diperlukan suatu aturan dan prosedur
dari hakim karier maka dimungkinkan
yang jelas, sehingga calon hakim
juga
terpilih benar-benar orang-orang yang
lingkungan para penegak hukum lain
memahami dan mengetahui hukum
yang
dan nilai-nilai hukum yang hidup
criminal
dalam masyarakat. Namun, sistem
advokat,
rekrut maupun proses diperadilan
kepolisian.
Pola
nasional masih belum berubah. Hal ini
rekruitmen,
mutasi,
dapat dilihat dari aspek personal
jenjang
maupun
diserahkan kepada mekanisme internal
aspek
perilakunya,
yang
masih sama dengan masa lalu. Sebagai contoh,
sikap
menanggapi
Mahkamah
hakim
terdapat
bersalah
dalam
justice
dari
lingkungan
system
seperti
kejaksaan
dan
dan
proses
promosi
kepangkatan
dan
Hakim
MA.
Agung
Hakim
Agung
dipilih
dan
masyarakat
diberhentikan langsung oleh DPR
lowongan
berdasarkan usulan-usulan langsung
jabatan sejumlah Hakim agung di MA
dari rakyat dan lembaga profesi
dengan tokoh-tokoh yang dikenal
hukum. Pemilihan dan pengangkatan
berani
hakim agung harus menjamin bahwa
banyak
keinginan
para
untuk
dan
megisi
relatif
bersih.
MA
bukannya menerima malah dengan
para
cepat
hanya
kemampuan,
integritasnya
mengajukan kandidat yang berasal
kemandirian
dan
dari dalam. Aspirasi yang berkembang
selain profesional, jujur, bersih dan
itu
menolak
ibarat
8
keras
dan
biarlah
kandidat
mempunyai
berpengalaman,
anjing
[9] RE. Baringbing, op.cit., hlm.36
9
tinggi,
[10] Ibid, hal. 102
berwibawa. Kandidat terbaiklah yang
pemberlakukan
dapat menduduki jabatan.
Hakim
pedoman
merupakan
perilaku panduan
Pimpinan dan anggota diangkat
keutamaan moral bagi Hakim, baik
oleh MPR secara bebas dan rahasia
dalam menjalankan tugas profesinya
disahkan oleh presiden sebagai Kepala
maupun dalam melakukan hubungan
Negara Hakim Agung diangkat oleh
kemasyarakatan di luar kedinasan.
DPR. Pemilihan calon tidak boleh
Hakim sebagai insan yang memiliki
didasarkan
diskrimasi
kewajiban moral untuk berinteraksi
berdasarkan ras, suku, agama warna
dengan komunitas sosialnya, juga
kulit, sex dan aliran politik. Prosedur
terikat dengan norma-norma etika dan
pengangkatan harus diatur jelas dan
adat kebiasaan yang berlaku dalam
mudah diketahui oleh publik. Promosi
tata
hakim haruslah dilakukan dengan
Terciptanya pengadilan yang mandiri
memperhatikan
dan
atas
kemampuan,
pergaulan
tidak
masyarakat.
memihak,
memerlukan
integritas,
kemandirian
dan
adanya pemenuhan kecukupan sarana
pengalaman.
Hakim
bisa
dan prasarana bagi Hakim selaku
diberhentikan apabila terbukti, tidak
penegak hukum dan sebagai warga
mampu, melakukan tindak pidana
masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas
melakukan tindakan dan kelakuan
dan tanggung jawab Negara memberi
tidak sesuai serta bertentangan dengan
jaminan
martabat dan kedudukanya sebagai
kesejahteraan,
hakim
anggaran bagi Hakim, dan lembaga
hanya
dengan
kesempatan
yang
memberikan cukup
untuk
melakukan pembelaan diri. Kewibawaan kehakiman
menuntut
kelembagaan.
kelayakan
kecukupan fasilitas
pengadilan. Sementara bagi Hakim sendiri, meskipun kondisi-kondisi di
kekuasaan
atas belum terwujud, hal tersebut tidak
adanya
dapat dijadikan alasan untuk tidak
kredibilitas personal dan integritas moral
keamanan,
Untuk
itu
berpegang
teguh
pada
kemurnian
pelaksanaan
tugas
dan
tanggung
jawabnya
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”
Adapun
peranan
dari
hakim
Pasal 16 ayat (1) yang isinya adalah:
diantaranya dijelaskan dalam UU No.4
”Pengadilan
tahun
untuk
2004
tentang
Kekuasaan
Kehakiman.
1
boleh
memeriksa,
menolak
mengadili
dan
memutus suatu perkara yang diajukan
a. Peranan yang ideal Pasal
tidak
dengan dalih bahwa hukum tidak ada
yang
”Kekuasaan
isinya
adalah:
atau kurang jelas meelainkan wajib
kehakiman
adalah
untuk memeriksa dan mengadilinya”.
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan
guna
C. Independensi kekuasaan kehakiman dan profesionalisme hakim
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila,
demi
Negara
Hukum
terselenggaranya Republik Indonesia”
Untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
terpadu,
maka
ide/jiwa/spirit
”kekuasaan kehakiman yang merdeka
b. Peranan yang seharusnya
dan mandiri” harus terwujud secara
Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah:
integral dalam keseluruhan kebijakan
”Peradilan
legislatif/perundang-undangan
dilakukan
dengan
yang
sederhana, cepat dan biaya ringan”.
mengatur keseluruhan proses/sistem
Pasal 5 ayat (1) yang isinya adalah:
kekuasaan penegakan hukum (sistem
”Pengadilan
kekuasaan
hukum
mengadili
dengan
tidak
menurut membeda-
kehakiman/sistem
peradilan pidana). Dengan demikian
bedakan orang”. Ayat (2) yang isisnya
sebagai
adalah:
perdata
kehakiman yang merdeka, keempat
pengadilan membantu para pencari
subsistem dalam sistem peradilan
keadilan
pidana
”Dalam
dan
perkara
berusaha
sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
bagian
juga
dari
harus
kekuasaan
merupakan
kekuasaan
yang
merdeka
dan
mandiri.10[11] Salah
Perumusan UUD 1945 tentang penganutan
satu
hal
yang
perlu
prinsip
kemerdekaan
kekuasaan kehakiman tidak mencakup
ditegaskan bahwa negara Indonesia
pengorganisasian
berdasarkan Undang-undang Dasar
organisatoris
1945 tidaklah menganut paham trias
kekuasaan yudikatif dan organisasi
politica.
pelembagaan
kekuasaan eksekutif. Yang disebutkan
negara
hanyalah prinsip bahwa kekuasaan
menunjukkan dengan tegas bahwa
kehakiman harus bebas dan merdeka
para perumus UUD 1945 sangat
dan itu bisa diartikan hanya berlaku
dipengaruhi oleh paham trias politica.
bagi fungsi peradilannya.12 Keadaan
Prinsip trias politica yang dianut di
itu
dalam UUD 1945 adalah adanya
mengeluarkan UU No. 19 tahun 1964
kekuasaan kehakiman yang bebas dan
tentang Ketentuan-ketentuan pokok
tidak memihak sebagai ciri dan syarat
Kekuasaan Kehakiman dan UU No.
tegaknya negara hukum. Penganutan
13 tahun 1965 tentang Pengadilan
atas prinsip ini tertuang didalam
dalam lingkungan Peradilan Umum.
ketentuan
Pasal 19 tersebut menjelaskan:
berbagai
Namun kekuasaan
Pasal
24
(1)
beserta
berubah
atau antara
ketika
kepentingan
hubungan organisasi
pemerintah
penjelasan atas Pasal 24 dan 25 UUD
”Demi
revolusi,
1945.11
kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak,
Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm.37 10
Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia, Gama Media, Jakarta, hlm.275
presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.” Selanjutnya UU No. 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum manyatakan bahwa
11 Moh.
12 Ibid, hlm.276
hakim dalam menjalankan fungsinya
”Kekuasaan
harus
kekuasaan negara yang merdeka untuk
tunduk
pemerintah.
pada
Pasal
menyebutkan
bahwa
visi 6
politik
ayat
politik
(1)
kehakiman
menyelenggarakan
yang
berdasarkan
adalah
terselenggaranya
pemerintah
peradilan
guna
menegakkan hukum dan keadilan
wajib diikuti dan diamalkan hakim politik
adalah
yang
pancasila
demi
Negara
Hukum
berdasarkan pancasila, Manipol/Usdek
Republik Indonesia.”14
dan
Namun, visi dan kepentingan politik
pedoman-pedoman
pelak-
sanaannya.13
orde baru tetap menjadi referensi
Berkuasanya orde baru dengan semboyan
melaksanakan
kekuasaan
Pancasila
pada
saat
melaksanakan fungsi yudisialnya. Hal
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah melakukan beberapa
kehakiman
ini dibuktikan dengan: 1.
UU No. 14 tahun 1970 masih
langkah penting untuk mewujudkan
mengukuhkan
kekuasaan kehakiman yang mandiri
kehakiman rezim politik demokrasi
sesuai dengan Pasal 24 dan 25 UUD
terpimpin.
1945. Salah satu produk hukum yang
2.
Sebagai
dualisme
pegawai
kekuasaan
departemen
lahir pada masa orde baru adalah UU
kedudukan atau status para hakim
No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-
sebagai pegawai negeri sipil yang
pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 1
tentu saja tunduk pada peraturan-
UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-
peraturan tentang Pegawai Negeri
pokok
Sipil.
Kekuasaan
Kehakiman
menyatakan:
3. Munculnya suatu lembaga yang pada awalnya hanya
13 Benny K.Harman, 1997, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ELSAM, Jakarta, hlm.13
merupakan forum
Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman 14
dialog antara MA, Depkeh, Kejaksaan dan Kepolisian. 4.
dengan adanya sistem dua atap dalam
Adanya penegasan dalam Undangundang
tersebut
bahwa
presiden
sebagai kepala negara. 5.
Keadaan inilah yang lazim disebut
badan-badan peradilan, yang akan segera diakhiri dengan penerapan UU No. 35 Tahun 1999. Undang-Undang
Tampaknya pengendalian terhadap
ini
merupakan
implementasi
dari
kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan
Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998
pemerintah.15
yang berkaitan dengan pemisahan
Salah satu pasal dalam Undang-
yang
tegas
antara
fungsi-fungsi
Undang No. 14 tahun 1970 tentang
Judikatif dan Eksekutif. Berdasarkan
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
ketentuan UU No. 35 Tahun 1999
tersebut
tersebut, maka peralihan kewenangan
yang
dapat
mengganggu
independensi badan-badan pengadilan
Departemen
(eksekutif)
terhadap
yaitu Pasal 11 yang menentukan
badan-badan
peradilan
sehingga
secara organisatoris, administratif dan
menjadi
finansial
Mahkamah
badan-badan
peradilan
dibawah
satu
Agung
atap
di
dilaksanakan
berada dibawah departemen terkait
secara bertahap dalam tempo 5 tahun
(Eksekutif), sementara dilain pihak
sejak
Pasal 10 mengatakan bahwa peradilan
diundangkan,
tertinggi adalah Mahkamah Agung.
tahun 1999 s/d tahun 2004. Sehingga
Yang melakukan pengawasan maupun
dengan demikian sudah tidak akan ada
kasasi
lagi
dan
terhadap
peninjauan
putusan-putusan
kembali badan
peradilan tersebut.
Undang-Undang
dualisme
badan-badan
yang
tersebut
berarti
antara
dalam
pembinaan
peradilan,
melainkan
akan menjadi satu pembinaan dibawah kewenangan Mahkamah Agung, baik meliputi pembinaan teknis maupun
15
22
Benny K.Harman, Op.cit., hlm 17-
administratlif,
organisatoris
dan
finansiil.16
mengandung
berbagai
kelemahan,
karena mengandung multi penafsiran
Berdasarkan
analisis
historis
dan
Indonesia,
adanya
enforcement. Sementara mekanisme
jaminan dan kepastian akan hakekat
berbagai peraturan perundangan yang
kebebasan dan kemandirian kekuasaan
mendistorsi
kehakiman sangat tergantung dengan
konstitusi.
konstitusi
di
tidak
penerapan dan pelaksanaan sistem
bisa
dilakukan
ketentuan
dalam
Intervensi
atau
pengaruh
tangan
dari
kekuasaan
politik. Kendati konstitusi kini secara
campur
eksplisit
pemerintah masih begitu jelas terlihat
menyatakan
kekuasaan
kebebasan
kehakiman,
tapi
dan
terasa.
Bahkan,
lembaga
penyimpangan masih begitu banyak
peradilan
terjadi, baik dalam konteks dimensi
kekuasaan eksekutif dan dikooptasi
substansi maupun prosedural yang
oleh pihak yang menguasai sumber
tidak
daya ekonomi dan politik.
memungkinkan
terjadinya
tersubordonasi
oleh
Dalam
kebebasan dan kemandirian kekuasaan
rezim iu, peradilan merupakan bagian
kehakiman.
Berbagai
peraturan
dari kepentingan eksekutif, karena
perundangan
yang
mengatur
harus
mnejalankan
direktiva
dan
kekuasaan kehakiman, masih belum
mengamankan preferensi kepentingan
memberi ruang dan atmosfir yang
penguasa dan kekuasaan. Sehinggga
kondusif bagi independensi kekuasaan
fungsi
kehakiman. Banyak peraturan yang
dilakukan
secara
tidak selaras, tidak harmonis dan
berfungsi
guna
inkonsistensi
dengan
mempertahankan dan mengamankan
maupun
satu
lainnya.
Diantaranya
konstitusi dengan ada
yang
program
Paulus E Lotulung, Log.cit
tidak
optimal,
bisa malah
melaksanakan,
pembangunan
dan
kepentingan pemerintah, yaitu sebagai instrumen
16
genuinenya
stabilitas
politik
pendorong pertumbuhan ekonomi.
dan
Peradilan
tidak
punya
proses peradilan yang menyentuh
kebebasan dan kemandirian untuk
kepentingan kekuasaan. Disamping
mengatur
intervensi
hal-hal
yang
berkaitan
kekuasaan
eksekutif
dengan masalah internal institusional
terhadap kekuasaan kehakiman yang
dan
telah menjadi ”aktor” pemaksa hakim
substantif.
personal,
Dalam
primaritas
masalah
juga
masih
menghianati
profesinya,
kekuasaan
menjadi
persoalan,
dimana
etika,
kehakiman didalam menjalankan tugas
moralitas
serta
integritas
dan
yudisialnya hingga saat ini masih
kapabilitas hakim dalam kekuasaan
dijangkiti oleh ”penyakit akut” yakni
kehakiman
merajalelanya korupsi peradilan.
belum
independen
dan
pengaruh
sepenuhnya
terbebaskan
dan
dari
kepentingan
Oleh
karena
Kehakiman,
itu,
yang
Kekuasaan dikatakan
kekuasaan. Mereka seharusnya tidak
independensi atau mandiri itu pada
boleh
/atau
hakekatnya diikat dan dibatasi oleh
terpengaruh atas berbagai keputusan
rambu-rambu tertentu, sehingga dalam
dan akibat hukum yang dibuatnya
konferensi International Commission
sendiri, baik dari segi politis maupun
of
ekonomis.
"Independence does not mean that the
mmepengaruhi
dan
Jurists
dikatakan
bahwa
:
Berbagai persoalan yang membelit
judge is entitled to act in an arbitrary
kekuasaan kehakiman sebagaimana
manner”. Meskipun pada asasnya
dipaparkan diatas menjadi salah satu
hakim itu mandiri dan bebas, tetapi
agenda penting reformasi, sehingga
kebebasan hakim itu sebagaimana
pada Perubahan UUD 1945, Pasal-
dijelaskan
pasal
tentang
karena dalam menjalankan tugasnya
mengalami
hakim secara mikro dibatasi oleh
yang
kekuasaan
mengatur
kehakiman
diatas
Pancasila,
Independensi kekuasaan kehakiman
perundang-undangan, kehendak para
benar-benar
pihak,
dalam
ketertiban
1945,
mutlak
perubahan yang cukup signifikan.
dipertaruhkan
UUD
tidaklah
Peraturan
umum
dan
kesusilaan.
Dengan
demikian
lainnya.
Independen
kekuasaan
kehakiman
sangatlah
kemandirian
dianjurkan untuk menghindari hal-hal
judicial
yang
substansial
terkait
dengan
kepentingan
itu
personal
indepence),
meliputi (personal
kemandirian
(substantif
politik. Kekuasaan kehakiman yang
independence)
bebas dan tidak memihak hanya akan
internal dan kemandirian kelembagaan
dapat terwujud apabila tunduk pada
(institusional judicial independence).
peraturan hukum yang berlaku. Jadi,
1.
batasan atau rambu-rambu yang harus
kemandirian didalam memerikasa dan
diingat
dalam
memutusakan suatu perkara semata-
implementasi kebebasan itu adalah
mata untuk menegakkan kebenaran
terutama aturan-aturan hukum itu
dan keadilan sesuai dengan prinsip-
sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum,
prinsip hukum.
baik
2.
dan
segi
diperhatikan
prosedural
maupun
dan
judicial kemandirian
Kemandirian substantif adalah
Kemandirian
institusional
substansial/materil, itu sendiri sudah
adalah
merupakan batasan bagi Kekuasaan
kehakiman dari intervensi berbagai
“Kehakiman agar dalam melakukan
lembaga kenegaraan dan pemerintahan
independensinya hukum,
dan
wenang.
tidak
melanggar
lainnya
bertindak
sewenang-
perkara.
Hakim
adalah
"subordinated” pada Hukum dan tidak 17
dapat bertindak "contra legem". [18] Begitu juga dengan kekuasaan MA
3.
kemandirian
didalam
Kemandirian
kemandirian peradilan
yang
untuk
lembaga
memutus
suatu
internal
adalah
dimiliki
mengatur
oleh sendiri
kepentingan kepersonalian kehakiman
yang merupakan pelaku kekuasaan
meliputi
kehakiman, ia juga harus independen
mutasi, promosi, penggajian , masa
dan terpisah dari kekuasaan negara
kerja, masa pensiun. 4.
17
Ibid
antara
Kemandirian
kemandirian
dari
lain
rekruitmen,
personal
adalah
pengurus
rekan
sejawat,
pimpinan
dan
institusi
kehakiman itu sendiri.
tersebut hanya akan dapat terwujud apabila tunduk pada aturan-aturan hukum
yang
berlaku.
Apabila
kekuasaan kehakiman tidak menjaga
d. Penutup Kekuasaan
kehakiman
adalah
jarak yang tepat dengan lembaga-
kekuasaan negara yang merdeka untuk
lembaga politik yang ada dalam suatu
menyelenggarakan
guna
negara, maka ia akan kehilangan
menegakkan hukum dan keadilan
legitimasinya dan kehadirannya dalam
berdasarkan
suatu negara menjadi tidak bermakna.
peradilan
Pancasila,
demi
Negara
Hukum
terselenggaranya
Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman
diserahkan
Gagasan
kekuasaan
kehakiman
yang merdeka dapat terwujud salah
kepada badan-badan peradilan dan
satunya
ditetapkan dengan Undang-undang,
Manusia hakim agung mempunyai
dengan tugas pokok untuk menerima,
kepribadian yang tidak tercela, adil,
memeriksa,
professional,
dan
mengadili
serta
menyelesaikan setiap perkara yang
dibidang
diajukan kepadanya.
perekrutan
Kebebasan
dan
Sumber
Daya
berpengalaman
hukum.
Artinya
sistem
yang
tersedia
harus
yang
menjamin terekrutnya pribadi-pribadi
kemandirian
terbaik. Oleh karena itu, perekrutan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
harus dilakukan melalui sistem oleh
dijamin dalam Konstitusi Indonesia
pihak-pihak yang netral, mempunyai
yaitu Undang-undang Dasar 1945,
kompetensi,
yang selanjutnya di implementasikan
transparan, adanya pengawasan secara
dalam
tentang
efektif dalam perekrutan dan adanya
Dengan
standar yang tepat.
didasarkan
pada
Undang-Undang
Kekuasaan demikian
Hakim
apabila
Kehakiman. kekuasaan
dijalankan
kehakiman
haruslah bebas dan tidak memihak, hal
REKOMENDASI
secara
Bahwa penyelenggaraan
Pemerintah masih begitu jelas
kekuasaan kehakiman yang
terlihat dan terasa. Bahkan,
merdeka, bebas dari pengaruh
lembaga
kekuasaan, dari kekuasaan
tersubordonasi oleh kekuasaan
eksekutif dalam penegakan
eksekutif dan dikooptasi oleh
hukum dan keadilan belum
pihak yang menguasai sumber
terwujud.
daya
- Karena Berbagai peraturan
politik.
perundangan yang mengatur
peradilan merupakan bagian
kekuasaan kehakiman, masih
dari
belum memberi ruang dan
karena
atmosfir yang kondusif bagi
direktiva dan mengamankan
independensi
kekuasaan
preferensi
kepentingan
kehakiman. Banyak peraturan
penguasa
dan
yang
kekuasaan. Sehinggga fungsi
tidak
harmonis
selaras,
dan
tidak
inkonsistensi
ekonomi Dalam
harus
genuinenya
dengan lainnya. Diantaranya
malah
ada
melaksanakan,
mengandung
rezim
itu,
eksekutif,
menjalankan
tidak
dilakukan
yang
dan
kepentingan
dengan konstitusi maupun satu
bisa
secara
optimal,
berfungsi
guna memper-
berbagai kelemahan, karena
tahankan dan mengamankan
mengandung multi penafsiran
program
dan
dilakukan
kepentingan pemerintah, yaitu
Sementara
sebagai
tidak
bisa
enforcement.
pembangunan
instrumen
politik
perundangan yang mendistorsi
pertumbuhan ekonomi.
Intervensi
atau
pengaruh
campur tangan dari kekuasaan
-
dan
Jadi
dan
stabilitas
mekanisme berbagai peraturan
ketentuan dalam konstitusi. -
peradilan
pendorong
yang
harus
dilakukan adalah bagaimana peraturan
perundang
–
undangan
yang
mengatrur
kekuasaan
kehakiman
memberikan atmosfir
ruang
yang
dan
tegas
independensi
bagi
kekuasaan
kehakiman
dari
pengaruh
kekuasaan eksekutif maupun pengaruh rekrutmen
legislatif misalnya Hakim
maupun
Hakim Agung tanpa perlu melibatkan peran Pemerintah maupun DPR.
Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Sumber lainnya: Paulus E Lotulung, Makalah, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 Juli 2003 Sirajuddin, Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis, Media Kampus, edisi Juli-Desember 2007
DAFTAR PUSTAKA Literatur: Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Benny K.Harman, 1997, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ELSAM, Jakarta Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia, Gama Media, Jakarta RE. Baringbang, 2001, Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Undang-Undang: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kencana, Jakarta
Mewujudkan Supremasi
Hukum, Pusat Kajian
