Kunjungan Kerja
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gresik, Jumanto,SE. MM menegaskan Kabupaten Gresik harus menggalakkan sistem perlindungan satuan masyarakat, dengan cara memperhatikan kesejahteraan Linmas, dan menganggarkannya dalam APBD,
minimal untuk seragam. Dengen begitu bisa tercipta adanya koordinasi yang baik antara pihak pemerintahan dan masyarakat sehingga mewujudkan ketentrantraman dan rasa nyaman di lingkungan. Terkait dengan perumahan atau rumah susun, Jumanro
BATU
mengatakan rumah susun pada era global ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu kabupaten Gresik harus membuat aturan yang ketat terhadap penyelenggara rumah susun agar penghuni/warga yang tinggal di rusun merasa nyaman. (*)
I.
Dasar : Surat Perintah Ketua DPRD Kab. Gresik Tanggal 3 Pebruari 2015, Nomor : 090/ 45/437.43/SP/2015.
II.
Maksud dan Tujuan: Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pemerintah Kota Batu.
III. Waktu Pelaksanaan: 04 Pebruari 2015. IV. Nama Yang Ditugaskan: Komisi A DPRD Kab. Gresik V. Daerah Tujuan/Instansi: Kantor Pemerintah Kota Batu. VI. Hadir dalam Pertemuan: Asisten I bagian pemerintahan Kota Batu. Satpol PP dan Perijinan Kota Batu. Komisi A DPRD Kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan: Melakukan kunjungan kerja Komisi A, serta untuk mendapatkan informasi sebagai bahan kajian untuk kebijakan pemeritahan dimasa yang akan datang.
Risdang
11
Kunjungan Kerja
MALANG
Pemerintahan dan DPRD Kabupaten Malang menjadi acuan pembenahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di secretariat DPRD, maupun Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya Satpol PP.
B
ERDASARKAN Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD membawahi: a. Bagian Perundangundangan; b. Bagian Rapat; c. Bagian Umum; d. Bagian Keuangan. Selanjutnya dirubah lagi menjadi 4 bagian yaitu a.Bagian Umum, b. Bagian Keuangan, c.Bagian Risalah dan Perundang-undangan, d.Bagian
12
Risdang
Kunjungan Kerja
humas dan Dokumentasi. Dengan penambahan bagian tersebut otomatis menambah anggaran karena pejabat eselon bertambah. Sedangkan untuk personil bisa memanfaatkan personil yang ada mengingat pada saat ini terjadi keterbatasan jumlah PNS dilingkungan kabupaten/kota. Untuk SOTK satpol PP dituangkan dalam perda nomor 11 tahun 2012 yaitu tentang perubahan atas Perda No. 5 tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan amanat UndangUndang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemkab mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.
Adapun kewajiban penyelenggara reklame wajib : a. Melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya izin, b. Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum, c. Membongkar dengan beban sendiri, bangunan reklame dan penunjangnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa atau dicabutnya izin penyelenggaraan reklame. d. Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan meneimbulkan keugian di pihak lain, e. Membayar biaya jaminan bongkar. Untuk biaya jaminan bongkar ini, ada rekening tersendiri yang menyimpan, sehingga kalau akan diambil sewaktu waktu oleh penyelenggara reklame akan mudah.
MALANG
Dengan amanat UU ini maka Pemkab Malang membuat perda No 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda tersebut menjadi pintu masuk pendapatan dari penyelenggaraan reklame. Dalam hal penyelenggaran reklame, penyelenggara reklame meliputi : a.pemilik reklame atau produk; b.perusahaan jasa periklanan atau biro reklame. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan,kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan,serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota/jalan. Penyelenggara reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan disekitar tempat
Risdang
13
Kunjungan Kerja
MALANG
pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik reklame. Ketua Komisi A Jumanto SE, MM mengatakan Kabupaten Gresik harus membuat perda Penyelenggaraan reklame untuk menata keberadaan reklame. Selain itu juga agar Pemda mendapatkan pemasukan yang besar dari Pajak Reklame. Untuk SOTK Sekretariat DPRD, sebaiknya kabupaten Gresik melakukan perubahan dari 3 bidang menjadi 4 bidang, ini dilakukan untuk menyesuaikan beban kerja yang ada di sekretariat dewan. (*)
I.
Dasar: Surat Perintah Ketua DPRD Kab. Gresik Tanggal 3 Pebruari 2015, Nomor : 090/ 45/437.43/SP/2015. II. Maksud dan Tujuan: Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pemerintah Kabupaten Malang. III. Waktu Pelaksanaan: 05 Pebruari 2015.
14
Risdang
IV. Nama Yang Ditugaskan: Komisi A DPRD Kab. Gresik V. Daerah Tujuan/Instansi: Kantor Pemerintah Kabupaten Malang. VI. Hadir dalam Pertemuan: Asisten I pemerintahan Kab. Malang Satpol PP Pemkab Malang.
VII. -
DPPKAD Pemkab Malang BPMP Pemkab Malang Komisi A DPRD Kab. Gresik Petunjuk Arahan: Melakukan kunjungan kerja Komisi A, serta untuk mendapatkan informasi sebagai bahan kajian untuk kebijakan pemeritahan dimasa yang akan datang.
Kunjungan Kerja
GIANYAR
Komisi A DPRD Kabupaten Gresik pada 27 Februari 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar Propinsi Bali.
K
UNJUNGAN kerja ini terkait dengan studi aturan dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan. Selaras dengan kondisi Kabupaten Gresik yang memiliki potensi kekayaan alam berupa
tambang batuan. Perlunya aturan karena bahan tambang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, untuk itu perlu adanya pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menyusul diterbitkannya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi kegiatan pertambangan. Bupati gianyar menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dan WIUP
Risdang
15
Kunjungan Kerja
GIANYAR
(wilayah ijin usaha pertambangan) yang menjadi kewenangannya dan merupakan bagian dari Wilayah Pertambanngan. WIUP merupakan wilayah administratif Kabupaten Gianyar yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan usaha pertambangan mendapatkan ijin bupati. Ijin yang diberikan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan IPR. Utuk mendapatkan IUP dan IPR harus mendapatkan WIUP dan WPR dan tidak dapat dipidah angankan atau dialih kepada orang lain. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5000 (lima ribu hektar). Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan ke pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
Ijin Pertambangan dapat diberikan kepada: a. Perseorangan b. Kelompok Masyarakat c. Koperasi Kegiatan Pertambangan rakyat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter. b. Dapat menggunakan pompapompa mekanik, penggelundungan atau perjumlah tenaga maksimal 25 HP dan c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak Luas wilayah IPR ditentukan sebagai berikut: a. Perorangan paling banyak 1 hektar b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 hektar c. Koperasi paling banyak 10 hektar IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
16
Risdang
Kunjungan Kerja
Berakhirnya izin usaha pertambangan karena dikembalikan, Dicabut, masa berlakunya habis Dalam rangka pembinaan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pertambangan maka harus dibentuk Tim Pembina dan pengoperasional yang diatur dengan peraturan Bupati. Pengawasan dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan. Untuk menjegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan pengusaha pertambangan harus melakukan studi kelayakan. Tata cara Study kelayakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. b. Izin Usaha Industri . - Kegiatan usaha Industri merupakan salah satu kehidupan dalam perekonomian yang berperan penting dalam kehidupan pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu adanya landasan hukum yang lebih kuat. - Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha industry harus memiliki IUI atau Tanda Daftar Industri dari Bupati. - IUI dan TDI berlaku selama menjalankan usahanya dan wajib di daftarkan ulang setiap 5
tahun sekali. - IUI harus dimiliki pengusaha dengan nilai investasi sebesar Rp 200 juta, bukan termasuk asset tanah dan bangunan, sedangkan TDI harus dimiliki dengan nilai investasi sebesar Rp 5 juta hingga 200 juta. - Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gresik Jumanto, SE.
GIANYAR
MM mengatakan berkaca pada Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gresik perlu membuat perda ijin usaha industri untuk menata keberadaan indutri yang berada di Kabupaten Gresik, sehingga Industri tetap tumbuh dengan baik di Kabupaten Gresik dan masyarakat juga hidup dengan nyaman tanpa terganggunya polusi dan kebisingan industri. Pengawasan terhadap industri harus dilakukan secara berkala, sehingga industri tidak melanggar ketentuan –ketentuan yang telah ditetapkan saat perusahaan tersebut berdiri. (*)
Risdang
17
Kunjungan Kerja
SEMARANG
Kabupaten Semarang terdiri dari 27 kelurahan dan 208 Desa. Seiring berubahnya UU tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pada 2015 pihak Pemda mengajukan 5 prolegda.
Y
AITU ranperda Pilkades, ranperda Perangkat desa, Ranperda BPD, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Terakhir ranperda kelembagaan Desa. Hampir seluruh desa telah telah menyusun APBDes dan RPJMDes. Untuk perda perangkat desa, sebagai mana diatur dalam undang-udang yang baru maka usia maksimal 60 tahun. Perangkat desa yang mencalonkan
18
Risdang
Kunjungan Kerja
SEMARANG
Jenis-jenis Usaha BUMDes meliputi jasa, Penyaluran Sembilan Pokok, Perdagangan Hasil Pertanian, Industri kecil dan ruamh tangga, perdagangan umum dan jenis-jenis usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tetapi saat ini yang diakui Pemkab hanya ada 55 Desa sudah mempunyai BUMDes dalam kategori sehat. Dominasi BUMDes adalah simpan Pinjam. -Modal BUMDes berasal dari Pemerintah desa. Tabungan masyarakat. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Bakal Calon Kepala Desa dari perangkat desa tersebut wajib mengajukan cuti kepada kepala desa terhitung 7 hari kerja sebelum pembukaan pendaftaran. B.Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan atau membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Sebagai petunjuk pelaksanaan BUMDes pihak pemerintah membuat perda nomor 7 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan AD/ART.
Risdang
19
Kunjungan Kerja
SEMARANG
dan pemerintah kabupaten. Pinjaman. Kerjasama dengan pihak lain. - Organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari Organisasi pemerintah desa. - Organisasi pengelolaan BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat atau komisaris dan pelaksana operasional atau direksi. Komisaris dijabat oleh kepala desa, sedangkan direksi harus terdiri dari direktur/manager dan kepala unit usaha. Komisaris/ penasehat bertanggung jawab kepada BPD. Masa jabatan komisaris adalah sesuai dengan jabatan kepala desa selama menjabat. Tugas direksi adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional BUMDes. BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 desa atau lebih dan dengan pihak ketiga. Kerjasama tersebut dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten, dengan catatan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan masingmasing pemerintahan desa. Kerjasama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama, dan perjanjian kerjasam tersebut paling sedikit memuat subyek dan obyek kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, keadaan memaksa, penyelesaian permasalahan dan pengalihan. Untuk tata cara pelaksanaan keuntungan dan kepailitan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gresik Jumanto, SE.MM mengatakan Kabupaten Gresik perlu merevisi Perda tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa mengingat perda Kab. Gresik tentang perangkat desa , sudah
20
Risdang
tidak sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah yang baru. Sebagaimana di Kabupaten Semarang sebaiknya pemerintah Kabupaten Gresik juga menggalakkan adanya BUMDes , karena dengan adanya BUMDes
I.
II.
III. IV. V.
Dasar: Surat Perintah Ketua DPRD Kab. Gresik Tanggal 16 Maret 2015, Nomor : 090/ 94/437.43/SP/ 2015. Maksud dan Tujuan: Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang. Waktu Pelaksanaan: 18 s/d 20 Maret 2015. Nama Yang Ditugaskan: Komisi A DPRD Kab. Gresik Daerah Tujuan/Instansi: Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang.
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa untuk lebih baik. Dengan adanya BUMDes juga aset aset desa dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat menambah penghasilan desa.
VI. Hadir dalam Pertemuan: Sekda Kabupaten Semarang (Gunawan Wibisono , MM) Kepala Bapermas Des Kab. Semarang (Yosep Bambang Trihartono). SKPD Kabupaten Semarang Komisi A DPRD Kab. Gresik Komisi A DPRD Kab. Pekalongan VII. Petunjuk Arahan: Melakukan kunjungan kerja Komisi A, serta untuk mendapatkan informasi sebagai bahan kajian untuk kebijakan pemeritahan dimasa yang akan datang.
