BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang UMKM merupakan jenis usaha yang mampu bersaing ditengah perubahan
lingkungan bisnis yang semakin maju serta ditunjang dengan adanya pasar global yang mengharuskan para pelaku bisnis bersikap kompetitif. Hal ini dibuktikan adanya perubahan ekonomi di pasar global tidak begitu berpengaruh, karena UMKM yang masih relatif kecil dan dimungkinkan terjadinya perubahan lini bisnis. Karakteristik UMKM dapat dikatakan sebagai berikut: “UMKM merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan yang memiliki kemampuan mengembangkan proses bisnis fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah.”1
Adanya UMKM berpotensi untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dan menengah pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan pemerataan pembinaan UMKM di kalangan masyarakat untuk terus mendukung perkembangan UMKM. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan UMKM tidak sedikit, seperti pemerintah provinsi Jawa Tengah yang mengeluarkan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) kurang lebih Rp.21,7T
untuk
program
UMKM.
Pemerintah
daerah
harus
mampu
memanfaatkan dan mengalokasikan dana yang ada secara baik, adil, dan merata. Melihat semakin banyaknya UMKM yang berkembang, akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan usaha dan juga memberi kontribusi
1
Sony Warsono,dkk, 2010, Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami & Dipraktikan, Asgard Chapter, Yogyakarta, hal.5.
1
pendapatan negara ataupun daerah melalui pajak. Secara khusus di wilayah Salatiga, ada banyak UMKM yang maju dan berkembang tersebar di empat kecamatan, seperti usaha pertanian, perdagangan, industri pengolahan makanan, konveksi, dan jasa lainya. Salah satu kecamatan yang terkenal akan UMKM konveksinya yaitu daerah kecamatan Tingkir. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Salatiga pada tahun 2013 terdaftar 52 UMKM konveksi di kecamatan Tingkir dari 1008 UMKM yang dibina se-Salatiga. UMKM konveksi di kecamatan Tingkir merupakan badan usaha yang berproduktif menghasilkan pedapatan, sehingga diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan (PPh) badan bersifat final. “Pajak merupakan iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 2
Pengertian diatas menjelaskan bahwa pajak juga merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Pajak penghasilan UMKM dikelola pemerintah yang kemudian secara tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Seperti penjelasan berikut:
“Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Anggaran Pemerintah Belanja dan Negara (APBN) juga digunakan untuk kepentingan permodalan UKM yang disalurkan melalui Kementrian Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).”3
2 3
Agoes Sukrisno dkk, 2010, Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, hal.4. www.pajak.go,2013, diakses 01 Agustus 2013, 10.15 WIB.
2
Sebagian besar APBN dari tahun ke tahun penerimaan negara berasal dari sektor pajak. APBN tahun 2012 saja 69,7% diperoleh dari sektor pajak yaitu sebesar Rp.914,2T. Tahun 2013 pendapatan dari sektor pajak meningkat 8,9% dari 69,7% menjadi 78,2%. Semakin banyak dan berkembangnya UMKM yang taat akan pajak semakin meningkat pendapatan yang masuk ke kas negara dari kontribusi
pajak
menggalakan
UMKM.
pembangunan
Dengan kota
demikian
dan
pemerintah
pengembangan
daerah
UMKM
dapat
dibawah
pengawasan dan pembinaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), tidak terkecuali bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga. Terkait dengan pajak UMKM pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang disahkan per tanggal 1 Juli 2013. Ketentuan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2013 mengenai pungutan pajak UMKM yang isinya: “Dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini disebutkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria : 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap 2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam satu tahun 3. Bagi pelaku UMKM yang peredaran brutonya melebihi 4,8 M tetap dikenakan tarif sama sesuai ketentuan yang baru.”4
Besaran tarif pajak penghasilan bagi UMKM menurut PP No 46 tahun 2013 yang bersifat final sebasar 1% dari peredaran bruto usaha dalam satu tahun. Pelaku UMKM perlu melakukan pencatatan penjualan dalam penentuan omzet usaha pertahun. Pencatatan keuangan atau pembukuan selain untuk penentuan 4
www.pajak.com, sumber:detik.com, diakses 8 Juli 2013, 09.37 WIB.
3
pajak juga digunakan untuk kelancaran usaha. Pembukuan dalam perusahaan sangat penting, karena sebaik apapun suatu lembaga jika pembukuanya kurang akan berdampak buruk bagi perkembangan usaha. Paling tidak pembukuan yang sederhana dikalangan UMKM karena bentuk usaha yang masih relatif kecil pula. Pembukuan yang diakukan harus menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yaitu informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan untuk memudahkan pengambilan keputusan terkait dengan informasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hn sebagai salah satu pemilik UMKM yang cukup ternama di Tingkir Tengah. Beliau mengatakan “Kalau UMKM saya pembukuan sudah ada, walapun masih sangat sederhana. Kebetulan yang mengurusi keuanganya itu anak saya, karena dulunya dia lulusan manajemen bisnis jadi saya minta untuk membantu mencatat keuanganya. Disini juga membuat laporan setiap bulanya untuk penjualanya, pembelian, produksinya dsb. Saya kira UMKM Konveksi lainya, kalau ditanya mengenai pembukuan sebagian besar itu tidak mengerti. Mereka tidak terlalu memikirkan manajemen keuanganya. Baginya yang terpenting masih ada uang untuk diputar kembali sebagai modal usahanya. Biasanya rata-rata mereka yang mencatat keuangan itu masih konvensional. Paling yang dicatat penjualanya berapa, siapa yang memesan, dan berapa jumlah yang dipesan, itupun yang dicatat hanya pemesanan yang nominal-nominalnya besar karena rata-rata UMKM disini kan sistemnya order.”5
Sistem pembukuan yang dilakukan oleh UMKM Konveksi di Tingkir berbeda satu sama lainya. Perbedaanya terjadi karena tergantung pada pengetahuan pemilik mengenai pembukuan keuangan.
5
Ibu Hn, wawancara dengan penulis, Pada tanggal 14 September 2013 pukul 10.00 WIB.
4
1.2.
Permasalahan Penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Konveksi di Tingkir
merupakan salah satu usaha produktif menghasilkan pakaian jadi yang cukup terkenal di wilayah Salatiga. Sebagai usaha produktif yang menghasilkan pendapatan, mereka memerlukan sistem pembukuan. Sistem pembukuan dibutuhkan untuk mengelola keuangan usaha. Jika sistem pembukuanya baik, maka akan diketahui kemajuan atau penurunan usahanya dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan.“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.” 6 Selain untuk kepentingan internal informasi laporan keuangan juga dibutuhkan pihak eksternal. Pihak eksternal yang berkepentingan diantaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menggunakan informasi keuangan berupa omzet usaha sebagai dasar perhitungan pajak. “Dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini disebutkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria : 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap 2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam satu tahun 3. Bagi pelaku UMKM yang peredaran brutonya melebihi 4,8 M tetap dikenakan tarif sama sesuai ketentuan yang baru.”7
6 7
Zaki Baridwan, 2008, Intermediate Accounting, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hal.17 www.pajak.com, sumber:detik.com, diakses 8 Juli 2013, 09.37 WIB.
5
Terkait dengan penentuan pajak UMKM, tidak hanya dibutuhkan informasi omzet secara kuantitatif saja. Namun, informasi omzet tersebut harus berkualitas atau dapat memenuhi kualitas pembukuan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) karakteristik kualitas pembukuan dapat dilihat dari empat aspek yaitu : “Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI yaitu : 1. Dapat dipahami Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dengan mudah dan segera dapat dipahami oleh pemakainya. 2. Relevan Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. 3. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian yang jujur/wajar sesuai dengan seharusnya. Keandalan informasi dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. 4. Dapat diperbandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.”8
Berdasarkan pengamatan tahap awal oleh peneliti pada 3 UMKM Konveksi di kecamatan Tingkir ditemukan fenomena sebagai berikut : 1. Terdapat catatan yang dibuat UMKM (Ibu HN dan Bapak MZ) dengan mudah dapat dibaca informasi penjualan dan biaya-biaya produksinya seperti biaya pembelian bahan baku produksi, biaya gaji, dan biaya
8
Zaki Baridwan, Ibid, hal.5-7.
6
keperluan lainya yang mereka catat pada sebuah buku. Bapak MZ mengatakan bahwa pihaknya juga mencatat setiap kali mengambil uang untuk keperluan rumah tangganya dalam buku tersebut. 2. Terdapat catatan yang dibuat UMKM (Bapak JW) kesulitan dalam membaca informasi keuanganya karena hanya mencatat penjualan grosir dan kreditnya saja. Pihaknya mengatakan tidak mencatat setiap biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi termasuk sering mengambil uangnya untuk keperluan pribadi dan juga dipakai kembali untuk modal, penjualan saja kadang-kadang kalau ingat dicatat kalau tidak hanya menggunakan nota atau langsung masuk kantong pribadi. 3. Ada faktur penjualan dan pembelian milik UMKM (Ibu HN) yang disimpan dalam file, tetapi ada juga yang sudah hilang. Ibu HN mengatakan pihaknya selalu menyimpan bukti-bukti tersebut dengan alasan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. 4. Ada faktur penjualan dan pembelian milik UMKM (Bapak JW) yang selalu dibuang jika sudah lunas. 5. Ada faktur penjualan dan pembelian yang disimpan milik UMKM (Bapak MZ), pihaknya juga mengatakan biasanya pembeli yang langsung datang kerumah membeli barang daganganya ada juga yang tidak meminta nota tetapi tetap dicatatnya dalam buku. Biaya seperti biaya makan karyawan, transportasi, biaya gaji hanya dicatat secara global dalam bukunya.
7
Berdasarkan fenomena tersebut yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pembukuan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak di kalangan UMKM Konveksi Kecamatan Tingkir.?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan
tentang sistem pembukuan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak di kalangan UMKM Konveksi Kecamatan Tingkir.
1.4. Signifikansi Penelitian 1.4.1. Signifikansi Teori Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi dalam upaya memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang objektif tentang sistem pembukuan dalam rangka pemenuhan perpajakan UMKM. Serta mendukung teori tentang kualitas pembukuan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu : “Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI yaitu : 1. Dapat dipahami Informasi yang berkualitas adala informasi yan denan mudah dan segera dapat dipahami oleh pemakainya. 2. Relevan Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. 3. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari penertian menyesatkan, dan dapat diandalkan pemakai sebagai penyajian yang jujur/wajar sesuai dengan seharusnya. Keandalan informasi dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. 4. Dapat diperbandingkan
8
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.”9
1.5.2 Signifikansi Praktis Adapun signifikansi praktis dalam penelitian ini yaitu untuk berbagai kalangan sebagai berikut: 1. Bagi Dunia Pendidikan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membuat model penelitian lanjutan yang sejenis atau lainnya dan memberikan pengetahuan tentang penilitian deskriptif kualitatif. 2. Bagi UMKM Konveksi Kecamatan Tingkir dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga Secara praktis penelitian ini diharapakan akan dapat memberikan sumbangan berharga untuk berbagai kepentingan terutama bagi para UMKM Konveksi di kecamatan Tingkir dalam memperbaiki sistem pembukuan dalam menentukan pajak terutang. Bagi pihak eksternal perusahaan KPP berguna untuk mendapatkan informasi keuangan yang lebih akurat. 3. Bagi Penulis Memberikan
pengetahuan
bagi
penulis
mengenai
pembukuan UMKM terutama di UMKM Konveksi Tingkir.
9
Zaki Baridwan, loc.cit, hal.5-7.
9
sistem
1.5
Keterbatasan Penelitian Pelaksanaan penelitian ini hanya membatasi pada objek aktivitas pelaku
pembukuan yang dilakukan pada UMKM Konveksi Kecamatan Tingkir. Mengingat pembukuan merupakan hal yang terpenting dalam penetuan pajak terutang, maka peneliti hanya melakukan penelitian pada sistem pembukuan dengan menekankan pada kualitas pembukuan menurut IAI yaitu dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Pemilihan ini dilakukan karena pada kualitas pembukuan menurut IAI yang terdiri dari 4 aspek tersebut telah menjelaskan secara lengkap termasuk penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, kehati-hatian, kelengkapan, dan ketepatan waktu yang merupakan bagian dari aspek keandalan.
10
