PRASARANA WILAYAH DAN KOTA I RP09 - 1303
Minggu ke-10 PRAKTEK-PRAKTEK MANAJEMEN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Oleh: Rulli Pratiwi Setiawan, ST., M.Sc.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
1
MANAJEMEN KOTA TERPADU
P3KT Program g Pembangunan g Prasarana Kota Terpadu p Diperkenalkan sejak tahun 1985 Mekanisme sesuai dengan Permendagri No. 9/1982 Menggeser prinsip sektoral terpusat menjadi terpadu dan desentralisasi 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
2
KONSEP MANAJEMEN KOTA TERPADU
KONSEP P3KT • Suatu p pendekatan inovatif • Berupaya melibatkan berbagai aktor pembangunan • Diharapkan p berperan p sebagai g langkah g awal menuju j konsep manajemen pembangunan kota terpadu • Mengisyaratkan perlunya meningkatkan produktivitas kota yang integratif i t tif dengan d li k lingkungan • Memelihara sustainabilitas kota
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
3
LATAR BELAKANG P3KT
Pengadaan g prasarana secara terpusat p p masih kurang g mencerminkan kebutuhan setempat Tumpang tindih antara program-program program program prasarana pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota Ketergantungan yang besar pada hibah pemerintah pusat untuk sebagian besar komponen prasarana kota Orientasi proyek lebih dominan pada bagaimana penyerapan dana bisa lancar dan dana tidak tersisa
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
4
TUJUAN P3KT
Membantu PEMDA menyusun programprogram pembangunan prasarana kota
Meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk pembangunan prasarana kota
Meningkatkan efektifitas pengembangan sumber-sumber dana potensial
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
5
KOMPONEN P3KT
Perencanaan kota
Perbaikan kampung
Air bersih
Perbaikan prasarana pasar
Drainase
Rumah sewa
Air limbah
Peremajaan kota
Persampahan
Pembangunan kota baru
Pengendalian banjir
Jalan kota
Perumahan
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
6
PRINSIP-PRINSIP P3KT
OPTIMASI
MOBILISASI DESENTRALISASI & DEKONSENTRASI
19/04/12
• Optimasi penggunaan sumber sumber-sumber sumber dana • Keterpaduan antar sektor/program dan dana • Peningkatan mobilisasi dana masyarakat • Meningkatkan Meningk tk n retribusi et ib i dan d n pajak p j k serta et menggunakan dana pinjaman • Azas prioritas dan keterpaduan antar komponen
KESEPAKATAN & KETERPADUAN
• Perlunya upaya-upaya mencapai kesepakatan dalam perencanaan program dan pendanaan
KESEIMBANGAN
• Keseimbangan perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
7
BANTUAN TEKNIS P3KT
Bantuan teknis untuk pengembangan p g g kelembagaan Bantuan teknis untuk penyiapan program Bantuan teknis k untukk pelatihan, l h informasi f dan komunikasi P3KT Bantuan teknis untuk manajemen proyek yang sedang berjalan
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
8
HAL-HAL PENTING DALAM PENGEMBANGAN P3KT
Manajemen perkotaan dan pelatihan
19/04/12
Manajemen keuangan pemerintah daerah
Manajemen kerja sama pemerintah – swasta
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
Manajemen peran serta mas a akat masyarakat
9
MANAJEMEN PERKOTAAN (1)
Upaya memobilisasi berbagai sumber daya Memanfaatkan sehingga saling mendukung MANAJEMEN PERKOTAAN
Dalam proses perencanaan, perencanaan penyusunan, penyusunan program, pelaksanaan pendanaan dan pemeliharaan suatu permukiman Agar dapat mencapai tujuan pembangunan (kota)
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
10
MANAJEMEN PERKOTAAN (2)
USAHA USAHA DALAM MANAJEMEN PERKOTAAN USAHA-USAHA Kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan perkotaan dan proyek-proyek proyek proyek yang inovatif dalam rangka desentralisasi, perencanaan yang berorientasi pada tindakan dengan dukungan politis dan partisipatif Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peningkatan kelembagaan, perbaikan perundangan dan administratif, perbaikan manajemen keuangan dan pertanahan. Pengembangan kemampuan personil melalui programprogram pelatihan, informasi dan komunikasi.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
11
MANAJEMEN PERKOTAAN (3)
PENDEKATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN Usaha-usaha yang dipusatkan pada pelayanan yang mempunyai dampak strategis, dan yang tidak dapat dikelola secara efisien oleh sektor swasta, organisasi kemasyarakatan atau perorangan. Menciptakan kerangka dan struktur yang sesuai untuk memungkinkan k k sektor k swasta dan d organisasi kemasyarakatan k k menyumbangkan pelayanan. Mendorong sektor swasta melalui deregulasi, deregulasi penetapan harga yang sesuai dengan kebijakan fiskal, melalui manajemen pertanahan dan konsolidasi lahan, dsb untuk meningkatkan pengadaan pelayanan.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
12
MANAJEMEN KEUANGAN PEMDA
Administrasi pendapatan daerah PERMASALAHAN MANAJEMEN PEMDA
Penetapan tarif Penetapan dan pengumpulan pajak
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
13
MANAJEMEN KERJA SAMA PEMERINTAH - SWASTA
Saling mempercayai dan hubungan baik
PERSYARATAN KERJA SAMA
Kepentingan yang selaras Pembagian beban modal dan keuntungan Resiko proyek yang harus ditanggung
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
14
MANAJEMEN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pelaksanaan survei dan perolehan data Ide-ide perencanaan di tingkat lokal dan kegiatan swadaya MODEL PERAN SERTA MASYARAKAT
Dukungan manajemen di tingkat kampung Bantuan B t t tenaga pada d pelaksanaan, l k pengoperasian dan pemeliharaan proyek Sumbangan berupa lahan Sumbangan berupa uang dari imbalan jasa, retribusi atau investasi
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
15
TAHAPAN SIKLUS PROGRAM P3KT
19/04/12
1
• Pemerintah pusat memberikan pedoman kepada Tingkat II dalam menyiapkan program prasarana perkotaan. perkotaan
2
• Pemda Tk.II menyiapkan program-program berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat untuk proses perencanaan, d dengan modifikasi dfk sesuai kondisi k d & kebutuhan. k b h
3
• Usulan program diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. I untuk dinilai dan disetujui Gubernur.
4
• Bila pinjaman luar negeri diperlukan, usulan program tersebut akan pusat untuk dievaluasi. diusulkan ke p
5
• Usulan program yang telah diteliti dan dimodifikasi akan dikembalikan ke Pemerintah Daerah Tk. II.
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
16
LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN P3KT
Program Jangka Menengah (PJM) Rencana Tindak Peningkatan Kelembagaan (LIDAP) Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan (RIAP) Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan ( (TKPP) ) Keterlibatan swasta dan masyarakat
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
17
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (PJM)
DEFINISI Program multi multi-sektoral sektoral dan multi-tahunan multi tahunan bagi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan antar berbagai prasarana dan pelayanan kota secara terpadu. ANALISA PJM Pertumbuhan fisik perkotaan dan pola tata guna tanah serta tingkat pelayanan perkotaan yang ada, serta menilai k kemampuan k keuangan d administrasi dan d i i t i PEMDA yang bersangkutan. UNSUR UTAMA PJM Rencana Pembiayaan yang di dalamnya memadukan kebutuhan akan pelayanan perkotaan dengan dana yang tersedia.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
18
RIAP DAN LIDAP
RIAP
LIDAP
19/04/12
• Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan (Revenue Improvement Action Plan) • Tujuan: mengidentifikasi tindakan dan langkah yang akan membantu meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri
• Rencana Tindak Peningkatan Kelembagaan (Local Instituional Development Action Plan) • Tujuan: memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam fungsi pembangunan prasarana kota
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
19
PENGEMBANGAN P3KT
UDP (Urban Development Project) P2KT (Program Pembangunan Kota Terpadu) PROTOTIPE P3KT
USDRP (Urban Sector Development Reform Program) IKIDP (Integrated Kabupaten Infrastructure Development Program)
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
20
INTEGRATION
SPATIAL
FINANCIAL
INSTITUTIONAL
TECHNICAL INTEGRATION
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
21
INTEGRATION
INSTITUTIONAL S U O INTEGRATION G O • • • •
Relationship between the institutions concerned Their motivation and abilities to work together There should be clear idea why to work together There should be clear benefit
INSTITUTIONAL INTEGRATION • Horizontal • Vertical
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
22
INTEGRATION TECHNICAL INTEGRATION • Links between different sectors and professions • Giving the possibilities of efficient and effective working • Creating positive links, for example between drainage and solid waste collection
SPATIAL INTEGRATION • G Geographic hi off area b based d off integration i t ti • Creative links between different programmes are possible when they are carried out in the same location 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
23
INTEGRATION
FINANCIAL INTEGRATION • Integration of budgets which creates the major opposition to integration • Different departments have their own budgets, their own system for tendering and managing contracts • Without financial integration, however, it is difficult to achieve the trade-offs and efficiencies that allow major savings
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
24
CONTOH-CONTOH P3KT
P3KT KIP (Kampung Improvement Program)
SWIP (Solid Waste Improvement Program)
DRIP (Drainage Improvement Program)
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
25
PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG
KIP
Kampung p g Improvement p Program g Diperkenalkan pertama kali di Jakarta pada tahun 1969 Bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan secara menyeluruh.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
26
PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG
TRIBINA PROGRAM KIP Program Perbaikan Fisik Lingkungan (Bina Lingkungan) Program Pengembangan SDM (Bina Manusia) Program Pengembangan Ekonomi (Bina Usaha)
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
27
PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG Perbaikan jalan masuk ke lingkungan Perbaikan jalan untuk pejalan kaki Perbaikan saluran drainase TITIK BERAT KEGIATAN DALAM KIP
Perbaikan saluran pembuangan Penyediaan air bersih Penyediaan MCK Penyediaan fasilitas sosial sebagai tambahan Penyuluhan kesehatan kepada warga
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
28
KOMPONEN KIP
19/04/12
1
• Komponen dalam skala kota yang akan mendukung aksesibilitas masyarakat
2
• Komponen yang dibangun merupakan kebutuhan di dalam kampung itu sendiri
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
29
SUMBER PEMBIAYAAN KIP
Swadaya masyarakat Dana bersama dari Masyarakat y dan Pemda SUMBER PEMBIAYAAN KIP
Dana Inpres Dana bantuan b k d Bankk Dunia kredit Dana APBN Dana-dana internasional lainnya
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
30
CONTOH KEGIATAN KIP BEFORE
AFTER
Drainage Canal and Footpath Source: www.archnet.org
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
31
CONTOH KEGIATAN KIP BEFORE
AFTER
Drainage Canal Source: www.archnet.org
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
32
CONTOH KEGIATAN KIP BEFORE
AFTER
Garbage Disposal Facilities Source: www.archnet.org
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
33
CONTOH KEGIATAN KIP BEFORE
AFTER
Human Waste Disposal Facilities Source: www.archnet.org
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
34
CONTOH KEGIATAN KIP BEFORE
AFTER
Drinkable Water Carriers Source: www.archnet.org
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
35
KIP DI SURABAYA
ACHIEVEMENTS Aga Khan A Kh Award A d for f Architecture (1986) UNEP Award (1990)
Habitat Award (1991)
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
36
KIP DI SURABAYA Improving 1.2 million people's living environment spread over 3,008 ha Upgrading 220 km of footpaths and roads Constructing 93 km drains and culverts
KIP Achievement from 1984 1984-1990 1990
Laying 56,000 meters of water pipes Building 86 public bathing, washing and toilet facilities Significant improving solid waste collection Constructing elementary schools and public health centers
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
37
KIP KOMPREHENSIF (C-KIP)
KIP Komprehensif • Program pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (Community Based Development) • Pendekatan Bottom Up, Up dimana pada perencanaan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat • Pemerintah Kota Surabaya y beserta segenap g p unsur yang terlibat dan Tim Pendamping Masyarakat akan berperan sebagai motivator dan fasilitator
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
38
TUJUAN KIP KOMPREHENSIF (C-KIP)
1
• Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kampung melalui suatu upaya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
2
• Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan programprogram p g pembangunan p g di lingkungan g g tempat p tinggalnya. gg y
3
19/04/12
• Mengembangkan suatu peluang usaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja bagi warga masyarakat kampung sebagi sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian warga masyarakat.
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
39
KOMPONEN KIP KOMPREHENSIF (C-KIP)
KOMPONEN C-KIP Pendampingan Perbaikan Fisik Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pendampingan Penghijauan & Kebersihan Li k Lingkungan Pendampingan Pembentukan Kelembagaan yayasan kampung, KSW, KSU Pendampingan Peningkatan SDM Pendampingan Operasional Kelembagaan Pendampingan Pemberian Kredit Lunak Pendampingan Perbaikan Rumah Pemukiman 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
40
PENERIMA DAN PEMBIAYAAN KIP KOMPREHENSIF
PENERIMA KIP KOMPREHENSIF • Warga kampung dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah, bawah dimana rumusan rencana kegiatan, kegiatan seleksi dan penyusunan skala prioritasnya ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga kampung itu sendiri.
PEMBIAYAAN KIP KOMPREHENSIF • Dana pelaksanaan KIP Komprehensif berasal dari anggaran Pemerintah Kota Surabaya dengan sumber dana Pemerintah Kota Surabaya sendiri.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
41
PELAJARAN BERHARGA DARI C-KIP
LESSONS LEARNED The community based mobilization of resources and implementation activities are very effective while dealing with low-income group's problems. The sense of ownership is very important for its sustainability and better management, which comes through community empowerment. KIP has helped to make city "inclusive", responsible and credible due to community participation, activities and sense of group belongingness. 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
42
PELAJARAN BERHARGA DARI C-KIP
PROBLEMS Unwillingness of local government to allow local people to manage fund Communities members are not always good people Afraid to take responsibility on parts of local communityy Difficult to make decision by local community on what is best things to do 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
43
PNPM
PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) • Diluncurkan pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulteng. • Merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. • Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum b l program-program lain l i bergabung, b b adalah d l h : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). • Pada tahun-tahun berikutnya yang bergabung ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata. 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
44
PNPM PNPM Sektoral PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Generasi PNPM Mandiri RESPEK PNPM Mandiri Pasca Bencana PNPM Mandiri R2PN PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Pariwisata 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
45
PNPM Mandiri PNPM Generasi • PNPM Generasi merupakan program uji coba inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bulan Juli 2007, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tiga Tujuan Pembangunan g Milenium:Pendidikan dasar universal,, penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.
PNPM Mandiri P2SPP • Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan k program yang digagas di Ti Koordinasi Tim K di i PNPM-PPK Nasional sebagai upaya nyata untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah daerah. 19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
46
PNPM Mandiri
PNPM Mandiri R2PN • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias merupakan salah satu sub program di dalam PNPM mandiri Perdesaan. Program ini diinisasi dalam upaya penanganan kemiskinan secara lebih serius dan khusus kepada masyarakat Pulau Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2004. Sebelum diluncurkannya program ini, ini dalam kondisi masih darurat, darurat penanganannya dilakukan dengan program PPK Pasca Bencana yang berlangsung selama tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya mulai tahun 2007, PPK Pasca Bencana digantikan dengan program R2PN. Program ini menangani dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan, yang terdiri dari 9 kecamatan.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
47
PNPM Mandiri
PNPM Mandiri RESPEK • Program ini merupakan sub program dari PNPM Mandiri Perdesaan. RESPEK (Rencana Strategi Pengembangan Kampung), merupakan pola penanganan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Papua dan Papua Barat dengan sumber pendanaan dari dana Otonomi Khusus.
PNPM Mandiri Pasca Bencana • Program ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yag difokuskan secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilanda bencana. Dua provinsi yang saat ini menjadi wilayah kegiatan PNPM Mandiri Pasca Bencana adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
48
REFERENSI 1. Rukmana, Nana et.al (1995). Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan. Jakarta: LP3ES 2. Suselo Hendropranoto (2005). Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT): Awal Mula dan Perkembangannya, dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Buku 1. Soegijoko et.al (Eds). (1995). Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI 3 Pemerintah 3. P i t h Kota K t Surabaya S b (2007) Kerangka (2007). K k A Acuan Kerja K j Program P Perbaikan Kampung Terpadu (C-KIP) Tahun 2007. Surabaya 4. KIP Unit Jakarta (1980). Drawings of Kampung Improvement Program.http://www.archnet.org/library/files/one-file.jsp?file_id=163, diakses 3 Mei 2009.
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
49
THANK YOU
19/04/12
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP- ITS
50