121
MILIK PERINDUSTRIAN
Oleh : NY. HAFN! SJAHRUDDlN
Milik perindustrian, sebagaimana dari namanya telab dapat diduga, adalah hak-hak yang terdapat dalam dunia usaba dan menjaill milik suatu perusahaan. Tt•.juan dari setiap pengusaba adalab mencari keuntungan. Namun ,.~ ,
.-;.ikiau d..d.lu.\ r::engejar tujuan ini
harusla.~
sega!!:!
s;::s u 3i uh)':1
dila-
k~:~t1
dengan jujur dan itikad baik, berkompetisi, bersaing dalam duni" "s,,-lIa adalah wajar sepanjang hal ini dilakukan dengun jujur dan
menm:ut nQ:'ma-norma hukum yang berlaku dalam dunia usahr it\! ~"ndi ";. BIl::onJah termasuk suntu hal yang wajar bila pcrsaingafi tel· sebut diluk ukan seeara melawan hukum dengan menggu nakan t ak milik perindustrian dari perusabaan lawan bersaing. Misalnya: menggunakan atau meniru merk perniagaan/ merk pabrik dari perusabaan la in, atau memproduksikan barang yang merupakan penemuan dari perusahaan lain atau menggunakan cara bekerja baru dari suatu alat yang sebenarnya merupakan penemuan dari perusahaan lain. Oleh karenanya milik-milik perindustrian ini perlu diberikan ketentuan hukum mengenai pengaturannya. Apakah yang termasuk dalam milik perindustrian ? rn tcrnati onal Conventi on for the protection of Industrial Pro-
perty yang mula-mula diadakan
MAJALAH FHU1
122
The scope of the protection of industrial proporty shall include patents, utility models, industrial designs and models, trade marks, commerclQ/ names, and indications
0/ origin or appella-
tions 01 origin as welJ as rep/wsinn 01 un/air COmpPlilion.
«ya! 3 :
Industrial properly shall be understood ifl the broadest meaning and shall apply flot only 10 industry and Commerce as such, buJ likewise to agricullunq/ and extracl/\'e industries and to all manujaclllred or nallirai pruducts, jar exampie, wines, grains ] tobacco {eaves, tfuiLS, couie, mj"neral waters, beers, flowers, flours.
Indonesia belum mcmpunyai undang-undang nas'ional yang lengkap mengenai milik perindustrian. Yang dimiliki Indonesia hanya Undang-undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaun (Und ang · undang tahun 1961 : 21) dan Sural Pengumuman Mentcri Kehakim.n ~o .
.l.S.5 41 / 4 tnnggai 12 Agustu:; 1955 tCli tang pcrmohona !l Semc!1-
t2ra pendaftaran O klrooi (B.N. 1953 : 69) istilah bahasa Inggrisnya unto).: ilCi rooi adal::.!h p
ngenai patent bclum ada. Pada rmasa Hindia t!td ~! :J ~; 't1~ :'ng!,"n;\ i ~tlte!1
r: . ! :! .
yaifu
ar~1 y~ng
Beland ~!
dikenal undLmg-
dinamakt:tn Oct w (l i wet 19iO
i
ir:dll')tfi. DaTi undang-undan£ ini dapatlah ditarik kcs impuiar: bah'S) dcngan patcn dimaksudkan : flak mtltlak yang diberikall pemerintaiJ kepad1 seseorallg, alas permohonal7lJya sendiri, UI1!uk
menghasilkall / memproduksikan,
11lcnclI'apkan, menjual atau menyewak~n da/am jangka lI'a/.:lu leT-
tenlu , pcnemllannya yang baru da/am bidang indllstri .
Pen emu an yang baru ini dapat berupa suatu hasil / produl:jperindus-
trian yang baru, atau suatu eara kerja yan r. h:tfll atau
~uatu
alat haru
gUI;a perbaikan dari sllatu hasiJ product perindustflnO. Jelaslah kira-
nya bahwa tidak dapat dimiDtakan palen penemuan-pene:mllan baru oalan. hidang ilmu pengetahuaIi, sa.;lra dan k('senian. Jadi dengan diberikanrlya hak palen , maka tertutuplah kemnngkinan
I, I
I
bagi pihak ke-3 untuk mcnggunakan per.emuan baru tersebut. Oleh karenanya dikatakan juga bahwa hak palen adalah hak monopoli unluk mcnet-3'!1kan penf>n]ll
MILIK PERlNDUSTRIAN
123
Tujuan diberikannya hak palen alas sualu penemuan yang ban! adalah agar merangsang kegairahan unluk usaha-usaha dan kegialan-
kegiatan me1akukan at au mencari penemuan-penemuan baru" hasilhasil producl baru, cara bekerja baru dari suatu alat. Dengan penemuan baru, ·maka dimaksudkan dengan penemuanpenemuan in i adalah sual u uitvinding bukan sualU onldekking. Jadi tidaklah dapat dimintakan paten at as dilemukannya benua Amerika oleh Columbus alau penemuan akan dapal dialirkannya arus lislrik.
Penemuan disini adalah penemuan atas sesuatu yang memang ada / sudah ada akan leta pi baru k<mudian dik,,,hui / ditcmukan akan adanya . Ini adalah sualll onldekking dan lidak dapal diminlakan palen, akan lain halnya bila penemuan ilu adalah sesuatu yang membawa P"' rubahan kep ada apa ya ng ada misalnya dengan aliran lislrik dapal diperoleh sllmber lenaga unlllk menggerakkan, kemudian dengan pe-
nemuan ini ditemukan suatu alat baru yang digerakkan dellgan iislr:l.; Penemuan alat baru ini acl,lah sualll uitvindlOg. t)ntuk menghasilkan
atau memproduct a!at ini dapat dimintaka!1 ha~ paten. Atas ditemukannya arus lislrik sebagai sllmber tenaga lidak dapa!
dirnintakan paten. Kafcna ini adalah penerill~an atas sifa! li st rik ya:15 memang sudah ada tetapi baru ditcmukan/ diketahui aknn adanyr.:. $e-i:,in ~:u hal ini ' aonlnt: p~nem uan daiam bidang ilrnu penge:ah!.!a:: Hak palen han)'a diberikan untuk jangka waklu terlentll. Selclah jangka-j angka waktu ilu berlalu maka lerbu kalah. bagi pih ak keliga unluk menghasilkan alau menetrapkan penemuan tersebut. Dengan demikian scmakin besarlah kemungkinan untuk menguji keampuhan ataupun kelemahan dari alat yang ditemukan tersebut. Hal ini akan dapal mengakibatkan dilemukan pula cara-car a ata" perbaikan-perbaikan yang baru dari alat dimaksud. Pengerlian baru dari suatu penemuan adalah baru untuk seluruh dunia jadi art i baru , illl lidak lerbatas pada jurisdiksi suatu negara. !e!aslah bahwa pemberi"n hak paten memerlukan terlcbih dahulu " sualu pcnyelidikan teknis secara sekslIJma dan mendalam. Untuk ini
diperlukan Sliatu badaIJ khusus yang terdh ! (or ~ tenaga-tcnaga tcknis yang ahli dan bcrpengaJaman. Selain hu aga!" -:>enelitian dapat berjaJan dcngan lancar, maka permohonan palenpun harus diajukan dcngan jc· las dan scksama. Ini berani bahwa si pcmohon harus dapal
kapkan dan
m('nggambalk~n
dengan
j~: a~
meng~ng
dan ierpcrii!<::i s:gala sew
)24
MAJALAH FHUI
--- ----- suatu- mcngcnai penemuannya.· Sclain itu pemohonpun harus meogetahui dengan bajk segal a hale dan leewajibannya yang timbul karen a diberik annya hak paten at as penemuannya. Dincgara-negara yang telah maju dan telah mempunyai Undang. undang paten senrim maka akan dapat ditemukan usaha-usah. swast, yang rnengkbususkan diri untuk memberikan j.sa dalam mengurus segala sesuatu mengenai paten. Dengan aemikian penemu/ pernohon da· pat mcminta bantuan pad a usaha~usaha swasta ini untuk mcngurus kcpcntingan-kepentinganoya uotuk memperoleh hak paten at as pene· muannya yang baru. Apakah Indonesia sudah dapat at au sudah siap dengan perl engkapan-perlengkapan yaog diperlukan uotuk dapat melaksaoakan halhal tersebut diatas, bila rancangan undang-undang paten menjadi undang-undang?
Pe,;:, wa!,!u
ao ~ m": w~t
1910 berJaJru di INDONESIA (Hindia anellgadablI1
~~tClnda), jll~kd yaug ciilak~k~n di;legeri ir,i hanyalnh
pendaftaran atas permohonan-pcrmohol1an paten. Permohonartny~ scndid d;teruskau ke Octmoi raad dincgeri Delanda. Octroci raad inilah yang mclakukan penyelidikan dan yang akao memberika" keputusan mengcnai pem!Oho nan patcn dimaksud. Kepmusan Octwoj raad iuilah yang ke mudian diumumkan di Indonesia. Dengan dornikian Indonesia belum mempu nyai pengalaman untuk mengadabn sconacam cetrooi-raad. Suatu badan serna cam Octrooi raad memerlu kan banyak tenaga tek nis vang ahli dan biava yang tid ak sedikit. Kesulitan ini dapat diatas; dengan meng,da kan perjanjian bilateral dengan suatu negara yang [el ah mempunyai suatu Octrooi raad. H al semaca m ini sudah ada dila kukan misalnya pcrjanji an antara negara-negara Benelux dengaa P~rancis pad a tabun 1974 di Den Haag (International ectrooibarean). Sebagaimana' selelah dikemukakan diatas ya ng berlaku di Ind,,· nesi . hanyalah pe~gumuman Menteri Kellakiman No. 1.S. 5/ 41 / 41 ( B .~. 1953 : 6<}) tenta ng permohonan sementara penda!!aran oClrooi. Permohonan sementara penriaftaran octrooi ini dilakukan di Dep. KehakiIflan C.Q. Direktorat Paten. Kekuatan hukum dari penda!!aran ,ementara ini adalah kepada pemohon lerdaftar diberikan hak prioritas dan mempun yai hak diutamakan apabiJa kelak undang-undang paten telah berlaku. Ketentuan mengenai hak prioritas ini adaJab sesuai de • ketentuan pada Convensi Paris 1934 P s. 4 avat I. n.an
j'MLIK PERIND USTRiAN
125
A yat 1 : Any person who has dUlyapp/ied lor a patent. the regrislra/ion of a utilily model, indusJrial design or model, or trade mark in
one of the Countries of the union, Dr his legal representative :Jr assignee, shall anyoy lor the purposes of registration on ther Coltfllries a right 0/ priority during the periads hereafter sl ated.
Ayat 2 : Any filing having the value of a fOTIIUlI 'IQtional filing by firtue of the international law 0/ each COIllUry of ,he Union nr of internat;onal treaties concluded among several coumries of the Union shalk be recognized as giving rise to a right el priority. J adi tugas Direktorat Paten sannpai saat ini hanyalah mene ri ma atau __ mengum p_ulkanJ!aIL!Ilcndaftarkan permoitonan-paten. -- - - - -
Keadaan serupa ini tcfah herhmzsung sampai saat ini yn:tu sudab 22 lahu n, sedangkan convensi Paris 1934 sejak diratifisir pada tahun 1948 I
Iadi merk adalah suatu ala! untuk mempribadikan barang atau suatu alat un
126
MAJALAH FHUI
Daya membeda itu harus scdemikian rupa sehingga tidak mungkin :::Jenimbulkan kesan yang keliru pada konsumen, karena tujuan dari pada merk adalah untuk rne1indungi konsumen.
Ps. 2 aym 2 Undang-undang Merk 1961 : Kemali 1"'l1l.7
jika
ado bukt; ' tenlang hal sebalikllya, maka ba-
siapa ?'ang llncuk pertama kali mengajukan permohonan pen-
daflar sualll merk rrenuruJ dan ps. 5, diiinggap sebagai
kele,ituan-ketellluan Oetr...flKai
dalam ps. 4
pertama dari merk tersebut.
Ps. 2 ayal 1 (;nfi2llg-lindang Merk 1961 : Hak khusus ClIIwk mlfmakai SHaW merk guna m~mperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang at711 suafll badan daTi barang-barang orang lain atau badall {(lin diberikan kepada barang siopa yang untuk pertama
karl mel1lakai merk itll untuk keper[uan tersebul dialas di Indonesia.
Dari ketentuan diatas jelaslah bahwa di Indonesi a tida k ada ke barusan at au kewajiban untuk mendaftarkan merk Perusahaan atau m';,r~'
Pcroiagaan . Per:ca!taran merk tidak mt:."mberikan hak atas merk meiainkan hanya memberikan anggapan atau dugaan sebagai pern a ~: ai
pertama di Indonesia, hingga terbukti sebaliknya. Hak atas merk diberikan kepada pemakai pertama di Indonesia dari lIIlerk bersangkutan bukan kepada pendaftar pertama . PendafLar pertarna di Indonesia belum tentu adalah pemakai pertarna di Indonesia . Timbul pertanyaan apakah kekuatan hukum dari pendafLaran suat\l Merk? Dengan telah didaftarkannya suatu merk, rnaka pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertarna. Dengan demikian siapa yang menyangkal anggapan tersebut, maka padanyalah dibebankan kewajiban pernbuktian.
" s. JO aym I Undan g-Ilndang Merk 1961 Jika merk yang dida/tarkan merwrut Pasol 7 pada I..ese!uruhar.-
i
;
nya atau pada pokoknya sama det/gun merk orang lain )'llJ'g berdasarkan Par,al 2 mempunyai Iwk alas merk tersebut unlUk b,rallg-bartmg yang sejeni!', araCl
iika merk yang d idaftarkan ilU
melZgonatmg nama arau r:.ama perlljagaan orang I~in, maka oran~
Mll-IK PERlNDUSTRlAN
127
tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapal di- · pergunakan, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilorn Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendafttrnan merk tersebul dinyatakan batal. Permohonan lersebut harus di/akukan 011''' pemohon dalam waklu sembi/an bulan setelah pengumumall )I~ng ditelllukan dalam Pasal 8· Tenggang waklu 9 bulan sejak pengumuman adalah !Intuk kepemingJn kepas.li'tn_ hukum dari suatu merk yang telah terdaftar. Ha!'usnya kekualan hukum Ja, : suatu merk yang telab tcrdaftaf. Pasa! 18 ayat 1 Un dang-un dang Merk 1961 : Kekualan HukUllll dari ;uatu pendallaran merk hapus : a.
karena penghapusan alas permohonan orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merk itu.
b.
karena menurut p.engakuan pemilik pendaltaran merk sendiri atau knrena menurut pernyataan Hakim bahwa dalam 6 bulan setelah pendaftaran, merk ya ng bersangkutan tidak dipak ai· ole,h pemilik pendaftaran merk.
c.
karena menurut per.lya!aan Hakim bahwa merk yang bersangkutan sudah 3 tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran tmerk.
d.
karen a berakhirnya waktu 10 tahun setelah langgal pendaltaran merk menurilt Pasal 7, jika pendaEtaran itu tidak diperbaharui sebelum waktu itu lampau atau jika pembaharuan ilu tidak diulangi sebelum \Vaktu yang sarna_
e.
karena dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan.
Dari pasal tersebut diatas jelaslah bahwa tidak setiap hapusnya kekuatan hukum suatu pendaftaran mcrk mengakibatkan hapusnya hak atas mcrk. Dengan mengilig:n akan ketcntuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dl-
mana hak ata:;
m~r!'
dibcrikan pada pemakai pertamn di indonesia.
maka dalam hal ter~cbu t pada ayat 1. sub d P«sal it} dialas sungguhpun setelah kwat waktu 10 t.hun tidak dilakukan pendaftaran uia,,; namun hak atas merk atau hak sebagai pemakai penama di Indonesia
tidak hapus k3.renanya.
MAJALAH FH UI
128
D imanakah letak perbedaan antara merk perusahaan dan merk
perniagaan.
Pasai 1 Undang-undang Merk 1961 : Kantor Milik Pcrindus trian m.enyelenggarakall penciajtaran resmi tentang merk perusahaan dan merk perniag(um. Untuk menjawab hal ini perlu d itinjau scjarahnya.
Undang-,,"dang Merk 1961 : 21 mellggantikan Reglemertt Industrieele Eigendom Koloniell 1912 (5. 1912 : 545) atau disebut juga Peraturan Milik PerindusIrum (P.M.P.) 1912. Dari Pasal 1 ayat 2 P.M .P. maka dapatlah diketahui bahw. sebenamy" yang dimaksudkan dengan merk perusahaa n adalah merk pabrik. Ada ya~ r ik yang .s_emat~mata h2'nya meanproduksik;Ln qa[1wg _daIlJl
Tetapi di ~ amping ini ada juga pabrik selain memprocluksiknn juga memperkennlkan secarJ langsung hasi l produksinya kcpadn kon su men .
Misalnya : Pabrik Korek Api. Mungkin pa brik ko rck api ini hanya memproduksikan kNCk api Merkmerk yang dibubuhi pada kotak -kotak korck apinya adala h sesuai denga n pesanan dari Pcrusahaan-perusah aa n yang menjual korck api
tctapi tidJk memproduksikan nya sendiri. Merk:! inila r yang di maksudkan dengan merk pern iagaa n. Dilain pihak mungkin juga pabrik te rsebu t juga mcmperkenalkan kepada konsumcn hasil prodllksinyn yait u denga n membubuh kan pada kotak-kolak korck api nya mcrkny a scndiri. D alam hal ini maka mcrk bero;;angkutan ad3Jah me rk rabrik. Apa scbab Undang-undang ,\Ierk J 961 menggunakan j,tilLlh m. . rk. !'e
rusahaan, sayang seka!i tidak di temui sua: J penjcln1\an. Selain it tl Undang-undang Merk 1961 s'ebagai
pen~ganti p .~ l.r
1C)! 2 tida k rnengandung ketentuan peralihan. P asa l 18 av at I sub 2 P.M .P. 1912 menenlukan bahwa kckuat an htl kum suatu pendattaran merk berlaku hm gga 20 tahun scdangka n menuru! P asa! 18 Undang- und'a ~g M erk 196 1 han ya sampai 10 ta hun . P asal 23 Undang-undang r-Ierk 1961: Sejak lallggal berlakun YH JJndang-undang in!, peraturan-peraturan yang mengatur masalah yang sama tidak berlaku lagi. Bagaimanakah dengan kekuatan hllkum penda ftaran suatll merk yo n gtelah dilakukan m cnurut Pa,al 18 P .~ I.P . d"·
MlUK PERlNDUSTRIAN
129
ngan berlakunya Undang-undang Merk 1961? Apakah merk yang !
yang tc(ah tcrda[tar ini tetap berlaku ketentuan hukum yang Jama
)1 <1-
itu uahwa kekuatan hukum penda[larannya herlaku hingga 20 tahun atau apakah bagi mcrk yang telab terdaftar menurut P.M.P. 1912, misaln ya terdaftar pada tahun 1960, beriaku ketentuan baru dalam arti bahwa pada tahun 1969 yaitu 9 tahun kemudian, kalau dikchcndaki, harus dilakukan pendaflaran kembali ? Undang· undang Merk 1961 tidak mengenallisensi yaitu hak bagi orang/ badan yang berhak 'alas suatu merk untuk memberikan iZ:il pada orang/ batian lain untuk menggunakan rnerknya. Mengingat pcrkembangl n dunia usaha di Indo nesia, maka sebenarnya hal ini perltl mendapal perhalian . Sebagaimana tclah dikemukakan dialas bahwa sejak tahun 19-1H """""CC~o-n-v-cns i P ari s 1934 '-berlaku sebagai Und"-ng-undang di -IncfOllesla .
Namun Jcmik:an
d a l ~!lm
Undang-undang tvierk 1961 tidak diiemukan
kctemuan mengena i I1le rk -mc rk a t a~ r)ara ng-barang dari l uar :"Jegc!"
yang diperdagangka n di Indonesia. Dialas pada ketenl Ha n Pasal -I ayat 1 dan ayat 2 Convensi Par is 19 3-1 lclah kil a lihat bah",a Con\'ensi Pa ris 193-1 mcngandung prin, ir
priorit as. Convcnsi Paris 1934
Pasal 4 sub c ayat I : The above m elHioned periode 0/ priority , hallbe J 2 mOlH hs sor patents and llI ililY modelj and 6 months lor indus trial design} alld models and for trade marks .
Pasal 6 sub a : Every trade marks dilly registered in the Country 0/ origilt shal/be admitted for regis/ration and photceted in the fonn nririnallv regislered in fhe o ther countries 0/ the Unio n under (he resen'Qlions indicated below. These COLllllries can demand before proceeding to a final registra· tion, the production of a certifiea! of registration in the COlintry
of origin issued by the competent - anthority No legis'ation shal:be required for the certificat.
MAJALAH F1lUI
130
sub d .' When a trade nwrks shall have been duly registered in rhe country of origin, then in one or more of the other coullIries of the Union, each ane of these national marks shaal be considered from the dale on which it shall have been registered, as independeli loj rhe mark in ,the country of origin, provided it conforms to the internal - Law of the country of importation. Dengan men unjuk kembali pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Merk 1961 dimana hak atas merk diberikan kepad. pemakai pertama di I ndonesia, maka bagahlianakah :;"'Gk;...;~~;:;!! H llh':ln dar! ketentuan diatas ? Undang-undang merk 1961 tidak memberikan pengaturannya.
BAHAN BACAAN : 1.
A. noe3eh Vii
Intern:~tiolla! Patent Legi ,latiG:~ and De\'dopi ng Cmmiri,es, 1971.
Eet j"jed. Merkenn!cht. i-~..;i
3.
Drucher W.H.
Handboek Voor de Stu\.iievull Ned Octrooirecht.
4.
Drucher W.H.
Kortbegrip v.h. Recht befr de Industriele Eigendom, 1949.
5.
Molengraaff W .L.P.A.
Leidroad Ned Handels Recht, Jilid 1 cetakan ke 9.
6.
Soehardono R.
Hukum Dagang Indonesia Iilid 1 bag. Portama, cetakan ke-4, 1967
7.
Tirtaam.idjaja U .H.
P ~F')J.- -pokok
fl.
Vollmar H.F.A.
Het Ned. Handelsrecm, E':' Cetakan ke -6.
Hukum cetakan ke-l, :9)6.
Perni<;g(lan.
