PERNYATAAN SIKAP BERSAMA DAN DUKUNGAN SERIKAT.SERIKAT PEKERJA DAN LEMBAGA.LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN BALASAN YANG DILAKSANAKAN oLEH DTREKSTPT (PERSERO)ANGK.ASA PURA I KARENA AKSI MOGOK KERJA SERIKAT PEKERJA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I TANGGAL 7 SAMPAI 9 MEI 2OO8
PegawaiBandarUdaradi KawasanTengah dan Timur Indonesiayang tergabungdalam SerrkatPekerja PT (Persero)Angkasa Pura | (SP.AP.I)telah melakukanmogok kerja pada tanggal 7, 8 dan 9 Mei 2008. Atas mogok kerja SP Angkasa Pura I tersebut, Direksi telah melakukan tindakan balasan selama dan sesudah mogok kerja, hak mogok kerja, melakukanintimidasiterhadap Anggota SP menghalang-halangi Angkasa Pura I yang melakukanmogok kerja,antaralain: 1) Direksi beserta jajarannya mendatangi unit-unitkerja di Kantor Pusat, dan sebelumnya sudah mempropagandakan melalui Surat Edaran Nomor tanggal 5 Mei 2008 yang menyatakanbahwa mogok ED.1slKP.10.3|20OB|DU-B Pura I tidak sah. Padahalmogok kerja SP Angkasa Pura I Angkasa kerja SP adalah sair sesuai ketentuan Pasal 139 UU 1312003.Contoh kami tidak rnelibatkan ATC dalam mogok kerja sehingga tidak membahayakan jiwa manusia. 2) BeberapaAtasan langsungrnelarangbawahannyayang merupakananggotaSP Angkasa Pura I yang melakukanaksi mogok kerja di Kantor Pusat pada hari pertamatanggal7 Mei 2008 untuktidak ikut pada hari kedua mogok kerja karena "konyol". itu adalah perbuatan 3) Terjadi penggantianSDM dengan tenaga militerpada beberapaunit kerja yang pegawainyarnelakukanmogokkerja. 4) Pemaksaan kepada pegawai yang mogok kerja untuk tetap melaksanakan tugasnyadibawahtekananatasannyadan aparat. 5) Memaksapegawai melalui atasan masing-masinguntuk menandatanganisurat pernyataanbahwa tidak akan mogok kerja dan apabilatetap mogok kerja akan dikenakansanksi. 6) Pemaksaan oleh atasan masing-masingkepacia pegawai yang melakukan mogck l<erjauntukmelepaskanatributmogokkerja. Sebagaipuncaknyaadalahtelahterjadi: jarn (untuk diperiksa selaku 1) penahanan selama mogok kerja berlangsung/G Bandara Frans Kaisiepo, DPC saksi)terhadapSdr. PrimusH. Rahangiar,Ketua Biak. 2) PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang tidak sah terhadap Sdr. Arif lslam, Ketua DPC SP.AP.l Bandara Sepinggan-Balikpapan berdasarkan tanggal 7 Mei 2008 tentang Pengembaliansekaligus SKEP.578/KP.80.412008 pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai pegawai diperbantukanPT (Persero)Angkasa Pura I yang diberlakukanterhitungmulai tanggal7 Mei 2008.
3) Pemberian Surat Keputusan skorsing selama tiga bulan (SKEP.579 s.d. diberlakukanterhitungmulai tanggal 7 Mei 2008, SKEP.s8s/KP.10.10.1/2008 kepada: a. Sri Rejeki,KetuaBidangSDM DPP b. Milda,KetuaBidangHukumDPP SekretarisUmumDPP c. Sulistiani, d. A.snawaty,BendaharaDPP e. Trijono,Ketua DPC KantorPusat f. EffendySulistyono,SekretarisDPC KantorPusat g. FlorentinusSubandi,AnggotaDPC KantorPusat Mogok kerja adalah hak setiap pekerjaiburuh,berbagai ketentuan perundanganCi negeri ini telah mengakuinya. Bahkan Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusidan lembagayang berwenanguntuk melakukanpengujianterhadapundangundangjuga mengakuimogok kerja sebagai hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikiantidak benarjika dikatakanmogok kerja adalah sebuah tindakan terlarang,bahkansebuahkejahatan. Mogok kerja yang dilakukanbukanlahmerupakanmogok kerja yang melanggarhukum. Hal ini karena. 1) Telah ada pemberitahuantentang rencana mogok keria ini sesuai dengan ketentuan. 2) Pelaksanaan mogok kerja diatur sedemikian rupa dengan dibuatkan dan disampaikan ke bandara-bandaratentang PetunjukTeknis Mogok Kerja dan kepadaseluruhanggotanya SkenarioMogok Kerja sertatelah menginstruksikan jika pengganti. petugas ada untuktidak menghalang-halangi 3) SP Angkasa Pura l, telah memperhdtikanketentuandalam penjelasanPasal 139 UU No. 13 tahun 2003 karenapekerjapada pengontrolarus lalu lintasudara (air traffic control - ATC) tidak dilibatkan dalam mogok kerja pada tanggal 7-9 Mei 2008. 4) Selama pelaksanaanmogok kerja: tidak ditemukanadanya keselamatanjiwa yang terganggu, bahkan tidak ditemukan adanya masyarakat umum yang mengalami luka ringan atau berat. Hal ini menunjukkan tidak adanya keselamatanorang lain yang terganggu. Dengan mendasarkanhal-haldi atas, disimpulkanbahwa mogok kerja yang dilakukan oleh SP Angkasa Pura I adalah mogok kerja yang sesuai dengan aturan perundangundangan.SebaliknyamanajemenAngkasa Pura 1 juga melanggarpasal 144 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakanbahwa pengusahadilarang: 1) mengganti pekerja/buruhyang mogok kerja denganpekerja/buruhlain dari luar perusahaan;atau
2l
memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apa pun kepada buruh selama dan sesudah pekerja/buruhdan pengurusserikat pekerja/serikat melakukanmogokkerja.
Berdasarkanhal-haldi atas, kami menyatakan: 1) Mendesak KAPOLRI dan jajarannyauntuk segera mempi'osestindak pidana yang telah dilakukanoleh Direksi PT (Perserc)Angkasa Pura I terkait dengan hak mogok kerja yang tindakanbalasan,intimidasi dan menghalang-halangi dilaksanakanSP Angkasa Purai. 2) Menyerukankepada KepolisianRepublikuntuk lebih bijaksanadan arif dalam menangani masalah perburuhan karena apa yang diperjuangkanoleh SP Angkasa Pura I adalah dalam rangka memperjuangkandan menuntuthaknya yang sudah disepakatidalam Peflanjian KerjaBersama. 3) Mendesak kepada Menteri BUMN untuk cepat dan segera mengambil tindakan keras kepada Direksidan KomisarisPT (Persero) Angkasa Pura I berupa RUPS Lilar Biasa terkait dengan tindakan balasan,intimidasi dan tindakanmenghalang-halangihak mogok kerja SP Angkasa Pura l. 4) Memberikan dukungan dan solidaritasterhadap SP Angkasa Pura I yang sebagaipekerja. sedang menjalankanhak dasarserta hak konstitusionalnya jajaran pemerintah lainnya untuk segera aparat 5) Mengingatkan kepada melaksanakankev;ajibanserta menggunakankewenangansecara proporsional daiam menyikapimogokkerja ini. Kami berharap semija pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah SP Angkasa Pura l, masih memilikikomitmenyang tinggiuntuk menciptakanperbaikanatas keadaan sekarang. Apa yang diperjuangkan SP Angkasa Pura I untuk PerjanjianKerjaBersama,adalahbagiankecildarisebuahikhtiar diiimplementasikannya untuk menciptakanperbaikanmenuju diberikannyalayananterbaik oleh PT (Persero) Angkasa Pura I kepada publik dalam hal pengelolaan bandar udara dan jasa keselamatan penerbangan.Atas dasar keyakinan dan komitmen tinggi tersebut, permasalahanSP Angkasa Pura I tentu akan segera menemukanjalan keluar yang terbaik. Jakarta, 14 Mei 2008 PENDUKUNG 1. SERTKATPEKERJAPLN (PERSERO). 2. SER|KI\T PEKERJA PLN-PJB (PEMBANGKITJAWA-BALI) 3. SERIKAT PEKERJA PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMJAKARTA 4. PERSATUANPEGAWA! INDONESIAPOWER 5. SERIKAT KARYAWAN TELKOM
6. SERIKATPEKERJAPERTAMINA 7. SERIKATPEKERJATELKOMSEL 8. SERIKATPEKERJAIKATANSEMENINDONESIA 9. SERIKAT PEKERJA PENERBITAN ,PERCETAKAN DAN INDONESIA
MEDIA
10. SERIKATPEKERJAALIANSIJURNALISINDEPENDENJAKARTA I1. FORUMPEGAWAIMERPATI 12.IKATANAWAK KABIN GARUDA 13. SERIKAT PEKERJA NASIONAL 14. PERSATUANPENDIDIKANDEMOKRASI 15. SEKARGA- PT GARUDAINDONESIA 16. SERIKATPEKERJATPK KOJA CONTA|NER 17. SERTKATPEKERJA-IAKARTAiNTERNATIONAL IS.SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA II CABANG TANJUNG PRIOK I9. SERIK,ATPEKERJARUMAHSAKIT PELABUHAN 20. SERIKATPEKERJAMULTITERMINALINDONESIA 21. SERIKATPEKERJATPT 22. SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA II CABANG SUNDA KELAPA 23. FEDERASI SERIKAT REFORMASI
PEKERJA
FARMASI
DAN
24. FEDERASISERIKATPEKERJA BUMN STRATEGIS 25. FEDERASISERIKATPEKERJABUMN 26. FEDERASISERIKATPEKERJABUMN BERSATU 27. FEDERASISERIKATPEKERJAMETALINDONESIA
KESEHATAN
28. FEDERASIKIMIA ENERGIDAN PERTAMBANGAN 29. FEDERASISERIKAT PEKERJA PARIWISATAREFORMASI 30. ALIANSI BURUHMENGGUGAT 31. GABUNGANSERIKATBURUHINDEPENDEN 32. ASOSTASISERIKATPEKERJAINDONESIA(ASPEKItiDONESIA) 33. LEMBAGA BANTUANHUKUMJAKARTA 34. LEMBAGA BANTUAN HUKIJII MASYARAKAT 35. INDONESIALABOUR FONbATION
CENTRE 36.TRABEUNidil RIGHTS '
trureRNAno[AL sERVlceb 37.PuBLrc a9.bvtoAFrrAs bu\v\ u). g6htIcnt
?oehwn
MArtnrn
k N e ( J + y A Nr N D C g g r y r r v i )
114Nr<MAATA11;
+a 9erqg Peanurn,ul t-AN nawo4t - Ft
SIKAPBERSAMA PERNYATAAN SWADAYAMASYARAKAT PEKERJADAN LEMBAGA-LEMBAGA SERIKAT.SERIKAT AKSI MOGOKKERJA PENDUKUNG SERIKATPEKERJAANGKASAPURA1 Pernyataansikap atas Mogok Kerjaserikat PekerjaAngkasaPura I
PekerjaSektorPublikBOLEHMogok Kerja bahwawalaupundemikianjika dikaitkandengansanksiataspelanggaran Menimbang termuatdi dalam terhadapPasal137dan 138sebagaimana di atas, yangjugatelahdipertimbangkan Pasal186 UU Ketenagakerjaan karena bahwasanksidalamPasal186tersebuttidakproporsional Mahkamahberpendapat mereduksi hak mogok yang merupakanhak dasar buruh yang dijaminoleh UUD1945dalamrangkakebebasanmenyatakansikap [Pasal28Eayat (2) dan ayat (3)] dan hak untuk mendapatimbalanyang aciildanlayakdalam hubungankerja [Pasai28D ayat (2)]. yangditentukandalam persyaratan-persyaraian hakmogokyangmelarrggar Pelaksanaan harusdiatursecaraproporsional Pasal137dan Pasa!138ayat(1) UU Ketenagakerjaan Kutipan dari Halaman 113 Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 012/PUU'1/2003, dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2004
berbagaiketentuanperundangandi negeri Mcgok kerja adalahhak setiappekerjaiburuh, sebagaipengawalkonstitus!dan BahkanMahkamahKonstitusi, ini telah mengakuinya. juga pengujian terhaciapundang-undang untuk melakukan lembagayang benruenang yang 1945. Dengan oleh UUD dijamin buruh mengakuimogokkerjasebagaihak dasar demikiantidakbenarjika dikatakanmogokkerjaadalahsebuahtindakanterlarang,bahkan sebuahkejahatan. Menghadapisilangpendapattentanglaranganmogokkerja bagi pekerja/buruhdi sektor yangmelarangsektorpublikuntukmelakukan publik,kamimenyatakan bahwapihak-pihak Tak mogokkerjaadalahpihakyang tidakcermatdalammembacaperundang-undangan. sektorpublik satupunpasaldalamUU No. 13 tahun2003 yang melarangpekerja/buruh untuk melaxukanpemogokan.Pasal 139 memangmenyatakanbahwa khusus untuk pekerja/buruh yang bekerjapadaperusahaanyang melayanikepentinganumum dan/atau perusahaanyang jenis kegiatannyamembahayakankeselamatanjiwa, ketika akan melakukanmogokkerja harusmengatursedemikianrupa sehinggatidak menimbulkan gangguan. Mencermatimogokkerjayang dilakukanoleh SerikatPekerjaAngkasaPura I padatangal 7-9 Mei 2008, kami menyimpulkanbahwa mogok kerja yang dilakukan bukanlah merupakan mogokkerjayangmelanggarhukum.Halini karena:
tentangrencanamogok kerja ini, sehinggaterhadap 1. Telah ada pemberitahuan pekerjanya akan melakukan mogok dapat dilakukan fungsi-fungsidimana telahdilakukanolehjajaranmanajemen pekerja mana Hal sementara. penggantian seluruhjaiaranmanajemen, mengerahkan I dengan (Persero) Pura Angkasa PT sepertimemeriksatiket bandara fungsi menjalankan dan lapangan untuk turun Selain itu juga ada lain sebagainya. dan PJP2U, penumpang, menjual calon personel.SP kekurangan up mem-back Polri untuk TNI dan dari dukungan seluruh kepada menginstruksikan petunjuk telah teknisnya, l, dalam Pura Angkasa pengganti petugas tersebut. adanya menghalang-halangi untuk tidak anggotanya ketentuandalampenjelasanPasal139 Z. SP AngkasaPura l, telah memperhatikan arus lalu lintasudara(air UU No. 13 tahun2003 karenapekerjapadapengontrol traffic control ATC\ tidak dilibatkandalam mogok kerja pada tanggal 7-9 Mei 2008. mogokkerja: tidakditemukanadanyakecelakaanpesawai 3. Selamapelaksanaan ataupun keselamatanjiwa yang terganggu,bahkan tidak ditemukanadanya masyarakatumumyang mengalamiluka ringanatau berat.Hal ini menunjukkan oranglainyangterganggu. tidakadanyakeselamatan Dengan mendasarkanhal-haldi atas, sekali lagi disimpulkanbahwa mogok kerja yang dilakukanoleh SP AngkasaPura I adalah mogok kerja yang sesuai dengan aturan AngkasaPura 1 juga melanggarpasal144 manajemen perundang-undangan. Sebaliknya pengusahadilarang: yanE bahwa menyatakan UU No. 13 tahun2003 a. mengganti pekerja/buruhyang mogok kerja dengan pekerja/buruhlain dari luar perusahaan; atau sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada memberikan b. buruh selama dan sesudah pekerja/buruhdan penEurusserikat pekerja/serikat mogokKerja. melakukan Memangtelahterjadiinsidenpenangkapanoleh aparatkepolisanterhadapsalah seorang pesertamogokkerjadi BandaraFransKaisiepoBiak paCatanggal5 Mei 2008. Namun setelah dilakukanpemeriksaan,aparat kepolisianmenyadarikesalahantersebut dan mengakuibahwatindakanyang dilakukanoleh pesertamogokiersebutbukanmerupakan hukumataupunkejahatan.Oieh karenaitu, pesertamogoktersebut sebuah pelanggai'an dilepaskan.Apa yangterjadidi Biak menjaditandabahwaaparat yang memahamiaturan hukumakanmampumenilaihal manayang benardan hal manayangsalah.Aparatyang cermatdan bijakdalammenerapkanaturanhukumakan sampaipada kesimpulanbahwa olehSP AngkasaPuralsebagai mogok kerjayang sah. mogokkerjayangdilakukan Berdasarkanhal-haldi atas,kamimenyatakan: 1. MengecamPemerintahRepublikIndonesiadalam hal ini c.q oleh Kementerian BUMN, commissiondan ommission,yang mendukungpemecatanterhadappara pekerjayang melaksanakan hak mogoknyasecarasah. terhadapSP AngkasaPura I yang sedang dukungandan solidaritas 2. Memberikan sebagaipekerja/buruh. menjalankanhak dasarsertahak konstitusionalnya kepadajlaran DireksiPT (Persero)Angka Pura I untukmenyikapi 3. Menghimbau mogok kerja ini dengan kepala dingin dan tak perlu tergesa-gesa.Ketergesagesaan ini akan membuatdireksimengambilkeputusanyang tidak tepat serta konyol, dan akhirnya akan memperburukcitra dan integritasdireksi sebagai perusahaan besar. profesional handalyangmampumengelola 2t4
pemerintah lainnya untuk segera 4. Mengingatkan kepada jalaran aparat melaksanakankewajibanserta menggunakankewenangansecara proporsional kerjaini. dalammenyikapimogok Akhir kata, kami yakin bahwa baik jajaran direksiPT (Persero)AngkasaPura I ataupun SerikatPekerjaAngkasaPura I sertaseluruhpihakyang lain,masih memilikikomitmen Apa yangdiperjuangkan perbaikan ataskeadaansekarang. yangtinggiuntukmenciptakan PerjanjianKerjaBersama,adalahbagian SP AngkasaPura untukdiiimplementasikannya kecil dari sebuah ikhtiar untuk menciptakanperbaikianmenuju diberikannyalayanan terlcaikoleh PT (Persero)Angkasa Pura i kepada publik dalam ha! pengelolaanjasa perhubunganudara.Atas dasar keyakinanatas komitmentinggitersebut, permasalahan jalankeluaryangterbaik. yanghariini terjaditentuakandapatsegerarnenernukan Jakarta,9 Mei2008
PENDUKUNG PEKERJAPLN (PERSERO). 1. SERTKAT JAWA-BALI) PEKERJAPLN-PJB(PEMBANGKIT 2. SERTKAT DAERAHAIR MINUMJAKARTA 3. SERIKATPEKERJAPERUSAHAAN POWER 4. PERSATUANPEGAWAIINDONESIA 5. SERIKATTIARYAWANTELKOM PEKERJAPERTAMINA 6. SERIK.AT 7. SERiKATPEKtrRJATELKOMSEL 8. SERIKATPEKERJAIKATANSEMENINDONESIA DAN MEDIAINDONESIA 9. SERIKATPEKERJAPENERBITAN ,PERCETAKAN JAKARTA IO. SERIKATPEKERJAALIANSIJURNALISINDEPENDEN I1. FORUMPEGAWAIMERPATI PEKERJAMETALINDONESIA 12.FEDERASISERIKAT 13. FEDERASISERIKATPEKERJAFARMASIDAN KESEHATANREFORMASI PEKERJABUMNSTRATEGIS I4. FEDERASISERIKAT BERSATU PEKERJABUITIN 15.FEDERASISERIKAT KIMIAENERGIDANPERTAMBANGAN 16.FEDERASI REFORMASI 17.FEDERASISERIKATPEKERJAPARIWISATA 18. IKATANAWAK KABINGARUDA
3/4
19.SERIKATPEKERJANASIONAL 20.ALIANSIBURUHMENGGUGAT 21.GABUNGANSERIKATBURUHINDEPENDEN 22. LEMBAGABANTUANHUKUMJAKARTA 23. LEMBAGABANTUANHUKUMMASYARAKAT DEMOKRASI 24. PERSATUANPENDIDIKAN 25. INDONESIALABOURFONDATION 26. PUBLICSERVICESINTERNATIONAL PEKERJABUMN 27.FEDERASISERIKAT 28.TRADEUNIONRIGHTSCENTRE PEKERJAINDONESIA(ASPEKINDONESIA) 29.ASOSIASISERIKAT
4/4
