Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 20- 28
9 Pages
MILIK PEMERINTAH ACEH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Suhaimi,1 Husni Jalil,2 Eddy Purnama3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: The implementation of the Appointment of the Children and Mother Hospital Belonging to Aceh Government, the Aceh Governor has established Reviewer Team to asses the Hospital to be increased its fund management becomes to Regional Public Service. After being verified towards technical requirements and administrative as ruled by the Government Regulation Number 23, 2005 regarding the Management of Fund at the Public Service institution and the Home Minister Affair Regulation Number 61, 2007 regarding the Guidance of Fund Management at Regional Public Service Institution, the hospital has been determined as Regional Public Service and has been determined as Regional Public Service, in its implementation of the review on documents submitted by the Management of the Hospital to Aceh Governor is actually not accordance with existing mechanism as there are technical requirement relating financial report and final report audit as administrative requirement is not provided during the assessment, nevertheless, the team persist to submit it to the Governor to determine the Hospital and the financial management is not suitable to the standard of the management of regional public service. Keywords : Regional Public Service, Financial Management Method, and Hospital Abstrak: Pelaksanaan Penetapan Status Rumah Sakit Ibu dan Anak Milik Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh membentuk tim penilai kelayakan Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk ditingkatkan pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Ibu dan Anak telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dalam pelaksanaan penilaian dan pengkajian dokumen-dokumen yang diusulkan oleh Manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak kepada Gubernur Aceh sebenarnya belum sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena ada persyaratan teknis menyangkut dengan laporan kinerja keuangan dan laporan audit terakhir yang merupakan persyaratan administratif tidak dilengkapi pada saat dilakukan penilaian, namun Tim Penilai tetap merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk menetapkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan dalam tata kelola keuanganpun belum memenuhi standar pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Kata kunci : Badan Layanan Umum Daerah, Pola Pengelolaan Keuangan, Rumah Sakit..
PENDAHULUAN
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah
Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam
membuka koridor
Undang-Undang tersebut di atas menjadi dasar
baru dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah
penetapan untuk menerapkan Pola Pengelolaan
yang
lingkungan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
Instansi/Lembaga Pemerintah. Pasal 68 dan Pasal 69
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan langkah
menegaskan antara lain bahwa Instansi Pemerintah
awal dalam pembaharuan manajemen keuangan
yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan
sektor publik untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan
pemerintah kepada masyarakat.
berbasis
kinerja
di
keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan
BLU yang diterapkan pada instansi Pemerintah Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 20
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk
yang
mencari
kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,
ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat,
hal ini merupakan amanah dari Pasal 1 angka 23
dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
mengatasi masalah tersebut.
dijual
tanpa
mengutamakan
PPK BLU diterapkan pada Instansi-Instansi
Bentuk BLU ini merupakan alternatif penting
Pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan
dalam
kesehatan, pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri)
memberikan kebijakan pada Pemerintah Daerah
dan Otorita Kawasan Tertentu. Hal ini dikarenakan
untuk menetapkan Rumah Sakit Daerah (RSD)
bidang-bidang pelayanan ini memerlukan perlakuan
sebagai Badan Layanan Teknis Daerah sesuai
khusus dalam pengelolaan keuangannya.
dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 41
Pelayanan
Kesehatan
yang
umumnya
menerapkan
Otonomi
Daerah
yang
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
dilaksanakan pada rumah sakit merupakan suatu unit
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di
Tahun 2005 tentang PPK-BLU, maka rumah sakit
bidang medis klinis.Pengelolaan unit usaha rumah
milik Pemerintah termasuk Rumah Sakit Umum
sakit memiliki keunikan tersendiri karena selain
Daerah dapat berubah menjadi BLU Daerah
sebagai unit bisnis, usaha rumah sakit juga memiliki
(BLUD). Pelaksanaan BLU dalam memberikan
misi sosial.
pelayanan kepada masyarakat didasarkan atas
Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan
prinsip efektivitas, efisiensi dan produktifitas serta
kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik
tanpa mengutamakan mencari keuntungan tetapi
tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu
mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangan
pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan
dan mendayagunakan pendapatannya.
kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus
Dengan memiliki bentuk sebagai organisasi
tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih
BLU, maka Rumah Sakit memiliki Pola Pengelolaan
bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar
Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
(Joarana Amiruddin, 2008:10)
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
Pengendalian mutu dan biaya merupakan
kepada masyarakat.
masalah yang sangat kompleks karena dipengaruhi
Beberapa kelebihan Rumah Sakit Umum
oleh berbagai faktor yaitu regulasi, mekanisme pasar,
Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
perilaku ekonomis, sumber daya professional dan
Layanan Umum (PPK-BLU), yang salah satunya
yang tidak kalah penting adalah perkembangan
adalah manajemen rumah sakit memiliki keleluasaan
teknologi. Bila dipandang dari segmentasi kelompok
dalam mengelola keuangannya dan pendayagunaan
21 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pendapatannya, dan rumah sakit tidak menyetorkan
berdasarkan Pengelolaan BLU dan BLUD.
pendapatan kepada kas daerah dapat mengabaikan asas
universilitas
dalam
sistem
manajemen
pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, ada 2
permasalahan yang akan
diteliti yaitu mengenai pelaksanaan penetapan status
Hal ini tentu akan memberikan dampak yang
Rumah Sakit Ibu dan Anak Milik Pemerintah Aceh
positif terhadap rumah sakit karena rumah sakit
sebagai BLUD dan Pola Pengelolaan Keuangan
diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan
Rumah Sakit Ibu dan Anak Milik Pemerintah Aceh
alat kesehatan dan obat-obatan yang bersumber dari
setelah ditetapkan sebagai BLUD.
penghasilan rumah sakit tersebut sehinga dapat menjamin
keberlangsungan
memungkinkan pengajian
manajemen
pegawai
secara
pelayanan, untuk
serta
KAJIAN KEPUSTAKAAN
UUD 1945 disebutkan dan diatur hak-
melakukan
proporsional
dan
mengembangkan strategi pelayanan yang lebih
hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara kepada rakyatnya, khususnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 A sampai
optimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Aceh pada saat ini telah menetapkan status PPK
dengan Pasal 28J dan juga disebutkan didalam beberapa pasal lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik bagi
BLU Daerah (PPK-BLUD) terhadap Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/688/2011 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan BLU Daerah pada Rumah Sakit Ibu dan Anak tertanggal 20 Desember 2011, yang
penetapan
ini
dikeluarkan
berdasarkan
rekomendasi dari Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/514/2011
Penetapan Gubernur Aceh tersebut diatas, dikeluarkan dengan pertimbangan dalam rangka serta
meningkatkan
pelayanan
kesehatan yang lebih baik dan ini juga merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh seiring dengan amanat pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa setiap Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan
merupakan
fungsi
penyelenggaraan tugas-tugas negara pada umumnya. Hal ini diasumsikan bahwa ketika membicarakan
mengenai
fungsi
penyelenggara negara, maka include dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau
fungsi
pelayan
tanggal 22 Agustus 2011.
menwujudkan
pemerintah
pemerintah
publik.
Setiap
daerah
sebagai
negara
hukum
kesejahteraan yang pada umumnya dianut oleh negara-negara modern dewasa ini, tugas negara
tidak
hanya
sekedar
pelaksana
undang-undang, artinya pemerintah tidak pasif
menunggu
perintah
undang-undang
yang dibuat oleh legislatif, namun negara dituntut
aktif
fungsi-fungsi
dalam
menyelenggarakan
pemerintahan,
khususnya
dalam rangka memberikan pelayanan publik, sehingga kekosongan undang-undang tidak Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 22
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dapat
menghalangi
pelaksanaan
fungsi-
kesejahteraan
masyarakat.Pelayanan
fungsi pelayanan publik tersebut. (Husni
kesehatan di rumah sakit merupakan salah
Thamrin, 2013:21)
satu bentuk pelayanan kepentingan umum
Fungsi
pemerintah
berdasarkan
kepada
tidak
fungsi-fungsi
hanya
atau pelayanan publik. (Endang Wahyati
klasik
Yustina, 2012:10).
semata (panca praja, dan lain-lain) tetapi juga
dituntut
perannnya
Republik
Indonesia
unsur
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
sumber inisiatif dalam usaha pembaharu dan
Negara dinyatakan bahwa Keuangan Negara
pendorong
yang
adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini,
dapat dinilai dengan uang, serta segala
pemerintah berperan menjadi pelopor atau
sesuatu baik berupa uang maupun berupa
agen pembangunan (agent of development).
barang yang dapat dijadikan milik negara
(Bambang Istianto, 2011 :35).
berhubung dengan pelaksanaan hak dan
pembangunan
sebagai
Undang-undang
bangsa
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
merencanakan,
menyelenggarakan, mengawasi
mengatur,
membina,
penyelenggaraan
dan upaya
kewajiban tersebut. Pengelolaan dengan
keuangan
BLU
diatur
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
Pengelolan
masyarakat,
di
Pasal 1 angka 2 disebutkan, PPK-BLU
dalam UU Kesehatan, Pasal 14 ayat (1).
adalah PPK yang memberikan fleksibilitas
Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap
berupa
ketersediaan fasilitas kesehatan baik fisik
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
maupun sosial serta menyediakan fasilitas
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan
dalam
dan memelihara kesehatan yang setinggi-
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
sebagaimana
dinyatakan
tingginya, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 15 dan 17 UU Kesehatan.
administrasi
kegiatan
negara,
pemerintahan.
merupakan
Rumah
sakit
bertindak sebagai lembaga (subjek hukum) yang
mendapatkan
pemerintah umum
yang
pemerintah 23 -
untuk
kewenangan melayani
merupakan dalam
rangka
keleluasaan
rangka
BLU
untuk
memajukan
(PPP-BLU).
menerapkan
kesejahteraan
Mediya Lukman menyatakan, sedikitnya terdapat 5 (lima) karakteristik khusus yang
Pelayanan rumah sakit dalam perspektif hukum
Keuangan
dari
kepentingan tugas
pokok
mewujudkan
Volume 3, No. 1, Februari 2015
membedakan BLU/D dengan unit organisasi ataupun instansi pemerintah lainnya, yakni: 1. BLU/D adalah Instansi Pemerintah yang memberikan layanan penyediaan barang dan jasa. 2. BLU/D harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3. BLU/D dijalankan dengan prisip efisien dan produktivitas. 4. Adanya fleksibiltas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU/D. 5. BLU/D dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.(Mediya Lukman, 2013: 20) METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
mendapatkan penetapan dari Gubernur Provinsi Aceh.Penetapan
RSIA
menjadi
BLUD
dari
Gubernur Provinsi Aceh dapat diperoleh setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan substatif, teknis dan administratif sebagaimana disebutkan di dalam PP Pengelolaan Keuangan BLUD, Pasal 4. Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Penilai
menggunakan
metode
untuk melakukan pengkajian dan inventarisasi
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan
terhadap
mengkaji
perundang-undangan
administratif untuk menetapkan BLUD pada Rumah
yang relevan, dengan melihat hukum dari
Sakit Ibu dan Anak sesuai dengan Surat Keputusan
aspek
Gubernur Aceh Nomor 445/689/2011 tentang
peraturan
normatif
Spesifikasi
dalam
dalam
penerapannya.
penelitian
teknis,
substantif
dan
adalah
Penetapan Pengelolaan Keuangan BLUD pada
deskriptif analitis, dalam arti penelitian ini
Rumah sakit Ibu Anak Aceh. Hasil penetapan Surat
bertujuan untuk menelaah atau mengkaji
Keputusan Gubernur Aceh dimaksud, merupakan
tentang
Status
hasil rekomendasi dari tim penilai yang terdiri dari
Rumah Sakit Ibu dan Anak Milik Pemerintah
Sekretaris Daerah Aceh sebagai penanggung jawab
Aceh sebagai Badan
dengan Anggota Instansi Bappeda Aceh, Dinas
pelaksanaan
ini
persyaratan
Penetapan
Layanan
Umum
Daerah.
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Badan Kepegawaaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh,
PEMBAHASAN
RSIA
telah
ditetapkan
menjadi
BLUD
berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/688/2011 tentang Penetapan PPK BLUD pada Rumah Sakit Ibu dan Anak. Pembentukan RSIA sebagai BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kesehatan ibu
dan
anak
dalam
rangka
memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan RSIA sebagai BLU Daerah merupakan kekayaan Daerah Provinsi Aceh yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
untuk
menjadi
Aceh,
Biro
Organisasi,
Biro
Keistimewaan Aceh dan Biro Hukum. Dalam pelaksanaan Penetapan Surat Keputusan penetapan Pengelolaan Keuangan BLU Daerah terhadap RSIA Tim Penilai dalam melakukan pengkajiaan dan penilaian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh belumlah optimal, karena tidak semua anggota tim yang dibagi dalam beberapa Pokja memiliki pengetahuan
tentang
makna
dan
urgensi
dibentuknya BLUD, bahkan dalam prosesnya terkesan dipaksakan hanya untuk memenuhi ketentuan dari pada Undang-Undang Rumah Sakit
RSIA yang bersangkutan. RSIA
Inspektorat
BLUD
harus
dan Undang-Undang tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa setiap Rumah Sakit milik Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 24
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pemerintah harus mengelola keuangan dengan
pemerintahan, hal ini juga perlu diperhatikan dalam
sistem BLU untuk dapat meningkatkan pelayanan
penetepan BLU Daerah Rumah Sakit Ibu dan
kesehatan kepada masyarakat.
Anak,ada dokumen yang diusulkan oleh Pihak
Adapun hasil penilaian dari anggota tim
Manajemen RSIA kepada Gubernur Aceh wajib
terhadap dokumen yang dinilai semua memberikan
melampirkan semua persyaratansebagaimana yang
nilai dengan predikat memuaskan walaupun ada
diamanatkan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun
dokumen yang belum memenuhi persyaratan
2007
bahkan ada yang tidak dilampirkan pada saat
Keuangan BLU Daerah yang dalam Pasal 9 huruf b
dilakukan penilaian seperti dokumen rencana
disebutkan bahwa salah satu persyaratan teknis
strategis bisnis yang definitif dan juga laporan
wajib
keuangan
telah
keuangan yang sehat yang mana dokumen
kelola
persyaratan dimaksud pada saat dilakukan penilaian
pemerintahan yang baik dalam penetapan surat
yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh
keputusan pengelolaan keuangan BLU pada rumah
Gubernur Aceh tidak dilampirkan oleh pihak RSIA.
Pokok,
mengabaikan
sebenarnya
hal
prinsip-prinsip
ini
tata
Sakit Ibu dan Anak Aceh. Disamping itu
tentang
Pedoman
dilampirkan
adalah
Teknis
Pengelolaan
dokumen
kinerja
RSIA yang telah menjadi BLUD juga dapat
perlu dikaji kembali dalam
memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan
penetapan status BLUD terhadap Rumah Sakit Ibu
jasa layanan kesehatan yang diberikan yang ditetapkan
dan Anak Aceh tidak langsung diberikan status
dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan
BLUD secara penuh tapi diberikan BLUD secara
biaya per unit layanan yang ditetapkan oleh gubernur.
bertahap terlebih, mengingat Instansi Rumah Sakit
Tarif layanan mempertimbangkan kontinuitas dan
Ibu dan Anak Aceh dalam pelaksanaan penilaian
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas
dokumen usulan masih ada persyaratan yang belum
keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat,
dipenuhi
sebagaimana disebutkan di dalam PP Pengelolaan
dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak
belum pernah ditetapkan sebagai BLUD bertahap
Keuangan BLU, Pasal 9.
terlebih dahulu, yang sesudah 2 (dua) tahun baru
RSIA Sejak ditetapkan sebagai BLUD oleh
kemudian bila dalam penerapan pengelolaan BLUD
Gubernur Aceh dari tahun 2011 masih mengelola
bertahap dapat ditingkatkan menjadi BLUD penuh
keuangan dengan menggunakan instrument Rencana
hal sesuai dengan maksud dan amanat dari Peraturan
Kerja
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Permendagri
instrument Rencana Bisnis Anggaran (RBA) belum
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan dengan
Pengelolaan Keuangan BLU Daerah.
adanya Status BLUD. Tapi dalam memanfaatkan
Sebenarnya untuk memenuhi prinsip-prinsip yang
baik
dalam
(RKA)
belum
menerapkan
pendapatan yang diperoleh manajemen RSIA telah
sebuah
menggunakan pola pengelolaan BLUD yang mana
tindakan
dalam penggunaan pendapatan mareka langsung
pemerintah yang sah dalam penyelenggaraan
mengunakan pada hal untuk dapat menggunakan
keputusan/ketetapan
25 -
pembentukan
Anggaran
sebagai
dasar
Volume 3, No. 1, Februari 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pendapatan secara langsung haruslah berdasarkan
UU Rumah Sakit juga disebutkan, Rumah Sakit
instrument Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
dapat memungut biaya kepada masyarakat atas
Hal tersebut diatas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan karena setiap
layanan kesehatan yang diberikan. Pendapatan BLUD RSIA yang berasal dari
pendapatan yang diperoleh harus terlebih dahulu
APBN/APBD,
disetor ke kas Daerah kecuali terhadap instansi
diberikan kepada masyarakat, dan hibah tidak terikat
pemerintah yang menerapkan BLUD yang telah
yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain serta
menyusun
yang
hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil
merupakan penjabaran dari rencana stategis Bisnis,
usaha lainnya dikelola langsung untuk membiayai
Manajemen RSIA sampai tahun 2013 dari sejak
dan digunakan untuk biaya operasional sesuai dengan
ditetapkan sebagai BLUD belum membuat Rencana
RBA.
Rencana
Bisnis
Anggaran
Bisnis Anggaran yang definitif. Hal ini belum sejalan dengan konsep pengelolaan keuangan BLU.
jasa
layanan
kesehatan
yang
Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara
Berdasarkan PP Pengelolaan Keuangan BLU,
volume
kegiatan
pelayanan
dengan
jumlah
RSIA sebagai BLUD diharuskan menyusun rencana
pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
bisnis dan anggaran sebagai bagian yang tidak
Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam
terpisahkan dari kegiatan BLUD pada tahun berjalan
ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam
atau yang akan datang agar pelaksanaan BLUD RSIA
RBA. Belanja BLUD yang melampaui ambang
berjalan dengan baik untuk meraih target yang
batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan
diharapkan. BLUD RSIA harus menyusun rencana
gubernur. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran,
strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada
BLUD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
anggaran dan APBN/APBD kepada pimpinan
(RPJMD). Rencana Bisnis dan Anggaran BLU
lembaga kepala SKPD. Belanja BLU dilaporkan
Daerah (RBA BLUD) disusun berdasarkan kebutuhan
sebagai belanja barang dan jasa pemerintah daerah,
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
sebagaimana disebutkan dalam PP Pengelolaan
diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBD.
Keuangan BLU, Pasal 15.
dapat
mengajukan
usulan
tambahan
Berbeda dengan instansi daerah biasa yang non BLUD, anggarannya hanya diperoleh dari anggaran
KESIMPULAN DAN SARAN
daerah yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD.
Kesimpulan
BLUD RSIA selain dapat mendapatkan anggaran
1. Dalam Pelaksanaan Penetapan Status Rumah
daerah yang dialokasikan di dalam APBD, juga
Sakit Ibu dan Anak Sebagai Badan Layanan
menerima pendapatan dari masyarakat sebagai hasil
Umum Daerah, Gubernur Aceh membentuk
layanan
kepada
tim penilai untuk melakukan verifikasi dan
masyarakat, sebagaimana disebutkan di dalam PP
penelitian terhadap dokumen usulan dari
Pengelolaan Keuangan BLU, Pasal 14. Di dalam
Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk menjadi
kesehatan
yang
diberikan
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 26
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Badan Layanan Umum Daerah. Dalam
ada Standar Tarif Layanan sebagai salah satu
pelaksanaan penilaian ada persyaratan yang
instrument untuk dapat mengukur target
tidak dipenuhi yaitu persyaratan teknis dan
pendapatan yang akan diperoleh sebagai
persyaratan administratif, dan bila dikaji dari
badan layanan umum daerah.
aspek tata kelola organisasi serta tingkat kesiapannya belum layak untuk ditingkatkan pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah, namum Tim Penilai tetap merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk menetapkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagimana Keputusan
yang
tercantum
Gubernur
dalam
Aceh
Nomor
445/688/2011 tentang tentang Penetapan Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Ibu dan
2. Dalam Implementasi tata kelola keuangan Rumah Sakit Ibu dan Anak setelah menjadi Layanan
Umum
Daerah
1. Disarankan kepada Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi kembali terhadap penetapan status BLU Daerah pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh karena dalam penilaian yag telah dilakukan oleh Tim Penilai belum sesuai dengan mekanisme yang berlaku, bahkan ada beberapa persyaratan yang diwajibkan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh. 2. Disarankan kepada Gubernur Aceh untuk melakukan peningkatan pembinaan Sumber
Anak tertanggal 20 Desember 2011.
Badan
Saran
belum
memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan untuk pengelolaan keuangan karena belum ada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang
Daya
Aparatur
yang
handal
dalam
mengimplimentasikan tata kelola keuangan BLUD serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan fleksibilitas yang diberikan
untuk
menghindari
timbulnya
penyelewengan.
definitif, sebenarnya dengan status BLUD setiap
perolehan
pendapatan
dari
APBN/APBD, hibah, hasil kerjasama dengan pihak serta dari imbalan jasa layanan kesehatan
yang
diberikan
kepada
masyarakatdapat dikelola langsung untuk biaya operasional sesuai dengan instrument Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang definitif Namun dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sampai tahun anggaran 2013 belum disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan juga belum 27 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Bambang
Istianto
HP,
2011,
Manajemen
Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik), Edisi 2, Jakarta, Mitra Wacana Media. Endang Wahyati Yustina. 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Bandung, CV. Keni Media. Husni Thamrin. 2013, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Cetakan II, Yogyakarta, Aswaja Pressindo. Joarana Amiruddin, 2008, Pelayanan Publik (Antara Harapan dan Perfomance Kinerja Pemerintah
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala di Beberapa Kota di Indonesia), Jakarta , Gramedia. Mediya Lukman. 2013, BLU dari Birokrasi Menuju Korporasi, Jakarta, PT Bumi Aksara.
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 28
