MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN PEDOMAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

PEDOMAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

SAMBUTAN

Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada kenyataannya dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir tahun 2009, yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 53,7 %. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), maupun lembaga Satuan PAUD Sejenis lainnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan PAUD sebagai salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional dan mencanangkan sebuah Gerakan Nasional Paud sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk itu, Ditjen PAUDNI berupaya untuk secara lebih intensif memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD agar lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu. Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis ini untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan PAUD dalam melaksanakan program PAUD secara tertib dan tepat sasaran. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk ini. Semoga petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari komitmen dan kesungguhan kita dalam ikut menyiapkan generasi bangsa yang unggul di masa yang akan datang. Semoga, dan selamat bekerja.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Hamid Muhammad NIP.195905121983111001

i

KATA PENGANTAR

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental bagi terwujudnya sumber daya manusia unggul dan bermartabat. Oleh sebab itu pemerintah telah mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut di atas, diperlukan adanya peran serta semua pihak dalam peningkatan dan pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa anak yang terlayani program Taman KanakKanak(TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB),Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis baru mencapai 53.19%. Hal ini berarti masih terdapat 46.81% anak belum terlayani program Pendidikan Anak Usia Dini. Berbagai strategi telah dilakukan untuk meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan yaitu dengan membangun kerja sama dengan Organisasi Kelembagaan, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita dan pihak lain yang memiliki komitmen terhadap pendidikan. Agar penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini terlaksana secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, diperlukan adanya Pedoman Penyelenggaraan PAUD Terpadu. Pedoman ini berisi tentang pengertian PAUD Terpadu, prinsip-prinsip penyelenggaraan serta persyaratannya, struktur dan program, peran serta masyarakat dan pola pembinaan PAUD Terpadu. Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih sangat sederhana dan masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak terutama para pengguna/pemangku kepentingan. Semoga pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan program PAUD Terpadu. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya pedoman ini.

Jakarta, Juni 2011 Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,

Erman Syamsuddin NIP. 19570304 1983031015

ii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN .......................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................. ii DAFTAR ISI .......................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ....................................................... A. Latar Belakang .................................................... B. Dasar Hukum ....................................................... C. Batasan Pengertian ............................................. D. Tujuan Pedoman .................................................. E. Tujuan Penyelenggaraan PAUD Terpadu ............ F. Target/Sasaran .................................................... G. Hasil Yang Diharapkan ........................................

1 1 2 2 4 4 4 5

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU ................................................................. 6 A. Prinsi-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini ............. 6 B. Prinsip Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu ............................................................... 6 BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU ................................................................. A. Persyaratan Administrasi ..................................... B. Persyaratan Lokasi/Lingkungan ........................... C. Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan D. Persyaratan Sarana dan Prasarana ..................... E. Persyaratan Pembiayaan......................................

8 8 8 9 10 12

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PAUD TERPADU ............................................................................ A. Struktur Organisasi ............................................... B. Hak dan Kewajiban Lembaga PAUD Terpadu ..... C. Tugas Pokok dan Fungsi .....................................

13 13 14 14

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN ..... 15 A. Program Pembelajaran ........................................ 15 B. Proses Pembelajaran .......................................... 16 BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT .............................. 18 A. Identifikasi Potensi Masyarakat ............................ 18 B. Pihak Yang Berperan Dalam Lembaga PAUD Terpadu ............................................................... 18 BAB VII POLA PEMBINAAN PROGRAM PAUD TERPADU.. 19 BAB VIII PENUTUP ............................................................... 21

iii

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia mengingat bahwa: 1. Usia dini ini merupakan masa keemasan (the golden age) namun sekaligus sebagai periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun mencapai 80%, dan sisanya sekitar 20% diperoleh pada saat anak berusia 8 tahun keatas. 2. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini sangat menentukan derajat kualitas kesehatan, intelegensi, kematangan emosional dan produktivitas manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian pengembangan anak usia dini merupakan investasi sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Berdasarkan kajian di atas, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Lebih lanjut pada pasal 28 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal dapat berupa Taman Kanak-Kanak dan (TK) /Raudathul Atfhal (RA). Adapun PAUD pada jalur pendidikan nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Meskipun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan dan pelayanan PAUD telah ditetapkan, namun hingga akhir tahun 2009 menunjukkan dari sekitar 28,8 juta anak usia dini (0-6 tahun) yang terlayani PAUD baru sekitar 53,70%, baik yang terlayani melalui PAUD Formal (TK/RA/BA) maupun PAUD Nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis, seperti PAUD Terintegrasi BKB/Poasyandu, Taman Pendidikan Anak Sholeh/TAPAS, Taman Asuh Anak Muslim/TAAM), Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ), dan sejenisnya. Masih rendahnya akses layanan PAUD tersebut, antara lain disebabkan belum optimalnya pemanfataan berbagai lembaga PAUD yang ada untuk memberikan layanan bagi anak usia 0 - 6 tahun, dan pada umumnya masih bersifat parsial, antara satu lembaga PAUD dengan lembaga PAUD lainnya. Oleh sebab itu pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, agar kemampuan anak dapat berkembang sesuai dengan usianya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

1

Nasional menetapkan bahwa pembinaan pendidikan anak usia dini, baik yang mencakup PAUD Formal (TK/RA), PAUD Nonformal ( TPA, KB dan SPS), dan PAUD Informal, pembinaannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, yang secara teknis dilakukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini memandang perlu untuk mengembangkan program pelayanan PAUD secara terpadu dengan menyusun “Panduan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu”

B.

C.

DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan

5.

Peraturan Pemerintah dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

8.

Rencara Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

BATASAN PENGERTIAN 1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. Taman Kanak - Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4 – 6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. 3. Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan program keagamaan Islam bagi anak usia 4-6 tahun

2

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. 4. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 – 4 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

5. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah layanan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bagi anak usia lahir sampai dengan enam tahun sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. 6. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal (PAUD Nonformal) yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur’an, Taman Pendidikan Anak Soleh, Bina Iman Anak (BIA), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM), Sekolah Minggu, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Pasraman, Vihara dan Sekolah Hindhu). Atau dengan kata lain Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk layanan PAUD Nonformal selain dalam bentuk Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain yang memberikan layanan pendidikan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. 7. Program PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi.

3

D.

TUJUAN PEDOMAN 1. Sebagai acuan/panduan bagi petugas atau pembina PAUD di tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten dan kota dalam melaksanakan program PAUD Terpadu. 2. Sebagai acuan pengelolaan Lembaga PAUD dalam menyelenggarakan program PAUD Terpadu. 3. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan program PAUD Terpadu.

E.

TUJUAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU 1. Tujuan Umum Memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak usia dini ( 0 - 6 tahun), melalui berbagai program PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatkan akses layanan PAUD bagi anak usia 0 - 6 tahun, melalui berbagai layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu. b. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam pengembangan, pembinaan dan penyelengaraan berbagai program layanan PAUD secara terpadu dan terkoordinasi. c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan layanan PAUD (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran , sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan PAUD).

F.

TARGET/SASARAN Target/sasaran Program PAUD Terpadu adalah penyelenggara dan organisasi yang telah menyelenggarakan salah satu program layanan PAUD (TK/KB/TPA/SPS), dan selanjutnya ingin mengembangkan program layanan PAUD lainnya, misalnya TK Pembina/TK Swasta didirikan layanan KB,TPA dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), demikian juga sebaliknya.

4

G. HASIL YANG DIHARAPKAN Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu diharapkan menghasilkan: 1. Meningkatnya jumlah anak usia dini (0 - 6 tahun) yang terlayani di lembaga PAUD Terpadu. 2. Meningkatnya jumlah layanan program PAUD di lembaga PAUD Terpadu. 3. Meningkatnya tata kelola dan kapasitas lembaga PAUD dalam pengembangan, pembinaan dan penyelenggaraan berbagai program layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu. 4. Meningkatnya keterpaduan lembaga PAUD dalam melakukan pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran , sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan program layanan PAUD.

5

BAB II PRINSIP - PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU

A. PRINSIP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan atas prinsip - prinsip sebagai berikut : 1. PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi, pengasuhan, dan rangsangan pendidikan. 3. PAUD dilaksanakan bagi semua anak Indonesia secara adil tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial anak. 4. Anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak memperoleh layanan PAUD, baik dalam bentuk pendidikan khusus maupun inklusif. 5. PAUD menempatkan anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang melalui lingkungan yang disiapkan secara sadar dan terencana. 6. Pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal dan nasional. 7. Pelaksanaan PAUD merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU Penyelenggaraan PAUD Terpadu harus didasarkan pada prinsip - prinsip sebagai berikut : 1. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan bagi anak. 2. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui bermain yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan eksploratif. 3. Proses pembelajaran berfokus pada anak secara individu sesuai dengan minat, potensi, dan tahapan perkembangan yang dicapai. 4. Proses pembelajaran mendorong terjadinya interaksi di antara Anak dengan anak, anak dengan orang dewasa, dan anak dengan lingkungannya dalam suasana yang alami. 5. Proses pembelajaran membantu anak agar mandiri, berdisiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang mendukung perkembangan anak berikutnya. 6. Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap, berulang, konsisten, konkrit dan tuntas sehingga memiliki kebermaknaan bagi anak.

6

7. Setiap Satuan PAUD wajib berupaya menampung anak-anak berkebutuhan khusus sebatas kapasitas yang dimiliki dengan tetap menjamin hak-hak anak yang bersangkutan untuk bergaul dengan sesama peserta didik secara wajar serta terlindungi dari perlakuan diskriminatif, baik dari peserta didik lain, pendidik, maupun orang dewasa lainnya. 8. Setiap satuan PAUD wajib memberikan layanan gizi dan kesehatan dasar kepada anak dan/atau mengintegrasikan layanan PAUD dengan layanan gizi dan kesehatan dasar yang diselenggarakan pihak lain. 9. Setiap satuan PAUD wajib menyelenggarakan penyuluhan bagi para orang tua dan keluarga tentang gizi dan praktek kesehatan yang baik. 10. Secara bergotong royong penyelenggaran satuan PAUD bersama orang tua dan masyarakat mengupayakan penyediaan makanan bergizi dan kebutuhan suplemen vitamin yang dibutuhkan anak.

7

BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD TERPADU Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian dan penyelenggaraan Program PAUD Terpadu adalah sebagai berikut : A.

PERSYARATAN ADMINISTRASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

B.

Memiliki izin operasional/pendirian lembaga PAUD Memiliki struktur organisasi kepengurusan Memiliki minimal 2 (dua) program PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Memiliki peserta didik minimal 20 anak setiap jenis program. Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dasar Rencana Kerja dan Rencana Pembelajaran sesuai program Memiliki alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan Memiliki Rekening Bank atas nama Lembaga PAUD Memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD Memiliki surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan Izin Penyelenggaraan PAUD Terpadu cukup satu saja walaupun program layanan lebih dari satu layanan.

PERSYARATAN LOKASI/LINGKUNGAN 1. Dekat pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai dengan kapasitas yang direncanakan 2. Jauh dari keramaian dan hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar serta terhindar dari sumber kebisingan, polusi , tegangan tinggi dan limbah industri yang dapat mengganggu serta membahayakan.

8

3. Lingkungan tempat penyelenggaraan PAUD Terpadu harus dapat menciptakan rasa aman kepada anak untuk belajar dan berkembang. Lingkungan di dalam ruangan hendaknya disusun dan direncanakan sesuai dengan kegiatan dan jumlah anak. Fasilitas yang terdapat di luar ruangan harus dapat digunakan untuk kegiatan bermain dan perkembangan motorik kasar anak-anak peserta didik.

C.

PERSYARATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Persyaratan Pengelola a. Lulusan S1 dan atau sederajat b. Memiliki keterampilan tentang dasar-dasar manajemen c. Memiliki wawasan tentang pendidikan anak usia dini d. Memiliki pengalaman dalam mengelola suatu lembaga e. Diangkat secara sah oleh Pemerintah Daerah atau Pengurus Yayasan f. Sehat jasmani dan rohani 2. Hak dan Kewajiban Pengelola a. Hak Pengelola Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat. b. Kewajiban Pengelola berkewajiban mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD Terpadu dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Pendidik PAUD Pendidik PAUD minimal memiliki kualifikasi, hak dan kewajiban serta kompetensi sebagai berikut : a. Kualifikasi 1) Minimal pendidikan SLTA/sederajat. 2) Memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan di bidang PAUD. b. Hak dan Kewajiban 1). Hak Pendidik Pendidik pada Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi lembaga. 2). Kewajiban Pendidik Pendidik pada Lembaga PAUD Terpadu berkewajiban untuk membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak dan pembentukan sikap serta perilaku anak.

9

c. Kompetensi Pendidik PAUD memiliki kompetensi sbb; 1). Memahami dan menguasai dasar-dasar pengetahuan PAUD, tahaptahap perkembangan dan pertumbuhan anak, perbedaan cara belajar anak, prinsip bermain sambil belajar, serta memiliki sikap dan keterampilan untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari secara tepat dan layak. 2). Memahami tujuan penataan lingkungan main serta mampu memanfaatkan lingkungan yang meliputi tempat, bahan-bahan, dan waktu yang tersedia sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan sejalan dengan program pembelajaran yang akan dilakukan. 3). Mampu memahami dan melaksanakan model pembelajaran yang efektif. 4). Mampu menggunakan beragam media dan sumber belajar. 5). Mampu membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan melakukan pengukuran dan/atau penilaian terhadap kemajuan yang dicapai masing-masing peserta didik. 6). Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi tindakannya sendiri dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 7). Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu keragaman dan cara menangani anak secara benar. 4. Pengasuh/Perawat a. Persyaratan 1) Minimal Lulusan SLTA sederajad yang telah mendapat pelatihan PAUD. 2) Memiliki keterampilan di bidang perawatan dan pengasuhan anak (Pramubalita). 3) Sehat jasmani dan rohani. 4) Diangkat secara sah oleh Pengelola Lembaga PAUD Terpadu. b. Hak dan Kewajiban 1). Hak Pengasuh Lembaga PAUD Terpadu berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat. 2). Kewajiban Pengasuh berkewajiban mendukung kegiatan proses pembelajaran pada Lembaga PAUD Terpadu dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut. D.

PERSYARATAN SARANA & PRASARANA 1. Tempat Belajar a. Gedung Tempat penyelenggaran program PAUD Terpadu hendaknya didirikan dengan bangunan/gedung permanen dan mudah dijangkau oleh

10

orangtua calon peserta didik, cukup aman dan tenang. Memiliki suratsurat yang sah dan izin dari instansi yang berwenang. b. Ruang Pembelajaran Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik dengan rasio 1 anak : 2 meter, agar anak dapat leluasa. Ruangan harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. Memiliki ruang belajar sesuai dengan kebutuhan anak, ruang untuk kantor/administrasi, ruang untuk kantor/administrasi, dapur, kamar mandi/WC untuk anak didik, kamar mandi/WC untuk orang dewasa (Pengelola Pendidik, dan Pengasuh), ruang baca untuk anak, dan tempat menyimpan barang. 2. Sarana Pembelajaran Untuk menunjang proses pembelajaran di lembaga PAUD Terpadu hendaknya disediakan sarana belajar minimal berupa : a. Buku-buku cerita b. Alat-alat peraga pendidikan untuk pengetahuan alam (science), matematika, memasak dll. c. Alat elektronik (Tape Recorder dan atau VCD Player beserta kaset dan atau VCD cerita/lagu), dan sarana pembelajaran yang menunjang kegiatan proses pembelajaran. d. Papan tulis (white atau black board) serta alat tulis e. Papan Flanel dan perlengkapannya 3. Alat Permainan Jenis Alat Permainan antara lain : a. Alat permainan di luar ruangan seperti bak air, bak pasir, papan luncur, papan titian, ayunan, panjatan, kuda-kudaan dll. b. Papan geometris, puzzle, balok, mote untuk dironce. c. Alat untuk bermain peran makro dan mikro. d. Alat permainan edukatif sederhana. e. Alat permainan untuk mendukung mengenal budaya lokal dan atau tradisional/daerah.

11

E.

PERSYARATAN PEMBIAYAAN 1. Sumber Dana Sumber dana untuk pembiayaan penyelengggaraan program PAUD terpadu dapat berasal dari : a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Yayasan/Badan/Perorangan penyelenggara Program PAUD Terpadu. b. Masyarakat c. Lembaga/perusahaan yang tidak mengikat 2. Penggunaan Dana Dana yang dimiliki oleh lembaga PAUD Terpadu dapat dipergunakan antara lain : a. Insentif Pengelola, Pendidik, pengasuh dan tenaga lain yang mendukung penyelenggaran program PAUD terpadu. b. Biaya operasional untuk proses penyelenggaran. c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD. d. Untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan. e. Untuk biaya manajemen, jasa, dan perkantoran.

12

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PAUD TERPADU A. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi lembaga PAUD terpadu terdiri dari unsur : 1. Kepala pengelola PAUD Terpadu 2. Petugas Tata Usaha/Administrasi 3. Kepala Satuan PAUD Misalnya : - Kepala Taman Kanak-Kanak - Penanggung Jawab Program Kelompok Bermain - Penanggung Jawab Program Taman Penitipan Anak - Penanggung Jawab Program Pos PAUD - dll Jabatan Kepala TK, KB, TPA, Pos PAUD dapat dirangkap sesuai kebutuhan. 4. Tenaga Pendidik/Pengasuh 5. Tenaga kebersihan Contoh struktur Organisasi Lembaga PAUD Terpadu seperti bagan di bawah ini: PENGELOLA PAUD TERPADU

Petugas Tata Usaha

KEPALA

KEPALA

KEPALA

...........................

...........................

...........................

- Guru - Guru Pendamping - Pengasuh

- Guru - Guru Pendamping - Pengasuh

- Guru - Guru Pendamping - Pengasuh

13

B. HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PAUD TERPADU 1. Hak : a. Mendapatkan bantuan atau dukungan pemerintah , masyarakat atau lembaga lain. b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program PAUD Terpadu. 2. Kewajiban : a. Menyelenggarakan minimal 2 program PAUD (misalnya menyelenggarakan TK dan KB). b. Menjamin pelaksanaan Program PAUD yang berkesinambungan dan melakukan diversifikasi program baru. c. Membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan program. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Pengelola Lembaga PAUD Terpadu a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan melibatkan bagian tatausaha dan pananggung jawab masing-masing program layanan (misalnya TK, KB, TPA, SPS). b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang dilaksanakan di lembaga PAUD Terpadu. c. Melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD Terpadu. d. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan masyarakat dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu. 2. Kepala Satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS, POS PAUD) a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang menjadi tangung jawabnya, dengan melibatkan pendidik PAUD. b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, guru pendamping, pengasuh. c. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru, guru pendamping, dan pengasuh d. Melakukan kerjasama dengan penanggung jawab program lainnya dalam rangka mutu layanan PAUD di lembaga PAUD Terpadu. 3. Tenaga Pendidik PAUD a. Menyusun persiapan pembelajaran. b. Melaksanakan program pembelajaran. c. Melakukan penilaian pembelajaran.

14

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN A. PROGRAM PEMBELAJARAN 1. Tujuan Pembelajaran a. Tujuan Umum Pembelajaran bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. b. Tujuan Khusus 1) Anak mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan ibadah, mengenal ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. 2) Anak memiliki nilai moral, sikap dan budi pekerti yang baik. 3) Anak mampu mengelola dan mengontrol keterampilan tubuh termasuk gerakan halus dan gerakan kasar serta mampu menerima rangsangan sensorik (panca indera). 4) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. 5) Anak mampu berpikir kreatif, logis, kritis, memberi alasan, memecahkan dan menemukan sebab akibat. 6) Anak memiliki keterampilan hidup (life skill) untuk membentuk kemandirian anak. 7) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, rasa memiliki dan sikap positif terhadap belajar. 8) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan serta menghargai hasil karya yang kreatif. 2. Perencanaan Program Pembelajaran a. Perencanaan Tahunan dan Semester Untuk memulai kegiatan awal tahun ajaran baru, antara lain penyusunan jadwal dan pengadaan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan program kegiatan bermain anak didik. Kegiatan semester antara lain menyiapkan buku program kegiatan mingguan dan harian serta pembelajaran fasilitas-fasilitas keperluan semester. b. Perencaaan Kegiatan Mingguan dan Harian Kegiatan mingguan adalah kegiatan yang secara pasti bisa diprogramkan setiap minggu. Misalnya, setiap hari Senin diprogram pemeriksaan kerapian anak didik, hari Sabtu diprogram kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bermain yang telah diselenggarakan . Kegiatan harian antara lain kegiatan bermain yang akan diberikan kepada anak didik, termasuk memeriksa kebersihan dan ketertiban ruang bermain anak didik. Kegiatan bermain mingguan dan harian disusun berdasarkan perencanaan tahunan dan semester.

15

B. PROSES PEMBELAJARAN 1. Persiapan Pembelajaran a. Perencanaan pembelajaran Program PAUD Terpadu dapat dilaksanakan berdasarkan atas tema-tema yang dekat dengan kehidupan anak. Dikembangkan dalam silabi atau satuan kegiatan (mingguan atau harian) dengan menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu. b. Satuan kegiatan mingguan dan harian disusun oleh pendidik yang mengacu pada Acuan Menu Pembelajaran yang berdasarkan aspekaspek perkembangan anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak. c. Pembelajaran Program PAUD Terpadu dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, tetapi harus mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. d. Kegiatan Main 1) Kegiatan main untuk anak usia 2 - 3 tahun mencakup main sensorimotor dan main peran. 2) Kegiatan main untuk anak usia 4 - 6 tahun mencakup main sensorimotor, main peran dan main pembangunan. 2. Pelaksanaan Pembelajaran Pelaksanaan Program PAUD Terpadu dapat mengacu pada Kalender Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat. Ada 5 (lima) hal yang ditetapkan dalam kegiatan bermain, yaitu : 1) Kegiatan bermain yang akan dimainkan anak didik. 2) Alat Permainan Edukatif (APE) yang akan dimainkan anak didik. 3) Waktu untuk menyelenggarakan kegiatan bermain. 4) Tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermain. 5) Tenaga pendidik yang bertugas mendampingi anak bermain. 3. Evaluasi Pembelajaran a. Tujuan Evaluasi Pembelajaran 1) Untuk mengetahui status pertumbuhan dan tahap perkembangan anak. 2) Untuk mengetahui efektivitas materi, metode, sumber belajar, dan media untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran. 3) Untuk menyusun perencanaan pembelajaran lebih lanjut. 4) Untuk menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan anak. 5) Untuk memberikan informasi pada orang tua/wali tentang kemajuan pertumbuhan dan perkembangan anak. b. Prinsip Evaluasi Pembelajaran 1) Menyeluruh Evaluasi mencakup seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan dalam proses kegiatan pembelajaran anak. ` 2) Berkesinambungan Evaluasi dilakukan secara terencana, bertahap dan terus - menerus untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari hasil pembelajaran. 3) Mendidik Hasil evaluasi dan pelaporan digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada pendidik atau orang tua untuk memberikan proses pembelajaran (interaksi, lingkungan dan alat)

16

kepada anak agar dapat mencapai tahapan perkembangan secara lebih optimal. 4) Kebermaknaan Hasil evaluasi dan pelaporan harus bermakna bagi anak, pendidik dan orang tua serta pihak lain yang memerlukan Instrumen Evaluasi. 4. Pelayanan Bimbingan Pelayanan bimbingan di lembaga PAUD Terpadu mencakup bimbingan kepada anak dan kepada orang tua. a. Bimbingan kepada anak Mencakup pelayanan bimbingan kepada anak didik , guna membantu mengenal lingkungannya, memahami bakat dan minatnya, membantu mengenal kemampuan dirinya sendiri dan lain-lain. b. Bimbingan kepada orang tua anak didik 1) Memberikan informasi yang diperlukan orang tua berkenaan dengan keadaan anaknya, memberikan bantuan cara mengatasi masalah anak, membantu memahami keseluruhan kegiatan bermain di lembaga yang bersangkutan. 2) Memberikan informasi yang diperlukan orang tua tentang proses pembelajaran di PAUD Terpadu. 3) Pembinaan kepada orang tua anak didik mengenai tumbuh kembang anak, gizi anak dan program pembelajaran di lembaga PAUD Terpadu.

17

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu memerlukan dukungan masyarakat yang memadai terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara lembaga PAUD, masyarakat dan pemerintah yang dibangun berdasarkan kebutuhan rill. Pemberdayaan peran serta masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui : A. Identifikasi Potensi Masyarakat 1. Penggalian sumber dana 2. Menjadi narasumber kependidikan 3. Membantu pengadaan fasititas dan sarana prasarana 4. Membantu penyebaran informasi kegiatan PAUD Terpadu B. Pihak yang berperan dalam lembaga PAUD Terpadu Agar bentuk peran serta masyarakat dapat terorganisir secara baik dan berjalan efektif serta efisien, maka dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain di bawah ini: 1 . Gugus PAUD Terpadu 2 . Komite Sekolah/PAUD 3 . Orang tua 4 . Organisasi mitra PAUD yaitu (Organisasi Kelembagaan, Organisasi Profesi,Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi lain yang memiliki kepedulian dengan PAUD) 5 . Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka pendukungan dana 6 . Akademisi dan Praktisi

18

BAB VII POLA PEMBINAAN PROGRAM PAUD TERPADU Penyelenggaraan program PAUD Terpadu dapat berjalan dengan baik apabila semua pemangku kepentingan melakukan pembinaan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan. 1. Tingkat pusat Di tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas; a. melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini b. melakukan bimbingan teknis dan advokasi dan c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PAUD Terpadu. 2. Tingkat Provinsi Di tingkat Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi khususnya Bidang/Sub Dinas PNFI/PAUD mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD Terpadu, antara lain dalam bentuk a. penyusunan bahan kebijakan pengembangan program PAUD Terpadu untuk Wilayah kerjanya, b. melakukan bimbingan teknis dan advokasi dan c. melakukan pendataan lembaga, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PAUD Terpadu e. membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada di wilayah kerjanya 3. Tingkat Kab/Kota Pada tingkat Kabupaten dan Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota khususnya Bidang/Sub Dinas PNFI/PAUD antara lain dalam bentuk a. Melakukan sosialiasi, promosi dan edukasi ke seluruh pengelola lembaga PAUD dan stakeholder b. Memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD yang akan mengembangkan program PAUD Terpadu c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga PAUD di wilayahnya yang mengembangkan PAUD Terpadu d. Membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada diwilayah kerjanya. 4. Tingkat Kecamatan Pada tingkat Kecamatan dalam hal ini pejabat yang membina Pendidikan atau UPT atau Penilik/Pengawas yang membidangi PAUD mempunyai tugas antara lain : a. Melakukan need assesment terhadap potensi di daerahnya yang memungkinkan dikembangkannya program PAUD Terpadu, b. Melakukan pendataan terhadap lembaga-lembaga PAUD di wilayahnya yang dimungkinkan dapat diusulkan menjadi Lembaga PAUD Terpadu, c. Membimbing lembaga-lembaga PAUD di wilayah kerjanya untuk

19

mengembangkan PAUD Terpadu, d. Memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD untuk mendapatkan bantuan, insentif atau dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan PAUD Terpadu, dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembagalembaga PAUD Terpadu, f. Membuat laporan tentang penyelenggaraan program PAUD Terpadu yang ada di wilayah kerjanya. Adapun bentuk pola pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD tersebut dapat digambarkan pada bagan di bawah ini : PUSAT

DIREKTORAT PEMBINAAN PAUD

------- Lembaga/ Organisasi/Instansi Terkait

PROVINSI

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/BIDANG/ SUBDIN PNFI/PAUD

Lembaga/ Organisasi/Instansi Terkait ------- ------/P2PNFI/BP-PNFI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAN KOTA BIDANG/SUBBIDANG

------- Organisasi/Instansi Terkait

KAB/KOTA

KECAMATAN

Lembaga PAUD Terpadu

Lembaga/

/P2PNFI/BP-PNFI/SKB

UPTD (PENGAWAS TK/PENILIK PAUD)

Lembaga PAUD Terpadu

Lembaga PAUD Terpadu

Lembaga PAUD Terpadu

Keterangan : Penugasan ---------------- Koordinasi Pelaporan

20

BAB VIII PENUTUP Seiring dengan meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di seluruh pelosok tanah air, maka kebijakan untuk pengembangan Program PAUD Terpadu, sangatlah strategis dalam rangka meningkatkan angka partisipasi anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD. Oleh sebab itu berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan mutu layanan PAUD Terpadu baik yang mencakup pengelolaan pembelajaran, pengelolaan peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan sarana prasarana serta membangun kerja sama kemitraan. Akhirnya melalui pengembangan Program PAUD Terpadu ini, diharapkan dapat memberikan mendorong peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di Indonesia, yang pada gilirannya mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia di masa mendatang.

21

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 7, Senayan Jakarta

http://www.paud.kemdiknas.go.id/