MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD)

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan. Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak mengikat. Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan. PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun ini diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah telah menetapkan koridor-koridor pembangunan nasional yang terdiri dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV i

untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua. Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Jakarta, Februari 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 19570322 198211 2001

ii

KATA PENGANTAR Tantangan Pendidikan Anak Usia Dini ke depan tidak hanya pada perluasan layanan, tetapi mengarah pada peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kualitas layanan PAUD diupayakan melalui berbagai kegiatan, antara lain peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan pendidikan tinggi. Perluasan layanan terus dilakukan melalui sosialisasi dan diversifikasi program layanan bersinergi dengan berbagai lembaga yang telah ada di masyarakat. Program peningkatan mutu layanan PAUD dilaksanakan dengan berbagai strategi, salah satunya dengan pemberian dana bantuan bagi lembaga PAUD yang dinilai layak untuk dijadikan sebagai Lembaga Percontohan. Sejak digulirkannya program PAUD Percontohan pada tahun 2005 telah terbentuk sebanyak 23 lembaga PAUD Percontohan ditingkat Provinsi dan 101 lembaga PAUD Percontohan di tingkat Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia yang berjumlah 491 Kab/Kota, berarti baru sekitar 21% Kab/Kota yang memiliki lembaga PAUD Percontohan. Idealnya setiap Kabupaten/Kota memiliki PAUD percontohan yang dapat dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran maupun pengelolaan administrasi oleh lembaga-lembaga PAUD di sekitarnya. Sehingga terjadi percepatan peningkatan kualitas layanan PAUD. Untuk keperluan tersebut Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menggulirkan bantuan Percontohan Tingkat Kabupaten/Kota sebagai bentuk fasilitasi percepatan peningkatan kualitas. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, serta untuk menjamin ketepatan sasaran dan penggunaan dana bantuan tersebut, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Bantuan PAUD Percontohan di Tingkat Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis ini memuat garis besar aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akhirnya kami mohon kepada para pengguna Petunjuk Teknis ini untuk memberikan saran demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya Petunjuk Teknis ini. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan PAUD Dr. Erman Syamsuddin NIP.195703041983031015 iii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, INFORMAL ..........................

i

KATA PENGANTAR

..................................................................... iii

DAFTAR ISI

..................................................................... iv

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................... A. Latar Belakang ......................................................... B. Dasar Hukum ......................................................... C. Manfaat Bantuan BOP ............................................... D. Tujuan ......................................................... E. Pengertian .........................................................

1 1 1 2 2 3

BAB II

KETENTUAN UMUM .................................................. A. Sasaran Program ....................................................... B. Sifat ......................................................... C. Persyaratan Administrasi Calon Penerima ............... D. Besar Dana ......................................................... E. Penggunaan Dana ...................................................... F. Hak dan Kewajiban Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional PAUD .................................................. G. Keberlangsungan Program .........................................

4 4 4 4 5 5

BAB III

BAB IV

PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BOP-PAUD ................................................................ A. Proses Pengajuan Dana ............................................... B. Proses Penetapan Lembaga Calon Penerima ............ C. Proses Pencairan Dana ............................................. D. Pelaporan ................................................................

5 6

7 7 8 9 9

MONITORING DAN SUPERVISI ............................... 10 iv

A. Tujuan ................................................................ B. Waktu ................................................................ C. Pelaksana ................................................................ 1. Monitoring oleh Tim Pusat ............................... 2. Monitoring oleh Tim Provinsi .......................... 3. Monitoring oleh Tim Kab/Kota .......................... BAB V

10 10 10 10 11 11

PENGAWASAN DAN SANKSI .................................... 12 A. Pengawasan ................................................................ 12 B. Sanksi ................................................................ 12

Lampiran Lampiran 1 Formulir Pengajuan Dana .......................................... Lampiran 2 Data Anak Didik ........................................................ Lampiran 3 Daftar Pengajuan Lembaga Calon Penerima Dana BOP-PAUD ................................................................ Lampiran 4 Surat Keputusan Penetapan ........................................ Lampiran 5 Surat Pernyataan ........................................................ Lampiran 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ................. Lampiran 7 Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOP .................

14 16 17 18 20 22 23

v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dimungkinkan untuk menjangkau seluruh sasaran apabila ditunjang dengan ketersediaan lembaga PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional Lembaga PAUD, dan bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dari kendala biaya untuk memperoleh layanan PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada lembaga PAUD berdasarkan jumlah murid. Program BOP bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. B. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undangundang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

1

Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 62 Ayat (1) : Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. C. Manfaat bantuan BOP 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Meningkatkan APK PAUD daerah sekaligus berdampak pada peningkatan APK nasional b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di lembaga PAUD. 2.

Manfaat Bagi Lembaga PAUD a. Meningkatkan jumlah layanan anak b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD

3.

Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan PAUD bagi anak b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anakanaknya.

D. Tujuan 1.

2.

Tujuan pemberian bantuan BOP adalah memperluas dan meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggung jawab BOP dalam mengelola dan menyalurkan dana BOP kepada sasaran secara tepat guna.

2

E. Pengertian 1.

2.

3.

Biaya operasional yang dimaksud dalam panduan ini merupakan rata-rata biaya pelaksanaan pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional adalah bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung berupa pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga PAUD. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) bantuan yang diberikan Pemerintah kepada anak melalui lembaga PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak PAUD.

3

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Sasaran Program Sasaran program BOP PAUD adalah anak usia 0-6 tahun yang terdaftar pada program Taman Kanak-Kanak/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD Sejenis. Dana diutamakan bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, anak dengan layanan khusus. Dana BOP disalurkan melalui lembaga PAUD dimana anak tersebut mendapatkan layanan PAUD. B. Sifat Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bersifat bantuan terbatas, sehingga belum semua anak yang tercatat di lembaga PAUD mendapatkan dana. Penentuan penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap format pengajuan dana BOP oleh lembaga PAUD. C. Persyaratan Administrasi Calon Penerima 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal 15 anak. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. Mengisi format data pengajuan BOP dan diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Lembaga tidak mendapatkan dana bantuan Rintisan, UGB, RKB, dan Percontohan di tahun yang sama.

4

D. Besar Dana Besar dana BOP-PAUD setiap anak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Tiap lembaga mendapatkan dana bantuan minimal untuk 15 anak. E. Penggunaan Dana Dana bantuan BOP dapat dipergunakan untuk: 1. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, ATK, Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak, seperti honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K 2. Peningkatan gizi atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan), 3. Transport pendidik/mendukung dana pertemuan di Gugus PAUD 4. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi anak. Prosentase setiap komponen penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga secara berimbang. F. Hak dan Kewajiban Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional PAUD 1. Hak: a. Mendapatkan dana BOP-PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis; b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis. 2.

Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. d. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5

G. Keberlangsungan Program 1. Lembaga PAUD penerima dana BOP-PAUD diperkenankan untuk menarik biaya operasional pembelajaran dari keluarga anak yang tidak menerima BOP-PAUD pada lembaga tersebut. 2. Untuk keberlangsungan program, lembaga penerima BOPPAUD dapat menggali dana bantuan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui dana Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha penggalian dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada, termasuk menerima peserta didik dari keluarga mampu agar terjadi subsidi silang.

6

BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BOP-PAUD

A. Proses Pengajuan Dana 1. Direktorat Pembinaan PAUD atau Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekon menetapkan alokasi jumlah anak yang akan mendapatkan dana BOP di setiap Kab/Kota. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama dengan Pengawas/ Penilik PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, dan organisasi mitra lainnya yang terkait menyusun rencana distribusi BOP ke lembaga PAUD di wilayah kerjanya dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini. 3. Lembaga PAUD yang memenuhi persyaratan, mengisi formulir pendataan untuk diserahkan ke Bidang yang menangani PAUD di Kab/Kota dengan dilengkapi: a. Rekening Lembaga b. NPWP Lembaga c. Susunan Pengurus Lembaga d. Data anak e. Surat Pernyataan kesanggupan Penyelenggaraan dari lembaga yang diberi materai. 4. Lembaga tidak mengajukan dana bantuan Rintisan, UGB, RKB, dan Percontohan di tahun yang sama. 5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan yang tidak dibolehkan kepada lembaga PAUD yang sama. 6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti format isian dan kelengkapan lampiran lembaga kemudian menyusun rekap calon lembaga penerima dana BOP dengan format terlampir. 7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan rekap lembaga calon penerima BOP ke Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Direktorat Pembinaan PAUD.

7

ALUR PENGAJUAN -Meneliti dok -Menyusun SK - Mengusulkan ke KPN

-Meneliti dok -Memastikan lemb. -Menyusun Rekap -Membuat STJM

Mengajukan

DINAS DIK. PROVINSI

DINAS DIK. KAB/KOTA LEMBAGA PAUD

SK Penerima BOP LAMPIRAN: Daftar Rekap, Rekening Bank, NPWP, Surat Penyataan Lembaga, STJM Kepala Dinas cq. Pejabat yang menangani PAUD LAMPIRAN: Formulir, Rekening Bank, NPWP, Daftar Anak, Surat Penyataan Kesanggupan

B. Proses Penetapan Lembaga Calon Penerima 1.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan rekap calon penerima dana BOP ke Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Direktorat Pembinaan PAUD dengan melampirkan: a. Fotocopy Rekening masing-masing Lembaga b. NPWP masing-masing Lembaga c. Data anak di masing-masing lembaga d. Surat Pernyataan kesanggupan Penyelenggaraan dari lembaga. e. Surat Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota cq. Kepala Bidang yang menangani PAUD.

2.

3.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Direktur Pembinaan PAUD berhak menambah dan atau mengurangi jumlah anak yang tertera dalam rekap apabila tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan atau karena pertimbangan lain. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Direktur Pembinaan PAUD membuat Surat Keputusan tentang Lembaga Penerima

8

4.

Dana BOP berdasarkan data rekap dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan data dari lembaga . Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi atau Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan pencairan dana ke KPPN.

C. Proses Pencairan dana 1.

2.

Dinas Pendidikan Provinsi atau Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan daftar nama lembaga calon penerima dana BOP ke KPPN sesuai aturan yang berlaku. KPPN mengirimkan dana dan diterimakan langsung ke rekening lembaga PAUD pengusul.

D. Pelaporan 1. 2.

Dana yang sudah diterima lembaga harus digunakan secepatnya. Maksimal 3 bulan setelah dana diterima, lembaga harus menyampaikan laporan ke Direktorat Pembinaan PAUD atau Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3.

Laporan memuat: a. Besar dana yang diterima lembaga b. Uraian penggunaan dana sesuai dengan penggunaan dana. c. melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.

peruntukan

9

BAB IV MONITORING DAN SUPERVISI

A.

Tujuan Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOP oleh lembaga Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan menghindarkan dari ketidaktepatan atau penyelewengan dana.

B.

Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: 1. Sebelum dana diturunkan untuk memastikan ketepatan lembaga calon penerima dana. 2. Setelah dana diturunkan untuk memastikan akuntabilitas ketepatan penggunaan dana BOP oleh Lembaga PAUD penerima.

C.

Pelaksana 1.

Monitoring oleh Tim Pusat a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten, serta simple lembaga penerima dana BOP. b. Responden terdiri dari Tim Pokja PAUD, PPK di tingkat Provinsi, Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana. c. Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.

10

2.

Monitoring oleh Tim Provinsi a. Monitoring ditujukan untuk memantau ketepatan lembaga penerima dan penggunaan dana BOP oleh lembaga PAUD penerima. b. Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/ Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana. c. Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.

3.

Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota a. Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan lembaga calon penerima dan penggunaan dana BOP. b. Responden terdiri dari Lembaga PAUD penerima dana. c. Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian lembaga, dan setelah dana diluncurkan untuk memantau penggunaan dana.

11

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan Pengawasan dana BOP meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi pengelola dana BOP baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun lembaga PAUD. 2. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. 3. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya. 4. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana BOP-PAUD sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOP. B. Sanksi 1.

Sanksi bagi Pengelola dana BOP Pengelola dana BOP di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti menyalahgunakan dana BOP sehingga merugikan negara dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara.

2.

Sanksi bagi Lembaga a. Lembaga Penerima dana Bantuan Operasional PAUD yang dinilai pihak Dinas Pendidikan/Satuan Provinsi atau Pusat tidak menggunakan dana sesuai dengan pengajuan sehingga berakibat menghambat pelaksanaan program, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian.

12

b.

Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Direktorat Pembinaan PAUD.

13

Lampiran 1. Formulir Pengajuan Dana BOP A. Identitas Lembaga Nama Lembaga PAUD Alamat Lengkap Tahun Berdiri Jenis Program Nama Yayasan Nama Pengelola B. Program Layanan: 1. Data Pendidik: a. Jumlah b. Pendidikan c. Status 2. 3. 4.

: ......................................................... : .......................................................... : .......................................................... : TK/TPA/KB/SPS (coret yang tidak perlu) : .......................................................... : ..........................................................

: .................... (P), ...............(L) : ...... (SMA/sederjat), ........ (D2), .........(S1), .................... (S2/S3) : .................... (PNS), ................. (Non PNS)

Data Anak: a. Jumlah : ........ (0-2tahun), ........ (2-4Th), .......(4-6th) Layanan Program : ........... x dalam seminggu @ ......... jam Rencana Penggunaan dana: a. ...................................................... Rp ........... b. ...................................................... Rp ........... c. ...................................................... Rp ........... d. ...................................................... Rp ........... e. ...................................................... Rp ........... f. ...................................................... Rp ........... g. ...................................................... Rp ........... Jumlah Rp ...........

C. Data Administrasi 1. Rekening lembaga a. Nama lembaga sesuai yang tercantum dalam rekening ...........................................................................................

14

b. c. d.

2.

Alamat lembaga sesuai rekening . ........................................................................................... Nomor rekening ........................................................................................... Nama Bank ...........................................................................................

NPWP a. Nama Wajib pajak . ........................................................................................... b. Nomor NPWP ........................................................................................... c. Alamat Wajib Pajak ...........................................................................................

D. Lampiran: 1. Rekening Lembaga 2. NPWP Lembaga 3. Susunan Pengurus Lembaga 4. Data anak 5. Pernyataan kesanggupan .................,.......... 2012 Pengelola PAUD,

................................... (stempel lembaga)

15

Lampiran 2. DATA ANAK DIDIK A. Identitas Lembaga Nama Lembaga PAUD Alamat Lengkap Jenis Program Nama Yayasan Nama Pengelola B.

Data Anak No Nama Anak Didik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dst

: ............................. : .............................. : TK/TPA/KB/SPS (coret yang tidak perlu) : .............................. : ..............................

Usia

Nama Orang Tua

Pekerjaan Orang Tua

.................,..........2012 Pengelola PAUD, ................................... (stempel lembaga) 16

Lampiran 3: PENGAJUAN LEMBAGA CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2012 Kabupaten/Kota Provinsi No

Nama Lembaga

: ........................................ : ........................................ Alamat

Nama Pengelola

Jumlah Anak

Rekening Bank

NPWP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dst

Mengetahui Kadin Dik Kab/Kota

.................,..........2012 Penanggungjawab PAUD,

.................................................... NIP: ............................................

................................... NIP:............................. 17

Lampiran 4: Contoh Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penerima Dana BOP-PAUD SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………..…. Nomor : ................................. Tanggal : ................................. TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) TAHUN ANGGARAN ….. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………………..… Menimbang

: Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Bantuan Operasional telah ditetepkan alokasikan sasaran di tingkat Kabupaten/Kota

Membaca

: Pengajuan Lembaga Calon Penerima Dana BOP-PAUD Kabupaten/Kota.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 ……………

MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ............. tentang Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun .........

18

PERTAMA : Nama-nama lembaga/ organisasi pelaksana Bantuan Operasional PAUD, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana . KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ...

............................................ NIP. ............................... Tembusan: 1. …. 2. …. 3. ….

19

Lampiran 5: Contoh Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI DANA BANTUAN OPERASIONAL PAUD NOMOR : …………………………. Pada hari ini …........... tanggal ................…….. bulan ............................... tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan Alamat

: ........................................................................................ : Pemimpin Lembaga/Organisasi ..................................... : ........................................................................................

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan ............................................. sesuai dengan pengajuan yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini/Dinas Pendidikan Provinsi ..................................... tahun 2011. Dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini tersebut diatas, saya bersedia untuk: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku; 2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui; 4. Memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

20

Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,-

..............................................

21

Lampiran 6: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP Dinas Pendidikan....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: ……………………………………..

Kode dan Nama Satuan Kerja Kode dan Nama Kegiatan

: ……………………………… : ………………………………

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan ………………………………*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisein, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ……………………., …………………… Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

……………………………………………… NIP. ………………………………………… *) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan

22

Lampiran 7: Laporan Penggunaan Dana KOP Lembaga (Logo, Nama Lembaga, Alamat Lengkap) LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TAHUN ................

A. Pendahuluan (memuat profil lembaga saat ini) B. Pemanfaatan Dana BOP (memuat kegiatan yang didukung dengan dana BOP) dilampirkan bukti-bukti pengeluaran. C. Pelaksanaan Program Pembelajaran (kondisi pembelajaran setelah adanya dukungan dana BOP). D. Penutup (tindak lanjut, dan rekomendasi)

Pengelola Program,

(Stempel lembaga) ..............................................

...........................,...........2012 Bendaharawan,

.....................................

23