MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan. Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak mengikat. Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan. PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun ini Direktorat Pembinaan PAUD Bantuan Kerjasama Antar Instansi

i

diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah telah menetapkan koridorkoridor pembangunan nasional yang terdiri dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua. Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Jakarta, Maret 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi NIP. 195703221982112001

Direktorat Pembinaan PAUD Bantuan Kerjasama Antar Instansi

ii

KATA PENGANTAR Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini secara institusi memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PAUD, serta berkewajiban untuk terus memperluas layanan, meningkatkan mutu dan memperkuat kelembagaan PAUD di lapangan. Selanjutnya tugas tersebut dijabarkan secara lebih operasional dalam bentuk programprogram strategis. Oleh sebab itu berbagai program terus dikembangkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak usia 0 – 6 tahun melalui Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS). Salah satu program yang digulirkan Direktorat Pembinaan PAUD adalah Bantuan Kerjasama Antar Instansi. Agar pemberian bantuan dana berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, perlu disusun petunjuk teknis yang memuat; pengertian, persyaratan mengajukan proposal, jumlah dana dan rencana penggunaan dana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pemberian bantuan dana Kerjasama Antar Instansi. Disadari sepenuhnya bahwa pedoman ini hanya memuat ketentuan-ketentuan yang masih umum. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dan sejauh diperlukan oleh lapangan, daerah dapat merincinya menjadi petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Akhirnya melalui kesempatan ini kami mohon kepada para pembaca/pengguna petunjuk teknis ini untuk memberikan koreksi atau saran demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami Direktorat Pembinaan PAUD Bantuan Kerjasama Antar Instansi

iii

sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Jakarta, Maret 2012 Direktur Pembinaan PAUD,

Dr. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015


iv

DAFTAR ISI SAMBUTAN ................................................................................................. i KATA PENGANTAR .................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................. v BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................... A. Latar Belakang ....................................................................... B. Tujuan Petunjuk Teknis........................................................... C. Dasar Hukum ......................................................................... D. Pengertian ..............................................................................

1 1 1 1 2

BAB II BANTUAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI .............................. A. Tujuan Pemberian .................................................................. B. Hasil yang diharapkan ............................................................ C. Sasaran Penerima ................................................................. D. Persyaratan Penerima ........................................................... E. Program, Besar Dana dan Pemanfaatan ............................... F. Hak, Kewajiban dan Sanksi Penerima ...................................

4 4 4 4 4 5 6

BAB III PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PROPOSAL ..................... A. Penyusunan Proposal ............................................................ B. Penyampaian Proposal .......................................................... C. Penetapan Lembaga Penerima ............................................. D. Proses Penyaluran Dana ........................................................

8 8 9 9 9

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ....................... A. Penyampaian Laporan ............................................................ B. Pengelolaan Administrasi Keuangan ..................................... C. Laporan Akhir Pertanggung Jawaban ....................................

10 10 10 11

Lampiran

................................................................................................ 12


v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan wahana pendidikan yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun, agar mereka kelak memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini sangat penting artinya untuk memberikan stimulasi pendidikan sesuai perkembangan anak untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Data layanan PAUD saat ini menunjukan masih sangat sedikit prosentasenya jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia atau Singapura. Masalah mendasar yang menyebabkan masih rendahnya layanan PAUD di Indonesia tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran, partisipasi masyarakat terhadap pentingnya PAUD, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini berakibat sangat minimnya lembaga-lembaga layanan PAUD. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan kerjasama, melalui kerjasama antar instansi kepada Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Keagamaan dan lembaga PAUD. Bantuan kerjasama antar instansi dimaksudkan untuk memberikan dukungan kegiatan sosialisasi, pelatihan/magang, lokakarya dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan program PAUD. Agar penyaluran bantuan kerjasama antar instansi tersebut dapat terlaksana tepat sasaran dan tepat manfaat, maka dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kerjasama Antar Instansi. Semoga dengan disusunnya petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Keagamaan dan lembaga PAUD dalam mengajukan proposal. B. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Keagamaan dan lembaga PAUD yang memiliki kepedulian terhadap PAUD di tingkat pusat atau daerah dalam mengajukan proposal bantuan kerjasama antar instansi. C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Direktorat Pembinaan PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Kerjasama Antar Instansi

Page 1

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.05/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 13. Kerangka Besar Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014; 14. Keputusan Menteri Nomor : 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD; D. Pengertian 1. Bantuan kerjasama antar instansi merupakan bentuk dukungan kerjasama berupa bantuan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pelatihan/magang atau pemberian motivasi kepada Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD yang memiliki kepedulian di bidang pendidikan anak usia dini. 2. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pengembangan Program PAUD merupakan bentuk kerjasama dengan instansi, Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD dalam hal pengembangan, pembentukan, dan pendampingan pembelajaran PAUD di lapangan guna mendukung perluasan layanan dan penguatan lembaga PAUD dalam memberikan layanan program yang sesuai dengan sasaran, situasi, kondisi, serta potensi setempat. 3. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Sosialisasi merupakan bentuk kerjasama dengan instansi, Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD dalam hal sosialisasi guna mendukung peningkatan dan perluasan akses layanan PAUD. Direktorat Pembinaan PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Kerjasama Antar Instansi

Page 2

4. Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat untuk PAUD merupakan bentuk dukungan dengan instansi, Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD dalam hal pelaksanaan dukungan kegiatan peningkatan akses dan mutu layanan PAUD.

Direktorat Pembinaan PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Kerjasama Antar Instansi

Page 3

BAB II BANTUAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI

A. Tujuan Pemberian Memberikan dukungan kepada Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD dalam kegiatannya membantu pemerintah dalam mendukung peningkatan akses layanan dan mutu layanan PAUD. B. Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya kepedulian masyarakat atau para pemangku kepentingan dalam penyelanggaraan dan pengembangan program PAUD 2. Meningkatnya akses dan mutu layanan PAUD. C. Sasaran Penerima Sasaran dana bantuan kerjasama antar instansi adalah Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD yang akan menyelenggarakan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pengembangan Program PAUD 2. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Sosialisasi 3. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Magang/Observasi/Penghargaan/ Partisipasi Masyarakat D. Persyaratan Penerima 1. Memiliki kepengurusan dan struktur Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD. 2. Surat pernyataan sanggup menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan. 3. Memiliki Akte Pendirian atau Surat Keputusan penetapan Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi/Lembaga atau instansi yang berwenang. 4. Memiliki NPWP atas nama Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Keagamaan dan lembaga PAUD. 5. Memiliki rekening atas nama Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Keagamaan dan lembaga PAUD pada bank pemerintah maupun bank pemerintah daerah yang masih aktif. 6. Proposal yang diajukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini wajib melampirkan rekomendasi dari Induk Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD.


Page 4

E. Program Bantuan Antar Instansi: 1. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pengembangan Program PAUD: Bantuan Kerjasama bidang pengembangan program PAUD ditujukan untuk menambah layanan PAUD baru khususnya di wilayah Kabupaten yang termasuk kriteria 3 T (terisolir, terluar, tertinggal) atau wilayah binaan PPAUD melalui pendampingan pembelajaran PAUD selama 3 bulan. Lingkup pekerjaan bidang pengembangan program PAUD mencakup: 1. Mengidentifikasi jumlah sasaran anak usia 0 – 6 tahun di desa kerja. 2. Membentuk kelompok layanan PAUD baru (tidak diperkenankan hanya memperkuat lembaga PAUD yang sudah ada). 3. Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa mengidentifikasi dan menentukan calon tenaga pendidik untuk mengelola pembelajaran di lembaga PAUD yang dibentuk. 4. Pelatihan calon pendidik dan pengelola lembaga PAUD yang baru dibentuk. 5. Koordinasi dengan Pengawas atau Penilik PAUD di wilayah yang bersangkutan. 6. Pendampingan kepada para pendidik hingga mereka siap berdiri sendiri. 7. Membantu pengelola dalam menyusun proposal dana Blockgrant Rintisan PAUD (Taman Kanak-Kanbak/Kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis). 8. Membantu pengelola dalam membuat administrasi lembaga PAUD. 9. Membuka dan membentuk jaringan kerja untuk mendapatkan dukungan berbagai sumber dana baik dari dalam dan luar wilayah kerja. 10. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak USia Dini, tembusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Besarnya dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1. Persiapan, rapat koordinasi, pengumpulan data, dll, (6 %) 2. Dana operasional pembelajaran di 5 titik layanan Lembaga PAUD selama 3 bulan, (24%) 3. Honorarium petugas pendampingan selama 3 bulan, (36 %) 4. Biaya operasional petugas selama 3 bulan, (18 %) 5. Biaya pembinaan dari instansi Pembina, (3 %) 6. Dukungan manajemen lembaga PAUD yang baru dibentuk, (3 %) 7. Transport pendidik dan pengelola, (12 %)


Page 5

2. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Sosialisasi diutamakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dalam pengelolaan lembaga atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD, antara lain *pilih salah satu* :  Seminar dan lokakarya PAUD  Pengembangan bahan komunikasi, Informasi dan Edukasi PAUD Besarnya dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rencana penggunaan dana :  Seminar dan Lokakarya a. Penyediaan tempat dan konsumsi peserta kegiatan minimal 1 (satu) hari untuk minimal 100 orang b. Pengadaan perlengkapan peserta c. Honorarium Nara Sumber d. Penggandaan bahan dan materi sosialisasi e. Transport lokal f. Administrasi, Manajemen dan Laporan g. Peserta kegiatan diprioritaskan pengelola lembaga atau masyarakat umum yang peduli PAUD.  Pengembangan bahan komunikasi, Informasi dan Edukasi PAUD a. Honorarium Penyusunan materi dan desain b. Biaya pencetakan bahan komunikasi, informasi dan edukasi c. Administrasi, Manajemen dan Laporan. 3. Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat melalui PAUD dengan jumlah dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Program dana bantuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap PAUD dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD yang dapat dipergunakan untuk pengadaan bahan belajar, untuk panambahan alat permainan edukatif, penyelenggaraan Magang / Penghargaan dan Partisipasi masyrakat lainnya yang terkait PAUD F. Hak, Kewajiban dan Sanksi Penerima 1. Hak Penerima Bantuan  Menerima dana bantuan kerjasama antar instansi sesuai dengan proposal kegiatan .  Menggunakan/memanfaatkan dan mengelola dana bantuan sesuai dengan proposal yang disetujui. 2. Kewajiban Penerima Bantuan  Menggunakan/memanfaatkan dan mengelola dana bantuan sesuai dengan rencana kegiatan dalam proposal yang diajukan dan disetujui.  Menandatangani AKAD Kerjasama dan kuitansi penerimaan dana bantuan di atas materai 6000 masing-masing rangkap 4 (empat).  Melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang disetujui.  Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai ketentuan Direktorat Pembinaan PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Kerjasama Antar Instansi

Page 6



Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Laporan Penggunaan Dana maksimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.  Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal.  Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku. 3. Sanksi Penerima Dana Bantuan Apabila tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui dan tidak menyampaikan laporan, dapat dikenakan sanksi dengan mengembalikan semua dana bantuan kerjasama antar instansi yang telah diterima ke kas negara.


Page 7

BAB III PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal Proposal yang diajukan oleh lembaga memuat aspek-aspek sebagai berikut. 1. Sampul Depan Sampul depan berwarna hijau yang memuat judul proposal/kegiatan yang diajukan, identitas Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD beserta alamat secara lengkap dan nomor telpon/Hp contact person yang masih aktif. 2. Isi Proposal a. Pendahuluan Memberikan deskripsi tentang latar belakang/gambaran umum kegiatanyang akan dilaksanakan serta alasan yang rasional dan obyektif tentang penyelenggarakan kegiatan tersebut. b. Kegiatan Memuat program yang akan dilaksanakan dan dikembangkan, jadwal kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan. c. Kepengurusan Susunan kepengurusan yang terlibat disertai kualifikasi, pendidikan dan rincian tugas secara jelas dan lengkap. d. Pembiayaan Memberikan gambaran secara terinci rencana pembiayaan, jumlah biaya yang diusulkan, satuan ukuran, serta penggunaan/peruntukkan dana dimaksud. e. Daya Dukung Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh lembaga sebagai kontribusi pengembangan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. f. Dampak Menguraikan tentang dampak yang dihasilkan dengan dilaksanakannya kegiatan, baik bagi pengusul, masyarakat, dan lembaga PAUD serta peserta kegiatan. g. Penutup Proposal ditutup dengan harapan yang diinginkan oleh lembaga Pengusul dan kesimpulan yang dihasilkan. 3. Lampiran Proposal dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Foto copy rekening bank pemerintah atau bank pemerintah daerah yang masih aktif atas nama Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Keagamaan instansi, Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Keagamaan dan lembaga PAUD; b. Fotocopy NPWP atas nama Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Keagamaan instansi, Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan dan lembaga PAUD. Direktorat Pembinaan PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Kerjasama Antar Instansi

Page 8

B. Penyampaian Proposal Proposal disampaikan dalam amplop tertutup disertai dengan surat pengajuan proposal yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/organisasi/yayasan pengusul yang ditujukan kepada : Direktorat Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Gedung E lantai 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta C. Penetapan Lembaga Penerima 1. Direktur Pembinaan PAUD menetapkan penerima bantuan kerjasama antar instansi. 2. Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani AKAD Kerjasama dengan Pihak kedua (penerima bantuan). 3. Penerima bantuan wajib membuat pernyataan tanggung jawab mutlak dan anti KKN. D. Proses Penyaluran Dana 1. Berdasarkan surat penetapan lembaga penerima dana bantuan (yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan PAUD), Satuan Kerja (Satker) membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP). 2. Berdasarkan SPP dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 3. Dana ditransfer melalui KPPN ke rekening lembaga penerima sejumlah 100% melalui rekening Lembaga Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Keagamaan dan lembaga PAUD.


Page 9

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN A. Penyampaian Laporan 1. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Laporan penggunaan dana disampaikan secara tertulis kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan. 3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu lembar pertama (asli) untuk arsip lembaga dan lembar kedua (foto copy) dilampirkan dalam laporan pelaksanaan program untuk disampaikan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan. 4. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua bukti termasuk foto copy bukti penerimaan transfer bantuan dana dari bank dan pengeluaran dana yang diterima minimal selama 5 tahun, untuk keperluan AUDIT penggunaan dana oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak berwenang lainnya. B. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan/penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembelian Barang a. Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: 1) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. 2) Faktur/Nota Pembelian. b. Materai dan kuitansi 1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko tempat pembelian. 2. Penyetoran Pajak Lembaga penerima dana berkewajiban untuk: a. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 untuk jenis pengeluaran pembayaran honor. b. Pemungutan pajak untuk pembelian barang menjadi kewajiban atau dibebankan kepada penjual barang. c. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir dan memungut /menyetorkan pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Ketentuan lain a. Bagi lembaga penerima dana yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) lembaga/organisasi/yayasan, wajib menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan. Direktorat Pembinaan PAUD Petunjuk Teknis Bantuan Kerjasama Antar Instansi

Page 10

b. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. C. Laporan Akhir Pertanggungjawaban 1. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi dana (Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat, dalam hal ini pemberi Rekomendasi) setelah keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. 2. Laporan berisi pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan yang terdiri atas 4 bagian yaitu: a. Halaman Sampul Halaman sampul memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan AKAD) dan alamat lengkap lembaga. b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai AKAD. c. Lembar Isi Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2) Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 3) Hasil yang Dicapai. Menguraikan pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap masyarakat dan orang tua. 4) Penggunaan Dana. Membuat daftar pertanggungjawaban dan melampirkan seluruh bukti riil penggunaan dana. Apabila ada dana yang tidak digunakan harus disetor kembali ke kas Negara dengan melampirkan bukti setoran. 5) Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program. 6) Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan. d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto kegiatan, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas.


Page 11

Lampiran 1 : Contoh sampul depan proposal Contoh Halaman Muka/Sampul warna Hijau

PROPOSAL DANA BANTUAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI BIDANG ........

Diajukan oleh: ……………………… …….

Alamat Lengkap Pengusul No. Telp


Page 12

Lampiran 2 : Contoh Lembar Pengesahan Kop Surat Induk Organisasi

KOP SURAT LEMBAGA Menyetujui Ketua Lembaga Nomor : Pimpinan Induk Organisasi Pengusul Lamp : Perihal : Permohonan Bantuan Dana Rintisan SPS/TPA Yth. Direktur Pembinaan PAUD(......................) (……………………) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Kemendiknas Lt. VII, Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta


Page 13

Lampiran 3 : Contoh Permohonan Dana Bantuan Kerjasama Antar Instansi KOP SURAT LEMBAGA PENGUSUL Nomor : Lamp : Perihal : Permohonan Bantuan Kerjasama Antar Instansi ............. Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta Gedung E Lantai. VII

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :............................................ Jabatan :............................................ Alamat :............................................ Dengan ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Kerjasama Antar Instansi Bidang ..... Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2012 dengan anggaran yang kami ajukan sebesar Rp........,- (....... rupiah) untuk keperluan sebagaimana proposal terlampir. Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Pemohon Ttd dan cap

Nama Jelas


Page 14

Lampiran 4 : Contoh Rekomendasi Induk Organisasi KOP SURAT INDUK ORGANISASI .........tgl,......... Nomor : Lampiran : Perihal : Rekomendasi Yth. Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, NonformaI dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Kemdikbud Lantai VII, Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta Memperhatikan Surat dari Lembaga ..... dengan alamat ...... perihal Rekomendasi, berdasarkan hasil pemantauan kami, lembaga tersebut diatas layak untuk mendapatkan bantuan Kerjasama Antar Instansi..................... Sehubungan dengan hal tersebut kami memberikan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Selalu berkordinasi dengan pihak terkait dan tidak membebani masyarakat. 2. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 3. Belum pernah menerima bantuan dana Kerjasama Antar Instansi pada tahun 2012. 4. Dana tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan program tersebut. 5. Menyampaikan hasil pelaksanaan Program Kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Induk Organisasi Ttd dan Cap

Nama Jelas

Catatan : * Rekomendasi harus asli


Page 15

Lampiran 5 FORMAT PENILAIAN PROPOSAL Nama Organisasi / : Yayasan / Lembaga Alamat & No.telp : No 1.

Aspek Sampul

Indikator a. b. c.

2.

Lembar Pengesahan

3.

Latar Belakang

4.

Tujuan

6.

Sasaran

Proses pelaksanaan kegiatan

Kejelasan identitas organisasi pengusul Kejelasan alamat & no. telepon lembaga/organisasi pengusul Ada lembar Rekomendasi dari pimpinan organisasi

a.

Kejelasan alasan mengusulkan dana bantuan

b.

Gambaran Umum

a.

Kejelasan tujuan pengusulan dana bantuan Kejelasan hasil nyata yang diharapkan dengan adanya bantuan Kejelasan sasaran kegiatan

b.

5.

Kejelasan judul proposal

a. b. a.

Nilai Tertinggi 5

10

5

5

10

Kejelasan lokasi kegiatan Rencana kegiatan (pelaksanaan sosialisasi / peningkatan mutu pengelola & pendidik)

b.

Tahapan pelaksanaan kegiatan

30

7.

Ketenagaan

a. b.

Kejelasan struktur organisasi Kepanitian Kegiatan

5

8.

Dana

a.

Kejelasan jumlah dana yang diusulkan

15

b.

9.

Pendukung

a. b.

10.

Lampiran

c. a.

Nilai yang dicapai

Kejelasan penggunaan dana

Dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar Dukungan Organisasi dan lembaga Dukungan sarana prasarana Disertakan lampiran-lampiran yang relevan TOTAL NILAI

10

5 100


Page 16

Lampiran 6: Contoh Format Penilaian Lapangan FORMAT PENILAIAN VISITASI Nama Lembaga/Organisasi Pengusul : ......... Jenis Program : ......... Alamat & No. Telp : …..... NO

INDIKATOR

1

Lokasi - Kejelasan tempat kegiatan - Kejelasan status tempat yang digunakan - Kedekatan lokasi (Pelatihan/Magang*) Ketenagaan - Ada Struktur kepengurusan - Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik,Narasumber, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal Sasaran - Kesesuai Jumlah sasaran layanan - Kejelasan identitas sasaran (usia, jenis kelamin, nama orang tua, pekerjaan orang tua) Program - Kesesuaian program dengan kondisi riil di lapangan - Adanya program pembelajaran yang jelas (untuk Pelatihan /Magang) - Waktu pelaksanaan kegiatan - Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu Dana - Kesesuaian rencana penggunaan anggaran dengan kebutuhan lapangan Pendukung - Kejelasan sarana/prasarana/APE yang sudah dimiliki - Keabsahan dan keaslian dokumen - Dukungan keberadaan lembaga Lain-lain - prestasi yang diraih - dll JUMLAH

2

3

4

5

6

7

NILAI TERTINGI 10

NILAI YG DICAPAI

15

10

25

20

15

5

100

…………, ………., …... Penilai (………………………)


Page 17

Lampiran 7: Contoh Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN DANA BANTUAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI BIDANG ...... NOMOR : …………………………. Pada hari ini …..........……. tanggal ................…….. bulan ............................... tahun dua ribu duabelas, saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan Alamat

: : :

…….......................................................................................... Ketua Organisasi/Yayasan/Lembaga Pengusul …………........................…… ..................................................................……………………...

Dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan proposal dan akad kerjasama yang telah saya tanda tangani dan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui; 4. Melaporkan secara tertulis dan dilampirkan bukti telah ditransfer, satu minggu setelah menerima dana dan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan. 5. Tidak akan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada seseorang maupun sekelompok orang atau Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berhubungan dengan dana bantuan yang saya terima. 6. Apabila dikemudian hari ternyata saya diketahui memberikan sesuatu kepada seseorang diluar proposal yang disetujui, saya akan mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku. Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang membuat pernyataan, Materai 6000 ..............................................


Page 18

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 7, Senayan Jakarta

http://www.paud.kemdiknas.go.id/

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI

Recommend Documents