MGDIM$! JURNAL { 3 HUKUM IIAN KUAIIITAN JURNAL. Septemben Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

JURNAL HUKUM IIAN KUAIIITAN

MGDIM$!

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

v@L"

{ N@" 3

Septemben Z@nfl

JURNAL HUKUM SEBAGAI LAYANAN PUBLIK BI\GI PENCARI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM H. M. Hanafiah Muddin

KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU DI ACEH Sulaiman IMPLEMENTASI KONSEP PEMIDANAAN INTEGRATIF MELALUI PIDANA BERSYARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Ainal Hadi dan Kurniawan REFORMASI POLITIK HUKUM PERUNDANG.UNDANGAN YANG BERWATAK RESPONSIF Lintje Anna Marpaung PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA MEMBANGUN PELUANG USAHA Teuku Ahmad Yani IMPLEMENTASI U N DANG.U NDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI PROVINSI LAMPUNG Zainab Ompu Jainah

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH Pada mulanya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh bernama Sekolah Tinggi llmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Banda Aceh yang didirikan pada tahun 1986 yang diprakarsai oleh

lkatan Sarjana Muhammadiyah dan direstui oelh Majelis Pendidikan dan Pengajaran Wilayah (Mapendapwil) Muhammadiyah Daerah lstimewa Aceh No. E/03/1969 tanggal 2 Januari 1969. Sekolah Tinggi llmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Banda Aceh sebelumnya bernama a; Hukum-,d-an.llmu Pengetahuan Masyarakat Muhammadiyah Banda Aceh, yang Dekan S.H, berakhir maka perguruan tinggi ini dipimpin oleh Dekan 13nya adalati$.-WAlfah-'Oaudj . :. , .et"_ iati''S;Fl.1x9'7&..1$6); dalam periode ini status terdaftar juga telah diusahakan, namun belum .s-$}g$!.kenemimpinan Asmaliah, s.H. berakhir maka perguruan Tinggiinidipimpin oleh S:!,,{1e76-1e7e}. liang Untuk memenuhi ketehtuan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Swasta maka awal tahun

ba'q{Xi!

t976

n*atftrq.@,tWt

Tinggi llmu Hukum (srlH)

rM*kPer€clebvg-n- Kemasyarakatan dirubah namanya menjadi sekolgh -,'i

Muhamffii'i.il''n*."i.*' 1 ]t. 1 r i -

,--

STtH dijabjfu. . zajnaliAiiiiiii.a&,tt{:paAq.ehun ig6.q lggtig:tl?,sTtH Muhamr.nadiyah Banda Aceh memperoteh

Setelah periode T. M. Juned, S.H. berakhir maka mulai

r ngurtr;%iffie[an

izin operasional dari Kopertis Wilayah I No. 023/PD/KOP/1981fanglal

l september

1981. Selanjutnya

yaitgil Fdk!,ltas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fikultas Teknik, Fakultas MIPA dan Fakultas Tarbiyah, berikutnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l No.267 /O/1.9g9 tanggal 3 Mei 1989 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh diberikan Status DlAKUl. Terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l No. 0251/0/1991 tanggal 5 Mei L991 Fakultas Hukum UNMUHA diberikan status DTSAMAKAN;yaitustatqstdrtingg! pada Perguruan Tinggi Swasta. Dekannya tetap dipercayakan pada Sdr. H. ZainalAbidin. AB, S.H. Kemudian pada tahun 1992 Dekan Fakultas Hukum UNMUHA dilanjutkan oleh Sdr. Drs. H.M. yusuf Hasan, S.H.

Berikutnya pada tanggal 11 Agustus 1998 dengan Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.l No. 00014/Ak-1.1/UMKIHK/VI|l/7998, Fakultas Hukum UNMUHA telah mendapat predikat TERAKREDITASI, dan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen

Pendidikan Nasional Nomor: 019/BAN-PT/Ak-X/St/Vlll/2007, tanggal 25 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Status Terakreditasi, sehingga semua kegiatan Administrasi Akademik dikelola secara

mandiri.

illlllltilIilililrililfiilil

JURNAL HUKUM DAN KEADILAN

voL.1 NO,3

MEDIASI

tssN 2087-4758

MEDIASI Mediasi adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (FH-UNMUHA) tiga kali setahun. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi memiliki visi menjadi jurnal llmiah yang terdepan dalam pengembangan llmu Hukum dengan prinsip-prinsip syariat lslam. Redaksi Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas dan resesi buku yang sesuai dengan visi Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi . Naskah yang dikirim terdiri dari 15 sampai dengan 25 halaman kwarto (A4) dengan 1,5 spasi.

Jurnal Hukum dan Keadilan

Naskah dilengkapi dengan biodata penulis.

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh,

Jln

Muhammadiyah Nomor 91 Telpon 0651,28423 Batoh Banda Aceh 23245 Fax 0651

34091; Email : http://www.huku

m.

u n

mu

[email protected];

website

ha.ac.idl

SUSUNAN PENGURUS Penanggung Jawab Ketua Pengarah Ketua Penyunting

Sekretaris Penyunting Staf Penyunting

: H. M. Hanafiah Muddin, : H. Riza Nizarli, SH.,MH : Sulaiman, SH.,M.Hum : lra Damayanti, ST

:

SH.,M.Hum

1". Yusri ZA, SH.,MH

2. Fadhlullah, SH.,M.S 3. Dr. Ramli Gadeng, M.Pd

4. 5. 6. 7. 8.

M. Thaib Zakaria, SH.,MH Aminah Tanjung, SH.,M.Hum Jenda lngan Mahuli, SH.,M.Hum

Tata Usaha

Syukriah, SH.,MH Syukri Rahmat, SH.,M.Kn. 9. M. Zaki, SH.,M.Kn : Drs. Anwar Effendy, SH

Benda ha ra

: Meutia, SH

Mitra Bestari

: L. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11,.

Susunan Pengurus

Prof. Dr. Al-Yasa Abubakar, MA Prof. Dr. Syahrizal, SH.,MA Prof. Dr. Faisal A. Rani, SH.,MH Prof. Dr. Suteki, SH.,M.Hum Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH.,MH Dr. Darwinsyah Minin, SH.,MS Dr. Taqwaddin, SH.,SE.,MS Dr. lskandar A. Gani, SH.,MH Husni lbrahim Tiba, SH.,MH Yasril, SH.,MH Yusran 5abi, SH.,M.Si

:


voL.1 NO.3 lssN 2087-4758

MEDIASI

DAFTAR ISI Susunan Pengurus

I

Daftar lsi

iii

Kata Pengantar

Pedoman Penulisan

Jurnal HUKUM SEBAGAI LAYANAN PUBLIK BAGI PENCARI KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM H. M. Honofioh

Muddin

1.

KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU DIACEH

Suloimon

31

IMPLEMENTASI KONSEP PEMIDANAAN INTEGRATIF MELALUI PIDANA BERSYARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDAACEH)

Ainol Hadidan

Kurniowan

5g

REFORMASI POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERWATAK RESPONSIF

Lintje Anno

Marpoung

g9

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA

MEMBANGUN PELUANG USAHA Teuku Ahmad Yani I

M PLEM ENTASI U N

1.24

DANG-UN DANG

LI

NGKU NGAN HI DU P DAN

PENEGAKAN HUKUMNYA DI PROVINSI LAMPUNG

Zoinob Ompu Jainoh

Daftar lsi

1.52

iit

vol.1

JURNAL HUKUM DAN KEADILAN MEDIASI

NO.3

lssN 2087-4758

PENGANTAR PENYUNTING

Assalomu oloikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah

Subhana

wataala,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha)telah dapat

menerbitkan Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI untuk Vol. Penerbitan Jurnal MEDIASI

No.3

Edisi September 20i.1

No.

3.

ini berisikan

6

l_

(enam) tulisan ilmiah yang berasal dari Dosen Fakultas Hukum Unmuha, baik Dosen Tetap Yayasan, Dosen Luar Biasa dan juga dari alumni.

Topik dalam edisi

ini kami upayakan untuk

menampilkan

pembahasan dari berbagai aspek hukum, seperti hukum adat, hukum

ekonomi, hukum ketenagakerjaan, pembaharuan hukum dan tentang tanggung jawab sosial sebuah Perseroan Terbatas (pT). pada penerbitan

edisi berikutnya kami akan selalu berupaya untuk mengajak para doser-

dalam lingkup Unmuha dan dosen-dosen di luar Unmuha serta para

alumni Fakultas Hukum Unmuha, agar dapat menyumbangkan karya tulis terbaiknya untuk dipublikasikan melaluiJurnal Mediasi ini.

Pengantar Penyunting

voL.1 NO,3


tssN 2087-4758

MEDIASI

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, yang selalu mengarahkan, mendorong dan

memotivasi kami agar Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI dapat

diterbitkan secara berkelanjutan dengan menampilkan karya-karya ilmiah yang bermutu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak-bapak dosen yang telah menyumbangkan tulisan ilmiahnya untuk

dipublikasikan melalui Jurnal Hukum MEDIASI No. 3 ini. Semoga karya

tulis

Bapak-bapak akan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Semoga Allah Subhana Wataala akan selalu melindungi dan meridhoi usaha-usaha kita. Amin Yarabbalalamin.

W osso la m uo I oi ku

m

W r.Wb.

Banda Aceh, September 2011

Tim Penyunting

VI

Pengantar Penyunting

vol.1


NO.3

lssN 20874758

MEDIASI, NAMA DIBERIKAN

Semua teman-teman pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) sepakat, bahwa dari beberapa nama yang dimunculkan untuk Jurnal Hukum dan Keadilan yang akar diterbitkan, yang terpilih adalah nama MEDIAS|.

Terpilihnya nama MEDIASI ini bukanlah suatu kebetulan spontanitas begitu saja tanpa suatu alasan, akan tetapi melalui suatu prosees diskusiyang penuh argumentasi dan kealotan.

Beberapa nama yang muncul pada waktu Mediasi, Keadilan, Advokasi dan lain-lain.

itu adalah

Mirzar-

Pengertian Mediasi : 1'. Mediasi adalah proses penengah/ perantara suatu konfrik terhadap dua pihak yang bermasalah. (google-internet, yahoo, answer). 2. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. (Kamus lnggris-lndonesia, Karangan Johan M. Echols dan Hassan Shadily). 3. Mediasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh mediator untuK membantu para pihak yang bersengketa dalam bernegosiasi dan

berkomunikasi sehingga

tercipta kesepakatan

(http://goklassirait. blogspot.com/20

07

baru. /07 /mediasi. htm l.27ma ret2

0L1)

4'

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008)

Dari empat pengertian Mediasi tersebut dapat diambi kesimpulan bahwa pengertian Mediasi adalah usaha utuk menengahi,,, menjadi perantara dalam menyelesaikan suatu permasalahan/ sengketa antara 2 pihak atau lebih, sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.

Mediasi

voL,1 NO.3


tssN 2087-4758

Dari makna yang terkandung pada pengertian mediasi tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan pelayanan pada masyarakat yang pernah diberikan oleh Fakultas Hukum Unmuha, maka dipandang tepat bila MEDIASI diabadikan sebagai nama pada Jurnal Hukum dan Keadilan yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unmuha. Dengan mengangkat nama Mediasi ini, diharapkan dimasa-masa mendatang para pimpinan, dosen dan para alumni Fakultas Hukum Unmuha dapat selalu berperan membantu masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum/ sengketa yang terjadi diantara para pihak di tengah-tengah masyarakat.

Penyelesaian sengketa/ perselisihan dengan model mediasi sangat sering dilakukan di lndonesia dan khusunya pada masyarakat Aceh.

Di Aceh, penyelesaian perselisihan/ sengketa secara damai di

luar pengadilan hampir selalu dilakukan oleh masyarakat.

Bahkan

sekarang sudah terkenal penyelesaian sengketa secara adat (menurut

hukum adat yang dianut masyarakat) dan proses penyelesaiannya melalui suatu peradilan adat. Sebagaimana halnya penyelesaian sengketa secara mediasi, maka penyelesaian sengketa secara adat pun yang ingin dicapai adalah penyelesaian sengketa atau pengakhiran sengketa, tanpa menyorot tajam siapa yang bersalah, siapa yang benar, siapa yang kalah dan siapa yang menang. Akan tetapi yang diinginkan adalah para pihak yang bersengketa dan masyarakat tetap rukun kembali, damai, harmonis, saling menerima dan saling ikhlas.

Demikianlah cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, dan akhirnya Jurnal Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Unmuha, MEDIASI nama diberikan.

vill

Mediasi


VOL.1 NO

;

lssN 2087{758

PEDOMAN PENULISAN JURNAL HUKUM DAN KEADILAN MEDIASI

BENTUK NASKAH

Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi menerima naskah bentuk hasil pere : : (research papaers) atau artikel ulasan (review) dan resensi buku (book re, =-,, baik dalam bahasa lndonesia maupun bahasa lnggris

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan tiga eksemplar naskah serta cD berisi naskah terseb-:

alamat redaksi

:

.:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Acel^. _: : Muhammadiyah No 91 Banda Aceh 23245, Telpon 0651 29423, Fax l,:i 3409L, E-ma il : ju rnalmed iasi.fhu [email protected] _

FORMAT NASKAH Naskah yang dlkirim terdiri atas 15

s/d 20 halaman kwato (A4) dengar ;::: ganda. Naskah dilengkapi dengan Biodata penulis. Semua halaman ^a:,3termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut ha :-.Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut,iudul, dan sumber kutipan. \,a.,. diserahkan dalam bentuk hardcopy (print-out) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang 2,.-

di Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi. Naskah yang r-.:,, dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu artikel hasil penelitian, art,re. ulasan dan artikel resensi buku. sistematika penulisan untuk masing---. -. kategori artikel adalah sebagai berikut : dipublikasikan

A.

SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEI. HASIL PENELITIAN JUDUL NASKAH ABSTRAK, dibuat dalam bahasa lnggris atau bahasa lndonesia

200 kata, dan disertai kata kunci (key-word), maksimal ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I.

lebit

.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian dan perumusan permasalaha-

Pedoman Penulisan

--.-;

5 kata. -:.:-..

vol.1


NO.3

rssN 2087-4758

MEDIASI METODE PENELITIAN

il.

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, antara lain meliputi spesifikasi penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan analisis data.

ilt.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian berikut analisisnya tv.

B.

KESIMPULAN DAN SARAN

SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL ULASAN JUDUL NASKAH

ABSTRAK,dibuat dalam bahasa lnggris dan bahasa lndonesia, dan disertai kata kunci (key-word), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu sPasi dan dalam satu paragraf.

I.

PENDAHULUAN

ll.

PEMBAHASAN

Berisi latar belakang penulisan dan perumusan permasalahan

Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah

III. c.

KESIMPULAN DAN/ATAU SARAN

SISTEMATIKA NASKAH ARTIKET RESENSI BUKU

Naskah ditulis diatas kertas kwarto (A ), terdiri atas 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku yang i rese nsi. SUMBER KUTIPAN

d

I.

Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (bodynote alau sidenote) Ditulis sbb

:

A. Satu Penulis : (Brownle, 1981:845); B. Dua penulis : Frucot dan Shearon, 1991:311); C. Tiga atau lebih dari dua penulis: (Hotstede et'al',1990:23); D. Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya ditulis akronim institusiKRH N, 2O0O:2I)

Pedoman Penulisan

rssil

MEDIASI

2.

mJ

voLr


aE74nl

Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan st.,Jsdr+dlf sbb : Nama penulis, judul tulisan (;;;), nama website, alamat an ire. tanggal dan waktu download, Contoh: Rohman, Sulaiman, Publik !S Dukung Bill Clinton, http;,',.rrro

kompas.com/kompas-cetak/9902/15/inlpub;24.htm, diunduh

@

Senin, 24 Oktober 2005, jam 13.56 wib.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan Daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap sebagai berikut

g.

nicrter

:

BUKU-BUKU Contoh

Manan, Bagi,2002, Menyonsong Fajar Otonomi Daeroh, Yogyakarta, Ull Press JURNAL

Contoh Sulaiman, 2010, Model Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Hukum Respornsrm JurnalEuZum danAeadilqn MediosiT Vol 1, No.3 BAB DALAM BUKU Contoh Cribb, Robert, 1-99, Nation: Making lndonesia in Emerson, Donald K ,iedrc, lndonesia Beyyond Suhorto, New York, An East Gate Book publishers. TESTS/DTSERTASt

Contoh:

Rizanizarli, 2OO4, Perlindungan

dan Pemenuhan Hak Anak, Tess offi

dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. MAKALAH

Contoh : Rizanizarli, 2004, Strategi Pengembangan Hukum di Aceh, Makahf' pada Workshop Pengembangan Hukum di Aceh, Banda Aceh Peraturan perunda ng-unda ngan disusun secara hirarhikal.

Pedoman Penulisan

tXl

IMPLEMENTASI KONSEP PEMIDANAAN INTEGRATIF MELALUI PIDANA BERSYARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADTLAN NEGERT BANDA ACEH)*) lmplementation of tntegrotive penalization concept by conditionat sentence (A study in Territory of Jurisdiction Bando Aceh District court) The

Oleh

:

Ainal Hadi dan Kurniawan Dosen Fakultas Hukum IJniversitas Syiah Kualo

Abstrak Pidana bersyorat pada dosornyo dopat mewujudkan tujuon pemidanaan yong integratif. lmplementosi konsep pemidanoan

integrotif tersebut tercermin poda dosor pertimbongon dolom penjatuhon pidana bersyarot don pelaksonon pengowosan don pe m bi m bi ng

a

n terpi da no be rsyo rat.

Tujuon penelitian

ini

odorah untuk mengetahui

dosar

pertimbongan penjatuhan pidono bersyorot, peloksonaon pengowoson

dan pembimbingan terpidono bersyorot, implementasi konsep

pemidonaon integratif poda pidano bersyorot Hasil penelition menunjukkan bahwo pertimbangan penjotuhan pidano bersyorot didosarkon pada: kerugian yong ditimbutkan tindak pidona, terdakwa baru pertoma koli melakukan tindok pidona, terdokwa

mosih berusio muda/anok, terdakwo teloh memboyar gonti kerugion kepado korbon, tindok pidano terjadi dikotangon keluarga, terdakwo tidok ditohdn; Peloksonoan pengowoson oreh kejoksaon mosih bersifot pemontauon (posif), sementdro pembimbingon terpidona bersyorat oleh BAPA9 tidok dapat diloksonokan korena tidak ada penyerahon terpidano bersyorot dari jaksa kepado; Konsep pemidanoon integratif sebohagian sudoh dapot diterapkarr poda pidana bersyarot sebagai soronct perlindungon masyarokat, sarono solidoritas sosiol, don sdrono

*) Kontrak Penelitian Nomor: 034a1H11/LK-pNBp/2010 Tanggal 6 Mei 5E

2010

Ainal Hadi dan Kurniawan

pengimbolon, nomun masih songot kurong sebagai sorono pencegors' khusu s.

Disaronkon kepodo pemerintoh agor dibentuk suotu lembc;: yong berfungsi sebagoi pemberi odvis kepado hakim dalom penjotunc'

pidono bersyarat, disamping perlu dituniuk lembogo pengo$.: perodilon untuk bertindak sebogoi koordinotor dolom pengowoson oc' pe m bi m bi

ngon terpidono bersya rot.

Kata Kunci: lmplementasi, Pemidanaan lntegratif, Pidana Bersyarat

A.

Pendahuluan

Falsafah pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributrf terhadap pelaku kejahatan yang dahulu sangat kental, berangsur-angsu' mencair seiring dengan semakin membaiknya peradaban manusia yang

ditandai dengan kesadaran untuk memberi penghargaan terhadap

martabat manusia yang tersesat. Secara perlahan pula falsafah pembalasan mulai ditinggalkan, berganti dengan falsafah pencegahan

(deterrence) dan pemulihan

terkait efektivitas

diri terdakwa (rehabilitasi).

pemidanaan terhadap pelaku

Studi-studi kejahatan

merekomendasikan untuk diadakannya integrasi terhadap falsafah pemidanaan retributif, deterrence dan rehabilitotif

.

Ditinjau dari alat yang dipergunakan untuk mewujudkan konsep

pemidanaan yang integratif seperti tersebut

di atas, saat ini

instrumennya masih ada dan berlaku adalah pidana (hukuman) yang

tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu: hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan; dan hukuman denda.

Diantara instrumen tersebut

di atas,

hukuman penjara dan

kurungan yang berwujud perampasan kemerdekaan terpidana menjadi


59

primadona

di kalangan

hakim, bahkan terlihat seperti dipaksakan

sehinga terhadap tindak pidana yang tergolong ringan pun kedua jenis

hukuman ini tetap diberlakukan melalui pidana yang singkat (dalam

bentuk pidana kurungan atau pidana penjara l- hari sampai dengan ltahun).

Alternatif dari pidana kurungan atau penjara singkat yang seharusnya diambil adalah pidana bersyarat (voorwoardelijke veroordeling/, dimana si terpidana dengan vonis hukuman kurungan atau hukuman penjara kurang dari i- tahun atas pertimbangan hakim

tidak usah menjalani pidana tersebut

di lembaga

pemasyarakatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHp:

Pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1,. Dalam putusan

yang menjatuhkan pidana penjara,

asal

lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi daram hal ini pidana

bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana

lebih dari satu tahun. yang menentukan bukanrah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2.

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana

kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini

tidak diadakan pembatasan, sebab maksimal dari pidana kurungan adalah satu tahun.

60


Lembaga semacam pidana bersyarat ini di Amerika Serikat yang

disebut dengan probation berkembang cukup pesat dan cukup efektif. Probotion hanya dijatuhkan terhadap kejahatan ringan dan tidak dapat dijatuhkan terhadap kejahatan pembunuhan dan perkosaan, narkotika,

dan kejahatan mengenai senjata.

Dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang_Undang Hukum Pidana lndonesia Tahun 2004, konsep pemidanaan integratif yang

terkait dengan pidana bersyarat sudah diterapkan daram jenis-jenis pidana dengan nama pidana pengawasan yang bentuknya identik dengan pidana bersyarat.

Penjatuhan pidana bersyarat di pengadiran Negeri Banda Aceh

dalam kurun waktu Januari-Juri 2010 masih bervariasi dirihat dari jenis tindak pidana dan ratar berakang perakunya, di samping itu jumrah pelaku yang dijatuhi pidana bersyarat relatif sedikit.

Berdasarkan har-har tersebut diatas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1' Apakah dasar pertimbangan daram penjatuhan pidana bersyarat? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat?

3'

Bagaimanakah imprementasi konsep pemidanaan integratif pada pidana bersyarat tersebut?

B.

Tinjauan pustaka Pengkajian yang

lebih mendalam

pada

memunculkan ide-ide dasar pemidanaan


filsafat pemidanaan

yang

menjernihkan

6L

pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggungjawab subjek

hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarka atas hukum untuk melakukan pemidanaan' Sedangkan teori

pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi,

menjelaskan

dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi

negara,

masyarakat dan subjek hukum terpidana.l

Filsafat pemidanaan menurut M. Sholehuddin mempunyai dua fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara

normal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi

teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap

teori pemidanaan. Berdasarkan kedua f ungsi diatas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan

hukum melalui penerapan sanksi.2)

Dalam kaitannya dengan pidana bersyarat menurut Muladi bilamana didayagunakan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang

t

Dwidla Priyatno, Sistem Peloksanoon Pidona Peniaro Aditama, Bandung, 2006, hal. L3. 62

di Indonesio, PT. Refika


bersifat integratif, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan.3) Di dalam hukum pidana lndonesia, pidana bersyarat merupakan

salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan-keuntungan sebagai berikut: Pertamo, pidana bersyarat

akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada risiko yang

mungkin diderita oleh masyarakat. Kedua, pidana

bersyarat

memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai

yang ada

di

masyarakat. Ketiga, pidana bersyarat akan mencegah

terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana

perampasan

kemerdekaan. Pada akhirnya yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa

pidana bersyarat dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat

integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.a)

Dalam penjelasan umum RKUHP 2004 ditegaskan bahwa jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai

alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (short

') M. Shol"hud din, Sistem Sanksi Dolam Hukum Pidono, tde Dasor Double Track System lmplementasinyo, Raja Grafika Persada Jakarta, 2003, hal. 80. t) Mrludi, Lemboga Pidano Bersyarot, Alumni, Bandung, 2O02, hal.237 . al tbid, hal.1.52-153.


63

prison sentence) yang akan dijatuhkan oreh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan

diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari

efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-har yang bermanfaat.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat (voorwaorderijke veroordelingl terdapat pada pasal 14a sampai 14f KUHp. Dalam pidana bersyarat, dikenal syarat umum dan syarat khusus. syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melaksanakan delik apapun dalam waktu yang ditentukan, sedang syarat khusus akan ditentukan oleh hakim.

Sebaiknya menurut Jonkers, penerapan pidana bersyarat dilakukan dengan hati-hati, sehingga pidana bersyarat hanya dijatuhkan

jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan merakukan derik, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.s)

Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan oleh jaksa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2oo4 tentang Kejaksaan Republik lndonesia yaitu: di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap peraksanaan putusan

t)

64

rbid.,h"l.31,4


pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersya rat.

Selanjutnya terhadap terpidana bersyarat perlu diberikan pembimbingan oleh BAPAS sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kesulitan dalam penerapan pidana bersyarat di lndonesia ialah adanya anggapan dalam masyarakat, terutama korban delik seakan-akan

putusan pidana bersyarat itu sinonim dengan bebas (vrrysproak) karena

terpidana bebas berkeliaran. Begitupun pidana bersyarat jarang sekali dijatuhkan, mungkin tidak sampai satu persen dari kejahatan ringan.u)

C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beri kut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan

pelaksanaan pengawasan dan

pembimbi ngan terpidana bersyarat.

3. Untuk mengetahui

dan

menjelaskan implementasi konsep

pemidanaan integratif pada pidana bersyarat tersebut.

6)

Loc. Cit.


65

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian

ini

diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan hukum secara umum dan hukum pidana pada khususnya. Bagi praktisi hukum

penelitian

ini

dan pemerintah daerah, hasil

diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam

menentukan alternatif pidana penjara yang singkat, dan untuk

pedoman penyusunan program-program pengawasan

dan

pembimbingan terpidana bersyarat.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda

Aceh dengan pertimbangan adanya perbedaan yang

cukup

signifikan antara jumlah perkara dengan pidana bersyarat dengan

itu dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh juga terdapat institusi BAPAS sebagai

yang tidak. Di samping

pembimbing terpidana bersyarat. 2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi

Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam bentuk

kasus-kasus (putusan pidana bersyarat), Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16

66


Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia, peraturan

Pemerintah Nomor 3r- Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan. Selanjutnya digunakan bahan hukum sekunder yang untuk memperjelas

permasalahan tersebut, berupa buku_buku, jurnal, makalah ilmiah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan

lain yang berkaitan. Di samping itu

diperlukan pula bahan hukum tersier, yakni berupa kamus bahasa, kamus hukum, akan digunakan untuk menjelaskan

istilah-istilah sehingga memudahkan dalam memahami data dan informasi yang diperoleh.

b. Wawancara

Pengumpulan

data di samping melakukan

studi

kepustakaan, dilakukan juga wawancara dengan

nara

sumber yang terkait dengan penelitian

ntuk

ini,

u

memperdalam informasi dalam memperjelas data_data kepustakaan yang telah diinfentarisir. Narasumber terdiri dari: 1) Hakim pengadilan Negeri Banda Aceh.

2) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 3) Pembimbing Kemasya ra kata n pada

Balai

Pemasyarakatan Banda Aceh

4) 5) 6)

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Kepala Balai pemasyarakatan Banda Aceh


67

3. Analisis Data Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara Penggunaan

di

analisis secara kualitatif.T)

data kualitatifs) untuk menarik kesimpulan

atas

pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan

metode deskriptif analitis. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan

dan

menjelaskan konsep pemidanaan integratif. Dengan demikian,

diperoleh suatu kesimpulan mengenai implementasi konsep pemidanaan integratif dalam penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Hasildan Pembahasan

F.

1.

Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juli Tahun 2010, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan pidana

bersyarat untuk 1.1. perkara pidana (16 orang terpidana), meliputi tindak pidana penganiayaan, kekerasan di muka umum, penghinaan, pencurian, kelalaian yang menyebabkan orang mati/luka, dan tindak pidana di bidang farmasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

t)

Soerjono Soekanto, Pengontor Penelitian Hukum, Penerbit Universitas lndonesia (Ul-

Press), Jakarta, 1986, hal. 69. t) Joko Srb.gy o, P., MetodePenelition Dolam Teori dan Proktek, Rineka Cipta, Jaka rta,

L991, hal. 94.


Tabel Penjatuhan pidana Bersyarat pada pengadilan Negeri Banda Aceh Bulan Januari-Juli 2010 No

Tindak Pidana

Dijatuhkan

Tidak

Pida na

Dijatuhkan

Bersya

rat

Pidana Bersya

rat

Jumlah Perkara yang dijatuhkan Pidana Penjara Tidak Lebih

Dari

1 Tahr rn 1

Penggelapan

5

5

3

6

I

1

2

Penganiayaan

3

Pemalsuan surat

4

Kekerasan dimuka umum

3

3

5

Penghinaan

1

1

6

Pencurian (pemberatan)

7

Pencurian

8

Kejahatan perkawinan

9

Kelalaian (luka)

10

Kelalaian (mati)

11

Penadahan

T2

Perbuatan td

3

5

5

2

3

2

2

1

1

2

t

2

3

1

1

1

1

1

L

24

24

1

menyenangkan 13

Senjata tajam

L4

Narkotika

15

Farmasi

16

Kehutanan

17

Senjata Api

18

KDRT

1

1.

tt


1

T

5

5

2

2

56

67

69

Sumber: Register Pengadilan Negeri Banda Aceh (data diolah) Tahun 20L0 Dari tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya pidana

bersyarat tersebut hanya diberikan kepada tindak pidana yang

diatur dalam KUHP, hanya

l

kasus tindak pidana

di luar

KUHp

(tindak pidana bidang farmasi). Apabila dilihat dari lamanya pidana yang dijatuhkan (pidana penjara/kurungan tidak lebih

dari 1 tahun) maka ada 67 kasus yang dimungkinkan untuk dijatuhi pidana bersyarat, namun hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat pada 11 kasus saja.

Pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a.

Kerugian yang ditimbulkan dari Tindak pidana

Pemidanaan terutama ditujukan

untuk

memberikan

perlindungan kepada masyarakat, di samping tentunya untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Untuk maksud tersebut

pelaku

menjalani pidananya di

Lembaga

Pemasyarakatan/RUTAN. Adapu n pidana bersyarat memberi

ka n

kesempatan kepada hakim untuk memerintahkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara/kurungan yang lamanya tidak lebih

dari satu tahun supaya tidak menjalani pidana tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Dalam rangka perlindungan masyarakat itu pula pemberian

pidana bersyarat dilakukan secara selektif 70

dengan


pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh hakim. pertimbangan

tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang utamanya didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku

dari

tindak pidana tersebut, seberapa besar keresahan yang timbul dalam masyarakat. oreh karena itu kepada peraku tindak pidana Narkotika, psikotropika, lllegal Logging, dan yang mendapat sorotan dan prioritas penanggulangannya dari pemerintah tidak diberikan pidana bersyarat e). Selanjutnya hakim dalam mempertimbangkan menjatuhkan

pidana bersyarat ataukah tidak didasarkan pada kerugian, penderitaan korban dan meresahkan masyarakat. Hal yang terakhir ini ini penting agar tidak timbul persepsi yang keliru dalam masyarakat, karena sedikit sekali anggota masyarakat

yang menyadari maksud dari pidana bersyarat tersebut, sementara secara kasat mata pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana bersyarat bebas berkeliaran melakukan kegiatannya

sehari-harilo).

Pertimbangan hakim seperti tersebut di atas dengan tidak

memberi peluang pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang mendatangkan kerugian besar bagi masyarakat

dapat terlihat pada perkara narkotika (24 kasus), penggelapan (5 kasus), pencurian dengan pemberatan (5 kasus), tindak pidana

t'

W.*.n..r.

6 Agustus 2010.

"'Wawancara, Tanggal 6 Agustus 20L0


7I

Senjata Api (5 kasus) yang dijatuhi pidana penjara berkisar antara 2 bulan l-0 hari sampai dengan

l-

tahun.

Konsistensi hakim dalam penerapan pidana yang demikian

itu patut dipertahankan dan mendapat dukungan serta apresiasi

dari masyarakat dan pemerintah. Disamping itu masih perlu dilakukan evaluasi terhadap kasus-kasus pidana bersyarat yang pernah dijatuhkan, karena masih ditemukan tindak pidana yang berpotensi meresahkan dan menimbulkan kerugian yang cukup

besar bagi masyarakat maupun negara. Contoh pada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin (No. 11/pid.

B/10/ PN BNA) dengan terdakwa Ariani Binti Jalaluddin (44 tahun), Majelis Hakim yang bersidang memutuskan untuk menjatuhkan pidana peniara selama

6

bulan dengan masa

percobaan l- tahun kepada terpidana yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) huruf c

jo. pasal 4L

ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Padahal hakim dalam pertimbangannya menyatakan tindak pidana yang dilakukan terpidana Membahayakan Masyarakat

dan disebutkan sebagai unsur yang memberatkan

pidana

terdakwa.

b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana Maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ialah untuk memberi kesempatan kepada terhukum supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak melakukan pidana

72


atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan

jika berhasil, hukuman yang

telah

dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selamalamanya. Penekanan dari maksud penjatuhan pidana bersyarat

itu adalah untuk perbaikan pelaku selama masa percobaan yang

telah ditetapkan hakim, ini menyiratkan pula pelaku yang berkesempatan menerima pidana seperti di atas adalah mereka

yang baru pertamakali melakukan tindak pidana (tidak untuk resid ivis)11).

Apabila Jaksa berpendapat bahwa pelaku berdasarkan pemeriksaan

di sidang pengadilan bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan dapat mengajukan dalam surat tuntutan agar hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan tersebut baru pertama kali dilakukannyat').

c. Terdakwa masih berusia muda/anak Hakim dalam mempertimbangan penjatuhan pidana juga terikat pada azas kepastian hukum, azas keadilan dan azas manfaat. Dalam perkara yang tidak meresahkan dimana pelaku

yang terlibat masih berusia muda/anak (usia sekolah atau sedang melanjutkan pendidikan) maka pilihan pidana bersyarat

lebih diutamakan apabila pertimbangan untuk

tt)

pengenaan

Wa*ancara, tanggal 6 Agustus 2010.

")Wa*ancar", tanggal 11 Agustus 2010


73

tindakan tidak lagi memungkinkan. pidana bersyarat akan lebih

bermanfaat untuk memperbaiki dan memberi kesempatan mereka melanjutkan pendikan, sekaligus untuk mencegah dampak buruk saat menjalani pidana penjara bersama_sama

terpidana dewasa, mengingat belum tersediannya

LApAS

khusus anak yang memadai untuk pembinaan merekal3). Dalam tabel di atas, terlihat pidana bersyarat dijatuhkan

hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada pelaku yang berusia muda antara

Il

sampai dengan 22 tahun yang

melakukan tindak pidana pencurian biasa

(1

kasus),

penganiayaan (L kasus), dan kekerasan dimuka umum (3 kasus).

d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; Pertimbangan hakim dalam putusan pidana bersyarat

adalah adanya kesediaan korban untuk membayar kerugian sebagai akibat dari tindak pidana tersebut kepada korban

(sudah tercapai perdamaian anatara pelaku dan korban sebelum persidangan). Hal ini dapat ditelusuri pada 2 perkara masing_masing:

Pertama: Perkara pidana No.

2j/

pid. B/IO/PN BNA dengan

Terdakwa Chandra Maulana Bin tndra Samsir (19 Tahun), dan Hermansyah sitorus Bin Jamaruddin sitorus (1g rahun) daram kasus kekerasan di muka umum (pasal 170 ayat (1) KUHp) yang

menyebabkan korban Nazaruddin Bin Abdurrahman menderita tt)

74

Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2010


luka. Majelis Hakim menjatuhkan pidana peniara dengan masa percobaan

4

bulan

8 bulan. Kedua: Perkara pidana No.

63/Pid. B/10/PN BNA dengan terdakwa

Muhammad

lkhsafuddin Bin Rusliadi (15 Tahun) dalam kasus kelalaian yang

menyebabkan matinya orang. Dalam kecelakaan lalu lintas

tersebut menyebabkan meninggalnya korban Asnawi

Bin

lbrahim. Majelis Hakim menjatuhkan pidana peniara selama

1

bulan dengan masa percobaan 10 bulan.

e. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga Tindak pidana yang terjadi di kalangan keluarga yang diselesaikan dalam jalur formal akan mendatangkan kerugian yang lebih besar, disamping aib keluarga dapat diketahui oleh

umum, keutuhan keluargapun akan terancam. Bahkan dalam beberapa tindak pidana dalamKUHP (pencurian dalam keluarga

misalnya) mensyaratkan adanya pengaduan korban supaya pelaku tindak pidana dapat dituntut. Menurut narasumber dari Kejaksaan tindak pidana dikalangan keluarga, utamanya terkait

dengan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu prioritas untuk dipertimbangkan pemberian pidana bersyarat. Hal ini kasuistis sifatnya, dalam kondisi korban sangat terancam

dengan keberadaan pelaku, maka pilihan pidana badanlah yang

to)

harus diterapkanla). Dua perkara kekerasan dalam rumah

r ai

tangga yang diadili di Pengadilan Banda Aceh (data Januari-Juli

f-:-

W"*.n..r.,

tt) Tanggal 13 Agustus 201,0


75

74

wat'. a -

..-

2010) oleh hakim tidak dijatuhkan pidana bersyarat, terpidana

dijatuhi pidana badan sesuai dengan pidana dalam surat tuntutan jaksa yaitu masing-masing

7

bulan penjara untuk

M.Taufik Hidayat Bin P. Slamet Binjai (POLRI), dan

6

bulan

penjara Thabrani Bin H.M.Taib (PNS).

f.

Terdakwa tidak ditahan

Penahanan terdakwa selama proses penyelesaian perkara pada dasarnya tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan

itu dijatuhkan pidana bersyarat. Hakim

dalam

perkara kekerasan dimuka umum dengan terdakwa

Deni

Saputra Bin Asnawi dan kawan-kawan juga menjatuhkan pidana

peniara

8

bulan dengan masa percobaan L tahun, padahal

terdakwa dan kawan-kawan dikenakan penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilanls) Dari perkara-perkara yang dijatuhkan pidana bersyarat, menunjukkan bahwa mayoritas terpidana bersyarat sejak bulan

Januari-Juli 201.0,

tidak ditahan untuk

memudahkan

penyelesaian perkara mereka. Demikian pula sebaliknya, 56

perkara yang tidak diberikan pidana bersyarat kesemua terpidanannya pernah ditahan untuk pemeriksaan perkara.

tt)

76

Wa*ancara, Tanggal 6 Agustus 2010.


2.

Pelaksanaan Pengawasan

dan

Pembimbingan Terpidana

Bersyarat

Tanggung

jawab untuk melakukan pengawasan

terhadap terpidana menurut ketentuan Pasal 14d ayat (1) KUHP dibebankan pada kejaksaan. Ketentuan yang sama juga termuat

c Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia yaitu: Di

dalam Pasal 30 ayat (1) huruf Tahun

bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

Dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan lebih bersifat pemantauan. Jaksa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang isinya berupa penjatuhan pidana bersyarat, cukup mengingatkan terpidana mengenai syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar selama masa percobaan, kemudian terpidana diminta untuk datang melapor

ke kejaksaan satu atau dua kali dalam seminggu. Jadwal lapor yang sudah ditetapkan inipun tidak rigid sifatnya, adakalanya terpidana (karena satu dan lain hal) datang melapor sekali dalam

dua minggu. Dalam kondisi seperti ini pihak kejaksaan tetap

dapat melakukan pemantauan berdasarkan informasi

dari

kepolisian. Jika ada terpidana bersyarat terlibat dalam suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan segera dipanggil untuk

selanjutnya diajukan kembali guna menjalani hukumannya.


77

Sejauh

ini dengan

pemantauan yang dilakukan belum ada

terpidana bersyarat yang melakukan pelanggaran.

tu)

Terkait dengan cara atau mekanisme pengawasan terhadap terpidana bersyarat, sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya, undang-undang hanya menentukan kewenangan melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat tersebut ada pada jaksa. pengawasan yang sifatnya

aktif, artinya jaksa selalu memonitor setiap aktivitas terpidana bersyarat, tidak mungkin dilakukan mengingat banyaknya tugas

dan pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Disamping itu juga

belum terbangun sistem kerjasama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pengawasan/pembimbingan terpidana.

17)

lnstansi terkait yang wajib melakukan pembimbingan

terhadap terpidana bersyarat adalah Balai pemasyarakatan Kelas ll Banda Aceh. Dari Laporan kegiatan BAPAS Kelas ll Banda

Aceh untuk bulan Juli 20L0 terlihat bahwa tidak ada bimbingan

terhadap klien pidana bersyarat, padahal sampai dengan bulan

Juli 2010 tersebut pengadilan telah menjatuhkan

putusan

pidana bersyarat untuk l-1 tindak pidana. Menurut penuturan narasumber, kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Pasca tsunami

tahun 2004 BAPAS tidak lagi terlibat dalam

bimbingan terpidana bersyarat.

'u)

tti

78

W.*.nc.rr,

Tanggal

W"wancara, Tanggai

ll il

Agustus 2010 Agustus 2010


Pembimbingan terhadap terpidana bersyarat lebih bersifat menyadarkan terpidana dari prilakunya yang tidak baik.

Penyadaran dilakukan dengan memberikan nasehat-nasehat (konseling), menetapkan jadwal lapor klien, dan home visit. sejauh ini belum ada pembimbingan dalam bentuk pemberian

tertentu bagi terpidana. Secara administratif beberapa dokumen digunakan dalam pembimbingan klien terpidana bersyarat yaitu: Laporan keterampilan/keahlian

Penerimaan Klien, pengisian Kartu Bimbingan dan penyuluhan, dan Laporan Perkembangan Klien.

Kartu Bimbingan dan penyuluhan berisikan data_data berkenaan dengan tanggal lapor (datang/kembali) disertai paraf petugas. Di samping itu terdapat Laporan perkembangan Klien

yang dibuat setiap bulan. pada dokumen ini

petugas

menerangkan Pertama: ldentitas, Kedua: Keadaan klien, keluarga dan lingkungan (tempat tinggal selama menjalani

bimbingan; keadaan tempat tinggal

dan

lingkungannya;

Pekerjaan yang dilakukan klien selama dalam masa bimbingan;

Cara klien berpakaian; Kegiatan ibadah dengan baik

dan

sungguh-sungguh; dan prilaku klien selama masa bimbingan

terhadap petugas,masyarakat, keluarga, dan ketentuan yang berlaku), Ketiga: Evaluasi pembimbing Kemasyarakatan (masalah kesulitan yang dihadapi klien, dan usaha_usaha dan

cara mengatasinya), dan Keempat: Saran

pembimbing

Kemasyarakatan. Pada akhir pembimbingan ditandai dengan

Ainai Hadi dan Kurniawan

79

Surat Pengakhiran Bimbingan yang ditujukan kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeril8).

3.

lmplementasi Konsep Pemidanaan lntegratif Pada Pidana Bersyarat

Berdasarkan konsep pemidanaan integratif (oleh Muladi), maka sejumlah perkara yang diputus dengan pidana bersyarat dapat dilihat apakah memenuhi tujuan pemidanaan

yang bersifat integratif, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan.

a.

Pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat

Tujuan pidana sebagai perlindungan masyarakat pada dasarmya merupakan tujuan semua pemidanaan (termasuk

tujuan dari pidana bersyarat). Dalam konteks ini sangat tidak bijaksana jikalau hakim pada perkara yang meresahkan masyarakat, melalui vonisnya melepaskan pelaku kejahatan tersebut dalam waktu yang singkat kedalam masyarakat. Dari

persfektif

ini,

pertimbangan hakim

dan jaksa

yang

mengutamakan aspek kerugian yang ditimbulkan dari tindak

pidana tersebut termasuk keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam penjatuhan pidana bersyarat pertimbangan-pertimbangan lainnya

telah

di

atas

menghindarkan

sebagian kecil masyarakat yang terlanjur melanggar aturan tt)

80

Wa*.n.ara, tanggal

7 Agustus 2010.


dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaannya yang berjangka pendek. Dengan hukumpidana

menghindarkan sebagian kecil terpidana dari pengaruh buruk

pidana pencabutan kemerdekaan, maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya penjahat yang lebih berat, yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

b.

Pemidanaan sebagai sarana Solidaritas Sosial Pidana bersyarat sebagai sarana memelihara solidaritas

masyarakat, dapat terwujud apabila hakim dalam putusan

pidana bersyarat tersebut menetapkan pula syarat-syarat

khusus (perjanjian istimewa) disamping syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1,4

c

KUHp

umum

yaitu:

E

terpidana akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalamtempo yang

akan

ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan

itu . Pemenuhan syarat

khusus (apabila ditetapkan hakim) oleh

terpidana merupakan bentuk solidaritas sosial terpidana kepada korban.

Ditinjau dari putusan pidana bersyarat yang telah dijatuhkan terhadap

1_1

perkara pidana di atas, hakim belum

pernah menetapkan syarat-syarat khusus (perjanjian istimewa)

tersebut, melainkan hanya menetapkan syarat umum dalam amar putusannya seperti: Menetapkan pidana tersebut tidak


8L

perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terpidana sebelum

lewat masa percobaan selama E;berakhir telah

bersalah

melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Penetapan syarat-syarat khusus (perjanjian istimewa)

tersebut dalam undang-undang sifatnya fakultatif, dengan demikian hakim boleh menetapkan syarat-syarat itu ataupun tidak.

Diantara perkara-perkara yang telah diputus dengan pidana bersyarat terdapat 2 perkara dimana antara pelaku dan korban sudah terdapat perdamaian sebelum putusan diucapkan. Kesedian pelaku yang telah mengganti kerugian yang dialami

korban tersebut digunakan sebagai salah satu pertimbangan

yang meringankan terdakwa sehingga dijatuhkan be rsya

c.

pidana

rat.

Pemidanaan sebagai sarana pencegahan Umum/Khusus

Perbaikan terpidana merupakan tujuan yang paling

penting dari serangkaian tujuan pemidanaan. perbaikan terpidana dalam pemidanaan bersyarat mengandung konsekuensi mutlak harus adanya pengawasan terhadap terpidana bersyarat. pengawasan yang sifatnya pemantauan belaka tentunya tidak banyak membawa manfaat bagi perbaikan

terpidana. Lemahnya pengawasan membawa citra yang kurang baik bagi lembaga pidana bersyarat, menimbulkan kesan sebagai

82


pemberian (kemurahan hati) hakim. Jadi laksana macan ompong yang tidak punya kekuatan apa -apa.

Secara normatif kepastian dilakukannya pengawasan

oleh kejaksaan terhadap terpidana bersyarat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14a ayat (4) sebagai berikut:

itu

( moksudnya pidono bersyorat) tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan, Perintah

sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa dapat

dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang

dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya itu diadakan juga;

Di samping pengawasan, terhadap terpidana bersyarat

penting pula diberikan pembimbingan. praktik menunjukkan, lebih dari 5 tahun terhadap terpidana bersyarat dalam Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak

dilakukan

pembimbingan oleh petugas BAPAS, dikarenakan klien tersebut secara hukum belum diserahterimakan.

Ketentuan Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan


:

83

(1)

Dalam hal putusan hakim memutuskan pidana bersyarat,

wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orangtua atau wali, Jaksa

wajib

menyerahkan terpidana

dan anak yang

bersangkutan kePada BAPAS. (2\

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)

dilakukan dengan pembuatan berita acara. (3)

Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) disampaikan kepada hakim Pengawas dan Pengamat setempat. (4)

Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS'

Selanjutnya terpidana bersyarat dapat pula dicabut statusnya sebagai klien oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS

menurut Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 3l- Tahun 1999 yaitu: Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau

cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya

sebagai

klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa Pidana aPabila:

a. Mengulangi melakukan tindak b. Menimbulkan

84

pidana;

keresahan dalam masyarakat;


c.

Tidak mentaati ketentuan perjanjian atau syaratsyarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;

d.

Tidak mengikuti atau mematuhi

program

pembimbingan yang ditetapkan oleh BApAS; atau e. Pindah

alamat atau tempat tinggal tanpa melapor

kepada BAPAS yang membimbing.

Ketentuan di atas telah menunjuk secara tegas bahwa

Jaksa lah yang berkewajiban untuk menyerahkan terpidana bersyarat kepada BAPAS. Jadi posisi BApAS dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menunggu (pasif). Di sisi lain terkait dengan

pembimbingan terpidana tersebut BAPAS mempunyai posisi yang strategis, bahkan dapat bertindak sebagai inisiator (aktif)

dalam hal terjadinya hal-hal tersebut pada pasal 4l- untuk pencabutan status klien terpidana bersyarat sehingga yang bersangkutan wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidananya.

Peraturan Pemerintah Nomor

sekaligus

telah

31 Tahun 1999 ini

menyeimbangkan kepentingan antara

pembimbingan terpidana bersyarat dengan pengawasan

terpidana bersyarat. Dengan demikian hakim

disamping

mempertimbangkan hal-hal mengenai terpidana secara subyektif dan obyektif, juga harus mempertimbangkan dan


85

memastikan pelaksanaan pengawasan

dan

pembimbingan

terpidana bersyarat tersebut.

d.

Pemidanaansebagaisaranapengimbalan Pidana sedikit atau banyak pastilah mengandung unsur

penderitaan atau nestapa. Menurut penulis dalam kaitannya dengan pidana bersyarat ini, pengimbalan yang biasa diartikan sebagai pembalasan (walaupun tidak mutlak sifatnya) terlihat pada penjatuhan pidana yang tidak bersyarat. Dari tabel di atas

dapat terlihat jumlah pidana yang tidak bersyarat ini jumlahnya

jauh lebih banyak (56 perkara) dibandingkan pidana bersyarat

(11 perkara). Pidana yang tidak bersyarat ini ditinjau lamanya (16 hari pidana penjara sampai dengan

l

dari

tahun)

memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana bersyarat, namun mengingat sifat perbuatan maupun latar belakang pelakunya,

maka untuk tujuan pengimbalan pidana penjara

singkat

dianggap lebih tepat. Sifat perbuatan yang tercela dan latar belakang pelaku yang sulit diperbaiki dengan sarana pidana

bersyarat juga ditunjukkan dengan pengenaan penahanan terhadap pelakunya selama pemeriksaan perkara berlangsung.

86


D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan 1

.

Adanya kesamaan pandangan/pertimbangan hakim dan jaksa penuntut umum daram penjatuhan pidana bersyarat. pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut berum didukung oleh praktik peraksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat yang memadai.

2'

Pengawasan terpidana bersyarat oreh jaksa masih terbatas pada

pemantauan (pasif)akibat belum adanya aturan yang khusus

mengenai

tata cara

pengawasan tersebut.

Sementara

pembimbingan terpidana bersyarat tidak dapat diraksanakan oreh petugas BApAS karena tidak dirakukan serahterima

terpidana oreh

jaksa kepada BApAS sebagai pembimbing.

3'

lmplementasi konsep pemidanaan integratif pada pidana bersyarat terlihat jelas sebagai sarana pencegahan khusus.

Saran

7. Disarankan kepada pemerintah agar dibentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemberi advis apakah hakim perru memberikan

pidana bersyarat ataukah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

2. Disarankan kepada pemerintah agar menunjuk lembaga pengawas yang sudah eksis di bidang peradiran (seperti Hakim pengawas dan Pengamat) untuk dapat bertindak sebagai koordinator dalam pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat.


87

Daftar Pustaka A.Z Abidin Farid, A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudon Delik don Hukum Penitensier, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Dwidja Priyatno, Sistem Peloksonoan Pidona Penjora di Indonesio, Refika Aditama, Bandung, 2(X)6. Harsono, HS, Sistern Boru Pembinoon Noropidono, Penerbit Djambatan, Jakarta,2OO6. Subagyo, Joko P, Metode Penelition Dolom Teori Don Prokek, Rineka Cipta, Jakarta, 1991Lamintang P-A-F, Hukum Penitensier lndonesio, Armico, Bandung, 1984.

Muladi, Barda Nawawi Arief, Bungo Rompai Hukum Pidono, Alumni, Bandung,1992. Muladi, Lembogo Pidono Bersyarot, Alumni, Bandung,2fi)2. Soerjono Soekanto, Pengantor Penelition Hukum, Penerbit Universitas lndonesia (Ul-Press), Jakarta, L986.

88


MGDIM$! JURNAL { 3 HUKUM IIAN KUAIIITAN JURNAL. Septemben Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Recommend Documents