34
III.
A.
METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah adalah jenis data sekunder dalam runtun waktu (time series), yaitu tahun 2006-2010 yang diperoleh dari Bag. Keuangan Pemda Lampung Selatan, BAPPEDA Lampung Selatan, dan BPS Lampung Selatan. Untuk menunjang penulisan ini digunakan juga metode kepustakaan guna mencari literatur yang mendukung tema penulisan.
B. Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatf.
1.
Analisis Deskriptif Kualitatif
Yaitu dengan menganalisa dan menafsirkan data dengan menggunakan teori-teori pendukung sehingga dapat memberikan gambaran umum dari pengelolaan Dana Perimbangan terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
35 2.
Analisis Kuantitatif
Untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Selatan dalam hubungannya dengan Dana Perimbangan maka digunakan alat analisis berupa pengukuran derajat desentralisasi fiskal, yaitu:
Rumus 1
PAD x 100% TPD
Semakin besar nilai persentase PAD terhadap TPD maka semakin besar pula kemandirian fiskal suatu daerah.
BHPBP x 100% TPD
Rumus 2
Semakin besar nilai persentase BHPBP terhadap TPD maka semakin besar kemandirian fiskal suatu daerah.
Rumus 3
DAU x 100% TPD
semakin besar nilai persentase rasio DAU terhadap TPD maka ini berarti semakin besar pula ketergantungan fiskal suatu daerah.
Dimana TPD = PAD + BHPBP + DAU Ket :
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
BHPBP
= Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DAU
= Dana Alokasi Umum
TPD
= Total Penerimaan Daerah
36 C.
Gambaran Umum Tempat Penelitian
1.
Geografis
Secara geografis Lampung selatan terletak pada posisi 5 15 LS- 6 0' LS dan 105 0 BT - 105 45' BT, dengan luas wilayah mencapai 3.406 km dengan ibukota Kalianda.
Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang utama keluar masuknya orang dan barang dari Pulau jawa, yang juga merupakan salah satu sektor yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wilayah Kabupaten Lampung selatan secara administratif meliputi 10 kecamatan yaitu meliputi 337 desa dan 5 kelurahan , 114 desa diantaranya merupakan desa tertinggal (BPS, 1998). Terdapat 53 desa pantai yang berada dalam 6 kecamatan yaitu Kec. Palas, Kec. Kalianda, Kec. Penengahan , Kec. Sidomulyo, Kec. Padang Cermin dan Kec. Katibung. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus yaitu pemekaran wilayah dari Kabupaten Lampung Selatan, maka batas-batas wilayah Kabupaten lampung Selatan adalah sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten
Lampung
Tengah dan Kabupaten Lampung Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.
37 2.
Penduduk
Penduduk yang berdomisili di Kab. Lampung Selatan bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, dan penduduk pendatang lebih besar datang dari pulau Jawa selain akibat perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan serta adanya program pemerintah melalui transmigrasi dimasa kemerdekaan. Jumlah penduduk di Kab. Lampung Selatan pada tahun 2009 berjumlah 1.162.708 jiwa, yang terdiri dari 602.317 laki-laki dan 560.391 jiwa perempuan. Dengan tingkat sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 107,4 persen, dengan tingkat pendapatan perkapita tiap tahunnya sebesar 1,92 persen.
Kabupaten Lampung Selatan dalam penerimaan DAU selalu teletak diperingkat tiga besar dalam penerimaan DAU dari pemerintah pusat dibandingkan dengan kabupaten lainnya, hal ini mennunjukan bahwa potensi fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan cukup besar.
Tabel 6. Perkembangan Penduduk dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2009 Jumlah Pendapatan Perkembangan Perkembangan Tahun Penduduk Perkapita (%) (%) (jiwa) (Rp) 2005 1.111.358 727.367 2006
1.128.912
1,58
731.695
0,60
2007
1.133.180
0,38
749.936
2,49
2008
1.142.435
0,82
774.065
3,22
2009
1.162.708
1,77
799.584
3,29
Rata-rata
0,91
Sumber : Data diolah dari BPS Lampung Selatan. Ket : *) data sementara
1,92
38 Tabel 6. menunjukan bahwa pendapatan perkapita masyarakat di Kab.Lampung Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 0,91 persen dan pendapatan perkapita yang mengalami perkembangan sebesar 1,92 persen. Selain dari bidang perdagangan, sektor pariwisata menjadi pendukung unggulan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari wisata alam, wisaya budaya, wisata tirta, dan wisata pantai yang diharapkan dapat memberikan potensi yang cukup besar dalam meningkatakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
3.
APBD Kabupaten Lampung Selatan
Umumnya struktur penerimaan APBD Kab. Lampung Selatan masih didominasi bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang lebih besar dari Penerimaan Asli Daerah itu sendiri.
Tabel 7. PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2006-2010. Tahun 2006
PAD (Rp) 2.261.100.425,08
Dana Perimbangan (Rp) 128.270.162.932,51
2007
3.048.575.602,62
121.668.433.346,85
2008
9.811.724.560,88
261.649.884.643,79
2009
9.519.594.688,38
302.922.580.423,91
2010
11.928.095.496,07
373.558.323.637,00
Sumber : Bag. Keuangan Pemda Kabupaten Lampung Selatan.
PAD tiap tahunnya mengalami peningkatan demikian halnya dengan dana perimbangan atau transfer pusat dengan belanja tiap tahunnya mengalami perkembangan sebesar 47,88 persen untuk belanja rutin dan 63,29 persen untuk belanja pembangunan, dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasian DAU pada Belanja Rutin, antara lain: Belanja Pegawai,
39 Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Setelah memenuhi kebutuhan rutin daerah sisa DAU dialokasikan pada Belanja Pembangunan dengan demikian DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah sehingga efesiensi dan efektifitas dari penggunaan DAU sangatlah penting dalam rangka Otonomi Daerah.
