PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No
Sasaran Strategis
(1) 1.
(2) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan
Indikator Kinerja 1.
(3) Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS
Target (4) 40%
Penjelasan Makna Indikator Dan Cara Perhitungan
(6) 1. Peningkatan Sistem Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam Pengawasan Internal dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah
Mewujudkan fungsi 1. pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu
1.
pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good government ).
40%
65%
X 100%
SKPD bertanggungjawab atas temuan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah dan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Pihak Eksternal tepat waktu. ∑TK Eks n -1 -∑TK Eks n ∑TK Eks n-1
2.
Kegiatan
(5)
∑Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun n ∑Rekomendasi Tahun n 2.
Program
X 100%
Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good government ).
2. Program Penaatan dan penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan 1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
1.
1
∑Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun n ∑Rekomendasi Tahun n 2.
Presentase penyelesaian rekomendasi pihak ikternal dalam periode tertentu
65%
X 100%
Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good government ). 2
∑Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun n
X 100%
∑Rekomendasi Tahun n 3
4
5 6
3.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
1.
Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat
100%
1 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1.
2.
4.
1. Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi (Pemerintah yang melayani)
Opini Audit Ekternal
WTP
2 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
1
Sebagai prioritas dalam bidang pengawasan 1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan telah ditetapkan beberapa kebijakan dalam Pengendalian Kebijakan KDH mengoptimalkan pengawasan internal, diantaranya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
1
Opini BPK RI = WTP 5.
Meningkatnya jumlah 1. SKPD yang bernilan SAKIP B
Persentase SAKIP SKPD bernilai B
35%
Sebagai prioritas dalam bidang pengawasan telah ditetapkan beberapa kebijakan dalam mengoptimalkan pengawasan internal, diantaranya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ∑SKPD Nilai B ∑SKPD Yang di Evaluasi
Pihak Kedua Bupati Hulu Sungai Selatan
1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
1
X 100%
Pihak Pertama Inspektur Kabupaten Hulu Sungai selatan
Drs.H.ACHMAD FIKRY,M.AP
Ir.RUSMAJAYA,MT Pembina Utama Muda NIP. 19630212 199203 1 009
Kegiatan (7) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Anggaran (8) 375.875.000
672.000
150.000.000
Penyusunan pengumpulan Pengiriman Laporan PajakPajak Pribadi PNS se Kab HSS
36.605.000
Penilainan Mandiri Program Reformasi Birograsi (PMPRB)
31.180.000
74.480.000 Pelaksanaan pengawasan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik PNS Fasilitasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Sistem perlindungan pelapor pengadaan barang/jasa
66.700.000 43.090.500
303.345.500
47.937.000
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
40.000.000
Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus
160.000.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
63.000.000
