22
menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Dalam hal ini, dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang/komoditi berguna menurut waktu dan tempat. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke ketempat lain. Tinggi rendahnya demand akan jasa-jasa angkutan tergantung pada pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Dengan perkembangan teknologi modern dalam bidang pengangkutan, banyak pengaruhnya pada perdagangan dalam negeri dan luar negeri, pembangunan ekonomi serta penyebaran penduduk ke seluruh wilayah di Indonesia. Infrastruktur transportasi wilayah terdiri dari tiga kata, yaitu infrastruktur dan transportasi serta wilayah. Sedangkan transportasi wilayah merupakan keterangan. Infrastruktur dalam transportasi bermacam-macam yaitu jalan (dalam angkutan darat), dermaga pelabuhan laut (angkutan) dan landasan pacu/Bandar udara (angkutan udara). Sedangkan wilayah berarti suatu permukaan dengan batasbatasnya tertentu, dimana terjadi interaksi antar sumber daya (yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya pembangunan lainnya). Dalam suatu wilayah, masing-masing pusat memiliki wilayah pengaruh dan antara pusat dan wilayah pengaruh dihubungkan oleh jaringan transportasi. Jadi, terdapat tiga unsur utama dalam pengembangan wilayah yaitu (1) ada pusat pertumbuhan (2) memiliki wilayah pengaruh dan (3) dihubungkan oleh jaringan transportasi. 10 Jaringan prasarana transportasi wilayah sudah di gunakan ke seluruh bagian wilayah yang tersebar. Seluruh bagian wilayah hampir semuanya telah terjangkau oleh pelayanan transportasi, berarti pembangunan daerah sudah merata ke seluruh bagian wilayah, interaksi pentingnya dimensi transportasi wilayah dalam pembangunan sosial dan perekonomian meningkat, serta mobilitas penduduk dan aksesibilitas transportasi lancar. 11
10 11
Ibid, hlm 4 Ibid, hlm 38
Universitas Sumatera Utara
23
Transportasi atau pengangkutan merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar (archipelago), perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. 12 Transportasi memberikan jasanya kepada masyarakat yang disebut jasa transportasi. Jasa transportasi akan habis dengan sendirinya, dipakai ataupun tidak dipakai. Jasa transportasi merupakan hasil atau keluaran (output) perusahaan transportasi yang memiliki jenis bermacam-macam sesuai banyaknya jenis alat transportasi (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa transportasi bus, dan lain-lain). Dan sebaliknya, jasa transportasi merupakan salah satu faktor masukkan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara maksimal. 13 Adapun golongan pemakai jasa angkutan tersebar dalam masyarakat terdiri dari : 1. Perusahaan-perusahaan Industri, perusahaan-perusahaan perdagangan dan lain sebagainya 2. Pemakai jasa dari pihak pemerintah
12
Sinta Baskoro, Pengantar Transportasi : Moda Transportasi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 2 13 Ibid, hlm 7
Universitas Sumatera Utara
24
3. Pemakai jasa angkutan dalam masyarakat umum. 14 Dalam rangka pemanfaatan jasa-jasa angkutan agar diusahakan secara efisien dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi. 15 Memasuki era global seperti saat ini, dunia ekonomi dan perdagangan pada khususnya mengalami perubahan sistem yang signifikan. Pasar bebas berarti masuknya komoditi barang dan jasa bebas tanpa ada lagi perlakuan istimewa yang bersifat nasional maupun regional. Karena Indonesia negara kepulauan maka memerlukan sarana angkutan laut yang lebih dibandingkan dengan sarana yang lainnya. Hal ini diperlukan guna menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, atau dengan negara lain, terutama yang belum terjangkau oleh sarana angkutan darat maupun sarana udara. Pengangkutan barang melalui laut skalanya lebih besar dibandingkan dengan pengangkutan barang melalui darat maupun udara. Dengan adanya hal tersebut berarti peluang terjadinya bahaya laut (Sea Perils) akan ada. Namun bahaya laut ini hanya dapat dikurangi intensitasnya atau diperkecil kemungkinannya, sebab bagaimanapun juga kemungkinan terjadinya kerugian karena adanya bahaya laut ini jauh lebih besar dari pada resiko akibat bahaya didarat dan diudara. Untuk keamanan, keselamatan dan kelancaran pengangkutan barang, baik eksportir maupun importir menggunakan sistem kontainer. Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan
menunjang
pembangunan
diberbagai
sektor,
salah
satunya
sektor
perdagangan. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka mencapai tujuan 14
H. A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm
15
Ibid
10-11
Universitas Sumatera Utara
25
cita-citanya seperti yang ditetapkan dalam konsep wawasan nusantara memerlukan sarana transportasi yang mantap. Salah satu sarana transportasi yang memegang peranan penting adalah angkutan laut. 16 Kita telah mengetahui bahwa hukum dagang ialah hukum perjanjian yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Pengurusan perusahaan adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Meskipun dari sudut ekonomis, perusahaan itu mutlak harus merupakan satu kesatuan yang bulat, tetapi dari sudut juridis, perusahaan itu belum tentu merupakan satu kesatuan, sebab segala sesuatu yang merupakan pengurusan perusahaan itu mempunyai peraturan sendiri. 17 Perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) merupakan pemegang kuasa dari pengirim untuk mengirimkan barang yang diterimanya dari pengirim kepada penerima di tempat yang telah disepakati antara pengirim dan penerima. Perusahaan freight forwarding akan mengatur apakah barang tersebut harus dikirim dengan menggunakan kapal laut terlebih dahulu atau harus dengan menggunakan pesawat udara, atau dengan menggunakan kereta api atau cukup dengan menggunakan truck sebelum menggunakan moda transportasi lain. Freight forwarding dalam hal ini diberi kuasa penuh oleh pemilik/pengirim barang untuk mengatur dapat diterima oleh penerima di pelabuhan yang dituju untuk itu. Freight forwarding adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa
pelayanan/pengurusan
atas
seluruh
kegiatan
yang
diperlukan
bagi
terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport baik melalui darat, laut dan udara.
16
http://kwu.pakgaol.com/2012/10/hukum-laut-dan-pengangkutan.html diakses tanggal 19 Januari 2014 17 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga belas, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 23
Universitas Sumatera Utara
26
Disamping itu, freight forwarding juga melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah Negara ekspor, Negara transit dan Negara impor. Serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya, freight forwarding juga melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan letter of credit/certificate of receipt/Bill of lading/Se Way/ Air Waybill/Hause Bill of Lading/Fiata Bill of Lading/Delivery Order dan sebagainya. Freight forwarding juga menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat
dari
kegiatan-kegiatan
transportasi,
penanganan
muatan
di
pelabuhan/gudang, pengurusan dokumentasi, dan juga mencakup insurance liabilities yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang. 18 Menurut Koleangan pengertian Freight Forwading adalah orang atau badan usaha yang melakukan jasa pengurusan dokumen dan atau definisi baku yang diberlakukan secara international, pengapalan barang atas permintaan importir atau eksportir dengan menerima pembayaran sebagai kompensasi. 19 Sedangkan menurut Suyono pengertian Freight Forwarding adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman , pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat, laut atau udara. 20 Freight forwarder adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman,
pengangkutan
dan
penerimaan
barang
dagang
dengan
18
Sinta Uli, Pengangkutan : Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkut laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, Cetakan Pertama, Penerbit USU Pers, 2006, hlm 6-7 19 Koleangan, D. Sistem Peti Kemas (Container System), Jakarta, 2008, hlm 20 20 Suyono, R. P. Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut, Edisi ke3. PPM, Jakarta, 2003, hlm 155
Universitas Sumatera Utara
27
menggunakan multimodal transport melalui darat, laut, dan/udara. Disamping itu, freight forwarder juga melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah Negara export, Negara transit dan Negara import. 21 Freight Forwarder bertindak sebagai prinsipal apabila : 22 1. Freight Forwarder berlaku sebagai suatu kontraktor bebas (independent contractor), bertanggung jawab atas namanya sendiri, tidak hanya kesalahnnya sendiri tetapi terhadap seluruh pelaksanaan angkutan termasuk periode barang selama dalam pengawasan carrier dan semua penangung jawab multimoda lainnya yang digunakan atas pekerjaan yang diminta pelanggan. 2. Bertanggung jawab atas tindakan dan kesalahan carrier dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak angkutan. 3. Melakukan konsolidasi, yaitu mengumpulkan muatan partai kecil dari beberapa shipper dan mengirim muatan tersebut dalam satu shipment kepada agent consolidation di pelabuhan tujuan dan menyerahkannya kepada consignee. Apabila freight forwarder mengambil alih tugas angkutan darat, mengangkut sendiri barang yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan konsolidasi dan multimodal
transport,
menerbitkan
House
Bill
of
Lading
atau
House
Airwaybill sendiri, maka dapat dikatakan freight forwarder tersebut berlaku prinsipal. 23 Dalam sistem hukum pengangkutan Indonesia usaha freight forwarding ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 dimana dalam pasal 43 21
Ibid Hamdani, Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor, Penerbit Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 405 23 http://indahblgl.blogspot.com/2013/03/bisnis-freight-forwarding-di-indonesia.html diakses tanggal 19 Januari 2014 22
Universitas Sumatera Utara
28
dari peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa jasa usaha penunjang angkutan laut meliputi: 1. Usaha bongkar muat barang 2. Usaha jasa pengurusan transportasi 3. Usaha ekspedisi muatan kapal laut 4. Usaha angkutan perairan pelabuhan 5. Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan angkutan laut 6. Usaha tally dan 7. Usaha depo dan petikemas Usaha
jasa
pengurusan
transportasi
(freight
forwarding)
adalah
kegiatan/usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara. 24 Soal pengangkutan merupakan hal penting bagi pedagangan. Suatu perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat. Sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menurut undang-undang, seorang pengangkutan hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja. Jadi tidak perlu ia sendiri mengusahakan sebuah alat pengangkutan, meskipun pada umumnya ia sendiri yang mengusahakannya. Selanjutnya menurut undang-undang, ada perbedaan antara seorang pengangkut dengan seorang expeditur, yang hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman barang saja. Pada hakikatnya mereka hanya merupakan perantara
24
Sinta Uli, Op.Cit, hlm 22
Universitas Sumatera Utara
29
antara orang yang hendak mengirimkan barang dengan orang yang akan mengangkutnya. 25 Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. Di dalam ketentuan hukum tentang pengangkutan laut diatur yakni Undangundang Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan dimana Angkutan laut Pasal 3 terdiri atas: angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus; dan, angkutan laut pelayaran-rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur mengenai kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan perairan, sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif. Penjelasan pasal 2 ayat 4 memuat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda bahwa yang dimaksud dengan “pengurusan transportasi” adalah kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi
25
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Dagang, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 342
Universitas Sumatera Utara
30
terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara yang dapat mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi, serta layanan logistik. Hukum transportasi laut terdiri dari dua kata yakni hukum dan laut. Jadi hukum laut adalah hukum yang mengenai laut, baik bersifat publik, maupun bersifat ke perdataan . Hukum laut bersifat publik kalau menyangkut masalah umum, sebaliknya hukum laut bersifat perdata apabila menyangkut perseorangan. Khusus mengenai pengangkutan laut tidak di jumpai definisinya dalam KUHD. Namun dalam PP No. 17 tahun 1988 di jumpai mengenai pengangkutan laut. “Setiap kegiatan pelayaran yang menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain antara beberapa pelabuhan”. (Pasal 1 angka 1 PP No. 17 tahun 1988). Berkaitan dengan pengaturan pengangkutan laut, pada awalnya hanya di atur dalam KUHD buku II, Bab V karena KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda, namun kemudian di ganti menjadi I dan di sempurnakan pada tanggal 17 september 1992 dengan UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran sekarang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 26
26
http://emyindah.blogspot.com/2013/01/hukum-pengangkutan-laut-darat-dan-udara.html diakses 18 Januari 2014
Universitas Sumatera Utara
31
Ketentuan yang bertentangan dengan jiwa UU No. 21 Tahun 1992 juga dapat ditemukan dalam PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan. PP ini membenarkan usaha pelayaran dalam dan luar negeri melakukan usaha bongkar muat penumpang dan barang. Dengan kata lain PP ini telah memunculkan kembali sistem pengelolaan yang menghilangkan pembedaan antara fungsi usaha pokok dan fungsi usaha penunjang. Tidak adanya pembedaan antara fungsi usaha pokok dan usaha penunjang inilah yang justru ingin dieleminir oleh UU No. 21 Tahun 1992 karena telah melemahkan fungsi angkutan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan pelayaran ternyata lebih mengutamakan usaha bongkar muat barang karena sektor lebih menguntungkan secara finansial. Dalam jangka panjang kecenderungan ini akan melemahkan sistem pelayaran nasional. Selanjutnya UU Pelayaran Tahun 2008 masih berusaha menjalankan konsistensi pengaturan usaha bongkar muat seperti dalam UU No. 21 Tahun 1992. Walaupun undang-undang belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan pelaksananya. 27
B. Pengaturan tentang kapal sebagai alat angkut barang-barang di laut Menurut teori kemampuan ini, kapal itu adalah semua alat yang mampu bergerak di atas permukaan air dan menurut teori ini pula bahwa apabila benda itu, sudah tidak mampu lagi bergerak diatas permukaan air, maka benda itu tidak dapat lagi disebut sebagai kapal. Kemudian apabila kita hubungkan pengertian kapal yang disebut dalam pasal 309 ayat (1) KUHD itu dengan pasal 309 (2) KUHD maka yang disebut kapal itu bukan hanya kerangka/lunas (casco/hull)-nya saja, tetapi juga termasuk apa yang dinamakan dengan bagian dan perlengkapan kapal. Tegasnya bahwa 27
Hasnil Basri Siregar, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Sebuah Studi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Dalam Usaha Bongkar Muat Pelabuhan Di Indonesia), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum, Diucapkan Di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa, Kampus Usu, 2008, hlm 14
Universitas Sumatera Utara
32
semua benda atau alat yang menjadi satu dengan kapal yang digunakan secara tetap dan semua barang yang terpasang atau terikat padanya adalah termasuk pengertian kapal. Sedangkan terhadap benda-benda yang habis dipakai (verbruikbare goederen) walaupun berhubungan dengan kapal tidak termasuk di dalam pengertian kapal. 28 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kapal sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb). Sedang didalam Undangundang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Kapal didefinisikan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 29 Kapal merupakan alat angkut umum baik yang bersifat Nasional maupun Internasional. Keadaan sanitasi kapal yang kurang memenuhi syarat dapat menjadi sumber penularan penyakit, dimana semua bagian atau ruangan yang ada dalam kapal mempunyai faktor resiko dalam menularkan penyakit. Kondisi alat angkut kapal yang tidak baik maka memungkinkan untuk timbulnya faktor penyakit di atas kapal seperti tikus, kecoa dan nyamuk. Hal ini tentu didasari atas kenyataan bahwa kapal adalah salah satu usaha bagi umum yang langsung dipergunakan oleh masyarakat, sehingga perlu pengawasan kesehatan terhadap alat angkut tersebut. Salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit yaitu dengan upaya pengendalian faktor resiko di kapal, yaitu menjaga sanitasi kapal yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi kapal sangat dipengaruhi oleh manusianya disamping konstruksi dan kompartemen kapal itu sendiri, sehingga jika tidak ditangani dengan
28
Djohari Santosa, Pokok-Pokok Hukum Perkapalan, Cetakan pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 4-5 29 http://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Moda_Transportasi_Laut diakses pada tanggal 18 Januari 2014
Universitas Sumatera Utara
33
baik maka kompartemen di dalam kapal itu akan menyebabkan resiko yang memungkinkan munculnya faktor di dalam kapal tersebut. Salah satu jenis Sarana dalam pengangkutan laut yaitu Kapal. Kapal merupakan sarana yang terpenting dalam pengangkutan melalui laut. Karena tanpa ada kapal maka pengangkutan melalui laut tidak akan terjadi. Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi “segala” alat perlengkapannya. 30 Kata “segala” di atas menunjukkan bahwa apapun namanya dan apapun sifatnya sepanjang bisa menjalankan fungsi sebagai berlayar (bisa disebut sebagai alat berlayar) maka itu adalah kapal. Sedangkan menurur pasal 1 angka 36 UU No 17 tahun 2008 yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dalam perancangan sebuah kapal, sistem penggerak merupakan hal yang terpenting dalam perancangan sebuah kapal, dimana penggerak kapal berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk memberikan aksi pada kapal berupa tenaga mekanik untuk menjalankan kapal baik berupa gerakan maju mundur kapal maupun maneuvering yang lain dari kapal tersebut. Pada umumnya kapal menggunakan motor atau diesel sebagai mesin penggerak dari kapal yang dibantu dengan propeller sebagai komponen untuk menggerakan kapal serta rudder sebagai alat bantu maneuvering kapal. 30
Pasal 309 ayat 1 dan 2 KUHD
Universitas Sumatera Utara
34
Pada hakekatnya fungsi sebuah kapal ialah sebagai alat pengangkut di air dari suatu tempat ketempat lain, baik pengangkutan barang, penumpang maupun hewan. Selain sebagai alat angkut, kapal digunakan untuk rekreasi, sebagai alat pertahanan dan keamanan, alat-alat survey atau laboratorium maupun sebagai kapal kerja. Untuk pengujian sistem autopilot digunakan model kapal tanker, karena kapal tersebut hanya ke tempat satu ke tempat yang lain, berbeda dengan kapal penangkap ikan yang berhenti setiap waktu yang harus menggunakan pengemudi. Betapa pentingnya keselamatan pelayaran bagi para pihak yang bersangkutan dengan pengangkutan di laut terutama bagi para pemakai jasa angkutan sudah tidak dapat disangkal lagi. Telah menjadi prinsip umum bahwa setiap orang yang mengirim barang atau penumpang kapal sebagaimana menghendaki terjaminnya keselamatan jiwa dan barang itu sejak saat pemberangkatannya sampai di tempat tujuan. Untuk maksud itulah maka kapal sebagai alat angkutan tersebut terjamin “layak laut’’nya (sea worhness), sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana dengan tertib, aman dan sempurna. Tentang layak laut-nya kapal itu hanyalah merupakan salah satu faktor saja bagi terjaminnya keselamatan pelayaran, sebab masih ada faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran, antara lain: diisyaratkannya kemampuan dan kebijaksanaan nahkoda sebagai pemimpin kapal atau bidang teknis – nautis serta adanya pengetahuan dan keahlian dari perwira kapal serta kepandaian yang cukup dari anak buah kapal tersebut dalam melakukan tugasnya. Hal ini sehubungan dengan adanya suatu pendapat yang mengatakan bahwa apabila kapal telah berada dilautan merupakan suatu masalah tersendiri dan
Universitas Sumatera Utara
35
disinilah kedudukan nahkoda memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Dengan alasan inilah pemerintah perlu mengadakan usaha – usaha yang diperlukan guna mengatur terjaminnya keselamatan pelayaran bagi para penumpang dan barang yang diselenggarakan dengan menggunakan kapal itu.Disini tampak bahwa kapal yang digunakan pelayaran di laut itu hanya dilengkapi dengan segala alat-alat perlengkapan yang diperlukan, terutama tentang teknik-konstruksi kapal tersebut. Meskipun nahkoda telah memenuhi persyaratan dalam memimpin kapal baik mengenai kemampuan dan keahliannya, tapi kalau kapal yang dipimpinnya itu belum cukup diperlengkapi dan belum cukup diawaki Sudah tentu tentang keselamatan barang itu belum terjamin. Maka sebelum kapal digunakan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian tentang “layak-laut kapal” tersebut. Untuk itu menjamin kelayak lautan nahkoda harus memperhatikan ketentuan yang ada mengenai “layak laut”(sea worthnees). Mengenai layak laut kapal ini KUHD dalam pasal 459 menentukan : “Pengguna penyediaan kapal (pencarter kapal ) berwenang untuk menyuruh memeriksa kapal oleh seorang ahli atas biayanya sebelum mempergunakan menurut ketentuan yang terdapat dalam carter partai” Pengertian Perusahaan Perkapalan terdapat dalam pasal 323 sampai 340f KUHD, ada 24 buah pasal. Perusahaan Pelayaran (Rederij) adalah suatu badan yang menjalankan perusahaan dengan cara mengoperasikan kapal atau usaha lain yang erat hubungannya dengan kapal. 31
31
Yuga Adi, Penerapan hukum pelayaran dalam perjanjian kerja laut ( pkl ) diakses http://yugaadinugroho.blogspot.com.html pada tanggal 18 Januari 2014
Universitas Sumatera Utara
36
Dalam kegiatan pengiriman barang, ada beberapa pihak yang saling terkait satu sama lain yaitu Shipper (pengirim barang), Carrier (jasa pengangkutan), Consignee (penerima barang). Untuk mengakomodasikan pengiriman barang tersebut diperlukan alat atau sarana transportasi. Ada berbagai alat transportasi, baik melalui darat, laut dan udara yang digunakan untuk mengirim barang dari suatu negara ke negara lain. Namun yang sering digunakan sebagai alat angkut barang untuk kegiatan ekspor-impor adalah angkutan laut. Dalam hal ini alat angkut laut memiliki kelebihan dapat memuat lebih banyak barang. Kita hidup di planet bumi, dimana luas lautan 3 kali lebih luas daripada daratan, manusia terus berkembang menciptakan teknologi-teknologi yang lebih efisien untuk membuat alat transportasi laut yang bisa menghubungkan antar pulau dan antar benua di bumi, bukan hanya sebagai alat angkut transportasi manusia, tetapi juga untuk alat transportasi barang. Salah satu alat transportasi yang bisa digunakan adalah kapal, kapal memiliki keunggulan dibandingkan alat transportasi lainnya seperti pesawat udara, yaitu jumlah muatan yang dapat di angkut oleh kapal lebih banyak, dan juga tidak diperlukan biaya terlalu banyak untuk membuat sarana lalu lintasnya seperti jalan raya atau rel seperti mobil dan kereta api, untuk melaksanakan fungsinya, kapal hanya memerlukan pelabuhan, alur perairan, dan kolam pelabuhan. Tingkat kecelakaan relatif lebih sedikit karena dalam pembangunan kapal sudah dilengkapi sarana pencegahan dan penanggulangannya. Kapal dapat bekerja atau berlayar jika kapal tersebut laik laut, baik badan kapalnya, mesin peralatannya dan pengawakannya, harus sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional. Menurut Undang-Undang Pelayaran nomor 17
Universitas Sumatera Utara
37
tahun 2008, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindahpindah. Kapal boleh berlayar jika sudah dikatakan Laik Laut, menurut UndangUndang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 kapal laik laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakn garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Di Indonesia, Lembaga hukum yang berhak untuk menyatakan Laik Laut atau tidak sebuah kapal. 32
C. Pengaturan dan Pengurusan Transportasi Pengangkutan Laut Pengurusan Transportasi (Freight forwarder) sendiri menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 10 th 1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) pasal 1 berbunyi: "yang dimaksud dengan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarder) dalam keputusan ini adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, laut, udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penimbangan, 32
penyimpanan, pengurusan
sortasi,
pengepakan
penyelesaian
penundaan,
dokumen,
penerbitan
pengukuran, dokumen,
http://kapalroro.blogspot.com/2012/12/pendahuluan.html diakses tanggal 19 Januari
2014
Universitas Sumatera Utara
38
perhitungan biaya angkut, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterirnanya barang oleh yang berhak menerirnanya". Pengurusan transportasi (freight forwarder) juga menyelesaikan biaya-biaya yang timbul akibat dari kegiatan transportasi, penanganan muatan di pelabuhan/gudang, pengurusan dokumentasi dan juga mencakup insurance liabilities yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang. Pengertian Jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) didefinisikan dalam PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER70/PJ/2007) yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan SK Menhub tersebut, yang dimaksud dengan Jasa
Freight
Forwarding adalah :
Usaha
Berbadan Hukum Indonesia, yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan penyelesaian
dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman
barang-barang tersebut
sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak
menerimanya. Pengertian pengurusan transportasi (freight forwarder) diketemukan pada International maritim dictionary antara lain : 33
33
Bayu Yudha Prasetya, Arsip Ketegori Hukum, Tugas Hukum Pengangkutan, https://bayuyudhaprasetya.wordpress.com/category/hukum/ diakses tanggal 16 Februari 2014
Universitas Sumatera Utara
39
1) Seseorang atau perusahaan yang melakukan pekerjaan atau nama kapal atau eksportir dan memberikan perincian secara mendetail tentang pengiriman barang tersebut, 2) Pengapalan, asuransi dan pengurusan dokumen-dokumen barang tersebut, 3) Pengiriman barang dari pelabuhan ke daerah yang di tuju, 4) Pelayanan jasa termasuk pajak bea cukai, 5) Mencarter tempat untuk barang tersebut, mempersiapkan LC, 6) Membuat invoice dan seluruh surat- surat yang berkaitan dengan barang yang akan dikirim. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh pengurusan transportasi (freight forwarder) terlihat bahwa ia benar-benar sebagai arsitek yang unggul dalam pengirim barang tersebut. Keberhasilan pengiriman barang yang baik tergantung kepada pengurusan transportasi (freight forwarder) yang benar -benar memberikan pengelolaan yang baik. Seandainya kita menyerahkan pekerjaan tersebut kepada masing-masing orang atau perusahaan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Untuk itu freight forwarding akan menghemat penggunaan waktu dan biaya dalam pengiriman barang-barang umum. Kitab Hukum Dagang Indonesia mengatur tentang pengertian pengurusan transportasi (freight forwarder) yang diartikannya sebagai ekspeditural. Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya melalui darat dan perairan. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas terlihat bahwa pengurusan transportasi (freight forwarder) berusaha untuk memberikan jasa transportasi yang baik melalui darat laut dan udara.
Universitas Sumatera Utara
40
Pengurusan transportasi (freight forwarder) pada mulanya berorientasi pada konsumer dimana pelayanan merupakan produk produsen. Jasa angkutan merupakan perencanaan transpot logistik untuk memenuhi kebutuhan konsumer. Pengelola jasa adalah pengusaha transportasi tanpa logistik yang merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen pada saat itu, tempat dan keadaan yang diperlukan. Pekerjaan yang termasuk kedalam pengurusan
transportasi
(freight
forwarder)
tersebut
adalah
transportasi,
manajemen, mencari order, prosedur, gudang, penangan barang, pengepakan dan penjadwalan produk. Hal ini merupakan kunci bagi perusahaan jasa angkutan dalam menjual jasa dengan menawarkan gudang (logistik) dan perencanaan yang baik dalam pengiriman barang ekspor. Dalam pelaksanaan jasa pengangkutan barang umum dilakukan oleh EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) merupakan perusahaan yang melakukan usaha untuk pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui laut untuk diserahkan kepada/di terima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang. Dalam proses pengiriman barang, dokumen pengiriman barang ekspor sangat penting dalam memperlancar pengiriman barang dari tempat asal barang sampai ketujuan akhir Jasa EMKL dalam pengiriman barang angkutan umum akan memberikan keuntungan kepada pemilik barang dimana waktu yang dipergunakan tidak begitu lama dan biaya yang dikeluarkan dapat diperkecil. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan
Universitas Sumatera Utara
41
penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut. Keberadaan perusahaan ekspedisi dalam dunia pengangkutan barang telah lama. Spesifikasi kegiatan ekspedisi muatan kapal laut sebenarnya hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh freight forwarder, khususnya jenis freight forwarder lokal barang yang diangkut melalui laut. Sehingga dengan demikian EMKL merupakan salah satu jenis usaha freight forwarder lokal. 34 Pengurusan transportasi (freight forwarder) sangat penting artinya bagi pengiriman barang umum sehingga ia dianggap sebagai physical distribution. Physical distribution dapat mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan logistik seperti transportasi, pengelolaan, pengiriman barang dengan kapal, gudang, pengepakan, penamaan, pengawasan terhadap kualitas, manajemen dan ketentuan- ketentuan bea cukai. Penggabungan ke semua kegiatan tersebut diatas akan menimbulkan biaya yang rendah bila dilakukan secara keseluruhan bila dibandingkan pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah-pisah. Perkembangan ekspor barang-barang ke masyarakat internasional menimbulkan persaingan pasar,yang begitu hebat sehingga dibutuhkan suatu kenyataan bahwa barang ditawarkan kepasar ditentukan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Disamping itu pengepakan barang dan sistem transportasi yang tepat akan menemui penentu dalam persaingan pasar bagi perusahaan–perusahaan suatu negara untuk mempertahankan pasar internasional. Dalam kaitannya dengan ekspor Indonesia ke Eropa, dimana konsumen suatu barang tidak sama lokasinya dengan importir, maka kualitas produk akan lebih terjamin dengan cara pengepakan yang baik yang akan mempertahankan kualitas produk tersebut sampai ditangan 34
Hasim Purba, Op.Cit, hlm 169
Universitas Sumatera Utara
42
konsumen. Perlunya pengepakan yang baik disebabkan karena transportasi barang dari pelabuhan Eropa sampai kepasar dengan mempergunakan bermacam alat angkut seperti : kapal laut,kereta api, truk dan seterusnya (roll on-roll off) dan pemindahannya bisa berakibat terhadap barang yang diangkut. Dalam menghadapi pasar tunggal Eropa pada dasarnya tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan pengurusan transportasi (freight forwarder) Indonesia sepanjang ekspor Indonesia masih didasarkan atas FOB. pengurusan transportasi (freight forwarder) Indonesia harus dapat melakukan kerjasama dengan freight forwarder asing dalam rangka pengiriman barang-barang komoditi ekspor keluar negeri. Untuk itu kerjasama tersebut diupayakan berdasarkan asas keuntungan kedua belah pihak dalam bidang pengangkutan/pengiriman barang- barang umum. Perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan Internasional dalam pengangkutan /pengiriman barang umum. Hukum Internasional mengatur beberapa kaedah yang berkaitan dengan pengangkutan/pengiriman barang umum seperti : a. Konvensi terhadap pengiriman barang dengan melalui jalan darat b. Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui kereta api, c. Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui laut. (Konvensi Hague den Hamburg) d. Konvensi Warsawa tentang pengiriman barang melalui udara. Ketentuan – ketentuan diatas sangat penting artinya untuk diterapkan dalam pengiriman barang umum bila pengurusan transportasi (freight forwarder) Indonesia ingin memasuki pasar Internasional. Ketidak tahuan terhadap ketentuan diatas dapat menimbulkan kerugian pada pengurusan transportasi (freight
Universitas Sumatera Utara
43
forwarder) nasional bila terjadi sengketa dengan freight pengurusan transportasi (freight forwarder) forwarder Internasional terhadap kerusakan barang dan kehilangan barang yang dikirimkan tersebut. Untuk menciptakan suatu sistem angkutan terpadu, pengurusan transportasi (freight forwarder) berperan untuk memberikan pelayanan Door to Door Service yang dimulai dari pabrik di luar negri sampai ke Job Site diperlukan suatu jaringan yang baik untuk beroperasi atau bergerak diluar negri yang merupakan perwakilan atau agen dari usaha tersebut maupun di Indonesia sendiri, sehingga dapat menjamin pelaksanaan forwarding. Dalam peningkatan badan usaha ini Gafeksi mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan citra yang baik antara pedagang dan perusahaan angkutan umum internasional pengurusan transportasi (freight forwarder) harus dibina dan dikembangkan dalam proses menuju pengurusan transportasi (freight forwarder) ikut serta dalam globalisasi ekonomi. Freight Forwarding harus berperan dalam rangka membantu pemilik barang untuk mengirimkan barangnya dengan biaya yang rendah dan aman. Hal tersebut akan membantu pembangunan nasional karena konsumen akan terbantu dalam penawaran harga. yang dilakukan oleh pemilik barang. 35 Kegiatan forwarder jika dilihat dari segi fungsinya sebagai konsultan angkutan, maka pengurusan transportasi (freight forwarder) dapat mewakili pihak shipper atau pihak penerima barang (consignee) yang akan melakukan kegiatan pengiriman / penerimaan barang dari tempat asal ke tempat lain yang dituju atau sebaliknya, baik yang berskala Nasional (Interinsuler) maupun Internasional (Export/ import), maka untuk memudahkan pekerjaan tersebut, pihak pemilik barang (cargo owner)
35
Bayu Yudha Prasetya, Tugas Hukum Pengangkutan diakses http://bayuyudhaprasetya. wordpress.com.html pada tanggal 18 Januari 2014
Universitas Sumatera Utara
44
dapat mempercayakan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan oleh pengurusan transportasi (freight forwarder). Dalam melaksanakan perwalian tersebut pengurusan transportasi (freight forwarder) akan mengambil alih semua tanggung jawab atas barang, mulai pada saat barang diserahkan oleh cargo owner sampai barang tersebut tiba dan diterima oleh pihak yang berhak menerimanya atau pihak yang tercantum dalam dokumen pengapalan di suatu tempat tujuan yang telah ditentukan. Prosedur
kegiatan
dalam
pelaksanaan
perwalian
ini,
pengurusan
transportasi (freight forwarder) memiliki lingkup yang mencakup : 1) Forwarder Bertindak Atas Nama Eksportir : a. Memilih route serta mode transport yang dikehendaki b. Melakukan booking space ke perusahaan Shipping Line c. Melakukan serah terima barang dengan cargo owner (Eksportir). Pada saat
serah
terima
barang
dilakukan,
transportasi (freight forwarder) menyerahkan Cerificate of Receipt (CFR)
maka pengurusan
dokumen
Forwarders
dan Forwarder Certificate of Transport
(FCT) kepada eksportir. d. Mempelajari
bentuk
Letter of
yang relevan dengan rencana
Credit (L/C) serta aturan pemerintah pengiriman
eksportir (Country of Origin) dan Negara yang tersebut akan
transit
barang, baik di Negara memungkinkan barang
(Country of Transito) serta Negara tujuan
dimana barang tersebut akan dibongkar (Country of Destination). e. Melaksanakan
pengepakan
(packing)
barang
dengan
mempertimbangkan kondisi alam dan regulasi yang berlaku pada negara
Universitas Sumatera Utara
45
yang
akan
dilalui atau negara transit serta Negara tujuan barang
sehingga keamanan
dan keselamatan barang akan tetap terjaga.
f. Melaksanakan pergudangan barang (jika memungkinkan) g. Penimbangan serta pengukuran barang h. Mengasuransikan barang,
bilamana
pihak
eksportir
menghendaki
agar barangnya untuk diasuransikan. i. Melakukan
pengangkutan
barang
ke
pelabuhan
muat (Port of
Loading) dengan terlebih dahulu mengurus dokumen ekspor Barang (PEB)
serta
dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan oleh
(carrier). j. Membayar semua biaya
yang timbul terkait
dengan
pengangkutan
dan pengurusan dokumen, termasuk pembayaran freight k. Menerima full set Bill of Lading (B/L) dari carrier l. Memonitor pergerakan barang selama dalam perjalanan serta melakukan komunikasi dengan
forwarding agen yang
ada
di
luar
negeri
(Port of Destination), dengan terlebih dahulu mengirim Telex Release dalam rangka persiapan
clearance dokumen dan Cargo delivery saat
barang tiba. m. Dalam hal terjadi kerusakan barang, maka forwarder melalui agennya di pelabuhan tujuan,
melaksanakan
pencatatan
kerusakan serta
kehilangan barang dalam proses klaim. 36 2) Bertindak Atas Nama Importir
36
Ilyas P. Chariem, Pengertian dan Lingkup Kegiatan Freight Forwarding, Kampus biru: Angkutan Melalui Laut (1 st Session) http://paswalmar-ami.blogspot.com, diakses tanggal 16 Februari 2014
Universitas Sumatera Utara
46
Lingkup kegiatan forwarder dalam hal bertindak sebagai importir dapat diuraikan sebagai berikut : a. Menerima dan mengecek dokumen impor serta dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan dalam rangka impor b. Memonitor
pergerakan
barang
impor
untuk mengetahui kapan barang
tersebut akan tiba. c. Mengurus pengambilan Delivery Order (D/O) atas barang pada perusahaan pelayaran serta membayar biaya yang timbul terkait kegiatan impor d. Membuat dan mengajukan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke kantor bea cukai dengan terlebih dahulu membayar Bea Masuk, dan Pajak lainnya atau mengajukan
dalam rangka surat
pajak
impor ke bank devisa yang ditunjuk
permohonan penimbunan
sementara di luar
kawasan pabean (Gudang Lini II) dalam hal PIB belum memenuhi syarat pengajuan. e. Mempersiapkan gudang sementara (jika memungkinkan) f. Melakukan pengurusan Job Slip ke pihak operator pelabuhan (Pelindo) divisi Usaha Terminal Peti Kemas (UTPK) dengan melampirkan dokumen dari customs sebagai legalitas bahwa barang impor tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. g. Melakukan pengangkutan serta penyerahan barang kepada consignee. 37 Beberapa pengertian tentang pengurusan transportasi (freight forwarder) telah kita ketahui.Selanjutnya bagaimanakah perusahaan Freight Forwarding dijalankan serta bagaimanakah tata laksananya.Seperti telah dijelaskan sebelumnya
37
Ilyas P. Chariem, Pengertian Dan Lingkup Kegiatan Forwarding, diakses http://paswalmar-ami.blogspot.com/html pada tanggal 18 Januari 2014
Universitas Sumatera Utara
47
bahwa pada dasarnya seorang Forwarder adalah seorang perantara atau agen dari mereka yang memerlukan adanya ruang muatan disatu pihak dan di lain pihak bagi mereka yang memerlukan barang muatan bagi sarana angkutan yang dimilikinya. Oleh karenanya seorang Forwarder dalam posisinya yang demikian itu harus dapat berdiri dan bertindak dengan baik bagi keuntungan atau kepentingan dari pihakpihak yang terkait. 38
D. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Melalui Laut Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak. 39 Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, “take it or leave it contract”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak berlaku. Banyak isi perjanjian baku yang memberatkan atau merugikan konsumen. 40 Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang dan/atau 38
http://newfanyaauraresta.blogspot.com/2012/06/freight-forwarding_10.html diakses 18 Januari 2014 39 Herlien Budiono, Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 3 40 H. Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, hlm 177
Universitas Sumatera Utara
48
penumpang
dimana
pihak
pengangkut
mengikatkan
dirinya
untuk
menyelenggarakan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu dan pihak-pihak pengirim barang dan/atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutan. Berdasarkan pengertian perjanjian pengangkutan diatas, di dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak yakni: 1) Pengangkut 2) Pengirim barang atau penumpang Penerima barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi para pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan barang. 41 Para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut terdiri dari pihak pengangkutan dan pengiriman/penerima barang. Secara garis besarnya, pihak pengangkut mempunyai kewajiban menjaga penyerahannya ke pelabuhan, sedangkan pemilik barang/penerima barang berkewajiban untuk membayar ongkos-ongkos
pengangkutan
(freight)
atas
pengangkutan
barang
yang
diperintahkannya untuk diangkut tersebut. Dalam hal pengangkutan, baik pengangkutan orang maupun barang antar pulau atau Negara khususnya dalam dunia perdagangan, maka peranan kapal laut sangat dominan. Oleh karena pengangkutan merupakan masalah yang sangat penting di dalam dunia perdagangan, maka dengan demikian akan timbul atau lahir suatu perjanjian pengangkutan yang diadakan antara pengangkutan di satu pihak dan si pemilik barang di pihak lain.
41
Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Cetakan Pertama, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 183
Universitas Sumatera Utara
49
Sebagai wakil ekspotir dan importir, maka CV. Camar Indah Medan setelah menerima order pengiriman barang dari eksportir akan melakukan berbagai persiapan, yang meliputi komoditi dagang yang akan dikirim, mencarikan pengangkutan atas barang tersebut, memperlengkapi barang muatan dengan dokumen yang disyaratkan oleh Negara ekspor dan Negara impor, antara lain commercial invoice, packing list, certificate of origin, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan melakukan pembayaran pajak ekspor, Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) apabila diperlukan, agar kemudian barang dapat diserahkan kepada pengangkut, dan pengangkut akan mengeluarkan Bill of Lading. Sedangkan untuk memasukkan barang dari Negara lain (impor), maka CV. Camar Indah Medan akan mempersiapkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (FEB), Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) dan melakukan pembayaran pajak impor. Oleh karena itu, setelah menerima intruksi pengiriman barang (shipping instruction) dari seorang eksportir, maka ada beberapa pelaksanaan yang harus dilakukan oleh CV. Camar Indah Medan selaku wakil dari eksportir: 1. Memastikan telah dilakukannya perjanjian pengangkutan melalui laut antara pemakai jasanya/eksportir dengan pembeli/importirnya di luar negeri sebagai syarat yang terpenting dalam ekspor impor barang dan telah dibukanya L/C oleh importir di luar negeri yang ditujukan eksportir. 2. Memastikan bahwa komoditi yang akan diekspor tersebut tidak termasuk di dalam kelompok barang yanag dilarang untuk diekspor atau komditi yang diawasi. 3. Mengantarkan peti kemas (container) ke gudang eksportir agar eksportir dapat memuat sendiri barang yang akan dikirim ke dalam peti kemas tersebut untuk
Universitas Sumatera Utara
50
selanjutnya akan diantarkan ke gudang ekspeditur dengan disertai berupa dokumen penunjang, antara lain faktur barang (invoice packing/weight list, copy L/C), dan lain-lain. 4. Mempersiapkan berbagai sertifikat tentang standar/mutu komoditi ekspor beserta dengan dokumen lain yang diperlukan, misalnya Certificate of Origin dan lain sebagainya. 5. Berdasarkan atas Shipping Instruction atau surat perintah pengiriman barang, serta dokumen lainnya dari eksportir antara lain invoice, packing list, copy L/C dan dokumen penunjang lainnya, maka selanjutnya akan dibuatlah dokumen Pemberitahun Ekspor Barang (PEB) disertai dokumen pemeriksaan surveyor (apabila diperlukan). Selanjutnya dengan dokumen PEB) tadi, ekspeditur akan segera ke bank untuk membayar pajak ekspor yang terutang. Setelah memeriksa seluruh dokumen, serta dilaksanakannya seluruh prosedur lainnya yang diperlukan, maka kantor pabean akan memberikan persetujuan agar barang dapat segera dimuat ke atas kapal. 6. Selanjutnya ekspeditur akan mengeluarkan barang muatan tersebut dari gudang lalu menyerahkan barang muatan tersebut kepada pengangkut dengan disertai dokumen pengapalan barang. 7. Setelah menerima barang muatan tersebut, pengangkut akan menerbitkan dokumen pengangkutan kepada ekspeditur yang bersangkutan, untuk kemudian diserahkan kepada eksportir (pemakaian jasa) sebagai salah syarat untuk mencairkan L/C pada bank devisanya. 42
42
Wawancara dengan Muhammad Taufik Bidang Staf Bagian Import CV. Camar Indah Medan (Tanggal 20 Februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
51
CV. Camar Indah Medan selaku wakil dari eksportir atau importir maka mewajibkan untuk mempersiapkan berbagai dokumen untuk tujuan mengirimkan barang ke luar negeri (ekspor) maupun memasukkan barang ke dalam negeri (impor) untuk mendukung kegiatan forwarding tersebut yaktu: 1. Dokumen perbankan yaitu menyangkut tata cara pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang biasanya dituangkan dalam perjanjian pengangkutan agar proses jual beli dapat dilakukan dengan sempurna. Tata cara pembayaran yang lazim dan disukai dalam perdagangan luar negeri adalah dengan melakukan pembukaan Letter of Credit yang dinilai lebih melindungi kepentingan para pihak yang berada pada Negara yang berbeda. 2. Dokumen angkutan yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diproses guna pelaksanaan pengiriman barang dari tempat penjual ke tempat yang dikehendaki oleh pembeli. Dokumen ini meliputi dokumen yang dipersyaratkan atas barang yang ingin dikirim ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh pengangkutan sendiri. 3. Dokumen pabean yaitu dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk dapat melakukan ekspor maupun impor barang yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang bersangkutan. 43
43
Wawancara dengan Muhammad Taufik Bidang Staf Bagian Import CV. Camar Indah Medan (Tanggal 20 Februari 2014)
Universitas Sumatera Utara
52
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN OLEH PERUSAHAAN TRANSPORTASI DALAM PROSES PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DILAUT
A. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang berawal dari tempat pemberangkatan dan berakhir di tempat tujuan. Tempat pemberangkatan pada pengangkutan laut disebut pelabuhan pemberangkatan dan tempat berakhirnya disebut pelabuhan tujuan. Perjanjian
pengangkutan
adalah
persetujuan
dimana
pengangkut
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan
bahwa
perjanjian sudah
terjadi
dan
mengikat.
Perjanjian
pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, yaitu kegiatan memuat, membawa dan menurunkan/membongkar, kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain 44 Dalam pengangkutan barang, perjanjian pengangkutan laut berakhir sejak muatan barang diserahkan kepada penerima di dermaga pelabuhan tujuan, atau digudang penerima, atau di gudang pengangkut, tergantung dari perjanjian yang telah disepakati. Apabila biaya pengangkutan belum dibayar oleh pengirim, perjanjian pengangkutan berakhir pada saat muatan barang diserahkan kepada penerima dan biaya pengangkutan dibayar di tempat yang ditentukan. Ini menunjuk
44
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 41
44 Universitas Sumatera Utara
