BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Kehadiran uang1 di suatu daerah merupakan hal yang menarik untuk dikaji, terutama di suatu negara yang baru memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Uang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai: (1) alat perantara dalam pertukaran, (2) kesatuan hitung, (3) alat penyimpanan, (4) alat pembayaran yang ditangguhkan. 2 Di bidang politik kehadiran uang menunjukkan kedaulatan suatu negara serta kemandirian ekonomi, terlebih negara yang baru merdeka tentu membutuhkan uang dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Demikian juga arti penting kehadiran uang di Indonesia, yang pada tanggal 17 Agustus 1945 baru memproklamasikan kemerdekaannya. Pemerintah Republik Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi dan keuangannya ketika pasukan Sekutu yang juga membonceng Belanda kembali masuk ke Indonesia di akhir tahun pasca kemerdekaan. Pasukan Sekutu yang awalnya menyatakan bertugas melucuti tentara Jepang yang telah kalah pada perang “Asia Pasifik” ternyata berupaya agar Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Sebagai upaya untuk memperbaiki ekonomi dan pembiayaan perang melawan pasukan 1
Uang adalah suatu benda yang diterima masyarakat dapat pergunakan sebagai alat perantara dalam mempermudah proses pertukaran baik dalam pertukaran barang maupun jasa. Lihat Indera Dermawan, Pengantar Uang dan Perbankan,Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 5. 2
Ibid., hlm. 19.
1
Universitas Sumatera Utara
Sekutu,
Pemerintah
Republik
kemudian
mengeluarkan
kebijakan
dengan
mengedarkan Oeang3 Republik Indonesia (ORI). Kebijakan ini kemudian baru dapat terwujud setelah pemerintahan Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta akibat aksi teror yang dilancarkan pasukan sekutu di Jakarta.4 ORI yang dikeluarkan pemerintah ternyata tidak mampu disebar ke seluruh wilayah Indonesia akibat sulitnya pengangkutan dan adanya pendudukan tentara Sekutu di beberapa daerah. Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan uang di daerah, pemerintah Indonesia kemudian memberikan otoritas kepada masing-masing daerah untuk mencetak uang sendiri yang kelak disebut dengan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).5 Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi keuangan negara dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara Indonesia di awal kemerdekaan. Keberadaan ORIDA selain berguna sebagai alat tukar yang sah dari pemerintah Indonesia, juga berfungsi sebagai upaya menekan peredaran uang infasi Jepang dan mata uang asing lainnya yang banyak beredar di masyarakat. Uang daerah ini juga perlambang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. 3
Penulisan kata “Oeang” yang berarti “uang” pada saat ini sesuai dengan ejaan yang berlaku di Indonesia awal kemerdekaan, ejaan ini disebut ejaan Van Ophuysen. Lihat Parlaungan Ritonga, dkk., Bahasa Indonesia Praktis, Medan: Baritong Jaya, 2011, hlm. 32-33. 4
Oey Beng To, Sejarah kebijakan Moneter Indonesia I (1945-1950), Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991, hlm. 75-76. 5
J.D. Parera, (Ed)., Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959; Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia, 2005, hlm. 73.
2
Universitas Sumatera Utara
Sumatera Utara merupakan daerah penting di periode awal kemerdekaan, provinsi yang dibentuk pada tahun 1948 ini meliputi daerah Keresidean Sumatera Timur, Keresidenan Tapanuli dan Keresidenan Aceh.6 Di daerah ini terdapat Kota Medan yang sempat menjadi Ibukota Provinsi Sumatera, juga terdapat kota Pematang Siantar yang pernah menjadi tempat pencetakan ORIDA di Pulau Sumatera.7 Pencetakan dan peredaran uang dilakukan di daerah ini, hingga akhirnya berhenti akibat Belanda melakukan agresi militer menguasai dan membentuk Negara Sumatera Timur pada tahun 1947.8 Efek psikologis kaum bangsawan kerajaan di Sumatera Timur akibat banyaknya keluarga kerajaan yang terbunuh pada “revolusi sosial” menjadi salah satu faktor terbentuknya Negara Sumatera Timur.9 Pembunuhan kaum bangsawan kerajaan terjadi karena kaum revolusioner pendukung Republik menganggap kaum
6
Wilayah Sumatera Utara yang menjadi kajian penelitian penulis dalam skripsi ini dibatasi hanya pada 2 keresidenan saja, yaitu yang meliputi Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli. Provinsi Sumatera Utara terbentuk tahun 1948 melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1948, berdasarkan Undang-Undang tersebut wilayah Provinsi Sumatera Utara terdiri atas wilayah Keresidenan Sumatera Timur, Keresidenan Tapanuli, dan Wilayah Aceh. 7
Pencetakan ORIDA di Pematang Siantar dilaksanakan setelah pemindahan ibukota pemerintahan dari Medan ke Pematang Siantar, pemindahan ibukota Provinsi Sumatera dilakukan karena kondisi keamanan kota Medan yang tidak kondusif sebagai pusat pemerintahan. Hal ini muncul setelah kedatangan tentara sekutu ke kota Medan serta dikeluarkannya sebuah “maklumat” oleh komando pasukan Sekutu kepada para pemuda revolusi untuk menyerahkan semua senjata hasil sitaan dari tentara Jepang. Kebijakan tentera Sekutu ini mengakibatkan munculnya rasa curiga yang berujung pada bentrok fisik antara pemuda republik dan pasukan Sekutu. Lihat Budi Agustono, Dkk., Sejarah Etnik Simalungun, Tanpa tempat penerbit dan tahun terbit, hlm. 374-375. 8
Mansyur, The Golden Bridge: Jembatan Emas 1945, Medan: Lembaga Sosial Juang ’45 Medan Area, tanpa tahun terbit, hlm. 376-379. 9
Suprayitno, Mencoba Lagi Menjadi Indonesia, Dari Federalisme ke Unitarisme: Studi Tentang Negara Samatera Timur, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001, hlm. 83-84.
3
Universitas Sumatera Utara
bangsawan menghalangi kemerdekaan dengan mempersiapkan kehadiran Belanda kembali berkuasa di Sumatera Timur. Kebencian terhadap kaum bangsawan bertambah dengan adanya hak istimewa tanah bagi para bangsawan dan penduduk Melayu di Sumatera Timur yang memicu lahirnya kecemburuan etnis non Melayu. Akibat pembunuhan itu, kaum bangsawan kemudian berpaling mendukung Belanda menduduki daerah Sumatera Timur bersamaan dengan agresi militer Belanda pertama. Terbentuknya Negara Sumatera Timur juga dipengaruhi oleh sikap politik pecah belah Belanda dalam upaya untuk menguasai daerah Sumatera Timur yang banyak menghasilkan uang dari sektor perkebunan. Terbentuknya Negara Sumatera Timur tentu mempengaruhi eksistensi ORIDA di daerah tersebut. Percetakan uang di Pematang Siantar terhenti akibat agresi militer Belanda yang menyerang kota-kota penting di Sumatera Timur, serta pergantian penguasa di Sumatera Timur membuat pemenuhan uang pemerintah Republik terganggu. Oeang Republik Indonesia Daerah di Sumatera Utara memiliki jenis masingmasing tergantung wilayah penggunaannya. Hal ini terjadi karena pendudukan berbagai daerah dan pembentukan Negara Sumatera Timur mengakibatkan upaya peredaran ORI dan ORIDA sulit dilaksanakan, dilain sisi kebutuhan uang untuk mendanai pemerintahan dan perang melawan Sekutu meningkat. Sebagai upaya mengatasi kesulitan keuangan, pemerintah kabupaten mengeluarkan kebijakan pemberlakuan uang daerah masing-masing. Dalam perjalanan penggunaannya, ORIDA harus bersaing ketat dengan berbagai jenis mata uang yang berlaku di 4
Universitas Sumatera Utara
wilayah Sumatera Utara. Munculnya berbagai jenis mata uang yang cukup banyak beredar ini mengakibatkan inflasi yang berpengaruh pada rendahnya nilai uang tersebut sebagai alat tukar. Latar belakang kebijakan pemberlakuan ORIDA sebagai alat tukar yang sah di wilayah Sumatera Utara pada masa perang kemerdekan melawan Belanda merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian tentang ORIDA sebelumnya pernah dilakukan, namun hanya mengkaji tentang makna simbolik pada uang kertas ORIDA di Sumatera.10 Khusus penelitian tentang latar belakang munculnya ORIDA serta upaya pencetakannya di Sumatera Utara sampai saat ini belum pernah dikaji, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejarah terkait alat tukar tersebut. Penelitian ini diberi judul “Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) di Sumatera Utara 1947-1950”. Pada tahun 1947 merupakan tahun dimulai pencetakan ORIDA di Pematang Siantar dan mengawali berlakunya uang daerah di Sumatera. Pematang Siantar menjadi lokasi pencetakan uang daerah seiring dengan pemindahan Ibukota Provinsi Sumatera dari Medan ke Pematang Siantar setelah terjadinya pertikaian antara pemuda revolusi dengan tentera sekutu, yang mengakibatkan Medan tidak kondusif sebagai kota pemerintahan. Kemudian pada tahun 1950 adalah akhir dari berlakunya ORIDA yang ditandai dengan kebijakan penyeragaman uang dalam 10
Arif Budiman, “Kajian Makna Simbolik Visual Uang Kertas Masa Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) di Sumatera” Skripsi Sarjana, belum diterbitkan. Institut Seni Indonesia: Yogyakarta, 2013.
5
Universitas Sumatera Utara
upaya penetapan satu mata uang yang diakui di Indonesia. Kebijakan itu dilakukan dengan menarik berbagai macam ORI dan ORIDA serta memberlakukan kebijakan “Gunting Syafrudin”, yaitu pengguntingan uang pemerintahan Belanda yang sebelumya berlaku di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah Setiap penelitian pasti memiliki masalah yang menjadi landasan dari penelitian itu. Adapun yang menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini adalah tentang latar belakang pengeluaran ORIDA sebagai alat tukar yang sah di Sumatera Utara pada tahun 1947-1950. Penjabaran Masalahnya akan dikaji dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaima kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia Masa Awal Kemerdekaan? 2. Bagaimana kondisi Politik Ekonomi Sumatera Utara hingga tahun 1947? 3. Apa yang melatarbelakangi upaya pencetakan berbagai macam ORIDA di Sumatera Utara tahun 1947-1950?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini tentu memiliki manfaat bukan hanya bagi peneliti, namun juga bagi masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk:
6
Universitas Sumatera Utara
1. Menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia masa awal kemerdekaan. 2. Menjelaskan kondisi Politik Ekonomi Sumatera Utara hingga tahun 1947. 3. Menjelaskan latarbelakang upaya percetakan berbagai macam ORIDA di Sumatera Utara tahun 1947-1950. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menambah referensi dan khasanah penelitian tentang sejarah uang (sejarah ekonomi) lokal di Indonesia. 2. Untuk masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang sejarah uang lokal (daerah). 3. Aspek praktis yang dapat diharapkan dari penelitian ini ialah dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah untuk menghadirkan museum uang daerah.
1.4 Tinjauan Pustaka Informasi terkait latar belakang pengeluaran kebijakan percetakan ORIDA diperoleh dari berbagai buku. Buku yang pertama ialah buku terbitan Dinas Sejarah Kodam II Bukit Barisan yang berjudul “Perang kemerdekaan di Sumatera 19451950”. Buku ini banyak menceritakan perjuangan melawan pasukan sekutu yang masuk ke daerah-daerah di Sumatera serta kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di dalam buku ini sedikit dijelaskan upaya Pemerintah Kabupaten Asahan dan Keresidenan Sumatera Timur
7
Universitas Sumatera Utara
mengatasi kesulitan keuangan dengan mengeluarkan uang daerah masing-masing. Buku ini membantu penulis memperoleh informasi terkait upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di berbagai kabupaten di Sumatera Utara dalam menghadapi perang dan kesulitan ekonomi. Buku selanjutnya yang memberikan informasi tentang ORIDA ialah buku berjudul “Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959” yang di editori oleh J.D. Parera. Di dalam buku ini secara detail dijelaskan tentang sejarah lahirnya Bank Indonesia mulai proses nasionalisasi dari De Javasche Bank hingga menjadi bank sentral di Indonesia. Sejalan dengan pemaparan sejarah Bank Indonesia, buku ini juga menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia awal kemerdekaan serta latar belakang pengeluaran kebijakan pencetakan uang di Indonesia. Buku ini banyak memberikan informasi kepada penulis dalam memahami kondisi keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun 1945-1950 yang menjadi bagian penting dalam penulisan skripsi ini. Buku karangan Suprayitno yang berjudul, “Mencoba Lagi Menjadi Indonesia, Dari Federalisme ke Unitarisme: Studi Tentang Negara Sumatera Timur” juga menjadi salah satu sumber informasi penelitian ini. Buku ini berisi tentang kondisi Sumatera Timur awal kemerdekaan hingga terbentuknya Negara Sumatera Timur akibat sakit hati para kaum aristokrat kerajaan di Sumatera Timur yang dibunuh pada masa revolusi sosial. Buku ini membantu dalam menjelaskan keadaan Sumatera
8
Universitas Sumatera Utara
Timur di awal terbentuknya menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri dan perubahan pemerintahan yang terjadi di dalamnya. Sumber informasi lain tentang ORIDA adalah buku yang berjudul “Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)” karangan Oey Beng To. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai kondisi ekonomi dan politik Indonesia awal kemerdekaan dan upaya pemerintah pada masa itu mengeluarkan kebijakan moneter dalam hal keuangan untuk perbaikan ekonomi. Buku ini juga menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia awal kemerdekaan hingga masuknya sekutu yang menguasai daerah-daerah penting di Indonesia, termasuk Jakarta yang pada awal kermerdekaan adalah kota pemerintahan Republik Indonesia. Kebijakan “Gunting Syafrudin” yang menandakan akhir berlakunya ORIDA serta berlakunya satu jenis uang Republik Indonesia Serikat (RIS) juga menjadi bahasan di dalam buku ini. Buku ini banyak memberi informasi kepada penulis terkait kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi dan keuangan di Indonesia pada masa awal dan revolusi kemerdekaan. Untuk mendukung penelitian ini, perlu dilakukan langkah-langkah teoritis menggunakan kajian diluar disiplin ilmu sejarah. Untuk itu perlu kiranya memahami buku karangan Indera Dermawan dalam bukunya,” Pengantar Uang dan Perbankan”. di dalam buku ini dijelaskan secara lengkap fungsi dan jenis uang serta kaitannnya dengan perbankan.
9
Universitas Sumatera Utara
Skripsi yang ditulis oleh Arif Budiman dengan judul “Kajian Makna Simbolik Visual Uang Kertas Masa Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) di Sumatera” juga menjadi salah satu sumber informasi dalam penelitian ini. Skripsi ini membahas makna yang terkandung di dalam gambar yang terdapat pada uang daerah di Pulau Sumatera. Dalam skripsi ini disinggung sedikit tentang sejarah ORIDA di Sumatera termasuk salah satunya adalah Uang Republik Indonesia Pulau Sumatera (URIPS).
1.5 Metode Penelitian Metode menjadi bagian yang wajib dalam setiap penelitian, terutama metode penelitian. Metode Penelitian merupakan aturan sistematis yang berguna sebagai proses dalam memperoleh fakta-fakta dan perinsip-perinsip untuk mencari kebenaran dari permasalahan. Metode yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan jejak-jejak peninggalan sejarah.11 Dalam penerapannya, metode sejarah menggunakan empat tahapan pokok, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik yakni mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang kita teliti. Metode yang penulis lakukan dalam heuristik adalah studi arsip dan studi pustaka. Studi arsip dilakukan dengan
11
Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. dari Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 39.
10
Universitas Sumatera Utara
mengumpulkan sejumlah data-data primer berupa arsip terkait kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera, serta pemerintah keresidenan-keresidenan yang ada di Sumatera Utara masa revolusi kemerdekaan dalam hal pencetakan ORIDA. Untuk mengumpulkan arsip-arsip tentang ORIDA, penulis mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Museum Negeri Medan, Museum Bank Indonesia Jakarta, Bank Indonesia cabang Medan dan Bank Indonesia Pusat Jakarta. Selain studi arsip, dalam heuristik metode yang paling sering digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka penulis lakukan untuk mengumpulkan sumbersumber yang berhubungan dengan penelitian ini baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan lainnya. Untuk mengumpulkan sumber pustaka penulis mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan T. Lukman Sinar, dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar. Setelah terkumpul sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, maka tahapan selanjutnya adalah kritik sumber, baik kritik intern maupun ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk memilah apakah dokumen itu diperlukan atau tidak serta menganalisis apakah dukumen yang telah dikumpulkan asli atau tidak dengan mengamati tulisan, ejaan, jenis kertas serta apakah dokumen tersebut isinya masih utuh atau diubah sebagian. Kritik intern yaitu suatu langkah untuk menilai isi dari
11
Universitas Sumatera Utara
sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kredibilitas sumber atau kebenaran isi dari sumber tersebut.12 Tahapan selanjutnya adalah Interpretasi yaitu memuat analisis dan sintesis terhadap data yang telah dikritik atau diverifikasi. Tahapan ini dilakukan dengan cara menafsirkan fakta, membandingkannya untuk diceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Tahapan terakhir dari metode ini adalah historiografi atau penulisan. Tahapan penulisan dilakukan agar fakta-fakta yang telah ditafsirkan baik secara tematis maupun kronologis dapat dituliskan. Historiografi merupakan proses mensintesakan fakta, suatu proses menceritakan rangkaian fakta dalam suatu bentuk tulisan kritis analitis dan bersifat ilmiah sehingga tahap akhir penulisan ini dapat dituangkan dalam bentuk skripsi dengan terlebih dahulu menulis rancangan daftar isi skripsi.
12
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995, hlm.
99-100.
12
Universitas Sumatera Utara
