Nomor Putusan Pengadilan Pajak
Put.53311/PP/M.XVIIIB/99/2014
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1678/WPJ.07/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00234/107/11/056/12 tanggal 18 Desember 2012;
Menurut Tergugat
:
bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan faktur pajak yang seharusnya diberikan nomor dengan kode transaksi “03”, namun diberikan nomor dengan kode transaksi “07”, sehingga berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Cacat dan Penggugat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;
Menurut Penggugat
:
bahwa jika Tergugat menyebutkan bahwa barang tersebut sedianya digunakan untuk keperluan PT Pertamina EP karena dalam DO PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Batam meminta untuk Iangsung dikirimkan ke warehouse PT Pertamina EP Batam dan posisi PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi merupakan kontraktor dari PT Pertamina EP, semua itu adalah benar sesuai dengan DO untuk PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi. Namun seharusnya pihak peneliti dapat melihat bahwa substansinya transaksi tersebut terjadi hanya antara Penggugat cabang Batam dan PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Batam, pelunasan pembayaran yang terjadi pun tidak dibayar oleh PT Pertamina EP, melainkan telah dilunasi dan dibayar oleh PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Batam. Dan transaksi tersebut diluar dari Perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan PT Pertamina EP yang tertuang dalam Perjanjian Nomor 1079/SP/EP0000/2010-SO. Sehingga rasanya tidaklah tepat apa yang coba dijelaskan oleh Tergugat;
Menurut Majelis
:
bahwa dasar hukum yang terkait dengan materi gugatan ini adalah : 1. Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (“UU KUP”); Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak; 2. Pasal 13 ayat (1), ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (“UU PPN”); (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c; c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;
(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: f. kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; 3. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 4. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010; (2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak; bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Surat Nomor 680/SP-LTR/IX/13 tanggal 5 September 2013 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1678/WPJ.07/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak; bahwa ketidaksetujuan Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : 1. bahwa atas penyerahan JKP berupa penyerahan jasa pengangkutan (transport) dari Batam ke PT Pertamina EP, Penggugat menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi “03” sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 yang menunjuk PT Pertamina EP sebagai pemungut PPN; 2. bahwa pada saat melakukan proses penagihan ke PT Pertamina EP, untuk melengkapi dokumen penagihan, Penggugat melampirkan faktur pajak dengan kode”07” untuk barang kena pajak yang telah dilunasi PDRI-nya oleh PT Pertamina EP pada saat mengeluarkan BKP keluar dari pelabuhan Batam. Hal ini dilakukan dengan anggapan tidak ada PPN yang perlu ditagih lagi karena proses penyerahan bukan penyerahan BKP; 3. bahwa Tergugat mengenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4)
UU KUP sebesar 2% dari DPP karena kekeliruan Penggugat menerbitkan faktur pajak dengan kode “07” atas proses penagihan yang bukan penyerahan BKP, adalah jelasjelas tidak benar. Sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP dapat dikenakan sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (4) UU KUP apabila ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak karena telah terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU PPN; bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-5849/WPJ.07/2013 tanggal 21 Oktober 2013 pada intinya menyatakan: 1. bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP460/PL/WPJ.07/KP.0405/2012 tanggal 18 Desember 2012 diketahui bahwa sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP, karena Penggugat merupakan Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN. Penggugat salah dalam mengisi kode faktur pajak yang seharusnya kode untuk penyerahan yang dipungut oleh Pemungut PPN, tapi diisi oleh Penggugat dengan kode untuk penyerahan yang tidak dipungut; 2. bahwa PT Pertamina EP adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, di mana menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010, PT Pertamina EP ditunjuk sebagai pemungut PPN, sehingga Penggugat wajib membuat faktur pajak saat penyerahan BKP dan/atau JKP kepada PT Pertamina EP, dengan kode transaksi pada nomor faktur pajak “03”; 3. bahwa faktur pajak yang diterbitkan Penggugat dengan kode transaksi pada faktur pajak “07” adalah tidak benar karena kode tersebut digunakan atas penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut, Ditanggung Pemerintah (DTP), dan Penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan fakta yang ada, tidak ada penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat ke kawasan bebas; 4. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.03/2010 menyatakan Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 5. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 disebutkan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Cacat, dan menurut Pasal 15 ayat (1) huruf C yang menyatakan Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP dan perubahannya dalam hal menerbitkan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Pasal 8, Pasal 9 ayat (10), dan Pasal 10 ayat (6); 6. bahwa berdasarkan uraian data dan ketentuan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan faktur pajak yang seharusnya diberikan nomor dengan kode transaksi “03”, namun diberikan nomor dengan kode transaksi “07”, sehingga berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Cacat dan Penggugat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;
bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan para pihak yang disampaikan di persidangan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : 1. bahwa Penggugat dengan Surat Nomor 717/SP-LTR/IX/13 tanggal 23 September 2013 telah mencabut permohonan putusan sela mengenai penundaan pelaksanaan Penagihan Pajak Atas STP PPN Nomor 00234/107/11/056/12 tanggal 18 Desember 2012, dikarenakan atas penagihan STP tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat; 2. bahwa dalam surat yang sama, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang mengenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP karena kekeliruan Penggugat menerbitkan faktur pajak dengan kode “07” atas proses penagihan, bukan penyerahan BKP, adalah jelas-jelas tidak benar. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila ada kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak karena telah terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP sesuai dengan Pasal 13 UU PPN; 3. bahwa Penggugat dalam suratnya Nomor 809/SP-LTRDV13 tanggal 28 Oktober 2013 menyatakan bahwa alasan Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 huruf f adalah tidak tepat, karena secara jelas bertentangan (mempersempit cakupan) sebagaimana yang diatur dalam UU KUP Pasal 23 ayat (2). Peraturan Pemerintah tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan sesuai dengan UU KUP Pasal 48, karena mengatur suatu norma yang bertentangan dengan yang sudah diatur lebih dahulu dalam UU KUP Pasal 23 ayat (2); 4. bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 meyampaikan Pendapat Hukum Prof.Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum yang pada intinya menyatakan bahwa upaya administratif Penggugat untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak harus dilakukan sebanyak 2 (dua) kali; 5. bahwa Penggugat dalam suratnya Nomor 095/SP-LTR/II/14 tanggal 19 Februari 2014 menyatakan bahwa penjelasan dari Prof Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum merupakan pendapat hukum, bukan merupakan suatu aturan undang-undang yang mengikat sebagai hukum tetap. Menurut Penggugat jika dilihat dari klausul kata-kata pada Pasal 36 ayat (1a) UU KUP serta pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2013 pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa permohonan tersebut “hanya” dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali. Tidak terdapat klausul kata-kata “harus diajukan 2 (dua) kali”. Maka atas dasar asumsi tersebut Penggugat memiliki kebebasan untuk mengajukan satu kali atau dua kali atas permohonan tersebut sebelum diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak; bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan tertulis maupun lisan yang disampaikan di persidangan, ketentuan yang berlaku, dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa permohonan Putusan Sela yang dimohon oleh Penggugat sesuai dengan Surat Gugatan Nomor 680/SP-LTR/IX/13 tanggal 5 September 2013 telah dicabut oleh Penggugat dengan Surat Nomor 717/SP-LTR/IX/13 tanggal 23 September 2013, sehingga permohonan Putusan Sela tidak dibahas lagi; bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-1678/WPJ.07/2013 tanggal 13 Agustus 2013, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,
sehingga Majelis sependapat dengan Penggugat bahwa Keputusan tersebut merupakan objek gugatan; bahwa materi yang menjadi objek gugatan adalah kesalahan Penggugat menerbitkan Faktur Pajak yang seharusnya diberikan nomor dengan kode transaksi “03”, namun diberikan nomor dengan kode transaksi “07”, Majelis sependapat dengan Tergugat karena berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Cacat sehingga Penggugat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu 2% dari Dasar Pengenaan Pajak; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis telah bermusyawarah dan berpendapat untuk mempertahankan koreksi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat; menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan Gugatan Penggugat;
mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan menolak permohonan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1678/WPJ.07/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00234/107/11/056/12 tanggal 18 Desember 2012, atas nama : PT XXX; Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut : A. Martin Wahidin ..................................................... sebagai Hakim Ketua, Harry Prabowo ........................................................... sebagai Hakim Anggota, Entis Sutisna ............................................................... sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dean Endah Barianty sebagai Panitera Pengganti, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : A. Martin Wahidin ..................................................... sebagai Hakim Ketua, Naseri .......................................................................... sebagai Hakim Anggota, Entis Sutisna ............................................................... sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dean Endah Barianty sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan Terbanding, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;
