TUGAS AKHIR PANCASILA
Menurunnya Semangat Pancasila Saat Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Pancasila
: Nama
: Erma Widiyanti
NIM
: 11.01.2948
Kelompok : B Jurusan
: D3 Teknik Informatika
Dosen
: Bp. Irton, SE
STIMIK Amikom Yogyakarta Jl. Ring Road Utara. Condong Catur, Sleman, Yogyakarta – Indonesia Telp: (0274)884201-207 Fax: (0274)884208
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah Saya dapat menyelesaikan makalah ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan makalah ini dibuat oleh Saya dalam rangka memenuhi tugas Pendidikan Pancasila Semester 1. Saya menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Namun, Saya berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi Saya pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
Yogyakarta, 25 Oktober 2011
Penulis
Tema
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari - hari
Judul
Menurunnya Semangat Pancasila Saat Ini
Abstraksi Isi makalah ini secara keseluruhan adalah menjelaskan tentang bagaimana penerapan pancasila di negara Indonesia saat ini. Tentang arti pancasila, Rumusan Pancasila dan bagaimana lahirnya Pancasila, tentang berbagai penyimpangan terhadap sila – sila pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap dan juga sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Faktor yang menyebabkan menipisnya semangat pancasila.Perbedaan Pancasila di masa lalu dan masa sekarang. Dan juga membahas tentang bagaimana seharusnya
upaya yang
dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi
kembali nilai pancasila. Agar di Indonesia ini tercipta kerukunan, keadilan, dan kedamaian, serta masyarakat adil dan makmur sesuai nilai – nilai pancasila.
Latar Belakang Masalah Berbagai masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme, rendahnya kualitas pendidikan, masalah kesehatan dll, menimbulkan banyaknya permasalahan salah satunya adalah penyimpangan nilai – nilai pancasila. Padahal, jelas sekali tertulis bahwa isi dari sila
–
sila
adalah
untuk
menciptakan
suasana
yang
berKetuhanan,
berKemanusiaan, Bersatu, berMusyawarah, dan berKeadilan. Tapi secara kenyataan tujuan – tujuan tersebut belum bisa tercapai. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang belum bisatertuntaskan dan juga rendahnya rasa cinta tanah air kepada negeri, menjadi bukti penyebab semakin menipisnya rasa dan semangat Pancasila di Indonesia.
Rumusan Permasalahan Saat ini banyak warga Indonesia yang belum mengetahui apa itu Pancasila dan arti pentingnya Pancasila. Sejarah Rumusan Pancasila Rendahnya rasa cinta tanah air, yang mengakibatkan munculnya ketergantungan terhadap negara lain sehingga Indonesia menjadi negara konsumtif. Tingginya tingkat asusila yang tidak sesuai dengan bunyi sila ke 2.
Peraturan hukum di Indonesia belum sesuai dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Korupsi di Indonesia yang semakin marak dan belum bisa tertuntaskan.
Pendekatan Historis
Pendekatan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 1968. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan tentangnya. Berbeda dengan situasi yang terjadi pada sejarah bangsa Indonesia di masa penjajahan. Bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaan pada masa tersebut. Dimana pejuang-pejuang terdahulu kita bersatu untuk melawan penjajah. Dan telah terbukti kita bisa memproklamasikan kemerdekaan RI dengan semangat juang yang tinggi. Bahkan sebelum itu, nilai dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan sejarah Majapahit (1293). Pada waktu itu Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Tidak hanya itu, patih Gajah Mada juga bersumpah untuk menyatukan nusantara,sebelum seluruh nusantara bersatu dia berjanji tidak akan memakan buah palapa, sehingga munculah sumpah palapa. Tapi bagaimana dengan saat ini? Dapat kita lihat bahwa aksi bom-bom dan teroris di Indonesia seakan menjawab bahwa rendah sekali nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan di Indonesia.
Pembahasan
Pancasila berasal dari bahasa sansekerta India, yang menurut Muhammad Yamin secara leksikal yaitu: Panca artinya lima, syila (vokali i) artinya batu sendi, alas/dasar. Syiila (vocal i panjang) artinya peraturan tingkah laku yang baik / penting. Jadi Pancasila yang dimaksud dengan istilah Pancasyila dengan vocal i yang memiliki makna leksikal “ berbatu sendi lima atau dasar yang memiliki 5 unsur”. Sedangkan istilah Pancasyiila dengan huruf Dewanagari i bermakna “Lima aturan tingkah laku yang penting” Dalam kehidupan masyarakat Indonesia nilai Pancasila merupakan pandangan hidup. Nilai Pancasila dianggap sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa, karenanya nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepentingan bangsa. Berdasarkan asas-asas fundamental maka disarikan pokok-pokok ajaran filsafat Pancasila yang dalam perkembangan selanjutnya Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang susunan sila-silanya sbb: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
Hikmat
Permusyawaratan / Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sejarah Rumusan Pancasila a. Proses perumusan pancasila
Kebijaksanaan,
dalam
Pancasila tidak lahir secara mendadak,melainkan dengan melalui proses yang panjang. Nilaipnilai pancasila telah hidup dan berkembang sejak manusia Indonesia itu ada. Lahirnya pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri, bukan meniru dari bangsa lain. Nilai-nilai pacasila tersebut sudah berurat berakar dalam sifat dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri , yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan dasar Negara, kita percaya pada diri sendiri , karena kita percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu, cirri kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai sifat dan kepribadian bangsa yaitu mempercayai adanya tuhan yang maha esa. Pembahasan mengenai dasar Negara Indonesia dilakukan pertama kali pada siding badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonsia (BPUPKI). Berlangsung mulai tanggal 29 mei sampai 1 juni 1945. Rumusan I: Muh. Yamin Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.
Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan lima calon dasar negara yaitu:
1.Peri Kebangsaan 2.Peri Kemanusiaan 3.Peri ke-Tuhanan 4.Peri Kerakyatan 5.Kesejahteraan Rakyat
Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu:
1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Kebangsaan Persatuan Indonesia 3.Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Rumusan II: Ir. Soekarno
Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, diantaranya adalah Ir Sukarno[1]. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.
Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula- lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muh Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila 1.Kebangsaan Indonesia 2.Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan 3.Mufakat,-atau demokrasi 4.Kesejahteraan sosial
5.ke-Tuhanan yang berkebudayaan
Rumusan Trisila
1.Socio-nationalisme 2.Socio-demokratie 3.ke-Tuhanan
Rumusan Ekasila
1.Gotong-Royong
Rumusan IV: BPUPKI
Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun).
Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas. “… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Rumusan dengan penomoran (utuh) 1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya 2.Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5.Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan V: PPKI Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia. Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo.
Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945. Rumusan kalimat “… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan dengan penomoran (utuh) 1.ke-Tuhanan Yang Maha Esa 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.Persatuan Indonesia 4.Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5.Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan VIII: UUD 1945 Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya: 1.Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
2.Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
Rumusan kalimat “… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan penomoran (utuh)
1.Ketuhanan Yang Maha Esa, 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.Persatuan Indonesia 4.Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5.Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini bangsa Indonesia cenderung lebih menyukai atau meniru budaya-budaya luar negeri. Mulai dari fashion hingga gaya hidup. Bangsa Indonesia belum bisa memilah-milah apakah hal tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa atau tidak. Maraknya barang-barang elektronik luar negeri juga membuat bangsa Indonesia menjadi negara konsumtif. Dikarenakan
mungkin karena rendahnya SDM.
Rendahnya SDM tsb diakibatkan oleh biaya pendidikan yang masih tinggi. Banyak sekali diantara kita yang belum merasakan duduk di bangku pendidikan. Banyak juga yang mengalami putus sekolah. Hal-hal tersebut kebanyakan disebabkan oleh keterbatasan biaya. Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah sebelumnya sudah dikorupsi terlebih dahulu oleh para pejabat-pejabat sehingga biaya pendidikan menjadi mahal. Hanya orang-orang ekonomi atas yang bisa merasakan duduk di bangku sekolah. Karena kerendahan SDM inilah orang-orang Indonesia belum mampu untuk menciptakan barang-barang elektronik seperti orang-orang di negara maju.
Banyak sekali di Indonesia kasus-kasus penyimpangan sila ke 2 Pancasila seperti : pembunuhan, pencurian, pemalsuan, kekerasan dan yang paling parah dan marak di Indonesia adalah kasus korupsi dan terorisme. Salah satu penyebab kasus-kasus tersebut adalah karena faktor ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi di negara ini mendorong manusia untuk melakukan apa saja. Sesuatu yang salah dianggap benar atau dengan kata lain sesuatu yang haram bisa dihalalkan. Jika sudah terjadi seperti itu, maka akan berakibat merugikan umat manusia. Kenaikan harga BBM mendorong manusia-manusia yang tidak barakal untuk melakukan penyimpangan. Seperti misalnya bensin dicampur dengan air, sehingga bisa merusak mesin kendaraan. Minyak goreng yang dicampur plastic, bakso yang diformalin, pewarna pakaian yang digunakan untuk pewarna makanan, daging sapi glondongan yang dijual bebas di pasaran dll. Seperti halnya pembahasan di atas, rendahnya tingkat SDM menjadikan bangsa Indonesia susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Kebanyakan perusahaan atau instansi saat ini membutuhkan karyawan yang berpendidikan tinggi. Padahal biaya pendidikan di Indonesia masih tergolong mahal, sehingga belum terjangkau untuk kalangan ekonomi bawah. Dan hal inilah yang membuat orang-orang melakukan penyimpangan sila ke 2 Pancasila.
Peraturan hukum di Indonesia belum sesuai dengan Pancasila sebab di negara ini hukum masih bisa diperjualbelikan. Para pejabat yang terbukti melakukan korupsi, dengan uangnya dia bisa membebaskan diri dari hukumannya, sementara rakyat kecil yang terbukti bersalah, dia akan menikmati hukumannya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Apakah seperti itu bisa dikatakan adil? Tidak hanya itu para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, apakah mereka juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan para tenaga kerja di dalam negeri. Banyak TKI kita yang disiksa bahkan dihukum mati di luar negeri dan anehnya keluarga TKI yang berada di Indonesia tidak tahu kalau anak/ saudara/ istri yang menjadi TKI mengalami kasus seperti itu. Dan Pemerintah kita juga tidak bisa berbuat apa-apa mengenai kasus tersebut. Jelas
sekali terlihat bahwa memang peraturan hukum di Indonesia belum sesuai dengan sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hukum di Indonesia hanya berlaku untuk orang-orang bawah dan tidak berlaku untuk orang-orang atas. Para aparat penegak hukum di Indonesia belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terbukti dengan adanya kasus penyuapan, para aparat tersebut langsung bisa membebaskan para pejabat-pejabat yang terbukti bersalah.
Kesimpulan Menipisnya semangat Pancasila di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Korupsi besar-besaran oleh para pejabat membuat biaya pendidikan mahal, sehingga belum bisa terjangkau oleh kalangan ekonomi bawah. Rendahnya mutu SDM dan tingkat kemiskinan yang tinggi membuat Indonesia belum bisa bersaing dengan negara maju, sehingga bangsa ini harus selalu bergantung kapada bangsa lain. Dan bisa dikatakan rasa cinta tanah air masih rendah. Begitu juga dengan masalah hukum bahwa peraturan hukum di Indonesia belum sesuai dengan Pancasila terutama sila ke – 5.
Saran Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan mutu pendidikan di Indonesia. Bagi golongan ekonomi bawah, pemerintah bisa memberikan sumbangan berupa beasiswa, ataupun subsidi pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah dll. Begitu juga dengan hukum sebaiknya, lebih ditegakkan lagi keadilannya. Perlu adanya ketegasan agar tidak ada lagi kasus penyuapan. Para pelaku korupsi hendaknya diberi hukuman seadil-adilnya, agar mereka tidak lagi berani melakukan tindak korupsi. Kita sebagai mahasiswa dan generasi muda penerus bangsa hendaknya menjalankan tugas sesuai nilai-nilai Pancasila dan selalu menjunjung tinggi nilai Pancasila. Agar di negara ini pemerintahan berjalan dengan selaras, adil dan makmur sesuai Pancasila.
Referensi
http://mlebu.blogdetik.com/2010/04/16/Pkn pancasila /http://www.antara.co.id/arc/2008.kpk.pancasila-sumber-nilai-anti-korupsi. http://www.kompas.com/vernasional/nasional/0710/04/145135.htm . Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.
-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas 2 SMU.
