MENTF-RI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESiA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG,
PELAKSANAAN PDMBERIA}V IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEITATAN
DENGAN RAI.IMAT TUHAN YANG MAI-{A ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
i a' bahwa pengembangan kualitas pegawai Negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatin dapat dilakukan derrga. menir:gkatkan kompeten"i"y" yang salah satunya meraiui izin berajar bagi pegawai yang dapat diselenggarakan melalui perrdidikln;
b' balrwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud daram h,ruf a perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang peraksanaan Bagi pegawai Negeri sipil ar lingt<"rrgu., rzin Belajar Kementerian
I(esehatan; Mengingat
: 1' Undarrg-Undang Nomor B 'rahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
2'
3'
pokokRepubrik Indone sia Tahun lgr4 rrromor ss, Tambahan Lembaran IVegara Repubrik Indonesia Nomor 3o4r), sebagaimana tela', diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 1999 l\omor 169, Tambahan Lembaran Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 3890); IJndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionar (Lembaran w"g.ra Republik Ind'onesia Tahun 2003 Ncmor zg, Tamburru' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
Undang-undang Nomor
i4 Tahun 20os tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Ler'baran Negara Republik Indonesia Nomor a586);
4. Peraturan pemerintah ...
MENTERI I(ESEIIATAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
4. Peraturan Femerintah Nomor 99 Tahun 2000 pangkat Kenaikan
tentang
pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4orr) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun zao2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2oo2 Nomor 32, Tirnb*i., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor alg3); 5. Peraturan pemerintah Nomor 100 ,r.ahun 2oo0 tentang Pengangkatan pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan st'ukt'ral (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembara" *d;;; Reputrlik Indonesia Nomor 401g) sebagaimana telah diubah derrgan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2oo2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu' 2OA2
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4L9a);
6' Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2008 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426g)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor l6fl;
7. Peraturan pemerintatr N'rnor 19 Tahun 2005 standar Nasional pendidikan (Lembaran tentang Negara
Republik Indonesia 'r'ahun 200s Nomor 41, Tambahan Lemberran Negara Republik Indonesia Nomor aage; 8. Peraturan pemerinta.h Nomor 37 Tahun 20o9 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5002);
9. Peraturan F'ernerintah Nomor s3 Tahun 2010 tentang Disiplin pegarvai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lernbaran'. Negara Republik Indonesia Nomor 5 135);
,
10. peraturan presiden ..,
MENTERI KESEHATAhJ REPUBLIK INDONESIA
-3-
i0, Peraturan presiden Nomor 4T Tahun 2oog tentang Pember:tuka.n dan Organisasi Kementerian Negara sebagairnana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 9 I Tahun 201 l;
11' Peraturan presiden Nornor e4 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian tentang Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiclen N.mor 92 Tahun 2oLr;
12' Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Per/vlr/2oo9 tentang pemberian51'/Menkes/ Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegav'aian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah d.rrgu' p.r.t,r.n Menteri Kesehatan Nomor HK.OZ,O27 lvterites oi o t t t zo tO ; t
13' Pera.trrran Menteri Kesehatan Nomor rt44/Menkes/ Per/vrfi/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesj.a
v'
Tahun 20l0 Nomor 5BS);
Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 20 Tahun 2A:r tentang penyelenggaraan program studi Di Lurar Domisili perguruan Tinggi;
Memperhatikan : surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nornor sE/ 1g/M.'AN/5/2004 tentang pelberian Tugas Relajar dan izin Belajar Bagi pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSI(AN: Menetapkan
: PERAT.URAN
MENTERI
PELAKSANAAN PEMBERIAN
PEGAWAI
KESEI-IATAN TENTANG IZIN BELAJAR BAGI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN.
DI
LINGKUNGAN
BAB
i
...
MEhITERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang climaksud dengan:
1' rzin Belajar adalah
2'
3' 4'
5' 6'
pemberian izin oleh pejabat pembina Kepega.,vaian kepada Pegawai Negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebitr tinggi atas kemauan senctiri, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan. Pegau'ai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut pNS, adalah pegawai Negeri Sipil sebagaimana climaksud pada i.lnaang_Undang Nomor g Tahun lg14 tentang Pokok-Pokok Kepega'waian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor el3 Tahun 1999. Akreditasi adalah kegiatarr penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapi.anl Kurikurum adalah seperangkat rencana dan pengaturan. mengenai tujuan, isi, dan bahan pera.iaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajur.r, untuk mencapai tujuan pendidil
Pimpinan unit adalah pejabat setingkat eselon setingkat eselon I c'q sekr:etaris unit utama
II unit kerja atau pejabat untuk unit pelaksana Teknis. Pejabat pembina Kepegarvaian adalah Menteri yang menyerenggarakan
urusan pemerintahan di bidarrg kesehatan. Pasal 2
Pernberian rzin Belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehutun sebagai upaya meningka.tkan pemberclayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah cian jenis yang sesuai dengan
kebutuhan.
BAB II PERSYARATAN DAN'TATACARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR Pasal 3
Setiap PNS Kementerian Kesetratan yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kem".,.r, sendiri dan dengan biaya sendiri, harus mendapatrzin Belajar clari pejabat pernbina I{epegawaian. Pasal 4 ...
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-5Pasal 4
Pejabat Pembina Kepegawaian m.endelegasikan kewenangan kepada Biro Kepegawaian Sekreta::iat Jenderal Kementeria.n Kesehatan Kepala untuk memberikan Izin Belajar, Pasal 5 (1)
Untuk memperoleh Izin Belajar pNS harus memenuhi persyaratan:
a. masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS;
b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam (clua) 2 tahun terakhir bernilai baik; c. tidak sedang menjalani hukumarr disiplin tingkat sedang maupun
berat;
d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pNs; e. belum berstatus sebagai mahasisrva; f' bidarrg pendidikan yang diikuti ses,a.i dengan kompetensi dan dapat
(2)
menunjang pelaksanaan tugas jabatan. PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permoirc,nan Izin Belajar kepada pimpinan
(3)
Pimpinan
unit
unit.
sebagaimana
pada ayat (21 membuat - dimaksud rekomendasi/usur kepada Kepara Biro Kepegawaian dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi keputusan pengangkatan caion pNS. b. fotokopi keputusa.n pengangkatan pNS;
c. tbtokopi ijazah terakhir yang telah dilegarisir olerr pejabat yang berwenang; d'
fotokopi Dafta' penilaian Felaksanaan pekerjaan (Dp3) 2 (dua) tahun terakhir; e. surat keterangan uraian tugas pokok rlan fungsi pegawai pNS yang bersangkutan crari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3); f' surat kete'angan arcreditasi program studi yang dikeruarkan oleh pendictikan Tinggi; Direktur "jenderal g. jadwal kuliah dari institusr pendidikan yang akan dituju. (4)
Biro Kepegawaia' menerbitkan lzin Belajar bagi pNS yang meme'uhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana Kepala
dimaksud pada ayat (1)
(5) Izin Belajar ...
MENTERI KESEHATAN REPIJBLIK INDONESIA
-6(s)
Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyebutkan nama program studi, peminatan dan institusi pendidikan yang air..i..r, pasal 6
(1)
(2) (3)
Permohonan lzin Belajar sebagaimana climaksud dalam pasal 5 diajukan seberum pNS mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa pada suatu program pendidikan di Institusi pendidikan yang
dip*ih, Kelalaian dalam pengajuan permohonan rzln Belajar sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) blrakibat tidak dapat diterbitkannya Izin Belajar. Izin Belajar dinyatakan tidak berlaku jika pNS dite'ima di program sturdi, peminatan yang bersangkutan tidak dan institusi pendidikan sebagainrana yang tercanturn dalam Izin Belajar pada tahun yang sama.
pasal Z (1)
Prog'am pendid.ikan dan institusi pendidikan yang dip'ih pNS harus sudah mendapat izin clari trrtenteri yang *erry"l"rrggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, a"r, i"ruxreditasi paling rendah c yang berrvenang sesuai ketentuan peraturan perundang::}""t#:aga
(2)
Dalam hal program pendidikan sebagaimana disele'ggarakan di ruar domisili p*rgrrru'dimaksud pada ayat (1) tinggi atau institusi pendidikan, harus memenuhi ketentru' p.ruturan perundang_undangan. BAB III KEV/AJIBAN DAN HAK Pasal 8
Kewajiban pNS yang diberikan Izin Belajar:
a' b. c'
melaksanakan tuga's-tugns keclinasan sesuai. dengan kompetensi dan uraian tugas pokok dan fungsi tempat pNs yang bersangkutan bekerja; mematuhi ketentuan masuk t<erla aun io* kerja; rnenyampaikan laporan ken:ajuan akademik secara berkala tiap semester kepada pimpinan UniU dan
d' menyarnpaika' raporan akhir pendidikan kepada Kepala Biro I(epegarvaian disertai fcrtokopf ijazan au' transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang birwepang.
Pasal 9 ...
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK lNDOl.lESlA
-7Pasal 9
PNg yang diberikan lzin Belajar, berhak mengikuti pendidikan kr-rrikuhrm di Irrstitusi Perrdidikan, dengan tetap menerima
sesuai
hak-hak
kepegawaian sesuai dengan keterrtuan peraturan perund.ang-undangan, Pasal 10 PNS yang
diberikan Izin Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. BAB IV F,EMBINAAN DAN PENGAWASAN
pasal I (1) (2)
1
Kepala Biro Kepegavraian clan Pimpinan Unit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
Dalam rangka pengawasan, pimpinan Menteri ini. unit kerja pengusur dapat menjatuhkan sanksi disiplin pNs
tr31?:T
kepada yang diberikan izinbeiajar yang Peraturan Menteri ini sesuai t etenltuan peraturan perundangPasal 12
Kepala Biro Kepegawaian atas rrsul pimpinan unit kerja pengusul dapat mencabut rzin Belajar bagi PIvs yang tidak melaksanaka' sesuai clengan ketentuan jam kerja dikarenakan tugas-tugas
i::ffiitrla
kepentingan
BAB V KdTENTUAN PERALIHAN Pasal 18
(1)
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri
i'i, pNS yang melaksanakan pendidikan sebag4imana dimaksurl sedang atau telah dalam peraturan I\4enteri ini dan belum memiliki Izirl Belajar yang diterbitkan Kepala Biro Kepegawaian dinyatakan telah memiiit
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK iNDONESIA
-8(2t
(3)
Terhadap PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini sedang atau telah melaksanakan perrdidikan dan telah memiliki Izin Belajar dari pimpinan unit kerja d'inyatakan telah memiliki lzin Belajar berdasarkan Peraturan Menteri ini. Kepala tsiro Kepegawaian harus menerbitkan Izin Belajar kepada pNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan iVlenteri ini. BAB VI KETEN'IUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Menteri
ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Repubrik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal lS Oktober 2OI2 RI KESEHATAN INDONESIA,
NAFSrA}{'MBOr
Diundangkan di Jakarta pada tanggai Z! gtrrtobet ff.11 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGAITA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2ot2NOMoR
1s45
