MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 535/MENKES/PERNI/2008

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALISIDOKTER GIGI SPESIALIS

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU

PELAYANAN MEDIK SPESIAL,STIK

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 538/MENKES/SKNI/2008

TENTANG

KOMPONEN DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS



TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN

PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGK • TAN AKSES DAN MUTU

PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK

.<

MENTERIKESEHATAN

REPUBUK INDONESIA



TENTANG


PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI

SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES

DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



TENTANG


PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU


MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis secara memadai diperlukan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik Spesialistik;

b. bahwa untuk memenuhi percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditempuh upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pend idikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4


9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tetang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5


15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009; 16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas , Fungsi , Susunan Organisasi , dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SKI VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PERI XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PERlXIi/2007; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PERI IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PERI VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKESI SK/X11/2007 ; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PERI X1/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SKI X11/2007 tentang Pemberian Insentif 8agi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus; 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKESI SKIV/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;

6


Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALlS{ DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan untuk membiayai pendidikan para Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter SpesialisfDokter Gigi Spesialis. 2. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis , Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 3. Bidang spesialis adalah bidang peminatan yang terdapat pada Program Pendidikan Dokter SpesialisfDokter Gigi Spesialis seperti kebidanan dan penyakit kandungan, anak, bedah, penyakit dalam , bedah mulut dan lain lain. 4. Fakultas Kedokteran Pengampu adalah Fakultas Kedokteran Negeri yang memiliki Program Pendidikan Dokter Spesialis dan menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

7

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

5. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disebut dengan PPDS/PPDGS adalah para Dokter Umum Dokter Gigi yang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis/Dokter G igi Spesialis dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan . 6. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya operasi satuan pendidikan meliputi : gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji , bahan atau peralatan pendidikan habis pakai , dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi , pajak , asuransi, dan lain sebagainya . 7. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) adalah biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana , pengembangan sumber daya manusia , dan modal kerja tetap . 8. Kursus Wajib adalah kursus atau pelatihan yang wajib diikut i oleh peserta PPDS/PPDGS dalam rangka peningkatan kapasitas yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran pengampu , misalnya Advance Trauma Life Support (ATLS) bagi peserta PPDS bedah, Advance Cardiac Life Support (ACLS), Electrocardiography dan Echocardiography bagi peserta PPDS penyakit dalam. 9. Karya IImiah adalah karya tulis yang bersifat ilmiah yang diwajibkan oleh Fakultas Kedokteran pengampu pada para peserta PPDS/PPDGS, misalnya jurnal , referat, laporan kasus, tesis dan lain-lain. 10. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit yang menjadi tempat penyelenggara utama pendidikan klinik untuk PPDS/PPDGS dari Institusi Pendidikan Kedokteran yang mempunyai ikatan kerja sama dengan Rumah Saki!. 11 . Rumah Sa kit Jejaring Pendidikan adalah Rumah Sakit yang dijadikan sebagai tempat pendidikan bagi peserta PPDS/PPDGS dan terhubungl memiliki hubungan koordinasi dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Pengampu . 12. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dalam kurun waktu tertentu gun a meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal.

8

MENTERIKESEHATAN

REPUB1.IK INDONESIA

perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial. 13. Jenjang 1 adalah suatu jenjang dimana peserta PPDS mampu menguasai kompetensi dapat menangani kasus-kasus yang umum , lama pendidikan untuk menempuh jenjang 1 berkisar antara 2 sampai 3 tahun. 14. Jenjang 2 adalah suatu jenjang setelah jenjang 1 dimana peserta PPDS telah menyelesaikan pendidikannya untuk menguasai semua kompetensi yang terdapat dalam kurikulum bidang spesialis masing-masing. Lama peserta PPDS untuk menempuh jenjang 2 berkisar 1 sampai 2 tahun. 15. Residen adalah Dokter atau Dokter Gigi yang sedang menempuh pendidikan klinis yang khusus di Rumah Sakit Pendidikan , Rumah Sa kit Jejaring Pendidikan ataupun Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan. 16. Residen Senior adalah dokter atau dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan klinis yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit pendidikan , rumah sakit jejaring pendidikan ataupun rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan . 17. Ketua Program Studi adalah Pejabat yang mengetuai program studi yang terdapat pada PPDS Fakultas Kedokteran/PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi. 18. Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi masing-masing bidang spesialisasi sebagai tanda bahwa peserta PPDS/PPDGS telah menyelesaikan tahapan pendidikan tertentu dan memiliki kompetensi dalam pemahaman ataupun pelaksanaan tindakan medik spesialistik tertentu. 19. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan . 20. Surat Izin Praktik Kolektif adalah bukti tertulis yang diberikan secara kolektif oleh pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

9

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

21. Surat Keterangan Kewenangan Klinik di Rumah Sa kit adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit untuk memberikan kewenangan bagi peserta PPDS/PPDGS untuk melaksanakan tindakan medik spesialistik tertentu dengan mengacu kepada sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi. 22 . uN " adalah lama masa menerima bantuan pendidikan di Fakultas Kedokteran (dalam tahun). 23. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon I atau Eselon II yang ditunjuk oleh Menteri dan selanjutnya atas nama Menteri Kesehatan membuat Surat Keputusan Penugasan bagi Peserta Program.

BAB II

PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALISIDOKTER GIGI SPESIALIS

Pasal 2

(1) Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter G igi Spesialis dilaksanakan dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan akan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah sebagai upaya percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik. (2) Bidang Spesialistik, serta jumlah peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah . (3) Penugasan pelayanan medis spesialistik di daerah merupakan bagian dari tahapan pendidikan yang dilaksanakan oleh peserta PPDS/PPDGS setelah menyelesaikan pendidikan jenjang 1 dan merupakan upaya jangka pendek untuk percepatan pelayanan medik spesialistik di daerah . (4) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah tanggung jawab Dekan Fakultas Kedokteran Pengampu bersama-sama dengan Departemen Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota , Direktur Rumah Sakit tempat penugasan.

10

MENTERIKESEHATAN

REPUOLIK INDONESIA

(5) Pendayagunaan peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyelesaikan pendidikan langsung berada di bawah tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota .

BAB III PESERTA PENERIMA PROGRAM BANTUAN Pasal 3

(1) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi yang akan mengikuti PPDS/PPDGS dan atau sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialisl Dokter Gigi Spesialis. (2) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dokter Umuml Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan . (3) Ketentuan tentang Penerimaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan . Pasal 4

Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), diberikan bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan atau sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis . Pasal 5

(1) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), wajib

11

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

a. Menyelesaikan program pendidikan sesuai jadwal waktu dan kurikulum bidang spesialis di masing-masing institusi pendidikan; b. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; c. Melaksanakan tugas profesi kedokteran sesuai dengan program Pemerintah di bidang kesehatan. (2) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang pindah PPDSI PPDGS dan atau pindah ke institusi pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Pasal 6

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengangkat Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama peserta masih mengikuti atau setelah menyelesaikan pendidikan.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIG I SPESIALIS

Pasal 7

(1) Besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran yang sedang berjalan. (2) Komponen bantuan biaya PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), terdiri dari biaya hidup; Uang buku dan literatur; transport lokal, Biaya Penelitian; Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); Bantuan Operasional Pendidikan (BOP); Karya

12

MENTERIKESEHATAN ~EPUBLIK

INDONESIA

ilmiah dan atau kursus wajib; Penyelenggaraan ujian nasional; Bantuan pengembangan kolegium; Biaya perjalanan dari Propinsi pengusul ke lokasi pendidikan. (3) Ketentuan komponen dan tata cara pemberian bantuan biaya peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Pasal 8 (1) Bantuan biaya pendidikan berakhir terhitung sejak tanggal dinyatakan oleh Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi, bahwa peserta program pendidikan: a.

Telah lulus sebagai Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;

b.

Berhenti dari pendidikan; atau

c.

Pindah PPDS/PPDGS dan atau pindah ke institusi pend idikan Kedokteran/Kedokteran Gigi selain yang telah diteta pkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

(2) Pengakhiran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB V PENDAYAGUNAAN Pasal 9 (1) Untuk kepentingan Nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi bidang spesialis tertentu, wajib memberikan persetujuan pindah kepada Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil selama peserta yang bersangkutan mengikuti atau setelah menyelesaikan pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis untuk dialihkan status menjadi Pegawai Negeri Sipil di Propinsi/Kabupaten/Kota yang belum ada bidang spesialis tersebut.

13

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Untuk kepentingan Nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah PropinsifKabupten/Kota yang belum terpenuhi bidang spesialis tertentu wajib memberikan persetjuan menerima Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dari Propinsi/Kabupatenl Kota lain yang telah terpenuhi bidang spesialisnya selama peserta yang besangkutan mengikuti atau setelah menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

Pasal 10 Pemerintah Propinsi setempat mengatur penempatan/mutasi peserta Penerima bantuan pendidikan sesuai kebutuhan bidang spesialis pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dan apabila semua telah terpenuhi akan dialihkan ke Propinsi lain atas koordinasi Departemen Kesehatan.

Pasal11 Bagi Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan .

BABVI

MASA PENGABDIAN

Pasal12 (1) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan , wajib melaksanakan masa pengabdian. (2) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal N maksimal 2N dengan rincian untuk masing-masing wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini.

14

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13 (1) Menteri Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik. (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 14 (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri Kesehatan dapat mengambil sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Penghentian bantuan, Pengembalian bantuan biaya pendidikan sampai dengan Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Izin Praktik (SIP). (3) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sebanyak 10 (sepuluh) kali dari jumlah biaya bantuan yang diterima, bagi peserta apabila : a. Pindah di luar bidang pendidikan yang ditentukan; b. 8erhenti bukan atas pertimbangan akademis; (4) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebanyak 20 (dua puluh) kali dari jumlah biaya bantuan yang diterima, bagi peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas sesuai program Departemen Kesehatan.

15

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal15

Biaya Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan serta sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dalam pengaturan tersendiri. Pasal17 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal16 Juni 2008 MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

16

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PERNI/2008 Tan99al : 16 Juni 2008

MASA PENGABDIAN

PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DOKTER SPESIAUS/DOKTER GIGI SPESIAUS

Masa pengabdian ditentukan sebagai berikut : 1. Bagi yang ditempatkan di seluruh Ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Jawa dan Bali selama 2N . 2. Bagi yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota tersebut di bawah ini ditetapkan selama N+2, yaitu : a. Propinsi Banten

Pandeglang dan Lebak

b. Jawa Barat

Sukabumi dan Garut

c. Jawa Tengah

Banjar Negara, Wonogiri dan

Rembang

d. DIYogyakarta

Kulon Progo dan Gunung Kidul

e. Jawa Timur

Pacitan, Trenggalek , Bondowoso,

Situbondo, Madiun, Bangkalan,

Sampang dan Pamekasan.

f. Bali

Karang Asem

3. Bagi yang ditempatkan di Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali, kecuali wilayah Indonesia Timur selama N+1. 4. Bagi yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur tersebut di bawah ini selama N, yaitu :

17

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

a. Propinsi Papua b. Propinsi Papua Sarat c. Propinsi Maluku d. Propinsi Maluku Utara e. Propinsi Nusa Tenggara Timur f.

Propinsi Sulawesi Sarat

g. Propinsi Sulawesi Tengah h. Propinsi Sulawesi Tenggara i.

Propinsi Sulawesi Utara Khusus Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud

j.

Propinsi Sulawesi Selatan khusus Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Sagi peserta yang mengikuti Program Santuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, tidak termasuk pelaksanaan penugasan jenjang 1 di daerah selama 6 (enam) bulan.

18


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 538/MENKES/SKNI/2008 TENTANG KOMPONEN DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIA LIS/DOKTER GIGI SPESIALIS


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 538/MENKES/SKNI/2008 TENTANG KOMPONEN DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALISIDOKTER GIGI SPESIALIS


Menimbang: a. bahwa dalam upaya meninggalkan mutu dan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan medik spesialistik bagi masyarakat, telah dicanangkan program percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik; b. bahwa untuk memenuhi percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik salah satunya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter gigi Spesialis dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

21


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan.

22


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

23


13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas , Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207 A/ MENKESI SKIVIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PERI X1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MEN KES/PER/XII/2007. 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PERI IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PERI VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKESI SKlX11/2007;

24

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/ X1/200? tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan . 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SK/ X11/200? tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus; 22.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/ SK/v/200? tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;

23.

Peraturan Menteri Kesehatan No . 535/MENKES/PER/ VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMPONEN DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS.

KEDUA

Komponen dan besaran bantuan biaya pendidikan yang dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

25

MENTER I KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta padatanggal17Juni2008 MENTERIKESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

26


Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SKNI/2008 Tanggal 17 Juni 2008

I. KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA NO.

KOMPONEN BIAYA

BIAYA SATUAN

KETERANGAN

1

2

3

4

A.

Bantuan Pendidikan Untuk Peserta PPDS/PPDGS

1.

Transport kedatangan

Rp

Sesuai bukti pengeluaran

Maksimal dibayarkan 1 kali selama masa pendidikan

2.

Uang harian

Rp.

350.000

pagu maksimal dibayarkan 2 hari selama masa pendidikan

3.

Transport lokal

Rp .

500.000

Per-bulan, dibayarkan paket per-semester selama masa pendidikan

4.

Buku dan literatur

Rp.

500.000


5.

Biaya hidup

Rp .

1.000.000


B.

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan

1.

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

Rp .

4.000.000

Dibayarkan per-semester selama ma sa pendidikan

2.

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Rp .

20.000.000

Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan

27

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

KOMPONEN BIAYA

BIAYA SATUAN

KETERANGAN

1

2

3

4

3.

Karya Ilmiah dan/ atau kursus wajib

NO.

-

-

Semester 1

Rp.

2.500.000

Semester 2 dst

Rp.

5.000.000

Rincian: Rp. 4.500.000,- untuk Karya IImiah dan/atau Kursus Wajib Rp. 500.000,- untuk premi asuransi kesehatan/jiwa dan asuransi profesi

4.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (Jenjang 1 dan Jenjang 2)

Rp.

5.000.000

Dibayarkan maksimal 2 kali selama masa pendidikan

5.

Bantuan Pengembangan Kolegium

Rp.

50.000

Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan

28


II. TATACARA PEMBAYARAN Tatacara untuk pelaksanaan pembayaran Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesial islDokter Gigi Spesialis secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter SpesialislDokter Gigi Spesialis antara Departemen Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi.

MENTERIKESEHATAN,


29

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN

REPUIILIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBUK INDONESIA

NOMOR 539IMENKESlSKM12008

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN

BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALISIDOKTER GIGI

SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES

DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESlALlmK




TENTANG


PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM

RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN

MEDIK SPESIALISTIK


Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan medik spesialistik bagi masyarakat, perlu dilaksanakan program percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik melalui pemenuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis pada Rumah Sakit;

b. bahwa dalam upaya pemenuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit perlu dilakukan Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialisl Dokter Gigi Spesialis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

33

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4301);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

34


7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

35


12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambaham (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009; 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKESI SKIVIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PERI X1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/X11/2007;

36


18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PERI IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PERI VII1I2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKESI SK/XI1/2007: 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PERI XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SKI XI1I2007 tentang Pemberian Insentif Sagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKESI SKIV/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi. 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PERI VII2008 tentang Program Pemberian Santuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik; 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SKI VII2008 tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian Santuan Siaya Program Pendidikan Dokter Spesia 'is/Dokter Gigi Spesialis;

37


MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK.

KEDUA

Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Speslalis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KETIGA

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

KEEMPAT :

Menteri, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing .

KELIMA

Pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan .

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2008 MENTERIKESEHATAN,


38

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 539/MENKES/SKNI/2008 Tanggal : 17 Juni 2008


PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM

RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU


A. PENDAHULUAN 1. Sebagian besar Rumah Sakit Daerah belum terpenuhi kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sesuai standar, maka Departemen Kesehatan berupaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan medik spesialistik di Rumah Sa kit melalui perluasan program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berbasis kompetensi di seluruh wilayah Indonesia . 2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh hak dalam pelayanan medik spesialistik, perlu segera diupayakan penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialisl Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan pada Rumah Sakit yang membutuhkan. 3. Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/P ER/V1/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialisl Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.

39

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

B. TUJUAN 1. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi dan/atau pelaksana yang ditunjuk di Tingkat PusatlPropinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan proses penerimaan Peserta Penerima Bantuan Program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis . 2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melakukan proses penerimaan Peserta Penerima Bantuan Program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis .

C. RUANG LlNGKUP Ruang lingkup Pedoman ini, meliputi : 1. Perencanaan dan persiapan penerimaan ; 2. Pelaksanaan penerimaan ; 3. Pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penerimaan

4. Evaluasi hasil pelaksanaan penerimaan.

D. PENGERTIAN Dalam pedoman ini , yang dimaksud dengan : 1. Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialisl Dokter Gigi Spesialis adalah peserta PPDS/PPDGS yang akan mengikuti pendidikan dan residen yang akan/sedang melaksanakan Pendidikan dokter Spesialis I Dokter Gigi Spesialis yang dicalonkan melalui Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan I atau pelaksana yang ditunjuk.

40

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

2. Penerimaan peserta adalah proses rekrutmen calon peserta program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis penerimaan bantuan pendidikan dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik yang dimulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran sampai dengan penetapan peserta penerima bantuan pendidikan.

E. PROSES PENERIMAAN 1. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENERIMAAN a. Umum Proses penerimaan calon Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis didasarkan atas rencana kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang disusun oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Penerimaan harus dilaksanakan secara transparan dan objektif, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah. Dalam upaya mendapatkan calon peserta program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berbasis kompetensi penerima bantuan pendidikan di lakukan seleksi administrasi dan mengikuti tes akademik di Rumah Sakit Pendidikan yang ditunjuk b. Perencanaan Kebutuhan Perencanaan kebutuhan disusun oleh Pemerintah Propinsil Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi data, perhitungan dan analisis kebutuhan untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

41

MENTERIKESEHATAN REPU8l1K INDONESIA

c.

Tatalaksana Pencalonan Peserta Tatalaksana Pencalonan Peserta meliputi Kriteria , Persyaratan , Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi administrasi dan akademik serta pembiayaan .

1)

Kriteria Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialisl Dokter Gigi Spesialis memiliki kriteria , sebagai berikut : a) Warga Negara Indonesia b) Berpendidikan dokter umum/dokter gigi yang berstatus : • PNS dan Non PNS • Sesuai butir satu dapat akan/sedang menjalani program pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

2)

c)

Sehat jasmani dan rohani

d)

Bagi yang belum PNS bersedia diangkat sebagai CPNS di daerah sesuai perjanjian .

Persyaratan Persyaratan pengajuan kelengkapan berkas lamaran a)

Usulan dari Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk;

b)

Bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi akademik , mengisi formulir lamaran PPDS/PPDGS yang disediakan oleh Departemen Kesehatan sebanyak 1 (satu) set bermaterai;

42

MENTERIKESEHATAN Rt::PUBLIK INDONESIA

e) Bagi ealon peserta yang sedang/akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, dilengkapi dengan surat keterangan sedang/akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialisl Dokter Gigi Spesialis dan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi yang bersangkutan; d) Surat Pernyataan bersedia memenuhi ketentuan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis . e) Fotoeopi Ijazah dokter yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f) Fotoeopi transkrip Akademik yang dilegalisir asli; g) Fotoeopi Surat Tanda Registrasi (STR); h) Fotoeopi Sural Rekomendasi dari IDI/PDGI di wilayah setempat; i) Pas pholo ukuran 4x6 em sebanyak 5 (lima) lembar; j) Daftar riwayat hidup

k) Sural Keterangan Sehat I)

Bagi yang berstatus PNS, menyertakan : • Fotoeopi Keputusan PNS • Fotoeopi Kepulusan kenaikan pang kat lerakhir Fotoeopi Keputusan Kartu Pegawai Fotoeopi surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja Bagi yang berstatus Non PNS, menyertakan fotoeopy surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja.

43


3) Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi administrasi dan akademik a) Pelaksanaan seleksi administrasi calon peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dilakukan di seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota dan telah diterima di Departemen Kesehatan cq. Sekretariat Pokja Pusat sesuai jadwal yang ditentukan. b) Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi administrasi Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis menyusun jadwal yang lebih rinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain mengenai waktu, tempat serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan seleksi administrasi dan akademik. 4) Pembiayaan Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kesehatan. d. Pengumuman Informasi penerimaan calon peserta diumumkan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan kepada Pemerintah PropinsilKabupaten/Kota. e. Pengajuan Lamaran 1) Setiap pelamar harus membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Pelaksana yang ditunjuk melalui unit kerja yang bersangkutan dengan melampirkan seluruh persyaratan.

44

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

2) Penerimaan surat permohonan dan berkas lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. 2. PELAKSANAAN PENERIMAAN a. Seleksi Administrasi 1) Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran dilakukan oleh Pokja Propinsi. 2) Lamaran yang telah memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi , selanjutnya disampaikan kepada Pokja Pusat. 3) Daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi diverifikasi oleh Tim Pelaksana dan Pengelol a Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. 4) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis menyampaikan hasil verifikasi kepada : • Pokja Propinsi untuk keperluan pemanggilan calon Peserta guna mengikuti seleksi akademik ; • Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi untuk keperluan seleksi akademik . b. Seleksi Akademik 1) Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi menyelenggarakan seleksi akademik berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

45

M EN TERI K E S EH ATAN

REPUBLIK INDONESIA

2) Hasil seleksi akademik dikirimkan oleh Fakultas Kedokteranl Kedokteran Gigi kepada Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. c. Penetapan dan Pengumuman Peserta Penerima Bantuan Pendidikan 1) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis melakukan kajian untuk penetapan Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. 2) Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis mengajukan Hasil Kajian kepada Menteri Kesehatan untuk ditetapkan. 3) Penetapan Menteri Kesehatan disampaikan kepada Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk untuk diumumkan dengan menyebutkan nama pelamar, tempat tanggal lahir, Bidang Spesialisasi, Universitas, jadwal pendaftaran ulang dan jadwal dimulainya pendidikan.

2. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENERIMAAN Tim Pelaksanan dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesial is melakukan pengawasan dan pengendalian dalam Perencanaan dan Persiapan serta pelaksanaan penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

46


4. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PENERIMAAN a. Pokja Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pelaksana yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan disertai rekomendasi pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. b. Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri Kesehatan.

F. PENUTUP Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik diterbitkan oleh Menteri Kesehatan agar dijadikan acuan bagi instansi Pusat dan Daerah .

MENTERI KESEHATAN ,


47


CD

.j>.

I I lf

2

_u K»1(1)/J ...

I PROPINS I. __

I

'"

-

RS-

RS.__

)

",""SAIJ!

-

.

..... ... ..,.

5

...

.... ...... T

So<

•

"--

SpPD

11

.. """"""""

•

t

"

12

1l

... "'" ...... "'" "'"

00ICllRsPE$W.JS£0A,SNI

,.

"TIlT

" "

SoIU ... IT

"

11

....

",,SoOT

2T

....... " • " " " " '""• •

"'" .... ... '"

Sp8S

OOKTElWESlAUSLJ.IIIYA

KEADAAH & KfBUTUHAN DOKTER SPESIAUS I OOKTER GIGI SPESIALIS 01 RUMAH SAKIT PROPINSI •.••.•..• _.....TAHUN.....

Tabel Data Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

Contoh Formulir :

DAFTAR ANAK LAMPIRAN

On\

""

OGS

TOT

• • • • "

Sp. 1l.

Sp

B.C\ii

"

'iT

•

F.I.KlJl.T'u

-

I

DAFTAR ANAK LAMP/RAN Contoh Formulir : Formulir Lamaran PPDS/PPDGS PROGRAM PENOIOIKAN DOKTER SPESIALlS I FORMULlR LAMA RAN Isilah slIml I:ll1lilran ini dengau mes!n tik scbanyak 5 T
PasfolO 4x6cm

SEKRETARIS JEI'IDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN n.p. Kcpala Biro Kcpcg,n wa i31l

JI. H R. R a~ \lI1J S3id Kav X 5 No. 04 sId 09 Jakar1
Yanda laogan

Dikirim o k·h Jm li1!\s i asal :

c:::==:J c:::==:J c:::==:J c:::==:J c:::==:J dl"ll ~ :1Jl

Oc-piirkIlH:n Pemcrinlah .

Bli M N . FK SwaSI
Swn sla Pcro fangan

sur:., no. .

...... lal1 gg111 .

LHmpL r:m :

~ Ot lSI 0kh Ulro

fo\o kopi Ij
.

....

..

HANYADIISI OLEH DINAS Kepe~aw a i a n

I. Fo r-mutir Jama ran (5 rangkap) bc s \!rta l amp.ranny., dilerima darl pelamar [nll~t: ,iI . .. ... No. Agend(l . [::=J Mcm clluhi l)Crsyc-.ralan adminis tra tif ditcru:-kall kc PDPTBK t<1nggal sural n0 Tcmbus;lIl kcpada pl!!nmilr Tldak memt:.l1 uhi p!!T""iY
c==J

PClU njuk

Dcparlcmcn Keschalan I. Jclas

2. Jclas

· Rang.kap kc 1 dl'
Lamaran dikemhalikan kcpad a pelamar sur;!! no

tan gga l

Oii n o k l1 PDPTBK I. F'lnmdir lamaran (4 r~lIlg.ka p) bCSl!flCl IJ.lllp,ranny a dill'rim;) dari Biro KC[1c gnv. aian Dcp Kcs. langgOl] ... . .. No. :"t gcl1 d a .. . 2. No . Reg . Ca lon Pc s ~l1a PPDS FL ... . O ilcru ::;k Iln kC[1adil Deka n FK Umversilas .. ur Koo rd . PI'D S [ langg,ll T(.'mhlls an kc pada pelamar

Llll g.gll1 :

2. 3.

3 . . Rangkap kc 2 disim[1.:m

PDPTIiK

.... s ural no

Oii :-. i o h: h K(lord PPOSI ( ~Jn . Dc bn FK Uiv .. 1. Formullr !;\tn
lelns

2.1elas

b C ~\..'rla

• R;,ngkap ke 3, 4 dan S di leruskan kc Kourd PPDS I . Jelas JdOls

3. . Ran g,kap kc ~ di simpan di Koord . PPOSI · R:lIl gkap kc 4 dan 5 dilerus kan ke K PS I

Jampinllmya dilc rima dari Koord . PPO S I Nu. age-ud'·1 .

...

O ll'updlkan el i PS . . . !:Ingga l . Dilerima da lam r c ndidikan mli lili langgal . Tld"J,.; dil l.:rilllol dil lam. p.:ndid,k .l n. cliJ,.;l.:mbalibn ke Koo rd . PPOSJ langgaJ . .. ......... sural no

C===:J C===:J

50

.Tela .~

Jclas • R.lllgkap,kc 4 di simpan di KPS · Rangkap kc 5 di sL' rahklln kepada re1amar

(]1

DAFTAR ANAK LAMPIRAN

)5

15

34

11 33

II 31

19

28

15 26 27

1<

23

12

n

10

17 18 19

"

15

14

13

"11

10

5 6 7 8 9

4

1 3

I I

ill

TempaiTarq;)aI Lahir

3

NAMA

1 4

NIPI NRPn

5

PNS INDNPNS Kab.""" 6

STAnJSKE PEGAWAIAN

7

UNIT KERJAASAl

8

INSTANSI PENGUSUL

Kab.1«G 9

REKQM RSUD 10

"

P£NE.J.4PATANKE!o!8Al1

11

13

PRQPI'~ fl(TUIJAN

DAFTAR HASIL VERIFIKASI CALON PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I DOKTER GIGI SPESIALIS

Daftar Hasil Verifikasi Calon Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dan Tempal Mengikuli Seleksi Akademik Seluruh Indonesia

Contoh Formulir :

14

PEMINATAN

15

NO.HP

Contoh Formulir : a.

Riwaya\ Pribadi -1 RAN GKAP KESATU

BAG IA N : RIWAYAT PRIBADI

I. Nam a lcngkap :

0 0

2. Tempat dan tanggallahir :

J. Agam a : Alarnat rum ah :

4. "Iamal korespondensi :

Fax:

Telepon :

HP. 4.

fax:

Telepon : HP.

:

Riwayat keluarga Ayah

Ibu

Nama

:

Nama

:

Agama

:

Agam a

:

Pekcrjaan/jabatan Alamat

Pekerjaan/jabalan :

:

Alamat

:

:

lsteri BeaU Suami Nama Tcmp a l/ langgal lahir

:

Pckcrjaan /jabatan

:

Alamat

:

TanggaJ Perkawinan

:

Anak-anak (nama, Icmpal dan tangg al lahir, pcndidikan)

52

L.ki-l.ki Wanila

Contoh Formulir : b.

Riwayat Pendidikan - 2 BAG IAN [I: RIWAYAT PENDIDIKAN (rWlna so:::kolah, It'l1lpal, 1;\hUIJ.

pcndll:iik," n~ ;\fn p:l i

Ill CndJp; ll Ij an h l

I.

Sekolah Dasar :

3.

S~k o l (l h

-l.

Fa kull;J S Kcdok lt:ra n ( Lam [1ira n fOlO kop i iJ
5.

PClldidl ka n/pd a u harl la in (pennel) :

Iv !enengah A la s :

53

Contoh Formulir : b.

Riwayat Pekerjaan - 3

RANGK,\P KESATIJ

BAGIAN'" ,RIWAYAT PEKER.IAAN

I.

(Sebutkan pekcrJaan
nama, dan jabatan alasan langsung secara kronologlk )

2.

Jabalan sckarang (scbulkan stalus kepcgawaian dan sural kCpllt1l.'ianJbesiil tcrakhir)

3.

Nama danJabalan atasan langsllng dl lTlSlansi perncnntah cHau swasla

Karya ilmiah yang dibtwt seodlri atau IUnl! membualnya

Kcgiatan dalam orgaoisasi profesi atall orgamsas\ masyarak,H lainnya (s~butkan

6.

kcdudukan Saudara pada organisasi/onnas lersebut)

Pengharga
54

Contoh Formulir : d. Program Sludi Dan Pusal Pendidikan Yang Diinginkan

BAGlAN IV: PR OGRA M STUDl DA N PUSAT PENDIDIKAN YANG DllNGINKAN I Program sHldi ya ng diinginkall (maksiroal 2 pili ha n )

Program Studi Jlmu Keseh atan Anak

I I c::::=:::::J

Program Studi Ilmu Bcdah

~

Program Studi HUIll Pen yakit Da lam Program Studi O bsletri dan Gin ekolog i Program S hldi Ancslesiologi Program Stu di llmu Peny akit Janlung

Progra m Program Program Prograln Program

Snldi Studi Studl Studi Studi

IIm u Kedokt cran Fore nsik Ilmu Kesehatan Kuli! dan Kdamin Ilmu Pen yakil Mala IIHlu Peny akit Paru Ps ikiatri

E3

Progra m Snldi Radi o lo g i Prog ram Studj lImu Peoyakit Saraf Program Studi Ihnu Kesehatan Telin ga- Hidung dan Tl.!nggorok Program SlUdi PatoJog i Analomi Program S tudl Pawlogi Klinlk Program Studi Orlhopaedi

P rogram Program Progra m Program Prog ram Prog ram Program Progra m Program Program Program

Studl Uro log i Studi Bedah Saraf Studi Rchebilitasi Medik Studi Bedah Pl astik Studi Kedokt eran Olah-raga Stud i Mikrobiologi Klin ik Snldi Ilmu Kedokt cran Nuklir Studi Farmakologi Klinik Studi Bedah Torak s - Kardiovaskulcr Studi Kedokteran Okupasi Shldi Onkologi Radiasi

Kedokteran Kedokt eran Kedokt eran Kedokteran Kedokteran Kedokteran Ked okteran Ked ok teran Kedokt eran Kc::dokt eran Kedokteran Kedokleran Ked okleran

Universitas U1Jivers ii as Uni versitas Universitas Univ ersitas Univers itas Univ ersi tas Universitas universita s Univcrsitas Univ ers itas Universitas Uni ve rs itas

3. Waktu mulai Pendidikan yang diinginkan

!

i

§

~

I

I Januari .

I

;

Sumalera Ulara And ala s Sriwijaya HaSall Udd))1 Sa m Ratulangi Padjadjaran Indonesia Diponegoro Gadjah Mada Ajrlangg
0

!

I I C==:i

2. Pusa t Pen didlk an yang dling inkan (mak si mal I pilihan) Fakuh as Fakullas Fakulta s Faku ltas Fakultas Fakultas Fakul tas Fakultas Fakultas Fakull as Fakultas Fakul tas Fakultas

i

§ I

:

Olluli .

4. Uraikan se cara smgk :lI alasan uOlUk memilth Progra m Studi (I). Pusat Pcndidikall (2) dan 'Vaktu (3) di alas.

5. Refcrcns i (sebutkan 3 nama yang dapat dihubungi Icbih lanjut olch pusat Pcnd idikan unnlk informas i dari Saudara) Nama

l abatan

AlalOat

Catman

I.

(Dari Org. Profesi)

2.

(diui Jabata n)

3.

(bebas )

55

Contoh Formulir : e.

Pernyataan - 5 RANGKAP KESATV

BAGLAN V : PERNYATAAN

Say a,

yang berland., langan dibawah inJ dcngan di sak sikan

olch .

. atasan lallgsung saya, dcngan ini mcnyala kan scbagai

bcrikul : I. Semun kClerangan yang dirults d, alas adnlah BENAR 2. Saya tidak bcrkcberalan jlka Pusal Pendtdikan menanyakan langsun g mengenai hal ih wal saya kepada rnereka yan g saya IUlis dal am kolom refercn si.

3. Saya tidak berkeb l! ratan jika Pusa! Pcndldikan rncngadakan test-les t khusus (a kadc01lk , keseha tan. psiko ICS I, dll) dalam rangka lamaran ini . 4. Jika saya dl! crima dalam p c ndidikan D o kler Spe sia li s lcr se bul, maka say a akan menta a!! seg<.Lla kete nlllan yang berlaku

5. Setelah se lesa i pcndidikan lersebul, saya be rsedl3 dilempalkan dirnana saja di sduruh Indones Ia dt:Jl gan peralUran yang bcrl aku .

....... 200 .. Pdarnar,

Mengclahl1Lf M e nyetujui :

( Nama, land a langan, cap jabatan al3 sa n lan gsung )

( Nama peiamar, ta nda langan,

diatas maler,H)

56

(JI --.j

2

I I 2

J

Lahir

Temp.-11 / Taogga!

4

Umur ITh )

6

Lulus

teran

5

Thn,

P~n didi kan

Fa" Kedok· 7

NRPTI

NIP!

8

PangKal 1 Golongan

SI31 US Kep cgawa ian

!nSlansi Pcngirim

2 3

Pcn cmpatan

Kah I FK 'FKG PrOb'T3 m f',·tulal PNS ! Unil SClclah Lulu s NO H1' ITLP KOla PropIKab'KOia Studi Pcmhdikan TUJuan PNS D Pelldldikan KCfJ3 Pengusul 9 II 14 15 10 12 13 17 16

Nam;l . Sesual [Juab TcrnpallTanggalUhIJ. Sesuai Ijaza:h NIP' mcma~:lj NIP BMU NRm: SCSUilI 5K PangbeGoIOflg:m. Sudah jclas 9/10 5131115 Kcpegll,\"aian : PNSIPNS D (X"pkes. dpk. Propinsi, Kabup:ucn 31au KOla II IIlS\.J:lsi Unit K~rja CllItlUlnkWl n:ml:i RSt..:D Pw p1n$iIKabupJlcr:.'Kot:l.. ltl.U Pus k ~mh. ~ tll lI L~iml:--~ [2 KabiKota Pcngusul: canrumi::an nama Kabupatcw"Ko13 pcngllllul 13 FKJFKG lujuan: canrumkan FKlFKG tujuan 14 Program Srodl: cantumkan program studi ~'sU:l! pcmifl.Jlan yang disesuaibn dCIlg3n kcb'lTUhan dacrah dan fl1~1Il('nuhi pcrsyaral3.nJ kClcnluan yang ditclapkan oleh FKJFKG pcngampu. 15 Mular JX'fldidi.kan: khusus rugi rt.."S lden y:mg sudan lulu ~ sekksi akadcmik di FKtF KG pcngampu 16 Peocmpalall sdd ah tulus peodidlkan: dicanrumkan scsuai reneana y:mg lelah diletJpkan olth Pejabal Pembina Kcpegav.-aian alau Pcjabal yang dirunjuk (bukli dilamplrk an) 17 No HPiNo Telp: cannunkan Nomor HP yang dapal dihubwlgi sewaktu·waktu guna Konfrnna5L\ bnrlk3.$i ! 8 Kctcrangan. CMllumkan Kt:icran£lIl yang perlu menjadi perhallJJ1, miSJ.l :k.dang d i pro~es penpngk1lJan CPNS, atau. sudan lulus S1:lt'ksi :tkadl!mik PPDSIPPDGSdi FKiFKG d:lO lain·llin

KETERANGAN:

6 7 8 9 10 ds<

5

4

3

Nama

No,

PROPfNSI :

DAFTAR CALON PESERTA PROGRAM BANTUAN PENDlDIKAN DOKTER SPESIALlSJDOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN ANGKATAl'li ....... TAHUN ..............

Oaftar Nama-nama Program Pemberian Bantuan Pendidikan Ookter Spesialis/Ookter Gigi Spesialis

DAFTAR ANAK LAMPIRAN Contoh Formulir :

18

KET

DAFTAR ANAK LAMPIRAN Contoh Formulir : a.

Surat Pernyataan Calon Peserta PPDS/PPDGS SliRAT - PERNYATAAN Yang bertanda tangan di ba wah illi. saya Nama

NIPINRPTT Statu s Kepcgawai,m Un it Kerja Asal In stansi Pengusul Jaba lan sekarang

PN S/C PNSIPTTIPA SC A

PTTINON PN S

Pescrta Program Pcndtdlkan Doktcr Spesialis - Derbasjs KU1upelen si (PPDS·B K) Ilmu..

Faku ltas Kedokreran Universitas ..

Alamat Korespondensi

Tclpon No.

Scsuai dcngan pennohonan brni LUHuk Ol cndClpalkan banruan biaya pcndidikan PPDS-B K bcrdasark an Kepllnlsan Mcnlcri KcsehaL.'ln Nomor dcn gan In j mcmbcrikan pem yataa n st:: baga i bcrik.'l!I: I. Selama menjadi pescrta PP DS-DK pcnenma banttlan biaya pend id tkan saya tid ak tenka! dcngan Instirusi alau kmbaga lain : 2. Saya akan melapor paling lambat J (sam) bulan setelah dinyatak an luluslbcrhen li: 3. Setelab se lesai men g ikuti pendidikan speslalis saya ber~edia dit empatka n di . ... Provin:;i . 4. Apabda Kabupaten dania lau Prov insi yang, d~pilih sebagaimana tersebut pada butlr 3 temya\a telah penuh at au kan::na sebab lain sehi ngga tidak memung}unkan untuk melaksan akan masa pc nllga~an dl provins i tersebul. Inab say a b~rsedla ditempatkan di Prov insi lai n s!;$uai d~ngan program Kemenlcrian Kesehatan ; Apa bi la saya tidak menyeiesalkan pc nd ldikan yang dlprog ramk an 'Uau yang dtscbahbn o lch bukan alasan akadem is, at
tind ~lkao

scs uai kelentu an keputusan perundang

Dcnlikmn pernyala an Itli saya bllal dengan sesungguhnya di at as kcn;ls be nnal erai cu kup lanpa ada paksaan dan (CK;man dari pihak lTlanapun untnk digLUl
Snksi I Kerua Program Stud. llmu ... . Fakull as Kedoklera n Universilas

MATERA! Rp.6000,

( ...

(

I SakSl2

Kcmenlcoan Kcsehatan

(.

. .... )

58

. .... .. .. . 1

Contoh Formulir : b. Surat Pernyataan/Rekomendasi Direktur RSUD/Kadinkes/Kab/Kota .. .

- -- - - ----- - -- - - - -- - -- - -- - ---- - - -- -- -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- -- - - - - - -- -- - -- -SURAT PERNYATAAi'l

Nomor:..................................

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

NIP

Jabatan

Unit Kerja

Kabupaten/Kota

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini kami rekomendasikan Nama

NIP/NRPTT

Status Kepegawaian

PNS/PTT/Pasca PTT/Non PNS/Non PTT

n

Unit Kerja

Kabupaten/Kota

untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis (*) melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter SpesialislDokter Gigi Spesialis (*) Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Umum Daerah .......... .. . Kabupaten/Kota ..... .. ..... Propinsi Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Ibukota Kabupaten/Kota (Tanggal, bulan , tahun) Direktur RSU Daerah

tid

ttd

Nama NIP (")=coret yang tidak perlu

Nama NIP

Mengetahui

59

Conloh Formulir : c. Sural Pernyalaan/Rekomendasi BupatilWalikota .. (KOP BUPATJ/WALIKOTA .................................... )

- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - ---

SURAT PERNYATAAN Nonl0r: ............... ............... ..

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Kabupaten/Kota Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini kami rekomendasikan Nama NRPTT/ Unit Kerja Kabupaten/Kota

n

untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis melalui Program Bantuan Pendidikan D okter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (') Kementerian Kesehatan RI . Selanjutnya yang bersangkutan akan diup ayakan formasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota Propinsi ... . ... .... .... .. dan akan didayagunakan di Rumah Sakit

Umum Daerah setelah ya ng bersangkutan menyelesaikan pendidikannya. Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ibukota Kabupaten/Kota (Tanggal, bulan, tahun) BupatiiWalikota ..

tid

(*)

Nama

= coret yang tidak perlu

60

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents