Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
PENJELASAN TENTANG MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) TAHUN 2011 - 2025 Disampaikan Pada acara:
MUSRENBANGNAS 2011
Jakarta, 28 April 2011
OUTLINE PAPARAN 1. PENDAHULUAN
2. KERANGKA DESAIN MASTER PLAN P3EI Pengembangan potensi daerah melalui 6 Koridor Ekonomi Pengembangan konektivitas intra dan inter koridor serta internasional Peningkatan kapasitas SDM dan IPTEK di dalam koridor 3. REKAPITULASI INDIKASI INVESTASI MP3EI SAMPAI DENGAN 2014
4. PETA INDIKASI INVESTASI 5. DAFTAR DEBOTTLENECKING YANG TERINDIKASI Slide 1
PENDAHULUAN
Beberapa Pemahaman Dasar Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025
VISI 2025 “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan” PDB: US$ 3,8 – 4,5 Trilyun Pendapatan/kap: PDB: US$ ~ 1,2 triliun Pendapatan/kap: US$ ~ 4.800 Kekuatan ekonomi 14 besar dunia PDB ~ US$ 700 Milyar Pendapatan/kap US$ 3,005 Terbesar ke-17 besar dunia
US$ 13.000 – 16.100 (high income country) Terbesar ke-12 dunia
Catatan: • Proyeksi 2014 sesuai dengan proyeksi RPJMN • Proyeksi 2025, angka tidak resmi pemerintah Slide 3
MP3EI HARUS MENJADI BAGIAN INTEGRAL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Dokumen MP3EI tidak menggantikan RPJMN melainkan menjadi dokumen kerja yang komplementer terhadap RPJPN 2005–2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJMN 2010 – 2014 (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010).
Seluruh program reguler pemerintah yang tidak dicakup dalam MP3EI berjalan seperti biasa sesuai dengan perencanaan. Program pengembangan MP3EI mencakup pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Slide 4
RPJMN PRIORITAS NASIONAL
RPJM 1 (2005-2009) Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualias SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kom-petitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek
RPJM 4 (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
Slide 5
MASTERPLAN MERUPAKAN KOMPLEMENTER DARI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP Slide 6
MP3EI DIRUMUSKAN DENGAN SEMANGAT BUSINESS AS NOT USUAL (1) DI DALAM PROSES PENYUSUNAN: MP3EI mengedepankan terobosan strategi dan kebijakan: Thinking out of the box !! oleh karenanya membutuhkan perubahan mindset. Menitikberatkan pada PENDEKATAN SOLUSI, bukan pada PENDEKATAN MASALAH YANG DIHADAPI agar diperoleh rumusan strategi dan kebijakan tidak hanya incremental, tetapi struktural
PENDEKATAN MASALAH
PENDEKATAN SOLUSI
Slide 7
MP3EI DIRUMUSKAN DENGAN SEMANGAT BUSINESS AS NOT USUAL (2) DI DALAM PROSES PENYUSUNAN: MP3EI menitikberatkan pada percepatan transformasi ekonomi dengan pendekatan:
Peningkatan Value Added Mendorong Inovasi Mengintegrasikan pendekatan sektoral dan Regional Memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya
Business as Usual waktu
Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator
Slide 8
MP3EI DIRUMUSKAN DENGAN SEMANGAT BUSINESS AS NOT USUAL (3) MP3EI mendengarkan masukan dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan: Pemerintah Daerah BUMN terutama dalam rangka memanfaatkan kekuatan sumber pendanaan di luar APBN Pelaku Usaha (KADIN, Asosiasi Usaha/Profesi) Pakar dan Akademisi
Slide 9
KERANGKA DESAIN MP3EI
TUJUAN
Menuju negara maju yang lebih sejahtera Melalui percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia di seluruh Tanah Air (2011-2025)
STRATEGI UTAMA PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI Pengembangan (dan revitalisasi) pusat-pusat pertumbuhan Luar Jawa PERKUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL Sinergi antar-pusat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur dasar
MEMPERCEPAT KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK NASIONAL Mendorong ke arah innovation driven economy
PRASYARAT 1. Mengubah mindset 2. Pengembangan Mutu Modal Manusia 3. Pemanfaatan seluruh sumber Pembiayaan Pembangunan 4. Pola pengelolaan Anggaran & Kekayaan Negara yang lebih baik. 5. Konsistensi kebijakan yang mendorong transformasi sektoral 6. Keberlanjutan Jaminan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan 7. Ketahanan Pangan & Air. 8. Ketahanan Energi 9. Reformasi Birokrasi Slide 11
STRATEGI UTAMA
INISIATIF STRATEGIK
“Strategi utama dioperasionalisasikan dalam inisiatif strategik” Mendorong investasi BUMN, Swasta Nasional dan FDI dlm skala besar di 22 Kegiatan Ekonomi Utama (mendorong realisasi investasi melalui Pengembangan percepatan terselesainya hambatan yang potensi melalui dihadapi pelaku) Koridor Ekonomi Memperkuat
konektivitas nasional
Mempercepat
kemampuan SDM dan IPTEK Nasional
Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil (penetapan jadwal penyelesaian masalah peraturan nasional dan infrastruktur utama nasional)
Pengembangan Center of Excellence di Setiap Koridor Ekonomi (mendorong pengembangan SDM dan IPTEK sesuai kebutuhan peningkatan daya saing)
Inisiatif Strategik adalah sebagai katalis terjadinya percepatan. Hal ini juga bisa memberikan dampak keyakinan para pengusaha atas upaya pemerintah
Slide 12
STRATEGI 1: PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH MELALUI 6 KORIDOR EKONOMI Banda Aceh Medan Manado Batam
Pekanbaru
Ternate Pontianak
Samarinda Palu
Manokwari
Gorontalo
Jambi
Padang
Mamuju
Palangkaraya
Palembang
Pangkal Pinang
Sorong Kendari
Banjarmasin
Bengkulu Lampung Jakarta
Jayapura
Ambon Wamena
Makassar Semarang Surabaya
Serang Mataram Jogjakarta
Merauke
Denpasar Kupang
POSISI STRATEGIS INDONESIA DAN PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI Dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan, MP3EI mempertimbangkan posisi geo-strategis Indonesia dalam skala regional maupun global.
Posisi geo-strategis tersebut membentuk keunggulan dan keunikan masing-masing pulau besar yang akan menjadi pilar utama dalam rangka mencapai visi 2025. Perwujudannya dapat dimaknai dengan pendefinisian peran strategis masing-masing pulau besar yang nantinya membentuk 6 koridor ekonomi. Dengan demikian, pengembangan 6 koridor ekonomi harus diselenggarakan secara terintegrasi, tidak terpisah-pisah untuk memaksimalkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di seluruh tanah air. Slide 14
6 KORIDOR EKONOMI INDONESIA Banda Aceh
Medan
1
Pekanbaru
3
4
Ternate
Pontianak
Samarinda Palu
Jambi Padang Palembang Bengkulu
1 KE Sumatera 2 KE Jawa
Serang
Mamuju Palangkaraya Pangkal Pinang Banjarmasin Lampung Makassar Jakarta Semarang Surabaya
2
3 KE Kalimantan 4 KE Sulawesi 5 KE Bali – Nusa Tenggara
6 KE Papua – Kep. Maluku
6
Manado
Batam
Sorong Kendari
Jayapura
Ambon Wamena
Mataram Jogjakarta
Manokwari
Gorontalo
Merauke
Denpasar
5
Kupang
Pusat ekonomi mega Pusat ekonomi
Maluku Utara diintegrasikan ke dalam Koridor Ekonomi Papua Maluku, sehingga menjadi Koridor Ekonomi Papua – Kep. Maluku. Mempertimbangkan keterikatan sosial-budaya masyarakat Maluku Utara dengan Maluku Mempertimbangkan masukan KADIN 15 Maret 2011 dan usulan Pemerintah Daerah 22 Maret 2011 Slide 15
TEMA PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-masing Wilayah
Koridor Sumatera "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional"
Koridor Sulawesi
Koridor Kalimantan "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional"
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebun an, dan Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional''
Koridor Jawa
"Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
Koridor Bali Nusa Tenggara
“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional” Koridor Papua – Kep. Maluku
''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional'' Slide 16
Untuk mempercepat Transformasi Ekonomi, Masterplan perlu fokus pada Program Utama
Menyusun langkah-langkah spesifik dan nyata, bukan pada tataran konsep dan umum sehingga dapat memberikan kontribusi secara langsung dan signifikan bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
Mempertajam perumusan kebijakan serta reformasi peraturan yang menghambat pertumbuhan. Penetapan Program Utama & kegiatan ekonomi utama
Mempermudah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoringevaluasi dari kinerja pelaksanaan
Slide 17
PENETAPAN KEGIATAN UTAMA Telah diidentifikasi 8 program utama yang meliputi 18 bidang kegiatan ekonomi
Namun dari proses aspirasi sektor terdapat tambahan kegiatan-kegiatan utama. Oleh karena itu, Tim Pengarah telah menyepakati 8 program yang meliputi 22 bidang kegiatan utama (+ perkayuan, kakao, pertahanan/alutsista, peternakan). Slide 18
SEBARAN KEGIATAN UTAMA BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI
Sumatera
Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Besi-Baja, JSS
Jawa
Industri Man-Min, Tekstil, Permesinan Transportasi, Perkapalan, Alutsista, Telematika, Metropolitan Jadebotabek
Kalimantan
Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bauksit, Migas, Perkayuan, Besi-Baja
Sulawesi
Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Nikel, Migas
Bali NT
Pariwisata, Peternakan, Perikanan
Papua – Kep. Maluku
Food estate, Tembaga, Peternakan, Perikanan, Migas, Nikel
Slide 19
BERDASARKAN DISKUSI, DISUARAKAN BEBERAPA REGULASI DAN PERIJINAN YANG MEMERLUKAN DEBOTTLENECKING, YAITU: 1• Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang 2• Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga 3• Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI (seperti Bea keluar beberapa komoditi).
4• Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan utama yang sesuai dengan strategi MP3EI 5• Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perijinan Slide 20
STRATEGI 2: PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS INTRA DAN INTER KORIDOR SERTA INTERNASIONAL
MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL: UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN TINGGI YANG INKLUSIF
“…… Locally integrated and globally connected” ELEMEN UTAMA Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman. Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui inter-modal supply chain systems. Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas. (pertumbuhan yang inklusif)
Integrasi ekonomi untuk penyebaran manfaat dan konvergensi standar hidup
Slide 22
PENETAPAN GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (1/2) Latar Belakang
Tujuan Pencapaian
• Lemahnya sistem logistik nasional, terutama yang terkait dengan pola logistik ekspor impor – Pelabuhan Batam yang belum berfungsi secara optimal – Dari 25 pelabuhan utama nasional, tidak satu pun mempunyai kemampuan sebagai global hub port • Pelabuhan Laut Tanjung Priok dan Tanjung Perak serta Bandar Udara Soekarno-Hatta sudah mengalami over-capacity
• Menurunkan beban logistik yang selama ini terpusat di Pulau Jawa (inner island) – Mendistribusikan secara merata ke pusat-pusat hub internasional • Mempercepat pemerataan (perluasan pembangunan ekonomi) • Penerapan asas cabotage dengan lebih optimal • Pemanfaatan ekonomis Selat Malaka & tiga Arus Laut Kepulauan Indonesia secara lebih optimal
Konsep & Lokasi global hub di Barat & Timur Indonesia • Penetapan dua pelabuhan hub internasional sebagai pintu gerbang laut, satu di bagian barat Indonesia, satu di bagian Timur Indonesia
• Penetapan dua bandar udara hub internasional sebagai pintu gerbang udara satu di bagian barat Indonesia, satu di bagian Timur Indonesia – Kuala Namu di bagian Barat Indonesia, Hasanuddin di Bagian Timur Indonesia
Slide 23
PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (2/2) SLOC MALACA
K Tanjung
PANJANG ALKI-I
Bitung
CILAMAYA
MAKASAR
RD. INTAN CILACAP TL. LEMBAR
ALKI-II
Sea Line Of Communication (SLOC) and ALKI Jalur Laut Nasional Primer Jalur Laut Nasional Sekunder Jalur Utama Darat (Jalan dan / atau KA)
ALKI-III
Pelabuhan Hub Global
ALKI-III B
ALKI-III C
MAIN INT. AIRPORT
Pelabuhan Primer Slide 24
STRATEGI 3: PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN IPTEK DI DALAM KORIDOR
INOVASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 - 2025 Pendapatan per kapita (US$)
Kita harus menuju ke ke tahap untuk bisa berdaya saing
Innovation Driven Economy
Efficiency Driven Economy
Slide 26
PERCEPATAN TRANSFORMASI INOVASI DALAM EKONOMI ROAD MAP: MASTER PLAN (MP)-2025 Road Map Transformasi Inovasi Ekonomi
Pengembangan modal manusia berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara terencana dan sistematis Memasukkan unsur Sistem Inovasi Nasional (SINAS) dan berbagai upaya transformasi inovasi dalam kegiatan ekonomi Inisiatif Strategik: 1. Revitalisasi Puspitek sebagai science and technology park 2. Pengembangan industrial park 3. Pembentukan klaster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan 4. Pengembangan industri strategis pendukung konektivitas 5. Penguatan aktor inovasi (SDM dan inovasi) Slide 27
REKAPITULASI INDIKASI INVESTASI MP3EI SAMPAI DENGAN 2014
TOTAL INDIKASI INVESTASI YANG TERIDENTIFIKASI ~3.350 TRILIUN RUPIAH Indikasi Investasi 6 koridor Triliun Rupiah 3,000
122
602
3,348
Nilai Investasi menurut sumber pembiayaan
295
Swasta
2,000
704
1,000
44%
1,079 20% 546
8%
0
Sumatera
% investasi per koridor
16%
Jawa
32%
Kalimantan Sulawesi
21%
9%
Bali NT
4%
Papua - Kep Maluku
18%
BUMN Pemerintah
Total 27%
Campuran
Slide 29
INDIKASI INVESTASI KEGIATAN UTAMA KORIDOR Indikasi investasi pada kegiatan utama koridor (IDR Tn) 1 Besi baja 2 Makanan minuman 3 Tekstil 4 Peralatan transportasi 5 Perkapalan 6 Nikel 7 Tembaga 8 Bauksit 9 Kelapa sawit 10 Karet 11 Pertanian pangan 12 Pariwisata 13 Telematika 14 Batubara 15 Migas 16 Jabodetabek Area 17 JSS 18 Pertahanan/alutsista 19 Peternakan 20 Perkayuan 21 Kakao 22 Perikanan Investasi kegiatan utama koridor Investasi infrastruktur Total keg. utama & infrastruktur
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Bali NT
Papua Maluku
Total 6 koridor
63.5 6.3 38.2 3.0 20.8 100.0 -
25.5 1.8 16.8 9.0 0.0 245.2 1.6 -
36.4 62.2 25.8 177.7 229.3 31.6 -
101.2 16.7 69.2 3.3 1.7
60.6 7.0 1.7
83.0 197.2 80.0 50.0 30.7
99.9 25.5 1.8 16.8 15.3 184.2 197.2 62.2 64.0 3.0 96.7 60.6 0.0 198.5 348.6 245.2 100.0 1.6 7.0 31.6 3.3 34.2
231.8 313.9
299.9 779.5
563.0 140.9
192.2 103.0
69.3 52.3
440.9 161.4
1,797.1 1,550.9
545.7
1,079.3
703.9
295.2
121.6
602.2
3,348.0
Slide 30
RINCIAN INVESTASI INFRASTRUKTUR (dalam trilyun Rupiah)
Sumatera
Jawa
Kalimantan Sulawesi
Bali NT
Papua Maluku Total 6 koridor
1 Infrastruktur Jalan
43.6
98.8
11.5
6.0
18.4
54.7
2 Infrastruktur Pelabuhan
17.0
22.0
10.4
3.3
0.2
53.0
232.9 105.9
3 Infras. Power & Energi
137.6
380.1
58.6
56.1
17.3
13.4
663.0 4 Infrastruktur Bandara
4.1
4.4
1.7
0.2
11.8
0.2 22.2
5 Infrastruktur Rel Kereta
43.2
222.2
39.8
-
-
305.2
6 Utilitas Air
0.0
10.2
0.3
0.1
0.1
0.1
10.8 7 Telematika
54.2
32.0
18.7
37.1
4.0
31.9 177.9
8 Infrastruktur lainnya
14.3
9.8
-
0.3
0.5
8.2 33.0
Total infrastruktur
313.9
779.5
140.9
103.0
52.3
161.4
1,550.9
Slide 31
INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN KEGIATAN UTAMA BERDASARKAN ENTITAS PELAKSANA PROYEK INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG 22 KEGIATAN EKONOMI UTAMA (Triliun Rp) Entitas pelaksana
Sumatera Total %
Total nilai proyek
313.92
100%
Swasta
86.67
Pemerintah
Jawa Total %
Kalimantan Total %
Sulawesi Total %
Bali NT Total %
Papua Maluku Total %
Total 6 koridor Total %
779.45 100% 140.88 100% 103.00 100%
52.32
100% 161.36 100% 1,550.92 100%
28%
146.80
19%
31.91
23%
41.57
40%
22.81
44%
8.92
6%
338.68
22%
95.05
30%
19.00
2%
17.57
12%
0.29
0%
0.19
0%
54.69
34%
186.79
12%
BUMN
87.21
28%
283.04
36%
47.90
34%
25.81
25%
29.33
56%
0.78
0%
474.06
31%
Campuran
44.98
14%
330.62
42%
43.50
31%
35.34
34%
-
0%
96.96
60%
551.39
36%
PROYEK DI 22 KEGIATAN EKONOMI UTAMA (Triliun Rp) Entitas pelaksana
Sumatera Total %
Total nilai proyek
231.79
Swasta
64.06
Pemerintah BUMN Campuran
100%
Jawa Total %
Kalimantan Total %
299.89 100% 563.04
Sulawesi Total %
Bali NT Total %
Papua Maluku Total %
Total 6 koridor Total %
100% 192.27
100%
69.31
100% 440.87
100% 1,797.16 100%
28%
56.64 19%
532.95
95%
102.72
53%
18.99
27%
372.47
84%
0%
51.55 17%
-
0%
13.11
7%
14.47
21%
0.93
0%
15.54
7%
89.42 30%
2.89
1%
52.97
28%
3.07
4%
36.99
8%
200.89 11%
152.19
66%
102.27 34%
27.20
5%
23.48
12%
32.78
47%
30.47
7%
368.38 20%
-
1,147.83 64% 80.06
4%
Slide 32
KONTRIBUSI INVESTASI DAN SERAPAN TENAGA KERJA BUMN DALAM MP3EI Hampir semua BUMN turut mendukung MP3EI, baik dari sisi produksi, dukungan infrastruktur, maupun dari pembiayaan
KE 1: Sumatera, KE 2: Jawa, KE 3: Kalimantan, KE 4 : Sulawesi, KE 5: Bali-Nusa Tenggara, KE 6: Papua – Kep. Maluku, JKT : Ibu Kota Slide 33
PETA INDIKASI INVESTASI
KORIDOR SUMATERA
K1-(9)-1
1
Banda Aceh
Pelabuhan Utama - Hub International K. Tanjung
Kawasan Sei MangkeKelapa Sawit IDR 2,50 T
2
K1-(9,16)-2
Kawasan Sawit Dumai – Kelapa Sawit IDR 5,36 T
1 Medan
Pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Dumai
Sibolga
PEMERINTAH
2
BUMN
Tanjung Api-Api, Tanjung Carat - Batubara IDR 1,8 T
Ke Pontianak
Pekan Baru
SWASTA
K1-(9)-4 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Perkebunan Karet
Simpul Perkebunan Sawit Kawasan/Klaster Industri Simpul Pertamb. Batubara Jalur Penghubung Koridor Jaringan Pelayaran Domestik Jalan Kereta Api Jalur Utama Keluar Koridor
Jambi
Padang
K2-(2,4)-1
Muara Enim, Pendopo – Kelapa Sawit, Batubara IDR 16.29 T
3 Bengkulu
6
K1-(18,26)-5 Bandar Lampung
Serang
IDR 57,90 T
4
4 Palembang
IDR 6,17 T Cilegon – Besi Baja
Pangkal Pinang
7
Banten - Makanan Minuman, Peralatan Transportasi
K1-(26)-6
3
K1-(15)-3
5 7
Jakarta
6
5
Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda – Jembatan Selat Sunda IDR 100 T
KORIDOR JAWA 1
K2-(16)-2 Jabodetabek Area IDR 221,30 T
6
K2-(3,5)-7 Ke Pontianak Ke Batam
2
K2-(4)-3
3
K2-(4,2)-4
Bogor - Peralatan Transportasi
Bekasi dan sekitarnya - Peralatan Transportasi, Makanan Minuman
IDR 1,35 T
IDR 16,78 T
5
K2-(2,3)-6
4
K2-(18,3)-5
Metropolitan Gerbang KertosusilaMakanan Minuman, Perkapalan
Selatan Jawa Tengah – Makanan Minuman, Tekstil
Bandung dan sekitarnya Alutsista, Tekstil
IDR 12,78 T
IDR 4,69 T
IDR 1,4 T
Ke Kalimantan & Sulawesi
Ke Sulawesi Ke Balikpapan dan Samarinda
Serang
Ke Bagian Barat Sumatera
Ke Indonesia Timur
Ke Banjarmasin
1 Jakarta
2
9
3
Semarang
9
9 Bandung
4
8
9
5
8
Surabaya
6 Ke Bali & N. Tenggara
Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi
7
Simpul Industri makanan PEMERINTAH
Simpul Industri Tekstil Simpul Manufaktur Mesin dan Alat Angkut
SWASTA
Kawasan/Klaster Industri
BUMN
Jaringan Pelayaran Domestik Jalur Utama Keluar Koridor Jalur Penghubung Koridor Jalan Kereta Api
K2-(23)-9
Yogyakarta
9
Jawa - Rel Kereta Api dan Kereta Api Cepat IDR 222,21 T
K2-(23)-9
8
K2-(2)-8
Jawa – Tol Trans Jawa
Pasuruan-Malang – Makanan Minuman
IDR 49,60 T
IDR 2,06 T
7
Slide 36
KORIDOR KALIMANTAN K3-(8,9,14,20) -1
1
Kutai Timur, Maloy – Tembaga,Bauksit/Alumina, Kelapa Sawit, Batubara, Perkayuan
K3-(14,15,20) -2
2
K3-(15) -3
3
K3-(1,9,14,20) -4
4
Balikpapan, dsk – Migas, Batubara, Perkayuan
Rapak dan Ganal Kaltim – Migas
Kotabaru, Tanah Bambu, dsk – Besi Baja,Kelapa Sawit, Batubara, Perkayuan
IDR 161,60 T
IDR 70,00 T
IDR 17,85 T
IDR 110,19 T K3-(1,9,21) -5
5
Lokus Barito, dsk – Besi Baja,Kelapa Sawit, Perkayuan IDR 46,30 T Ke Bitung
K3-(8,9,20) -6
Pel. Maloy
1
Pontianak, Mempawah, dsk – Bauksit/Alumina,Kelapa Sawit, Perkayuan
Maloy
Pel. Pontianak
IDR 94,28 T
8
6
Samarinda
Pontianak
7
K3-(23) -7
3
2
5
6
Pel. Balikpapan Ke Surabaya
7
Kereta Api Batubara Kalimantan
IDR 57,30T
Ke Batam
Palangkaraya Banjarmasin Ke Bojonegoro
Ke Semarang
4 Ke Surabaya
Ke Semarang dan Surabaya Ibu Kota Provinsi/ Pusat Ekonomi Simpul Kegiatan migas
Simpul Batubara Simpul Perkayuan Simpul Kelapa Sawit
Simpul Besi Baja Simpul Bauksit/Alumina
Jalur Penghubung Koridor/ Trans Kalimantan Jalur Eksisting Jalan Kereta Api
PEMERINTAH SWASTA
BUMN
Slide 37
KORIDOR SULAWESI 2 K4-(6)-3 K4-(11,15,22)-2 Makasar & sekitarnya – Luwu - Nikel Pertanian Pangan, IDR 23,10 T Perikanan, Migas IDR 14,72 T K4-(6)-1 Mandiodo, Konawe, Kolaka - Nikel IDR 48,55 T
3 K4-(15,21)-4
4 K4-(6,15)-5 Morowali – Nikel, Migas
Luwuk & Banggal - Migas
IDR 14,73 T
IDR 40,30 T
IDR 55,10 T
7
5 3
Simpul Pertanian Pangan
Pemerintah
4
BUMN
1
Komplek LNG Kawasan EBT Kawasan Industri Simpul Perikanan Jalur Eksisting Jaringan Pelayaran Domestik
7 K4-(22)-7 Manado & sekitarnya – Perikanan IDR 0,90 T
6
Simpul Pengolahan Nikel
Simpul Perkebunan Kakao
6
Mamuju – Kakao, Migas
1
Ibu Kota Provinsi / Pusat Ekonomi
5 K4-(15)-6
Swasta
2 Jalur Penghubung Koridor
Slide 38
KORIDOR BALI-NUSA TENGGARA K5 - (12, 22) -1
1
2
K5 - (12, 19) -2
K5 - (19, 22) -4
3
K5 - (19) -5
4
5
K5 - (22) -6
Denpasar – Pariwisata , Perikanan
Lombok – Pariwisata , Peternakan
Nagakeo – Peternakan, Perikanan
Flores Timur – Peternakan
Kupang – Perikanan
IDR 10,28 T
IDR 30,30 T
IDR 5,74 T
IDR 1,00 T
IDR 0,31 T
Ke Maluku & Papua
Surabaya Lombok 1
Denpasar
Nagekeo 2
3
4 Flores Timur
Sumbawa
Kupang
Ibukota Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Kegiatan Peternakan Simpul Kegiatan Pariwisata Simpul Kegiatan Perikanan
Jalur Penghubung Koridor Jalur Eksisting Jaringan pelayaran domestik
5
PEMERINTAH BUMN SWASTA
Slide 39
KORIDOR KORIDOR KORIDOR PAPUA - MALUKU
PAPUA – KEP. MALUKU
2
Sofifi
1
K4-(12)-1
1
2
K4-(6)-2
Morotai - Perikanan
Halmahera – Nikel
Ambon – Perikanan
IDR 30,54 T
IDR 83,00 T
IDR 0,15 T
Manokwari
K6-(16)-4 Sorong & Teluk Bintuni - Migas IDR 50,00 T
4 Sorong
7 4
3
3
K6-(12)-3
Teluk Bintuni
7
Jayapura
5
Ambon Ke Makassar & Surabaya
4
5
K6-(7)-5 Timika - Tembaga IDR 197,20 T
Timika
7
K6-(11)-6 Merauke – Pertanian Pangan IDR 80,00 T
6
6 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Kegiatan Pertanian
Simpul Kegiatan Perikanan Simpul Kegiatan Pertambangan Tembaga Simpul Kegiatan Migas Simpul Pengolahan Nikel
K6-(26)-7
Ke Makassar & Surabaya
Kawasan Industri Jalur Penghubung Poridor Jaringan Pelayaran Domestik
PEMERINTAH
Jalur Trans Papua Jalur Eksisting
SWASTA
BUMN
Merauke
7
Trans Papua IDR 50,00 T
Slide 40
DAFTAR DEBOTTLENECKING REGULASI & PERIJINAN YANG DIIDENTIFIKASI
DAFTAR DEBOTTLENECKING REGULASI & PERIJINAN YANG DIIDENTIFIKASI (1/3) NO
REGULASI
PENANGGUNG JAWAB
USULAN WAKTU
Kemennakertrans
Des.2011
1
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pasal-pasal kontrak kerja, outsourcing, dan pesangon (hanya 5 pasal)
2
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kemen ESDM mengenai ketidakpastian usaha masa ijin usaha 20+10+10 tahun, Mekanisme pengubahan dari Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan KK menjadi ijin usaha
Des.2011
3
Peninjauan Kembali UU No 22/2001 tentang Migas Penyederhanaan pola bisnis, mekanisme lex specialist penerapan perpajakan, kejelasan pengelola aset cadangan minyak nasional.
Kemen ESDM
Des.2011
4
Percepatan penetapan RTRW Provinsi Konflik penggunaan lahan antara kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan
Kemen PU Kehutanan Pemda
Des.2011
5
Percepatan pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan
BPN
Juli 2011
Slide 42
DAFTAR DEBOTTLENECKING REGULASI & PERIJINAN YANG DIIDENTIFIKASI (2/3) NO
REGULASI
PENANGGUNG JAWAB
USULAN WAKTU
6
Pelaksanaan PP No. 94/2010 tentang penghitungan penghasilan kena Kemenkeu pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan Perlu PMK tentang jenis-jenis industri yang layak menerima pembebasan pajak (tax holiday)
Des.2011
7
Revisi PP No. 62/2008 tentang Perubahan atas PP No.1/2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal "di bidang tertentu dan atau di daerah tertentu" penetapan sub sektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima tax allowance (seperti untuk pajak gas Coal Bed Methane yang IRRnya kurang menarik jika tanpa insentif)
Kemenkeu
Juli 2011
Kemenkeu
Des.2011
8 Peninjauan kembali PMK 67/10 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK) dan tarif BK dan mekanisme pengembalian dana BK untuk pengembangan sektor ybs melalui mekanisme DIPA Penerapan BK progresif untuk Kelapa Sawit, Karet, Kakao, termasuk industri turunannya (contohnya industri biodiesel)
Slide 43
DAFTAR DEBOTTLENECKING REGULASI & PERIJINAN YANG DIIDENTIFIKASI (3/3) NO
REGULASI
PENANGGUNG JAWAB
9 Penetapan jaminan energi (migas & batubara) dan bahan baku (kelapa sawit, karet & kakao) untuk pengembangan industri hilir Penerapan DMO untuk Migas, Batubara, maupun Karet dan Kelapa Sawit
USULAN WAKTU Des. 2011
10 Percepatan pemisahan antara fungsi regulator (Otoritas Bandara/Pelabuhan) dan operator (Badan Usaha) untuk pelaksanaan: UU No. 1 Tahun 2008 Tentang Penerbangan , UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; khusus UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, pemisahan Badan Penyelenggara Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana.
Kemenhub
Des. 2011
11 Revisi Perpres No 13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Kemenko, Kemenkeu
Juni 2011
Slide 44
PENUTUP Kondisi perekonomian kita saat ini semakin membaik, dengan laju pertumbuhan yang semakin cepat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kita sudah berada dalam arah yang benar. Namun demikian, masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki agar program pembangunan kita dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap perekonomian kita.
Musrenbangnas adalah forum yang amat penting guna meningkatkan koordinasi dan dan sinkronisasi, baik dalam konteks lintaskementerian, lintas-daerah, maupun antara pusat dan daerah, sehingga dapat dilahirkan rumusan kebijakan yang memberi dampak yang lebih optimal terhadap perekonomian. Pengertian terhadap langkah-langkah kebijakan yang telah diambil dan pemahaman terhadap isu-isu strategis yang kita hadapi akan membantu kita dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang baik dan tepat.
