MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
1.
NAMA JABATAN : Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi
2. IKHTISAR JABATAN: Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan transaksi, yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara, melakukan penyiapan dan pengolahan data transaksi, penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum, melakukan pemantauan penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara. 3. TUJUAN JABATAN:
Terlaksananya transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang akurat, transparan, akuntabel, efektif, tepat waktu, serta sesuai dengan perencanaan dan target dalam rangka mendukung pengelolaan portofolio pembiayaan APBN yang aman dan berkelanjutan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Merumuskan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah. 4.1.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat untuk memberikan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah, dan menugaskan para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan IKU Direktorat; 4.1.2. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat, bersama pelaksana; 4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinas pengantar; 4.1.4. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat disertai nota dinas pengantar.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
4.2. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara. 4.2.1. Mempelajari disposisi Kasubdit terkait penyiapan bahan pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan materi yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi SBSN, termasuk melakukan market surveilance untuk mengetahui minat beli investor terhadap SBSN, dan menyiapkan rumusan rekomendasi rencana pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan rekomendasi rencana pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara yang disampaikan pelaksana; 4.2.3. Membahas konsep rumusan rekomendasi rencana pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rumusan rekomendasi rencana pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.2.4. Meneliti, mengoreksi dan memberikan masukan rumusan rekomendasi rencana pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.2.5. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penyesuaian atas rumusan rekomendasi rencana pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil koreksi dan masukan; 4.2.6. Meneliti dan menyetujui rumusan rekomendasi rencana pelaksanaan transaksi penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep nota dinasnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubdit. 4.3. Mengkoordinasikan penyiapan Berharga Syariah Negara.
dan
pengolahan
data
transaksi
Surat
4.3.1. Mempelajari disposisi Kasubdit terkait penyiapan dan pengolahan data transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan materi yang diperlukan untuk penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN yang disampaikan pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
4.3.3. Membahas konsep rumusan penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rumusan penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.3.4. Meneliti, mengoreksi dan memberikan masukan konsep rumusan penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.3.5. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penyesuaian atas rumusan penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep nota dinasnya; 4.3.6. Meneliti dan menyetujui rumusan penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubdit. 4.4. Merumuskan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN. 4.4.1. Mempelajari disposisi Kasubdit terkait penyiapan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan materi yang diperlukan untuk melakukan penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan penyiapan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN yang disampaikan pelaksana; 4.4.3. Membahas konsep rumusan penyiapan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rumusan penyiapan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
4.4.4. Meneliti, mengoreksi dan memberikan masukan konsep rumusan penyiapan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.4.5. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penyesuaian atas rumusan penyiapan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep nota dinasnya; 4.4.6. Meneliti dan menyetujui rumusan penyiapan dokumen transaksi selain dokumen hukum yang diperlukan termasuk ketentuan dan syarat SBSN dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN penyiapan dan pengolahan data transaksi SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubdit. 4.5. Mengkoordinasikan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran. 4.5.1. Mempelajari disposisi Kasubdit terkait pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi SBSN, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; 4.5.2. Meneliti dan mengkaji data dan informasi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran yang disampaikan pelaksana dan menugaskan pelaksana untuk membantu menyiapkan pelaksanaan transaksi, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; 4.5.3. Menyiapkan dan memonitoring pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar pelaksanaan perdana, pembelian kembali, dan penukaran serta melakukan pembahasan atas transaksi dengan kasubdit dan kepala seksi terkait dan menugaskan pelaksana untuk membantu pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
4.5.4. Pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran serta meneliti dan mempelajari hasil data transaksi SBSN yang disampaikan oleh Agen Lelang/Agen Penjual; menyiapkan rekomendasi penetapan hasil transaksi penerbitan/penukaran/pembelian kembali SBSN dengan memperhatikan jumlah penawaran yang disampaikan, indikatif harga, dan kondisi kebutuhan kas; menyiapkan print-out hasil transaksi penerbitan/penukaran/pembelian dalam format standar, melakukan uji petik untuk menjamin akurasi perhitungan hasil transaksi penerbitan/penukaran/pembelian SBSN; 4.5.5. Menugaskan para pelaksana untuk menyiapkan konsep rekomendasi penetapan hasil transaksi penerbitan/penukaran/ pembelian kembali SBSN dengan memperhatikan jumlah penawaran yang disampaikan, indikatif harga, dan kondisi kebutuhan kas; menyiapkan print-out hasil transaksi penerbitan/penukaran/ pembelian dalam format standar, melakukan uji petik untuk menjamin akurasi perhitungan hasil transaksi penerbitan/ penukaran/pembelian SBSN; 4.5.6. Ikut serta melakukan pembahasan penetapan hasil transaksi bersama dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Direktur Pembiayaan Syariah, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, dan pihak-pihak terkait lainnya serta meneliti dan mengoreksi konsep rekomendasi penetapan hasil transaksi penerbitan/penukaran/pembelian kembali SBSN dengan memperhatikan jumlah penawaran yang disampaikan, indikatif harga, dan kondisi kebutuhan kas; menyiapkan print-out hasil transaksi penerbitan/penukaran/pembelian dalam format standar, melakukan uji petik untuk menjamin akurasi perhitungan hasil transaksi penerbitan/penukaran/pembelian SBSN yang disampaikan pelaksana untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubdit; 4.5.7. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep laporan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran, sesuai dengan hasil pembahasan; 4.5.8. Meneliti dan mengoreksi laporan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran, serta menandatangani dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, disertai dengan konsep nota dinas Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi kepada Direktur Pembiayaan Syariah, konsep surat laporan transaksi Direktur Pembiayaan Syariah kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dan konsep surat permintaan setelmen ke Bank Indonesia.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
4.6. Mengkoordinasikan pemantauan Berharga Syariah Negara.
atas
penyelesaian
transaksi
Surat
4.6.1. Mempelajari disposisi Kasubdit terkait pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi pendukung yang diperlukan dalam rangka pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara; 4.6.2. Meneliti dan mengkaji data dan informasi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran yang disampaikan pelaksana; 4.6.3. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran serta melakukan pembahasan dengan kasubdit dan kepala seksi terkait; 4.6.4. Menugaskan pelaksana untuk membantu pelaksanaan pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; 4.6.5. Menugaskan para pelaksana untuk menatausahakan dokumen hasil pelaksanaan pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, dan dalam hal terdapat permasalahan dalam penyelesaian transaksi akan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep laporan pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan; 4.6.6. Meneliti dan mengoreksi laporan pelaksanaan pemantauan atas penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, serta menandatangani dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, disertai dengan konsep nota dinas Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi kepada Direktur Pembiayaan Syariah. 4.7. Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara. 4.7.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Pengelolaan Transaksi mengenai koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
4.7.2. Melaksanakan koordinasi dengan institusi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; 4.7.3. Menugaskan pelaksana untuk membantu pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan dalam hal diperlukan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep rekomendasi atau laporan tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan institusi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, beserta nota dinas pengantarnya; 4.7.4. Mengoreksi konsep nota dinas dan rekomendasi atau laporan tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan institusi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat. 4.8. Merumuskan laporan realisasi transaksi SBSN. 4.8.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Pengelolaan Transaksi untuk menyusun laporan realisasi transaksi SBSN dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep laporan realisasi transaksi SBSN; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi konsep konsep laporan realisasi transaksi SBSN yang disampaikan pelaksana; 4.8.3. Membahas konsep laporan realisasi transaksi SBSN bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan realisasi transaksi SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.8.4. Meneliti, mengoreksi dan memberikan masukan konsep laporan realisasi transaksi SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.8.5. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penyesuaian atas konsep laporan realisasi transaksi SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep nota dinasnya; 4.8.6. Meneliti dan menyetujui konsep laporan realisasi transaksi SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubdit. 4.9. Mengkoordinasikan pengelolaan database portofolio SBSN. 4.9.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Pengelolaan Transaksi untuk mengelola database portofolio SBSN dan menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pengelolaan database portofolio SBSN; 4.9.2. Meneliti dan mengoreksi bahan serta konsep pengelolaan database portofolio SBSN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
4.9.3. Membahas konsep pengelolaan database portofolio SBSN bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep pengelolaan database portofolio SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.9.4. Meneliti, mengoreksi dan memberikan masukan konsep pengelolaan database portofolio SBSN sesuai hasil pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.9.5. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penyesuaian atas konsep pengelolaan database portofolio SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep nota dinasnya; 4.9.6. Meneliti dan menyetujui konsep pengelolaan database portofolio SBSN sesuai hasil koreksi dan masukan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubdit. 4.10. Merumuskan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat. 4.10.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Pengelolaan Transaksi untuk menyiapkan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.10.2. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikannya kepada Kasubdit; 4.10.3. Membahas bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi lainnya dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep LHP Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep LHP sesuai pembahasan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.11. Mengkoordinasikan penyiapan konsep bahan masukan pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
jawaban
4.11.1. Mempelajari disposisi Kasubdit Pengelolaan Transaksi untuk menyiapkan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 64 -
4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikannya kepada Kasubdit; 4.11.3. Membahas konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi lainnya dan menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.11.4. Meneliti dan mengoreksi konsep konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat sesuai pembahasan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.12. Membina pegawai pada Seksi Pelaksanaan Transaksi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.12.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.12.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.12.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.12.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 4.13. Merumuskan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal dan Kementerian, yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4.13.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Subdirektorat untuk menyusun rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, serta koordinasi dengan pihak/unit terkait; 4.13.2. Mengarahkan dan menugaskan pelaksana untuk menyusun rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, serta koordinasi dengan pihak/unit terkait; 4.13.3. Meneliti rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah; 4.13.4. Menyampaikan rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, kepada Kepala Subdirektorat; 4.13.5. Melaksanakan rapat pembahasan dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi, dengan dipimpin Direktur dalam rangka perumusan dokumen evaluasi, serta pelaksanaan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23. 5.24. 5.25.
6.
Disposisi dari Kepala subdirektorat Pengelolaan Transaksi; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Asumsi indikator APBN; Kebutuhan Pembiayaan APBN; Strategi pengelolaan utang; Data transaksi SBSN; Data dan informasi mengenai kebutuhan pembiayaan fiskal; Data dan informasi mengenai kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Data dan informasi mengenai protofolio Surat Berharga Negara (SUN dan SBSN); Daftar Barang Milik Negara; Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Daftar Aset SBSN; Konsep surat/nota dinas dari para Kepala Seksi; Surat dari instansi terkait; Bahan seminar, workshop, training dan studi banding; Data dan informasi mengenai pasar keuangan domestik dan internasional dari Bloomberg dan provider data/media lainnya; Data dan informasi mengenai harga acuan (owner estimate); Pertanyaan DPR; LHP dari aparat pengawasan fungsional; Hasil riset dan masukan Analis/Dealer/Konsultan; Offering Memorandum untuk penerbitan sebelumnya; Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; Hasil persetujuan DPR atas daftar yang BMN dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; Data dan informasi perkembangan rating Indonesia dan peer group; Fatwa DSN-MUI dan Shariah Standard Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-Undang tentang APBN; Undang-Undang tentang Perpajakan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 66 -
6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18. 6.19.
6.20. 6.21. 6.22. 6.23. 6.24. 6.25. 6.26. 6.27. 6.28. 6.29.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PM.1/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KM.1/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit-Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-16/PU/2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; Keputusan Direktur Jenderal tentang Strategi Pengelolaan Utang Tahunan; Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya yang terkait pelaksanaan tugas;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 67 -
6.30. 6.31. 6.32. 6.33. 6.34. 6.35.
7.
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang terkait pelaksanaan tugas; Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Utang dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Prosedur Operasi Standar (Standart Operating Procedures/SOP) terkait dengan pengelolaan pembiayaan syariah; Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Fatwa DSN-MUI dan Sharia’ Standard Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI); Infrastruktur pasar (sistem lelang, pembelian kembali, dan penukaran SBSN).
HASIL KERJA: 7.1. 7.2.
7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
7.7. 7.8.
7.9. 7.10. 7.11.
Konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), dan IKU Direktorat; Bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, baik transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali dan penukaran, yang meliputi maturity profile, sistem perhitungan cash proceeds, sistem perhitungan accrued interest; Rumusan rekomendasi rencana penerbitan SBSN, yaitu jenis, struktur akad, tenor, dan jumlah SBSN yang akan dilelang; Print-out hasil pengolahan data penawaran lelang SBSN untuk disampaikan dalam rapat penetapan hasil lelang; Print-out hasil ketetapan lelang dalam format standar; Konsep dokumen transaksi selain dokumen hukum SBSN berupa ketetapan hasil penerbitan dan pejualan, pembelian kembali dan penukaran, ketentuan dan syarat (terms and conditions) SBSN, perhitungan cash proceed; Konsep laporan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, meliputi pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; Konsep nota dinas Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi kepada Direktur Pembiayaan Syariah mengenai laporan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, konsep surat laporan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dari Direktur Pembiayaan Syariah kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, dan konsep surat permintaan setelmen ke Bank Indonesia; Rumusan rekomendasi penetapan hasil penerbitan SBSN dengan memperhatikan jumlah penawaran pembelian yang disampaikan, indikatif harga, dan kondisi kebutuhan kas; Database portofolio SBSN yang meliputi Data Rincian Penerbitan, Data Mutasi SBSN, dan Data Statistik Lelang SBSN. Konsep rumusan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SBSN sesuai dengan karakteristik SBSN yang dilelang/diterbitkan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
7.12. 7.13. 7.14. 7.15.
7.16. 7.17.
8.
Konsep Surat Dirjen PU a.n. Menteri Keuangan mengenai penerbitan SBSN untuk disampaikan kepada Agen Penatausaha SBSN; Materi pembahasan, rumusan Berita Acara Pembahasan dan Konsep Naskah Kesepakatan hasil pembahasan dalam rangka transaksi private placement; Konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional terkait pelaksanaan tugas pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara; Konsep bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dari Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, terutama yang terkait dengan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, termasuk transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; Konsep dokumen pembinaan para pegawai pada Seksi Pelaksanaan Transaksi; Konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
WEWENANG: 8.1.
8.2. 8.3. 8.4.
8.5.
8.6. 8.7. 8.8. 8.9.
Mengajukan konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi; Mengoreksi dan memaraf konsep surat, nota dinas, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas; Menyusun dan menyampaikan konsep validasi data dan kelengkapan dokumen, baik dokumen hukum maupun dokumen transaksi, dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan pengelolaan portofolio Surat Berharga Syariah Negara; Menyusun dan menyampaikan konsep dokumen transaksi selain dokumen hukum SBSN berupa ketetapan hasil penerbitan dan pejualan, pembelian kembali dan penukaran, ketentuan dan syarat (terms and conditions) SBSN, perhitungan cash proceed; Menyiapkan konsep surat laporan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara; Mengelola database portofolio SBSN; Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan pengelolaan instrumen pembiayaan syariah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 69 -
8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14.
9.
Mengajukan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah; Mengajukan konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai pelaksanaan kebijakan pembiayaan syariah; Mengajukan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; Mengajukan konsep dokumen pembinaan para pegawai pada Seksi Perencanaan Transaksi; Mengajukan konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
TANGGUNG JAWAB : 9.1.
9.2. 9.3. 9.4.
9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13.
Kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; Kebenaran atas substansi usulan, saran, pendapat, dan rekomendasi yang diajukan kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi; Kebenaran atas substansi konsep surat, nota dinas, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas yang diparaf; Kebenaran atas konsep validasi data dan kelengkapan dokumen, baik dokumen hukum maupun dokumen transaksi, dalam pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dan pengelolaan portofolio Surat Berharga Syariah Negara; Kebenaran atas konsep rekomendasi mengenai terms and conditions dari Surat Berharga Syariah Negara yang akan diterbitkan; Kebenaran atas konsep surat laporan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, dan penukaran; Menjaga kerahasiaan dan keamanan akses data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; Kebenaran database portofolio SBSN; Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; Kebenaran konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah; Kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR mengenai pelaksanaan kebijakan pembiayaan syariah; Kebenaran konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; Kebenaran konsep dokumen pembinaan para pegawai pada Seksi Perencanaan Transaksi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 70 -
9.14. Kebenaran konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: Total nilai nominal penerbitan SBSN sesuai dengan target APBN yang ditetapkan; 10.1. Total cash proceed yang diperoleh, termasuk total accrued interest; 10.2. Total nilai nominal SBSN yang jatuh tempo; 10.3. Total nilai Pembayaran kewajiban SBSN dan kewajiban lain SBSN baik dalam denominasi rupiah dan denominasi valuta asing; 10.4. Total nilai nominal SBSN yang diterbitkan, dibeli kembali dan/atau ditukarkan; 10.5. Total cash proceeds yang diperoleh, termasuk total accrued interest. 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Jenis dan jumlah instrumen pembiayaan syariah berupa SBSN, terdiri dari: 10.2.1.1. SBSN dalam denominasi Rupiah atau Valas; 10.2.1.2. Sukuk Ritel; 10.2.1.3. Sukuk Jangka Pendek (Islamic Treasury-bills); 10.2.1.4. SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur (project financing). 10.2.2. Jenis dan jumlah akad/perjanjian Sukuk, antara lain meliputi: 10.2.2.1. Ijarah; 10.2.2.2. Mudharabah; 10.2.2.3. Musharakah; 10.2.2.4. Istisna'; 10.2.2.5. Perjanjian atau akad lainnya sepanjang sesuai dengan prinsip syariah atau berdasarkan kombinasi dari perjanjian atau akad lainnya tersebut. 10.2.3. Jenis dokumen transaksi penerbitan SBSN selain dokumen hukum: 10.2.3.1. Perjanjian jual beli (akad al-bai’); 10.2.3.2. Perjanjian sewa dan menyewa (Ijarah); 10.2.3.3. Perjanjian pengelolaan Aset SBSN; 10.2.3.4. Pernyataan pembelian Aset SBSN; 10.2.3.5. Pernyataan penjualan Aset SBSN oleh Perusahaan Penerbitan SBSN; 10.2.3.6. Pernyataan kepemilikan Barang Milik Negara; 10.2.3.7. Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN; 10.2.3.8. Ketentuan dan syarat (Terms and Conditions) SBSN; 10.2.3.9. Perjanjian wali amanat (declaration of trust), dll.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 71 -
11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. 11.10. 11.11. 11.12. 11.13. 11.14. 11.15. 11.16. 11.17. 11.18.
Kepala Subdirektorat dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat terkait penyusunan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi dalam hal koordinasi terkait penyusunan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat terkait penyusunan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Sekretaris Direktorat Jenderal dalam hal koordinasi ke unit-unit instansi di luar Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Para Direktur dalam hal koordinasi ke unit-unit instansi di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Portofolio dan Risiko Utang dalam hal pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi strategi; Para pejabat Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan updating data/informasi; Para pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian dalam hal harmonisasi kebijakan/strategi ekonomi dan keuangan; Para pejabat Bappenas dalam hal harmonisasi kebijakan/strategi perencanaan pembangunan nasional; Para pejabat Ditjen Anggaran dalam hal alokasi dana; Ditjen Kekayaan Negara dan instansi lain dalam hal penggunaan Barang Milik Negara sebagai underlying asset; Para pejabat Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam hal pemberian rekomendasi/kebijakan pada bidang pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara; Para pejabat Badan Kebijakan Fiskal dalam hal harmonisasi kebijakan fiskal/moneter yang menjadi bagian tanggungjawab Kementerian Keuangan; Para pejabat Ditjen Pajak dalam hal hubungan kerja dengan Komite Kebijakan Pengelolaan Utang; Para pejabat Biro Hukum Kementerian Keuangan dalam hal pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan masalah hukum dan peraturan pelaksanaan; Rating agencies dalam hal peningkatan peringkat instrumen keuangan; Para pelaku pasar dalam hal penerapan kebijakan pelaksanaan strategi utang; Konsultan dan nara sumber, dalam hal konsultasi/masukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 72 -
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Kondisi pasar keuangan konvensional dan pasar keuangan syariah, baik domestik maupun internasional, cenderung bergerak sangat cepat dan dinamis, sehingga dapat berimbas pada pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun, yang selanjutnya dapat mengakibatkan peningkatan pada biaya transaksi Surat Berharga Syariah Negara apabila kondisi pasar sedang bearish. Dengan demikian diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait, serta pengelolaan portofolio utang secara aktif dan lentur (fleksibel) yang dapat cepat menyesuaikan dengan kondisi pasar keuangan. 13. RISIKO JABATAN: Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata (III/c) 14.2. Pendidikan formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : 14.3.1. Diklatpim Tk.IV; 14.3.2. Risk Management; 14.3.3. Money Market; 14.3.4. Financial Market; 14.3.5. Islamic Financing; 14.3.6. Investment Management; 14.3.7. Trading Platform; 14.3.8. IT. 14.4. Syarat lainnya : 14.4.1. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.2. Memahami mekanisme dan perkembangan pasar keuangan konvensional dan syariah baik domestik maupun internasional (termasuk pasar obligasi konvensional dan syariah), serta ekonomi makro; 14.4.3. Memiliki dasar-dasar pengetahuan Ekonomi Syariah; 14.4.4. Memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang Finance; 14.4.5. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan konvensional dan syariah, termasuk produk-produk derivatif yang ada; 14.4.6. Memahami manajemen portofolio dan risiko, khususnya risiko keuangan, risiko operasional, risiko pasar dan risiko syariah compliance; 14.4.7. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain terutama ketentuan dan perundangan SBSN; 14.4.8. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan instrumen Surat Berharga Syariah Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 73 -
14.4.9.
Memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan Surat Berharga Syariah Negara; 14.4.10. Memahami penggunaan prasarana dan sarana transaksi dan informasi pasar keuangan konvensional dan syariah, termasuk penggunaan teknologi informasi yang disediakan dan dikembangkan oleh provider (BI, Bloomberg, BEI dan sebagainya) maupun oleh DJPU. 14.4.11. Standar Kompetensi: 14.4.11.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.11.2. Business Acumen (2); 14.4.11.3. Planning and Organizing (2); 14.4.11.4. Continuous Improvement (2); 14.4.11.5. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.11.6. Stakeholder Service (3); 14.4.11.7. Integrity (3); 14.4.11.8. Team Leadership (2); 14.4.11.9. Relationship Management (2). 15. KEDUDUKAN JABATAN: KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TRANSAKSI
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI
KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN TRANSAKSI
Perumus Pelaksanaan Transaksi Senior Perumus Pelaksanaan Transaksi Junior Pemroses Data Pelaksanaan Transaksi Senior Pemroses Data Pelaksanaan Transaksi Yunior Penyaji Data Pelaksanaan Transaksi Senior Penyaji Data Pelaksanaan Transaksi Yunior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula