MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 66 1. NAMA JABATAN
: Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I
2. IKHTISAR JABATAN : Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I mempunyai tugas melakukan perencanaan penerbitan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif, melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain pembelian kembali, penukaran, dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi derivatif, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif. 3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif untuk mendukung pengelolaan portofolio utang yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.
Merumuskan konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat. 4.1.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat; 4.1.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kegiatan (PK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Kontrak Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Uraian Jabatan (Urjab) Direktorat beserta konsep nota dinas pengantar; 4.1.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen Kontrak Kinerja, IKU dan Urjab beserta konsep Nota Dinasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.1.4. Mengikuti pembahasan bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi lainnya atas bahan masukan dokumen perencanaan Direktorat, meliputi antara lain Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen Kontrak Kinerja, IKU dan Urjab Direktorat.
4.2.
Merencanakan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 67 4.2.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari perencanaan struktur portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif; 4.2.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menyiapkan bahan perencanaan portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif dan membantu menyiapkan rekomendasi; 4.2.3. Meneliti data dan informasi bersama pelaksana mengenai bahan perencanaan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif; 4.2.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun nota dinas perencanaan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif sesuai hasil pembahasan, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur; 4.2.5. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas perencanaan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif, menandatangani dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektora, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektora kepada Direktur; 4.2.6. Ikut serta melakukan pembahasan perencanaan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif bersama dengan Direktur Surat Utang Negara dan pejabat unit terkait. 4.3.
Melakukan perencanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain pembelian kembali dan penukaran Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder. 4.3.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari perencanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain pembelian kembali dan penukaran Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder; 4.3.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan dan merumuskan rekomendasi; 4.3.3. Meneliti data dan informasi bersama pelaksana mengenai rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan; 4.3.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun nota dinas rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan sesuai hasil pembahasan, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur dan dari Direktur kepada Direktur Jenderal; 4.3.5. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan, menandatangani dan menyampaikannya kepada Kasubdit, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur dan dari Direktur kepada Direktur Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 68 4.4.
Melakukan perencanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung. 4.4.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari perencanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung; 4.4.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan dan membantu menyiapkan rekomendasi; 4.4.3. Meneliti data dan informasi bersama pelaksana mengenai rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan; 4.4.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun nota dinas rekomendasi transaksi Surat Utang Negara secara langsung yang akan ditransaksikan sesuai hasil pembahasan, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur; 4.4.5. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas rekomendasi transaksi Surat Utang Negara secara langsung yang akan ditransaksikan, menandatangani dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur; 4.4.6. Ikut serta melakukan pembahasan transaksi Surat Utang Negara secara langsung yang akan ditransaksikan bersama dengan Direktur Surat Utang Negara, dan pejabat unit terkait.
4.5.
Melakukan perencanaan transaksi derivatif. 4.5.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari perencanaan transaksi derivatif; 4.5.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan dan membantu menyiapkan rekomendasi; 4.5.3. Meneliti data dan informasi bersama pelaksana mengenai rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan; 4.5.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun nota dinas rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan sesuai hasil pembahasan, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur; 4.5.5. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan, menandatangani dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur; 4.5.6. Ikut serta melakukan pembahasan derivatif yang akan ditransaksikan bersama dengan Direktur Jenderal, Direktur Surat Utang Negara, dan pejabat unit terkait.
4.6.
Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 69 4.6.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen terkait transaksi Surat Utang Negara dan derivatif; 4.6.2. Memberi tugas pelaksana untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen terkait transaksi Surat Utang Negara dan derivatif; 4.6.3. Meneliti dan mengoreksi konsep hasil pengolahan data serta dokumen transaksi Surat Utang Negara dan derivatif dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.6.4. Ikut serta melakukan pembahasan data transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif bersama dengan Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Subdirektorat dan pihak terkait lainnya. 4.7.
Mengkoordinasikan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi penerbitan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder. 4.7.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari rencana pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara; 4.7.2. Memberi tugas Pelaksana untuk menyiapkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi penerbitan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder; 4.7.3. Mengkoordinasikan Pelaksana untuk melaksanakan transaksi penerbitan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder; 4.7.4. Ikut serta melakukan pembahasan penetapan hasil transaksi penerbitan SUN bersama dengan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal, Direktur dan pihak terkait lainnya; 4.7.5. Memberi tugas Pelaksana untuk menyiapkan konsep surat laporan pelaksanaan transaksi penerbitan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder kepada Direktorat EAS dan konsep surat permintaan pelaksanaan setelmen ke Bank Indonesia; 4.7.6. Meneliti dan mengoreksi konsep surat laporan hasil pelaksanaan transaksi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan, penjualan, pembelian kembali dan penukaran Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder dari Kepala Subdirektorat kepada Direktur dengan disertai konsep nota dinas Direktur kepada Direktur Jenderal serta surat permintaan pelaksanaan setelmen ke Bank Indonesia.
4.8.
Mengkoordinasikan pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol. 4.8.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari mengenai pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol; 4.8.2. Memberi tugas pelaksana untuk membantu pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 70 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep hasil pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II; 4.8.4. Ikut serta melakukan pembahasan hasil pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol bersama dengan unit terkait. 4.9.
Mengkoordinasikan pelaksanaan transaksi peminjaman Surat Utang Negara (Securities Lending). 4.9.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari mengenai permohonan peminjaman Surat Utang Negara; 4.9.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman, dan membantu menyiapkan rekomendasi; 4.9.3. Meneliti data dan informasi bersama pelaksana mengenai rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman 4.9.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun nota dinas rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman sesuai hasil pembahasan, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektora kepada Direktur dan nota dinas Direktur kepada Direktur Jenderal; 4.9.5. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman sesuai hasil pembahasan, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat, beserta konsep nota dinas Kasubdit kepada Direktur dan nota dinas Direktur kepada Direktur Jenderal; 4.9.6. Meneliti dan mempelajari rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman sesuai hasil pembahasan dan arahan dari Kasubdit untuk melaksanakan transaksi.
4.10. Mengkoordinasikan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung. 4.10.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari transaksi Surat Utang Negara secara langsung; 4.10.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung dan membantu menyiapkan pelaksanaan transaksi; 4.10.3. Melaksanakan transaksi Surat Utang Negara secara langsung bersama dengan Kepala Seksi yang ditunjuk sebagai Dealer; 4.10.4. Melakukan verifikasi hasil transaksi Surat Utang Negara secara langsung bersama dengan Kasi Pelaksanaan Transaksi SUN dan Derivatif II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 71 4.11. Mengkoordinasikan pelaksanaan transaksi derivatif. 4.11.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari rencana pelaksanaan transaksi derivatif; 4.11.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan dan membantu menyiapkan rekomendasi; 4.11.3. Meneliti data dan informasi bersama pelaksana mengenai rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan; 4.11.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun nota dinas rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan sesuai hasil pembahasan, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur; 4.11.5. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas rekomendasi derivatif yang akan ditransaksikan, menandatangani dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat, beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat kepada Direktur; 4.11.6. Ikut serta melakukan pembahasan derivatif yang akan ditransaksikan bersama dengan Direktur Jenderal, Direktur, dan pejabat unit terkait. 4.12. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif. 4.12.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen terkait transaksi Surat Utang Negara dan derivatif; 4.12.2. Memberi tugas pelaksana untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen terkait transaksi Surat Utang Negara dan derivatif; 4.12.3. Meneliti dan mengoreksi konsep hasil pengolahan data serta dokumen transaksi Surat Utang Negara dan derivatif dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.12.4. Ikut serta melakukan pembahasan data transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif bersama dengan Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Subdirektorat dan pihak terkait lainnya. 4.13. Mengkoordinasikan pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol. 4.13.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari mengenai pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol; 4.13.2. Memberi tugas pelaksana untuk membantu pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 72 4.13.3. Meneliti dan mengoreksi konsep hasil pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II; 4.13.4. Ikut serta melakukan pembahasan hasil pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol bersama dengan unit terkait. 4.14. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan Derivatif. 4.14.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara; 4.14.2. Memberi tugas pelaksana untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder; 4.14.3. Membahas penyiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara (dengan tenor menengahpanjang) di pasar perdana dan sekunder dan penjualan SUN Valas, bersama dengan Kepala Subdirektoratt dan Kasi Infrastruktur Perdagangan; 4.14.4. Memberi tugas pelaksana untuk membantu pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara; 4.14.5. Mengikuti pembahasan penetapan hasil transaksi dan Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan konsep hasil pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara (termasuk konsep dokumen ketentuan dan persyaratan dan/atau perubahannya) kepada Direktur Jenderal dan konsep surat permintaan pelaksanaan setelmen ke Bank Indonesia; 4.14.6. Meneliti dan mengoreksi konsep hasil pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara (termasuk konsep dokumen ketentuan dan persyaratan dan/atau perubahannya) kepada Direktur Jenderal dan konsep surat permintaan pelaksanaan setelmen ke Bank Indonesia, dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat. 4.15. Merumuskan konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat. 4.15.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat; 4.15.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan LAKIP beserta konsep Nota Dinasnya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 73 4.15.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan LAKIP beserta konsep Nota Dinasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat. 4.15.4. Mengikuti pembahasan bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi lainnya atas bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan LAKIP Direktorat. 4.16. Merumuskan Direktorat.
konsep
bahan
masukan
prosedur
operasi
standar
4.16.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari konsep bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat; 4.16.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat beserta konsep Nota Dinasnya; 4.16.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat beserta konsep Nota Dinasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.16.4. Mengikuti rapat pembahasan bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi lainnya atas bahan masukan prosedur operasi standar Direktorat. 4.17. Merumuskan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat. 4.17.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 4.17.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat beserta konsep Nota Dinasnya; 4.17.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat beserta konsep Nota Dinasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.17.4. Mengikuti rapat pembahasan bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi lainnya atas bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat. 4.18. Merumuskan konsep bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 74 4.18.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari konsep bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 4.18.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat beserta konsep Nota Dinasnya; 4.18.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan beserta konsep Nota Dinasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.18.4. Mengikuti rapat pembahasan internal Direktorat atas konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat. 4.19. Merumuskan konsep bahan masukan pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.
jawaban
pemerintah
atas
4.19.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat dan mempelajari konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.19.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat beserta konsep Nota Dinasnya; 4.19.3. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat beserta konsep Nota Dinasnya dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.19.4. Mengikuti rapat pembahasan internal Direktorat atas bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat. 4.20. Membimbing pegawai di lingkungan Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.20.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.20.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.20.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.20.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1.
Disposisi dari Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio SUN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 75 5.2. 5.3.
Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Data dan informasi terkait dengan jenis dan jumlah Obligasi Negara yang akan ditransaksikan; 5.4. Data dan informasi mengenai pasar keuangan domestik dan internasional dari Bloomberg dan provider data/media lainnya; 5.5. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana; 5.6. Bahan seminar, workshop, training dan studi banding; 5.7. Hasil riset dan masukan Analis/Dealer/Konsultan dari industri pasar keuangan; 5.8. Pertanyaan DPR; 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional; 5.10. Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen Kontrak Kinerja, IKU, Urjab dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 5.11. Kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 6.6. Undang-Undang tentang APBN; 6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.8. Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; 6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan jo. PMK. No. 55/PM.1/2007; 6.11. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 6.12. Peraturan Perundang-undangan, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas. 7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3.
Bahan Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen Kontrak Kinerja, IKU dan Urjab Direktorat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja; Konsep rekomendasi struktur portofolio dan data realisasi struktur portofolio untuk mengukur sejauh mana struktur portofolio yang ada sesuai dengan struktur portofolio yang ditetapkan oleh Dit. SPU; Konsep kalender pelaksanaan pembelian kembali dan penukaran SUN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 76 7.4.
7.5. 7.6. 7.7. 7.8.
7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14.
7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19. 7.20. 7.21. 7.22.
Konsep rekomendasi hasil transaksi penerbitan dan penjualan SUN di pasar perdana dan sekunder, yang meliputi transaksi lelang SUN tenor menengah-panjang (diatas 5 tahun) di pasar perdana dan penjualan SUN Valas; Dokumen hasil pelaksanaan transaksi SUN lainnya; Konsep data realisasi penerbitan; Konsep hasil pelaksanaan transaksi SUN, sesuai hasil pembahasan; Konsep nota dinas Kasubdit kepada Direktur, konsep hasil transaksi penerbitan dan penjualan SUN melalui lelang dan SUN Valas dari Direktur kepada Direktur Jenderal (termasuk dokumen terms and condition dan/atau addendum SUN) dan Direktur Jenderal kepada Gubernur Bank Indonesia surat permintaan pelaksanaan setelmen; Input ke master database pengelolaan utang mengenai hasil pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan SUN; Data evaluasi Dealer Utama terhadap pelaksanaan lelang penerbitan SUN di pasar perdana; Data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan meliputi pembelian kembali dan penukaran; Konsep rekomendasi rencana pembelian kembali dan penukaran SUN; Konsep rekomendasi hasil pembelian kembali dan penukaran SUN tenor menengah-panjang (diatas 5 tahun); Konsep nota dinas rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman sesuai hasil pembahasan, antara lain konsep nota dinas Kasubdit kepada Direktur dan nota dinas Direktur kepada Direktur Jenderal; Konsep nota dinas perencanaan dan pelaksanaan transaksi SUN secara langsung; Data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi rencana transaksi Derivatif; Konsep nota dinas rekomendasi perencanaan transaksi derivatif; Konsep monitoring indikator risiko portofolio SUN; Data laporan pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol; Konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; Konsep bahan tanggapan atas LHP yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; Konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2.
Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kasubdit; Menyampaikan Bahan Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen Kontrak Kinerja, IKU dan Urjab Direktorat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 77 8.3. 8.4. 8.5.
8.6. 8.7. 8.8. 8.9.
8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15.
8.16. 8.17. 8.18. 8.19. 8.20. 8.21. 8.22. 8.23.
Menyampaikan konsep rekomendasi struktur portofolio dan data realisasi struktur portofolio untuk mengukur sejauh mana struktur portofolio yang ada sesuai dengan struktur portofolio yang ditetapkan oleh Dit. SPU; Menyampaikan konsep kalender pelaksanaan pembelian kembali dan penukaran SUN; Menyampaikan konsep rekomendasi hasil transaksi penerbitan dan penjualan SUN di pasar perdana dan sekunder, yang meliputi transaksi lelang SUN tenor menengah-panjang (diatas 5 tahun) di pasar perdana dan penjualan SUN Valas; Menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan transaksi SUN lainnya; Menyampaikan konsep data realisasi penerbitan; Menyampaikan konsep hasil pelaksanaan transaksi SUN, sesuai hasil pembahasan; Menyampaikan konsep nota dinas Kasubdit kepada Direktur, konsep hasil transaksi penerbitan dan penjualan SUN melalui lelang dan SUN Valas dari Direktur kepada Direktur Jenderal (termasuk dokumen terms and conditon dan/atau addendum SUN) dan Direktur Jenderal kepada Gubernur Bank Indonesia surat permintaan pelaksanaan setelmen; Melakukan input ke master database pengelolaan utang mengenai hasil pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan SUN; Menyampaikan data evaluasi Dealer Utama terhadap pelaksanaan lelang penerbitan SUN di pasar perdana; Menyusun data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan meliputi pembelian kembali dan penukaran; Menyampaikan konsep rekomendasi rencana pembelian kembali dan penukaran SUN; Menyampaikan konsep rekomendasi hasil pembelian kembali dan penukaran SUN tenor menengah-panjang (diatas 5 tahun); Menyampaikan konsep nota dinas rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman sesuai hasil pembahasan, antara lain konsep nota dinas Kasubdit kepada Direktur dan nota dinas Direktur kepada Direktur Jenderal; Menyampaikan konsep nota dinas perencanaan dan pelaksanaan transaksi SUN secara langsung; Menyusun data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi rencana transaksi Derivatif; Menyampaikan konsep nota dinas rekomendasi perencanaan transaksi derivatif; Menyampaikan konsep monitoring indikator risiko portofolio SUN; Menyampaikan data laporan pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol; Menyampaikan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; Menyampaikan konsep bahan tanggapan atas LHP yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat; Menyampaikan konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 78 8.24. Memaraf konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain terkait pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3.
9.4. 9.5.
9.6. 9.7. 9.8. 9.9.
9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15.
Kebenaran atas usul, saran, dan pendapat yang disampaikan kepada Kasubdit; Kebenaran atas bahan Renstra, RKT, PK, RKA, Dokumen Kontrak Kinerja, IKU dan Urjab Direktorat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disampaikan; Kebenaran atas konsep rekomendasi struktur portofolio dan data realisasi struktur portofolio untuk mengukur sejauh mana struktur portofolio yang ada sesuai dengan struktur portofolio yang ditetapkan oleh Dit. SPU yang disampaikan; Kebenaran atas konsep kalender pelaksanaan pembelian kembali dan penukaran SUN yang disampaikan; Kebenaran atas konsep rekomendasi hasil transaksi penerbitan dan penjualan SUN di pasar perdana dan sekunder, yang meliputi transaksi lelang SUN tenor menengah-panjang (diatas 5 tahun) di pasar perdana dan penjualan SUN Valas yang disampaikan; Kebenaran atas dokumen hasil pelaksanaan transaksi SUN lainnya yang disampaikan; Kebenaran atas konsep data realisasi penerbitan yang disampaikan; Kebenaran atas konsep hasil pelaksanaan transaksi SUN, sesuai hasil pembahasan yang disampaikan; Kebenaran atas konsep nota dinas Kasubdit kepada Direktur, konsep hasil transaksi penerbitan dan penjualan SUN melalui lelang dan SUN Valas dari Direktur kepada Direktur Jenderal (termasuk dokumen terms and condition dan/atau addendum SUN) dan Direktur Jenderal kepada Gubernur Bank Indonesia surat permintaan pelaksanaan setelmen yang disampaikan; Ketapatan input ke master database pengelolaan utang mengenai hasil pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan SUN yang dilakukan; Kebenaran atas data evaluasi Dealer Utama terhadap pelaksanaan lelang penerbitan SUN di pasar perdana yang disampaikan; Kebenaran atas data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi jenis, jumlah dan tenor Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan meliputi pembelian kembali dan penukaran yang disusun; Kebenaran atas konsep rekomendasi rencana pembelian kembali dan penukaran SUN yang disampaikan; Kebenaran atas konsep rekomendasi hasil pembelian kembali dan penukaran SUN tenor menengah-panjang (diatas 5 tahun) yang disampaikan; Kebenaran atas konsep nota dinas rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan peminjaman sesuai hasil pembahasan, antara lain konsep nota dinas Kasubdit kepada Direktur dan nota dinas Direktur kepada Direktur Jenderal yang disampaikan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 79 9.16. Kebenaran atas konsep nota dinas perencanaan dan pelaksanaan transaksi SUN secara langsung yang disampaikan; 9.17. Kebenaran atas data dan informasi untuk menyiapkan rekomendasi rencana transaksi Derivatif yang disampaikan; 9.18. Kebenaran atas konsep nota dinas rekomendasi perencanaan transaksi derivatif yang disampaikan; 9.19. Kebenaran atas konsep monitoring indikator risiko portofolio SUN yang disampaikan; 9.20. Kebenaran atas data laporan pelaksanaan market surveillance dan market intelligence dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol; 9.21. Kebenaran atas konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat yang disampaikan; 9.22. Kebenaran atas konsep bahan tanggapan atas LHP yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Direktorat yang disampaikan; 9.23. Kebenaran atas konsep bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Direktorat yang disampaikan. 9.24. Terjaganya kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi Finansial: Melaksanakan transaksi Surat Utang Negara sesuai dengan target pembiayaan dalam APBN. 10.2. Dimensi Non Finansial; 10.2.1. Instrumen Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan: 10.2.1.1. SUN dalam mata uang rupiah; 10.2.1.2. SUN dalam mata uang asing; 10.2.1.3. Obligasi Negara Ritel; 10.2.1.4. Instrumen derivatif yang meliputi produk forward, future, option, swap, dan swap-option; 10.2.2. Jenis transaksi yang dilakukan: 10.2.2.1. Penerbitan SUN; 10.2.2.2. Pembelian Kembali SUN (Buyback); 10.2.2.3. Penukaran SUN (Debt Switch); 10.2.2.4. Peminjaman SUN (securities lending); 10.2.2.5. Transaksi SUN secara langsung ke pasar SUN; 10.2.2.6. Penjualan SUN dalam Valuta Asing; 10.2.2.7. Penjualan Obligasi Negara Ritel; 10.2.2.8. Pelaksanaan Transaksi Derivatif. 10.2.3. Kegiatan pendukung transaksi: 10.2.3.1. Seleksi join lead manager untuk Penjualan SUN dalam Valuta Asing; 10.2.3.2. Seleksi Agen Penjual untuk Penjualan Obligasi Negara Ritel; 10.2.3.3. Pelaksanaan roadshow ke pasar keuangan internasional dalam rangka Penjualan SUN dalam Valuta Asing;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 80 10.2.3.4.
Pelaksanaan pre-marketing dan marketing Obligasi Negara Ritel dalam wilayah Republik Indonesia. 10.2.4. Unit koordinasi dalam pelaksanaan transaksi dan publikasi: 10.2.4.1. Internal Ditjen Pengelolaan Utang; 10.2.4.2. Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara; 10.2.4.3. Bank Indonesia; 10.2.4.4. Bapepam; 10.2.4.5. Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, Bank-bank Kustodi, SRO lainnya, dan para Dealers; 10.2.4.6. Market analysts dan pelaku pasar/ investor. 10.2.5. Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara. 10.2.6. Jumlah SDM : 2 (dua) orang. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kasubdit dalam hal menerima pengarahan tugas dan menyampaikan usul, saran, dan pendapat; 11.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdit Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara dalam hal koordinasi pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif; 11.3. Para pejabat Bapepam-LK dalam hal pemberian rekomendasi/kebijakan terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara; 11.4. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal koordinasi dan transaksi Obligasi Negara; 11.5. Para pejabat instansi lainnya yang terkait dengan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; 11.6. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal koordinasi dan transaksi Surat Utang Negara; 11.7. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam rangka penyelesaian transaksi Surat Utang Negara; 11.8. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dalam rangka koordinasi penyusunan rekomendasi strategi utang dan dalam rangka pelaksanaan Crisis Management Protocol; 11.9. Sekretariat Direktorat Jenderal dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana pendukung terkait pelaksanaan pengelolaan Surat Utang Negara; 11.10. Badan Kebijakan Fiskal dalam hal harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter yang menjadi bagian tanggung jawab Departemen Keuangan; 11.11. Rating Agencies dalam hal peningkatan peringkat kredit utang; 11.12. Para pelaku pasar dalam hal penerapan kebijakan pelaksanaan strategi utang; 11.13. Para Pejabat BPK dan Inspektorat Jenderal dalam hal pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan Surat Utang Negara; 11.14. Konsultan dan Narasumber, dalam hal konsultansi/masukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 81 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kebutuhan pembiayaan APBN yang semakin besar dan ketergantungan pembiayaan APBN melalui Surat Utang Negara dapat menimbulkan risiko tidak terpenuhinya target pembiayaan, mengingat kondisi pasar keuangan yang dinamis, sehingga diperlukan pengelolaan portofolio SUN secara prudent, transparan dan akuntabel. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/ golongan : Penata / (III/c) Pendidikan formal : Strata 1 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.2. Memahami perkembangan pasar keuangan dan pasar obligasi baik domestik maupun internasional serta ekonomi makro; 14.4.3. Memahami berbagai produk instrumen pasar keuangan termasuk produk Derivatif; 14.4.4. Memahami manajemen portofolio, risiko pasar, dan operasional; 14.4.5. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai Surat Utang Negara; 14.4.6. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan Surat Utang Negara; 14.4.7. Memahami penggunaan prasarana dan sarana teknologi informasi baik yang disediakan oleh berbagai provider (BI, Bloomberg, Reuters, IMQ, PIPU, RTI, BEI, provider data lainya) maupun yang disediakan dan dikembangkan oleh DJPU untuk keperluan pelaksanaan transaksi; 14.4.8. Standar Kompetensi: 14.4.8.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.8.2. Planning and Organizing (2); 14.4.8.3. Continuous Improvement (2); 14.4.8.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.8.5. Stakeholder Service (3); 14.4.8.6. Integrity (3); 14.4.8.7. Team Leadership (2); 14.4.8.8. Organizational Savvy (2); 14.4.8.9. Interpersonal Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 82 15.
KEDUDUKAN JABATAN :
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF I
Analis Pelaksanaan Transaksi I Senior Analis Pelaksanaan Transaksi I Junior Pengolah Data Pelaksanaan Transaksi I Senior Pengolah Data Pelaksanaan Transaksi I Junior/Staf Senior Penyaji Data Pelaksanaan Transaksi I Senior/Staf Junior Penyaji Data Pelaksanaan Transaksi I Junior Penata Usaha Senior/Staf Pemula Penata Usaha Junior Penatausaha Pemula
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DAN DERIVATIF II