MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

1. NAMA JABATAN

: Kepala Seksi Perencanaan Transaksi

2. IKHTISAR JABATAN: Melakukan penyiapan bahan rencana program transaksi dan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara, menyusun rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara serta melakukan penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara. 3. TUJUAN JABATAN: Tersedianya rumusan rencana transaksi instrumen pembiayaan syariah yang tepat dan akurat, efektif, dan akuntabel dalam rangka mendukung pembiayaan APBN yang aman dan berkelanjutan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Merumuskan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah. 4.1.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat untuk memberikan bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah, dan menugaskan para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan IKU Direktorat; 4.1.2. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat, bersama pelaksana; 4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinas pengantar; 4.1.4. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK, dan IKU Direktorat dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat disertai nota dinas pengantar. 4.2. Merumuskan rencana program transaksi Surat Berharga Syariah Negara. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep rumusan rencana program transaksi SBSN, meliputi antara lain kebijakan portofolio, strategi penerbitan tahun berjalan dan jenis underlying penerbitan;


- 43 -

4.2.2. Meneliti bahan dan membahas bersama pelaksana mengenai konsep rumusan rencana program transaksi SBSN; 4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rumusan rencana program transaksi SBSN; 4.2.4. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan rencana program transaksi SBSN, dan menyampaikan kepada Kasubdit; 4.2.5. Membahas konsep rumusan rencana program transaksi SBSN bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya; 4.2.6. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rumusan rencana program transaksi SBSN sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.2.7. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan rencana program transaksi SBSN sesuai pembahasan, beserta konsep surat Kasubdit kepada Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.3. Merumuskan jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara. 4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan konsep jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN; 4.3.2. Meneliti bahan dan membahas bersama pelaksana mengenai konsep jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN; 4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN, dan menyampaikan kepada Kasubdit; 4.3.5. Membahas konsep jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya; 4.3.6. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.3.7. Meneliti dan mengoreksi konsep jadwal penerbitan (calendar of issuance) SBSN sesuai pembahasan, beserta konsep surat Kasubdit kepada Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.4. Merumuskan bahan rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko SBSN; 4.4.2. Meneliti bahan dan membahas bersama pelaksana mengenai konsep rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko SBSN; 4.4.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko SBSN; 4.4.4. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko SBSN, dan menyampaikan kepada Kasubdit;


- 44 -

4.4.5. Membahas konsep rumusan rencana kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko SBSN bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya; 4.4.6. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko SBSN sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.4.7. Meneliti dan mengoreksi konsep rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko SBSN sesuai pembahasan, beserta konsep surat Kasubdit kepada Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.5. Mengkoordinasikan penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara. 4.5.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan penelaahan kebutuhan infrastruktur transaksi SBSN yang meliputi penerbitan, penukaran, dan pembelian kembali; 4.5.2. Meneliti dan membahas bersama pelaksana bahan untuk kebutuhan infrastruktur transaksi SBSN; 4.5.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rancangan dan rekomendasi kebutuhan infrastruktur transaksi SBSN; 4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep rancangan dan rekomendasi kebutuhan infrastruktur transaksi SBSN dan menyampaikan kepada Kasubdit; 4.5.5. Membahas bersama Kasubdit dan Kepala Seksi lainnya mengenai konsep rancangan dan rekomendasi kebutuhan infrastruktur transaksi SBSN serta rencana implementasi; 4.5.6. Menugaskan pelaksana untuk menyempurnakan konsep rancangan dan rekomendasi kebutuhan infrastruktur transaksi SBSN sesuai dengan hasil pembahasan dan masukan, beserta nota dinas pengantarnya; 4.5.7. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep nota dinas, rancangan dan rekomendasi kebutuhan infrastruktur transaksi SBSN berdasarkan hasil pembahasan, beserta konsep surat Kasubdit kepada Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.6. Merumuskan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat;


- 45 -

4.6.2. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikannya kepada Kasubdit; 4.6.3. Membahas bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi lainnya; 4.6.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep LHP Direktorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.6.5. Meneliti dan mengoreksi konsep LHP sesuai pembahasan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.7. Merumuskan konsep bahan masukan jawaban pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

pemerintah

atas

4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyusun konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat dan menyampaikannya kepada Kasubdit; 4.7.3. Membahas konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat bersama para Kepala Seksi lainnya; 4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat sesuai pembahasan beserta konsep nota dinasnya; 4.7.5. Meneliti dan mengoreksi konsep konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR terkait pelaksanaan tugas Subdirektorat sesuai pembahasan beserta konsep surat Kasubdit dan Direktur serta menyampaikannya kepada Kasubdit. 4.8. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat. 4.8.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.8.2. Menerima dan mempelajari penugasan dari Kepala Subdirektorat untuk melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.8.3. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Kepala Subdirektorat dan pelaksana; 4.8.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat, sesuai dengan hasil pembahasan;


- 46 -

4.8.5. Menerima dan meneliti konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.8.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat, kepada Kepala Subdirektorat. 4.9. Merumuskan bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal dan Kementerian, yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4.9.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Subdirektorat untuk menyusun rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, serta koordinasi dengan pihak/unit terkait; 4.9.2. Mengarahkan dan menugaskan pelaksana untuk menyusun rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, serta koordinasi dengan pihak/unit terkait; 4.9.3. Meneliti rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah; 4.9.4. Menyampaikan rumusan dokumen evaluasi, melaksanakan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah, kepada Kepala Subdirektorat; 4.9.5. Melaksanakan rapat pembahasan dengan para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi, dengan dipimpin Direktur dalam rangka perumusan dokumen evaluasi, serta pelaksanaan monitoring, dan pelaporan kinerja terkait pengelolaan pembiayaan syariah. 4.10. Membina pegawai pada Seksi Perencanaan Transaksi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.10.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.10.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.10.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.10.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Disposisi dari Subdirektorat Pengelolaan Transaksi; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Asumsi indikator APBN; Kebutuhan Pembiayaan APBN;


- 47 -

5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23. 5.24. 5.25.

Strategi pengelolaan utang; Data transaksi SBSN; Data dan informasi mengenai kebutuhan pembiayaan fiskal; Data dan informasi mengenai kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Data dan informasi mengenai protofolio Surat Berharga Negara (SUN dan SBSN); Daftar Barang Milik Negara; Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Daftar Aset SBSN; Konsep surat/nota dinas dari para Kepala Seksi; Surat dari instansi terkait; Bahan seminar, workshop, training dan studi banding; Data dan informasi mengenai pasar keuangan domestik dan internasional dari Bloomberg dan provider data/media lainnya; Data dan informasi mengenai harga acuan (owner estimate); Pertanyaan DPR; LHP dari aparat pengawasan fungsional; Hasil riset dan masukan Analis/Dealer/Konsultan; Offering Memorandum untuk penerbitan sebelumnya; Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, PK dan LAKIP Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; Hasil persetujuan DPR atas daftar yang BMN dan objek pembiayaan termasuk proyek infrastruktur yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; Data dan informasi perkembangan rating Indonesia dan peer group; Fatwa DSN-MUI dan Shariah Standard Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 6.6. Undang-Undang tentang APBN; 6.7. Undang-Undang tentang Perpajakan; 6.8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 6.9. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6.10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;


- 48 -

6.11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6.12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 6.13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6.14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 6.15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6.17. Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; 6.18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PM.1/2007; 6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 6.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 6.25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KM.1/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit-Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.26. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-16/PU/2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 6.27. Keputusan Direktur Jenderal tentang Strategi Pengelolaan Utang Tahunan; 6.28. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 6.29. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan lainnya yang terkait pelaksanaan tugas; 6.30. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang terkait pelaksanaan tugas; 6.31. Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Utang dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.32. Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures/SOP) terkait dengan pengelolaan pembiayaan syariah; 6.33. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;


- 49 -

6.34. Fatwa DSN-MUI dan Sharia’ Standard Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI); 6.35. Infrastruktur pasar (sistem lelang, pembelian kembali, dan penukaran SBSN). 7. HASIL KERJA: 7.1. Konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 7.2. Rumusan rencana program transaksi SBSN, meliputi kebijakan portofolio dan strategi penerbitan tahun berjalan, serta rincian kebutuhan jenis, spesifikasi, dan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN, termasuk proyek infrastruktur yang akan menjadi obyek pembiayaan SBSN; 7.3. Rencana jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara tahun berjalan; 7.4. Konsep nota dinas mengenai struktur akad, jenis instrumen, denominasi, jumlah, tenor, metode transaksi, jadwal pelaksanaan transaksi, frekuensi transaksi, rincian underlying asset (jenis, spesifikasi dan nilai Barang Milik Negara atau proyek infrastruktur) dari Surat Berharga Syariah Negara yang akan ditransaksikan pada tahun berjalan, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, maupun penukaran; 7.5. Konsep nota dinas mengenai rekomendasi struktur akad, jenis instrumen, denominasi, jumlah, tenor, metode transaksi, jadwal pelaksanaan transaksi, frekuensi transaksi, rincian underlying asset (jenis, spesifikasi dan nilai Barang Milik Negara atau proyek infrastruktur) dari Surat Berharga Syariah Negara yang akan ditransaksikan pada tahun berjalan, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, maupun penukaran; 7.6. Rekomendasi mengenai obyek pembiayaan dan/atau Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai aset SBSN, termasuk penyiapan proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN; 7.7. Konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah; 7.8. Konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai pelaksanaan kebijakan pembiayaan syariah; 7.9. Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 7.10. Konsep dokumen pembinaan para pegawai pada Seksi Perencanaan Transaksi; 7.11. Konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


- 50 -

8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah; 8.2. Mengajukan rumusan rencana program transaksi SBSN, meliputi kebijakan portofolio dan strategi penerbitan tahun berjalan, serta rincian kebutuhan jenis, spesifikasi, dan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN, termasuk proyek infrastruktur yang akan menjadi obyek pembiayaan SBSN; 8.3. Mengajukan rencana jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara tahun berjalan; 8.4. Mengajukan konsep nota dinas mengenai rekomendasi struktur akad, jenis instrumen, denominasi, jumlah, tenor, metode transaksi, jadwal pelaksanaan transaksi, frekuensi transaksi, rincian underlying asset (jenis, spesifikasi dan nilai Barang Milik Negara atau proyek infrastruktur) dari Surat Berharga Syariah Negara yang akan ditransaksikan pada tahun berjalan, yang meliputi transaksi penerbitan dan penjualan di pasar perdana, pembelian kembali, maupun penukaran; 8.5. Mengajukan rekomendasi mengenai obyek pembiayaan dan/atau Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai aset SBSN, termasuk penyiapan proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN; 8.6. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat; 8.7. Mengoreksi dan memaraf konsep surat, laporan, daftar, atau dokumen lain mengenai pembiayaan syariah; 8.8. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan pengelolaan instrumen pembiayaan syariah; 8.9. Mengajukan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah; 8.10. Mengajukan konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai pelaksanaan kebijakan pembiayaan syariah; 8.11. Mengajukan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 8.12. Mengajukan konsep dokumen pembinaan para pegawai pada Seksi Perencanaan Transaksi; 8.13. Mengajukan konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Kebenaran konsep bahan masukan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja (PK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan syariah;


- 51 -

9.2. Substansi usulan, saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Kepala Subdirektorat; 9.3. Substansi surat, nota dinas, laporan, daftar, atau dokumen lain mengenai pengelolaan transaksi; 9.4. Kebenaran rumusan yang diajukan mengenai rencana program transaksi SBSN, meliputi kebijakan portofolio dan strategi penerbitan tahun berjalan, serta rincian kebutuhan jenis, spesifikasi, dan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN, termasuk proyek infrastruktur yang akan menjadi obyek pembiayaan SBSN; 9.5. Kebenaran rencana jadwal penerbitan (calendar of issuance) Surat Berharga Syariah Negara tahun berjalan yang diajukan; 9.6. Kebenaran rekomendasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran SBSN yang diajukan; 9.7. Kebenaran rekomendasi yang diajukan mengenai obyek pembiayaan dan/atau Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai aset SBSN, termasuk penyiapan proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN; 9.8. Kerahasiaan dan keamanan akses data pengelolaan instrumen pembiayaan syariah; 9.9. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.10. Kebenaran konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah; 9.11. Kebenaran konsep jawaban atas pertanyaan DPR mengenai pelaksanaan kebijakan pembiayaan syariah; 9.12. Kebenaran konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 9.13. Kebenaran konsep dokumen pembinaan para pegawai pada Seksi Perencanaan Transaksi; 9.14. Kebenaran konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja (ABK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: Total nilai nominal penerbitan SBSN sesuai dengan target APBN yang ditetapkan; 10.1.1. Total cash proceed yang diperoleh, termasuk total accrued interest; 10.1.2. Total nilai nominal SBSN yang jatuh tempo; 10.1.3. Total nilai Pembayaran kewajiban SBSN dan kewajiban lain SBSN baik dalam denominasi rupiah dan denominasi valuta asing; 10.1.4. Total nilai nominal SBSN yang diterbitkan, dibeli kembali dan/atau ditukarkan; 10.1.5. Total cash proceeds yang diperoleh, termasuk total accrued interest.


- 52 -

10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Jenis dan jumlah instrumen pembiayaan syariah berupa SBSN, terdiri dari: 10.2.1.1. SBSN dalam denominasi Rupiah atau Valas; 10.2.1.2. Sukuk Ritel; 10.2.1.3. Sukuk Jangka Pendek (Islamic Treasury-bills); 10.2.1.4. SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur (project financing). 10.2.2. Jenis dan jumlah akad/perjanjian Sukuk, antara lain meliputi: 10.2.2.1. Ijarah; 10.2.2.2. Mudharabah; 10.2.2.3. Musharakah; 10.2.2.4. Istisna'; 10.2.2.5. Perjanjian atau akad lainnya sepanjang sesuai dengan prinsip syariah atau berdasarkan kombinasi dari perjanjian atau akad lainnya tersebut. 10.2.3. Jenis dokumen transaksi penerbitan SBSN selain dokumen hukum: 10.2.3.1. Perjanjian jual beli (akad al-bai’); 10.2.3.2. Perjanjian sewa dan menyewa (Ijarah); 10.2.3.3. Perjanjian pengelolaan Aset SBSN; 10.2.3.4. Pernyataan pembelian Aset SBSN; 10.2.3.5. Pernyataan penjualan Aset SBSN oleh Perusahaan Penerbitan SBSN; 10.2.3.6. Pernyataan kepemilikan Barang Milik Negara; 10.2.3.7. Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN; 10.2.3.8. Ketentuan dan syarat (Terms and Conditions) SBSN; 10.2.3.9. Perjanjian wali amanat (declaration of trust), dll. 11. HUBUNGAN KERJA: 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7.

Kepala Subdirektorat dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat terkait penyusunan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Pengelolaan Transaksi dalam hal koordinasi terkait penyusunan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat terkait penyusunan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan syariah; Sekretaris Direktorat Jenderal dalam hal koordinasi ke unit-unit instansi di luar Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Para Direktur dalam hal koordinasi ke unit-unit instansi di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Portofolio dan Risiko Utang dalam hal pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi strategi;


- 53 -

11.8. 11.9. 11.10. 11.11. 11.12. 11.13. 11.14. 11.15. 11.16. 11.17. 11.18. 11.19.

Para pejabat Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan updating data/informasi; Para pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian dalam hal harmonisasi kebijakan/strategi ekonomi dan keuangan; Para pejabat Bappenas dalam hal harmonisasi kebijakan/strategi perencanaan pembangunan nasional; Para pejabat Ditjen Anggaran dalam hal alokasi dana; Ditjen Kekayaan Negara dan instansi lain dalam hal penggunaan Barang Milik Negara sebagai underlying asset; Para pejabat Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam hal pemberian rekomendasi/kebijakan pada bidang pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara; Para pejabat Badan Kebijakan Fiskal dalam hal harmonisasi kebijakan fiskal/moneter yang menjadi bagian tanggungjawab Kementerian Keuangan; Para pejabat Ditjen Pajak dalam hal hubungan kerja dengan Komite Kebijakan Pengelolaan Utang; Para pejabat Biro Hukum Kementerian Keuangan dalam hal pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan masalah hukum dan peraturan pelaksanaan; Rating agencies dalam hal peningkatan peringkat instrumen keuangan; Para pelaku pasar dalam hal penerapan kebijakan pelaksanaan strategi utang; Konsultan dan nara sumber, dalam hal konsultasi/masukan.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: Sangat terbatasnya pengetahuan publik mengenai instrumen keuangan berbasis syariah, sehingga perlu dilakukan diseminasi informasi melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif, intensif dan ekstensif baik kepada masyarakat umum maupun komunitas pasar keuangan. 13. RISIKO BAHAYA: Tidak ada.


- 54 -

14. SYARAT JABATAN: 14.1.

Pangkat/Golongan

:

Penata (III/c)

: Strata 1 : 14.3. Diklat/Kursus 14.3.1. Diklatpim Tk.IV; 14.3.2. Portfolio Management; 14.3.3. Risk Management; 14.3.4. Money Market; 14.3.5. Financial Market; 14.3.6. Islamic Financing; 14.3.7. Investment Management; 14.3.8. Financial Planning; 14.3.9. Government Policy. : 14.4. Syarat lainnya 14.4.1. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.2. Memahami mekanisme pasar keuangan konvensional dan syariah, serta ekonomi makro; 14.4.3. Memiliki dasar-dasar pengetahuan Ekonomi Syariah; 14.4.4. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan konvensional dan syariah, termasuk derivatif; 14.4.5. Memahami manajemen portofolio dan risiko, khususnya risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko syariah compliance; 14.4.6. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain terutama ketentuan dan perundangan SBSN; 14.4.7. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan instrumen pembiayaan syariah; 14.4.8. Memahami penggunaan sarana transaksi dan informasi pasar keuangan konvensional dan syariah; 14.4.9. Standar Kompetensi Jabatan: 14.4.9.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.9.2. Planning and Organizing (2); 14.4.9.3. Continuous Improvement (2); 14.4.9.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.9.5. Stakeholder Service (3); 14.4.9.6. Integrity (3); 14.4.9.7. Team Leadership (2); 14.4.9.8. Organizational Savvy (2); 14.4.9.9. Interpersonal Communication (2). 14.2.

Pendidikan formal


- 55 -

15. KEDUDUKAN JABATAN:

KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI

KEPALA SEKSI PERENCANAAN TRANSAKSI

KEPALA SEKSI PELAKSANAAN TRANSAKSI

Perumus Perencanaan Transaksi Senior Perumus Perencanaan Transaksi Junior Pemeroses Data Perencanaan Transaksi Senior Pemeroses Data Perencanaan Transaksi Junior Penyaji Data Perencanaan Transaksi Senior Penyaji Data Perencanaan Transaksi Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula

KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN TRANSAKSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents