MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 59 1. NAMA JABATAN
:
2. IKHTISAR JABATAN
Kepala Subbagian Tata Laksana :
Melakukan penyiapan bahan ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur kerja, analisis beban kerja, serta penyiapan bahan penyusunan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. TUJUAN JABATAN Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pengelolaan utang yang profesional. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Analisa Beban Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4.1.1.Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyusunan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Analisa Beban Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.1.2.Memberi tugas Pelaksana untuk menghimpun data dan informasi sebagai bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Analisa Beban Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.1.3.Mempelajari, menelaah, dan mengevaluasi bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Analisa Beban Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.1.4.Meneliti dan mengoreksi bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Analisa Beban Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.1.5.Membahas bersama Kepala Bagian mengenai bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Analisa Beban Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.1.6.Menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Analisa Beban Kerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Bagian. 4.2. Mengkoordinasikan penyusunan prosedur kerja/Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures, SOP) Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 60 4.2.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyusunan prosedur kerja/Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures, SOP) Direktorat Jenderal; 4.2.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; 4.2.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.2.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; 4.2.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; 4.2.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.2.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan pembuatan konsep laporan hasil penyiapan bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.3. Melaksanakan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal. 4.3.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal; 4.3.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 61 4.3.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.3.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan kegiatan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal; 4.3.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal; 4.3.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan evaluasi, pengembangan, dan menyusun konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.3.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan pembuatan konsep laporan hasil evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.4. Merumuskan konsep laporan hasil penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal. 4.4.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 4.4.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 4.4.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 62 4.4.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 4.4.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 4.4.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal, para kepala bagian/kepala subdirektorat, pelaksana, dan direktur mengenai kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.4.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.5. Merumuskan konsep laporan penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal. 4.5.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 4.5.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 4.5.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.5.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 4.5.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 63 4.5.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.5.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.6. Merumuskan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya. 4.6.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya 4.6.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya; 4.6.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.6.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya; 4.6.5. Mempelajari, menelaah, mengkaji, membuat model dan menyiapkan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 64 4.6.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya beserta lampirannya/modelnya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.6.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya beserta lampirannya/modelnya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.7. Merumuskan konsep metode kerja Direktorat Jenderal. 4.7.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal; 4.7.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal; 4.7.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.7.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal; 4.7.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan penyiapan bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal; 4.7.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 65 4.7.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.8. Merumuskan standarisasi dan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal. 4.8.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyusunan standarisasi dan menyusun dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal; 4.8.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal; 4.8.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.8.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal; 4.8.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji penyiapan bahan standarisasi dan menyusun dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal; 4.8.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.8.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan standarisasi dan penyusunan dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 66 4.9. Merumuskan susunan naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat. 4.9.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyusunan naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat; 4.9.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat; 4.9.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/ penyeimbangan volume kerja di direktorat dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.9.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/ penyeimbangan volume kerja di direktorat dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat; 4.9.5. Mempelajari, menelaah, mengkaji dan menyusun konsep naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat; 4.9.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di direktorat dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di direktorat beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.9.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/ penyeimbangan volume kerja di direktorat dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan penyusunan naskah keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.10. Merumuskan bahan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat. 4.10.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 67 4.10.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat; 4.10.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada Direktur mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan evaluasi keputusan pengaturan/ penyeimbangan volume kerja di Direktorat dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.10.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan evaluasi keputusan pengaturan/ penyeimbangan volume kerja di Direktorat; 4.10.5. Mempelajari, menelaah, mengkaji bahan evaluasi dan menyiapkan draft Keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat; 4.10.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan evaluasi tentang keputusan pengaturan/ penyeimbangan volume kerja di Direktorat dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.11. Mengkoordinasikan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal. 4.11.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam rangka kegiatan penyusunan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal; 4.11.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 68 4.11.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.11.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal; 4.11.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal; 4.11.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.11.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.12. Merumuskan konsep analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal. 4.12.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan hasil analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.12.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.12.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 69 4.12.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.12.5. Mempelajari, menelaah, mengkaji dan melakukan kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.12.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan analisis beban dan prestasi kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.12.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan pembuatan konsep laporan hasil kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil kegiatan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.13. Merumuskan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal. 4.13.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan hasil pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal; 4.13.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal; 4.13.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.13.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal; 4.13.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 70 4.13.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.13.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan mendokumentasikan proses kerja Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan bahan pemantauan proses kerja dan pendokumentasian proses kerja Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.14. Merumuskan bahan Direktorat Jenderal.
masukan
terkait
Kehumasan
di
Lingkungan
4.14.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan bahan masukan terkait Kehumasan di Lingkungan Direktorat Jenderal; 4.14.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.14.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.14.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan kehumasan dan mengumpulkan bahan kehumasan di lingkungan Direktorat jenderal; 4.14.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.14.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan bahan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyusun konsep laporan hasil kegiatan penyiapan bahan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 71 4.14.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan bahan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian. 4.15. Mengkoordinasikan penyusunan jawaban atas pertanyaan DPR. 4.15.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep laporan hasil penyiapan dan pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR; 4.15.2. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan pembuatan konsep nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan jawaban atas pertanyaan DPR; 4.15.3. Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net nota dinas/surat kepada para Direktur dan Kepala Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan jawaban atas pertanyaan DPR dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.15.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dalam rangka kegiatan penyiapan dan rincian langkah-langkah pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR dan mengumpulkan bahan kegiatan penyiapan dan pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR; 4.15.5. Mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan penyiapan dan rincian langkah-langkah pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR; 4.15.6. Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Direktorat dan Bagian mengenai kegiatan penyiapan dan pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR dan menyusun konsep laporan hasil penyiapan dan pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR, jawaban atas pertanyaan DPR, beserta lampirannya sesuai hasil pembahasan dan konsep nota/surat dinas mengenai penyampaiannya; 4.15.7. Memberi tugas pelaksana menyelesaikan penyusunan konsep laporan hasil penyiapan dan pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR, jawaban atas pertanyaan DPR dan meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep/net laporan hasil penyiapan dan pengkoordinasian jawaban atas pertanyaan DPR, jawaban atas pertanyaan DPR, beserta lampirannya dan konsep/net nota/surat dinas mengenai penyampaiannya dan menyampaikan kepada Kepala Bagian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 72 4.16. Merumuskan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Subbagian Tatalaksana. 4.16.1. Menerima disposisi dari Kepala Bagian dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Tatalaksana; 4.16.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Tatalaksana; 4.16.3. Membahas bahan masukan terkait kegiatan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Tatalaksana; 4.16.4. Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Tatalaksana, sesuai hasil pembahasan; 4.16.5. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU pada Subbagian Tatalaksana kepada Kepala Bagian. 4.17. Mengkoordinasikan Jenderal.
penyelenggaraan
rapat
koordinasi
Direktorat
4.17.1. Menerima tugas dari Kepala Bagian dan mempelajari rancana pelaksanaan rapat koordinasi Direktorat Jenderal; 4.17.2. Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi Direktorat Jenderal dan konsep nota dinas permintaan bahan rapat koordinasi Direktorat Jenderal kepada para Direktur dan Kepala Bagian; 4.17.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan rapat koordinasi Direktorat Jenderal serta konsep nota dinas permintaan bahan masukan rapat koordinasi Direktorat Jenderal kepada para Direktur dan Kepala Bagian dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.17.4. Menerima bahan masukan rapat koordinasi Direktorat Jenderal dari masing-masing Direktur dan Kepala Bagian serta memberi disposisi kepada pelaksana untuk mengkompilasi bahan masukan rapat koordinasi Direktorat Jenderal dan menyiapkan konsep nota dinas/surat; 4.17.5. Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas/surat serta menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.17.6. Memberi tugas pelaksana untuk meyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi Direktorat Jenderal serta laporan pelaksanaan rapat koordinasi Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 73 4.18. Melakukan Pembinaan Pegawai pada Subbagian Tata Laksana dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.18.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.18.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.18.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.18.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18.
Disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian. Rencana Kerja Pemerintah. Kebijakan teknis/Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Usul yang berkenaan dengan penyusunan dan atau penyempurnaan SOP Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Key Performance Indicator unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Uraian jabatan dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Rencana Kerja Bagian Organisasi dan Kepegawaian dan Subbagian Tata Laksana tahun lalu dan tahun berjalan; Usul yang berkenaan dengan penyusunan dan atau penyempurnaan tata naskah dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Pedoman Penomoran dan pemberian kode surat dan atau cap dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. SOP Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Data skoring volume dan beban kerja satuan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Bahan analisis pemecahan masalah dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Hasil rapat koordinasi antar instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan organisasi dan ketatalaksanaan. Data kegiatan SubbagianTata Laksana tahun lalu dan tahun berjalan; LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pertanyaan DPR tentang ketatalaksanaan organisasi. Konsep surat dan atau nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dan pengawasannya dibebankan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 74 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.
6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya; Himpunan buku mengenai prosedur dan tata kerja atau buku pedoman kerja atau petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan; Buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan laporan, program kerja, di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan; Pedoman standar penyusunan organisasi (Menpan/LAN).
7. HASIL KERJA : 7.1.
Konsep/net prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; 7.2. Bahan evaluasi dan konsep pengembangan prosedur kerja Direktorat Jenderal; 7.3. Hasil pelaksanaan penelaahan dan pengharmonisasian konsep-konsep prosedur kerja dengan peraturan/keputusan/ketentuan teknis Direktorat Jenderal; 7.4. Bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 7.5. Bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; 7.6. Bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya; 7.7. Model cap dinas/jabatan/instansi; 7.8. Bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal; 7.9. Bahan standarisasi standard kerja Direktorat Jenderal; 7.10. Dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 75 7.11. Bahan masukan terkait kegiatan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal; 7.12. Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan penelaahan serta pengharmonisasian tata naskah atas konsep-konsep peraturan, keputusan, ketentuan teknis, dan draft perundang-undangan yang akan diterbitkan/diusulkan oleh Direktorat Jenderal; 7.13. Konsep/net naskah Keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di direktorat; 7.14. Bahan evaluasi Keputusan pengaturan/ penyeimbangan volume kerja di direktorat; 7.15. Bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal; 7.16. Hasil analisis beban kerja (work load analysis) di lingkungan Direktorat Jenderal; 7.17. Bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 7.18. Konsep/net jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12.
8.13.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian; Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep, surat/nota dinas laporan; Melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; Melaksanakan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal; Melaksanakan penelaahan dan pengharmonisasian konsep-konsep prosedur kerja dengan peraturan/keputusan/ketentuan teknis Direktorat Jenderal; Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; Menyiapkan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya; Menyiapkan bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal; Menyiapkan bahan standarisasi dan menyusun dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal; Menyiapkan bahan masukan terkait kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal; Melaksanakan kegiatan penelitian dan penelaahan serta pengharmonisasian tata naskah atas konsep-konsep peraturan, keputusan, ketentuan teknis, dan draft perundang-undangan yang akan diterbitkan/diusulkan oleh Direktorat Jenderal; Menyiapkan bahan dan rencana kegiatan pembinaan agen-agen untuk pelayanan publik;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 76 8.14. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal; 8.15. Melakukan analisis beban kerja (work load analysis) di lingkungan Direktorat Jenderal; 8.16. Menyiapkan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 8.17. Menyiapkan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 9. TANGGUNGJAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan; Substansi atas konsep, surat/nota dinas, dan laporan; Penyiapan bahan penyusunan prosedur kerja/Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; Pelaksanaan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal; Pelaksanaan penelaahan dan pengharmonisasian konsep-konsep prosedur kerja dengan peraturan/keputusan/ketentuan teknis Direktorat Jenderal; Penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; Penyiapan bahan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal; Penyiapan bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya; Penyiapan bahan penyusunan konsep metode kerja Direktorat Jenderal; Penyiapan bahan standarisasi dan menyusun dokumentasi standard kerja Direktorat Jenderal; Penyiapan bahan masukan terkait kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal; Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja (work load analysis) Direktorat Jenderal; Pelaksanaan analisis beban kerja (work load analysis) di lingkungan Direktorat Jenderal; Penyiapan bahan dan rencana kegiatan pembinaan agen-agen untuk pelayanan publik; Penyiapan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; Penyiapan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 77 10.DIMENSI JABATAN : 10.1. Jumlah SOP yang dianalisis, dievaluasi, dan di monitor pelaksanaannya: 10.1.1. SOP Teknis, terdiri atas: 10.1.1.1. Dit. PH : 10 SOP; 10.1.1.2. Dit. SUN : 24 SOP; 10.1.1.3. Dit. PS : 27 SOP; 10.1.1.4. Dit. SPU : 23 SOP; 10.1.1.5. Dit. EAS : 27 SOP. 10.1.2. SOP Administratif, terdiri atas: 10.1.2.1. Bagian Organisasi Kepegawaian : 22 SOP; 10.1.2.2. Bagian Keuangan : 43 SOP; 10.1.2.3. Bagian Teknologi Informasi : 50 SOP; 10.1.2.4. Bagian Kepatuhan Internal : 24 SOP; 10.1.2.5. Bagian Umum : 10 SOP. 10.2. Frekuensi revieu konsep-konsep peraturan, keputusan, ketentuan teknis, dan draft perundang-undangan yang akan diterbitkan/diusulkan oleh Direktorat Jenderal; 10.3. Bahan kodering dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya; 10.4. Jumlah Beban Kerja yang Dianalisis (work load analysis) = 344 Beban Kerja Jumlah orang ; 10.5. Proses dan prestasi kerja Direktorat Jenderal yang didokumentasikan; 10.6. Agen-agen untuk pelayanan publik dalam kegiatan pembinaan; 10.7. Jumlah konsep metode kerja Direktorat Jenderal; 10.8. Jumlah standard kerja Direktorat Jenderal yang didokumentasikan. 11.HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para pelaksana di lingkungan Subbagian Tatalaksana dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Para pejabat di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, dalam hal pembahasan dan konsultasi mengenai ketatalaksanaan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. 11.5. Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan peraturan di bidang pengelolaan utang. 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 78 12.MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman tentang legal drafting, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan mengenai legal drafting. 13.RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan : Penata / III c Pendidikan Formal : Strata 1 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IV Syarat lainnya 14.4.1. Mampu berbahasa inggris; 14.4.2. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; 14.4.3. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.4. Memahami SOP; 14.4.5. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya; 14.4.6. Mengetahui tentang instrumen pembiayaan; 14.4.7. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.8. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.9. Memahami kode etik DJPU; 14.4.10. Standar kompetensi: 14.4.10.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.10.2. Planning and Organizing (2); 14.4.10.3. Continuous Improvement (2); 14.4.10.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.10.5. Stakeholder Service (3); 14.4.10.6. Integrity (3); 14.4.10.7. Team Leadership (2); 14.4.10.8. Organizational Savy (2); 14.4.10.9. Written Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 79 15.
KEDUDUKAN JABATAN :
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA
KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
Analis Tata Laksana Senior Analis Tata Laksana Junior Pengolah Data Tata Laksana Senior Pengolah Data Tata Laksana Junior Penyaji Data Tata Laksana Senior Penyaji Data Tata Laksana Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN