MENINGKATKAN PERAN DIT. IPHH MENUJU DITJEN PHPL YANG HANDAL
oleh: Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Samarinda, 03 November 2016
DIREKTORAT IPHH (P. 18 TAHUN 2015) Memastikan legalitas hasil hutan
Memastikan i semua melalu PU H H
stikan Mema ayar b semua PNBP
KLHK, DINAS, BPHP, KPHP, UM, MASYARAKAT, KEMENKEU & BPK
Mewujudkan SFM 2
HINTS PHPL 2016
Pengelolaan Hutan diarahkan untuk membangun hubungan yang serasi antara masyarakat dengan SDH secara adil dan mensejahterakan, dilakukan melalui: Penyelenggaraaan Tertib Perizinan • Peningkatan kualitas dan integritas • Alokasi peran Hutan Produksi untuk Rakyat Evaluasi Perizinan • Peningkatan kepatuhan pemegang izin • Mencabut IUPHHK yang tidak patuh Peningkatan Nilai Ekonomi Hutan Produksi • Multibisnis dalam Hutan Produksi • Rancangan Insentif/Disinsentif (Regulasi) • Mendorong Usaha Bio Energy dan ketahanan pangan • Mendorong tercapainya SFM Meningkatkan PNBP dari Hutan Produksi • Optimalisasi HHBK • Implementasi self assessment (SIPUHH-SIPNBP) • Post Audit
3
Dasar Hukum UU 41 Tahun 1999 UU 20 Tahun 1997 tentang Kehutanan
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP. No. 12 Tahun Self assessment PUHH dan PNBP 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
Permenlhk No. P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan tata Kerja KLHK
melalui Permenlhk No. P.42/ Menlhk-Setjen/2015 jo. P.58/ Menlhk-Setjen/2016, P.43/ Menlhk-Setjen/2015 jo. P.60/ Menlhk-Setjen/2016, P.44/ Menlhk-Setjen/2015 jo. P./ Menlhk-Setjen/2016
PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Permenlhk No. P. Pemanfaatan Hutan
46/Menlhk-Setjen/ 2015
tentang Pedoman Post Audit terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu;
4
Issue Penting!! 1. Potential Lost PNBP ±Rp5,24-Rp7,24 T (Kajian KPK), disebabkan oleh: a. Konversi kawasan hutan untuk perkebunan. b. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan. c. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan lainnya (a.l. transmigrasi, pertanian) d. Produksi kayu dari pemegang izin hanya tertebang 19-23% dari target
5
2. Potensial lost PNBP (fakta), disebabkan oleh: a. Produksi tidak sesuai dengan rencana (maksimal 5 juta m3/ th). b. Manipulasi data potensi tegakan (terutama untuk kegiatan land clearing). c. KBK (Ø10 cm up) tidak di-LHP-kan. d. GANIS PHPL tidak professional/integritas moral rendah. e. Pemalsuan dokumen PUHH (Dokpal) f. Komitmen UM Rendah (memanfaatkan kemudahan regulasi Pemerintah). g. Bindalwas tidak maksimal. 6
HASIL POST AUDIT TAHUN 2016
Rp353,03 Miliar NO
OBJEK
1.
IPPKH DAN IPK PT. Berau Coal
2.
HGU PT.Bumi Makmur Mulia Lestari
3.
IPPKH PT. Toshida Indonesia
4.
HASIL AUDIT (Rp)
SK SANKSI DENDA
64,3M
Sudah SK
220,7M
Sudah SK
3,4M
Sudah SK
IPPKH/IPK PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara
264Juta
Sudah SK
5.
IUPHHK-HTI PT. Kayan Makmur Sejahtera
967Juta
Sudah SK
6.
IUPHHK-HTI PT. Fajar Surya Swadaya
12,6M
Belum SK
7.
IUPHHK-HA PT. Gruti
5,4M
Belum SK
8.
HGU PT. Bio Inti Agrindo
45M
Belum SK
9.
IPK PT. Megakarya Jaya Raya
400Juta
Belum SK
TOTAL
353,031M
7
TARGET DAN REALISASI PNBP SDA KEHUTANAN 2012 S.D SEPTEMBER 2016
Rp2,89 Triliun Rupiah
(rata-rata per tahun)
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -
2012
2013
2014
2015
2016
Target Renstra
2,333,709
2,377,742
2,421,774
2,642,327
2,719,288
Target DPR
2,772,092
3,683,238
4,246,694
3,756,307
2,885,616
Realisasi
2,737,514
2,383,684
2,893,148
3,563,914
1,845,986
99%
65%
68%
95%
64%
%
*) Target dari PSDH, DR dan IIUPH **) 71% PNBP KLHK dari Ditjen PHPL
(dalam jutaan rupiah)
8
GOALS (official à self)
SFM Strategi Bisnis • • • • •
Self assessment PUHH & PNBP SDM dan SARPRAS Komitmen Multipihak Optimalisasi PNBP Post Audit
Strategi Teknologi Informasi • SIPUHH • SIPNBP • SIGANIS
Efisiensi Waktu Biaya SDM
SIPHPL 9
OUTCOMES 01
Menekan Ekonomi Biaya Tinggi
02
PUHH & PNBP Sesuai Ketentuan
03
SDM HANDAL
04
PNBP Optimal
Good Governance & Good Corporate Governance
SFM
10
AKSI YANG DILAKUKAN
11
1. REGULASI Ø MENYUSUN REGULASI DENGAN MELIBATKAN MULTIPIHAK DISERTAI DENGAN NASKAH AKADEMIK Ø HARMONISASI REGULASI YANG TIDAK BERSINERGI DENGAN MULTIPIHAK Ø PENYEMPURNAAN/REVISI PERATURAN YANG YANG TIDAK SINKRON. Ø PRINSIP SEDERHANA, IMPLEMENTATIF, DAN TERUKUR .
12
2. PENINGKATAN KUALITAS SDM Ø Ø
Ø
PENGUATAN SINERGITAS SDM PUSAT DAN DAERAH MENINGKATKAN INTEGRITAS TENAGA PROFESIONAL PADA MULTIPIHAK, DENGAN CARA KA UPT/KADIS MEMANGGIL SEMUA OPERATOR DAN GANIS PERUSAHAAN UNTUK MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS MENINGKATKAN KOMITMEN PIMPINAN UM, DENGAN CARA KA UPT/KADIS MEMANGGIL SEMUA PIMPINAN UNTUK MENANDATANGANI KOMITMEN BERSAMA
13
3. PENGUATAN SISTEM INFORMASI Ø Ø Ø Ø Ø
Perencanaan produksi oleh GANISPHPL; Kurji oleh GANISPHPL dan divalidasi oleh sistem; LHP dibuat oleh GANISPHPL dan divalidasi oleh Sistem; SKSHHK diterbitkan oleh GANISPHPL melalui SIPUHH (e-SKSHHK) Perhitungan kewajiban PNBP dilakukan melalui SIPNBP, mekanisme penyetoran melalui SIPNBP/SIMPONI
SIPUHH
1 JANUARI 2016 Audit Kepatuh an
SIPNBP/ SIMPONI
14
4. PENGEMBANGAN DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI Evaluasi kehandalan sistem yang telah dibangun, apakah sistem sudah mampu untuk mendeteksi atau meminimalisir peluang-peluang untuk manipulasi data ataupun upaya-upaya pemalsuan dokumen PUHH. Audit manajemen sistem yang dimiliki (SIPUHH, SIPNBP/SIMPONI, e-Monev, dll.). Memperluas sosialisasi bidang SIPUHH/SIMPONI/ SIPNBP kepada stakeholder. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan hasil hutan dan pemungutan PNBP melalui SIPUHH dan SIPNBP Sinergitas SIPUHH, SIPNBP dan SIGANIS 15
15
FASE PENYEMPURNAAN SIPUHH
16
5. PENINDAKAN Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TEKNOLOGI YANG MEMADAI PROFESSIONAL (ADIL, TERUKUR DAN TIDAK TERBANTAHKAN) KOORDINATIF DENGAN MULTIPIHAK PENINDAKAN SESUAI KEWENANGAN EARLY WARNING SYSTEM POST AUDIT
17
STRUKTUR ANGGARAN TA 2016 PER OUTPUT PNBP DARI INVESTASI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (001) Target : Rp. 2,719 Trilyun Pagu : Rp. 1.152. 582.000 UNIT YANG MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN IURAN KEHUTANAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI SECARA TERTIB (002) Target : 145 UM Pagu : Rp. 3.721.870.000 LAYANAN PERKANTORAN (994) Target : 12 Bulan Layanan Pagu : Rp. 746.644.000 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (997) Target : 14 Unit Pagu : Rp. 245.490.000 GEDUNG/BANGUNAN (998) Target : 1 M2 Pagu : Rp. 167.830.000
62% Rp 3,72 M
19% Rp 1,15 M
3%
Rp 0,17 M
4%
Rp 0,25 M
12% Rp 0,75 M
18
PROYEKSI PENYERAPAN ANGGARAN 2016 DAN RENCANA 2017
Setelah Blokir Tahap 2
Rp3.778.886.380
Rp6.010.432.576
11 Oktober ‘16
30 Desember ‘16
19
TEROBOSAN
20
A. TEROBOSAN YANG TELAH DILAKUKAN MELATIH PPNS DITJEN GAKKUM DAN AUDITOR INSPEKTORAT KLHK. MELATIH CALON TIM POST AUDIT ASN PUSAT DAN DAERAH (KERJASAMA DENGAN BPK RI). SEHAT DI HULU SEHAT DI HILIR. CAPACITY BUILDING HUTAN RAKYAT KERJASAMA DENGAN ITTO
21
21
B. TEROBOSAN YANG AKAN DILAKUKAN INTEGRASI SIPUHH, SIPNBP, SIMPONI DAN SIGANIS AKSES PELACAKAN HASIL HUTAN MELALUI APLIKASI ANDROID OPTIMALISASI PNBP (HHBK) MENUTUP REKENING BENDAHARA PENERIMAAN LINDUNGI DAN DORONG HUTAN RAKYAT REFORMASI GANIS-PHPL INSENTIF BAGI TIM POST AUDIT BREAK THE BOTTLENECK
22
SUCCESS SFM SINERGITAS INTEGRITAS
MAS YAR A KAT
BPHP
KPHP
PROFESIONAL
KLHK
BPK
KE MEN KEU
UM
TRANSPARAN
DINAS
KOMITMEN23
TERIMA KASIH!
