ISSN 1411 - 0393
MENINGKATKAN PERAN EKONOMI KERAKYATAN MENUJU PASAR GLOBAL UNTUK MENINGKATKAN DEVISA NEGARA Wahyudiono*)
ABSTRAK Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia harus segera dibenahi dalam waktu yang relatif singkat, mengingat dampaknya yang sangat menyengsarakan kehidupan sebagian besar rakyat kecil diberbagai pelosok kota dan pedesaan. Krisis ini dipicu oleh konsep pengembangan ekonomi kita yang bersifat diskri-minatif, untuk itu perlu dikembangkan demokrasi ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan seba-gaimana yang tertuang dalam TAP MPR No. 16 tahun 1998 sehingga peran ekonomi rakyat harus mampu masuk ke pasar global serta meningkatkan penerimaan devisa bagi negara. Kata-kata kunci : Ekonomi Kerakyatan, Devisa Negara
1. PENDAHULUAN Dalam dasawarsa terakhir ini perkem-bangan teknologi telah masuk dalam era revolusi yang luar biasa, sehingga ba-nyak temua-temuan baru yang membe-rikan manfaat bagi kemakmuran dan ke-sejahteraan bagi umat manusia, hal ini sa-ngat dirasakan oleh semua manusia dalam segala aspek kehidupan seperti kemudah-an pelayanan dibidang transportasi, telekomunikasi, informasi, perbankan, keu-angan, penyediaan barang dan jasa, perhotelan dan lainnya. Penerapan teknologi ini hanya dapat dilakukan jika kwalitas sumber daya manusia telah disiapkan se-dini mungkin untuk beradaptasi dengan teknologi yang memiliki kecepatan untuk berkembang dari waktu ke waktu dengan tidak melihat tempat dan dimensi. Dengan teknologi, dunia informasi menjadi berkembang dengan pesat sehingga bumi ini terasa semakin sempit, jarak antar negara menjadi dekat dan batas antara negara satu dengan negara lain semakin sulit dibedakan secara riil, serta semua kejadian-kejadian dibelahan dunia ini menjadi sangat transparan untuk dike-tahui dan diikuti oleh semua *)
Drs. Wahyudiono, MM., adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
88
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 88-94
manusia di-mana saja, karena informasi dapat mene-robos keseluruh negara tanpa ada halang-an yang merintanginya. Era globalisasi te-lah merasuk kesemua aspek kehidupan manusia, sehingga manusia dihadapkan pada alternatif ( pilihan ) yang dapat memiliki arti positif ( menguntungkan ) atau pilihan yang negatif ( merugikan ), semua itu tergantung pada kesiapan diri masing-masing dalam menghadapi pengaruh tersebut. Penelitian dan pengembangan (R&D) telah menghasilkan revolusi teknologi di bidang transportation, tourism, telecom-munication ( Triple-T ) dimana revolusi teknologi dibidang ini telah mempenga-ruhi perdagangan barang, perdagangan jasa ( real sectors and services sectors ) dan pada gilirannya memasuki globalisasi pada sistim, proses, pelaku, peristiwa ter-hadap ekonomi, bisnis, kultur dan politik. Globalisasi tersebut masuk ke dalam satu era yang sangat penting yaitu dunia infor-masi yang begitu hebat sehingga kejadian dibelahan dunia hanya dalam waktu seki-an detik sudah berdampak bagi negara la-in. Suatu pagi hari di bulan Juli 1997 ba-nyak masyarakat di Indonesia yang kaget bahkan nyaris frustasi begitu membaca harian pagi karena terjadi penurunan nilai rupiah terhadap dollar Amerika yang be-gitu tajam bahkan kondisi semacam ini hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah orde baru selama tiga puluh dua tahun. Dapat diduga begitu siang hari banyak aktivitas bisnis yang mendadak harus diberhentikan menunggu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Krisis yang berjalan hampir satu setengah tahun ternyata tak kunjung terselesaikan oleh pemerintah hingga memicu krisis dalam bentuk yang lain baik krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis moral dan krisis kepercayaan. Terlambatnya penanganan krisis eko-nomi ini tidak terlepas dari sistim atau model pengembangan ekonomi yang dila-kukan oleh pemerintah selama ini yaitu pembangunan ekonomi yang berpihak pa-da golongan minoritas dengan memberi-kan kemudahankemudahan melalui in-pres, keppres serta kebijakan lain yang bersifat diskriminatif, sehingga pola pe-ngembangan ekonomi ini tidak mencip-takan keadilan dalam bisnis dan tidak ter-ciptanya bisnis yang adil bagi pelakunya. Pola pengembangan selama ini tidak menciptakan ketahanan dibidang ekono-mi, karena pemerintah hanya memberikan kemudahan pada golongan minoritas yang penuh dengan praktek nepotisme, kolusi dan korupsi sehingga struktur eko-nomi yang kita hasilkan tidak membe-rikan daya saing yang sesungguhnya. Ba-nyak faktor yang memberikan andil ter-hadap buruknya ekonomi kita antara lain : (1). kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif sehingga masyara-kat merasa sangat dirugikan. (2). Ekspor kita banyak menggunakan komponen ba-han impor sehingga jika ekspor produk kita meningkat maka dalam waktu yang bersamaan impor kita juga turut mening-kat. (3). Industri kerakyatan belum ter-sentuk oleh kebijakan pemerintah dimana pemberdayaan ekonomi rakyat ikut me-warnai berbagai sektor industri yang pada dasarnya memiliki daya tahan yang kuat. (4). Sektor keuangan khususnya per-bankan kurang berani dalam mengalo-kasikan dana ke masyarakat golongan ekonomi lemah karena pertimbangan teknis.
Meningkatkan peran Ekonomi Kerakyatan (Wahyudiono)
89
2. EKONOMI KERAKYATAN Ekonomi kerakyatan memiliki model yang spesifik karena ekonomi suatu nega-ra digerakkan oleh partisipasi masya-rakatnya baik yang berada di pelosok de-sa maupun yang berada di seluruh kota sehingga ke anekaragaman bidang usaha turut mewarnai kegiatan ekonomi suatu negara. Pola pengembangan ekonomi ini sebenarnya sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia karena kita memi-liki ke anekaragaman budaya, wilayah, hasil pertanian, hasil awal, hasil laut, hasil hutan dan aneka ragam mineral yang se-muanya kita miliki dinegeri tercinta ini. Keaneka-ragaman yang bersumber da-ri alam Indonesia ini sebenarnya harus dikembangkan dalam suatu sistim atau mo-del ekonomi yang bercorak kerakyatan, sehingga peran serta masyarakat sepenuh-nya mampu memberikan andil yang sa-ngat besar terhadap pendapatan domestik bruto serta mampu menciptakan daya ta-han ekonomi kita dari pengaruh luar yang bersifat global. Demografi kita menun-jukkan bahwa sebagian besar masyara-katnya hidup di pelosok desa sudah se-yogyanya jika pembangunan ini juga di-arahkan pada masyarakat desa khususnya peluang-peluang usaha yang dapat dikem-bangkan di desa-desa seperti bidang per-tanian, industri pengolahan hasil perta-nian, peternakan, industri pengolahan ha-sil peternakan perikanan, industri pengo-lahan hasil perikanan, perkebunan indus-tri pengolahan hasil perkebunan dan sek-tor lain yang memberikan peluang bisnis yang cukup besar. Keunggulan ekonomi kerakyatan anta-ra lain : (1). Memberi peluang bagi gene-rasi muda untuk mengembangkan potensi desanya sehingga sektor usaha dapat me-rata diseluruh wilayah Indonesia. (2). Me-ningkatkan nilai tambah dan nilai eko-nomis hasil pertanian, peternakan, peri-kanan dan perkebunan. (3). Struktur eko-nominya tidak terpengaruh nilai kurs ma-ta uang suatu negara karena bahan baku-nya diperoleh dari alam negeri sendiri se-dangkan produknya ada peluang untuk mendatangkan devisa jika mampu me-nembus pasar global. (4). Memiliki daya saing tinggi mengingat bahan baku, tena-ga kerja dan komponen produksi lainnya berasal dari sumbernya sehingga nilai transportasinya rendah. Disamping memi-liki keunggulan ekonomi kerakyatan juga memiliki banyak kendala untuk berkem-bang mengingat terbatasnya skill sumber daya manusia teknologi yang dipilihnya, manajemen, kebutuhan modal serta fasi-litas penunjang lainnya untuk itu diper-lukan kebijakan-kebijakan yang jelas me-mihak kepentingan rakyat, bahkan perangkat peraturan sebagaimana yang su-dah tertuang dalam TAP MPR No. 16 / 1998 harus segera dijabarkan agar dapat dijadikan pedoman bagi pembinaan eko-nomi rakyat.
3. PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN Ekonomi kerakyatan harus dikembangkan secara konsisten dan terpadu bila kita berkeinginan keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengingat pola ini me-miliki
90
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 88-94
dasar yang mengakar disendi kehi-dupan bangsa, adapun tahapan yang harus disiapkan meliputi : Perangkat perundang-undangan. Untuk memberikan pedoman dan landas-an tekad bagi pengembangan ekonomi rakyat perlu diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan yang saat sekarang sudah tertuang dalam TAP MPR No. 16/ 1998 dengan tap ini maka Presiden sebagai mandataris MPR harus melaksanakan amanat ini demi berkembangnya ekonomi rakyat dimana selama orde baru hanya dijadikan alat politik dan retorika belaka sebagai upaya legitimasi kekuasaan na-mun pelaksanaannya kurang menyentuh sendi-sendi ekonomi rakyat karena pola-pola kebijakan yang penuh dengan prak-tek nepotisme, kolusi dan korupsi. Tap MPR harus menjamin pelaksanaan perekonomian ini memihak bagi kehi-dupan rakyat, sehingga rakyat memiliki kesempatan dan peluang yang sama da-lam melakukan aktivitas usaha yang se-suai dengan kondisi daerahnya. Kesem-patan bagi rakyat harus dilindungi oleh perangkat peraturan yang bersifat adil, tidak memihak pada kelompok minoritas yang kebetulan dekat dengan penguasa dan sekaligus sebagai alat penguasaan da-lam melestarikan kekuasaan seperti pe-nyaluran kredit perbankan, perijinan dan fasilitas lainnya yang secara nyata tidak diperoleh oleh pelaku ekonomi kerak-yatan. Penyediaan Modal. Kebutuhan modal bagi pengusaha kecil merupakan kebutuhan yang bersifat struk-tural mengingat pola-pola pengembangan usaha kecil tidak dilakukan secara terpadu baik pembinaan manajemen, pengem-bangan pasar, pemanfaatan informasi dari berbagai peluang pasar global. Keterba-tasan ini memang dirasakan sebagai ken-dala bagi semua pihak namun jika didu-kung oleh sebuah tekad yang besar tentu kendala ini dapat teratasi dengan baik pu-la. Pada posisi per Maret 1998 kredit ru-piah dan valuta asing bank umum yang telah disalurkan ke sektor pertanian dalam bentuk kredit investasi baru sebesar 12.901 milyar rupiah ( 21 % ) dari total kredit yang disalurkan. Kredit modal kerja yang disalurkan dalam periode dan sek-tor yang sama baru sebesar 15.423 milyar rupiah ( 4 % ) dari total kredit yang disa-lurkan sedangkan kredit untuk usaha kecil (KUK) hanya sebesar 6.077 milyar rupiah ( 9 % ) dari total kredit yang disalurkan. Sektor pertanian, peternakan, perikanan yang secara nyata merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia, namun dalam alokasi kredit hanya memperoleh alokasi yang masih relatif kecil hal ini menunjukkan bahwa kebijakan disektor perbankan kurang me-nyentuh sendi ekonomi rakyat, sedangkan sektor industri, perdagangan dan jasa memperoleh alokasi dana yang cukup besar dimana ketiga sektor ini secara kebetulan berkembang diberbagai wila-yah perkotaan. Pola pengembangan seper-ti ini juga memacu sentra-sentra usaha berlokasi di wilayah kota-kota besar yang
Meningkatkan peran Ekonomi Kerakyatan (Wahyudiono)
91
mengundang kerawanan dengan masalah perkotaan seperti urbanisasi, sarana perumahan, tingkat keahlian sumber daya ma-nusia, transfortasi serta kriminalitas de-ngan meningkatnya tingkat kwantitas dan kwalitas kejahatan di kota-kota besar. Pengembangan Sentra Industri. Untuk memacu perkembangan serta per-tumbuhan ekonomi rakyat sudah selayak-nya bila pemerintah membuat kebijakan rencana penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) diarahkan pada sektor ekonomi yang dapat memacu tumbuhnya ekonomi kerakyatan seperti sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan yang berlo-kasi dipelosok pedesaan hal ini tentu memberi dorongan terhadap meningkat-nya sumber penerimaan daerah, tersedianya lapangan kerja, distribusi pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Rencana penanaman modal dalam ne-geri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang telah disetujui peme-rintah per April 1998 menunjukkan bah-wa sektor pertanian, peternakan, perikan-an baru disetujui masing-masing sebesar 3.181 milyar rupiah ( 13,7 % ) serta 684,9 milyar US dollar ( 11,3 % ) dari total PMDN dan PMA yang telah disetujui oleh pemerintah. Kurang minatnya investor disektor pertanian, pe-ternakan dan perikanan harus dikompen-sasi dengan daya tarik lainnya seperti kemudahan perijinan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana serta jaminan usaha bagi setiap investor khususnya investor asing yang sangat sensitif terhadap isu keamanan. Pengembangan Ekspor. Untuk mendorong dan memotivasi sektor ekonomi rakyat pemerintah harus mampu memberikan wadah bagi pembinaan dan pengembangan sektor ini dengan senantiasa melakukan pembinaan, mencarikan mitra usaha dan menyediakan sarana in-formasi yang komunikatif agar pelaku bisnis di sektor ini mampu melihat dan mengetahui adanya peluang ekspor atas produk-produk yang dihasilkan. Peluang ekspor untuk sektor ini sebenarnya memi-liki daya saing serta daya tahan ekonomi yang tinggi mengingat bahan bakunya berasal dari alam sendiri tersedianya te-naga kerja yang cukup serta faktor penun-jang lain yang memadai. Sektor ekonomi rakyat dapat dikem-bangkan melalui sentra-sentra home industri yang cukup efektif sebagaimana di-kembangkan di wilayah Sidoarjo (intako), Mojokerto ( sepatu ), Magetan ( kerajinan kulit ), Probolinggo ( tanaman mangga ), Jember ( pisang ), dan daerah lain yang cukup banyak serta memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor.
92
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 88-94
4. KONTRIBUSI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO Sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan memiliki nilai ekonomis dan kontribusi yang cukup baik terhadap produk domestik bruto secara nasional, di mana pada akhir triwulan dua 1998 sektor ini mampu menyumbangkan produk domestik bruto sebesar 34.262 milyar rupiah atau ( 18,2 % ) berdasarkan harga konstan, serta mampu menyum-bangkan produk domestik bruto sebesar 85.771,5 milyar rupiah ( 19,9 % ) ber-dasarkan harga yang berlaku. Kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini mampu meningkatkan partisi-pasinya terhadap perolehan produk do-mestik bruto dimasa mendatang. Produk domestik bruto merupakan salah satu indikator dari produktivitas kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu nega-ra, sehingga sektor-sektor ekonomi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi suatu negara harus memberikan kontri-busi yang cukup bagi perolehan produk domestik bruto untuk itu perlu sektor eko-nomi yang bersinggungan dengan watak masyarakatnya harus memperoleh perha-tian yang serius agar pola pembangunan ekonomi mampu menciptakan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan mak-mur dalam keadilan melalui aktivitas bisnis yang ditekuninya.
5. MEMASUKI PASAR GLOBAL Dalam era kesejagatan ini sendi kehi-dupan suatu bangsa tidak dapat lepas dari pengaruh dunia luar khususnya imple-mentasi dibidang teknologi informasi menjadikan batas dunia menjadi sangat transparansi, karena masuknya teknologi ini tidak mampu dihalangi oleh upaya apa pun, kecuali harus diterima sebagai ke-nyataan bahwa hal itu merupakan bagian dinamis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan teknologi ini menjadikan pasar dunia merupakan bagian dari aktivi-tas bisnis yang harus diperhitungkan oleh siapa saja yang ingin melakukan bisnis-nya eksis disepanjang zaman, untuk me-ngantisipasi pasar global yang sudah nampak dihadapan kita maka sektor eko-nomi rakyat harus melakukan lompatan agar dapat diterima oleh masyarakat glo-bal melalui sinergi seperti : Joint Venture, alih teknologi bahkan menjadi perusahaan multinasional dengan menggandeng in-vestor asing untuk mengelola sumber ekonomi rakyat yang memang potensi untuk dikembangkan menjadi perusaha-anperusahaan penghasil devisa bagi ne-gara, sehingga peran dan pemberdayaan ekonomi rakyat benar-benar menjadikan struktur ekonomi kita kuat dan memiliki daya tahan terhadap gejolak dari luar se-kaligus pengembangan ekonomi rakyat mampu melepaskan diri dari krisis eko-nomi yang berkepanjangan serta dapat menjadikan wacana pemberdayaan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi demi terciptanya kese-jahteraan dan kedamaian di persada nusantara ini.
Meningkatkan peran Ekonomi Kerakyatan (Wahyudiono)
93
6. SIMPULAN Tap. MPR No. 16/1998 menjadi lan-dasan hukum bagi pelaksanaan demo-krasi ekonomi di Indonesia, dalam hal ini tentu mampu memberikan peluang bagi tumbuh serta berkembangnya perekonomian kerakyatan di Indone-sia. Dalam kondisi sekarang ini sudah selayaknya bila perekonomian rakyat diberikan kesempatan untuk berperan aktif meningkatkan usahanya di sek-tor-sektor usaha yang menyentuh ke-hidupan masyarakat. Lembaga keuangan khususnya per-bankan nasional harus memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran kredit ke sektor usaha yang lebih ba-nyak menyentuh kehidupan masyara-kat pedesaan seperti sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor perkebunan rakyat, sektor kehutanan dan sektor lainnya. Perekonomian rakyat sangat berpo-tensi untuk didorong kearah pasar global melalui penanganan yang ter-padu dari semua pihak baik peme-rintah, pelaku bisnis maupun lembaga terkait lainnya. Pasar global menjadi-kan pelaku bisnis bersikap realistis dan bertindak efisien agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global sekaligus meningkatkan penerimaan devisa bagi negara.
7. BAHAN BACAAN Syahrir ( 1995 ), Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan, Neraca Pembayaran, Pustaka Sinar Ha-rapan, Jakarta. Hamzah Haz, Umar Bosalim ( 1993 ), Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter, PT. Grasindo, Jakarta. Bank Indonesia ( 1998 ) : Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia Volume XXXI. No. 07. Harian Surabaya Post, Edisi Bulan Oktober 1998. Harian Surya, Edisi Bulan Nopember 1998.
94
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 88-94
