PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KARIMUN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN Dra. Marlia Saridewi, MM (Universitas Maritim Raja Ali Haji) ABSTRAK Prioritas arah pembangunan ekonomi daerah pada sektor ekonomi dengan penyesuaian potensi masing-masing daerah. Nelayan merupakan mata pencarian utama penduduk di kawasan Kabupaten Karimun. Rendahnya kemampuan para nelayan berakibat belum optimal memberikan nilai tambah (added value). Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2007 tercatat sebanyak 216.221 jiwa terdiri dari 109.625 laki-laki dan 106.596 perempuan, serta untuk bukan angkatan kerja di jenis mengurus rumah tangga 2,26% laki-laki dan 46,87% perempuan. Kabupaten Karimun belum mengoptimalkan pemberdayaan perempuan sebagai potensi strategi prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan nilai tambah bagi daerah. Diperlukan political will pemerintah dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kerakyatan guna mensukseskan program kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan penelitian memberikan masukan dan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai dasar menyusun dan menetapkan strategi kebijakan political will pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian memberikan masukan dan rekomendasi jenis-jenis usaha yang layak bagi perempuan Kabupaten Karimun melalui strategi UMKM dan home industri, seperti kerupuk ikan, kerupuk udang, ikan asin, dll. Kata
kunci:
Pemberdayaan perempuan, kerakyatan, jenis usaha
political
will,
ekonomi
PENDAHULUAN Penelitian ini diawali dengan studi literatur. Berdasarkan data DAU pada
pertengahan
Juni
Tahun
2007,
yang
mana
penduduk
Kabupaten
Karimun tercatat sebanyak 216.221 jiwa, terdiri dari 109.625 lakilaki dan 106.596 perempuan, merupakan selisih yang tidak terpaut jauh. Perlu dilakukan pengkajian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun agar dapat dikembangkan dan diberdayakan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan disamping sektor nelayan yang selama ini telah berjalan. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang telah menyatakan keberpihakannya untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dengan mengeluarkan kebijakan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang
Pedoman
Pengarusutamaan
Gender
(PUG)
dalam
Pembangunan
Nasional. Dewasa ini prioritas arah pembangunan ekonomi daerah pada sektor ekonomi
dengan
penyesuaian
potensi
masing-masing
daerah.
Dalam 1
rangka memperkenalkan potensi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Karimun perlu dilakukan penyajian informasi sumber daya potensial, baik sumber manusia, sumber daya alam maupun keunggulan letak geografisnya. Nelayan merupakan mata pencarian utama penduduk di kawasan ini yang bergantung
dari
kemampuan
para
dikarenakan
hasil
sumber
nelayan
kurang
daya
kelautan
mengekploitasi
memandainya
sarana
yang
sumber
dan
ada.
Rendahnya
daya
kelautan
pengetahuan,
sehingga
belum optimal untuk memperoleh nilai tambah (added value). Berdasarkan data persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut kegiatan utama seminggu yang lalu dan jenis kelamin tahun 2007 yang bersumber dari Sakerda 2007 dan BPS Kabupaten Karimun, menunjukkan tangga
untuk
2,26%
bukan
laki-laki
angkatan dan
kerja
46,87%
di
jenis
perempuan,
mengurus
hal
ini
rumah
merupakan
potensi strategi untuk memberdayakan perempuan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Karimun. Diperlukan
political
pemberdayaaan kegiatan
will
perempuan,
ekonomi
Pemerintah sehingga
kerakyatan
Kabupaten
perempuan
sebagai
upaya
Karimun
dalam
dilibatkan
dalam
mensukseskan
program
pemerintah akan kesetaraan dan keadilan gender. Perlunya masukkan dan
rekomendasi
jenis-jenis
usaha
yang
layak
bagi
perempuan
Kabupaten Karimun melalui strategi UMKM dan home industri. Rumusan
masalah
dalam
penelitian
ini
berkaitan
dengan
wujud
political will yang harus diupayakan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam
pemberdayaaan
Perempuan
dan
usaha-usaha
yang
layak
bagi
perempuan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tujuan penelitian ini memberi masukan dan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai dasar menyusun dan menetapkan strategi dan kebijakannya untuk political will pemberdayaan perempuan Kabupaten Karimun. Juga memberikan masukan berkaitan dengan jenis-jenis usaha yang
layak
bagi
perempuan
Kabupaten
Karimun
dalam
dalam
bukunya
meningkatkan
ekonomi kerakyatan. Tinjauan Teori Pemberdayaan Perempuan Dikemukankan
oleh
Dr.
Riant
Nugroho
Gender
dan
Administrasi Publik (2008): 2
… Dalam sistem ekonomi keberadaan (subsistent economic), produksi dilakukan pada tingkat keluarga – atau industri rumah tangga (home industry). Dalam situasi tersebut, laki-laki dan perempuan relatif sejajar karena pekerjaan dilakukan bersama dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan yang secara intensif sama-sama berpartisipasi dalam proses memproduksi dan mengonsumsi barang. Selanjutnya dalam bidang ekonomi Dr. Riant Nugroho dalam bukunya Gender dan Administrasi Publik (2008) mengemukakan : Temuan dari Departemen Kehakiman menyebutkan bahwa peraturanperaturan dalam bidang ekonomi pada umumnya netral gender, namun dengan memperhatikan data statistik atau kenyataan di lapangan masih terlihat adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam perlakuan atau kesetaraan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat pada UU No. 9/1995 tentang usaha Kecil. Pasal 6 (10) dalam memberlakukan iklim usaha bagi usaha kecil belum memberi keseimbangan bagi pelaku usaha perempuan dan lakilaki, di mana pelaku usaha laki-laki cenderung mendapat prioritas. Pasal 14 dalam pembinaan usaha kecil ada kecenderungan memosisikan pelaku usaha perempuan diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Usaha
kecil
kontribusi
ekonomi income
kerakyatan
dalam
melalui
pembangunan
Indonesia
yang
kita
cintai
perempuan
dan
laki-laki.
industri
bangsa
merupakan
Namun
home
dan
hasil
ironisnya
Negara
usaha apa
memberikan Republik
bersama
yang
kaum
dihasilkan
perempuan tetap dianggap pada posisi lebih rendah dibanding lakilaki.
Hal
ini
dikarenakan
konstruksi
sosial
yang
dibangun
oleh
masyarakat selama ini, maka demi keadilan dan kesetaraan diperlukan kebijakan pemerintah selaku penguasa dalam bentuk political will. Dikemukakan
oleh
Dr.
Riant
Nugroho
dalam
bukunya
Gender
dan
Administrasi Publik (2008) : … mengarusutamakan gender berarti meningkatkan kehidupan yang semakin manusiawi, adil dan beradab. Artinya, PUG harus bermakna bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, meskipun tidak sama. Masing-masing memiliki perbedaan, namun bukan menjadi alasan keduanya dibeda-bedakan. Karena itu, strategi PUG yang efektif adalah strategi yang melibatkan partisipasi laki-laki secara aktif dan demokratis. Dalam arti, bukan sebagai fihak pendosa. Separuh
umat
dinomorduakan capaian
manusia oleh
peradaban
lainnya
separuh
seperti
yang
manusia,
halnya
lainnya
apakah
perempuan
(laki-laki),
itu
ekonomi,
maka
masih semua
teknologi,
kebudayaan, maupun demokrasi hanya menjadi sesuatu yang sifatnya semu
semata.
Karenanya
demi
terwujudnya
kemanusiaan
yang 3
sesungguhnya, agar peradaban dapat sungguh-sungguh dihasilkan dan diselenggarakan atas prinsip kesetaraan dan kebaikan bersama, maka perempuan dan laki-laki harus bekerjasama untuk mewujudkan keadilan yang
berkaitan
politik,
dengan
kebudayaan,
kondisi maupun
kemanusiaan
psikologi,
dalam
karena
ekonomi,
hukum,
keseluruhan
aspek
tersebut menyatu baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menomorduakan separuh dari umat manusia. Seyogyanyalah strategi kebijakan peningkatan pemberdayaan perempuan disegala bidang pembangunan harus menjadi agenda political will pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Perempuan dalam Perekonomian Krisis ekonomi yang berakibat di PHK-nya laki-laki menyebabkan kaum perempuan
tampil
menjadi
penyelamat
hidup
keluarganya
dengan
memberdayakan segala kemampuannya, dengan bersedia melakukan kerja apapun agar bisa menghidupi keluarga. Namun yang telah dilakukannya tetap belum diakui atau dianggap sebagai nafkah utama melainkan hanya
nafkah
tambahan,
meskipun
ekonomi
keluarga
pada
kondisi
tersebut adalah bergantung pada kaum perempuan. Berdasarkan tulisan Tri Pudji Astuti dalam bukunya Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial (2008) berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang dikutipnya dari berbagi sumber : Di seluruh dunia, semua laki-laki berumur antara 25-55 tahun dapat dikategorikan sebagai bagian dari “angkatan kerja” atu mereka yang “aktif secara ekonomis”. Di lain pihak, untuk separo atau seluruh hidupnya, kaum perempuan sering dikategorikan sebagai “pekerja rumah tangga” yang tidak aktif secara ekonomis”. Perbedaan kedua, ialah bahwa pada saat memasuki pasar tenaga kerja, biasanya mereka terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kurang terampil, kurang stabil (mudah mengalami penyusutan tenaga kerja) berupah relative rendah daripada kaum laki-laki dan kemungkinan naik jenjang kecil (Saptari dan Holzner, 1997:350-352) Keterbelakangan perempuan bukan hanya di bidang pendidikan dan pengetahuan, melainkan juga dalam hal akses dan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Bagi feminis Marxis, ketertinggalan perempuan itu tidak disebabkan oleh individu secara sengaja, tetapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang terkait erat dengan sistem kapitalisme. Implikasinya, perempuan selalu dianggap sebagai “kelas sosial tersendiri” (Friedan, 1963; McGreevey, 1983; Tong, 1989)
4
Apapun
yang
dilakukan
oleh
perempuan
dalam
pemberdayaan
dirinya
selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah, miskin, tidak dianggap, sehingga apa yang dilakukan dan disuarakannya menjadi tidak penting untuk didengar. Biasanya dalam kondisi kemiskinan dan situasi yang mendesak
perempuan
berbagai
upaya
ditanggulanginya
mampu
dan
untuk
tampil
strateginya
meskipun
dengan
agar
sebagai semua
penyelamat
dengan
permasalahan
dapat
keterbatasan
kemampuan
yang
dimilikinya. Sudah seharusnyalah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun dapat dijadikan sebagai ujung tombak pertama yang diharapkan bisa
mengatasi
kemiskinan
sebagai
strategi
political
will
permerintah. Kebijakan Pembangunan Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial (2008) menjelaskan marginalisasi perempuan : Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya, program swasembada pangan atau revolusi hijau (green revolution) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. … Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur, dan bahkan negara. Dikemukan
pula
oleh
Dr.
Riant
Nugroho
dalam
bukunya
Gender
dan
Administrasi Publik (2008): Salah satu tugas kekuasaan dan paralel dengan tugas kepemimpinan adalah membawa kelompoknya ke dalam sebuah masa depan yang baru yang lebih baik. Tugas ini bukan saja bermakna bahwa tugas pemimpin adalah membuat visi, misi, dan strategi bagi kelompoknya, melainkan juga mendefiniskan konsep-konsep dasar bagi kelompoknya.
5
Pandangan dan konstruksi sosial di dalam masyarakat terhadap suatu permasalah sosial, menjadi tugas pemimpinlah sebagai suatu kekuasaan untuk membuat jabaran dari konsep-konsep kebijakan yang seharusnya dapat
diterima
oleh
kelompok
masyarakat.
Berkaitan
dengan
pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, akan diperhitungkan
oleh
masyarakat
apabila
pemerintah
membuat
konsep
strategi kebijakan yang responsif terhadap usaha kaum perempuan di bidang ekonomi. Dalam implementasinya harus ada keterlibatan unsur politik, ekonomi, kultur, maupun gender, karena kesemuanya saling berkaitan dan saling bergantung. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam buku Rekam Jejak Capaian Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia, mengemukakan : Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Pemerintah sadar akan perlunya pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dan sektor lainnya, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 : Keharusan melaksanakan Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan nasional pada semua Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen, di pusat dan daerah harus melakukan PUG dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan (dari memformulasi masalah, melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi) Inpres tersebut jelas sudah seharusnya dilaksanakan dan dijabarkan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, demikian pula hendaknya pemerintah
Kabupaten
Karimun
dapat
menetapkan
dan
menyesuaikan
political willnya berkaitan dengan PUG Pembangunan Kabupaten Karimun ke depan. Berkaitan dengan PUG diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
15
Tahun
2008
Tentang
Pedoman
Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 1, sesungguhnya
pemerintah
menyadari
bahwa
Umum
Pelaksanaan
antara lain mengemukakan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat
ketidaksetaraan
dan
ketidakadilan
gender,
sehingga 6
diperlukan
strategi
pengintegrasian
gender
melalui
perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah, dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender harus dilakukan analisis gender yaitu analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi
dalam
proses
pembangunan,
dan
manfaat
yang
mereka
nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas
sosial,
ras,
dan
suku
bangsa.
Hasilnya
dituangkan
dalam
perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan
dan
pengintegrasian
keadilan pengalaman,
gender,
yang
aspirasi,
dilakukan
kebutuhan,
melalui
potensi,
dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan Gender di daerah Kabupaten Karimun merupakan hal yang mutlak harus diaplikasikan dan harus diwujudkan dalam bentuk politicall will, karena dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan gender yang mampu meningkatkan potensi dari seluruh sumber daya manusia
yang
dimilikinya
untuk
dapat
diberdayakan
dalam
segala
sektor terutama sektor perekonomian. Kelayakan Usaha Bagi Perempuan Kenyataan yang kita lihat dewasa ini bahwa di tengah krisis ekonomi yang terjadi pada bangsa saat ini, justru bermunculan usaha kecil yang
baru
maupun
yang
lama
yang
terus
bertahan
tanpa
banyak
tergantung pada keadaan ekonomi yang terus berubah. Adapun usahausaha kecil ini, awalnya kebanyakan muncul dari lingkungan rumah tangga, yang selanjutnya justru menjadi penggerak roda perekonomian bangsa. Agoeng
Widyatmoko
dalam
bukunya
100
Peluang
Usaha
untuk
Bisnis
Sampingan maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (2009): Usaha yang lazim digolongkan sebagai UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah itu bahkan diakui pemerintah telah menjadi penyelamat perekonomian bangsa yang tengah terjepit. Meski kecil, mereka telah membuka lapangan pekerjaan bagi banyak tenaga di sekitarnya. Ini jelas mengurangi pengangguran. Hasilnya? Ada yang tetap kecil, namun, tak jarang juga yang justru menjadi besar. 7
Sesungguhnya UMKM dan Usaha Mikro merupakan alternatif pemecahan masalahan perekonomian bangsa yang makin sulit kita rasakan dan merupakan
peluang
perekonomian
yang
terbentang
di
hadapan
kita
semua. Bahkan pemerintah saja telah mengakui bahwa UMKM dan Usah Mikro
telah
menjadi
penyelamat
perekonomian
bangsa
yang
tengah
terjepit. Selain itu UMKM dan Usaha Mikro kebanyakan juga diawali dari dari lingkungan rumah tangga, yang selanjutnya justru menjadi penggerak roda perekonomian bangsa. Maknanya lingkungan rumah tangga yang banyak didominasi oleh kaum perempuan yang statusnya dianggap tidak
bekerja,
dapat
kiranya
dipertimbangkan
untuk
dilibatkan/diberdayakan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Hal ini
dapat
Kabupaten
menjadi Karimun
bahan
pertimbangan
untuk
membuat
dan
kebijakan
political
will
Pemerintah pemberdayaan
perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dan sektor lainnya. Kelayakan
usaha
bagi
industri
hendaknya
tempatan
yang
perempuan
disesuaikan
dimiliki
oleh
berkaitan dengan daerah
dengan
kondisi
UMKM
dan
setempat.
dan
home
sumber
daya
Oleh
karenanya
Kabupaten Karimun yang memiliki kekuatan sumber daya kelautannya, hendaknya membuat ciri khas daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya asli tempatan yang ada di wilayahnya sebagai bahan dasar UMKM dan
home
industri
yang
akan
dikembangkan
oleh
kaum
perempuan
Kabupaten Karimun dalam meningkatkan ekonomi kerakyatannya. Berdasarkan kondisi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun, maka kelayakan usaha bagi perempuan Kabupaten Karimun dalam menggerakkan
ekonomi
kerakyatan
berkaitan
dengan
UMKM
dan
home
industri antara lain adalah melakukan wirausaha yang memiliki ciri khas tempatan dari bahan baku asli tempatan yang dimiliki, serta lainnya yang disesuaikan dengan seni, budaya, tradisi dan sumber daya
yang
sesuai
dengan
kondisi
daerah
yang
dimiliki
Kabupaten
Karimun, seperti kerupuk ikan, udang, terasi, ikan asin, keripik nenas, kue basah dan kering tradisional, dan lainnya. METODE PENELITIAN Penelitian ini di dalam pembahasannya menggunakan metode deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian ini
8
dengan
cara
memanfaatkan
berbagai
macam
literatur
yang
relevan
dengan fenomena sosial yang tengah dicermati dan data sekunder. ANALISIS DATA Gambaran Umum Obyek Penelitian Kabupaten
Karimun
pengembangan
merupakan
sumber
daya
kawasan ekonomi
strategis dengan
untuk
perencanaan
pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan,karena memiliki letak sangat strategis, berada diantara Pulau Batam dan daratan Sumatera, juga berhadapan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia di bagian utara. merupakan
mayoritas
kekuatan
ekonomi
aktifitas yang
penduduk
cukup
setempat
dihandalkan
sebagai
dalam
Nelayan sumber
pembangunan
kawasannya. Banyaknya pulau-pulau kecil yang mencapai lebih dari 251 pulau, dan lebih dari 65% pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni, merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Karimun. Sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan pariwisata merupakan potensi yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Karimun
untuk
kurangnya sektor
meningkatkan
partisipasi
tersebut
perekonomiannya,
masyarakat
sebagai
untuk
primadona
hanya
menjadikan
dalam
saja
sub
masih
sektor-sub
meningkatkan
ekonomi
kerakyatannya. Hal ini dikarenakan di masa lalu sub sektor tersebut kurang
diperhatikan
dan
bukan
karena
ketidakmampuan
sektor
ini
memberikan sumbangan terhadap ekonomi kerakyatan, melainkan karena kurangnya
political
will
pemerintah
terhadap
sektor
tersebut.
Sementara itu kaum perempuan yang ada di wilayah tersebut cenderung berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan belum diberdayakan sebagai motor pengerak ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya apabila sektor tersebut
dapat
dikelola
dengan
baik,
yaitu
dengan
memberdayakan
perempuan yang ada di Kabupaten Karimun, maka sektor tersebut dapat menjadi
primadona
Kabupaten
Karimun,
penyelamat sehingga
bagi dapat
ekonomi
kerakyatan
terbangunnya
masyarakat
sentra
ekonomi
pemberdayaan perempuan Kabupaten Karimun.
9
Analisa Deskriptif Gambaran Umum Aspek Pendukung Potensi Wilayah Aspek Penduduk dan Ketenagakerjaan Berdasarkan data Bappeda dan BPS Kabupaten Karimun 2007, penduduk Kabupaten
Karimun
menurut
golongan
umur
dan
jenis
kelamin
menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki 109.625 (50,70%) dan perempuan 106.596 (49,30%) dari 216.221 penduduk pada tahun 2007, artinya
selisih
relative
kecil
antara
laki-laki
yaitu
1,4%
dengan
lebih
perempuan
banyak
hanya
laki-laki
terpaut
dibanding
perempuan. Sedangkan jika dilihat dari kecenderungan usia produktif 25-54 tahun cenderung lebih banyak berjenis kelamin perempuan di banding laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari persentasenya, yaitu untuk usia 25-29 tahun laki-laki sebanyak 10.498 (48,35%) sedangkan perempuan sebanyak 11.215 (51,65%) dari total 21.712, untuk usia 3034 tahun laki-laki sebanyak 8.792 (48,37%) dan perempuan sebanyak 9.385 (51,63%) dari total 18.177, untuk usia 35-39 tahun laki-laki sebanyak 7.788 (46,41%) dan perempuan sebanyak 8.992 (53,59%) dari total
16.780,
untuk
usia
40-44
tahun
laki-laki
sebanyak
7.142
(49,81%) dan perempuan sebanyak 7.197 (50,19%) dari total 14.339, untuk
usia
45-49
tahun
laki-laki
sebanyak
7.726
(51,33%)
dan
perempuan sebanyak 7.327 (48,67%) dari total 15.052, serta untuk usia 50-54 tahun laki-laki sebanyak 5.152 (52,86%) dan perempuan sebanyak 4.594 (47,14%) dari total 9.746. Jika dijumlahkan secara keseluruhan dari usia produktif 25-54 tahun, maka jumlah laki-laki sebanyak 47.098 (49,16%) dan perempuan sebanyak 48.710 (50,84%) dari total 95.806, yaitu terpaut lebih banyak usia produktif perempuan 1,68% dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jika Kabupaten Karimun
mau
menaikkan
tingkat
perekonomiannya
maka
pemerintah
Kabupaten Karimun harus melakukan pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonominya melalui strategi political willnya. Penduduk
Kabupaten
Karimun
menurut
jenis
kelamin,
kecamatan
dan
rasio jenis kelamin berdasarkan P4B 2003, penduduk yang tinggal di daerah
perkotaan
lebih
banyak
dibandingkan
dengan
penduduk
yang
tinggal di daerah pedesaan. Dari data jumlah penduduknya sebanyak 187.457 jiwa yang terdiri 98.256 laki-laki dan 89.201 perempuan, sekitar 63,81% nya tinggal di wilayah pedesaan, hal ini merupakan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan oleh Kabupaten Karimun dengan
strategi
pengarus
utamaan
gender
di
segala
sektor 10
pembangunan, khususnya bidang ekonomi, maknanya memberikan peluang dan
kesempatan
yang
sama
bagi
laki-laki
dan
perempuan
untuk
berpartisipasi aktif dalam bidang ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk untuk Kabupaten Karimun masih berpegang pada hasil Sensus Penduduk 1990 dengan Sensus Penduduk 2000 yaitu sebesar 2,17. Berkaitan
dengan
masalah
ketenagakerjaan
Kabupaten
Karimun,
dari
hasil Sakerda 2007 tercatat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurut kegiatan utama dan jenis kelamin Tahun 2007, terdata sebanyak 74,52% adalah angkatan kerja laki-laki dan 33,42%
adalah
angkatan
kerja
perempuan,
sementara
25,48%
adalah
bukan angkatan kerja laki-laki dan 66,58% adalah bukan angkatan kerja perempuan. Menunjukkan kecenderungan angkatan kerja laki-laki (74,52%) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (33,42%), demikian juga dengan persentase
yang
bekerja
laki-laki
(67,94%)
dan
perempuan
hanya
(27,86%), sementara bukan angkatan kerja mengurus rumah tangga 2,26% laki-laki
dan
46,87%
perempuan,
hal
tersebut
menunjukkan
bahwa
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun belum maksimal di bidang pemberdayaan ekonomi dan hal ini dapat dijadikan strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, yaitu
dengan
memanfaatkan
potensi
sumber
daya
manusia
perempuan
dalam sektor ekonomi kerakyatan. Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan Penyebaran jumlah sekolah dan tenaga pendidik mulai dari tingkat SD s/d SLTA, menunjukkan banyak bertumpu di Kecamatan Karimun, Kundur dan
Mora.
Dikarenakan
di
wilayah
inilah
sentra-sentra
kegiatan
perekonomian dan pemerintahan Kabupaten Karimun. Ditemui bahwa partisipasi murid ke jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung menurun, hal ini harus menjadi kajian pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya ke depan dengan mengupayakan prinsif pendidikan yang responsive gender, agar seluruh SDM yang dimiliki Kabupaten Karimun mampu bersaing secara global dengan maksimal. Pemerintah Kabupaten Karimun telah membangun berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
11
Kehidupan
antar
umat
beragamanya
berjalan
dengan
harmonis.
Berdasarkan data dari Departemen Agama Kabupaten Karimun terdapat 204 buah mesjid, 24 gereja, 22 vihara, dan 41 cetiya. Aspek Ekonomi Untuk dapat mengukur tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten
Karimun
maka
diperlukan
beberapa
indikator
ekonomi
didalamnya. Salah satu indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun PDRB
atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun
2005 – 2007 menunjukkan kecenderungan tertinggi pada lapangan usaha pertanian
(Tahun
2005
=
28,80,
2006
=
28,65,
2007
=
28,21),
perdagangan, hotel dan restoran(Tahun 2005 = 27,03, 2006 = 25,32, 2007 = 25,41), pengangkutan dan komunikasi (Tahun 2005 = 11,82, 2006 = 13,15, 2007 = 13,27), pertambangan (Tahun 2005 = 8,34, 2006 = 8,81, 2007 = 8,45), industri pengolahan (Tahun 2005 = 8,82, 2006 = 8,26, 2007 = 8,01), dan bangunan (Tahun 2005 = 6,51, 2006 = 7,47, 2007 = 8,18). PDRB atas dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 –
2007
menunjukkan
pertanian
(Tahun
kecenderungan
2005
=
32,45,
tertinggi 2006
=
pada
32,44,
lapangan 2007
=
usaha
32,47),
perdagangan, hotel dan restoran(Tahun 2005 = 25,63, 2006 = 25,68, 2007 = 25,70), industri pengolahan (Tahun 2005 = 11,81, 2006 = 11,70, 2007 = 11,67), pengangkutan dan komunikasi (Tahun 2005 = 10,11, 2006 = 10,24, 2007 = 10,35), bangunan (Tahun 2005 = 6,17, 2006 = 6,22, 2007 = 6,27), dan pertambangan (Tahun 2005 = 5,18, 2006 = 5,15, 2007 = 4,96). Lapangan usaha pertanian dan perdangan, hotel dan restoran menjadi dominasi, hal ini merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan sebagai sumber daya asli tempatan di dalam kegiatan UMKM dan home industri sebagai cirri khas daerah Kabupaten Karimun. Oleh karena Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya laut yang sangat menjanjikan dan belum digarap secara maksimal, maka hal ini dapat dijadikan strategi pengembangan UMKM dan home industri yang dapat
dikelola
oleh
kaum
perempuan
Kabupaten
Karimun
dalam
meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan sumber daya laut yang dimilikinya. 12
Aspek Industri Menurut data statistik Kabupaten Karimun tercatat bahwa sampai tahun 2007,
industri
terbanyak
dengan
dibandingkan industri
makanan
dan
penyerapan
tahun-tahun
barang
galian
minuman tenaga
masih kerja
sebelumnya, bukan
logam
merupakan yang
juga
selanjutnya dan
kemudian
industri meningkat
diikuti
oleh
diikuti
jenis
industri barang dari kayu. Industri makanan dan minuman dapat dijadikan sebagai sentra ekonomi kerakyatan pemberdayaan
Kabupaten perempuan
Karimun rumah
dengan tangga
memaksimalkan yang
selama
potensi
ini
belum
diberdayakan secara maksimal. Adapun jenis-jenis usaha yang layak untuk dijadikan sebagai usaha perempuan di Kabupaten Karimun dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, antara lain : 1. Industri makanan dan minuman, seperti : kue basah dan kue kering serta dodol tradisonal, kerupuk ikan, kerupuk udang, terasi, ikan asin snack satai ikan, udang, sotong, bakso dan naget dari sea food, minuman bercita rasa nenas, durian, kelapa, dan lainnya yang
merupakan
hasil
sumber
daya
alam
yang
ada
di
Kabupaten
karimun, yang kesemuanya dikemas dengan kemasan dan design yang menarik. 2. Industri kerajinan tangan rakyat, seperti : anyaman dari tikar, aneka perhiasan dan souvenir dengan memanfaatkan bahan baku yang banyak tersedia dan kurang dimanfaatkan keberadaannya, seperti hasil
limbah
sea
food,
pohon
tikar
liar,
enceng
gondok,
dan
lainnya yang memiliki potensi dan bernilai jual. 3. Membuka warung sentra makanan dan minuman, serta tempat penjualan hasil kerajinan tangan rakyat yang terpadu sebagai pusat sentra wisata kuliner dan souvenir usaha perempuan Kabupaten Karimun di bidang ekonomi kerakyatan. PEMBAHASAN Perubahan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akan dapat dicapai sesuai visi dan misi daerah yaitu melalui kebijakan dan strategi pembangunan yang dirumuskan dengan memperhatikan kondisi umum dan potensi yang dimiliki, baik yang sudah digarap maupun belum.
13
Keberadaan UMKM di daerah demikian strategis, dengan jumlah yang mencapai sekitar 90% dari unit usaha yang ada di Indonesia yang di dalamnya banyak keterlibatan kaum perempuan, namun skala usaha ini belum dapat menikmati kebijakan yang terpadu dari pemerintah untuk pengembangannya. Pemberdayaan ekonomi rakyat terasa makin penting manakala kenyataan menunjukkan
bahwa
ekonomi
Indonesia
sebenarnya
adalah
berbasis
ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan (banyak) mencakup 90% dari total jumlah unit usaha (business entity), menyediakan sekitar 80% kesempatan kerja, melakukan lebih dari 65% kegiatan distribusi, dan melakukan kegiatan produksi bagi sekitar 55% produk dan jasa yang dibutuhkan
masyarakat,
serta
keberadaannya
tersebar
merata
di
seluruh Indonesia. (Krisnamurthi, 2002). Terdapat 4 (empat) aspek yang diupayakan Kabupaten Karimun untuk menuju visi dan misinya, yaitu sumber
daya
manusia
serta
ekonomi kerakyatan, iman dan takwa, seni
dan
budaya.
Oleh
karenanya
pembangunan ekonomi di Kabupaten Karimun adalah berbasiskan ekonomi kerakyatan, usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam roda perekonomian sehingga dengan sendirinya akan tercapai kehidupan yang layak untuk memperoleh kesejahteraan dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas serta mampu mempertahankan nilai budaya yang luhur sebagai jati diri dan kepribadian bangsa ditengah
perkembangan
dan
perubahan
akibat
arus
globalisasi,
transportasi dan informasi. Rencana ini haruslah mendapatkan dukungan regulasi political will yang dapat menunjang konsep-konsep struktural terhadap pengembangan pemberdayaan ekonomi
perempuan
kerakyatan.
di
Hal
Kabupaten
ini
Karimun
merupakan
dalam
permasalahan
meningkatkan utama
untuk
mendukung pembangunan ekonomi yang sedang dan akan dijalankan. Adapun mengarah
indikasi
program
pada
upaya–upaya
mengarahkan
regional
program-program
tentang
optimalisasi sektoral
sektor
potensi
yang
akan
maritim kelautan dirancang
yang turut oleh
Pemerintah Kabupaten Karimun, salah satunya pada bentuk indikasi berupa pengembangan industri makanan dan kerajinan tangan yang bahan bakunya bersumber dari potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Karimun, dengan political will yang responsif gender di segala aspek
14
ekonomi yang ada sebagai upaya menuju kesetaraan dan keadilan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karimun. Oleh karenanya kebijakan strategi pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan visi dan misi yang harus segera dilakukan adalah merencanakan dan mengimplementasikan strategi UMKM dan home industri bagi usaha pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun dan strategi memaksimalkan peran serta perempuan rumah
tangga
di
Kabupaten
Karimun
dalam
semua
sektor
ekonomi
kerakyatan yang ada melalui political willnya. Diharapkan jangan sekedar
adanya
political
willnya
saja
namun
harus
diiringin
implementasi, pengawasan dan evaluasi hasil yang dicapai. KESIMPULAN Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pemberdayaan pemerintah
perempuan
Kabupaten
harus
Karimun
menjadi dalam
agenda
upaya
dan
strategi
meningkatkan
ekonomi
kerakyatan melalui political willnya. 2. Kelayakan
usaha
bagi
perempuan
Kabupaten
Karimun
dalam
menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui strategi UMKM dan home industri
antara
lain
dengan
cara
melakukan
wirausaha
aneka
kerupuk ikan, kerupuk udang, terasi, ikan asin, roti, aneka roti tawar,
roti
unyil,
seni
kriya
(handicraft),
aneka
gorengan,
membatik, membuat kopiah/songkok, menjahit, salon, menyulam pita, tahu
aneka
rasa,
sablon,
pembuatan
cinderamata
dari
pandan,
kelapa, fiber, tas dari enceng gondok, kompos, budi daya tanaman hias, ikan hias, dan sejenisnya, aneka selai ciri khas tempatan dari bahan asli tempatan yang dimiliki, aneka keripik dari bahan asli
tempatan
yang
dimiliki,
aneka
kue
basah
dan
kering
tradisional, aneka sirup dan jus ciri khas tempatan dari bahan asli
tempatan
yang
dimiliki,
serta
lainnya
yang
disesuaikan
dengan seni, budaya, tradisi dan sumber daya asli tempatan yang sesuai dengan kondisi daerah yang dimiliki Kabupaten Karimun. SARAN Politicall
will
pemberdayaan menjadi
pemerintah
perempuan
sebuah
di
kebijakan
Kabupaten bidang semata,
Karimun
ekonomi namun
dalam
kerakyatan harus
kebijakannya bukan
diwujudkan
hanya dan 15
diimplementasikan secara nyata, serta dievaluasi dan dikontrol dalam pelaksanaannya.
Adanya
keterbatasan
dalam
pelaksanaan
penelitian
yang dilakukan, maka disarankan untuk dapat dilakukan penelitian survey berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam UMKM dan home industri
di
Kabupaten
Karimun
dalam
memanfaatkan
sumber
daya
kelautan. DAFTAR PUSTAKA Astuti, Tri Marhaeni Pudji. (2008) Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. Universitas Negeri Semarang Press. Semarang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karimun. (2006) Promosi Peluang Investasi Kabupaten Karimun. Karimun. Djuharie, Setiawan O. (2001) Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi. Yrama Widya. Bandung. Fakih, Mansour. (2008) Analisis Gender & Transformasi Sosial. INSISTPress. Yogyakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2008) Keluarga sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan. Jakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2009) Mutiara Inspirasi Praktik Terbaik Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Jakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2009) Rekam Jejak Capaian Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Jakarta. Munir, Risfan dan Fitanto, Bahtiar. (2005) Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan. LGSP. Mustafa, Bisri. (2008) Metode Menulis Skripsi & Tesis, Optimus. Yogyakarta. Nugroho, Riant, Dr. (2008) Gender dan Strategi Pengarus-utamaanya di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Nugroho, Riant, Dr. (2008) Gender dan Administrasi Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Karimun. (2007) Karimun Mencapai Visi. Karimun. Ratih, I Gusti Agung Ayu. (2008) Jurnal Perempuan 61. Jakarta. Ridwan. (2009) Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Alfabeta. Bandung. Sjafrizal, Prof. (2009) Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. Jakarta. Widyatmoko, Agoeng. (2009) 100 Peluang Usaha untuk Bisnis Sampingan Maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mediakita. Jakarta.
16
